1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan
dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan
keputusan, khususnya dalam negara.1 Dunia politik tidak terlepas dari
kekuasaan dan wewenang penguasa.
Menurut C. F. Strong, politik hukum adalah ilmu yang mempelajari
tentang negara. Negara merupakan organisasi kekuasaan karena di
dalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik dalam
suprastruktur (terjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan
infrastruktur yang meliputi2 :
- Partai politik;
Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi
tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus.3
- Golongan kepentingan;
Golongan kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu
atau mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-
1. Wikipedia. Politik. www.wikipedia.org/wiki/politik. 2008. 2. Satya Arinanto. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002. h. 1. 3. Wikipedia. Partai Politik. www.wikipedia.org/wiki/partai_politik. 2008.
2
kepentingan tertentu baik merupakan kepentingan umum atau
masyarakat umum.4
- Golongan penekan;
Golongan penekan adalah sekelompok manusia yang bergabung
menjadi satu anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan
aktivitas yang tampak ke luar sebagai golongan yang sering
mempunyai keinginan untuk memaksakan kepada pihak
penguasa.5
- Alat komunikasi politik; dan
Alat komunikasi politik adalah media komunikasi, komunikasi
kontak langsung, jaringan-jaringan infrastruktur.6
- Tokoh politik.
Tokoh politik adalah orang-orang yang terlibat dalam dunia politik
itu sendiri, lebih kepada yang terlibat kepada suatu negara dalam
hal penyelenggaraannya.
Menurut Mahfud, politik hukum adalah legal policy yang akan atau
telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang
meliputi7 :
4. R. Hestu Cipto Handoyo dan Thresianti. Golongan Kepentingan/ Interest Group.
http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_golongan%20kepentingan%20/%20interest%20group_&ident=1920. 2008.
5. R. Hestu Cipto Handoyo dan Thresianti. Golongan Penekan/ Pressure Group. Ibid.
6. Sofa. Pendekatan Teoritis dan Pokok-Pokok Pengertian Komunikasi Politik. www.massofa.wordpress.com. 2008.
7. Agustianto. Politik Hukum dalam Ekonomi Syariah. http://kasei-unri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=35. 2007.
3
- Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan
pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai
dengan kebutuhan; dan
- Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk
penegasan fungsi-fungsi lembaga dan pembinaan para penegak
hukum.
Dari kedua pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum
mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat
menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan
ditegakkan.8
Politik dan hukum sangat berhubungan karena ada intervensi
politik terhadap hukum, politik kerapkali melakukan intervensi terhadap
pembentukan dan pelaksanaan hukum.9 Hukum dalam arti peraturan
merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling
berinteraksi dan bersaingan.10
Berbicara tentang politik hukum, jika dilihat apa yang dikatakan
Roscoe Pound hukum itu berasal dari pemerintah selanjutnya dijalankan
oleh masyarakat. Berbeda dengan Carl von Savigny yang mengatakan
bahwa hukum itu berasal dari jiwa masyarakat (volksgeist).11
8. Satya Arinanto. Op. cit. h. 16. 9. Satya Arinanto. Op. cit. h. 4. 10. Satya Arinanto. Op. cit. h. 5. 11. Bismar Nasution. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Sumatera Utara. 2008.
4
B. Perumusan Masalah
Dalam suatu penulisan makalah, yang perlu diperhatikan adalah
apa yang menjadi masalah pokok pada penulisan tersebut. Berdasarkan
uraian yang singkat di atas maka penulis dapat merumuskan masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana hubungan antara hukum dan politik?
2. Bagaimana hukum itu menurut Roscoe Pound & Carl von Savigny
jika berbicara mengenai pembuatan hukum dan fungsi hukum
dalam konteks politik hukum?
3. Bagaimana perbandingan teori hukum Roscoe Pound dan
Friedrich Karl von Savigny?
4. Teori apakah yang digunakan dalam pembentukan hukum di
Indonesia?
5
BAB II
HUBUNGAN POLITIK DAN HUKUM
Hukum merupakan variabel terpengaruh sedangkan politik
merupakan variabel berpengaruh.12 Hukum tertulis mempunyai kaitan
langsung dengan negara.
Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik, salah satunya
terwujud dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum
ditegakkan oleh kekuasaan politik melalui alat-alat politik melalui alat-alat
politik lain seperti polisi, penuntut umum, dan pengadilan. Harus diingat
bahwa setelah hukum memperoleh kekuasaan dari kekuasaan politik tadi,
hukum juga menyalurkan kekuasaan itu pada masyarakatnya.13
Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar
sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran
positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari
produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang
dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak
dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari
kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan setiap
kelompok menciptakan hukum yang hidup.14
12. Satya Arinanto. Op. cit. h. 5. 13. JJ. Amstrong Sembiring. Hubungan Antara Hukum dan Politik.
http://greasy.com/komparta/hubungan_antara_hukum_dan.html. 2008. 14. Hamdan Zoelva. Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia.
www.hamdanzoelva.wordpress.com. 2008.
6
Berikut adalah bagan pemberlakuan hukum di Indonesia dari sebelum
abad VII sampai dengan sekarang.
7
BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HUKUM ROSCOE POUND &
FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY DALAM KONTEKS POLITIK
HUKUM
A. Teori Hukum Menurut Roscoe Pound
“Law is a tool of social engineering”15
Adalah apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound terhadap hukum
itu. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja,
hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang
mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk
mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini
memiliki pandangan yang sama terhadap hukum.16
Seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound, dapat dilihat melalui
pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu :
1. Pembuatan Hukum
Roscoe Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat
untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (law is a tool of social
engineering). Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut,
15. Law is a tool of social engineering adalah hukum sebagai alat rekayasa sosial.
Mahmul Siregar. Modul Perkuliahan Teori Hukum : Teori-Teori Hukum Sociological Jurisprudence. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008.
16. Bismar Nasution. Op. cit. .
8
maka Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang
harus dilindungi oleh hukum, yaitu17 :
1. Public Interest;
- Kepentingan negara untuk menjaga eksistensi dan hakikat
negara; dan
- Kepentingan negara untuk mengawasi kepentingan sosial
kemasyarakatan.
2. Individual interest; dan
- Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (interests in
domestic relations); dan
- Kepentingan mengenai harta benda (interests of
substance).
3. Interest of personality.
- Kepentingan perlindungan integritas badaniah (physical
integrity);
- Kehendak bebas (freedom of will);
- Reputasi (reputation);
- Keadaan pribadi perorangan (privacy); dan
- Kebebasan untuk memilih agama dan mengeluarkan
pendapat (freedom of believe and opinion).
Jadi, apa yang dilakukan oleh pembentuk hukum adalah
menyeimbangkan segala kepentingan yang ada dalam masyarakat dan
pemerintah. Kepentingan negara adalah harus yang paling tinggi/ atas
17. Mahmul Siregar. Loc cit.
9
dikarenakan negara mempunyai kepentingan nasional. Kepentingan
nasional tersebut harus melindungi kepentingan negara kemauan negara
adalah kemauan publik. Karena hukum itu bukan seperti yang dikatakan
oleh teori-teori positivisme hukum bahwa hukum memiliki sifat tertutup.18
Hukum sangat dipengaruhi oleh ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya. Tidak hanya sekedar kemauan pemerintah. Suatu logika yang
terbuka, perkembangan kebutuhan masyarakat sangat mempengaruhi
pertumbuhan hukum di dalam masyarakat. Politik sangat mempengaruhi
pertumbuhan hukum di dalam masyarakat.19
Hukum berasal dari pemerintah dalam hal ini menurut Bismar
Nasution apa yang disebutnya dengan top down.20 Pemerintah disini
dalam konteks badan eksekutif. Hasilnya adalah Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(PERPU), Keppres, Perpres, Inpres, Penpres, Kepmen/ Permen, dan
sebagainya. Jika kita lihat dalam konteks pemerintah daerah, hasilnya
yaitu Perda Propinsi, Keputusan Kepala Daerah Propinsi, Perda
Kabupaten/ Kota, Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Kota, Peraturan
Desa.21
Hukum itu berperan untuk merubah keadaan masyarakat seperti
apa yang diinginkan hukum tersebut. Hukum dapat melakukan perubahan
secara paksa. Agar mencapak kondisi yang diinginkan oleh hukum.
Hukum dipaksakan kebawah. Contoh : Peraturan Larangan Merokok,
18. Mahmul Siregar. Loc cit. 19. Mahmul Siregar. Loc cit. 20. Bismar Siregar. Op cit. 21. Satya Arinanto. Op cit.
10
berhenti merokok adalah kepentingan masyarakat. Jika negara memaksa
kita untuk merubah/ melarang ke arah yang lebih baik. Karena merokok
dapat merugikan kesehatan. Inilah yang disebut social control.22
GAMBAR I : Ilustrasi Hukum Berasal dari Atas (Top Down)
Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik
peranan kekuatan politik itu sangat menentukan. Institusi politik secara
resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah
institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka yang diberikan kewenangan
untuk itu.23
2. Fungsi Utama Hukum
Salah satu masalah yang dihadapi adalah menemukan sistem dan
pelaksanaan penegakan hukum yang dapat menjelmakan fungsi hukum
dengan baik seperti fungsi kontrol sosial, fungsi menyelesaikan
22. Mahmul Siregar. Op cit. 23. Hamdan Zoelva. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di
Indonesia. http://chaplien77.blogspot.com/2008/05/pengaruh-sistem-politik-dalam.html. 2005.
PEMERINTAH
MASYARAKAT
H U K U M
11
perselisihan, fungsi memadukan, fungsi memudahkan, fungsi
pembaharuan, fungsi kesejahteraan dan lain-lain.24
Pada saat ini, perbedaan-perbedaan fungsi hukum tersebut, sering
kali menjadi unsur yang mendorong timbulnya perbedaan mengenai
tujuan menerapkan hukum. Ada yang lebih menekankan pada fungsi
kontrol sosial, atau fungsi perubahan, dan lain-lain. Kalau masing-masing
pihak menuntut menurut keinginannya sendiri-sendiri maka yang timbul
adalah permasalahan hukum bukan penyelesaian hukum. Bahkan
menimbulkan konflik yang berkonotasi saling menyalahkan, saling
menuduh, dan lain-lain.25
Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang
ada dalam masyarakat. Seperti yang dibahas pada topik sebelumnya
dalam konteks kepentingan menurut Roscoe Pound. Rincian dari tiap-tiap
kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi
berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi, sangat
dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat.26
Apabila susunan kepentingan-kepentingan tersebut disusun
sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut
bukan lagi sebagai social engineering tetapi merupakan pernyataan politik
(manifesto politik27).
24. Bagir Manan. Tugas Hakim : Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan
Hukum. www.badilag.net. 2008. 25. Ibid. 26. Mahmul Siregar. Op cit. 27. Manifesto politik adalah pernyataan politik para penguasa.
12
B. Politik Hukum Menurut Friedrich Karl von Savigny
Friedrich Karl von Savigny yang menyatakan bahwa hukum itu
tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan
masyarakat. Konsep ini dipengaruhi oleh agama (supranatural), seperti
halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan
berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan “magis-
religius (kosmis)”.28
Berdasarkan inti teori Von Savigny : “semua hukum pada mulanya
dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan
bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum
itu mulai-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang
umum”. Baru kemudian oleh yurisprudensi, jadi dimana-mana oleh
kekuatan dalam yang bekerja diam, tidak oleh kehendak sewenang-
wenang dalam pembuatan undang-undang. Von Savigny menekankan
bahwa setiap masyararakat mengembangkan hukum kebiasaanya
sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan)
dan konstitusi yang khas29.
Seperti yang dikatakan oleh Carl von Savigny, dapat dilihat melalui
pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu :
28. I Made Arye Utama. Hukum Lingkungan.
http://books.google.co.id/books?id=RfbUxeZiHhAC&pg=PA130&lpg=PA130&dq=aliran+roscoe+pound+dan+von+savigny&source=web&ots=Lpp9x2grmj&sig=dGGNya0QKyS1ijC4TTEmF9hcRfQ&hl=id&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result. 2008. h. 130.
29. Walter Friedmann. Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II). Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 1994. h. 61.
13
1. Pembuatan Hukum
Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena
hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana
hukum selalu berubah seiring perubahan sosial.30
Dengan pernyataan Savigny yang demikian itu maka hukum di
satu negara tidak dapat diterapkan/ dipakai oleh negara lain karena
masyarakatnya berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada
di suatu daerah sudah pasti berbeda pula, dalam hal tempat dan waktu
juga berbeda.31
Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savigny dan
beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut32 :
- Hukum yang ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada
dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis; oleh
karena itu perundang-undangan adalah kurang penting
dibandingkan dengan adat kebiasaan;
- Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang
mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih
kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat
lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi
disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip
hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu
30. Muhammad Abduh. Materi Perkuliahan Sosiologi Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008.
31. Zulkarnain. Kritik Terhadap Pemikiran Hukum Mazhab Sejarah. http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-zulkarnain.pdf. 2008. h. 4.
32. Walter Friedman. Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I). Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Cet. II. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
14
organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi
bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah
(kesadaran umum tampaknya oleh Scholten disebut sebagai
kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat
akhir; oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang
relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang; dan
- Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara
universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya
sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi
yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum
adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain
dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya
oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi volkgeist
melalui penelitian sepanjang sejarah.
GAMBAR II : Ilustrasi Hukum Berasal dari Bawah (Bottom Up)
PEMERINTAH
MASYARAKAT
H U K U M
15
Jadi, hukum itu berasal dari bawah ke atas. Dalam konteks bawah
ini dapat dilihat bahwa hukum berasal dari masyarakat yang diwakilkan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat di dalam
pemerintahan. Apa yang diinginkan oleh masyarakat akan diaspirasikan
oleh DPR yang selanjutnya dibuat undang-undangnya dengan atau tidak
persetujuan dari Presiden, karena DPR mempunyai hak inisiatif dalam
pembuatan undang-undang yang dapat disebut bottom up.33
Namun, inisiatif DPR dalam pembuatan undang-undang tidak
mementingkan kepentingan rakyat, karena tidak ada yang bottom up.
“Tidak berimbangnya perumusan undang-undang antara Pemerintah dan
DPR”, seperti yang dikatakan oleh Bismar Nasution.34
2. Fungsi Utama Hukum
Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum ini
tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang
lingkupnya. Sehingga amat sulit melihat fungsi dan perkembangannya
sebagai sumber utama hukum menurut teori ini.35
33. Bismar Nasution. Op cit. 34. Bismar Nasution. Op cit. 35. Zulkarnain. Op cit. h. 8.
16
BAB IV
PERBANDINGAN TEORI HUKUM ROSCOE POUND DAN FRIEDRICH
KARL VON SAVIGNY
A. Persamaan
Persamaan antara teori hukum Roscoe Pound dan Friedrich Karl
von Savigny adalah terletak pada cara pandang kedua para ahli tersebut
mengenai hukum yaitu sama-sama melalui kaca mata sosial yang tidak
terlepas dari masyarakat.
B. Perbedaan
Perbedaan antara teori hukum Roscoe Pound dan Friedrich Karl
von Savigny, dapat dilihat dari36 :
a. Asal hukum, jika Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum
itu berasal dari atas ke bawah (atas disebut dengan
penguasa, sedangkan bawah disebut dengan masyarakat)
sedangkan Savigny berpendapat bahwa hukum itu berasal
dari bawah ke atas (bawah disebut dengan masyarakat,
sedangkan atas disebut dengan penguasa);
b. Fungsi hukum, jika Roscoe Pound mengatakan bahwa
fungsi hukum untuk melindungi kepentingan yang ada
dalam masyarakat, sedangkan Savigny tidak dapat
36. Bismar Nasution. Op cit.
17
menunjukkan secara jelas bagaimana persyaratan dari
suatu jiwa masyarakat itu sehingga menyebabkan tidak
dapat mengemukakan fungsi hukum tersebut.
18
BAB V
TEORI YANG DIPAKAI DALAM PEMBENTUKAN HIUKUM DI
INDONESIA
Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di
Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan dalam Bab X
menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu seperti yang diatur
dalam Pasal 53.37
Menurut peraturan per-undang-undangan yang disebutkan di atas,
kenyataannya menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam
mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi
yang begitu luas. Teori yang dipakai dalam hal pembentukan hukum
adalah teori Friedrich Karl von Savigny (volkgeist). Bahwa undang-
undang dibentuk dari jiwa masyarakat karena masyarakat diikutkan
partisipasinya untuk menyampaikan aspirasinya seperti yang
diperintahkan oleh undang-undang.
Pembentukan hukum di Indonesia selalu dipengaruhi oleh suatu
kepentingan-kepentingan. Kekuasaan politiklah yang memiliki
kepentingan tersebut. Kekuasaan politik tersebut duduk di dalam institusi
untuk melakukan legislasi kepentingan. Jadi, kekuasaan politik dapat
mempengaruhi hukum. Tapi, pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam
37. Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan yang menyatakan bahwa : Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.
19
membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem
konstitusional berdasarkan check and balances38, seperti yang dianut
Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan.39
Dalam hal ini pemerintah yang membuat undang-undang untuk
dijalankan masyarakat, lebih kepada suatu rekayasa sosial. Jadi, pada
kenyataannya pembentukan hukum di Indonesia menggunakan teori
Roscoe Pound (social engineering) yang top down.
Contoh Peraturan Per-Undang-Undangan
Dalam hal ini dapat kita lihat terlebih dahulu dengan teori Roscoe
Pound (social engineering), yaitu : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 Ayat (1).40 Pemerintah melakukan
rekayasa sosial untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk di
Indonesia dengan menentukan umur perkawinan.41
Jika melihat teori dari Friedrich Karl von Savigny (volkgeist), yaitu :
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disini masyarakat tidak
menginginkan adanya monopoli perdagangan, jadi sebagai
38. Hamdan Zoelva. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca
Perubahan. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/11/08/checks-and-balances-system-dalam-uud-1945-paska-perubahan/. 2008. Check and balances adalah suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam hal pengawasan dan perimbangan kekuasaan, mengutip Lord Ackton check and balances diterapkan karena pemusatan kekuasaan pemerintahan di satu cabang akan memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan hegemoni atas cabang-cabang kekuasaan pemerintah lainnya.
39. Hamdan Zoelva. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Op cit.
40. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
41. Bismar Nasution. Op. cit.
20
perwakilannya DPR mengajukan RUU tersebut untuk disahkan oleh
Presiden.42 Namun, dikarenakan Pemerintah juga mempunyai kehendak
yang sama dalam pengajuan RUU tersebut maka UU No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
tersebut memakai teori kedua para ahli.
42. Bismar Nasution. Op. cit.
21
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dalam penulisan makalah ini, dapat ditarik kesimpulan adalah
menurut Roscoe Pound, hukum berasal dari atas ke bawah (top down).
Atas sama dengan Pemerintah lalu bawah sama dengan masyarakat;
sedangkan menurut Von Savigny, hukum berasal dari bawah ke atas
(bottom up). Bawah sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dengan kata lain sebagai perwakilan rakyat lalu atas sama dengan
Pemerintah yang melegitimasi kemauan masyarakat tersebut.
Hukum yang diterapkan di Indonesia kebanyakan berasal dari
badan eksekutif tidak dari legislatif, sehingga hukum lebih cenderung
kepada kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan.
B. Saran
Adapun yang ingin penulis sampaikan disini adalah seharusnya
badan legislatif sebagai pembuat undang-undang lebih mengutamakan
kepentingan masyarakat (kemauan masyarakat) dari pada kepentingan
pribadi atau golongan, terbukti dengan banyaknya undang-undang yang
dibuat oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji kembali.
22
DAFTAR PUSTAKA
Abduh, Muhammad. Materi Perkuliahan Sosiologi Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008.
Agustianto. Politik Hukum dalam Ekonomi Syariah. http://kasei-unri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=35. 2007.
Arinanto, Satya. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002. h. 1.
Friedmann, Walter. Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II). Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 1994. h. 61.
Manan, Bagir. Tugas Hakim : Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum. www.badilag.net. 2008.
Nasution, Bismar. Catatan Perkuliahan Politik Hukum. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008.
Siregar, Mahmul. Modul Perkuliahan Teori Hukum : Teori-Teori Hukum Sociological Jurisprudence. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. 2008.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan.
Utama, I Made Arye. Hukum Lingkungan. http://books.google.co.id/books?id=RfbUxeZiHhAC&pg=PA130&lp
23
g=PA130&dq=aliran+roscoe+pound+dan+von+savigny&source=web&ots=Lpp9x2grmj&sig=dGGNya0QKyS1ijC4TTEmF9hcRfQ&hl=id&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result. 2008. h. 130.
Walter, Friedman. Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I). Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Cet. II. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Zoelva, Hamdan. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. http://chaplien77.blogspot.com/2008/05/pengaruh-sistem-politik-dalam.html. 2005.
Zoelva, Hamdan. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/11/08/checks-and-balances-system-dalam-uud-1945-paska-perubahan/. 2008.
Zulkarnain. Kritik Terhadap Pemikiran Hukum Mazhab Sejarah. http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-zulkarnain.pdf. 2008. h. 4.