BATAN
PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 081/KA/IV/2009
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS, TATA KEARSIPAN, DAN KODE KLASIFIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 22 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 telah
ditetapkan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 413/KA/XII/2005 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan serta Kode Klasifikasi
perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Kepala BATAN
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode
Klasifikasi;
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara RI 2964);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara RI 3676);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip
(Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara RI 3151);
Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah
Tinggi Teknologi Nuklir;
BATAN
-2-
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
Keputusan Presiden Nomor 16/MTahun 2007;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22
tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja BATAN;
Peraturan Kepala BATAN Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Elektromekanik;
Peraturan Kepala BATAN Nomor 394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Instrumentasi dan Elektromekanik;
Peraturan Kepala BATAN Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pemantauan data Tapak dan Lingkungan PLTN;
Peraturan Kepala BATAN Nomor 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik, dan Instrumentasi;
Peraturan Kepala BATAN Nomor 168/KA/XI/2008 tentang Logo Badan
Tenaga Nukir Nasional dan Penggunaannya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEDOMAN
TATA NASKAH DINAS, TATA KEARSIPAN, DAN KODE KLASIFIKASI
Pasal 1
Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi yang
selanjutnya disebut Pedoman, bertujuan untuk memperoleh kesamaan
pengertian, bahasa, dan penafsiran guna menunjang kelancaran komunikasi
secara tertulis antar unit kerja di lingkungan BATAN, instansi pemerintah,
swasta, institusi asing di dalam maupun di luar negeri.
BATAN
-3-
Pasal 2
Semua bentuk tata persuratan, tata kearsipan, dan kode klasifikasi di
lingkungan BATAN harus disesuaikan dengan Pedoman Tata Naskah Dinas,
Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi sebagaimana tersebut pada Lampiran I
dan Lampiran II Peraturan ini.
Pasal 3
Pengendalian dan pemantauan atas pelaksanaan Pedoman ini dilakukan oleh
Biro yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Sumber Daya Manusia.
Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor
413/KA/XII/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan
serta Kode Klasifikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2009
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
-ttd-
HUDI HASTOWO
Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
Swastika Risa
BATAN
LAMPIRAN I PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 081/KA/IV/2009
TANGGAL : 7 April 2009
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DAN TATA KEARSIPAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi Badan Tenaga
Nuklir Nasional (BATAN) merupakan penyempurnaan dari Pedoman Tata Naskah Dinas
dan Tata Kearsipan serta Pedoman Kode Klasifikasi BATAN yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala BATAN Nomor 413/KA/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005. Pedoman
ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas sebagai salah satu komponen penting dalam
ketatalaksanaan pemerintah, yaitu unsur-unsur administrasi umum.
Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi BATAN terdiri
atas:
1. Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan
Pedoman ini dimaksudkan untuk memperoleh kesamaan pengertian, bahasa dan
penafsiran dalam menunjang kelancaran komunikasi tulis kedinasan dengan instansi
pemerintah, instansi swasta, institusi asing di dalam dan di luar negeri serta antar
unit kerja di lingkungan BATAN.
BATAN
- 2 -
2. Pedoman Kode Klasifikasi
Pedoman ini dimaksudkan untuk penyeragaman tata cara penomoran naskah/surat
dinas sebagai dasar dalam kegiatan penataan, penyimpanan, dan penemuan kembali
arsip/dokumen di lingkungan BATAN.
B. Ruang Lingkup
BATAN sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional di
bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BATAN dalam melaksanakan
tugas tersebut antara lain ditunjang oleh salah satu komponen penting ketatalaksanaan
pemerintahan yaitu tata naskah dinas, tata kearsipan, dan kode klasifikasi yang
merupakan salah satu unsur administrasi umum.
Ruang lingkup Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, dan Kode Klasifikasi BATAN
meliputi pengaturan tentang:
1. Jenis dan Susunan Naskah Dinas
2. Tata Surat Dinas
3. Lambang Negara, Logo dan Cap Dinas
4. Tata Kearsipan
5. Kode Klasifikasi Naskah Dinas
C. Pengertian Umum
1. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi meliputi tata naskah
dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang
perkantoran.
2. Berkas adalah himpunan naskah/dokumen yang disusun berdasarkan kesamaan jenis
(seri), kesamaan masalah (rubrik), atau kesamaan unsur/kegiatan (dosir), atau
kesatuan himpunan naskah/dokumen yang saling berhubungan.
BATAN
- 3 -
3. Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar adalah formulir yang digunakan untuk
mengendalikan naskah/surat dinas keluar Unit Kerja/Unit Pengolah di lingkungan
BATAN.
4. Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk adalah formulir yang digunakan untuk
mengendalikan naskah/surat dinas masuk Unit Kerja/ Unit Pengolah di lingkungan
BATAN.
5. Cap Dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan Kepala BATAN dan Unit
Kerja di lingkungan BATAN yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan
berlaku, dan dibubuhkan pada ruang tandatangan.
6. Caraka/Kurir adalah petugas yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab untuk
mengambil dan menyampaikan surat/dokumen/naskah.
7. Dokumen adalah keterangan yang meyakinkan atau arsip yang dipergunakan sebagai
bahan pembuktian atau untuk mendukung suatu hal dan biasanya berupa arsip
penting dan asli.
8. Dokumentasi adalah suatu usaha aktif atau rangkaian pekerjaan yang bertugas
mengumpulkan, menyusun, menyelidiki/meneliti dan mengolah serta memelihara
bahan guna menyiapkan informasi yang bermanfaat.
9. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan
redaksional, serta penggunaan lambang, logo instansi, dan cap dinas.
10. Indeks adalah tanda pengenal arsip yang merupakan alat bantu dalam penemuan
kembali arsip.
11. Indeks Relatif adalah daftar klasifikasi arsip yang disusun secara alfabet dan
berfungsi untuk memudahkan penemuan kode arsip.
12. Keputusan Kepegawaian adalah naskah dinas penetapan tentang mutasi
kepegawaian.
13. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada
pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab kedinasan pada jabatannya.
BATAN
- 4 -
14. Klasifikasi adalah pengelompokan arsip dengan rincian masalah secara logis dan
sistematis yang menjadi dasar penataan berkas dan memudahkan penemuan
kembali.
15. Kode Klasifikasi adalah bagian dari klasifikasi arsip sebagai tanda pengenal masalah
dalam bentuk huruf dan angka.
16. Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang
dilakukan oleh instansi dengan pihak lain di luar lingkungan instansi yang
bersangkutan.
17. Komunikasi Intern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang
dilakukan antarunit kerja dalam organisasi secara vertikal dan horizontal.
18. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung
garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Lembar Disposisi adalah formulir yang disertakan pada bagian depan surat masuk
dan berisi instruksi dan/atau informasi kedinasan dari atasan kepada bawahan.
20. Lembar Pengantar Surat Sangat Rahasia/Rahasia/Biasa adalah formulir yang
digunakan untuk mencatat pengiriman naskah/surat dinas masuk/keluar dengan
tingkat keamanan/kerahasiaan sangat rahasia/rahasia/ biasa.
21. Lembar Verbal adalah formulir yang melekat/memberkas pada konsep naskah
peraturan, keputusan dan surat dinas sebagai pengendali proses pembuatan
naskah/surat dinas keluar antara lain memberi nomor naskah/surat keluar yang
dibuat oleh pelaksana di BATAN.
22. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas instansi pemerintah.
23. Museum adalah tempat untuk menyimpan barang atau benda purbakala, naskah-
naskah kuno atau yang sudah berabad-abad usianya sebagai peninggalan nenek
moyang.
24. Naskah Dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
BATAN
- 5 -
25. Perpustakaan adalah tempat untuk menyimpan, menemukankembali, maupun untuk
membaca buku-buku dan sejenisnya yang disediakan bagi keperluan pengetahuan,
penyelidikan, pengajaran dan keperluan lainnya.
26. Surat adalah sarana komunikasi tertulis dalam penyelenggaraan administrasi untuk
menyampaikan berita/informasi, penjelasan, atau pernyataan/pendapat yang berasal
dari siapapun ditujukan kepada instansi pemerintah/lembaga negara atau sebaliknya.
27. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis meliputi pengaturan jenis,
format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, pendistribusian, dan penyimpanan
serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
28. Tunjuk Silang adalah formulir yang digunakan sebagai alat bantu indeks yang
menunjukkan adanya hubungan antara dokumen/berkas satu dengan yang lain.
29. Unit Kearsipan adalah unit yang melaksanakan kegiatan pokok meliputi pengendalian
dan pengarahan arsip dinamis aktif serta penyimpanan dan pengelolaan arsip dinamis
inaktif yang berasal dari unit pengolah.
30. Unit Kerja adalah unit organisasi setingkat Eselon II yang melaksanakan salah satu
fungsi organisasi dan juga mengelola arsip dinamis aktif.
31. Unit Pengolah adalah unit organisasi setingkat Eselon III yang mengelola arsip
dinamis aktif sebagai bahan kerja.
BATAN
- 6 -
BAB II
JENIS DAN SUSUNAN NASKAH DINAS
Naskah Dinas BATAN adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan BATAN dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
A. Naskah Dinas Arahan
Naskah Dinas Arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan
pelaksanaan sebagai pedoman setiap instansi, berupa produk hukum yang bersifat
pengaturan, penetapan, dan penugasan.
Naskah Dinas Arahan terdiri atas:
1. Naskah Dinas Pengaturan:
a. Peraturan
1) Pengertian
Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur, memuat kebijakan
Kepala BATAN sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan berlaku di lingkungan Unit Kerja BATAN.
2) Susunan
a) Judul/Penamaan Naskah Peraturan:
(1) Kop Naskah Peraturan, yaitu Logo BATAN dan kata BATAN dicetak
simetris di bagian atas kertas.
(2) Kata PERATURAN, nama jabatan pejabat yang menetapkan Peraturan,
nomor Peraturan, kata TENTANG, dan judul Peraturan diketik simetris
dengan huruf kapital berurutan ke bawah, dan tidak diakhiri tanda baca.
(3) Judul dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan.
b) Pembukaan Naskah Peraturan
(1) Kata DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA diketik simetris
dengan huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca di bawah huruf a)
angka (2) di atas.
BATAN
- 7 -
(2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Peraturan diketik simetris
dengan huruf kapital setelah huruf b) angka (1) di atas dan diakhiri
dengan tanda baca koma.
(3) Konsiderans:
(a) Kata Menimbang dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik
dua diketik di marjin kiri setelah huruf b) angka (2) di atas.
(b) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok- pokok pikiran
memuat unsur filosofis, juridis, dan sosiologis menjadi latar
belakang dan alasan pembuatan Peraturan.
(c) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan
dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat, karena tidak
mencerminkan latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan.
(d) Jika konsiderans lebih dari satu pokok pikiran, maka setiap pokok
pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan
kesatuan pengertian.
(e) Setiap pokok pikiran diawali urutan huruf abjad dengan huruf kecil
diikuti tanda baca titik, kata bahwa dengan huruf kecil dan diakhiri
dengan tanda baca titik koma.
(f) Konsiderans yang memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan
butir pertimbangan terakhir seperti contoh:
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan ……….. tentang ……… ;
(4) Dasar Hukum:
(a) Kata Mengingat dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik
dua diketik di marjin kiri di bawah Konsiderans.
(b) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan
yaitu peraturan yang memerintahkan pembentukan Peraturan
tersebut.
(c) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar
hukum hanya peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
BATAN
- 8 -
(d) Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih
dari satu, maka perlu diperhatikan tata urutan/hirarki secara
kronologis tanggal/tahun terbitnya peraturan perundang-undangan
tersebut.
(e) Dasar hukum yang diambil dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar
1945 disebutkan pasal/beberapa pasal yang terkait dengan lengkap
dan sesuai penulisannya, contoh: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945, sedangkan dasar hukum yang bukan dari Undang-
Undang Dasar 1945 hanya mencantumkan judul peraturan
perundang-undangan tersebut.
(f) Dasar hukum yang diambil dari Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilengkapi dengan pencantuman
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia dalam tanda baca kurung. Contoh:
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355)
(g) Setiap dasar hukum diawali urutan angka diikuti tanda baca titik dan
pada setiap kalimat diakhiri dengan tanda baca titik koma.
(5) Diktum:
(a) Kata MEMUTUSKAN diketik simetris dengan huruf kapital tanpa
spasi di antara setiap huruf dan diikuti tanda baca titik dua,
diletakkan di bawah Dasar Hukum.
(b) Kata Menetapkan diketik dengan huruf awal kapital dan diikuti
tanda baca titik dua sesudah kata MEMUTUSKAN yang diletakkan
di marjin kiri (sejajar dengan kata Menimbang dan Mengingat).
(c) Judul Peraturan diketik dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca
titik yang diletakkan setelah tanda baca titik dua pada angka (5)
huruf (b) di atas.
BATAN
- 9 -
c) Batang Tubuh/Isi Naskah Peraturan
(1) Semua substansi kebijakan yang diatur dalam Peraturan dirumuskan
dalam pasal-pasal, yaitu dengan kata Pasal 1 dan seterusnya diketik
simetris dan pasal-pasal dapat dibagi dalam beberapa ayat yang masing-
masing ayat diawali dengan nomor urut diberi tanda baca kurung,
contoh: (1) … dan seterusnya diketik di marjin kiri di bawah kata Pasal
...........
(2) Pada umumnya substansi Peraturan dikelompokkan, yaitu:
(a) Ketentuan Umum:
i. Frase pembuka Peraturan disesuaikan dengan jenis
peraturannya.
ii. Kata/istilah yang dimuat hanyalah yang digunakan berulang-
ulang di dalam pasal-pasal selanjutnya.
iii. Jika suatu kata/istilah digunakan satu kali, namun kata/istilah
tersebut diperlukan pengertian untuk suatu bab/bagian/paragraf
tertentu dianjurkan kata/ istilah itu diberi definisi.
iv. Jika suatu batasan pengertian/definisi perlu dikutip kembali di
dalam ketentuan umum suatu Peraturan Pelaksanaan, maka
rumusan batasan pengertian/definisi di dalam Peraturan
Pelaksanaan harus sama dengan rumusan di dalam Peraturan
lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
v. Susunan penempatan kata/istilah mengikuti ketentuan:
• Lingkup umum didahulukan dari lingkup khusus.
• Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok
yang diatur didahulukan.
• Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian diatas
diletakkan secara berurutan.
(b) Materi Pokok yang diatur
(c) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan):
i. Peraturan baru dinyatakan mulai berlaku, maka semua hubungan
hukum atau tindakan hukum yang terjadi, sebelum/pada
BATAN
- 10 -
saat/sesudah Peraturan yang baru tunduk pada ketentuan
Peraturan baru tersebut.
ii. Peraturan yang baru dapat memuat pengaturan
penyimpangan/penundaan sementara bagi tindak-an/hubungan
hukum tertentu.
iii. Penyimpangan sementara berlaku juga bagi ketentuan yang
diberlakusurutkan.
(d) Ketentuan Penutup:
i. Ketentuan penutup dapat memuat Peraturan Pelaksanaan yang
bersifat:
• Menjalankan (eksekutif), misal: penunjukkan pejabat tertentu
yang diberi kewenangan untuk mengangkat pegawai.
• Mengatur (legislatif), misal: memberikan kewenangan untuk
membuat peraturan pelaksanaan.
ii. Frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku digunakan
untuk mencabut Peraturan yang telah diundangkan dan mulai
berlaku.
iii. Frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku
digunakan untuk mencabut Peraturan yang telah diundangkan
tetapi belum mulai berlaku.
iv. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya
Peraturan pada saat diundangkan, sebaiknya dinyatakan secara
tegas di dalam Peraturan yang bersangkutan dengan
menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat
pengundangan atau penetapan dan agar tidak menimbulkan
kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah ...........
(tenggang waktu) sejak ...................
v. Peraturan hanya dapat dicabut dengan Peraturan yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.
BATAN
- 11 -
(3) Rumusan pasal/ayat dengan bentuk tabulasi perlu diperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
(a) Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan
dengan frase pembuka.
(b) Setiap rincian diawali huruf abjad dengan huruf kecil diikuti tanda
baca titik.
(c) Setiap frase dalam rincian/unsur diawali dengan huruf kecil dan
diakhiri dengan tanda baca titik koma.
(d) Jika suatu rincian dibagi unsur yang lebih kecil, maka rincian
tersebut diberi tanda baca titik dua dan diketik masuk ke dalam
dengan urutan setiap unsur diawali:
i. angka Arab diikuti tanda baca titik
ii. huruf abjad dengan huruf kecil diikuti tanda baca kurung tutup
dan titik
iii. angka Arab diikuti tanda baca kurung tutup dan titik
(e) Pembagian rincian tidak melebihi empat tingkat, apabila lebih dapat
dipertimbangkan dengan pemecahan pasal yang bersangkutan ke
dalam pasal/ayat lain.
(f) Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap
rincian/unsur, cukup diketik di belakang rincian/unsur kedua dari
rincian/unsur terakhir, yaitu jika rincian/unsur dalam tabulasi
dimaksud sebagai:
i. rincian/unsur kumulatif dengan kata dan
ii. rincian/unsur alternatif dengan kata atau
iii. rincian/unsur kumulatif dan alternatif dengan kata dan/atau
(4) Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran Peraturan, halaman
terakhir ditandatangani pejabat yang menetapkan.
d) Penutup Naskah Peraturan:
(1) Kata Ditetapkan di ........ (diisi nama kota sesuai alamat instansi)
dengan huruf awal kapital dan kata pada tanggal …… (diisi tanggal
BATAN
- 12 -
penetapan) dengan huruf kecil, diketik berurutan ke bawah di sebelah
kanan bawah.
(2) Nama jabatan diikuti tanda baca koma dan nama pejabat tanpa gelar,
pangkat, dan NIP diketik dengan huruf kapital berurutan di bawah kata
pada tanggal.
Catatan:
Pengabsahan Peraturan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan
dan didistribusikan dengan sah suatu Peraturan telah dicatat dan diteliti sehingga
dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung-jawab di bidang hukum atau
administrasi umum.
Pencantuman pengabsahan sebagai berikut:
1. Kata SALINAN dengan huruf kapital diketik di sebelah kanan atas sejajar dengan
Logo BATAN.
2. Kata Salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, dan nama lengkap diketik
di sebelah kiri bawah di bawah Penutup Naskah Peraturan. Penandatanganan oleh
pejabat yang berwenang, bukan dengan cap tanda tangan, dan diberi cap instansi.
Naskah Peraturan dapat dilihat pada Format 1 dan 1a
BATAN
- 13 -
Format 1 Naskah Peraturan
BATAN
PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR:
TENTANG ....................................................................................................
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;
Mengingat : 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN ......................................... TENTANG .......................... …........................................................................………..
Pasal 1 ………………………………………………....................................................................................................................................................................
Pasal 2
....................................................................................................................................
.................................................................................
Ditetapkan di ….....................................… pada tanggal ……………….......................…
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
tanda tangan dan cap jabatan
NAMA LENGKAP
BATAN
- 14 -
Format 1a Salinan Naskah Peraturan
BATAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR:
TENTANG
....................................................................................................
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;
Mengingat : 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN ......................................... TENTANG ..........................
Pasal 1
………………………………………………....................................................................................................................................................................
Pasal 2 .....................................................................................................................................................................................................................
Ditetapkan di ….....................................…
pada tanggal ……………….......................… KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP
Salinan sesuai dengan aslinya, Nama Jabatan tanda tangan Nama Lengkap
SALINAN
BATAN
- 15 -
b. Pedoman
1) Pengertian
Pedoman adalah naskah dinas memuat acuan yang bersifat umum di BATAN yang
dijabarkan ke dalam petunjuk operasional/teknis dan diterapkan sesuai dengan
karakteristik dan organisasi BATAN.
2) Susunan
a) Kepala Naskah Pedoman:
(1) Kata LAMPIRAN PERATURAN, NOMOR: dan TANGGAL: dicantumkan
berurutan ke bawah di sebelah kanan atas.
(2) Kata PEDOMAN dan judul Pedoman diketik simetris dengan huruf kapital
berurutan ke bawah, tidak diakhiri tanda baca.
b) Batang Tubuh Naskah Pedoman:
(1) Kata BAB I dan PENDAHULUAN diketik simetris dengan huruf kapital yang
memuat latar belakang/dasar pemikiran/maksud dan tujuan ruang
lingkup/tata urut. Pengetikan judul-judul mengguna-kan kata-kata: Umum,
Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, dan Dasar, diawali dengan urutan
angka Arab diikuti tanda baca titik dan diketik dengan huruf awal kapital
berurutan ke bawah di marjin kiri setelah kata PENDAHULUAN.
(2) Kata BAB II diketik simetris dengan huruf kapital memuat materi Pedoman
dirinci dengan urutan angka Arab dan tanda baca titik.
(3) Kata BAB III diketik simetris dengan huruf kapital memuat hal-hal yang
harus diperhatikan, penjabaran lebih lanjut, dan alamat pembuat Pedoman
ditujukan kepada para pengguna yang akan menyampaikan saran
penyempurnaan.
c) Penutup Naskah Pedoman:
Nama jabatan diikuti tanda baca koma, nama lengkap diketik ber-urutan ke
bawah dengan huruf kapital tidak menggunakan tanda kurung, tidak
digarisbawahi, dan NIP di sebelah kanan bawah.
Naskah Pedoman dapat dilihat pada Format 2
BATAN
- 16 -
Format 2 Naskah Pedoman
Lampiran Peraturan ...................... Nomor : ......................................
Tanggal: ......................................
PEDOMAN ....................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum
............................................................................................................ 2. Maksud dan Tujuan
............................................................................................................
3. Ruang Lingkup ............................................................................................................ 4. Dasar
.............................................................................................................
BAB II
1. ............................................................................................................
2. ............................................................................................................ dan seterusnya
BAB III
.................................................................................................................
................................................................................................................. dan seterusnya.
NAMA JABATAN, tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP
NIP:
BATAN
- 17 -
c. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis
1) Pengertian
Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis adalah naskah dinas pengaturan yang
memuat cara pelaksanaan kegiatan termasuk urutan pelaksanaan atau tuntunan
operasional/administrasi/teknis setiap pegawai dalam melaksanakan kegiatan.
2) Susunan
a) Kepala Naskah Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis:
Sama dengan Kepala Naskah Pedoman, kata PEDOMAN diganti
PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS.
b) Batang Tubuh Naskah Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis:
(1) Kata BAB I dan PENDAHULUAN diketik simetris dengan huruf kapital yang
memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, hal lain yang
dipandang perlu, dan dasar yang memuat peraturan/ketentuan sebagai
dasar/landasan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis. Pengetikan judul-judul
tersebut menggunakan kata-kata: Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang
Lingkup, dan Dasar, diawali dengan urutan angka Arab diikuti tanda baca
titik dan diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di marjin kiri
setelah kata PENDAHULUAN.
(2) Kata BAB II dan PELAKSANAAN diketik simetris dengan huruf kapital
berurutan ke bawah memuat materi petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis
dengan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan hal
lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan. Pengetikan isi Bab II diawali
urutan angka Arab diikuti tanda baca titik.
c) Penutup Naskah Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis:
Sama dengan Naskah Pedoman.
Naskah Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis dapat dilihat pada Format 3
BATAN
- 18 -
Format 3 Naskah Petunjuk Pelaksanaan/
Petunjuk Teknis
Lampiran Peraturan.................... Nomor :................................... Tanggal : ..................................
PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS ....................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum ...................................................................................................................... 2. Maksud dan Tujuan
......................................................................................................................
3. Ruang Lingkup ......................................................................................................................
4. Pengertian ......................................................................................................................
BAB II
PELAKSANAAN
1. ...................................................................................................................... 2. ..................................................................................................................... dan seterusnya
NAMA JABATAN, tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP NIP:
Tembusan: 1. ……………….. 2. ………………..
BATAN
- 19 -
d. Surat Edaran
1) Pengertian
Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal
tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
2) Susunan
a) Kepala Surat Edaran:
(1) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas.
(2) Alamat Tujuan Surat diawali dengan kata Yth. kepada pejabat/ Unit Kerja
yang terkait dengan Surat Edaran diketik dengan nomor urut ke bawah di
sebelah kiri atas di bawah kop surat.
(3) Kata SURAT EDARAN, NOMOR:, TENTANG, dan judul Surat Edaran
diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah yang diletakkan
di bawah alamat tujuan.
b) Batang Tubuh Surat Edaran:
(1) Alasan perlunya diterbitkan Surat Edaran
(2) Peraturan sebagai dasar pembuatan Surat Edaran.
(3) Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.
(4) Butir-butir Surat Edaran antara lain terdiri atas:
i. Umum
ii. Maksud dan Tujuan
iii. Ruang Lingkup
iv. Dasar dan seterusnya
Pengetikan diawali urutan angka Arab diikuti tanda baca titik dan butir-butir
Surat Edaran diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di
sebelah kiri setelah judul Surat Edaran.
c) Kaki Surat Edaran:
(1) Sama dengan Penutup Naskah Peraturan.
(2) Tembusan: sama dengan Kaki Surat Dinas.
Surat Edaran dapat dilihat pada Format 4
BATAN
- 20 -
Format 4 Surat Edaran
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
Yth. 1. …………………….
2. …………………….. 3. dan seterusnya …………
SURAT EDARAN
NOMOR:
TENTANG ....................................................................................................
1. Umum ……….............................................................................................................. 2. Maksud dan Tujuan
.......................................................................................................................... 3. Ruang Lingkup ..........................................................................................................................
4. Dasar ..........................................................................................................................
5. dan seterusnya
Ditetapkan di ……….........................…
pada tanggal …………………................ NAMA JABATAN,
tanda tangan dan cap jabatan NAMA LENGKAP NIP:
Tembusan: 1. ......................... 2. .........
3. dan seterusnya
BATAN
- 21 -
e. Prosedur
1) Pengertian
Prosedur adalah naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara
dan urutan suatu kegiatan operasional atau administratif tertentu yang harus
diikuti oleh pejabat atau Unit Kerja di lingkungan BATAN.
2) Susunan
a) Lembar Judul:
Lembar Judul secara berurutan ke bawah, yaitu:
(1) Kata PROSEDUR diikuti Judul dan Nomor PROSEDUR …………………
diketik simetris.
(2) Logo BATAN diikuti Kata BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Nama
dan Alamat Unit Kerja.
b) Kepala Naskah Prosedur:
Kepala Naskah Prosedur merupakan heading di setiap halaman dan terdiri
atas 3 kolom, yaitu:
(1) Logo BATAN di kolom sebelah kiri.
(2) Kata BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL kemudian berurutan ke
bawah kata PROSEDUR dan judul prosedur diketik simetris dengan
huruf kapital di kolom tengah.
(3) Kata Nomor, Tanggal, Revisi, dan Halaman diketik dengan huruf
awal kapital berurutan ke bawah dan masing-masing kata diikuti tanda
baca titik dua di kolom sebelah kanan.
c) Lembar Pengesahan
(1) Kata LEMBAR PENGESAHAN diketik simetris dengan huruf kapital.
(2) Di bawah kata LEMBAR PENGESAHAN dibuat kolom-kolom dengan
kata-kata: Tindakan (diisi berurutan ke bawah dengan kata Disiapkan,
Diperiksa, Disahkan), Nama, Tanda tangan, dan Tanggal.
BATAN
- 22 -
d) Batang Tubuh Naskah Prosedur:
(1) Kata Tujuan, Ruang Lingkup, Tanggung Jawab, Pengertian,
Acuan, dan Prosedur diketik di marjin kiri dengan huruf awal kapital
berurutan ke bawah dan setiap kata diberi nomor urut diikuti tanda baca
titik.
(2) Setiap kata diterangkan secara singkat, jelas, dan urut sesuai kronologi
prosedur atau tata cara pelaksanaan kegiatan prosedur tersebut.
e) Penutup Naskah Prosedur:
Penutup Naskah Prosedur dapat berupa:
(1) Lampiran-lampiran dari kegiatan prosedur.
(2) Diagram Alir.
Naskah Prosedur dan Lembar Pengesahan Prosedur dapat dilihat pada Format 5 dan
5a
BATAN
- 23 -
Format 5 Naskah Prosedur
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : Tanggal :
Revisi :
PROSEDUR .....................................................
Halaman : … dari …
1. Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Tanggung Jawab
4. Definisi
5. Referensi
6. Prosedur
7. Lampiran-Lampiran
8. Flow Chart
BATAN
- 24 -
Format 5a Lembar Pengesahan Prosedur
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Nomor : Tanggal :
Revisi :
PROSEDUR .........................................................
Halaman : .… dari ….
LEMBAR PENGESAHAN
TINDAKAN
N A M A
JABATAN
TANDATANGAN
TANGGAL
Disiapkan
Diperiksa
Disetujui
BATAN
- 25 -
2. Naskah Dinas Penetapan:
Keputusan
a. Pengertian
Keputusan adalah naskah dinas penetapan Kepala BATAN atau Kepala Unit Kerja,
memuat kebijakan yang bersifat administrasi, tidak bersifat mengatur, dan
merupakan pelaksanaan kegiatan untuk menetapkan:
1) pelimpahan wewenang,
2) mengubah status kepegawaian/material/keanggotaan/peristiwa,
3) atau mengubah/membubarkan suatu badan kepanitiaan/tim
b. Susunan
1) Judul/Penamaan Naskah Keputusan:
a) Kop Naskah Keputusan, yaitu Logo BATAN dan kata BATAN dicetak simetris
di bagian atas kertas.
b) Kata KEPUTUSAN, nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan,
nomor Keputusan, kata TENTANG, dan judul Keputusan diketik simetris
dengan huruf kapital berurutan ke bawah dan tidak diakhiri tanda baca.
2) Pembukaan Naskah Keputusan:
a) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan diketik simetris dengan
huruf kapital setelah huruf b. angka 1) di atas dan diakhiri dengan tanda
baca koma.
b) Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum:
Sama dengan Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum Naskah
Peraturan, kata PERATURAN diganti KEPUTUSAN.
3) Batang Tubuh/Isi Naskah Keputusan:
a) Semua substansi kebijakan yang diatur dalam Keputusan, terdiri atas
Ketentuan Umum, Materi Pokok, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan
Penutup yang diawali dengan bilangan bertingkat/ diktum Kesatu, Kedua,
Ketiga, dan seterusnya.
b) Semua substansi dicantumkan pada saat berlakunya keputusan, perubahan,
pembatalan, pencabutan ketentuan, dan peraturan lainnya.
BATAN
- 26 -
4) Penutup Naskah Keputusan:
Sama dengan Penutup Naskah Peraturan.
Catatan:
Pengabsahan Keputusan tentang penetapan status pegawai sebagai berikut:
1. Salinan, yaitu Keputusan disampaikan kepada pejabat yang berhak menerima
salinan dan/atau
2. Petikan, yaitu Keputusan disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan diperhatikan.
Pencantuman pengabsahan tersebut adalah:
1. Kata SALINAN atau PETIKAN dengan huruf kapital diketik di sebelah kanan atas
sejajar dengan Logo BATAN.
2. Kata Salinan sesuai dengan aslinya atau Petikan sesuai dengan aslinya,
nama jabatan, dan nama lengkap diketik di sebelah kiri bawah di bawah Penutup
Naskah Keputusan. Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang, bukan
dengan cap tandatangan, dan diberi cap instansi.
Naskah Keputusan dapat dilihat pada Format 6 s.d. 6b
BATAN
- 27 -
Format 6 Naskah Keputusan
BATAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR :
TENTANG ....................................................................................................
……......................... NAMA JABATAN …………………..,
Menimbang : a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;
Mengingat : 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN ......................................... TENTANG .......................... KESATU : KEDUA : KETIGA : dst.
Ditetapkan di ......................................… pada tanggal .....……………….................…
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
tanda tangan dan cap jabatan
NAMA LENGKAP
BATAN
- 28 -
Format 6a Salinan Naskah Keputusan
BATAN
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR :
TENTANG ....................................................................................................
……......................... NAMA JABATAN …………………..,
Menimbang : a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;
Mengingat : 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN ......................................... TENTANG ..........................
KESATU : KEDUA : KETIGA : dst.
Ditetapkan di ......................................…
pada tanggal .....……………….................…
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
tanda tangan dan cap jabatan
NAMA LENGKAP
Salinan sesuai dengan aslinya Nama Jabatan tanda tangan Nama Lengkap
SALINAN
BATAN
- 29 -
Format 6b Petikan Naskah Keputusan
BATAN
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR :
TENTANG ....................................................................................................
……......................... NAMA JABATAN …………………..,
Menimbang : a. bahwa ..................................................................................; b. bahwa ................................................................................;
Mengingat : 1. ............................................................................................; 2. ............................................................................................;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN ......................................... TENTANG ..........................
KESATU : KEDUA : KETIGA : dst.
Ditetapkan di ......................................… pada tanggal .....……………….................… KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
tanda tangan dan cap jabatan
NAMA LENGKAP
Petikan sesuai dengan aslinya Nama Jabatan tanda tangan Nama Lengkap
PETIKAN
BATAN
- 30 -
3. Naskah Dinas Penugasan:
a. Surat Tugas/Surat Perintah
1) Pengertian
Surat Tugas/Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh
pejabat/atasan yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain untuk
melaksanakan hal-hal yang tercantum di dalam naskah/surat tersebut berdasarkan
lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
Surat Tugas/Surat Perintah dapat menggunakan lampiran apabila tugas/perintah
diberikan kepada suatu tim untuk mencantumkan nama-nama dari tim tersebut.
2) Susunan
a) Kepala Surat Tugas/Surat Perintah:
(1) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas.
(2) Kata SURAT TUGAS/SURAT PERINTAH diketik simetris dengan huruf
kapital di bawah kop surat, kemudian nomor surat tugas/surat perintah di
bawah kata SURAT TUGAS/ SURAT PERINTAH.
b) Batang Tubuh Surat Tugas/Surat Perintah:
(1) Konsiderans meliputi:
(a) Kata Menimbang: yaitu sebagai pertimbangan dan/atau dasar yang
memuat alasan/tujuan ditetapkan Surat Tugas/Surat Perintah yang
diketik dengan huruf awal kapital di margin kiri di bawah huruf a)
angka(2) di atas, diikuti huruf abjad, tanda baca titik, dan kata
bahwa dengan huruf kecil yang diakhiri tanda baca titik koma.
(b) Kata Dasar: yaitu memuat ketentuan yang dijadikan landasan
ditetapkan Surat Tugas/Surat Perintah yang diketik dengan huruf
awal kapital berurutan di bawah konsiderans Menimbang :, diikuti
urutan angka Arab, tanda baca titik, dan diakhiri tanda baca titik
koma.
(2) Diktum dimulai dengan kata MENUGASKAN/MEMERINTAHKAN
diketik simetris dengan huruf kapital, dan berurutan ke bawah di sebelah
kiri diketik dengan huruf awal kapital kata Kepada yang memuat nama,
jabatan pejabat/staf yang mendapat tugas/perintah tersebut dan kata
BATAN
- 31 -
Untuk yang memuat tugas-tugas yang harus dilaksanakan yang
bersangkutan.
c) Kaki SuratTugas/Surat Perintah:
a) Tempat dan waktu pembuatan Surat Tugas/Surat Perintah diketik di
sebelah kanan bawah.
b) Nama jabatan diikuti tanda baca koma, nama lengkap, dan NIP diketik
dengan huruf kapital berurutan ke bawah di bawah huruf c) angka (1) di
atas.
Catatan:
• Tugas/Perintah yang bersifat kolektif, daftar pegawai dibuat dalam lampiran
Surat Tugas/Surat Perintah yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, NIP,
pangkat/golongan, jabatan, dan keterangan.
• Pada dasarnya Surat Tugas/Surat Perintah ditetapkan oleh atasan pegawai yang
mendapat tugas/perintah, kecuali apabila ada pertimbangan tertentu bahwa
pejabat tersebut diberi kewenangan tertulis untuk menetapkan Surat
Tugas/Surat Perintah sendiri.
• Surat Tugas/Surat Perintah tidak berlaku setelah tugas/perintah yang tertera
selesai dilaksanakan.
• Surat Tugas/Surat Perintah disampaikan kepada penerima tugas/ perintah dan
pejabat/instansi terkait dengan tugas/perintah itu.
b. Surat Perintah Pemeriksaan, terdiri atas:
1) Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan
a) Pengertian
Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan adalah pemeriksaan
dalam rangka Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran
disiplin.
b) Susunan
(1) Kepala Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan:
(a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas.
BATAN
- 32 -
(b) Kata RAHASIA diketik simetris dengan huruf kapital dibawah Kop
Surat.
(c) Kata SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
diketik simetris dengan huruf kapital di bawah kop surat, kemudian
NOMOR Surat Perintah Pemeriksaan di bawah kata SURAT
PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN.
(2) Batang Tubuh Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan:
Memuat materi perintah pemeriksaan.
(3) Kaki Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan:
Kata Pejabat Yang Memerintahkan diketik dengan huruf awal
kapital di sebelah kanan bawah, kemudian berurutan ke bawah nama
lengkap, dan NIP.
2) Surat Tugas Pemeriksaan
a) Pengertian
Surat Tugas Pemeriksaan adalah pemeriksaan keuangan, kepegawaian,
perlengkapan, dan bidang umum digunakan formulir tersendiri.
b) Susunan
(1) Kepala Surat Tugas Pemeriksaan:
Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas.
(a) Kata Lembar: ............, Ke I : Untuk Petugas, Ke II : Untuk
yang diperiksa, Ke III : Pertinggal diketik dengan huruf awal
kapital berurutan ke bawah di sebelah kanan atas di bawah huruf
(a) di atas.
(b) Kata SURAT TUGAS PEMERIKSAAN diketik simetris dengan
huruf kapital kemudian NOMOR: Surat Tugas Pemeriksaan di
bawah kata SURAT TUGAS PEMERIKSAAN.
(2) Batang Tubuh Surat Tugas Pemeriksaan:
Memuat materi perintah/tugas pemeriksaan.
BATAN
- 33 -
(3) Kaki Surat Tugas Pemeriksaan:
(a) Tempat, tanggal dan tahun pembuatan Surat Tugas Pemeriksaan
diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri bawah.
(b) Nama jabatan, nama lengkap, dan NIP diketik di bawah tempat,
tanggal, dan tahun pembuatan Surat Tugas.
3) Surat Perintah Kerja
a) Pengertian
Surat Perintah Kerja adalah surat perintah yang diterbitkan untuk
melaksanakan suatu pekerjaan (barang/jasa).
b) Susunan
(1) Kepala Surat Perintah Kerja:
(a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas
(b) Kata SURAT PERINTAH KERJA diketik simetris dengan huruf kapital di
bawah kop surat, kemudian nomor surat perintah kerja di bawah kata
SURAT PERINTAH KERJA.
(2) Batang Tubuh Surat Perintah Kerja:
Memuat materi perintah kerja.
(3) Kaki Surat Perintah Kerja:
Kata Ditetapkan di ....... (nama tempat) dengan huruf awal kapital dan
kata pada tanggal dengan huruf kecil diketik berurutan ke bawah di
sebelah kanan bawah, kemudian ber-urutan ke bawah kata Pihak Pertama,
nama pejabat/nama lengkap, dan NIP diketik di bawah kata pada tanggal,
se-dangkan di sebelah kiri bawah sejajar dengan kata Pihak Pertama
diketik berurutan ke bawah kata Pihak Kedua, nama pejabat/badan
usaha/pemasok barang/jasa dan nama jabatan.
Catatan:
Surat Perintah Kerja dibuat minimal rangkap 2 (asli), masing-masing ditandatangani
oleh kedua belah pihak. Rangkap pertama ditandatangani Pihak Pertama di atas
meterai, rangkap kedua ditandatangani oleh Pihak Kedua di atas meterai.
Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Pemeriksaan, Surat Tugas Pemeriksaan,
dan Surat Perintah Kerja dapat dilihat pada Format 7 s.d. 7e
BATAN
- 34 -
Format 7 Surat Tugas/Surat Perintah
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT TUGAS/SURAT PERINTAH NOMOR:
Menimbang : a. bahwa ........................................................................... ....................................................................................; b. bahwa ..........................................................................
....................................................................................;
Dasar : 1. ...................................................................................;
2. ....................................................................................;
MENUGASKAN/MEMERINTAHKAN
Kepada : 1. ............................................................. 2. .................................................................................. 3. .................................................................................... Untuk : 1. ........................................................................... 2. ................................................................................. 3. dst. ………..........., .................................…
Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap
NIP:
BATAN
- 35 -
Format 7a Lampiran Surat Tugas/Surat Perintah
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
J A K A R T A ----------------------------------------------------
LAMPIRAN SURAT TUGAS/SURAT PERINTAH
Nomor :
Tanggal :
NO.
URUT
N A M A
N I P
PANGKAT/
GOLONGAN
JABATAN
KETERANGAN
Nama Jabatan tanda tangan Nama Lengkap NIP:
BATAN
- 36 -
Format 7b Surat Perintah Pemeriksaan
RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN NOMOR: 1. Diperintahkan kepada:
a. Nama : ………………………......…………….........……………… NIP : ……………………………...….................................. Pangkat : ……………………………….....................................
Jabatan : ………………………………….................................. Unit Kerja : …………………………………..................................
b. Nama : ……………………………………………..…………….….… NIP : ………………………………………………………….….….. Pangkat : …………………………………..................................
Jabatan : …………………………………................................... Unit Kerja : …………………………………...................................
c. dst.
untuk melakukan pemeriksaan terhadap: (1) N a m a : ................................................................................. (2) N I P : .................................................................................
(3) Pangkat : ................................................................................. (4) Jabatan : ................................................................................. (5) Unit Kerja : .................................................................................
pada: a. Hari : ….............................................................................. b. Tanggal : .................................................................................
c. Jam : ................................................................................. d. Tempat : ...............................................................................
karena yang bersangkutan disangka melanggar Pasal ....... ayat ............ huruf ....... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
2. Agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.
............, .........................
Pejabat yang memerintahkan, tanda tangan Nama Lengkap
Tembusan: NIP:
BATAN
- 37 -
Format 7c Surat Tugas Pemeriksaan
Lembar : Ke I : untuk Petugas
Ke II : untuk yang diperiksa Ke III : Pertinggal
SURAT TUGAS PEMERIKSAAN Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
Menugaskan kepada:
No. Urut
N a m a
N I P
Jabatan
Untuk mengadakan Audit .............................. pada Unit Kerja: Biro ……........ /Pusat ………… /Inspektorat/STTN Pengendali Teknis Audit adalah ..........................................
Pengendali Mutu Audit adalah .......................................... Audit dilaksanakan selama ............ hari kerja, mulai tanggal ............................ sampai dengan .......................................
Demikian untuk dilaksanakan.
..................., ................................. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, tanda tangan Nama Lengkap NIP:
Tembusan:
1. ....................... 2. dan seterusnya
BATAN
- 38 -
Format 7d Surat Perintah Kerja
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERINTAH KERJA NOMOR:
TENTANG
PENGADAAN …………………
Yang bertandatangan di bawah ini :
I. N a m a : ……................................................... Jabatan : ……………………………………… Alamat : ……...................................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (Satuan Kerja) .... Badan Tenaga Nuklir Nasional berdasarkan Surat Keputusan …………. Nomor …………… Tanggal ………… sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. II. N a m a : ……...................................................
Jabatan : …………………………………………..………… Alamat : ........................................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur ………… berdasarkan Akte Notaris Nomor ……. Tanggal ………… dari Notaris ……….. dengan NPWP : …… dan mempunyai
Rekening pada Bank: ……... Nomor Rekening ………… sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Jenis Pekerjaan : Pengadaan ……………… 2. Harga Borongan : ………… Syarat-syarat Pelaksanaan : (sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan syarat-syarat Pekerjaan teknis yang ditentukan)
BATAN
- 39 -
3. Cara Pembayaran : Pembayaran dilaksanakan melalui KPPN ...… sekaligus/termin*) (setelah jumlah barang/pekerjaan mencapai prestasi 100% atau sesuai surat
perjanjian/kontrak) dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ditandatangani oleh kedua
belah pihak. 4. Jangka Waktu : .... hari kalender, sejak tanggal ....... sampai dengan
tanggal …………..
5. Denda : Apabila dalam jangka waktu yang telah di-tentukan
pada butir 5 Surat Perintah Kerja ini, pekerjaan belum selesai dilaksanakan/ diserahterimakan, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1%o (satu
permil) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari harga barang/jasa yang akan dipotong langsung dari
pembayaran pekerjaan tersebut dan disetorkan ke Kas Negara.
6. Lain-lain : Segala sesuatu yang belum diatur dalam
Surat Perintah Kerja ini dan apabila dipandang perlu
oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan diatur dalam Surat Perintah Kerja Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Perintah Kerja ini.
Ditetapkan di ............................. pada tanggal ……......................
Pihak Kedua
tanda tangan dan cap instansi materai Nama Lengkap
Nama Jabatan
Pihak Pertama tanda tangan dan cap instansi materai Nama Lengkap
NIP:
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 40 -
Format 7e Lampiran Surat Perintah Kerja
LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA NOMOR : ……………
TANGGAL : ……………
No.
Nama dan Spesifikasi Barang/Jasa
Jumlah
Harga
Terbilang: ……………………………….
Pihak Kedua
tanda tangan Nama Lengkap Nama Jabatan
Pihak Pertama tanda tangan dan cap jabatan Nama Lengkap
NIP:
BATAN
- 41 -
B. Naskah Dinas Korespondensi
1. Surat Dinas
a. Pengertian
Surat Dinas adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat BATAN sesuai
dengan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya untuk
menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan,
permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, dan hal kedinasan lainnya
kepada instansi pemerintah, instansi swasta atau perorangan di luar BATAN.
Pembuatan Surat Dinas harus menggunakan Lembar Verbal sebagai bukti
otentik dan sarana kendali surat keluar instansi BATAN dalam bentuk
tulisan/ketikan. Lembar ini merupakan konsep dari naskah/surat dinas untuk
disimpan dan disatukan dengan arsip naskah/surat dinas tersebut, sehingga
menjadi bahan kesinambungan pikiran. Penggunaan Lembar Verbal dimungkinkan
akan menjadi beberapa lembar karena mengalami beberapa kali perubahan
redaksional yang sifatnya mendasar.
Isi Surat Dinas lebih dari satu halaman dapat menggunakan lembar kedua,
ketiga, dan seterusnya.
b. Susunan
1) Kepala Surat terdiri atas:
a) Kop Surat
Kop Surat dicetak simetris di bagian tengah atas kertas dengan susunan
berurutan ke bawah terdiri atas:
(1) Nama Instansi, yaitu Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan huruf
kapital.
(2) Nama Unit Kerja dengan huruf kapital dan ukuran huruf lebih kecil dari
Nama Instansi untuk naskah/surat dinas yang dikeluarkan oleh Unit
Kerja di lingkungan BATAN.
(3) Alamat instansi, yaitu kata Jalan, Kotak Pos (bukan PO Box),
Telepon, Faksimile, Teleks dicetak lengkap dengan huruf awal
kapital, setiap unsur kalimat dipisahkan dengan tanda baca koma, dan
pada akhir kalimat tidak diakhiri dengan tanda baca titik.
BATAN
- 42 -
(4) Logo BATAN di sebelah kiri Nama Instansi dan Unit Kerja.
(5) Kop Surat digunakan pada halaman pertama naskah/surat dinas dan
sampul/amplop surat.
b) Nomor Surat
Kata Nomor diketik lengkap diikuti tanda baca titik dua di sebelah kiri
atas dan untuk memisahkan nomor, kode klasifikasi, bulan dan tahun
menggunakan garis miring dan tidak diberi spasi. Penulisan angka tahun
diketik lengkap dan pada akhir nomor surat tidak diikuti tanda baca.
c) Lampiran Surat
Kata Lampiran diketik lengkap diikuti tanda baca titik dua di bawah
nomor surat dan setelah pencantuman jumlah lampiran dan nama barang
tidak diikuti tanda baca. Jika tidak ada lampiran, kata Lampiran tidak
perlu diketik dan lampiran disampaikan kepada Unit Kerja yang
bertanggungjawab.
d) Hal Surat
(1) Penulisan pokok surat menggunakan kata Hal diikuti tanda baca titik
dua. Pokok surat dibuat dengan singkat dan jelas (tidak lebih dari tiga
baris) dengan huruf awal kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca.
(2) Pencantuman Hal adalah:
(a) sebagai rujukan dalam komunikasi surat menyurat
(b) memudahkan dalam pemberkasan, penyimpanan atau penentuan
alur pengiriman dan identifikasi penyusunan halaman untuk
naskah/surat lebih dari satu halaman.
e) Tempat dan Tanggal Surat
(1) Nama tempat diikuti tanda baca koma dapat diketik di sebelah kanan
atas dan sejajar dengan nomor surat, apabila pada saat Surat Dinas
dibuat/dikeluarkan bukan pada alamat yang tertera di kop surat.
(2) Tanggal, bulan, dan tahun diketik lengkap setelah nama tempat dan
pada akhir tanggal surat tidak dibubuhkan tanda baca.
BATAN
- 43 -
f) Alamat Tujuan
(1) Diketik di sebelah kiri setelah nomor surat, lampiran surat, dan hal
surat untuk menghindari kemungkinan pemenggalan alamat tujuan
surat.
(2) Diawali kata Yth. diikuti tanda baca titik.
(3) Surat dengan pokok permasalahan/kegiatan yang bersifat rutin dapat
ditujukan langsung kepada pejabat/pelaksana pemroses pokok
permasalahan dan menggunakan kata u.p. (untuk perhatian) diikuti
nama jabatan/nama orang sebagai pelaksana dan diketik berurutan ke
bawah setelah huruf f) angka (2) di atas.
(4) Penulisan alamat tujuan ditulis/diketik lengkap dan jelas dengan huruf
awal kapital dengan tidak menggunakan tanda baca atau tanda
hubung pada setiap akhir baris dan tidak digarisbawahi.
Contoh: Yth. Bapak Prof. Dr. Koesmayanto Kadiman
Menteri Negara Riset dan Teknologi Jalan M.H.Thamrin No. 8 Jakarta 10340
atau Yth. Menteri Negara Riset dan Teknologi Jalan M.H. Thamrin No. 8
Jakarta 10340
g) Salam Pembuka
Dalam surat dinas tidak diharuskan menggunakan salam pembuka. namun
apabila diperlukan salam pembuka, diketik pada bagian kalimat
pendahuluan surat.
Contoh: Dengan hormat, berkenaan dengan ..................…
2) Batang Tubuh Surat terdiri atas:
a) Alinea pembuka, yaitu pengantar isi surat mengenai pemberitahuan,
pertanyaan, pernyataan, permintaan, balasan, atau jawaban.
Contoh: Dengan hormat, kami mohon perkenan Saudara .....
atau Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..………
b) Alinea isi, yaitu mengemukakan hal yang disampaikan kepada penerima
surat, secara singkat, lugas, dan jelas. Setiap alinea mengemukakan satu
BATAN
- 44 -
masalah, jika ada beberapa masalah dicantumkan dalam alinea yang
berbeda pada alinea isi.
c) Alinea penutup, yaitu berfungsi sebagai penutup surat yang antara lain
berupa penegasan isi surat, harapan untuk kesediaan menanggapi isi
surat, dan/atau ucapan terima kasih kepada penerima surat.
Contoh: Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan
terima kasih.
3) Kaki Surat terdiri atas:
a) Penandatangan
Nama jabatan diikuti tanda baca koma, nama lengkap dengan huruf awal
kapital (tidak menggunakan tanda kurung dan tidak digarisbawahi), dan
NIP diketik berurutan ke bawah di sebelah kanan bawah.
Contoh: Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, tanda tangan Dr. Hudi Hastowo NIP: 330001103
b) Tembusan:
(1) Kata Tembusan diketik lengkap dengan huruf awal kapital, tidak
digarisbawahi, diikuti tanda baca titik dua dan diletakkan di sebelah
kiri bawah.
(2) Tembusan yang dikirim lebih dari satu alamat tujuan diberi nomor
dengan angka Arab, dan apabila hanya terdapat satu tembusan, tidak
perlu diberi nomor.
(3) Tembusan naskah/surat untuk lingkungan BATAN dicantumkan
berurutan dengan jenjang eselonisasi atau disesuaikan dengan
keterkaitan isi naskah/surat, dan mendahulukan tingkat eselon yang
sama untuk tembusan ke instansi di luar BATAN.
(4) Tembusan naskah/surat dinas disampaikan juga kepada pejabat yang
memberi wewenang kepada penandatangan naskah/surat dinas
tersebut.
BATAN
- 45 -
(5) Tembusan surat tidak perlu menggunakan kata Yth., Kepada Yth.,
sebagai laporan, sebagai undangan, untuk perhatian dan arsip
atau pertinggal.
Contoh:
Tembusan:
1. Para Deputi Kepala BATAN 2. Kepala Biro Umum
3. Sdr. Ir. Fadli atau
Tembusan:
Sekretaris Utama BATAN
Surat Dinas, Lembar Verbal, dan Lembar Kedua dan seterusnya untuk Surat Dinas
dapat dilihat pada Format 8 s.d. 8c
BATAN
- 46 -
Format 8 Surat Dinas
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
Nomor : ------------------------
Lampiran :
Perihal :
Sifat :
Yth. --------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama Jabatan, cap dinas tanda tangan Nama Lengkap NIP:
Tembusan: 1. ------------------- 2. dan seterusnya
BATAN
- 47 -
Format 8a Lembar Verbal
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Ditetapkan:
Perihal :
Lampiran :
Nomor :
Tanggal :
Pemeriksa Terakhir:
Diperiksa oleh:
Pembuat Konsep:
Diketik oleh:
Dikirim tanggal:
Petunjuk:
Yth.
Tembusan:
BATAN
- 48 -
Format 8b Lembar II dan seterusnya (Surat Dinas Kantor Pusat)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Format untuk: Kepala BATAN, Para Deputi, Sekretaris Utama dan Para Kepala Biro
BATAN
- 49 -
Format 8c Lembar II dan seterusnya
(contoh: Surat Dinas Unit Kerja)
PUSAT TEKNOLOGI NUKLIR BAHAN DAN RADIOMETRI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Format untuk: Kepala Unit Kerja (Satuan Kerja)
BATAN
- 50 -
2. Nota Dinas
a. Pengertian
Nota Dinas adalah naskah dinas yang digunakan antarpejabat BATAN dalam
melaksanakan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing
pejabat untuk menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, dan
permintaan.
Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin berupa catatan ringkas, tidak
memerlukan penjelasan yang panjang, sehingga dapat dijawab dengan disposisi
pejabat yang dituju.
b. Susunan
1) Kepala Nota Dinas terdiri atas:
a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas.
b) Kata NOTA DINAS diketik simetris dengan huruf kapital kemudi-an nomor
Nota Dinas berurutan ke bawah di bawah kop surat.
c) Kata Yth., Dari, Lampiran, Hal, Sifat, dan Tanggal diikuti tanda baca titik
dua diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di sebelah kiri
atas, di bawah kata Nomor:, kemudian digarisbawahi dari marjin kiri ke
kanan.
d) Nota Dinas dengan pokok permasalahan/kegiatan yang bersifat rutin dapat
ditujukan langsung kepada pejabat/pelaksana pemroses pokok
permasalahan dengan menggunakan kata u.p. (untuk perhatian) diikuti
nama jabatan/nama perorangan di bawah alamat tujuan Nota Dinas.
2) Batang Tubuh Nota Dinas
Batang tubuh yang terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup
dibuat secara singkat, padat, dan jelas.
3) Kaki Nota Dinas
Sama dengan Kaki Surat Dinas.
Nota Dinas dapat dilihat pada Format 9
BATAN
- 51 -
Format 9 Nota Dinas
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
N O T A D I N A S Nomor:
Yth. : Dari : Hal :
Tanggal : ________________________________________________________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP:
Tembusan:
1. ------------------- 2. dan seterusnya
BATAN
- 52 -
3. Memorandum
a. Pengertian
Memorandum adalah naskah dinas antarpejabat BATAN dalam lingkup tugas,
wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pejabat untuk mengingatkan
suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat
kedinasan.
b. Susunan
1) Kepala Memorandum:
Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas.
a) Kata MEMORANDUM diketik simetris dengan huruf kapital kemudian
nomor memorandum berurutan ke bawah di bawah kop surat.
b) Kata Yth., Dari, Lampiran, Hal, Sifat, dan Tanggal diikuti tanda baca
titik dua diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di sebelah
kiri atas, di bawah kata Nomor:, kemudian digarisbawahi dari marjin kiri ke
kanan.
2) Batang Tubuh Memorandum:
Batang tubuh yang terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup
dibuat secara singkat, padat, dan jelas.
3) Kaki Memorandum:
Sama dengan Kaki Surat Dinas.
Catatan: Nota Dinas dan Memorandum tidak dibubuhi Cap Dinas.
Memorandum dapat dilihat pada Format 10
BATAN
- 53 -
Format 10 Memorandum
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
M E M O R A N D U M
Yth. : Dari : Hal :
Tanggal : ___________________________________________________________________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP:
BATAN
- 54 -
4. Surat Undangan
a. Pengertian
Surat Undangan adalah naskah dinas yang dibuat pejabat BATAN sesuai dengan
lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab kepada pejabat/pegawai
instansi pemerintah, instansi swasta, perorangan di luar BATAN, dan/atau di
lingkungan BATAN untuk menghadiri suatu acara kedinasan seperti rapat, upacara,
dan pertemuan.
Format Surat/Kartu Undangan ada dua macam, yaitu:
1) Surat Undangan Biasa (Dinas Rutin).
2) Kartu Undangan Resmi (Acara Resmi).
b. Susunan
1) Kepala Surat Undangan:
Kop Surat, Tanggal Surat, Nomor Surat, Lampiran Surat, Hal Surat, dan Alamat
Tujuan Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas.
Tujuan surat undangan dapat dicantumkan dalam lampiran, apabila jumlah
peserta undangan melebihi ruang alamat tujuan surat.
2) Batang Tubuh Surat Undangan:
Terdiri atas alinea pembuka, isi undangan (Hari, Tanggal, Waktu, Tempat,
Acara) dan alinea penutup dibuat singkat, padat, jelas antara lain memuat
petunjuk, pemberitahuan, pernyataan, dan permintaan/permohonan hadir.
3) Kaki Surat Undangan:
Sama dengan Kaki Surat Dinas.
Surat Undangan dapat dilihat pada Format 11 s.d. 11b
BATAN
- 55 -
Format 11 Surat Undangan (biasa)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
Nomor : --------------------------- Lampiran : Perihal : Undangan Yth. ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hari/Tanggal : Waktu :
Tempat : Acara : ------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Nama Jabatan tandatangan Nama Lengkap NIP:
Tembusan: 1. ------------------- 2. dan seterusnya
BATAN
- 56 -
Format 11a Lampiran Surat Undangan
Lampiran Surat Undangan:
Nomor : ....……………… Tanggal : …...……………..
Daftar Nama dan Alamat
1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
3. ..........................................................................................................
4. ..........................................................................................................
5. ..........................................................................................................
6. ..........................................................................................................
7. ..........................................................................................................
8. ..........................................................................................................
9. ..........................................................................................................
10. ..........................................................................................................
11. ..........................................................................................................
12. ..........................................................................................................
13. ..........................................................................................................
14. ..........................................................................................................
15. ..........................................................................................................
dst.
Nama Jabatan,
tanda tangan dan cap instansi
Nama Lengkap
NIP:
BATAN
- 57 -
Format 11b Kartu Undangan (resmi)
BATAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara ............................................................................................ pada acara ........................................................................... Hari/Tanggal : ……………………............................................... W a k t u : ……………………............................................... Tempat : ..................................................................... ................................................................................. ……………………………………………………..….
1. Pakaian : ......................... 2. Konfirmasi : (nomor telepon)
BATAN
- 58 -
5. Surat Pengantar
a. Pengertian
Surat Pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk
mengantar/menyampaikan barang atau naskah dinas kepada instansi pemerintah,
swasta di luar BATAN dan di lingkungan BATAN.
b. Susunan
1) Kepala Surat Pengantar:
a) Kop Surat, Tanggal Surat, dan Alamat Tujuan Surat:
Sama dengan Kepala Surat Dinas
b) Kata SURAT PENGANTAR diketik simetris dengan huruf kapital di bawah
alamat tujuan surat, kemudian nomor surat pengantar di bawah kata SURAT
PENGANTAR.
2) Batang Tubuh Surat Pengantar:
Dibuat dalam bentuk kolom-kolom yaitu: nomor urut, jenis naskah/
surat/barang yang dikirim, jumlah naskah/surat/barang, dan keterangan.
3) Kaki Surat Pengantar:
a) Kata Diterima tanggal, Penerima:, Nama Jabatan, Nama Lengkap, dan
NIP diketik berurutan ke bawah di sebelah kiri.
b) Kata Pengirim:, Nama Jabatan, Nama Lengkap, dan NIP diketik sejajar
dengan huruf a) di sebelah kanan.
Catatan:
Surat Pengantar dibuat rangkap 2, yaitu lembar I (asli) untuk penerima dan lembar
II dikembalikan kepada pengirim sebagai bukti penerimaan naskah/surat/barang.
Surat Pengantar dapat dilihat pada Format 12
BATAN
- 59 -
Format 12 Surat Pengantar
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
------------------------- Yth.
----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
SURAT PENGANTAR Nomor:
No.
Isi Surat/Naskah Dinas/Barang
Jumlah
Keterangan
Diterima tanggal ………………….. Penerima: Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP:
Pengirim: Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP:
Lembar II : harap dikirim kembali setelah dibubuhi tandatangan dan cap
BATAN
- 60 -
C. Naskah Dinas Khusus
1. Pengumuman
a. Pengertian
Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang
ditujukan kepada pejabat/pegawai BATAN atau perorangan dan golongan di
dalam atau di luar BATAN.
b. Susunan
1) Kepala Naskah Pengumuman:
a) Kop Naskah: sama dengan Kepala Surat Dinas
b) Kata PENGUMUMAN, NOMOR, TENTANG, dan judul pengumuman
diketik simetris dengan huruf kapital berurutan ke bawah di bawah kop
naskah.
2) Batang Tubuh Naskah Pengumuman:
Memuat hal-hal sebagai berikut:
a) Alasan perlunya diterbitkan Pengumuman
b) Peraturan sebagai dasar pembuatan Pengumuman.
c) Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.
3) Kaki Naskah Pengumuman:
a) Tempat dan waktu pembuatan Naskah Pengumuman diketik di sebelah
kanan bawah.
b) Nama jabatan diikuti tanda baca koma, nama lengkap, dan NIP diketik
dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di bawah huruf a) di atas.
Catatan:
• Pengumuman tidak memuat alamat tujuan kecuali ditujukan kepada
kelompok/golongan tertentu.
• Pengumuman bersifat menyampaikan informasi dan tidak memuat cara
pelaksanaan teknis suatu peraturan.
Naskah Pengumuman dapat dilihat pada Format 13
BATAN
- 61 -
Format 13 Naskah Pengumuman
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
PENGUMUMAN NOMOR:
TENTANG ....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...................................
………………., ………….……………..
Nama Jabatan,
tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap NIP:
BATAN
- 62 -
2. Surat Perjanjian
a. Pengertian
Surat Perjanjian adalah naskah dinas berisi kesepakatan bersama tentang
obyek yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan
tindakan/perbuatan hukum yang disepakati bersama.
Surat Perjanjian di BATAN ada beberapa macam antara lain:
1) Kerjasama antar pemerintah atau G to G (Government to Government):
a) Naskah Pengaturan Bersama (Arrangement)
b) Naskah Protokol Perubahan (Protocol Amending the Agreement for
Cooperation)
c) Naskah Pernyataan Kehendak/Kesepakatan Awal (Letter of Intent)
d) Memorandum of Understanding (MoU)
2) Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Lingkup Nasional:
a) Naskah Kesepakatan Bersama
b) Naskah Piagam Kerjasama
3) Kerjasama pemerintah dengan dunia usaha atau G to B (Government to
Business):
a) Naskah Perjanjian Kerjasama
b) Naskah Nota Kesepahaman.
c) Surat Perjanjian Pengaturan Kerjasama
d) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
4) Kerjasama pemerintah dengan masyarakat atau G to C (Government to
Citizens dan G to NGO (Government to Non Government Organization).
b. Susunan
1) Kepala Surat Perjanjian:
a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas.
b) Judul perjanjian diketik simetris dengan huruf kapital di bawah kop surat,
kemudian nomor surat perjanjian di bawah kata SURAT PERJANJIAN.
BATAN
- 63 -
2) Batang Tubuh Surat Perjanjian:
Memuat materi perjanjian.
3) Kaki Surat Perjanjian:
a) Kata Dibuat di dan pada tanggal diketik dengan huruf awal kapital di
sebelah kanan bawah, dan berurutan ke bawah kata Untuk dan Atas
Nama: (nama instansi), Sebagai Pihak Pertama, nama pejabat/nama
lengkap, NIP diketik di bawah kata pada tanggal, sedangkan di sebelah
kiri bawah sejajar dengan kata Untuk dan Atas Nama:, diketik
berurutan ke bawah kata Sebagai Pihak Kedua, nama pejabat/nama
lengkap, dan NIP.
b) Sebutan kata-kata pada huruf a) di atas disesuaikan dengan jenis Surat
Perjanjian lainnya.
c) Kata Saksi dapat diketik bila diperlukan dan ditandatangani di atas
meterai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Catatan:
• Setiap kerjasama pemerintah didasarkan atas azas kewajaran dan kesetaraan.
• Naskah kerjasama pemerintah dengan luar negeri, antar departemen,
Propinsi/Kabupaten/Kota menggunakan dua naskah asli yang masing-masing
pihak menandatangani naskah perjanjian kerjasama.
• Surat perjanjian kerja sama pemerintah dengan luar negeri tidak menggunakan
meterai.
Naskah Pengaturan Bersama (Arrangement), Naskah Protokol Perubahan, Letter of
Intent, MoU I/II, Surat Perjanjian Kerja Sama Nasional, Naskah Kesepakatan
Bersama I/II, Naskah Piagam Kerja Sama, Naskah Perjanjian Kerja Sama, Naskah
Nota Kesepahaman, Surat Perjanjian Pengaturan Kerja Sama, Surat Perjanjian
Pemborongan/Pelaksanaan Pekerjaan, Naskah Kerja Sama Pemerintah dan
Masyarakat dapat dilihat pada Format 14 s.d.14m.
BATAN
- 64 -
Format 14 Pengaturan Bersama
(Arrangement)
A R R A N G E M E N T
BETWEEN THE ……………………………………………………….
REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE ……………………………………
CONCERNING
……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….
The ……………………….. Republic of Indonesia and the ………..………... (hereinafter referred to
as “the Parties”);
CONSIDERING, …………………......................................................................…….........................................
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
PURSUANT ………………………………………….………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. HAVE AGRRED AS FOLLOWS :
ARTICLE I OBJECTIVE
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
ARTICLE II SCOPE OF ACTIVITIES
The scope of activities under this cooperation will include : (a) …………………………..……………………………. (b) ………………………………………………………... (c) ………………………………………………………..
BATAN
- 65 -
ARTICLE III MECHANISM OF COOPERATION
1. …………………………..………………………………………………………………………………………………... 2. ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 3. ………………………………..
ARTICLE IV
PLAN OF OPERATION
……………………………………..…………………………………………………………………………………………...
ARTICLE V BATAN CONTRIBUTIONS
In accordance with …………………………………………………………………………………………….……………………………………… ………………………………………….., BATAN will :
(a) …………………………..……………………………. (b) …………………….. (c) ……………………………….
ARTICLE VI ……………………. CONTRIBUTIONS
In accordance with ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….., ………………. will :
(a) …………………………..……………………………. (b) …………………….. (c) ……………………………….
ARTICLE VII
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT
1. ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. ………………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………………………………... 5. ………………………………………………………………………………………
BATAN
- 66 -
ARTICLE VIII LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
1. ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
ARTICLE IX
SETTLEMENT OF DISPUTES
…………………………………………………………………………………………...……………………………………….…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
ARTICLE X
MISCELANEOUS
(a) …………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
(b) …………………………………………………………………………………..…………………………………… ………………………………………………
ARTICLE XI AMENDMENT
…………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
ARTICLE XII ENTER INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
(a) ……………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………..
(b) …………………………………………………………………………………….........................................……………………………….
(c) …………………………………………………………………………………………………………………………… IN WITNESS WHEREOF, …………………………………………………..
BATAN
- 67 -
Done in ………………….. on ………………., in two originals, in the English language, all texts
being equally authentic.
For For The National Nuclear Energy Agency The ………………. of Indonesia
………………………………………. ……………………..………
BATAN
- 68 -
Format 14a Protokol Perubahan
(Protocol Amending the Agreement for Cooperation)
PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT FOR COOPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF …………………………………. REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
CONCERNING ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….
The Government of the ………………… and the Government of the Republic of Indonesia
(hereinafter referred to as “the Parties”);
Desiring to amend the Agreement for Cooperation between the Government of the ……………………….…… … and the Government of the Republic of Indonesia concerning …….……………………..………………………, signed at …………………… on …………………, as
extended by the agreement effected by exchange notes at ……………, on ………………………… (hereinafter referred to as “the Agreement”); Have agreed as follows :
Article 1
Paragraph 2 of Article 7 of the Agreement is amended to read in its entirety : …………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………. Article 2
…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….
BATAN
- 69 -
Article 3 …………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………..…….
Article 4 ………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………..…
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by ……………….……………
DONE at ……………..on …………………., in …………….., in the English and Indonesia language, both texts being equally authentic.
FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF
THE ……………………………… THE REPUBLIC OF INDONESIA
………………………………….... ………………………………….
BATAN
- 70 -
Format 14b Surat Kesepakatan Awal (Letter of Intent)
LETTER OF INTENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE/CITY OF ……………….
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE ………………….
CONCERNING PROVINCE CITY
The Government of the Province City of ……………………….. the Republic of Indonesia and the …….. hereinafter referred to as “the Parties”;
Desiring to promote goodwill and understanding as well as favourable cooperation between
the people of the two cities/provincies; Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefits;
Do hereby declare our intention to establish Sister City/Province Cooperation as a basis for cooperation, in accordance with our prevailing laws and regulations, in the following fields:
a. Exchange of experts on order to improve the management of the cities/provincies; b. Trade and promotion; c. Administration and information;
d. Culture and arts; e. Youth and sport.
The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate measures in in due course.
DONE in duplicate at ……………, on this ………………, day of ………….., in the year
……………….., in Indonesian, …………………. and English languages, all text being equally authentic.
For the Government of the Province/City of For ………………………….
………………. of the Republic of Indonesia
………………………………. …………………………….
BATAN
- 71 -
Format 14c Memorandum of Understanding (MoU) I
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE ……………………………………………………….
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE ……………………………………
CONCERNING
SISTER PROVINCE (CITY) COOPERATION
The ………………………., Republic of Indonesia and the …………….., hereinafter
referred to as the Parties;
Desiring to promote favourable relations of partnership and cooperation between the
people of the two provincies and;
Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits;
Referring to the Letter of Intent between ……………, the Republic of Indonesia and ……………. concerning Sister Province (City) Cooperation, signed in ……………… on …………….
Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries; Have agreed as follows:
Article 1
Objective and Scope of Cooperation
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. a. ……………………
b. …………………….. c. ………………………. d. ……………………….
e. ………………………….. Other areas agreed upon by the Parties
BATAN
- 72 -
Article 2 Funding
…………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………
Article 3
Technical Arrangement
………………………………………………………………………...………………………………………………
………………………….
Article 4 Working Group
a. …………………………..……………………………. b. ………………………………………………………...
c. ………………………………………………………….
Article 5 Settlement of Disputes
………………………………………………………………………...………………………………………………
…….………………
Article 6 Amendment
……………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………
Article 7
Entry Into Force, Duration and Termination
a. …………………………………………………………………………………………………………………………..…
b. …………………………………………………………………………………………………………………………..…
BATAN
- 73 -
in withess whereof, the undersigned being duly authorized thereof by their respective Government, have signed this Memorandum of Understanding.
Done in duplicated in …………………. on this …………. day of…………. in the year of ……………… and one in Indonesia, ………… and English language, all texts being equally authentic. In
case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
FOR ………………………. FOR …………………………….
REPUBLIC OF INDONESIA
………….……………………….. …..………………………..….……
BATAN
- 74 -
Format 14d Memorandum of Understanding
(MoU) II
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
This Memorandum of Understanding (MOU) is made as of ………..……………….., by and between the ……………………... and the National Nuclear Energy Agency of the Republic of Indonesia (BATAN).
WHEREAS, the …………………………. to ………………… to BATAN ………… (hereinafter referred
to ……….. ………………) WHEREAS, BATAN to …………………………., in accordance with the terms and conditions of
this MOU.
NOW, THEREFORE, the parties hereto agree as follows.
1. Delivery of ……………. (1) ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….
(2) ……………………………………………………………………………………………………………………….. (3) …………………………………………………………………………………………………………………….….
2. Purpose
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………......................................................……………………………………………..
3. Condition of Use
(1) ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. (2) ………………………………………………………………………………………………………………….……
(3) ……………………………………………………….………………………………………………………………. (4) ………………………………………………………………………………………………………………………..
(5) …………………………………………………………………………………………………………………..…..
4. Indemnification ……………..……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….
BATAN
- 75 -
5. Representations and Warranties (1) ………………………………………………………………………….. (2) …………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………….………………………
6. Term ……………………………………………………………………………………... …………………………………………….……………………………….…….….
………………………………………………………………………………...……… 7. Amendments
…………………………………………………………………………………….. ……………………………………….
8. Governing Law and Jurisdiction ……………………………………………………………………………………... ………………………….
9. Consultation
……………………………………………………………………………………... …………………………………………….……………………………………….. ……………………
10. Counterparts
……………………………………………………………………………………..
……………………………………….
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this MOU and executed by their
authorized representatives in duplicate and each party to retain one duplicate each.
….. ……………………….
The ………………………… The National Nuclear Energy Agency of
………………………………. the Republic of Indonesia
………………………………….. ………………………………..
BATAN
- 76 -
Format 14e Surat Perjanjian
Kerja Sama Lingkup Nasional
KERJA SAMA ANTARA
(Lembaga Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota)
DAN
(Lembaga Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota)
TENTANG
(Program …………………………………….
Nomor …………………………… Nomor ……………………………
(Kementerian/LPND / Komisi / Provinsi / Kabupaten / Kota) dan (Lembaga Pemerintah/
Provinsi/Kabupaten/Kota) .......................................... Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka (Program) ……….
dengan ketentuan sebagai berikut.
Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA
…………………………………………………………………………………………..………………………….
Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
…………………………………………………………………………………………..………………………….
Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN
…………………………………………………………………………………………..………………………….
Pasal 4 PEMBIAYAAN
…………………………………………………………………………………………..………………………….
Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
…………………………………………………………………………………………..………………………….
BATAN
- 77 -
Pasal 6 LAIN-LAIN
(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas
pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak. (2) Force majeure adalah
(a) bencana alam; (b) tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; (c) keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur
bersama kemudian oleh pihak pertama dan pihak kedua.
Pasal 7
PENUTUP …………………………………………………………………………………………..………………………….
Nama Institusi Nama Institusi
Nama Jabatan, Nama Jabatan, Nama Nama
BATAN
- 78 -
Format 14f Kesepakatan Bersama I
KESEPAKATAN BERSAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN PEMERINTAH DAERAH ..........................................
.................................. NOMOR : -----------------------------
..................................
TENTANG .................................................................................................................
.......................................................................
Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., yang bertandatangan di bawah ini:
1. ....... (nama pejabat BATAN) : (jabatan), yang berkedudukan di ........., untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ......... (nama pejabat) : (jabatan), berkedudukan di …........, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA
Hal-hal yang melatarbelakangi Kesepakatan Bersama ini:
a) Bahwa ..................................................................................................................... ............................................................................................................
b) Bahwa ..................................................................................................................... .................................................................................................
c) Bahwa ……………………………………………………………………………………………………………..…… d) Bahwa ……………………………………………………………………………………………..……….. Berdasarkan: 1. ……………………………………………………………….. 2. …………………………………..…… 3. ……………………………………………………………………. 4. …………………………………………………………………………………………………………….
BATAN
- 79 -
Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang ………………………………., dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
Pasal 2 RUANG LINGKUP
…………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………
Pasal 3
PELAKSANAAN ……...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pasal 4
PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pasal 5
KOMERSIALISASI
……………………………………………………………………………….........………………………………………………………………………………
Pasal 6 PEMBIAYAAN
………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………
Pasal 7 JANGKA WAKTU DAN EVALUASI
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pasal 9 KETENTUAN ADENDUM
……………………………………………………………………………………………………………………………………
BATAN
- 80 -
Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pihak Pertama Pihak Kedua
....(NAMA INSTANSI) ..... ....(NAMA INSTANSI) ....
....(Nama Jabatan)............. ......(Nama Jabatan).........
tanda tangan tanda tangan dan meterai
NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP
BATAN
- 81 -
Format 14g Kesepakatan Bersama II
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DENGAN
GUBERNUR ..........................................
DAN REKTOR ...............................................................
TENTANG
.................................................................................................................
.......................................................................
....................................... NOMOR: ----------------------------------
........................................
Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., yang bertandatangan di bawah ini:
1. ... (nama pejabat BATAN) : (jabatan), yang berkedudukan di ..............., untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
2. .......... (nama pejabat)…. : (jabatan), berkedudukan di ……..……., untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA 3. .......... (nama pejabat) ... : (jabatan), berkedudukan di …..……....., untuk selanjutnya
disebut PIHAK KETIGA Menimbang: (1) Bahwa ..................................................................................................................... (2) Bahwa .................................................................................................... (3) Bahwa ………………………………………………………………………………………………………………
Mengingat: 1. …………………………………………………………….……………………..
2. …………………………… 3. …………………………………. 4. ………………………………………………………………………………………………………………….
5. dst.
BATAN
- 82 -
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama tentang …...…., dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
………………………………………………………………………………......……………………………………………
……………………………………
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2
(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) ………………………………….…………………………..…………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………
(3) ………………………………………………………………………..…………………………………………………… ………………………………………………………………………………
(4) ………………………………………………………………………………..……………………………………………
PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 3
………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………
KOORDINATOR KERJA SAMA Pasal 4
(1) ……………………………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………… :
(a) ……………………………………………………………………… (b) ………………………………………………………………………
Pasal 5
…………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………
PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN HASIL KERJA SAMA
Pasal 6
……………………………………………………………………………………………………………………..…………… ………………………………………………………………………………
BATAN
- 83 -
KOMERSIALISASI Pasal 7
………………………………………………………………………………
PEMBIAYAAN Pasal 8
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
JANGKA WAKTU Pasal 9
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 10
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
(2) ………………………..……………………………………………………
PIHAK PERTAMA: PIHAK KEDUA: PIHAK KETIGA: ..(NAMA JABATAN)..... ..(NAMA JABATAN) ... ..(NAMAJABATAN)..
..(NAMA INSTANSI) .... ..(NAMA INSTANSI) .. ..(NAMA INSTANSI) tanda tangan tanda tangan tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap
BATAN
- 84 -
Format 14h Piagam Kerja Sama
PIAGAM KERJA SAMA ANTARA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
UNIVERSITAS .....................................................
.................................... NOMOR: -----------------------------
.....................................
TENTANG
...................................................................................................................
.......................................................................
Menimbang : a) bahwa ……………………………………………. b) bahwa ……………………………………….
Mengingat : 1. …………………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………..…..
3. …………………………………………………………………………………………. 4. …………………………………………….
5. ……………………………………………………………..…………………………….. 6. ……………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………..……………………..
Maka dengan ini Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN dan
Universitas ………………. yang selanjutnya disebut ……………. bersepakat untuk membuat Piagam Kerja Sama dalam bidang …………………… dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
TUJUAN KERJA SAMA
Pasal 1
………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………….
BATAN
- 85 -
RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2
1. ……………………………………………………………….………………………………………………………… 2. ………..……………………………………………………………… :
a. …………………………………………………………………………..………………………………………… b. ………………………………………………………………………… c. ……………………………………………………………….…………………………………… d. ………………………………………………………………………… e. …………………………………………………………………………………………….………………………
PELAKSANAAN KERJA SAMA Pasal 3
1. ……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………...………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………
PERSONIL, PEMBINA, PENGARAH, DAN PENGAWAS
Pasal 4
…………….……………………………………………………………………………………….………………………….. ……………………………………………………………………………
B I A Y A Pasal 5
…………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………
PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN HASIL KERJA SAMA
Pasal 6
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 2. ……………………………………………………………………………..
PERSELISIHAN Pasal 7
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….
BATAN
- 86 -
JANGKA WAKTU Pasal 8
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….
P E N U T U P
Pasal 9
1. …………………………………………………………………………...………………..……… 2. …………………………………………………………………………..
.....(NAMA JABATAN)........ .....(NAMA JABATAN)....... ....(NAMA INSTANSI) ..... ......(NAMA INSTANSI) ...... tanda tangan tanda tangan NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP
BATAN
- 87 -
Format 14i Perjanjian Kerja Sama
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
(NAMA BADAN USAHA)
DAN
PUSAT/BIRO ..........................................................................
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
................................... NOMOR: -----------------------------
..................................
TENTANG
.................................................................................................................
.......................................................................
Perjanjian Kerja Sama tentang ………………………………… dibuat dan ditandatangani di ……………… pada hari ini …………..tanggal ……………… bulan ………….. tahun ………, oleh dan antara :
1. ...... (nama pejabat) ........ : (jabatan), yang berkedudukan di ........, untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA
2. ... (nama pejabat BATAN) : (jabatan), berkedudukan di ……........., untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA Dengan pertimbangan:
a. bahwa .................................................................................................... ................................................................................................................
b. bahwa .................................................................................................... ........................................................................................................
c. bahwa ................................................................................................... …………………………………………………………………………
Maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam ……………………………….., dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
BATAN
- 88 -
TUJUAN KERJA SAMA Pasal 1
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B I A Y A Pasal 5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PUBLIKASI HASIL KERJA SAMA
Pasal 6 1. …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
2. ………………………………………………………………
PERSELISIHAN Pasal 7
1. …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 2. ……………………………………………………………………………………………………………….
JANGKA WAKTU
Pasal 8
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
BATAN
- 89 -
P E N U T U P Pasal 9
1. ………………………………….………………………………………………………..……… 2. ………………………………………………………………………..
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA .....(NAMA JABATAN)........ ......(NAMA JABATAN)....... ....(NAMA BADAN USAHA) ..... ......(NAMA INSTANSI) ......
tanda tangan tanda tangan NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP
MENYAKSIKAN:
......(NAMA JABATAN)....... ......(NAMA INSTANSI) ......
tanda tangan NAMA LENGKAP
BATAN
- 90 -
Format 14j Nota Kesepahaman
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN
(NAMA BADAN USAHA)
TENTANG .................................................................................................................
.......................................................................
................................... NOMOR: -----------------------------
....................................
Pada hari ini ………………..tanggal ………… bulan ………….. tahun ……, bertempat di ………………., kami yang bertandatangan di bawah ini:
I. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Berkedudukan di ……………………………………………………., yang dalam hal ini diwakili oleh ……. (nama pejabat), selaku …………(nama jabatan), bertindak untuk dan atas
nama instansi tersebut di atas yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. ……………………………. (Nama Badan Usaha)
Berkedudukan di …………………………………………………., yang dalam hal ini diwakili oleh ……. (nama pejabat), selaku ………(nama jabatan), bertindak untuk dan atas nama
perusahaan (badan usaha) tersebut di atas yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Selanjutnya masing-masing disebut PIHAK, secara bersama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa ..…………………………………………………………………… b. Bahwa …………………………………………………………………..
c. Bahwa …..………………………………………………………………….. d. Bahwa …………………………………………………………………….. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota
Kesepahaman tentang ……………………………., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
…………………………………………………………………………………
BATAN
- 91 -
Pasal 2 AZAS KERJA SAMA
…………………………………………………………………….................................................……………
Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA ……………………………………………………………………................................................…………….
Pasal 4 PELAKSANAAN KERJA SAMA
(1) …………………………………………………………………………………………………..………………………… (2) ……………….…………………………………………………………….
Pasal 5
JANGKA WAKTU (1) ………………………………………………………………………………………………..…………………………… (2) ………………………………………………………………………………
Pasal 6
B I A Y A …………………………………………………………………………………………………………….…………………… ………………………………………………………………………………
Pasal 7
PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN HASIL KERJA SAMA
(1) …………………………………………………………………………………..……………………………………… (2) …………………………………………………………….
Pasal 8 PEMBINAAN KERJA SAMA
(1) ……………………………………………………………………………… (2) …………………………………………………………………………………………………………………………
Pasal 9 KERAHASIAAN
………………………………………………………………………………………….………………………………………
Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) ……………………………………………………………………………… (2) …………………………………………………………………
Pasal 11 KORESPONDENSI
Korespondensi untuk surat menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK menggunakan alamat seperti di bawah ini:
BATAN
- 92 -
(1) PIHAK PERTAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL u.p. ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(2) PIHAK KEDUA (BADAN USAHA) u.p. ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Pasal 12
PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN
…………………………………………………………………………………
Pasal 13
P E N U T U P
…………………………………………………………………………………
PIHAK PERTAMA : PIHAK KEDUA :
....(NAMA INSTANSI) ..... ....(NAMA INSTANSI) .... tanda tangan tanda tangan dan meterai NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP
.....(Nama Jabatan)............. ......(Nama Jabatan).........
BATAN
- 93 -
Format 14k Surat Perjanjian Pengaturan Kerja Sama
SURAT PERJANJIAN PENGATURAN KERJA SAMA
PELAKSANAAN PROGRAM ......................................................................................
................................................................................................
.....................................................
NOMOR : TANGGAL :
ANTARA
PROYEK ...................................................................................
.....................................................................
DENGAN LEMBAGA PENELITIAN ..........................................
Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., yang bertandatangan di
bawah ini: 1. ... (nama pejabat BATAN) : (jabatan), yang berkedudukan di ..........., untuk
selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA
2. ....... (nama pejabat).... : (jabatan), berkedudukan di ..........., untuk selanjutnya
dalam surat perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak berdasarkan: (1) Keputusan Presiden Nomor … Tahun …… tentang ………………… (2) …............................................................................................................ (3) ...................................................................................………….............. (4) ............................................................................................................... (5) ................................................................................................................ Telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian pengaturan kerja sama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:
PASAL 1 RUANG LINGKUP KEGIATAN
…………………………………………………………………………………………..………………………….………….
BATAN
- 94 -
PASAL 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..............................................……….
PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENYERAHAN HASIL KEGIATAN
(1) …………………………………………………………………………………………………………………… (2) …………………………………………………………………………. (3) …………………………………………………………………………………………..…………… (4) ………………………………………………………………… (5) …………………………………………….. (6) ………………………………………………………………………………………………………………..…………… (7) …………………………………………………………… (8) ………………………………………………………………………………………………...
PASAL 4
PELAPORAN ………………………………………………………………………………………………………………………………….
PASAL 5 BIAYA KEGIATAN
…………………….…………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………….
PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN
(1) ......................................................................................................... (2) ...............................................................................................................................
PASAL 7 HASIL KEGIATAN KERJASAMA
(1) ………………………………………………………..................................…………………
(2) .............................................
PASAL 8 KEADAAN KAHAR
………………………………………………………………………………...................................................... .......................................................
PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
………………………………………………………………………………………………………..…………………………
BATAN
- 95 -
PASAL 10 LAIN-LAIN
…………………………………………………………………………………………………….……………………
PASAL 11 PENUTUP
……………………………………………….....................................................................................
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA .....(Nama Jabatan)........ ......(Nama Jabatan)....
tanda tangan tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP: NIP:
Mengetahui ......(Nama Jabatan).......
tanda tangan Nama Lengkap
NIP:
BATAN
- 96 -
Format 14l Surat Perjanjian
Pemborongan/Pelaksanaan Pekerjaan
SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN/PELAKSANAAN
PEKERJAAN .............................................................................................. ......................................................................................................
========================================================
NOMOR : TANGGAL :
Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun ........., yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama :
Jabatan (Struktural) : Alamat :
Berdasarkan Surat Keputusan .............................. Nomor ................... tanggal ...................... telah ditetapkan sebagai .................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut
PIHAK PERTAMA. 2. Nama :
Jabatan : Alamat :
Nama Badan Usaha :
Berdasarkan Akte Pendirian Nomor ............, Notaris .......... di ............, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT ........................, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak berdasarkan: 1. ........................... 2. ...........................................
3. .............................................................................................. 4. .................................................................................................................
5. ............................................................................ 6. ..................................................................................................... 7. .................................................................................................................
8. ............................................................................ Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemborongan dalam melaksanakan Pekerjaan ............................., dengan
BATAN
- 97 -
ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:
Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Pasal 3
PENGAWAS PEKERJAAN
(1) …………………………………………………………………………………….………… (2) ……….……………………………………………………………………………..……………………. (3) ……………….……………………………………………………………………………………………………
Pasal 4 BAHAN-BAHAN DAN ALAT-ALAT
(1) …………………………………………………………………………………… (2) ………….…………………………………………………………………………. (3) ……………….………………………………………………………………… (4) ………….………………………………………………………………………… (5) ……………….………………………………………………………………… (6) ……………….…………………………………………………… (7) ………….………………………………………………………………… (8) ………………………………………………………… (9) …..……………….…………………………………………………………………
Pasal 5 TENAGA KERJA DAN UPAH
1. ……………………………………………………………………………………………………………………..………
2. ……………………………………………………………………………. 3. ……………………………………………………………………………………………………….
Pasal 6 PELAKSANA PIHAK KEDUA
(1) …………………………………………………………………………………… (2) ……………….………………………………………………………………………………………….………………… (3) ……………………………………………………………………………………………… (4) ……………….………………………………………………………………………………………………………
BATAN
- 98 -
Pasal 7 SUB KONTRAKTOR
(1) …………………………………………………………………………………………………………………………… (2) ……………….………………………………………………………………. (3) ……………….………………………………………………………………………………………….……………… (4) ……………………………………………………………………………………………….…
Pasal 8
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
(1) …………………………………………………………………………………………………….……………………… (2) …………………………………………………………………. (3) ……………….
Pasal 9 KEADAAN KAHAR
(1) ……………………………………………………………………………………………………..……………………… (2) ……………….……………………………………………………………………. (3) ……………….…………………………………………………………………………..……………………
Pasal 10
MASA PEMELIHARAAN (1) ………………………………………………………………………………………..……………………………… (2) …………………………………….
Pasal 11 JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN UANG MUKA
(1) ………………………………………………………………………………………………..…………………………… (2) ……………….………………………………………………………………….………………………….
Pasal 12 PRESTASI/TAHAP KEMAJUAN PEKERJAAN
……………………………..……………………………………………………………………………………………………
Pasal 13
HARGA BORONGAN
(1) ………………………………………………………………………………………………….………………………… (2) ……………….………………………………………………………….
Pasal 14
CARA PEMBAYARAN ……………………………..…………………………………………………………..…………………………
Pasal 15 KENAIKAN HARGA
(1) …………………………………………………………………………………………………………………………… (2) ……………….…………………………………………………………………………….…….
BATAN
- 99 -
Pasal 16 PEKERJAAN TAMBAH/KURANG
(1) ……………………………..…………………………………………………………….……………………………… (2) ………………………………………….……….. (3) ………………………………………………………………………………………..
Pasal 17
PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA
(1) …………………………………………………………………………….……………………………………………… (2) ………………………………………………………. (3) …………………………………………………………………….……………………….
Pasal 18 LAPORAN
(1) …………………………………….………………………………………………………………………………………. (2) ……………….…………………………………………………………..…………………………. (3) ……………….……………………………………………………………………………………………………
Pasal 19
SANKSI DAN DENDA
(1) …………………………………………………………………………………………………………….…………. (2) …………………………………………………………………. (3) ……………………………………………………………
Pasal 20 RESIKO
(1) ……………………………………………………………………………………………….…………………………… (2) ……………….……………………………………………………………………. (3) ………………………………….
Pasal 21 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) ……………………………………. (2) ……………………………………………………………………………………………………..…………………….
Pasal 22
PEMUTUSAN PERJANJIAN (1) ……………….…………………………………………………………………. (2) …………………………………. (3) …………………………………………………………………….
Pasal 23 BEBAN BIAYA DAN PAJAK-PAJAK
(1) ……………….…………………………………………………………………………………..………………………. (2) ………………………………….
BATAN
- 100 -
Pasal 24 TEMPAT DAN KEDUDUKAN
…………………………………….………………………………………………………….…………………………………
Pasal 25
LAIN-LAIN
…………………………………………………………………………………………………………….………………………
Pasal 26 PENUTUP
…………………………………….………………………………….……………………….……………
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
....(NAMA BADAN USAHA) ..... ......(NAMA JABATAN) ......
tanda tangan tanda tangan NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP Nama Jabatan NIP:
BATAN
- 101 -
Format 14m Kerja Sama Pemerintah dengan Masyarakat/G to G
(Government to Citizens) dan G to NGO (Government to Non Government Organization)
SURAT PERJANJIAN
NOMOR:
Pada hari ini ............. tanggal .........., bulan ......, tahun ..........bertempat di ........ telah
diadakan perjanjian antara,
1. ........... (nama pejabat), .............. (NIP dan jabatan), selanjutnya disebut pihak
pertama
dengan
2. .......... (pihak lain) ....................... selanjutnya disebut pihak kedua
Perjanjian tersebut dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. ..........................................................................................................................
...........................................................................................................
2. .............................................................................................................................
...........................................................................................................
3. Dan seterusnya.
Dibuat di ............................... pada tanggal ……......................
Untuk dan atas nama: Untuk dan atas nama:
....(Nama Organisasi) ..... .......(Nama Instansi) .......
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
tanda tangan tanda tangan dan meterai
Nama Lengkap Nama Lengkap
BATAN
- 102 -
3. Surat Kuasa
a. Pengertian
Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada
pejabat/bawahan/badan hukum/kelompok orang/ perseorangan untuk bertindak
atas namanya melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
b. Susunan
1) Kepala Surat Kuasa:
Sama dengan Kepala Surat Keterangan, kata SURAT KETERANGAN
diganti SURAT KUASA.
2) Batang Tubuh Surat Kuasa:
Memuat identitas yang memberikan dan menerima kuasa serta pernyataan
pemberian wewenang atau materi yang dikuasakan kepada pihak penerima
kuasa untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
3) Kaki Surat Kuasa:
Memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan dan kata
Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa masing-masing diketik dengan huruf
kapital pada setiap awal kata di sebelah kanan dan kiri bawah. Dan berurutan
di bawah kata tersebut diketik dengan huruf awal kapital nama
pejabat/pegawai dan NIP.
Surat Kuasa ini ditandatangani oleh Pemberi Kuasa di atas meterai sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan surat kuasa
terjemahan dalam bahasa Inggris tidak menggunakan meterai.
Surat Kuasa dapat dilihat pada Format 15
BATAN
- 103 -
Format 15 Surat Kuasa
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT KUASA NOMOR:
Yang bertanda tangan di bawah ini, nama : ....................................................................................................
jabatan : ....................................................................................................
alamat : ...................................................................................................
memberi kuasa kepada : nama : ..................................................................................................
jabatan : ....................................................................................................
alamat : ...................................................................................................
untuk ...... ....................................................................................................................
...........................................................................................................
Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
..........., ............................................ Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,
tanda tangan tanda tangan dan meterai Nama Lengkap Nama Lengkap NIP: NIP:
BATAN
- 104 -
4. Berita Acara
a. Pengertian
Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan
suatu kegiatan kedinasan yang harus ditandatangani para pihak dan para saksi
yang terkait dengan isi Berita Acara tersebut.
Berita acara ada 4 macam, yaitu:
1) Berita Acara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdiri atas:
a) Berita Acara Pemeriksaan Pegawai, yaitu:
Naskah berita acara mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh
pejabat/pegawai yang diberi wewenang melaksanakan pemeriksaan
terhadap pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin sehingga
dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun
1980.
b) Berita Acara Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, yaitu:
Naskah berita acara mengenai pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari
Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang disampaikan
kepada Kepala BATAN.
2) Berita Acara Serah Terima, adalah naskah berita acara mengenai penyerahan
dan penerimaan suatu hak penguasaan pertanggung-jawaban yang
dimaksudkan sebagai bukti berpindahnya suatu keadaan/peristiwa hukum.
Berita Acara Serah Terima Jabatan Eselon I sampai dengan IV, yaitu:
Berita Acara serah terima mengenai penyerahan dan penerimaan suatu hak
penguasaan pertanggungjawaban suatu jabatan sebagai bukti alih tugas
jabatan tersebut.
BATAN
- 105 -
Berita Acara ini dilengkapi dengan Memori Serah Terima Jabatan yang
digunakan sebagai:
a) Bukti berpindahnya suatu keadaan/peristiwa hukum.
b) Batas tanggung jawab pejabat lama kepada pejabat baru.
c) Pengukuhan peristiwa yang berakibat finansial.
d) Pengenalan tugas-tugas yang harus didahulukan, sedang dikerjakan dan
akan/harus dikerjakan.
3) Berita Acara Pengadaan Barang/Jasa, yaitu naskah yang dibuat untuk
melengkapi naskah Surat Perintah Kerja yang sudah diterbitkan, terdiri atas:
a) Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa.
b) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, yaitu naskah serah terima
mengenai penyerahan dan penerimaan suatu hak penguasaan
pertanggungjawaban barang habis pakai sebagai bukti berpindahnya
barang habis pakai tersebut.
c) Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris, yaitu naskah serah terima
mengenai penyerahan dan penerimaan suatu hak penguasaan
pertanggungjawaban barang inventaris sebagai bukti berpindahnya
barang inventaris tersebut.
4) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas
b. Susunan
1) Kepala Naskah Berita Acara:
Sama dengan Kepala Surat Keterangan, kata SURAT KETERANGAN
diganti BERITA ACARA.
2) Batang Tubuh Naskah Berita Acara:
Memuat materi berita acara.
BATAN
- 106 -
3) Kaki Naskah Berita Acara:
a) Kata Dibuat di dan pada tanggal diketik dengan huruf awal kapital di
sebelah kanan bawah, kemudian berurutan ke bawah kata Sebagai
Pihak Pertama, nama pejabat/nama lengkap, dan NIP diketik di bawah
kata pada tanggal, sedangkan di sebelah kiri bawah sejajar dengan kata
Sebagai Pihak Pertama juga diketik berurutan ke bawah kata Sebagai
Pihak Kedua, nama pejabat/nama lengkap, dan NIP.
b) Kata Mengetahui/Mengesahkan diketik simetris dengan huruf awal
kapital yang dicantumkan di bawah huruf a) di atas, kemudian berurutan
ke bawah nama jabatan, nama lengkap, dan kata NIP.
Catatan:
Bentuk Berita Acara lainnya disesuaikan dengan masing-masing ketentuan yang
berlaku.
Berita Acara, Berita Acara Pemeriksaan Pegawai, Berita Acara Pertimbangan
Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS, Berita Acara Serah Terima Jabatan, Berita Acara
Pemeriksaan Barang/Jasa, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, Berita Acara
Serah Terima Barang Inventaris, Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris
Rakitan, Berita Acara Pemeriksaan Kas dapat dilihat pada Format 16 s.d. 16h
BATAN
- 107 -
Format 16 Berita Acara
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
BERITA ACARA NOMOR:
Pada hari ini ................ tanggal ..........., bulan ......, tahun .......... kami masing-
masing:
1. ................. (nama pejabat), .............. (NIP dan jabatan), selanjutnya disebut Pihak Pertama,
dan
2. ............... (pihak lain) ....................... selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah
melaksanakan: a. .................................................................................................. b. dst.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan …………
Dibuat di ................... pada tanggal …...……........ Pihak Kedua, Pihak Pertama,
tanda tangan tanda tangan & meterai Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP: NIP:
Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap
NIP:
BATAN
- 108 -
Format 16a Berita Acara Pemeriksaan Pegawai
RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR:
Pada hari .............. tanggal .......... bulan .......... tahun ........., saya ........... NIP ........... pangkat ......... jabatan .............. berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) ............................... telah mengadakan pemeriksaan terhadap:
N a m a : ......................................................................... N I P : .........................................................................
Pangkat : ......................................................................... Jabatan : ......................................................................... Unit Organisasi : .........................................................................
karena ia disangka melakukan pelanggaran terhadap Pasal .... ayat .. huruf... Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
1. Pertanyaan:
.................................................................................................................... Jawaban: .......................................................................................................................
2. Pertanyaan: ...................................................................................................................... Jawaban:
...................................................................................................................... 3. dst.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
..................................................... Yang diperiksa : Pejabat pemeriksa :
Nama : Nama : NIP : NIP : tanda tangan : tanda tangan :
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 109 -
Format 16b Berita Acara
Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
BERITA ACARA
PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN NOMOR:
Pada hari ini ...... tanggal ..... bulan …... tahun ….. Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin mengadakan rapat untuk mempertimbangkan usul Kepala ..... (Unit Kerja) tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang
setingkat lebih rendah untuk paling lama 1(satu) tahun/pembebasan dari jabatan/pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*) terhadap:
N a m a :
N I P :
Pangkat : Jabatan :
karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal ... ayat ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yaitu karena melakukan ...........
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor ... tanggal .. Tim telah mempertimbangkan dengan seksama usul penjatuhan hukuman disiplin berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*) dan Tim berkesimpulan bahwa hukuman yang diusulkan dapat disetujui/perlu dipertimbangkan/tidak
dapat disetujui*) dengan alasan sebagai berikut: .......................
Pertimbangan hukuman disiplin yang dijatuhkan dipandang lebih sesuai yaitu ...... Demikian pertimbangan kami untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Ketua, Sekretaris,
tanda tangan tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap NIP: NIP:
Anggota, Anggota, Anggota,
tanda tangan tanda tangan tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap Nama Lengkap NIP: NIP: NIP:
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 110 -
Format 16c Berita Acara Serah Terima Jabatan
BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN ESELON I/II/III/IV/V
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Pada hari ini ....... tanggal ............ bulan …….... tahun …., bertempat di ............ berdasarkan ................................. kami:
1. PIHAK PERTAMA
N a m a :
Jabatan : 2. PIHAK KEDUA
N a m a : Jabatan :
menyatakan sebagai berikut:
Pasal 1
PIHAK PERTAMA menyerahkan jabatan, wewenang, tugas dan tanggung jawab …. kepada PIHAK KEDUA.
Pasal 2
PIHAK KEDUA menerima jabatan, wewenang, tugas dan tanggung jawab …… dari PIHAK PERTAMA.
Pasal 3
Pada Serah Terima jabatan ini diserahkan pula oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua Laporan …………
Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas di .............................
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Yang Menerima Jabatan, Yang Menyerahkan Jabatan, tanda tangan tanda tangan NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP NIP: NIP:
MENGETAHUI/MENYAKSIKAN Pejabat yang berwenang
tanda tangan NAMA LENGKAP
NIP:
BATAN
- 111 -
Format 16d Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA NOMOR:
Pada hari ............. tanggal ........., bulan ...................., tahun .......... bertempat di
............................... kami yang bertanda tangan di bawah ini:
No. N a m a Jabatan
1.
2.
dst.
telah melakukan pemeriksaan barang/jasa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pemborongan/Pelaksanaan Pekerjaan Nomor ..... tanggal .…….., dengan hasil sebagai berikut:
No. N a m a
Barang/Jasa Spesifikasi Jumlah Keterangan
1.
2.
dst.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa ini dibuat untuk dipergunakan
seperlunya.
Menyetujui, Pemeriksa: Penyedia Barang/Jasa 1. Nama ........ (tanda tangan) tanda tangan dan 2. Nama ........ (tanda tangan)
cap perusahaan 3. Nama ........ (tanda tangan) Nama Lengkap
Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
tanda tangan Nama Lengkap
NIP:
BATAN
- 112 -
Format 16e Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
NOMOR:
Pada hari ini ........... tanggal ............ bulan ......... tahun ........... bertempat di ........................., telah diadakan serah terima barang/jasa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian Pemborongan/Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : …. tanggal
……., dengan hasil sebagai berikut:
No. Nama Barang/Jasa Spesifikasi Jumlah Keterangan
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Yang Menerima, Yang Menyerahkan, Nama Jabatan Nama Penyedia Barang/Jasa
tanda tangan tanda tangan dan cap perusahaan Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP: Nama Jabatan
BATAN
- 113 -
Format 16f Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG INVENTARIS ---------------------------------------------- NOMOR:
Pada hari ini .......... tanggal ......... bulan ......... tahun ........ bertempat di ............ :
1. Nama : ............................................................................................
Jabatan : Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/Inspektur *) ....................
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : ........................................................................................... Jabatan : Kepala Unit Pengurus Barang (UPB)/Kepala Penguasa Barang
Inventaris (PBI) *)
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Telah diadakan serah terima barang inventaris berupa …………. dengan total harga ………. dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak tanggal penyerahan tersebut maka barang-barang inventaris di atas menjadi milik dan
tanggungjawab Pihak Kedua.
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Kepala UPB/Kepala PBI *) Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN/Inspektur
tanda tangan tanda tangan
Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP: NIP: *) coret yang tidak perlu
BATAN
- 114 -
Format 16g Berita Acara
Serah Terima Barang Inventaris Rakitan
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG INVENTARIS RAKITAN
------------------------------------------
NOMOR:
Pada hari ini ......... tanggal .......... bulan ....... tahun ........ bertempat di ......... :
1. Nama : .................................................................................................... Jabatan : Kepala Bidang/Tim Peneliti *) ............................
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : ................................................................................................... Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha ………………..
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Telah diadakan serah terima barang inventaris berupa ……………… hasil rakitan (disebutkan komponen yang dirakit) dengan total harga ………. dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Sejak tanggal penyerahan tersebut maka barang inventaris di atas menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Rakitan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
…………, ............…………………….
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bidang/Tim Peneliti *)
…………………………
tanda tangan tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP: NIP: *) coret yang tidak perlu
BATAN
- 115 -
Format 16h Berita Acara Pemeriksaan Kas
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
----------------------------------------------------- NOMOR:
Pada hari ini ........... tanggal ............ bulan ......... tahun ........... yang bertandatangan di bawah ini, kami:
Nama : Jabatan :
Sesuai dengan Surat Keputusan ................ Nomor ………… tanggal ….… dilakukan pemeriksaan kepada:
Nama :
Jabatan : Bendahara ………………………………………. yang diangkat dengan Surat Keputusan .................. Nomor ……. Tanggal …….
Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusannya itu, ditemukan kenyataan sebagai berikut:
a. Uang kertas, uang logam …………………….. Rp …………...........
b. SP2D/SPM dan alat pembayaran lainnya ………. Rp …………………
c. Saldo Bank ………………………. Rp …………………
d. Meterai …………………………… Rp …………………
e. Surat/barang berharga yang diizinkan ………………. Rp ………………… -----------------------------
Jumlah: Rp ...……………….
Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register, dan lain sebagainya berjumlah ……………… Rp ………………… Perbedaan positif antara Saldo Kas dan Saldo Buku sebesar ………………………………… Rp …………………
Mengetahui: ……………., ………………
Bendahara/Pemegang Kas Pemeriksa:
……………………. ………………….
BATAN
- 116 -
5. Surat Keterangan
a. Pengertian
Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi mengenai hal atau
seseorang untuk kepentingan kedinasan.
Naskah ini merupakan pernyataan yang mengandung kebenaran dengan tujuan
tertentu (jelas) dan tidak untuk tujuan-tujuan lain yang bertentangan dengan isi
naskah dan diterbitkan untuk waktu yang terbatas.
b. Susunan
1) Kepala Surat Keterangan:
a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas
b) Kata SURAT KETERANGAN diketik simetris dengan huruf kapital di
bawah kop surat, kemudian nomor surat keterangan diketik di bawah kata
SURAT KETERANGAN.
2) Batang Tubuh Surat Keterangan:
Memuat pejabat yang menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta
maksud dan tujuan diterbitkan Surat Keterangan tersebut.
3) Kaki Surat Keterangan:
Penandatanganan: sama dengan kaki Surat Pernyataan.
Surat Keterangan dapat dilihat pada Format 17
BATAN
- 117 -
Format 17 Surat Keterangan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT KETERANGAN
NOMOR:
Yang bertanda tangan di bawah ini,
nama : NIP : jabatan :
dengan ini menerangkan bahwa
Nama : NIP :
pangkat/golongan :
jabatan : dst.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................…………...................
Pejabat Pembuat Keterangan, tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap
NIP:
BATAN
- 118 -
6. Surat Pernyataan
a. Pengertian
Surat Pernyataan adalah surat dinas yang dibuat pejabat/pegawai dalam
melaksanakan tugas untuk menyampaikan pernyataan kebenaran suatu hal
disertai pertanggungjawaban pejabat/pegawai yang bersangkutan atas pernyataan
tersebut kepada instansi di luar BATAN dan di lingkungan BATAN.
Surat Pernyataan di BATAN ada 6 macam yaitu:
1) Surat Pernyataan sebagai pejabat struktural untuk syarat pembayaran
tunjangan jabatan struktural, terdiri atas:
a) Surat Pernyataan Pelantikan.
b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
c) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, yaitu surat pernyataan yang
dibuat setiap permulaan tahun anggaran sebagai kepastian pembayaran
tunjangan jabatan struktural.
2) Surat Pernyataan sebagai pejabat fungsional untuk syarat pembayaran
tunjangan jabatan fungsional, terdiri atas:
a) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
b) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, yaitu surat pernyataan yang
dibuat setiap permulaan tahun anggaran sebagai kepastian pembayaran
tunjangan jabatan fungsional.
c) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali, yaitu surat pernyataan
khusus bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara karena tugas
belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan.
3) Surat Pernyataan sebagai syarat pembayaran Tunjangan Bahaya Nuklir (TBN),
terdiri atas:
a) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), yaitu surat yang
menyatakan bahwa pegawai/pejabat telah melaksana-kan tugas seperti
BATAN
- 119 -
tersebut pada isi surat dan digunakan untuk keperluan membuat
perubahan mutasi TBN.
b) Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas (SPMMT), yaitu surat yang
menyatakan bahwa pegawai/pejabat masih melaksanakan tugas seperti
tersebut pada isi surat dan dibuat setiap permulaan tahun anggaran.
4) Surat Pernyataan sebagai syarat pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) BATAN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002,
terdiri atas:
a) Surat Pernyataan tidak pernah dihukum, tidak pernah diberhentikan
sebagai pegawai negeri/swasta, tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS,
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI, dan tidak menjadi anggota
dan/atau pengurus Partai Politik.
b) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
5) Surat Pernyataan untuk penyesuaian pangkat berdasarkan ijasah yang
diperoleh pegawai yang mengikuti pendidikan di luar jam kerja atas biaya
sendiri.
6) Surat Pernyataan Tugas Belajar di lingkungan BATAN terdiri atas:
a) Surat Pernyataan Biaya Pemerintah Negara RI.
b) Surat Pernyataan Tidak Menuntut Biaya dari Pemerintah Negara RI.
c) Surat Pernyataan Bersedia diberhentikan dari Jabatan
Struktural/Dibebaskan dari Jabatan Fungsional, yaitu surat pernyataan
dari pejabat struktural dan atau fungsional yang ditugaskan untuk
mengikuti pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri dengan jangka
waktu 6 bulan atau lebih yang diketahui oleh atasan langsung atau
serendah-rendahnya pejabat Eselon II.
d) Surat Pernyataan Selesai Melaksanakan Tugas Belajar.
e) Surat Pernyataan Wajib Kerja, yaitu surat yang menyatakan kesanggupan
pegawai/pejabat untuk menjalankan wajib kerja setelah mengikuti
BATAN
- 120 -
pendidikan/pelatihan di dalam/luar negeri dengan jangka waktu 6 bulan
atau lebih.
b. Susunan
1) Kepala Surat Pernyataan
a) Kop Surat: sama dengan Kepala Surat Dinas.
b) Kata SURAT PERNYATAAN diketik simetris dengan huruf kapital di
bawah kop surat, kemudian nomor surat pernyataan di bawah kata
SURAT PERNYATAAN.
2) Batang Tubuh Surat Pernyataan:
Pejabat yang menyatakan dan pegawai yang dinyatakan serta maksud dan
tujuan diterbitkannya Surat Pernyataan tersebut.
3) Kaki Surat Pernyataan:
a) Nama kota, tanggal, bulan, dan tahun diketik dan lengkap dengan huruf
awal kapital di sebelah kanan bawah.
b) Kemudian Nama Jabatan, Nama Lengkap diketik dengan huruf awal
kapital, dan kata NIP berurutan ke bawah, tidak menggunakan tanda
kurung dan tidak digarisbawahi.
c) Tembusan: sama dengan Kaki Surat Dinas.
Surat Pernyataan dapat dilihat pada Format 18 s.d. 18p
BATAN
- 121 -
Format 18 Surat Pernyataan Pelantikan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini :
N a m a : ........................................................... N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan ruang : ............................................................
Jabatan/Pekerjaan : …........................................................
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................
Pangkat/Golongan ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Eselon : ..............................................................
berdasarkan Keputusan …........ Nomor …............ tanggal …….... telah diangkat dalam jabatan ......... dan telah dilantik oleh ........ pada tanggal …..............
Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan
mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ……….....................
.................., ........................... Pejabat yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan:
1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara .........
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
BATAN
- 122 -
Format 18a Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Struktural)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710
Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor:
Yang bertandatangan di bawah ini:
N a m a : ..........................................................
N I P : .......................................................... Pangkat/Golongan ruang : .......................................................... Jabatan : ..........................................................
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: N a m a : .......................................................... N I P : .......................................................... Pangkat/Golongan ruang : .......................................................... Jabatan : .......................................................... Eselon : ..........................................................
berdasarkan Surat Keputusan …………........ Nomor ................ tanggal ............... terhitung mulai tanggal ............ telah nyata melaksanakan tugas sebagai ........... di ............ dan
diberi tunjangan jabatan sebesar Rp ......... (......................) sebulan terhitung mulai tanggal ...............
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara di .................... ....................., ............................
Pejabat yang membuat pernyataan, tanda tangan Nama Lengkap
NIP: Tembusan: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Regional ...... Badan Kepegawaian Negara di ........................ 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 4. ...............................................................
BATAN
- 123 -
Format 18b Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (Struktural)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN Nomor:
Yang bertandatangan di bawah ini:
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Eselon : ............................................................
pada tanggal .............. telah menduduki jabatan ............. berdasarkan Keputusan .......... Nomor ................... tanggal ................. dan pada tangal ………… masih menduduki jabatan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ....................
..................., .............................. Pejabat yang membuat pernyataan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: NIP:
1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Kepala Kantor Regional ...... Badan Kepegawaian Negara di ........................ 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
4. .............................................
BATAN
- 124 -
Format 18c Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Fungsional)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini:
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
N a m a : ............................................................
N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
berdasarkan Surat Keputusan .................. Nomor .................... tanggal ............... telah
nyata melaksanakan tugas tersebut terhitung mulai tanggal ......., dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ....... Tahun .........., yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan ............. sebesar Rp ................ (….....) sebulan terhitung mulai tanggal ...........
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ………….....................
................, ......................... Pejabat yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: NIP: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
2. Kepala Kantor Regional ....... Badan Kepegawaian Negara di ................... 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
BATAN
- 125 -
Format 18d Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (Fungsional)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN
Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini:
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................
Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................
Unit Kerja : ............................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: N a m a : ............................................................
Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................
berdasarkan Surat Keputusan …...... Nomor ……. tanggal …...... Sdr. ........... diangkat dalam jabatan ................. dan pada tanggal 1 Januari .............. masih menduduki jabatan tersebut.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ... Tahun .... Sdr. ………...... berhak menerima tunjangan
jabatan ........ sebesar Rp............. (..........) sebulan, terhitung mulai tanggal ...............
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di
....................
.................., ......................... Pejabat yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap
Tembusan: NIP: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
2. Kepala Kantor Regional ....... Badan Kepegawaian Negara di ...................
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
BATAN
- 126 -
Format 18e Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali (Fungsional)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI Nomor:
Yang bertandatangan di bawah ini:
N a m a : ............................................................
N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................
Unit Kerja : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
Jabatan : ............................................................ Unit Kerja : ............................................................
telah nyata melaksanakan tugas kembali dalam jabatan fungsional tersebut mulai tanggal
................. dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ………, Sdr. ….... berhak menerima tunjangan jabatan fungsional ............. sebesar Rp.................. (............) sebulan, terhitung mulai tanggal ………...............
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ....................
.............., ............................. Pejabat yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: NIP: 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
2. Kepala Kantor Regional ....... Badan Kepegawaian Negara di ................... 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
BATAN
- 127 -
Format 18f Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (TBN)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini:
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
Jabatan : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
berdasarkan Surat Keputusan .................. Nomor .................... tanggal ............... terhitung mulai tanggal .................... telah nyata melaksanakan tugas dan diberi tunjangan
bahaya nuklir tingkat....... sebesar Rp .................... (……..........) sebulan terhitung mulai tanggal ...........
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini
ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di ………….....................
..................., ...................... Pejabat yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap NIP: Tembusan:
1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
BATAN
- 128 -
Format 18g Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas (TBN)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS Nomor:
Yang bertandatangan di bawah ini:
N a m a : ............................................................
N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: N a m a : ............................................................
N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
pada tanggal …........ telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan …......... Nomor ………….... tanggal ……....... dan pada tanggal ……………..... masih melaksanakan tugas tersebut.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 Sdr. ………...... berhak menerima tunjangan bahaya nuklir tingkat ........ sebesar Rp.................. (............) sebulan,
terhitung mulai tanggal ………...............
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia
menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara di .................... ................, ...........................
Pejabat yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: NIP:
1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
BATAN
- 129 -
Format 18h Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas (TBN)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor: Yang bertandatangan di bawah ini:
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
Jabatan : ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
N a m a : ............................................................ N I P : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................
pada tanggal …........ telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan …......... Nomor ………….... tanggal ……....... dan pada tanggal ……………..... masih melaksanakan tugas tersebut.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 Sdr. ………...... berhak menerima tunjangan bahaya nuklir tingkat ........ sebesar Rp.................. (............) sebulan,
terhitung mulai tanggal ………...............
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia
menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara di .................... .................., .........................
Pejabat yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: NIP:
1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
BATAN
- 130 -
Format 18i Surat Pernyataan (CPNS)
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan di bawah ini :
N a m a : ……...........................................................
Tempat dan Tanggal Lahir : ……............................................................
Agama : ……............................................................
Alamat : ………………………………………..........
……............................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:
1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri /Pegawai Negeri;
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
5. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah,
apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.
.................…, ..……………………
Yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap
BATAN
- 131 -
Format 18j Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (CPNS)
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor:
Yang bertandatangan di bawah ini:
N a m a : .......................................................... N I P : .......................................................... Pangkat/Golongan Ruang : ..........................................................
Jabatan : .......................................................... dengan ini menyatakan bahwa:
N a m a : ..........................................................
N I P : .......................................................... Pangkat/Golongan Ruang : ..........................................................
Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil: Pejabat yang mengangkat : ..........................................................
Nomor .: ..........................................................
Tanggal : .......................................................... Tanggal mulai berlakunya pengangkatan Calon PNS : ..........................................................
telah secara nyata melaksanakan tugasnya sejak tanggal .................
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan seperlunya.
................., ..........................
Yang membuat pernyataan,
tanda tangan Nama Lengkap
BATAN
- 132 -
Format 18k Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Baru (Penyesuaian Ijazah)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS BARU Nomor:
Yang bertandatangan di bawah ini: N a m a : .......................................................... N I P : ..........................................................
Pangkat/Golongan Ruang : ......................................................... Jabatan : ..........................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
N a m a : .......................................................... N I P : .......................................................... Pangkat/Golongan Ruang : ..........................................................
Jabatan : .......................................................... Pangkat terakhir berdasarkan Keputusan …....... Nomor ………….... tanggal …….......
terhitung mulai tanggal …………….. telah nyata dan kami anggap mampu melaksanakan tugas baru sebagai ........................, sesuai dengan ijazah terakhir yang telah diperolehnya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya utnuk dipergunakan seperlunya.
.................., ......................... Kepala Pusat/Biro/STTN,
tanda tangan Nama Lengkap NIP:
BATAN
- 133 -
Format 18l Surat Pernyataan Biaya Pemerintah Negara RI
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN
SEBAGAI BIAYA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Yang bertandatangan di bawah ini: N a m a : ....................................................... N I P : .......................................................
Pangkat/Golongan : ...................................................... Unit Kerja : .......................................................
Jabatan Struktural : ....................................................... Jabatan Fungsional : ....................................................
Dengan ini menyatakan bahwa semua biaya yang saya terima selama mengikuti tugas belajar jenjang .................................... selama ................ tahun dari tahun ......... sampai dengan tahun ....... dengan biaya yang diperoleh dari pemerintah negara lain, badan atau
organisasi internasional, badan swasta di dalam atau di luar negeri dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
..............., .................................
Yang membuat Pernyataan,
tanda tangan(meterai) Nama Lengkap
NIP:
BATAN
- 134 -
Format 18m Surat Pernyataan Tidak Menuntut Biaya dari Pemerintah RI
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT BIAYA DARI
PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Yang bertandatangan di bawah ini: N a m a : ................................................................ Tempat, Tanggal Lahir : ................................................................
N I P : ................................................................ Jabatan : ................................................................
Unit Kerja : ................................................................ Badan Tenaga Nuklir Nasional
Dengan ini menyatakan bahwa untuk menyelesaikan studi program .................... dalam bidang .......... di ................................... terhitung mulai .................. sampai dengan ..................... kami bersedia menanggung sendiri semua biaya dan tidak menuntut biaya
apapun dari Pemerintah Negara Republik Indonesia selama di luar negeri (......................................), dan akan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia setelah kembali dari luar negeri.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana
mestinya. ..............., .................................
Mengetahui, *) Yang membuat pernyataan, tanda tangan tanda tangan Nama Lengkap
Nama Lengkap NIP: NIP: Mengetahui :
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, tanda tangan Nama Lengkap
NIP:
*) serendah-rendahnya Pejabat Eselon II
BATAN
- 135 -
Format 18n Surat Pernyataan Bersedia Diberhentikan dari
Jabatan Struktural/Dibebaskan dari Jabatan Fungsional
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL/
DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL
Yang bertandatangan di bawah ini: N a m a : ..........................................................
Tempat, Tanggal Lahir : .......................................................... N I P : .......................................................... Pangkat/Golongan : ..........................................................
Jabatan Struktural : .......................................................... Jabatan Fungsional : .......................................................... Unit Kerja : ..........................................................
Alamat : .......................................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia diberhentikan dari
jabatan struktural dan/atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui: ................., ........................... Kepala Pusat/Biro/Inspektur/Ketua STTN/ Yang menyatakan, Deputi Atasan Langsung *)
tanda tangan tanda tangan & meterai Nama Lengkap Nama Lengkap NIP: NIP:
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 136 -
Format 18o Surat Pernyataan Selesai Melaksanakan Tugas Belajar
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN
SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
Yang bertandatangan di bawah ini:
N a m a : ......................................................................... N I P : .......................................................................... Tempat, Tanggal Lahir : .............................................................................
Pangkat/Golongan : ......................................................................... Unit Kerja : .............................................................................
Alamat : .............................................................................
Dengan ini menyatakan telah selesai melaksanakan tugas belajar dengan hasil : Lulus/Tidak
Lulus *)
Jenjang Tugas Belajar : Diploma III/Diploma IV/Sarjana/Magister/Spesialis/
Doktor/Post Doctoral/Pelatihan *) Pemberi Beasiswa : ..................................................................... Nama Institusi dan : ..................................................................................... Alamat Tempat .....................................................................................
Tugas Belajar (isi nama universitas atau nama institusi tempat pelatihan) Jangka Waktu : ........................... s.d ...................................
Tugas Belajar Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya. ................, .................................
Mengetahui: Pelapor,
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, tanda tangan tanda tangan Nama Lengkap Nama Lengkap NIP:
NIP:
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 137 -
Format 18p Surat Pernyataan Wajib Kerja
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
SURAT PERNYATAAN WAJIB KERJA
Yang bertandatangan di bawah ini:
N a m a : .......................................................... N I P : .......................................................... Tempat, Tanggal Lahir : ..........................................................
Pangkat/Golongan : .......................................................... Unit Kerja : ..........................................................
Alamat : .......................................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dan akan melaksanakan
wajib kerja di lingkungan BATAN/instansi pemerintah lainnya, selambat-lambatnya satu bulan sejak berakhirnya masa tugas belajar selama jangka waktu ..... (..........................) bulan/tahun *), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
.............., ............................
Mengetahui: Yang menyatakan, Kepala Pusdiklat tanda tangan tanda tangan & meterai Nama Lengkap Nama Lengkap NIP: NIP:
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 138 -
D. Laporan
1. Pengertian
Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan
suatu kegiatan atau kejadian.
2. Susunan
a. Kepala Naskah Laporan:
1) Kop Naskah: sama dengan Kepala Surat Dinas.
2) Kata LAPORAN,TENTANG, dan judul laporan diketik simetris dengan huruf
kapital berurutan ke bawah di bawah kop naskah.
b. Batang Tubuh Naskah Laporan:
1) Kata Pendahuluan diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri,
kemudian diketik berurutan ke bawah dengan huruf awal kapital terdiri atas:
a) Umum
b) Maksud dan Tujuan
c) Ruang Lingkup
d) Dasar
2) Kata KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN, HASIL YANG DICAPAI,
KESIMPULAN DAN SARAN, dan PENUTUP diketik berurutan ke bawah
dengan huruf kapital setelah PENDAHULUAN.
3) Materi Laporan terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang
mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal
lain yang perlu dilaporkan.
4) Kesimpulan dan Saran perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan.
5) Penutup merupakan akhir laporan yang memuat harapan untuk masa yang
akan datang dan ucapan terima kasih.
c. Kaki Naskah Laporan:
1) Kata Dibuat di dan pada tanggal diketik dengan huruf awal kapital di
sebelah kanan bawah, kemudian berurutan ke bawah nama jabatan/pejabat
pembuat laporan, nama lengkap, dan NIP.
2) Tempat disesuaikan dengan kota alamat instansi dan tanggal dibuat Laporan.
BATAN
- 139 -
E. Telaahan Staf
1. Pengertian
Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang
memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan
jalan keluar/pemecahan yang disarankan.
2. Susunan
a. Kepala Naskah Telaahan Staf terdiri atas:
1) Kata TELAAHAN STAF, TENTANG, dan judul telaahan staf diketik simetris
dengan huruf kapital berurutan ke bawah.
2) Kata Masalah ........ (uraian ringkas permasalahan), diketik dengan huruf
awal kapital di bawah angka 1) di atas.
b. Batang Tubuh Naskah Telaahan Staf :
Diketik dengan huruf awal kapital berurutan ke bawah di sebelah kiri, yaitu:
1) Kata Persoalan dengan nomor urut I: Bagian persoalan memuat pernyataan
singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan.
2) Kata Praanggapan dengan nomor urut II: Praanggapan memuat dugaan
yang beralasan, berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan
situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa
mendatang.
3) Kata Fakta-Fakta yang Mempengaruhi dengan nomor urut III: Bagian
fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis
dan pemecahan persoalan.
4) Kata Analisis dengan nomor urut IV: Bagian diskusi memuat analisis
pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya,
hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara
bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan.
5) Kata Simpulan dengan nomor urut V: Bagian simpulan memuat intisari hasil
diskusi, pilihan dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan
persoalan yang dihadapi.
6) Kata Saran dengan nomor urut VI: Bagian saran memuat secara ringkas dan
jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.
BATAN
- 140 -
c. Kaki Naskah Telaahan Staf terdiri atas:
1) Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf, nama lengkap, dan NIP diketik
simetris dengan huruf awal kapital di sebelah kanan bawah.
2) Apabila ada lampiran, diketik di sebelah kiri bawah dan diberi nomor urut,
antara lain dapat berupa hasil koordinasi yang memuat bukti koordinasi
formal dengan pejabat/staf lain yang terkait, komentar, pendapat, atau
koreksi yang dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan konsep batang
tubuh telaahan staf.
BATAN
- 141 -
Format 19 Laporan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
(National Nuclear Energy Agency)
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Telepon (021) 5251109 Faksimil (021) 5251110
Homepage: www.batan.go.id, Email: [email protected]
L A P O R A N
TENTANG
....................................................................................................................... A. Pendahuluan
1. Umum
2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Dasar
B. Tugas yang Dilaksanakan
..................................................................................................................................
Dan seterusnya C. Hasil yang Dicapai
..................................................................................................................................
D. Simpulan dan Saran ..................................................................................................................................
E. Penutup ..................................................................................................................................
Dibuat di .......................................... pada tanggal .……….........................
Pejabat Pembuat Laporan,
tanda tangan dan cap instansi Nama Lengkap
NIP:
BATAN
- 142 -
Format 20 Telaahan Staf
TELAAHAN STAF
TENTANG …………………………………………………………
Masalah Uraian ringkas permasalahan, sebagai sarana penunjukan arsip
dan merupakan kelompok persoalan
sehingga lebih umum atau lebih luas dari persoalan pada persoalan
1. Persoalan Bagian Persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan
dipecahkan
2. Praanggapan Pranggapan memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa
mendatang
3. Fakta-Fakta yang Mempengaruhi Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan
4. Analisis Bagian diskusi memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan
serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan
5. Simpulan Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi, pilihan, dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi
6. Saran
Bagian memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi
persoalan yang dihadapi
Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf,
tanda tangan Nama Lengkap NIP:
BATAN
- 143 -
F. Formulir
Formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk mencatat
berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran tercetak
dengan judul tertentu berisi keterangan yang diperlukan.
G. Naskah Dinas Elektronik
Naskah Dinas Elektronis adalah naskah dinas berupa komunikasi dan informasi yang
dilakukan secara elektronis atau terekam dalam multimedia elektronis.
Naskah Dinas ini meliputi:
1. Surat menyurat elektronis
2. Arsip dan dokumentasi elektronis
3. Transaksi elektronis dan
4. Naskah dinas elektronis lain.
Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur dalam pedoman yang mengacu pada
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government, Keputusan Menteri Pendayaguna-an Aparatur Negara
Nomor 13/KEP/M.PAN/5 2003 tanggal 23 Januari 2003 tentang Pedoman Umum
Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor KEP/1121/ M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah
Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Beberapa contoh naskah dinas elektronik antara lain:
1. Faksimile/telefaks/telekopi, adalah alat pengirim dan penerima informasi berupa
naskah/tulisan/gambar yang karena kepentingannya harus segera disampaikan
kepada yang bersangkutan (alamat yang dituju).
2. Electronic Mail (E-Mail), adalah informasi yang dikomunikasikan melalui sarana
elektronik/fasilitas internet yang memerlukan rekaman khusus dan diperlakukan
sebagai naskah/surat/dokumen
3. Homepage, adalah penyampaian informasi di internet yang dapat diperoleh melalui
komputer server secara on-line.
BATAN
- 144 -
BAB III
TATA SURAT DINAS
A. Pengertian
Tata Surat Dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggara-an surat-
menyurat dinas yang dilaksanakan oleh BATAN dalam rangka pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan ketatalaksanaan tersebut antara lain
tatacara penggolongan surat, penomoran surat, penandatanganan surat, penggunaan
bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah tata bahasa, dan penanganan surat
dengan media/sarana naskah/surat dinas yang berlaku.
Surat-menyurat dinas merupakan kegiatan untuk mendukung terselenggaranya
tugas pokok BATAN. Kegiatan ini harus diatur dengan sebaik-baiknya, sehingga tata
surat dinas di BATAN dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.
B. Format dan Sifat Naskah/Surat Dinas
1. Format Naskah/Surat Dinas
Format Naskah/Surat Dinas adalah pola naskah/surat dinas menurut susunan letak
atau posisi bagian-bagian naskah/surat dinas termasuk antara lain penempatan
tanggal, nomor, perihal, lampiran, kepala, batang tubuh, dan kaki naskah/surat dinas
serta tembusan.
Format naskah/surat dinas terdiri atas 4 macam, yaitu:
a. Format lurus penuh (full block style)
b. Format lurus (full block)
c. Format setengah lurus (semi block style)
d. Format tekuk (indented style)
Dalam memilih format naskah/surat dinas perlu diperhatikan keterpaduan faktor-
faktor kemudahan, kehematan, dan keserasian. Format naskah/ surat dinas di
BATAN disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
yaitu menggunakan format setengah lurus (semi block style)
BATAN
- 145 -
Pengetikan naskah/surat dinas dengan jenis huruf Arial 11 atau 12. Aspek
keserasian dan estetika perlu diperhatikan dalam menentukan jarak spasi dengan
mempertimbangkan jumlah isi naskah/surat dinas atau disesuaikan dengan
kebutuhan.
2. Sifat Naskah/Surat Dinas
Sifat naskah/surat dinas dimulai dari proses pemindahan ide konseptor dalam bentuk
tulisan/lisan yaitu pembuatan konsep, pengetikan, pemberian sampul/amplop,
pencatatan, pengiriman, penentuan petugas yang bertanggungjawab, dan
perlakuan/penanganan pada umumnya sampai waktu yang ditentukan atau terus
menerus disesuaikan dengan sifat surat tersebut.
Sifat naskah/surat dinas dapat diurai menjadi 2 macam tingkatan, yaitu tingkat
keamanan atau kerahasiaan dan tingkat kecepatan pengiriman.
a. Tingkat Keamanan/Kerahasiaan naskah/surat dinas terdiri atas:
1) Sangat Rahasia (SR), yaitu naskah/surat dinas dengan tingkat
keamanan/kerahasiaan tertinggi berkaitan dengan keamanan dan
keselamatan negara, karena apabila disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke
tangan yang tidak berhak akan membahayakan keamanan dan
keselamatan negara.
2) Rahasia (R), yaitu naskah/surat dinas dengan tingkat keamanan/
kerahasiaan tinggi berkaitan dengan keamanan dan keselamatan negara
karena apabila disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak
berhak akan merugikan negara.
3) Biasa (B), yaitu naskah/surat dinas yang tidak memerlukan
keamanan/kerahasiaan khusus akan tetapi tidak dapat disampaikan kepada
yang tidak berhak/ berkepentingan.
b. Tingkat Kecepatan Pengiriman naskah/surat dinas terdiri atas:
1) Sangat Segera/Kilat adalah naskah/surat dinas yang disampaikan segera
setelah selesai diproses dengan menggunakan sarana pengiriman tercepat
antara lain melalui faksimile/e-mail/pos kilat khusus/jasa kurir untuk
pengiriman ke luar kota/luar negeri atau melalui petugas/pelaksana untuk
BATAN
- 146 -
pengiriman di dalam kota. Pengiriman dilakukan pada hari yang sama dengan
batas waktu paling lambat 24 jam.
2) Segera adalah naskah/surat dinas yang disampaikan paling lambat dalam
waktu 2x24 jam dengan sarana pengiriman sama dengan angka 1) tersebut
di atas.
3) Biasa adalah naskah/surat dinas disampaikan sesuai jadwal pengiriman yang
telah ditentukan dengan batas maksimum 5 hari.
C. Penomoran Naskah/Surat Dinas
Penomoran Naskah/Surat Dinas Badan Tenaga Nuklir Nasional terdiri atas:
1. Nomor naskah/surat dinas dari Kepala BATAN, yaitu:
Naskah Dinas Arahan Kepala BATAN termasuk Keputusan
Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan Struktural, dengan susunan:
Nomor Surat/Kode Singkatan Jabatan Eselon I/Bulan/Tahun
Contoh: 369/KA/XI/2009
2. Nomor naskah/surat dinas dari Sekretaris Utama dan Para Deputi BATAN,
yaitu:
Naskah Dinas Arahan Sekretaris Utama dan Para Deputi BATAN, dengan susunan:
Nomor Surat/Kode Singkatan Jabatan Eselon I/Bulan/Tahun
Contoh: 487/SU/VIII/2009
3. Nomor naskah/surat dinas dari Subbagian Tata Persuratan BSDM BATAN:
a. Naskah/Surat Dinas ke luar instansi BATAN termasuk naskah/surat Perjanjian
Kerja Sama dan naskah/surat pengadaan barang/jasa yang ditandatangani Eselon
I/Kepala Unit Kerja/Unit Pengolah/Tim Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Pusat,
dengan susunan:
Nomor Surat/Kode Klasifikasi/Bulan/Tahun
Contoh: 03269/PL 00 02/IV/2009
b. Naskah/Surat Dinas mengenai Keputusan Kepegawaian termasuk Penetapan
Angka Kredit (PAK), dengan susunan:
BATAN
- 147 -
Nomor Surat/Kode Klasifikasi/Tahun
Contoh: 03487/KP 02 02/2009
4. Nomor naskah/surat dinas dari masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah:
a. Naskah Penetapan Kepala Unit Kerja BATAN, dengan susunan:
Nomor Surat/Kode Singkatan Unit Kerja (Unit Pengolah)/ Bulan/Tahun
Contoh: 036/RSG/X/2009
b. Naskah/Surat Dinas Unit Kerja (bukan Kantor Pusat) ke luar instansi BATAN
termasuk Naskah/Surat Perjanjian Kerja Sama dan naskah/ surat pengadaan
barang/jasa, dengan susunan:
Nomor Surat/Kode Klasifikasi/Bulan/Tahun
Contoh: 299/KS 00 01/IX/2009
5. Nomor naskah dinas di lingkungan BATAN (Eselon I dan Unit Kerja/ Unit
Pengolah), dengan susunan:
Nomor Surat/Kode Klasifikasi/Kode Singkatan Jabatan (Eselon I/Unit
Kerja/Unit Pengolah)/Tahun
Contoh: 901/BN 01/NBR 2/2009
Pencantuman kode singkatan jabatan pimpinan/unit kerja/unit pengolah
menunjukkan pembuat konsep naskah/surat dinas dan nomor-nomor naskah/surat
dinas tersebut diperoleh dari masing-masing tata usaha unit kerja/unit pengolah yang
menandatangani naskah/surat dinas.
Contoh: 1) Nota Dinas tentang penerimaan calon PNS dibuat oleh Biro SDM dan
ditandatangani oleh Sekretaris Utama, penomorannya: 039/KP 00
02/SDM/2009
2) Nota Dinas yang ditandatangani dan dibuat oleh Sekretaris Utama,
penomorannya: 109/OT 01/SU/2009
Penomoran Naskah/Surat Dinas dengan sifat Sangat Rahasia atau Rahasia dilakukan
dengan susunan penomoran tersebut di atas ditambah dengan singkatan sifat
BATAN
- 148 -
naskah/surat dinas tersebut yaitu Sangat Rahasia atau Rahasia yang dicantumkan
sebelum nomor naskah/ surat dinas.
Contoh: 1) R-396/KN 00 03/SJM 4.2/2009
2) SR-04910/KP 03 02/VIII/2009
D. Wewenang Penandatanganan Naskah/Surat Dinas
1. Kewenangan penandatanganan naskah/surat dinas ke luar BATAN yang bersifat
kebijakan/keputusan/arahan dilakukan oleh Kepala BATAN.
2. Pejabat eselon I dan II dapat menandatangani naskah/surat dinas sesuai dengan
bidang tugas pejabat tersebut.
3. Kewenangan penandatanganan naskah/surat dinas ke luar instansi BATAN yang tidak
bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat dilimpah-kan/diserahkan kepada tingkat
eselon di bawahnya atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk
menandatangani naskah/surat dinas tersebut sekurang-kurangnya tingkat eselon III
dan Ketua Panitia/Tim sesuai dengan bidang tugasnya dan wewenang yang
dilimpahkan dengan 2 macam bentuk pelimpahan, yaitu:
a. Menggunakan kata/sebutan atas nama disingkat a.n.
Contoh:
a.n. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir Kepala PRSG,
tanda tangan Nama Lengkap NIP:
a.n. Kepala Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir Kepala Bidang Jaminan Mutu
tanda tangan Nama Lengkap NIP:
BATAN
- 149 -
b. Menggunakan kata/sebutan untuk beliau disingkat u.b. , yaitu:
Pejabat yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada bawahannya
Contoh : a.n. Sekretaris Utama Kepala Biro Kerja Sama Hukum dan Humas
u.b. Kepala Bagian Hukum tanda tangan
Nama Lengkap NIP:
Catatan:
• Penulisan nama jabatan pejabat yang berwenang diketik lengkap, sedangkan
nama jabatan pejabat yang menandatangani naskah/ surat dinas dapat
disingkat, dan diketik dengan huruf awal kapital.
• Pejabat yang menandatangani naskah/surat dinas dengan atas nama/ untuk beliau
tidak mengirim tembusan, tetapi perlu memberitahukan kepada pejabat yang
berwenang.
4. Penandatanganan naskah dinas dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk
berdasarkan Surat Perintah, terdiri atas:
a. Pelaksana Harian (Plh.), yaitu pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang
dari atasannya yang bersifat sementara sampai dengan pejabat definitif aktif
kembali.
Pejabat yang bersangkutan berhalangan hadir sekurang-kurangnya 7 hari kerja
karena dinas ke daerah/luar negeri, mengikuti diklat, menunaikan ibadah haji,
sakit dan perlu dirawat, atau menjalani hak cuti.
b. Pelaksana Tugas (Plt.), yaitu pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang
bersifat sementara sampai dengan pejabat definitif ditetapkan.
Pelaksana Tugas digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani
naskah dinas belum ditetapkan (kosong) karena menunggu ketentuan bidang
kepegawaian lebih lanjut, antara lain disebabkan pejabat sebelumnya menjalani
masa purnabakti (pensiun), mutasi, diberhentikan, atau berhalangan tetap.
BATAN
- 150 -
Contoh: Plh. Kepala Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri,
tanda tangan Nama Lengkap NIP:
Plt. Kepala Subbagian Mutasi, tanda tangan Nama Lengkap
NIP:
E. Media/Sarana Naskah/Surat Dinas
1. Kertas Naskah/Surat Dinas
Media/Sarana Naskah/Surat Dinas adalah alat untuk merekam informasi yang
dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas).
a. Ukuran dan Seri, yaitu:
1) Kegiatan surat-menyurat dinas, penggandaan, dan dokumen pelaporan
menggunakan kertas HVS maksimal 80 gram seri A4: 297 x 210mm (8 ¼
x 11 ¾ inci).
2) Kertas kop instansi yang dicetak dan dicantumkan lambang negara dan/atau
logo instansi menggunakan kertas HVS 80 gram seri A4.
3) Naskah dinas yang mempunyai nilai guna dengan jangka waktu lama dan nilai
keasaman tertentu menggunakan kertas HVS di atas 80 gram seri A4.
b. Warna dan Kualitas, yaitu:
1) Kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik (white bond)
2) Warna Lembar Sampul (cover) diatur sebagai berikut:
a) Biru untuk Naskah Peraturan Kepala BATAN dan Pedoman BATAN
b) Merah untuk Prosedur BATAN
3) Naskah/surat dengan jangka waktu simpan 10 tahun/lebih/ bernilai guna
permanen menggunakan kertas serendah-rendahnya dengan nilai keasaman
(pH) 7.
BATAN
- 151 -
2. Sampul/Amplop Naskah/Surat Dinas
Sampul/amplop naskah/surat dinas adalah sarana kelengkapan penyampaian
naskah/surat dinas terutama untuk naskah/surat dinas ke luar instansi BATAN.
Sampul/amplop naskah/surat dinas dicetak sesuai dengan kertas kop naskah/surat
dinas.
a. Ukuran:
1) Naskah/surat dinas yang dapat dilipat menggunakan sampul/ amplop ukuran
105mm x 227mm (amplop kabinet).
2) Naskah/surat dinas yang mempunyai lampiran dan tidak dapat dilipat
menggunakan sampul/amplop disesuaikan dengan tebal naskah/surat dinas
tersebut dan pada setiap sisi sampul/amplop diberi ruang maksimal 0,5 inci
(amplop coklat).
b. Warna dan Kualitas:
Sampul/amplop naskah/surat dinas menggunakan kertas tahan lama (bond),
berwarna putih atau coklat muda disesuaikan dengan ukuran dan berat
naskah/surat dinas tersebut.
c. Penulisan Alamat Pengirim dan Tujuan:
1) Alamat pengirim dicetak di tengah (centring) pada sampul/amplop kabinet
dan di bagian kiri atas pada sampul/amplop coklat sesuai dengan kertas kop
naskah/surat dinas.
2) Alamat tujuan diketik pada bagian kanan tengah, sama dengan alamat tujuan
yang tercantum di kepala naskah/surat dinas tersebut.
d. Tata Cara Penggunaan:
1) Naskah/surat dinas yang bersifat Biasa dan ditujukan kepada instansi di luar
BATAN diberi sampul/amplop sesuai dengan ukuran naskah/surat dinas
tersebut, sedangkan naskah/surat dinas antar Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor
Pusat, PPTN Serpong, dan PPTN Pasar Jumat tidak diberi sampul/amplop dan
BATAN
- 152 -
naskah/surat dinas dari/ke PPTN Bandung dan PPTN Yogyakarta disatukan
dalam satu sampul/amplop coklat.
2) Naskah/surat dinas yang bersifat Sangat Rahasia atau Rahasia antar Unit
Kerja/Unit Pengolah diberi 2 sampul/amplop yaitu sampul/amplop I (sebelah
dalam) dicantumkan alamat tujuan, nomor, dan sifat naskah/surat dinas, dan
sampul/amplop II (sebelah luar) dicantumkan alamat tujuan dan nomor
naskah/surat dinas, kemudian untuk naskah/surat dinas dari/ke PPTN
Bandung dan PPTN Yogyakarta dimasukkan dan/atau disatukan dengan
naskah/surat dinas yang bersifat Biasa ke dalam sampul/amplop coklat pada
angka 1) tersebut di atas.
3. Warna Tinta
a. Warna tinta untuk penulisan naskah/surat dinas adalah warna hitam.
b. Penandatanganan menggunakan warna biru tua.
c. Warna tinta merah hanya digunakan untuk penulisan tingkat
keamanan/kerahasiaan yaitu kata Sangat Rahasia dan Rahasia.
F. Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi
Gelar akademik terdiri dari Sarjana, Magister, dan Doktor sesuai Surat Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 178/U/2001 tanggal 21 November 2001 tentang
Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi. Pencantuman gelar akademik, sebutan
profesional, dan gelar doktor kehormatan hanya digunakan pada dokumen resmi yang
berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
Penulisan gelar Sarjana dan Magister dicantumkan di belakang nama yang berhak atas
gelar yang bersangkutan dengan huruf S untuk Sarjana atau huruf M untuk Magister
diikuti singkatan nama kelompok bidang keahlian, sedangkan gelar akademik Doktor
disingkat Dr. dicantumkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) diberikan kepada seseorang
yang telah memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana dan berjasa luar biasa
dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan,
BATAN
- 153 -
kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan. Penulisan gelar Doktor Kehormatan disingkat
Dr. (H.C) dicantumkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut.
Sebutan profesional lulusan Program Diploma dicantumkan di belakang nama yang
berhak atas sebutan tersebut yang terdiri atas:
1. Ahli Pratama untuk Program Diploma I disingkat A.P.
2. Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat A. Ma.
3. Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat A.Md.
4. Sarjana Sains Terapan untuk Program Diploma IV disingkat SST
BATAN
- 154 -
BAB IV
LAMBANG NEGARA, LOGO, DAN CAP DINAS
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Lambang Negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas sebagai
tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.
A. Lambang Negara:
Lambang Negara berwarna emas digunakan untuk tata naskah dinas pejabat negara,
seperti: Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
MPR/DPR/MA/BPK, Menteri dan jabatan setingkat menteri, Duta Besar, Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan pejabat negara
lainnya.
Lambang Negara digunakan dalam naskah dinas seperti: Kerja Sama Antar-pemerintah
(G to G), Kerja Sama Pemerintah dan pihak luar negeri, dan Kerja Sama Kota Kembar
(Sister City) yang diletakkan simetris di sebelah atas naskah/surat dinas tersebut dan di
atas map naskah.
B. Logo:
Logo BATAN dalam tata naskah dinas digunakan untuk:
1. Cap Dinas
2. Kertas kop naskah/surat dinas yang diletakkan di tengah marjin dan di sisi kiri atas
kertas
3. Lembar kedua dan berikutnya untuk naskah/surat dinas yang diletakkan di tengah
marjin kertas
4. Sampul/amplop naskah/surat dinas yang diletakkan di sisi kiri atas sampul/amplop
kabinet dan amplop coklat
5. Kartu undangan dinas yang diletakkan di tengah marjin kartu
BATAN
- 155 -
C. Cap Dinas
1. Bentuk
a. Cap Dinas Jabatan Kepala BATAN
Susunan teks berurutan dimulai dari lingkaran terluar yaitu: kata KEPALA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL dan REPUBLIK INDONESIA dengan
bintang segi lima di antara kedua kata tersebut, kemudian Lambang Negara
Republik Indonesia yang diletakkan di tengah-tengah lingkaran. (Gambar 1)
b. Cap Dinas BATAN
Susunan teks berurutan dimulai dari lingkaran terluar yaitu: kata BADAN
TENAGA NUKLIR NASIONAL dan REPUBLIK INDONESIA dengan bintang
segi lima di antara kedua kata tersebut, kemudian logo BATAN yang diletakkan
di tengah-tengah lingkaran. (Gambar 1a)
c. Cap dinas masing-masing Satuan Kerja BATAN
Susunan teks berurutan dimulai dari lingkaran terluar yaitu: nama SATUAN
KERJA dan kata BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL dengan bintang segi
lima di antara kedua kata tersebut, kemudian logo BATAN yang diletakkan di
tengah-tengah lingkaran. (Gambar 1b)
Khusus untuk cap dinas BATAN tidak dicantumkan kata BATAN dibawah Logo.
2. Warna dan Penggunaan
Cap Dinas Badan Tenaga Nuklir Nasional berwarna biru tua.
a. Cap Dinas warna biru tua digunakan untuk mengesahkan naskah dinas yang
telah ditandatangani pejabat yang berwenang.
b. Nota Dinas, Memo dan surat menyurat ke luar negeri (termasuk surat
perjanjian) tidak menggunakan Cap Dinas.
3. Pembubuhan
Pencantuman Cap Dinas adalah sebagai berikut:
a. Naskah/surat dinas di sebelah kiri dan menyentuh tanda tangan
b. Sampul/amplop di sebelah kiri di bawah nomor naskah/surat dinas
c. Naskah dinas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
BATAN
- 156 -
Gambar : 1
Cap Dinas
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
Contoh Cap Dinas Gambar Cap Dinas
Susunan Teks Bentuk/Ukuran Keterangan
a. Kepala
Badan Tenaga Nuklir Nasional
b. Lambang Negara
c. Republik Indonesia
d. Bintang Segi Lima
- Lingkaran luar:
garis tengah 4cm R1 = 2cm
- Lingkaran dalam: garis tengah 2,80cm
R2 = 1,40cm
Digunakan untuk:
Surat Dinas yang
ditandatangani Kepala BATAN (warna biru tua)
BATAN
- 157 -
Gambar : 1a
Cap Dinas
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Contoh Cap Dinas
Gambar Cap Dinas
Susunan Teks Bentuk/Ukuran Keterangan
a. Badan Tenaga Nuklir Nasional
b. Logo Badan Tenaga Nuklir Nasional
c. Republik Indonesia d. Bintang Segi Lima
- Lingkaran luar:
garis tengah 4cm R1 = 2cm
- Lingkaran dalam: garis tengah 2,80cm
R2 = 1,40cm
Digunakan untuk:
Naskah Dinas
yang ditandatangani Sekretaris Utama, Para Deputi,
dan Kepala Biro (warna biru tua)
BATAN
- 158 -
Gambar : 1b
Cap Dinas
Unit Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional
Contoh Cap Dinas
Gambar Cap Dinas
Susunan Teks Bentuk/Ukuran Keterangan
a. Nama Unit kerja
b. Logo Badan Tenaga Nuklir Nasional
c. Badan Tenaga Nuklir Nasional d. Bintang Segi Lima
- Lingkaran luar:
garis tengah 4cm R1 = 2cm
- Lingkaran dalam: Garis tengah 2,80cm
R2 = 1,40 cm
Digunakan untuk:
Naskah Dinas yang ditandatangani
Para Kepala Pusat dan Ketua STTN (warna biru tua)
BATAN
- 159 -
BAB V
TATA KEARSIPAN
A. Pengertian
1. Pengertian Arsip
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 1, Arsip adalah:
a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan
Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan
tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pemerintahan.
b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/atau
perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun
berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
Menurut fungsinya arsip dibedakan menjadi 2, yaitu:
a. Arsip Dinamis yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam
perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada
umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan
administrasi negara.
b. Arsip Statis yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk
perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun
untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.
2. Pengertian Tata Kearsipan adalah suatu proses kegiatan pengelolaan arsip dengan
lingkup kegiatan keseluruhan siklus daur hidup arsip mulai dari tahap penciptaan,
penataan, penggunaan, penemuan kembali, pemeliharaan sampai dengan
penyusutan.
BATAN
- 160 -
B. Tujuan Kearsipan
Tujuan Kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban
nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan
kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi
kegiatan pemerintah.
C. Kegiatan Pengelolaan Arsip
1. Ketatalaksanaan Kearsipan
a. Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk
Pengendalian naskah/surat dinas masuk dari instansi pemerintah, instansi
swasta, dan antar Unit Kerja/Unit Pengolah dilakukan oleh Penata Persuratan,
Penata Persuratan dan Kepegawaian, Pengatur Tata Persuratan, Pengatur
Administrasi Umum, dan Arsiparis masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah,
dengan rincian:
1) Penata Persuratan/Pengatur Tata Persuratan/Arsiparis Subbagian
Tata Persuratan BSDM melakukan kegiatan:
a) Menerima/mengambil naskah/surat dari/ke caraka/kurir (instansi
pemerintah, instansi swasta, kantor pos, jasa pengiriman)/kotak pos di
Kantor Pos dan diplomatic bag di Departemen Luar Negeri, diteliti
kebenaran alamat tujuan: Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat,
kemudian membubuhkan paraf dan cap penerimaan naskah/ surat di
lembar pengantar surat/buku ekspedisi caraka/kurir tersebut.
b) Mengelompokkan naskah/surat untuk dinas atau pribadi.
c) Membubuhkan cap penerimaan naskah/surat pada sampul/amplop
naskah/surat dinas untuk naskah/surat dinas yang bersifat Sangat
Rahasia/Rahasia. Naskah/surat dinas yang tidak diberi kode sangat
rahasia/rahasia dan setelah dibuka ternyata bersifat Sangat
Rahasia/Rahasia, maka naskah/surat dinas tersebut ditutup kembali,
ditulis kata telah/sudah dibuka di sudut kanan atas sampul/amplop,
dan dibubuhi paraf dan tanggal; atau diberi sampul/ amplop apabila dari
instansi pemerintah/swasta, kantor pos, jasa pengiriman, dan Unit
BATAN
- 161 -
Kerja/Unit Pengolah asal naskah/surat dinas tersebut tidak dikemas
dalam sampul/amplop.
d) Membuka dan memeriksa kelengkapan naskah/surat dinas yang bersifat
Biasa, misal: lampiran.
e) Naskah/surat dinas yang mempunyai alamat pengirim di dalam surat,
sampul/amplop dapat dimusnahkan, sedangkan naskah/ surat dinas yang
tidak mempunyai alamat pengirim di dalam naskah/surat dinas,
sampul/amplop disertakan/ dilampirkan.
f) Mengarahkan naskah/surat dinas sesuai sifat/isi/tujuan naskah/ surat
dinas dengan pensil, yaitu:
(1) Pengarahan naskah/surat dinas Sangat Rahasia/ Rahasia (SR/R)
dicantumkan di sampul/amplop, misal: SU/R (penjelasan:
naskah/surat dinas ditujukan kepada Sekretaris Utama bersifat
rahasia).
(2) Pengarahan naskah/surat dinas Biasa (B) dicantumkan pada bagian
sisi kanan bawah naskah/surat dinas, misal: PEN/B (penjelasan:
naskah/surat dinas ditujukan kepada P2EN bersifat biasa).
(3) Naskah/surat dinas Penting (berkualitas) dan memerlukan lebih dari
satu tindak lanjut, dikopi dan diarahkan ke Unit Kerja/Unit Pengolah
sesuai isi naskah/surat dinas dengan menggunakan Lembar
Distribusi (Formulir 1) atau cap distribusi di belakang naskah/surat
dinas, sedangkan naskah/ surat dinas asli diarahkan ke Subbagian
Arsip dan Dokumentasi BSDM untuk disimpan dan dipelihara sebagai
naskah induk/naskah asli (master document). Naskah/surat dinas
Penting (berkualitas) dapat diketahui jika:
(a) Keterlambatan penyampaian naskah/surat dinas tersebut pada
alamat yang dituju akan berakibat fatal.
(b) Akan mengganggu kelancaran tugas apabila naskah/ surat dinas hilang.
(c) Informasi naskah/surat dinas tersebut tidak dapat ditemukan di sumber lain apabila hilang.
(d) Naskah/surat dinas itu penting sebagai data/ informasi
kelangsungan hidup organisasi. (e) Naskah/surat dinas tersebut memerlukan tindak lanjut.
BATAN
- 162 -
g) Memberi cap penomoran naskah/surat dinas masuk (numerator) di
sudut kanan atas naskah/surat dinas dan mencatat di Buku
Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk (Formulir 2).Pemberian
numerator hanya untuk naskah/surat dinas asli, sedangkan tembusan
naskah/surat dinas cukup ditulis dengan nomor yang sama dari
numerator naskah/surat dinas asli, kecuali naskah/surat dinas asli yang
dikirim bukan untuk Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat sehingga
pemberian numerator dicantumkan di naskah/surat dinas tembusan
tersebut.
h) Membubuhkan cap penerimaan naskah/surat di sebelah/sisi belakang
halaman terakhir naskah/surat tersebut dan lampirannya (bila ada).
i) Mendistribusikan naskah/surat dinas kepada Unit Kerja/Unit Pengolah
yang dituju ke Loker I.
j) Mencatat naskah/surat dinas di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas
Masuk untuk naskah/surat dinas yang ditujukan kepada Unit Kerja/Unit
Pengolah PPTN Pasar Jumat dan PPTN Serpong yang dikirim melalui
Subbagian Tata Persuratan BSDM dan diteruskan kepada alamat tujuan
melalui Loker I.
k) Menyimpan dan menyusun Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas
Masuk yang sudah diparaf oleh Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur
Administrasi Umum/Arsiparis masing-masing Unit Kerja/ Unit Pengolah
secara urut kronologis tanggal masuk naskah/surat dinas sebagai bukti
penerimaan dan sarana pengendali naskah/ surat dinas.
2) Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis masing-masing Unit
Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat melakukan kegiatan:
a) Mengambil naskah/surat dinas dari Loker I dan Loker II setiap Unit
Kerja/Unit Pengolah dan meneliti kelengkapan naskah/surat dinas,
kemudian membubuhkan paraf di:
(1) Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Masuk dan mengembalikan
ke Loker I untuk naskah/surat dinas dari instansi
BATAN
- 163 -
pemerintah/instansi swasta dan PPTN Serpong/PPTN Pasar
Jumat/PPTN Bandung/PPTN Yogyakarta.
(2) Lembar Pengantar Surat Sangat Rahasia/Rahasia/Biasa (Formulir
3) dan mengembalikan lembar pertama (asli) Lembar Pengantar
tersebut ke Loker II untuk naskah/surat dinas dari Unit Kerja/Unit
Pengolah Kantor Pusat.
b) Mencatat naskah/surat dinas di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas
Masuk dan meneruskan naskah/surat dinas tersebut kepada Pemimpin
Unit Kerja/Unit Pengolah disertai Lembar Disposisi (Formulir 4) minimal
rangkap dua.
c) Mencatat informasi dari Lembar Disposisi naskah/surat dinas yang sudah
didisposisi pimpinan di kolom disposisi pada Buku Pengendalian
Naskah/Surat Dinas Masuk.
d) Mendistribusikan naskah/surat dinas kepada pejabat/pegawai sesu-ai
disposisi disertai lembar pertama (asli) Lembar Disposisi melalui Loker II,
sedangkan lembar kedua Lembar Disposisi setelah diparaf, dikembalikan
oleh penerima naskah/surat dinas ke Loker II masing-masing Unit
Kerja/Unit Pengolah asal naskah/surat dinas sebagai bukti penerimaan
naskah/surat dinas untuk disimpan dan disusun kronologis tanggal
naskah/surat dinas di kotak Lembar Disposisi.
e) Menerima kembali naskah/surat dinas yang telah selesai diproses untuk
disimpan dan/atau disatukan dengan berkas naskah/surat dinas yang
terkait sampai dengan jangka waktu simpan arsip.
f) Meneruskan naskah/surat dinas dengan alamat tujuan Unit Kerja/ Unit
Pengolah Kantor Pusat dari instansi pemerintah/instansi swasta, dan Unit
Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong/PPTN Pasar Jumat/PPTN
Bandung/PPTN Yogyakarta yang disampaikan langsung ke Unit Kerja/Unit
Pengolah Kantor Pusat kepada Subbagian Tata Persuratan BSDM untuk
diproses seperti angka 1) c) sampai dengan angka 1) h) di atas.
BATAN
- 164 -
3) Caraka Subbagian Persuratan dan Kepegawaian PKTN untuk PPTN
Serpong melakukan kegiatan:
a) Menerima/mengambil naskah/surat dinas dari/ke caraka/kurir (instansi
pemerintah/swasta, kantor pos, dan jasa pengiriman), meneliti kebenaran
alamat tujuan, kemudian membubuhkan paraf dan tanggal penerimaan
surat pada lembar pengantar surat/buku ekspedisi caraka/kurir tersebut.
b) Menerima dan meneliti kebenaran alamat tujuan naskah/surat dinas dari
Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat/PPTN Pasar Jumat/ PPTN
Bandung/PPTN Yogyakarta, kemudian membubuhkan paraf di lembar
kedua Lembar Disposisi, Buku Pengendalian Naskah/ Surat Dinas Masuk,
Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar (Formulir 5), lembar
pertama (asli) Lembar-Lembar Pengantar Surat Sangat
Rahasia/Rahasia/Biasa.
c) Mengembalikan lembar kedua Lembar Disposisi, Buku Pengendali-an
Naskah/Surat Dinas Masuk, Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas
Keluar, lembar pertama (asli) Lembar-Lembar Pengantar Surat ke Loker I
dan II masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah asal naskah/surat dinas
sebagai bukti penerimaan naskah/surat dinas untuk disimpan dan disusun
kronologis tanggal naskah/surat dinas.
d) Mengelompokkan dan mendistribusikan naskah/surat dinas kepada
masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong sesuai alamat
tujuan naskah/surat dinas tersebut.
4) Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/
Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis Unit Kerja/Unit Pengolah
PPTN Serpong melakukan kegiatan:
a) Meneliti, mengelompokkan, dan memberi cap penerimaan naskah/ surat,
kemudian mencatat naskah/surat dinas di Buku Pengendalian
Naskah/Surat Dinas Masuk, Lembar Pengantar Surat Sangat
Rahasia/Rahasia/Biasa, dan meneruskan ke Pengatur Administrasi
Umum/Arsiparis Unit Kerja.
BATAN
- 165 -
b) Mencatat naskah/surat dinas di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas
Masuk dan menyampaikan ke Pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah disertai
Lembar Disposisi minimal rangkap dua.
c) Mencatat informasi dari Lembar Disposisi naskah/surat dinas yang sudah
didisposisi pimpinan di kolom disposisi pada Buku Pengendalian
Naskah/Surat Dinas Masuk.
d) Mendistribusikan naskah/surat dinas kepada pejabat/pegawai sesu-ai
disposisi disertai lembar pertama (asli) Lembar Disposisi melalui Kepala
Bagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing
Unit Kerja, sedangkan lembar kedua Lembar Dispo-sisi yang sudah
diparaf penerima naskah/surat dinas tersebut disim-pan dan disusun
kronologis tanggal naskah/surat dinas di kotak Lembar Disposisi sebagai
sarana pengendali naskah/surat dinas.
e) Menerima kembali naskah/surat dinas yang telah selesai diproses untuk
disimpan dan/atau disatukan dengan berkas naskah/surat dinas yang
terkait sampai dengan jangka waktu simpan arsip.
5) Persuratan/Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis PPTN Pasar
Jumat melakukan kegiatan:
a) Menerima/mengambil naskah/surat dinas dari/ke caraka/kurir (instansi
pemerintah/swasta, kantor pos, dan jasa pengiriman), meneliti kebenaran
alamat tujuan, kemudian membubuhkan paraf dan tanggal penerimaan
surat pada lembar pengantar surat/buku ekspedisi caraka/kurir tersebut.
b) Menerima dan meneliti kebenaran alamat tujuan naskah/surat dinas dari
Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat/PPTN Serpong/PPTN
Bandung/PPTN Yogyakarta, membubuhkan paraf dan tanggal di lembar
kedua Lembar Disposisi, Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar,
lembar I (asli) Lembar-Lembar Pengantar Surat.
c) Mengembalikan lembar-lembar yang sudah diparaf ke Loker I dan II
masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah asal naskah/surat dinas sebagai
bukti penerimaan naskah/surat dinas untuk disimpan dan disusun
kronologis tanggal naskah/surat dinas.
BATAN
- 166 -
d) Mencatat naskah/surat dinas di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas
Masuk dan menyampaikan ke Pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah disertai
Lembar Disposisi minimal rangkap dua.
e) Mencatat informasi dari Lembar Disposisi naskah/surat dinas yang sudah
didisposisi pimpinan di kolom disposisi pada Buku Pengendalian
Naskah/Surat Dinas Masuk.
f) Mendistribusikan naskah/surat dinas kepada pejabat/pegawai sesu-ai
disposisi disertai lembar pertama (asli) Lembar Disposisi melalui Kepala
Bagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing
Unit Kerja, sedangkan lembar kedua Lembar Dispo-sisi yang sudah
diparaf penerima naskah/surat dinas tersebut disim-pan dan disusun
kronologis tanggal naskah/surat dinas di kotak Lembar Disposisi sebagai
sarana pengendali naskah/surat dinas.
g) Menerima kembali naskah/surat dinas yang telah selesai diproses untuk
disimpan dan/atau disatukan dengan berkas naskah/surat dinas yang
terkait sampai dengan jangka waktu simpan arsip.
6) Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/
Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis PPTN Bandung dan PPTN
Yogyakarta melakukan kegiatan:
a) Menerima/mengambil naskah/surat dinas dari/ke caraka/kurir (instansi
pemerintah/swasta, kantor pos, jasa pengiriman Unit Kerja/ Unit
Pengolah Kantor Pusat/PPTN Serpong/PPTN Pasar Jumat), meneliti
kebenaran alamat tujuan, membubuhkan paraf, tanggal dan/atau cap
penerimaan naskah/surat pada lembar pengantar surat/buku ekspedisi
caraka/kurir.
b) Mencatat naskah/surat dinas di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas
Masuk dan menyampaikan ke Pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah disertai
Lembar Disposisi minimal rangkap dua.
c) Mencatat informasi dari Lembar Disposisi naskah/surat dinas yang sudah
didisposisi pimpinan di kolom disposisi pada Buku Pengendalian
Naskah/Surat Dinas Masuk.
BATAN
- 167 -
d) Mendistribusikan naskah/surat dinas kepada pejabat/pegawai sesu-ai
disposisi disertai lembar pertama (asli) Lembar Disposisi melalui Kepala
Bagian Tata Usaha masing-masing Unit Kerja, sedangkan lembar kedua
Lembar Disposisi yang sudah diparaf penerima naskah/surat dinas
tersebut disimpan dan disusun kronologis tanggal naskah/surat dinas
dalam kotak Lembar Disposisi sebagai sarana pengendali naskah/surat
dinas.
e) Menerima kembali naskah/surat dinas yang telah selesai diproses untuk
disimpan dan/atau disatukan dengan berkas naskah/surat dinas yang
terkait sampai dengan jangka waktu simpan arsip.
Alur Proses Naskah/Surat Dinas Masuk dapat dilihat pada:
1. Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat
2. Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong
3. Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Pasar
Jumat
4. Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN
Bandung dan PPTN Yogyakarta
b. Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar
Proses naskah/surat dinas yang ditujukan kepada instansi pemerintah/ swasta di
luar BATAN dimulai sejak pembuatan konsep naskah/surat dinas sampai dengan
naskah/surat dinas tersebut ditandatangani dan dilengkapi (antara lain
sampul/amplop dan lampiran) untuk dikirim ke alamat yang dituju.
Proses naskah/surat dinas keluar dilakukan sebagai berikut:
1) Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat:
a) Konsep naskah/surat dinas keluar ditulis/diketik/ditempel/dilampirkan
oleh Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata
Persuratan/Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis Unit Kerja/Unit
Pengolah (konseptor) di Lembar Verbal (Format 8a).
BATAN
- 168 -
b) Lembar Verbal dilengkapi berkas konsep naskah/surat dinas yang sudah
disetujui, diparaf dan dicantumkan tanggal oleh pimpinan dan pelaksana
yang terkait dengan pembuatan konsep naskah/surat dinas, kemudian
diketik net oleh Penata Persuratan dan Kepegawai-an/Pengatur Tata
Persuratan/Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis Unit Kerja/Unit
Pengolah (konseptor) di kertas kop BATAN minimal rangkap dua untuk
kemudian diparaf pemeriksa terakhir di lembar kedua naskah/surat dinas
tersebut dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang
menandatangan naskah/surat dinas untuk ditandatangani.
Posisi paraf dicantumkan di lembar kedua naskah/surat dinas dengan
ketentuan sebagai berikut:
(1) paraf pejabat satu tingkat di bawah pejabat penandatangan
naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kanan setelah nama
pejabat penandatangan
(2) paraf pejabat dua tingkat di bawah pejabat penandatangan
naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kiri setelah nama pejabat
penandatangan tersebut.
c) Proses a) dan b) dicatat di Lembar Pencatatan Konsep/Net Naskah/Surat
Dinas (Formulir 6).
d) Naskah/surat dinas yang sudah ditandatangani disampaikan ke Penata
Persuratan/Pengatur Tata Persuratan/Arsiparis/Pelaksana di Subbagian
Tata Persuratan BSDM untuk diberi nomor surat keluar dengan numerator
dan dicatat di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar.
e) Naskah/surat dinas yang diproses tidak dengan konsep, antara lain
Keputusan Kepegawaian, diketik net minimal rangkap dua oleh Penata
Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur
Administrasi Umum/Arsiparis Unit Kerja/Unit Pengolah kemudian diproses
seperti huruf a) sampai dengan d) di atas.
f) Naskah/surat dinas tersebut diketik di atas kertas:
(1) Kop BATAN apabila ditandatangani oleh Kepala BATAN, para Deputi,
Sekretaris Utama, dan para Kepala Biro.
BATAN
- 169 -
(2) Kop PPEN dan kop Inspektorat apabila ditandatangani Kepala Unit
Kerja yang bersangkutan.
g) Naskah/Surat Dinas yang bersifat Sangat Rahasia/Rahasia diproses antara
lain diterima dalam keadaan tertutup dari pimpinan atau diketik di Lembar
Verbal (disesuaikan dengan instruksi pimpinan) dan diselesaikan secara
sangat rahasia/rahasia, kemudian diberikan nomor surat keluar dengan
numerator dari Subbagian Tata Persu-ratan BSDM dengan tambahan
huruf SR/R sebelum nomor naskah/ surat dinas tersebut dan dicatat di
Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar,
h) Naskah/surat dinas antar Unit Kerja/Unit Pengolah penomoran dari
masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah asal naskah/surat dinas.
i) Isi naskah/surat dinas apabila lebih dari satu halaman dapat
menggunakan lembar kedua (Format 8b/8c) dan seterusnya.
j) Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur
Administrasi Umum/Arsiparis Unit Kerja/Unit Pengolah meneruskan
naskah/surat dinas yang selesai diproses termasuk kelengkapannya
(misal: sampul/amplop, lampiran, tembusan) kepada alamat yang dituju
melalui:
(1) Pengatur Tata Persuratan di Subbag. Tata Persuratan BSDM
menerima naskah/surat dinas dan melakukan kegiatan:
(a) Meneliti kebenaran naskah/surat dinas asli, alamat tembusan,
kelengkapan naskah/surat dinas (misal: lampiran,
sampul/amplop), Lembar-Lembar Pengantar Surat Sangat
Rahasia/Rahasia/Biasa, Lembar Disposisi, dan Permohonan
Pengiriman (Formulir 7).
(b) Memaraf, mencantumkan tanggal, dan mengembalikan lembar
pertama (asli) Lembar-Lembar Pengantar Surat Sangat
Rahasia/Rahasia/Biasa, dan/atau lembar kedua Lembar Disposisi
melalui Loker II Unit Kerja/Unit Pengolah asal naskah/surat dinas
sebagai sarana kontrol pengiriman.
(c) Mencatat naskah/surat dinas keluar (termasuk naskah/su-rat
perjanjian kerjasama dan keputusan kepegawaian) di:
BATAN
- 170 -
• Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas Keluar untuk
pengiriman melalui kantor pos atau jasa pengiriman.
• Lembar-Lembar Pengantar Surat Sangat Rahasia/ Rahasia/Biasa
untuk pengiriman yang diantar kurir.
(d) Mengirim naskah/surat dinas sesuai Permohonan Pengiriman dari
Unit Kerja/Unit Pengolah: diantar kurir, Kantor Pos (Kilat
Khusus/Tercatat/Paket Pos/Perangko Biasa/Pos Udara/Express
Mail Service/Pos Ekspres) atau jasa pengiriman
(Elteha/DHL/TIKI).
(e) Lembar-Lembar Pengantar Surat Sangat Rahasia/ Rahasia/Biasa
dan/atau kopi resi/kwitansi pengiriman setelah diparaf penerima
naskah/surat dinas, disimpan sebagai sarana kontrol pengiriman,
sedangkan asli resi/kwitansi pengiriman disampaikan ke Unit
Kerja terkait sebagai lampiran pertanggungjawaban keuangan.
(f) Naskah/surat yang diterima dari caraka/kurir (instansi
pemerintah/swasta, kantor pos, jasa pengiriman) yang ditujukan
kepada Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong, PPTN Pasar
Jumat, PPTN Bandung, dan PPTN Yogyakarta diberi cap
penerimaan surat dan dicatat di Buku Pengendalian
Naskah/Surat Dinas Masuk untuk diteruskan kepada Unit
Kerja/Unit Pengolah sebagai alamat tujuan naskah/surat tersebut
melalui Loker I, II, dan/atau dikirim ke PPTN Bandung/PPTN
Yogyakarta.
(2) Loker II antar Unit Kerja/Unit Pengolah di Subbagian Tata Persuratan
BSDM untuk naskah dinas (antara lain Nota Dinas) disertakan Lembar
Pengantar Surat Sangat Rahasia/Rahasia/ Biasa masing-masing
rangkap dua.
k) Lembar Verbal dan 1(satu) kopi naskah/surat dinas serta kelengkap-
annya (misal: lampiran dan cap dinas) diteruskan ke Subbagian Arsip dan
Dokumentasi BSDM untuk disimpan dan/atau disatukan dengan berkas
naskah/surat dinas yang terkait sampai dengan jangka waktu simpan
arsip.
BATAN
- 171 -
2) Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong:
a) Konsep naskah/surat dinas ditulis/diketik/ditempel/dilampirkan oleh
Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur
Administrasi Umum/Arsiparis/Pelaksana masing-masing Unit Kerja/Unit
Pengolah (konseptor) di Lembar Verbal.
b) Lembar Verbal (dilengkapi berkas konsep naskah/surat dinas) yang sudah
disetujui, diparaf dan dicantumkan tanggal oleh pimpinan dan pelaksana
yang terkait dengan pembuatan konsep naskah/surat dinas, kemudian
diketik net oleh Penata Persuratan dan Kepegawai-an/Pengatur Tata
Persuratan/Pengatur Administrasi Umum/ Arsiparis/Pelaksana masing-
masing Unit Kerja/Unit Pengolah (konseptor) minimal rangkap dua dan
diparaf masing-masing Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian
Tata Usaha Unit Kerja/ Unit Pengolah PPTN Serpong atau pemeriksa
terakhir di lembar kedua naskah/surat dinas tersebut dan disampaikan
kepada pejabat yang berwenang menandatangan naskah/surat dinas
untuk ditandatangani.
Posisi paraf dicantumkan di lembar kedua naskah/surat dinas dengan
ketentuan sebagai berikut:
(1) paraf pejabat satu tingkat di bawah pejabat penandatangan
naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kanan setelah nama
pejabat penandatangan
(2) paraf pejabat dua tingkat di bawah pejabat penandatangan
naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kiri setelah nama pejabat
penandatangan tersebut.
c) Naskah/surat dinas diketik di atas kertas:
(1) Kop BATAN apabila ditandatangani oleh Kepala, para Deputi, dan
Sekretaris Utama.
(2) Kop Unit Kerja BATAN apabila ditandatangani Kepala Unit Kerja yang
bersangkutan.
d) Proses a) dan b) dicatat di Lembar Pencatatan Konsep/Net Naskah/Surat
Dinas.
BATAN
- 172 -
e) Isi naskah/surat dinas apabila lebih dari satu halaman dapat
menggunakan lembar kedua (Format 8b/8c) dan seterusnya.
f) Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur
Administrasi Umum/Arsiparis/Pelaksana Unit Kerja/Unit Pengolah
(konseptor) meneruskan naskah/surat dinas apabila su-dah selesai
diproses yang dilengkapi dengan sampul/samplop dan lampiran (bila ada)
kepada Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata
Persuratan/Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis/Pelaksana di Bagian
Tata Usaha atau Subbagian Tata Usaha Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN
Serpong untuk diberi nomor, dicatat di Buku Pengendalian Naskah/Surat
Dinas Keluar dan dikirim melalui:
(1) Caraka Subbagian Persuratan dan Kepegawaian PKTN untuk
naskah/surat dinas alamat tujuan Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor
Pusat dan PPTN Pasar Jumat.
(2) Caraka/kurir masing-masing Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Serpong
atau jasa pengiriman/kantor pos untuk naskah/surat dinas alamat
tujuan selain yang disebutkan angka (1) di atas.
3) Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Pasar
Jumat:
a) Konsep naskah/surat dinas ditulis/diketik/ditempel/dilampirkan oleh
Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur
Administrasi Umum/Arsiparis/Pelaksana masing-masing Unit Kerja/Unit
Pengolah (konseptor) di Lembar Verbal.
b) Lembar Verbal (dilengkapi berkas konsep naskah/surat dinas) yang sudah
disetujui, diparaf, dan dicantumkan tanggal oleh pimpinan dan pelaksana
yang terkait dengan pembuatan konsep naskah/ surat dinas, kemudian
diketik net oleh Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata
Persuratan/Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis/Pelaksana masing-
masing Unit Kerja/Unit Pengolah (konseptor) minimal rangkap dua dan
diparaf oleh masing-masing Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala
Subbagian Tata Usaha Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Pasar Jumat atau
BATAN
- 173 -
pemeriksa terakhir dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang
menandatangan naskah/surat dinas untuk ditandatangani.
Posisi paraf dicantumkan di lembar kedua naskah/surat dinas dengan
ketentuan sebagai berikut:
(1) paraf pejabat satu tingkat di bawah pejabat penandatangan
naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kanan setelah nama
pejabat penandatangan
(2) paraf pejabat dua tingkat di bawah pejabat penandatangan
naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kiri setelah nama pejabat
penandatangan tersebut.
c) Naskah/surat dinas diketik di atas kertas:
(1) Kop BATAN apabila ditandatangani oleh Kepala, para Deputi dan
Sekretaris Utama.
(2) Kop Unit Kerja BATAN apabila ditandatangani Kepala Unit Kerja yang
bersangkutan.
d) Proses a) dan b) dicatat di Lembar Pencatatan Konsep/Net Naskah/Surat
Dinas.
e) Isi naskah/surat dinas apabila lebih dari satu halaman dapat
menggunakan lembar kedua (Format 8b/8c) dan seterusnya.
f) Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur
Administrasi Umum/Arsiparis/Pelaksana Unit Kerja/Unit Pengolah
(konseptor) meneruskan naskah/surat dinas apabila sudah selesai
diproses yang dilengkapi dengan sampul/amplop dan lampiran (bila ada)
kepada Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata
Persuratan/Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis/ Pelaksana di Bagian
Tata Usaha atau Subbagian Tata Usaha Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN
Pasar Jumat untuk diberi nomor, dicatat di Buku Pengendalian
Naskah/Surat Dinas Keluar dan dikirim oleh/ melalui caraka/kurir masing-
masing Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Pasar Jumat dan kantor pos/jasa
pengiriman.
BATAN
- 174 -
4) Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Bandung
dan PPTN Yogyakarta:
a) Konsep naskah/surat dinas ditulis/diketik/ditempel/dilampirkan oleh
Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur
Administrasi Umum/Arsiparis/Pelaksana masing-masing Unit Kerja/Unit
Pengolah (konseptor) di Lembar Verbal.
b) Lembar Verbal (dilengkapi berkas konsep naskah/surat dinas) yang sudah
disetujui dan diparaf oleh pimpinan dan pelaksana yang terkait dengan
pembuatan naskah/surat dinas, kemudian diketik net oleh Penata
Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/Pengatur
Administrasi Umum/Arsiparis/Pelaksana masing-masing Unit Kerja/Unit
Pengolah (konseptor) minimal rangkap dua dan diparaf oleh masing-
masing Kepala Bagian Tata Usaha Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN
Bandung/PPTN Yogyakarta atau pemeriksa terakhir di lembar kedua
naskah/surat dinas tersebut dan disampaikan kepada pejabat yang
berwenang menandatangan naskah/surat dinas untuk ditandatangani.
Posisi paraf dicantumkan di lembar kedua naskah/surat dinas dengan
ketentuan sebagai berikut:
(1) paraf pejabat satu tingkat di bawah pejabat penandatangan
naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kanan setelah nama
pejabat penandatangan
(2) paraf pejabat dua tingkat di bawah pejabat penandatangan
naskah/surat dinas diletakkan di sebelah kiri setelah nama pejabat
penandatangan tersebut.
c) Naskah/surat dinas diketik di atas kertas:
(1) Kop BATAN apabila ditandatangani oleh Kepala dan Deputi PDT
BATAN.
(2) Kop Unit Kerja BATAN apabila ditandatangani Kepala Unit Kerja
yang bersangkutan.
d) Proses a) dan b) dicatat di Lembar Pencatatan Konsep/Net Naskah/Surat
Dinas.
BATAN
- 175 -
e) Isi naskah/surat dinas apabila lebih dari satu halaman dapat
menggunakan lembar kedua (Format 8b/8c) dan seterusnya.
f) Penata Persuratan dan Kepegawaian/Pengatur Tata Persuratan/ Pengatur
Administrasi Umum/Arsiparis/Pelaksana Unit Kerja/Unit Pengolah
(konseptor) meneruskan naskah/ surat dinas apabila sudah selesai
diproses yang dilengkapi dengan sampul/amplop dan lampiran (bila ada),
kepada Penata Persuratan dan Kepegawaian/ Pengatur Tata
Persuratan/Pengatur Administrasi Umum/Arsiparis/ Pelaksana di Bagian
Tata Usaha Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Bandung/PPTN Yogyakarta
untuk diberi nomor, dicatat di Buku Pengendalian Naskah/Surat Dinas
Keluar dan dikirim oleh/melalui caraka/kurir masing-masing Unit
Kerja/Unit Pengolah PPTN Bandung/PPTN Yogyakarta dan kantor pos/jasa
pengiriman.
Alur Proses naskah/surat dinas keluar dapat dilihat pada :
1. Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah Kantor Pusat.
2. Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN
Serpong.
3. Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Pasar
Jumat.
4. Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN
Bandung dan PPTN Yogyakarta.
2. Pengolahan Arsip
a. Penataan dan Penyimpanan Arsip
1) Azas Penataan:
Pada dasarnya pengelolaan arsip di BATAN menganut azas gabungan
sentralisasi dan desentralisasi, yaitu arsip-arsip aktif di Unit Kerja/Unit
Pengolah sebagai bahan kerja dan arsip-arsip inaktif disimpan di Pusat
Penyimpanan Arsip/Unit Kearsipan.
BATAN
- 176 -
2) Tujuan Penataan Arsip:
a) Informasi dan fisik arsip disimpan secara sistematis dan logis agar dapat
diketemukan kembali dengan cepat dan tepat.
b) Menunjang terlaksananya penyusutan arsip yang berdayaguna dan
berhasilguna.
3) Dasar Penataan:
a) Klasifikasi Arsip diperlukan sebagai alat untuk penempatan arsip ke dalam
berkas.
b) Kode Arsip adalah tanda pengenal urusan dari klasifikasi arsip untuk
menyimpan dokumen ke tempat penyimpanannya.
c) Indeks Berkas (titel) diperlukan sebagai sarana untuk mengelompokkan
arsip yang sama urusannya dalam satu berkas.
4) Kegiatan Penataan Arsip
a) Tahap Penataan Arsip Aktif:
(1) Meneliti arsip untuk disimpan sesuai disposisi.
(2) Menyingkirkan bahan-bahan non arsip (misal: sampul/ amplop,
Lembar Disposisi yang tidak penting).
(3) Memeriksa kelengkapan lampiran sesuai isi surat dan apabila
terdapat kekurangan dibuat catatan seperlunya. Lampiran yang
tidak dapat disimpan dengan surat karena mempunyai ukuran
khusus (misal: foto, peta, kaset) disimpan di tempat khusus dan
dibuatkan Tunjuk Silang (cross reference). (Formulir 8)
(4) Membaca arsip untuk menentukan Kode Klasifikasi pe-nyimpanan,
Indeks dan Tunjuk Silang apabila diperlukan.
(5) Menuliskan Kode Klasifikasi dan Indeks pada kolom yang ada di
Lembar Disposisi.
(6) Mengelompokkan arsip berdasarkan Kode Klasifikasi dan Indeks
yang sama.
(7) Mengatur arsip dalam Folder:
BATAN
- 177 -
(a) Arsip diberkaskan berdasarkan kesamaan urusan (dosir), yaitu
diatur menurut urutan waktu/tanggal proses
kegiatan/pekerjaan.
Contoh � Berkas Kepegawaian:
Arsip disusun dengan urutan secara kronologis mulai dari
lamaran sampai dengan berhenti/ pensiun.
(b) Arsip diberkaskan berdasarkan kesamaan masalah (rubrik),
yaitu diatur menurut urutan abjad indeks.
Contoh � Berkas Cuti:
Arsip disusun menurut abjad indeks nama pegawai atau
menurut urutan NIP.
(c) Arsip diberkaskan berdasarkan kesamaan jenis (seri), yaitu
diatur menurut urutan angka untuk indeks angka atau urutan
abjad untuk indeks berupa huruf.
Contoh � Berkas Surat Edaran:
Arsip diatur menurut urutan nomor yang dimulai dari angka
terkecil sampai dengan terbesar.
(8) Mempersiapkan Folder dan menulis Kode Klasifikasi dan Indeks
pada tab Folder sesuai dengan Kode Klasifikasi dan Indeks arsip
yang akan disimpan.
(9) Menata arsip dalam Folder berdasarkan masalah/ subyek, abjad,
kronologis, dan numerik.
(10) Menata Sekat dan Folder yang disusun sesuai dengan rincian
Kode Klasifikasi arsip.
(11) Menggunakan Tunjuk Silang sebagai alat bantu Indeks,
menunjukkan adanya hubungan antar naskah/ surat, yaitu jika
naskah/surat terdapat dua masalah atau lebih dan saling berkaitan
isi/informasi dari naskah/surat tersebut.
b) Tahap Penataan Arsip Inaktif terdiri atas:
(1) Penataan Arsip Inaktif yang tidak teratur (kacau)
Arsip inaktif yang sistem penataannya tidak dapat disusun kembali
seperti pada waktu aktif, penanganannya dilakukan sebagai berikut:
BATAN
- 178 -
(a) Pendataan arsip inaktif, yaitu pengumpulan data melalui suatu
survei dengan menggunakan formulir Survei Arsip. (Formulir
9)
(b) Survei arsip inaktif dilaksanakan oleh petugas/arsiparis
berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Kerja.
(c) Pembuatan Daftar Ikhtisar Arsip (Formulir 10) sebagai hasil
survei, digunakan untuk menyusun rencana penanganan dan
penataan kembali arsip inaktif bersangkutan.
(d) Pengelompokkan dan pengaturan kembali arsip inaktif dengan
menerapkan asas asal usul, sehingga arsip merupakan suatu
kesatuan/ kelompok yang diatur tanpa melepaskan ikatan dari
sumber asalnya, yaitu unit kerja yang menciptakan.
(e) Pemilahan arsip dan non arsip. Arsip dikelompok-kan menurut
unit pengolah/unit kerja asal, sedangkan non arsip dapat
dimusnahkan.
(f) Pengidentifikasian arsip yang telah dikelompokkan dengan cara
penarikan contoh (sampling) atas sejumlah arsip sehingga
dapat ditentukan penggolongan berdasarkan jenis dan/atau
masalah.
(g) Pemberkasan arsip berdasarkan jenis dan/atau masalah
sehingga menghasilkan seri, rubrik dan dosir.
(h) Pembungkusan setiap berkas arsip (seri, rubrik atau dosir)
dengan kertas kising dan dicatat pada Kartu Deskripsi
(Formulir 11) dengan diberi nomor urut sementara.
(i) Penomoran definitif dilakukan setelah proses pengelompokan
Kartu Deskripsi untuk masalah arsip yang sama dan penataan
fisik arsip disesuaikan (proses manuver Kartu Deskripsi).
(j) Penempatan berkas arsip ke dalam boks arsip yang diberi
label/etiket yang memuat keterangan tentang berkas yang
ada di dalamnya atas dasar Kartu Deskripsi.
BATAN
- 179 -
(k) Pembuatan Daftar Waktu Penyimpanan Arsip (Formulir 12)
untuk arsip yang belum akan diserahkan ke Arsip Nasional RI
(ANRI) atau dimusnahkan.
(l) Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip (Formulir 13) untuk arsip
yang akan dimusnahkan/diserahkan kepada ANRI.
(m) Pemilahan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
BATAN, sedangkan penanganan arsip yang belum diatur
dalam JRA BATAN mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 1979 dan Surat Edaran Kepala ANRI Nomor :
SE/01/1981.
(2) Penataan Arsip inaktif yang teratur
Arsip inaktif yang ditata berdasarkan suatu sistem tertentu
penataannya harus dipertahankan sesuai dengan prinsip aturan asli
(the principle of original order) dilakukan kegiatan sebagai berikut:
(a) Pemeriksaan kembali penataan arsip inaktif atas dasar sistem
subyek (kode klasifikasi) dan numerik.
(b) Pengecekan arsip inaktif yang akan disimpan dengan meneliti
kebenaran dan kelengkapan. Pengaturan fisik berkas dengan
masalah/persoalan yang saling terkait dibuatkan Tunjuk Silang
untuk memudahkan penemuan kembali.
(c) Penyiapan Boks Arsip untuk menyimpan arsip inaktif sesuai
ukuran berkas yaitu:
• Boks Arsip (kecil) berukuran: lebar (10cm) x panjang (38cm)
x tinggi (27cm)
• Boks Arsip (besar) berukuran: lebar (20cm) x panjang
(38cm) x tinggi (27cm).
(d) Folder dimasukkan ke dalam Boks Arsip dan berkas arsip yang
saling berkaitan masalah/persoalan dari Unit Kerja/Unit
Pengolah ditempatkan pada Boks Arsip yang sama untuk
memberikan informasi utuh suatu kegiatan.
BATAN
- 180 -
(e) Pelabelan pada Boks Arsip dicantumkan Kode Klasifikasi, nomor
boks, dan Unit Kerja/Unit Pengolah.
(f) Penyusunan Boks Arsip di Rak Arsip berdasarkan urutan abjad
atau nomor boks dan disusun vertikal. Boks Arsip antar Unit
Kerja/Unit Pengolah ditempatkan terpisah, kecuali penjelasan
pada huruf (e) di atas. Pada Rak Arsip dicantumkan asal arsip
yaitu nama Unit Kerja/Unit Pengolah atau kode untuk
mengetahui asal arsip sewaktu diperlukan.
(g) Pemilahan arsip yang tidak diperlukan dan bukan sebagai
bahan bukti pertanggungjawaban nasional dengan Daftar
Pertelaan Arsip untuk dimusnahkan.
(h) Arsip yang tidak diperlukan BATAN tetapi merupakan bahan
pertanggungjawaban nasional, diserahkan ke ANRI dengan
disertakan Daftar Pertelaan Arsip.
(i) Arsip yang masih diperlukan dan akan disimpan, ditentukan
jangka waktu penyimpanannya dalam Daftar Waktu
Penyimpanan Arsip sesuai ketentuan JRA BATAN.
b. Peminjaman dan Penemuan Kembali Arsip
1) Peminjaman Arsip
Peminjaman arsip dapat dilakukan dengan menggunakan Lembar
Peminjaman Arsip (Formulir 14-14a) rangkap 3, yaitu:
a) Lembar I (putih) disimpan berdasarkan tanggal pengembalian arsip
sebagai bukti peminjaman dan bahan pertimbangan untuk menentukan
retensi arsip.
b) Lembar II (biru) disimpan di berkas/arsip tersebut sebagai pengganti arsip
yang dipinjam. Berkas lembar ini dapat digunakan sebagai bahan bukti
penilaian bagi pejabat jabatan fungsional arsiparis atau dimusnahkan
sesuai retensi arsip.
c) Lembar III (merah) disertakan pada arsip yang dipinjam sebagai bukti
peminjaman. Apabila arsip tersebut sudah dikembalikan, disimpan di
BATAN
- 181 -
tempat semula dan lembar ini diparaf oleh peminjam arsip untuk
diserahkan sebagai bukti pengembalian arsip.
2) Penemuan Kembali Arsip
Penemuan kembali arsip dilakukan apabila ada permintaan arsip. Penemuan
kembali arsip akan lebih mudah dilakukan apabila penyimpanan arsip/berkas
sesuai dengan sistem penataan yang berlaku dan di samping itu perlu
diperhatikan antara lain:
a) Memahami materi yang diminta.
b) Menemukan tempat penyimpanan arsip dengan berpedoman pada Kode
Klasifikasi arsip.
c) Menentukan Indeks berkas dari materi yang diminta (misal: nama orang,
lembaga, tempat, masalah).
c. Jadwal Retensi Arsip (JRA)
Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi tentang jangka waktu
penyimpanan arsip yang merupakan pedoman dasar penyusutan arsip. Pedoman
Jadwal Retensi Arsip berisi 2 hal pokok, yaitu: jangka waktu penyimpanan arsip
(retensi) dan ketentuan musnah/simpan (simpan permanen/sementara).
Penilaian arsip dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kepala Arsip Nasional
RI Nomor: SE/02/1983 tentang Pedoman Umum untuk Menentukan Nilaiguna
Arsip, yaitu:
1. Nilaiguna primer, yaitu nilaiguna yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi
kepentingan instansi/lembaga pencipta arsip, meliputi nilai guna administrasi,
hukum, keuangan, ilmiah dan teknologi
2. Nilaiguna sekunder, yaitu nilaiguna yang didasarkan pada kepentingan
instansi/lembaga lain dan atau kepentingan umum di luar instansi pencipta
arsip, meliputi nilaiguna kebuktian dan informasional.
BATAN
- 182 -
Jadwal Retensi Arsip disusun oleh Tim yang beranggotakan para pejabat
jabatan fungsional Arsiparis dan pejabat/pegawai yang memahami masalah
kearsipan dan tugas pokok serta fungsi BATAN.
Pada saat ini sudah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir
Nasional Nomor 130/KA/IX/2006 tanggal 6 September 2006 tentang Jadwal
Retensi Arsip Fasilitatif Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai pedoman untuk
melakukan kegiatan penyusutan arsip-arsip fasilitatif BATAN dan Jadwal Retensi
Arsip Substantif sedang dalam proses penyelesaian oleh Tim yang melibatkan
beberapa Kepala Bidang di lingkungan BATAN.
d. Penyusutan Arsip
1) Pengertian Penyusutan Arsip:
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Pasal 2 disebutkan
bahwa penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara:
a) Memindahkan arsip inaktif dari Unit Kerja/Unit Pengolah ke Unit Kearsipan
dalam lingkungan Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan
Pemerintah masing-masing.
b) Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
c) Menyerahkan arsip statis oleh Unit Kearsipan kepada ANRI.
2) Tujuan Penyusutan Arsip:
a) Mengendalikan arus arsip yang tercipta secara terencana dan
menyelamatkan arsip sebagai bahan bukti pertanggung-jawaban
nasional.
b) Menghemat biaya untuk keperluan ruangan, peralatan, pemeliharaan, dan
tenaga.
3) Pelaksanaan Penyusutan Arsip:
a) Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Kerja/Unit Pengolah ke Unit
Kearsipan
(1) Memilah arsip yang akan dipindahkan
(2) Menyiangi dokumen yang tidak diperlukan
BATAN
- 183 -
(3) Memasukkan arsip inaktif ke dalam boks
(4) Mendaftar dalam Daftar Pertelaan Arsip yang Dipindahkan (Formulir
15)
(5) Meminta persetujuan dari pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah
(6) Membuat Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif (Formulir 15a)
Pemindahan arsip inaktif dapat dilaksanakan 2 tahun sekali.
b) Pemusnahan Arsip di:
(1) Unit Kerja/Unit Pengolah
(a) Unit Kerja/Unit Pengolah dapat memusnahkan arsip yang
berumur kurang dari 10 tahun dan terbatas pada arsip yang
informasinya tidak lagi diperlukan baik oleh Unit Kerja/Unit
Pengolah yang bersangkutan maupun oleh BATAN secara
keseluruhan.
(b) Membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip Formulir 16a) dan
melampirkan Daftar Pertelaan Arsip yang Dimusnahkan/
Diserahkan. (Formulir 16)
(c) Mendapat persetujuan dari pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah dan
Unit Kearsipan.
Pemusnahan arsip dapat dilaksanakan 2 tahun sekali.
(2) Unit Kearsipan
(a) Pemusnahan arsip kepegawaian dilakukan atas usul Kepala BATAN
dan disetujui Kepala ANRI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
(BKN), sedangkan untuk arsip tata usaha keuangan negara
dengan persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ANRI.
(b) Pemusnahan dilakukan secara total agar informasi dan bentuk fisik
arsip tidak dapat dikenali lagi.
(c) Pemusnahan disaksikan oleh 2 orang pejabat unit kerja yang
membawahi/membidangi hukum, pengawasan dan pengamanan
internal.
(d) Membuat Berita Acara Pemusnahan dan Daftar Pertelaan Arsip
yang Dimusnahkan dan tembusan disampaikan kepada ANRI, BPK,
BKN.
BATAN
- 184 -
Pemusnahan arsip di Unit Kearsipan dapat dilaksanakan setiap 10
tahun sekali.
c) Penyerahan Arsip Statis ke ANRI
(1) Usulan penyerahan dilakukan oleh Kepala BATAN dengan dilampiri
Daftar Pertelaan Arsip yang Dimusnahkan/Diserahkan.
(2) Setelah disetujui ANRI penyerahan dilakukan dengan membuat
Berita Acara Penyerahan Arsip Statis (Formulir 16b)
Penyerahan arsip ke ANRI dapat dilakukan 10 tahun sekali.
e. Pengamanan dan Pemeliharaan/Perawatan Arsip
1) Pengamanan Arsip
a) Petugas pengelola arsip bertugas sebagai pengaman arsip.
b) Luas ruangan penyimpanan arsip disesuaikan dengan volume arsip yang
tercipta dan dinding ruangan sebaiknya terbuat dari bahan tahan api dan
aman dari banjir.
c) Cahaya matahari tidak langsung mengenai arsip yang disimpan.
d) Temperatur udara dalam ruangan berkisar antara 22o sampai dengan 25o
C dengan kelembaban udara antara 45% sampai dengan 55% RH
(relative humidity).
e) Yang tidak berkepentingan di dalam ruangan arsip tidak diperkenankan
memasuki ruangan tersebut.
2) Pemeliharaan/Perawatan Arsip
Ada beberapa faktor penyebab kerusakan arsip antara lain:
(1) Faktor biologi: cendawan, serangga {rayap, ngengat (silver fish), kecoa,
kutu buku (book worn), book lice (procids)} dan tikus.
(2) Faktor fisika yaitu cahaya(sinar ultraviolet): panas dan uap air.
(3) Faktor kimiawi yaitu selulosa kertas secara perlahan-lahan akan menjadi
rusak disebabkan oleh asam yang terkandung dalam kertas tersebut
walaupun kondisi penyimpanan baik.
BATAN
- 185 -
Pemeliharaan/perawatan arsip ada 2 kelompok, yaitu:
(1) Pemeliharaan lingkungan, meliputi:
(a) ruangan penyimpanan arsip
(b) penggunaan rak arsip, sistem pendingin udara (AC), dan bahan-
bahan kimia (fumigasi)
(2) Pemeliharaan fisik adalah pemeliharaan, perawatan, dan penjagaan
langsung terhadap arsip tersebut, antara lain:
(a) menata arsip
(b) membersihkan arsip
(c) mengatasi arsip yang rusak
f. Peralatan dan Perlengkapan Arsip:
1) Filing Cabinet adalah lemari arsip yang terdiri dari laci-laci untuk menyimpan
arsip dinamis aktif (bahan kerja) berdasarkan masalah, abjad, numerik atau
lainnya secara vertikal dilengkapi dengan:
a) Tab adalah bagian yang menonjol di sebelah atas guide atau map untuk
mencantumkan pokok masalah, kode dan tanda-tanda petunjuk lain,
dengan ukuran + 1,15cm x 10cm dan diletakkan pada ujung kiri guide atau
map sampai ke kanan.
b) Sekat atau Guide adalah petunjuk dan pemisah antara masalah yang satu
dengan yang lain sesuai dengan pengelom-pokkan masalah pada klasifikasi
arsip. Sekat dibuat dari karton yang tebal agar tegak dan memiliki Tab.
Penggunaan Sekat Pertama ditempatkan di ujung kiri sebagai penyekat
Kelompok Primer (Pokok Masalah), Sekat Kedua diletakkan lebih ke kanan
sebagai penyekat antar Kelompok Sekunder (Sub Masalah), dan Sekat
Ketiga sebagai penyekat antar Kelompok Tersiar (Sub-Sub Masalah).
BATAN
- 186 -
Gambar 2: Filing Cabinet
Gambar 3: Sekat
Gambar 2 : Sekat
Sub Masalah
TAB Sekat I
TAB Sekat II
TAB Sekat III
Sub-Sub Masalah
Pokok Masalah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BATAN
- 187 -
c) Folder (Sampul Arsip) adalah map tanpa daun penutup pada sisinya
yang dilengkapi Tab untuk menempatkan judul dan kode arsip (kode
klasifikasi)
Gambar 4: Folder
Gambar 5: Penataan Folder dalam susunan Sekat
KP 00 01 Formasi
2004/2005 KP 00 01 Formasi
KP 00 00 Pengadaan
KP KEPEGAWAIAN
KP KEPEGAWAIAN
KP 00 01 Formasi KP 00 Pengadaan
KP 00 02 Penerimaan
KP 01 01 Data Pegawai KP 01 02 Izin Pegawai
KP 02 01 Pengangkatan KP 02 02 Kenaikan Pangkat
KP 02 03 Masa Kerja
KP 01 TU Kepegawaian
KP 02 MUTASI
BATAN
- 188 -
d) Map Gantung (Hang Map) adalah sejenis map dilengkapi tembaga
pada bagian atas sebagai alat penggantung pada laci filing cabinet yang
berfungsi untuk meletakkan Tab.
2) Ordner adalah map yang terbuat dari karton tebal yang dapat menampung
banyak arsip dan didalamnya terdapat besi untuk mengkait arsip yang telah
dilubangi pinggirnya.
3) Boks atau Kotak Arsip, gunanya sebagai sarana penyimpanan arsip
dinamis inaktif dilengkapi dengan:
a) Label, gunanya untuk menulis Kode Klasifikasi, Nomor Boks, dan nama
Unit Kerja/Unit Pengolah.
b) Kertas Kising, gunanya untuk membungkus arsip yang merupakan
satu kesatuan berkas sehingga tidak tercecer.
c) Map Arsip, gunanya untuk menyimpan berkas yang telah dibungkus
dengan Kertas Kising (misal: berkas kepegawaian).
Gambar 6: Boks Arsip
BATAN
- 189 -
4) Lemari Arsip adalah lemari yang terbuat dari kayu atau metal, yang
berfungsi untuk menyimpan berbagai macam bentuk arsip seperti: rol film,
ordner, dan lain-lain.
5) Compact Rolling Shelving (Roll-O-Pact) adalah lemari penyimpanan
arsip yang disusun sejajar di atas rel dan dapat digerakkan dengan bantuan
roda, sehingga dapat dirapatkan satu sama lain dengan ringan dan mudah.
6) Rotary Filing System adalah sistem file bertingkat(vertikal) yang
dilengkapi dengan sistem kode angka, abjad dan warna, serta berpola
tingkatan bentuknya bundar dan dapat berputar, dengan memakai sistem
refracting door (pintu bergeser ke dalam) sehingga menghemat tempat.
7) Vertical Plan Filing System adalah lemari yang terbuat dari besi untuk
menyimpan gambar dengan sistem penyimpanan yang vertikal
(digantungkan).
8) Rak Arsip, gunanya untuk menempatkan Boks Arsip.
Rak arsip ada 2 macam, yaitu :
(1) Rak Arsip Statis
(2) Rak Arsip Bergerak (mobile stacks)
BATAN
- 191 -
Formulir : 1
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
LEMBAR DISTRIBUSI
PIMPINAN/KEPALA PUSAT/BIRO PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT
TL DL TL DL
KEPALA
SEKRETARIS UTAMA
DEPUTI BIDANG PDT
DEPUTI BIDANG PTEN
DEPUTI BIDANG PTDBR
DEPUTI BIDANG PHLPN
BIRO PERENCANAAN
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
BIRO UMUM
BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT
PERTINGGAL/ARDOK
KODE KLASIFIKASI :
INDEKS :
TL : Tanpa Lampiran DL : Dengan Lampiran
BATAN
- 192 -
Formulir : 2
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PENGENDALIAN NASKAH/SURAT DINAS MASUK UNIT KERJA/UNIT PENGOLAH : …….……………..
No. Urut
Tgl.
Pencatatan
Asal
Naskah/ Surat
No./Tgl. Naskah/ Surat
Perihal
Penyeleksian Naskah/ Surat
Pengarahan/Disposisi
Kelengkapan Naskah/ Surat
Pemantauan Tindak Lanjut Naskah/Surat
Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan :
Kolom 1 : Nomor urut pencatatan naskah/surat dinas masuk
Kolom 2 : Tanggal pencatatan naskah/surat dinas masuk Kolom 3 : Pengirim naskah/surat dinas masuk Kolom 4 : Nomor dan tanggal naskah/surat dinas masuk
Kolom 5 : Isi ringkas naskah/surat dinas masuk Kolom 6 : Sifat naskah/surat dinas masuk Kolom 7 : Alamat tujuan/pemroses naskah/surat dinas masuk
Kolom 8 : Catatan ada/tanpa lampiran Kolom 9 : Pemantauan proses tindak lanjut naskah/surat dinas masuk
Kolom 10 : Nomor agenda dan tandatangan/paraf penerima naskah/surat dinas masuk
BATAN
- 193 -
Formulir : 3
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
LEMBAR PENGANTAR SURAT SANGAT RAHASIA/RAHASIA/BIASA *)
Disampaikan
Tanggal :
Unit Pengolah : ........................................................
Pukul :
No.
Urut
Asal Surat/ Ditujukan
kepada*) Tanggal Nomor Perihal Keterangan
Diterima
Tanggal : Pukul :
Tandatangan Penerima
Catatan :
Nama Terang
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 194 -
Formulir : 4
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
LEMBAR DISPOSISI Rahasia : Penting :
Biasa :
Indeks : Kode :
Tanggal/Nomor : ............................................................................................
Asal Surat : .............................................................................................
Isi Ringkas : ............................................................................................ ............................................................................. Diterima Tanggal : ............................................................................................
Tanggal Penyelesaian :
INSTRUKSI/INFORMASI
DITERUSKAN KEPADA
_______________________________
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan
Kepada : ............................................................................................... Tanggal : ...............................................................................................
BATAN
- 195 -
Formulir : 5
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PENGENDALIAN NASKAH/SURAT DINAS KELUAR UNIT KERJA/UNIT PENGOLAH : …………………..
No.
Tgl.
Pencatatan
Asal
Naskah/ Surat
Tujuan
Naskah/Surat
No./Tgl.
Naskah/ Surat
Perihal
Penyeleksian
Naskah/ Surat
Kelengkapan
Naskah/ Surat
Tanggal
Pengiriman
Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan : Kolom 1 : Nomor urut pencatatan naskah/surat dinas keluar
Kolom 2 : Tanggal pencatatan naskah/surat dinas keluar Kolom 3 : Pengirim naskah/surat dinas keluar Kolom 4 : Alamat tujuan naskah/surat dinas keluar Kolom 5 : Nomor dan tanggal naskah/surat dinas keluar Kolom 6 : Isi ringkas naskah/surat dinas keluar Kolom 7 : Sifat naskah/surat dinas keluar Kolom 8 : Ada / tanpa lampiran(TL) / tertutup tanpa keterangan (TK) Kolom 9 : Tanggal pengiriman naskah/surat dinas keluar Kolom 10 : Jenis pengiriman dan tandatangan/paraf penerima naskah/surat
dinas keluar
BATAN
- 199 -
Proses Naskah/Surat Dinas Masuk Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Bandung dan PPTN Yogyakarta
BATAN
- 200 -
Formulir : 6
LEMBAR PENCATATAN KONSEP/NET *) NASKAH/SURAT DINAS/NOTA DINAS/
KEPUTUSAN/PERATURAN *) UNIT KERJA/UNIT PENGOLAH : ……………………………….
Pemeriksa
Terakhir (Paraf) Penandatangan (Tandatangan)
No. Urut
Tgl. Pencatatan
Asal Konsep/ Net
Naskah/
Surat
Tujuan Konsep/ Net
Naskah/
Surat
Nomor dan
Tanggal Naskah/
Surat
Perihal Unit Kerja
Tgl. Unit Kerja
Tgl.
Tgl. Pengiriman
Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
*) coret yang tidak perlu
Keterangan : Kolom 1 : Nomor urut pencatatan naskah/surat dinas keluar Kolom 2 : Tanggal pencatatan naskah/surat dinas keluar Kolom 3 : Pembuat konsep naskah/surat dinas keluar
Kolom 4 : Alamat tujuan naskah/surat dinas keluar Kolom 5 : Nomor dan tanggal naskah/surat dinas keluar Kolom 6 : Isi ringkas naskah/surat dinas keluar
Kolom 7 : Unit Kerja sebagai pemeriksa terakhir konsep/net naskah/surat dinas keluar yang turun
Kolom 8 : Tanggal turunnya konsep/net naskah/surat dinas keluar ke Unit Kerja sebagai
pemeriksa terakhir Kolom 9 : Unit Kerja sebagai penandatangan konsep/net naskah/surat dinas keluar yang
turun
Kolom 10 : Tanggal turunnya konsep/net naskah/surat dinas keluar ke Unit Kerja sebagai penandatangan
Kolom 11 : Tanggal pengiriman naskah/surat dinas keluar Kolom 12 : Tandatangan/paraf penerima naskah/surat dinas keluar
BATAN
- 201 -
Formulir : 7
Permohonan Pengiriman
Yth. Subbagian Tata Persuratan Biro SDM BATAN Jalan Kuningan Barat
Jakarta Selatan
Kami mohon bantuan pengiriman naskah/surat dinas terlampir :
No.
Urut
Nomor/Tanggal
Naskah/Surat Dinas
Alamat Tujuan
Naskah/Surat Dinas
Keterangan
melalui : Kantor Pos (Kilat Khusus/Tercatat/Paket Pos/Perangko Biasa/Pos Udara/Express
Mail Service (EMS)/Pos Ekspres), Jasa Kurir (Elteha/DHL/TIKI), atau Caraka/Kurir *)
Terima kasih.
Jakarta, …………………………
a.n. Kepala ……………………
*) coret yang tidak perlu
BATAN
- 205 -
Proses Naskah/Surat Dinas Keluar Unit Kerja/Unit Pengolah PPTN Bandung PPTN Yogyakarta
BATAN
- 206 -
Formulir : 8
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
LEMBAR TUNJUK SILANG
Indeks :
Kode :
Isi Ringkas :
Lihat Titel :
Indeks :
Kode :
BATAN
- 207 -
Formulir : 9
FORMULIR SURVEI ARSIP
Nama Instansi : Alamat :
Unit Kerja :
Lokasi Arsip :
Asal Arsip :
Kondisi Ruangan :
Kondisi Arsip :
Media :
Volume :
Tahun :
Sistem Penataan :
Jalan Masuk :
Pelaksana Survei :
Tanggal :
BATAN
- 208 -
Formulir : 10
DAFTAR IKHTISAR ARSIP
NAMA INSTANSI : ALAMAT :
No.
Asal Arsip
Tahun
Jumlah
Media
Penataan
Lokasi
Ket.
BATAN
- 209 -
Formulir : 11
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
KARTU DESKRIPSI
Nomor Definitif
Unit Pengolah
Pelaksana
Nomor Sementara
Bentuk Redaksi
Dari/Kepada
Isi Ringkas
Tingkat Perkembangan
Tanggal
Jumlah
Catatan :
BATAN
- 210 -
Formulir : 12
DAFTAR WAKTU PENYIMPANAN ARSIP
No.
Jenis/Series
Arsip
Kurun Waktu
Volume
Waktu Simpan
Nasib Akhir/ Keterangan
BATAN
- 211 -
Formulir : 13
DAFTAR PERTELAAN ARSIP
UNIT KERJA :
No.
Series/Jenis Arsip
Tahun
Jumlah
Keterangan
BATAN
- 212 -
Formulir 14
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
LEMBAR PEMINJAMAN ARSIP
Unit Pengolah ------------------- …………………….. *) No. : ………… Unit Kearsipan
No. Indeks Judul Kode Jumlah
Dokumen/ Berkas
Lokasi Penyimpan
an
Catatan
Tanggal Peminjaman : Tanggal Pengembalian : Nama Peminjam : Nama Petugas Arsip : Jabatan : Unit Pengolah : ............................................... ......................................... NIP : NIP : *) coret yang tidak perlu
BATAN
- 213 -
Formulir : 14a
LEMBAR LAYANAN JASA/BAHAN KEARSIPAN
Dengan ini kami mohon untuk : diberikan penjelasan mengenai materi informasi kearsipan melalui :
telepon/tatap muka/surat menyurat/
komputer *) meminjam arsip untuk dibaca di tempat
digandakan
No.
Kode
Nomor dan
Tingkat Kerahasiaan
Urut
Isi Ringkas
Klasifikasi Tanggal Surat (SR, R, B) (Kuantitas)
Atas bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih. Nama Petugas Arsiparis : Nama Pengguna Layanan Jasa : Jabatan : Jabatan : Tanggal Layanan : Unit Kerja : Waktu Layanan : Instansi : Instansi : Alamat : Alamat : Tanggal Layanan : Tandatangan : Waktu Layanan :
Tandatangan : *) coret yang tidak perlu beri tanda V untuk salah satu kegiatan Lembar I untuk petugas Arsiparis/yang melayani
BATAN
- 214 -
Formulir : 15
DAFTAR PERTELAAN ARSIP YANG DIPINDAHKAN
UNIT KERJA : PELAKSANA :
PENANGGUNGJAWAB :
No.
Series/Jenis
Arsip
Tahun
Jumlah
Penataan
Keterangan
BATAN
- 215 -
Formulir : 15a
BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF UNIT KERJA : ………………………………..
Pada hari ini …………… tanggal …… bulan ……………. tahun …., dilaksanakan pemindahan
arsip inaktif dari Unit Kerja ……………… ke Pusat Arsip, yang melibatkan :
Nama :
Jabatan :
NIP :
Unit Kerja :
Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Kerja …………… sebagai Pihak I,
Nama :
Jabatan :
NIP :
Unit Kerja :
Dalam hal ini bertindak atas nama Pusat Arsip, sebagai Pihak II.
Pihak I menyerahkan tanggungjawab dan wewenang pengelolaan arsip yang dimaksud
dalam daftar terlampir kepada Pihak II. Pihak II akan memberikan layanan arsip pada
Pihak I.
………………., ………………….
Pihak II Pihak I
………………………….. ……………………………
BATAN
- 216 -
Formulir : 16
DAFTAR PERTELAAN ARSIP
YANG DIMUSNAHKAN/DISERAHKAN
UNIT KERJA :
PELAKSANA :
PENANGGUNGJAWAB :
No. Series/Jenis dan Deskripsi
Arsip Tahun Jumlah Keterangan
BATAN
- 217 -
Formulir : 16a
BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP
Pada hari ini ……………… tanggal …… bulan ………….. tahun ……., yang bertandatangan di
bawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah
melaksanakan pemusnahan arsip …………………, sejumlah ………………….. tercantum dalam
Daftar Pertelaan Arsip yang Dimusnahkan/Diserahkan*) (terlampir) ……… lembar,
penghancuran secara total dengan cara …………………………………………
Saksi-Saksi : Kepala Arsip
………………………….. ……………………………
Satuan Pengawas Intern
…………………………..
Bagian Hukum
…………………………..
Bagian Pengawasan
BATAN
- 218 -
Formulir : 16b
BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS
Pada hari ini ………… tanggal …… bulan ……………tahun ……., kami yang bertandatangan di
bawah ini :
1. Nama :
Jabatan :
Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Kerja ………… (instansi yang menyerahkan)
selanjutnya disebut Pihak Pertama,
2. Nama :
Jabatan :
Dalam hal ini bertindak atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia untuk selanjutnya
disebut Pihak Kedua,
Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip-arsip seperti tercantum dalam Daftar
Pertelaan Arsip yang Dimusnahkan/Diserahkan*) (terlampir) untuk disimpan di Arsip Nasional
Republik Indonesia.
Yang menerima Yang menyerahkan Pihak Kedua, Pihak Pertama,
………………………….. ……………………………
Arsip Nasional RI Instansi yang menyerahkan
*) coret yang tidak perlu
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
-ttd-
HUDI HASTOWO
Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
Swastika Risa
BATAN
LAMPIRAN II PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 081/KA/IV/2009
TANGGAL : 7 April 2009
KODE KLASIFIKASI
A. KLASIFIKASI SUBSTANTIF
BN BAHAN BAKAR NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR
BN 00 BAHAN GALIAN NUKLIR
BN 00 01 Teknik Pemetaan Geologi Bahan Galian Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• survei geologi
• pemetaan radiometri
• analisis struktur dan mineralogi untuk penyusunan sintesis
geologi
• penentuan tipe mineralisasi
(survei udara, geokimia, geofisika, petrologi/mineralogi, pentarikhan
geologi (“dating”), pemboran eksplorasi, geologi kelautan)
BN 00 02 Teknik Prospeksi Geokimia Bahan Galian Nuklir
BN 00 03 Teknik Prospeksi Geofisika Bahan Galian Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• survei, analisis, dan evaluasi geokimia/geofisika untuk penentuan
anomali geokimia/geofisika
BATAN
- 2 -
BN 00 04 Teknik Evaluasi Cadangan Bahan Galian Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, antara
lain :
• estimasi cadangan berdasarkan data geologi inti/keratin bor
dan data diagrafi
(diagrafi nuklir, geostatistik, pemboran evaluasi, pemodelan
cebakan)
BN 00 05 Tekno Ekonomi Pertambangan Bahan Galian Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• studi kelayakan sosio ekonomi teknik pertambangan bahan nuklir
Pengembangan
(studi kelayakan lingkungan, studi kelayakan penambangan, studi
kelayakan pengolahan, konstruksi)
BN 00 06 Teknik Penambangan Bahan Galian Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• perancangan dan pelaksanaan penambangan untuk memperoleh
bahan galian nuklir serta reklamasi tambang
Penambangan
(pembersihan lahan, pengupasan,penjenjangan (“benching”),
pembuangan air, studi terowongan, sistem penyanggaan, sistem
ventilasi, sistem penerangan, pembongkaran dan pengangkutan,
sistem penyimpanan reklamasi)
BN 00 07 Teknik Pengolahan Bahan Galian Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• perancangan dan pengolahan bahan galian nuklir untuk
memperoleh bahan nuklir
BATAN
- 3 -
Pengolahan Bahan Galian Nuklir
(preparasi fisik, pelindihan, pemisahan padat cair,pemurnian
pengendapan U (“yellow cake”), Th, REE, pengeringan digesti,
pelarutan, kalsinasi, analisis kontrol, perancangan alat/sistem proses,
perekayasaan alat/sistem proses)
BN 00 08 Teknik Pengolahan Bahan Galian Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• perancangan dan pengolahan bahan galian nuklir untuk
memperoleh bahan nuklir
BN 01 BAHAN NUKLIR
BN 01 01 Teknologi Pengolahan Bahan Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• teknik pelindihan
• teknik pelarutan
• teknik dekantasi
• teknik pemanggangan
• teknik pengendapan hasil/produk
• analisis kontrol/kualitas
BN 01 02 Teknologi Pemungutan/Pemekatan Bijih
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• teknik pemekatan bijih uranium dan bijih monasit
• teknik pemisahan dengan cara ekstraksi
• teknik pemisahan dengan cara penukar ion
• analisis unsur makro
• analisis unsur kelumit
BATAN
- 4 -
BN 02 BAHAN BAKAR NUKLIR
BN 02 01 Proses Pemurnian Bahan Bakar Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• pelarutan dan pemurnian uranium dari “yellow cake” hingga
mendapatkan uranil nitrat murni
• proses daur ulang dingin gagalan bahan bakar berbagai bentuk
untuk mendapatkan kembali uranium berderajat nuklir
BN 02 02 Proses Pemurnian Bahan Struktur dan Dukung Reaktor
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• proses pemurnian zirconium
• proses pembuatan sponge zirconium
• proses pembuatan paduan zirconium
• pemurnian logam tanah jarang, pemisahan dan pemurnian
elemen logam tanah jarang beserta teknik analisis dan kendali
mutunya
BN 02 03 Proses Pemurnian Bahan Moderator Reaktor
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• pemurnian air berat
• pemurnian grafit berderajat nuklir dan pemungutan dan
pemurnian grafit dari limbah industri
BN 02 04 Teknik Pemurnian dan Konversi Bahan Bakar Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• pembuatan konsentrat dan konversi bahan bakar nuklir menjadi
bahan bakar berderajat nuklir
BATAN
- 5 -
Proses Konversi Bahan Bakar Nuklir
(segenap proses pengayaan uranium dengan bahan umpan bentuk
padat, cair, dan gas, proses pengayaan uranium menggunakan
metode tukar kimia, penyiapan uranium berbagai spesi (misalnya
U(IV), U(III), U(I)), proses penyiapan bahan bakar reaktor maju
(misalnya bahan bakar suhu tinggi), sejak penyiapan uranium asam
kurang hingga bentuk kernel, proses kalsinasi dari aneka bahan
induk untuk mendapatkan produk antara, seperti UO3, UO2, UF4, dan
logam U, proses pembuatan pelet UO2 mentah)
BN 02 05 Teknik Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• pembuatan dan perakitan elemen bakar nuklir
Proses Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir
(pembuatan pelet UO2 tersinter, pembuatan komponen dan perakitan
elemen bakar nuklir, proses pembuatan paduan uranium seperti
uranium silisida (UxSiy, misal U3Si2), U-Mo, U-Nb-Zr, dan paduan
lainnya, proses pembuatan bahan bakar serbuk dispersi, misalnya
UAlx-Al, U3O8-AL, U3Si2-AL, U-10Mo-Al, dan lain-lain, teknik pembuatan
inti elemen bakar, pelat elemen bakar, elemen bakar, perakitan
elemen bakar dan bundel bahan bakar dengan segenap aspek dan
peralatannya, beserta teknik dan peralatan uji merusak dan uji tak
merusak, proses penyiapan bahan bakar reaktor maju (misalnya
bahan bakar suhu tinggi), sejak bentuk kernel hingga bentuk bola
berlapis grafit dengan segenap aspek dan peralatannya beserta teknik
dan peralatan uji merusak dan tak merusak)
BN 02 06 Teknik Karakterisasi Bahan Bakar Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
BATAN
- 6 -
• karakterisasi bahan bakar dan bahan struktur nuklir pra-/pasca
iradiasi
Proses Iradiasi dan Pasca Iradiasi
(iradiasi elemen bakar nuklir reaktor riset atau daya, iradiasi foil
target, iradiasi bahan struktur dan dukung, interaksi bahan-bahan
struktur dan kelongsong, uji pra-iradiasi bahan struktur dan dukung,
elemen bahan reaktor riset atau daya (sifat fisis, kimia, mekanik,
mikrostruktur), uji tak merusak (NDT) pasca iradiasi bahan bakar
reaktor riset/daya, uji merusak (DT) pasca iradiasi bahan bakar
reaktor riset/daya)
BN 02 07 Proses Daur Ulang Bahan Bakar
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• proses daur ulang cara kering, misalnya fluorinasi, piro-kimia,
pirometalurgi, proses garam leleh, oksidasi-reduksi
• proses daur ulang DUPIC
∗ proses pelubangan bahan bakar bekas dengan laser
∗ proses oksidasi reduksi bandel bahan bakar bekas
∗ proses pencampuran bahan bakar bekas dengan bahan bakar
segar
∗ proses fabrikasi bahan bakar jenis CANDU dengan bahan
bakar berasal dari bahan bakar bekas besertra teknik uji
merusak dan tidak merusak
∗ teknik kendali jarak jauh dan operasi bilik panas
• teknik pemisahan radioisotop tertentu dari produk hasil fisi dalam
bahan bakar bekas
BN 02 08 Rekayasa dan Teknik Sintesis Bahan Bakar Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• pemodelan dan rekayasa bahan bakar nuklir
BATAN
- 7 -
Modeling Elemen Bakar Nuklir
(modeling pin bahan bakar, modeling bundle bahan bakar, modeling
perilaku iradiasi bahan bakar reaktor riset dan bahan bakar reaktor
daya, bahan bakar reaktor suhu tinggi diantaranya perilaku pelepasan
produk fisi, sifat termik dan termomekanik, modeling perilaku bahan
bakar bekas aneka jenis reaktor (PWR, BWR, IFR, dll.) menjadi bahan
bakar segar jenis CANDU, modeling untuk proses daur ulang)
BN 03 BAHAN REAKTOR, BAHAN NUKLIR DAN BAHAN BARU
BN 03 01 Pemodelan dan Simulasi
Naskah yang berkenaan dengan pemodelan dan simulasi serta
analisis bahan secara komputasi
BN 03 02 Rekayasa dan Modifikasi Bahan
Naskah yang berkenaan dengan perancangan komposisi, proses
sintesis, dan modifikasi bahan
BN 03 03 Teknik Karakterisasi Bahan
Naskah yang berkenaan dengan penyiapan dan operasi peralatan
serta analisa pengujian bahan secara fisika-kimia
BN 04 LIMBAH RADIOAKTIF
BN 04 01 Pengolahan Limbah Radioaktif
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• pengolahan limbah cair (misal : pengolahan limbah uranium dan
TRU, pemungutan unsur berharga dari limbah radioaktif,
pemisahan unsur berbahaya dari limbah radioaktif, teknik
evaporasi, teknik filtrasi, pertukaran ion, membran emulsi,
elektrodeionisasi)
BATAN
- 8 -
• pengolahan limbah padat (misal: teknik imobilisasi unsur
berbahaya, teknik pengungkungan limbah, teknik flokulasi,
insenerasi
• preparasi limbah cair
• preparasi limbah padat
BN 04 02 Teknik Penyimpanan Limbah Radioaktif
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta
kegiatan, antara lain :
• pengembangan teknik penyimpanan limbah radioaktif
Penyimpanan Limbah Radioaktif
(teknik penyimpanan limbah padat, teknik penyimpanan limbah cair,
teknik penyimpanan limbah aktivitas rendah, sedang, dan tinggi, studi
lokasi penyimpanan sementara limbah aktivitas rendah dan sedang,
penyimpanan sementara limbah aktivitas tinggi, penyimpanan lestari
limbah tanah dangkal, penyimpanan lestari limbah tanah dalam)
BN 04 03 Teknik Pengolahan Limbah Radioaktif
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan serta
kegiatan, antara lain :
• pengembangan dalam karakterisasi, pengolahan dan
pengangkutan limbah radioaktif
Pengangkutan Limbah Radioaktif
(pengangkutan limbah radioaktif melalui darat, pengangkutan limbah
radioaktif melalui laut, pengangkutan limbah radioaktif melalui udara)
BATAN
- 9 -
BN 04 04 Teknik Dekontaminasi
BN 04 05 Teknik Dekomisioning
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan,
antara lain :
• pengembangan teknik dekontaminasi/dekomisioning
Dekontaminasi dan Dekomisioning
(dekontaminasi, dismantling, refurbishment, dekomisioning)
BATAN
- 10 -
Penjelasan :
Air Berat (Heavy Water) : air yang mengandung lebih banyak atom (D2O)
hidrogen berat (deuterium) dari pada atom
hidrogen biasa, digunakan sebagai moderator
reaktor
Bahan Bakar Bekas/Terpakai : bahan bakar teriradiasi yang tidak dapat
{Fuel, Spent (used)} atau tidak akan digunakan lagi
Bahan Bakar Nuklir : bahan fisil dan fertil yang digunakan di
(Fuel, Nuclear) reaktor untuk pembangkitan daya
Bahan Fertil : bahan yang tidak bersifat fisil, tetapi
(Fertile Material) dapat diubah menjadi bahan fisil melalui reaksi
penangkapan neutron dalam reaktor nuklir, misal
uranium-238 dan thorium-232 dapat diubah menjadi
plutonium-239 dan uranium-233 yang bersifat fisil
Bahan Fisil : bahan yang mengalami fisi oleh neutron
(Fissile, Fissionable Material) lambat, misal uranium-235 & plutonium-239
CANDU (Canadian Deutrium : reaktor air-berat tekan yang dirancang oleh
Uranium Reactor) Canada
Daur-Ulang (Recycling) : penggunaulangan bahan fisil setelah rekoveri dengan
proses kimia bahan bakar bekas
Dekomisioning : upaya yang dilakukan pada akhir masa
(Decommisioning) operasi fasilitas dan instalasi nuklir dengan
memperhatikan keselamatan pekerja, masyarakat
dan lingkungan
Dekontaminasi : proses menghilangkan atau mengurangi kontaminasi
(Decontamination) zat radioaktif dalam bahan menggunakan cara fisika
dan atau kimia
BATAN
- 11 -
Dismantling : pembongkaran atau penglepasan struktur dari suatu
(Dismantling) sistem atau bagian-bagiannya pada proses
dekomisioning instalasi nuklir
Dispersi (Dispersion) : penyebaran zat radioaktif di udara atau air
Emulsi Nuklir : bahan yang sensitif terhadap ionisasi digunakan
(Nuclear Emulsion) untuk merekam secara permanen jejak partikel
bermuatan, misal emulsi fotografi
Evaporasi (Evaporation) : proses pemekatan larutan limbah dari kandungan
bahan atau komponen bahan yang mudah menguap
menggunakan panas. Istilah ini juga digunakan
sebagai perlakuan untuk memekatkan larutan limbah
cair
Filtrasi (Filtration) : pemisahan komponen padat dari komponen cair
atau gas dengan mengalirkannya melalui medium
atau bahan berpori, misal kertas saring, serabut
kaca atau kain
Gagalan/Pemrosesan : sisa bahan nuklir, sebagian atau seluruhnya
Bahan Bakar tidak layak pakai, yang dikumpulkan selama proses
(Scrap/Fuel Processing) untuk diolah-ulang
Geofisika (Geophysics) : bidang studi tentang gejala geologi bumi dengan
menggunakan metode fisika, antara lain, seismologi,
kemagnetan bumi, vulkanologi, radioaktivitas
lingkungan, kelautan, meteorologi, klimatologi
Geokimia (Geochemistry) : bidang studi tentang komposisi kimia bumi berikut
dengan proses kimia dan fisika yang menyebabkan
terjadinya distribusi bahan di bumi
Grafit (Graphite) : bentuk karbon yang sangat murni yang di nakan
sebagai moderator dalam reaktor
BATAN
- 12 -
Imobilisasi : proses pengolahan limbah menjadi bentuk padat
(Immobilization) dengan cara pemadatan, pembungkusan atau
pengapsulan untuk mencegah migrasi atau lepasnya
zat radioaktif sewaktu pengangkutan atau
penyimpanan
Insinerasi (Incineration) : proses reduksi volume limbah melalui pembakaran
menjadi abu atau oksida
Iradiasi (Irradiation) : pemaparan pada radiasi pengion
Kalsinasi (Calcination) : proses untuk mengeringkan larutan limbah dan
pemanasan residu menjadi oksida logam
Keik Kuning (Yellow Cake) : konsentrat uranium-oksida yang dihasilkan dari
pemekatan bijih uranium, biasanya mengandung 80
sampai 90% U3O8
Limbah Radioaktif/Nuklir : benda yang radioaktif dan atau yang terkontaminasi
(Waste, Radioactive/Nuclear zat radioaktif pada kadar yang melampaui batas
Waste) keselamatan yang ditetapkan dan tidak dapat
digunakan lagi
Nuklir (Nuclear) : bagian terkecil suatu unsur yang tidak dapat
dibagi lagi
Pelindian (Leaching) : proses untuk menghilangkan atau memisahkan
komponen yang dapat larut dar ibahan padat
karena kontak dengan air atau pelarut lain
Reaktor Nuklir : tempat reaksi fisi berantai dapat dimulai, dipertahan
(Nuclear Reactor) kan dan dikendalikan. Komponen terpentingnya ialah
teras berbahan bakar fisil , moderator, reflektor,
perisai, pendingin, dan pengendali
Reaktor Nuklir : perangkat yang dapat mempertahankan dan
(Reactor, Nuclear) mengendalikan reaksi fisi berantai atau reaksi fusi
BATAN
- 13 -
Reaktor Air-Berat Tekan : reaktor nuklir dengan moderator air-berat
(Reactor, Pressurized Heavy (D2O). Sebagai pendingin yang mengambil panas
Water/PHWR) dari reaksi fisi digunakan air (H2O) bertekanan
Reaktor Air Didih : reaktor yang pendingin teras reaktornya
(Reactor, Boiling Water/ BWR) dibiarkan mendidih. Air berfungsi sebagai pendingin
dan moderator. Uap air yang terbentuk dapat
langsung digunakan untuk menggerakkan turbin
Reaktor Air Tekan : reaktor daya yang menggunakan air sebagai
(Reactor, Pressurized Water/ medium pemindah panas dari teras ke alat
PWR) pemukar panas di bawah tekanan tinggi agar
sistem primer dapat mencapai temperatur dapat
mencapai temperatur tinggi tanpa terjadi pendidihan
Reaktor Daya : reaktor yang digunakan terutama untuk
(Reactor, Power) tujuan penghasil daya, misal reaktor daya listrik,
reaktor propulsi, dan reaktor proses panas
Reaktor Riset : reaktor yang dirancang khusus untuk meng-
(Research Reactor) hasilkan neutron untuk eksperimen, pelatihan, uji
bahan, dan produksi radioisotop
Reaktor Temperatur Tinggi : reaktor nuklir yang beroperasi pada
(Reactor, High Temperature/ temperatur yang tinggi (sekitar 700o-900o C).
HTR) Reaktor ini menggunakan pendingin gas, misal gas
helium
Uji Tak Merusak : uji untuk mendeteksi kerusakan internal dan
(Nondestructive Testing) tersembunyi menggunakan teknik yang tidak
merusak dengan sinar-X, radiasi isotop, atau
ultrasonik
BATAN
- 14 -
IB ILMU BAHAN
IB 00 BAHAN INDUSTRI
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• logam/paduan logam
• komposit
• polimer
• fuel cell
• bahan alam
IB 01 ZAT MAMPAT/BAHAN MAJU
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• bahan magnet
• konduktor
• dielektrik
• pemodelan bahan
• bahan superionik
IB 02 HAMBURAN NEUTRON
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai hamburan neutron antara lain :
• difraktometer neutron
• spektrometer
• preparasi sample dan radiografi neutron
• instrumentasi
• pengolahan data neutron
• sediaan cuplikan
BATAN
- 15 -
Penjelasan :
Hamburan (Scattering) : perubahan arah atau energi partikel atau foton
karena bertumbukan atau berinteraksi dengan
partikel lain, dengan suatu atom atau dengan suatu
sistem
Kelongsong (Cladding) : lapisan terluar elemen bakar nuklir.
Kelongsong mencegah terjadinya korosi elemen
bakar nuklir dengan demikian mencegah
penglepasan produk fisi ke dalam pendingin. Pada
umumnya bahan kelongsong terbuat dari
aluminium atau logam paduannya, baja nir-karat
dan paduan zirkon
Neutron (Neutron) : partikel elementer tak bermuatan dengan massa
sedikit lebih besar daripada massa proton
Polimer (Polymer) : senyawa kimia yang mempunyai rantai
molekul panjang yang tersusun dari
rangkaian molekul sederhana (monomer)
Radiografi (Radiography) : penggunaan radiasi pengion untuk menghasilkan
citra obyek pada emulsi fotografis
Spektrometer (Spectrometer) : instrumen untuk mengukur atau memisahkan radiasi
elektro magnetik berdasarkan energi
BATAN
- 16 -
IN INSTALASI DAN INSTRUMENTASI NUKLIR
IN 00 INSTALASI DAN INSTRUMENTASI NUKLIR
IN 00 01 Akselerator
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• pembuatan peralatan tegangan tinggi
• pembuatan sistem sumber ion
• pembuatan tabung akselerator
• pembuatan beam handling
• pembuatan remote control
• spektrometer massa (pembuatan magnit analyzer, pembuatan
sumber ion, pembuatan sistem deteksi ion)
• perawatan mesin berkas elektron (MBE)
• perawatan linier acselerator (LINAC)
IN 00 01 Instalasi Akselerator
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• disain, penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur
operasi dan perawatan sistem dan bagian akselerator
Akselerator
{pembuatan peralatan tegangan tinggi, pembuatan sistem sumber ion,
pembuatan tabung akselerator, pembuatan beam handling,
pembuatan remote control, spektrometer massa (pembuatan magnit
analyzer, pembuatan sumber ion, pembuatan sistem deteksi ion),
perawatan mesin berkas elektron (MBE), perawatan linier acselerator
(LINAC)}
BATAN
- 17 -
IN 00 02 Instalasi Reaktor
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan
perawatan sistem dan bagian reaktor
IN 00 03 Instalasi Bahan Bakar Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan
perawatan sistem dan bagian instalasi bahan bakar nuklir
IN 00 04 Instalasi Limbah Radioaktif
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan
perawatan sistem dan bagian instalasi limbah radioaktif
IN 00 05 Instalasi Iradiator
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan
perawatan sistem dan bagian Iradiator
IN 00 06 Instalasi Mesin Berkas Elektron
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan
perawatan sistem dan bagian mesin berkas elektron
BATAN
- 18 -
IN 00 07 Instalasi Analisis Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan
perawatan sistem dan bagian instalasi analisis nuklir
IN 00 08 Instalasi Hamburan Neutron
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan
perawatan sistem dan bagian instalasi hamburan neutron
IN 00 09 Laser
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• laser jenis gas
• laser jenis dye
• laser jenis zat padat
• instalasi peralatan holografi
• spektrometer korelator
IN 01 INSTRUMENTASI
IN 01 01 Teknik Deteksi dan Penginderaan
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, disain dan konstruksi, kriteria uji fungsi,
prosedur operasi dan perawatan sistem teknik deteksi dan
penginderaan
BATAN
- 19 -
IN 01 02 Teknik Akuisisi Pengolahan dan Pencitraan
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, disain dan konstruksi, kriteria uji fungsi,
prosedur operasi dan perawatan sistem teknik akuisisi,
pengolahan dan pencitraan
INSTRUMENTASI NUKLIR
{pemanfaatan peralatan NDT (ultrasonik, kobal 60, Cs-137, peralatan
sinar-X, dll.), multichannel analyzer, peralatan spektroskopi nuklir,
spektrometer compton, teknik perawatan dan perbaikan peralatan
elektronika nuklir (pengumpulan data, pengembangan pemeliharaan,
peningkatan ketrampilan operasi dan perawatan),pembuatan detektor
nuklir (pengada-an bahan dan peralatan), peralatan industri dan
kedokteran nuklir, alat ukur tinggi permukaan, alat ukur tebal, dan alat
ukur densitas dalam rangka pemanfaatan isotop, peralatan nuklir
sektor mekanika tanah dan fisika kesehatan (monitor kaki dan tangan,
alarm gamma, pembaca TLD, logging/ fluorisasi sinar-X), pembuatan
sistem vakum, pembuatan sistem elektronik, penyiapan sampel,
instalasi peralatan, instrumen mekanik nuklir}
IN 01 03 Teknik Pengendali, Kontrol Proses dan Aktuasi
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, disain dan konstruksi, kriteria uji fungsi,
prosedur operasi dan perawatan sistem teknik pengendali,
kontrol proses dan aktuasi
INSTRUMENTASI KONTROL
(sistem kontrol reaktor, sistem kontrol nukleonik, pembuatan sistem
pengendali akselerator/proses, pembuatan adaptif kontrol, pembuatan
sistem uji kontrol, pembuatan sistem modul-modul kontrol,
komputerisasi sistem kontrol, instrumentasi dan kendali reaktor,
instrumentasi dan kendali yang safety related)
BATAN
- 20 -
IN 02 ELEKTROMEKANIK
IN 02 01 Sistem Perkakas
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan
perawatan sistem perkakas
IN 02 02 Sistem Angkat dan Angkut
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan
perawatan sistem angkat dan angkut
IN 02 03 Sistem Pendingin dan Pemanas
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan
perawatan sistem pendingin, pemanas dan filtrasi
IN 02 04 Sistem Daya
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan
perawatan sistem daya
IN 02 05 Sistem Penggerak
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan
perawatan sistem penggerak
BATAN
- 21 -
ELEKTRO/ELEKTROMEKANIK
(pembuatan scaner, pengaturan kecepatan motor dan daya motor,
pembuatan koil motor, pembuatan switching supply motor, inverter
motor AC/DC, pembuatan travo switching
meja radiologi, pensuplai daya darurat (UPS)
IN 03 RANCANG BANGUN DAN KONSTRUKSI
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan rancang bangun dan
konstruksi instalasi nuklir termasuk reaktor riset antara lain :
• pembuatan rancang bangun
• konstruksi
• komisioning
• dekomisioning
• as built drawing
BATAN
- 22 -
Penjelasan :
Akselerator (Accelerator) : piranti untuk meningkatkan kecepatan dan energi
partikel elementer bermuatan, misal elektron atau
proton, dengan pengaruh gaya listrik dan atau
magnet. Akselerator dapat menyebabkan partikel
bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan
cahaya. Jenis akselerator misal betatron,
akselerator Cockcroft-Walton, siklotron,
akselerator linear, sinkrosiklotron, sinkrotron, dan
generator Van de Graaff
Akselerator Linear : tabung lurus tempat partikel bermuatan
(Linear Accelerator/LINAC) (elektron atau proton) mendapat peningkatan
energi akibat osilasi medan elektromagnetik
Berkas (Beam) : berkas partikel atau gelombang elektro magnetik
yang bergerak ke satu arah
Berkas Elektron : berkas searah elektron negatif yang sudah
(Electron Beam) dipercepat sampai energi tinggi secara listrik atau
elektromagnetik
Dekomisioning : upaya yang dilakukan pada akhir masa operasi
(Decommissioning) fasilitas dan instalasi nuklir dengan memperhatikan
keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan
Detektor (Detector) : alat yang peka terhadap radiasi, menghasikan sinyal
respons yang dapat diukur atau dianalisis
Dosimeter Termoluminesensi : dosimeter yang didasarkan pada gejala ter-
(Thermominescent Dose moluminesensi terdiri dari wadah yang
Meter/TLD) berisi bahan termoluminesensi
BATAN
- 23 -
Fisika Kesehatan : ilmu pengetahuan tentang pengenalan,
(Health Physics) evaluasi, dan pengawasan bahaya radiasi pengion
pada kesehatan
Fluoresensi (Fluorescence) : pancaran foton elektromagnetik yang berasal dari
penyerapan energi radiasi dan partikel
Komisioning : proses pada saat komponen dan sistem
(Commissioning) instalasi nuklir sudah dibangun, sistem tersebut
dioperasikan dan diuji untuk membuktikan
apakah kriteria kinerjanya memenuhi desain,
termasuk didalamnya pengujian nuklir dan non-
nuklir
Nukleonik (Nucleonics) : ilmu dan teknologi tentang energi nuklir dan
penggunaannya
Pensken/Skening Radioisotop : cara mendeteksi distribusi radioisotop yang
(Scanner/ Scanning, ada dalam tubuh dengan peralatan yang berada
Radioisotope) di luar tubuh
Sinar-X (X-Rays) : Radiasi (foton) elektromagnetik berdaya tembus
tinggi yang dihasilkan pada waktu elektron
berenergi tinggi menumbuk suatu target logam
Spektrometer : instrumen untuk mengukur atau memisahkan
(Spectrometer) radiasi elektromagnetik berdasarkan energi
BATAN
- 24 -
KN KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI
KN 00 KESELAMATAN INSTALASI
KN 00 01 Keselamatan Instalasi Nuklir
analisis, pengembangan dan manajemen keselamatan instalasi nuklir
KN 00 02 Keselamatan Instalasi Non-Nuklir
analisis, pengembangan dan manajemen keselamatan instalasi non-
nuklir dan pengelolaan limbah non-radioaktif
KN 01 KESELAMATAN NUKLIR
KN 01 01 Analisis Keselamatan Nuklir
analisis deterministik dan probabilistik kecelakaan nuklir
KN 01 02 Manajemen Kedaruratan Nuklir
perencanaan dan kesiagaan menghadapi kedaruratan nuklir
KN 02 KESELAMATAN RADIASI
KN 02 01 Proteksi Radiasi
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• teknologi proteksi radiasi
• pengangkutan zat radioaktif
• resiko radiasi
• dosimetri perorangan
• dosimetri interna
• kontaminasi radiasi
• dekontaminasi
• nilai batas dosis
BATAN
- 25 -
• proteksi radiasi eksterna
• proteksi radiasi interna
• filosofi proteksi radiasi
• standardisasi radionuklida
• pelaksanaan upaya keselamatan radiasi agar pekerja dan
masyarakat tidak mendapatkan paparan radiasi melebihi batas
aman
• film badge/TLD
KN 02 02 Kesehatan Radiasi
Naskah yang berkenaan dengan pemeriksaan kesehatan pekerja
radiasi dan pertolongan pertama pada kecelakaan radiasi
KN 02 03 Kedaruratan Radiasi
Naskah yang berkenaan dengan perencanaan dan penyiagaan
menghadapi kedaruratan radiasi
Penanggulangan Kecelakaan Radiasi dan Nuklir
(kecelakaan radiasi, kecelakaan instalasi nuklir, rencana
penanggulangan kecelakaan radiasi, rencana penanggulangan
kecelakan nuklir, proteksi fisik bahan nuklir penanggulangan medik
kecelakaan radiasi atau nuklir)
Penanggulangan Kecelakaan Bahan Berbahaya, Beracun, Non
Nuklir, dan Non Radiasi
(kecelakaan kimia, kecelakaan biologi, penanggulangan bahaya kimia,
penanggulangan bahaya biologi, penanggu-langan bahaya kebakaran,
penanggulangan kecelakaan perbengkelan, penanggulangan
kecelakaan listrik, penanggulangan kecelakaan bejana tekan)
BATAN
- 26 -
Penanggulangan Kecelakaan/Bahaya Penambangan Bijih
Uranium
(proteksi radiasi internal dan eksternal, proteksi radiasi terhadap gas
radon, penanggulangan terhadap debu penambangan,
penanggulangan terhadap bahaya runtuhan)
KESELAMATAN REAKTOR
(penelitian dan pengembangan keselamatan dengan metode
deterministik dan probabilistik, pengembangan sistem proteksi dan
simulasi reaktor, evaluasi dan pengembangan keselamatan reaktor
dan instalasi nuklir lainnya, standar keselamatan dalam desain dan
operasi, penerapan budaya keselamatan, pengumpulan data
kecelakaan nuklir dan non nuklir, analisis resiko dan mitigasi
kecelakaan reaktor, analisis keselamatan dari aspek ergonomika
seperti aspek interaksi manusia-mesin
Keandalan Komponen dan Sistem
Naskah yang berkenaan dengan pengujian keandalan komponen dan
sistem antara lain :
• analisis keandalan komponen dan sistem reaktor dari berbagai
aspek seperti aspek korosi, penuaan, dan kajian sisa umur
• pengujian keandalan komponen dengan menggunakan peralatan
uji rusak dan uji tak merusak
• uji komponen bahan logam antara lain neutron grafi, immersion
technique
• uji komponen reaktor
BATAN
- 27 -
KN 03 METROLOGI RADIASI
KN 03 01 Standardisasi Radioaktivitas
Naskah yang berkenaan dengan pengembangan dan standardisasi
sumber radiasi
KN 03 02 Dosimetri
Naskah yang berkenaan dengan pengembangan dan kalibrasi alat
ukur radiasi dan paparan radiasi
KN 04 KESELAMATAN LINGKUNGAN
KN 04 01 Kimia Lingkungan
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• residu pestisida
• residu logam berat
• senyawa organik beracun
KN 04 02 Keselamatan Radiasi Lingkungan
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• pengukuran radiasi dan radioaktivitas lingkungan
Radioaktivitas Lingkungan
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai pengukuran radioaktivitas lingkungan di : udara, air,
tanah, biota (tanaman dan hewan)}
BATAN
- 28 -
KN 04 03 Remediasi Lingkungan
Naskah yang berkenaan dengan upaya pemulihan lingkungan dari
paparan radiasi dan kontaminasi radioaktif
KN 04 04 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Naskah yang berkenaan dengan pelaksanaan analisis mengenai
dampak lingkungan
Pengkajian Lingkungan
{survei dan evaluasi lingkungan untuk penelitian dan pengoperasian
instalasi nuklir, analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan dampak
radiologi, analisis lepasan radioaktif ke lingkungan dari operasi
normal reaktor, analisis lepasan radioaktif ke lingkungan dari situasi
kecelakaan instalasi nuklir, analisis kontaminasi lingkungan pada
daerah yang luas, pemantauan keselamatan lingkungan, proses
pengelolaan limbah, pemantauan keselamatan personil}
KN 04 05 Tapak dan Lingkungan
Naskah yang berkenaan dengan analisis dan evaluasi kelayakan
tapak instalasi nuklir
KN 05 PENGAMANAN NUKLIR
KN 05 01 Perizinan
Naskah yang berkenaan dengan pemberian izin untuk zat radioaktif
dan sumber radiasi lainnya dalam rangka :
• pemakaian termasuk pengangkutan dan izin penyimpanan
• mengimpor/mengekspor kembali (reekspor)
• pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir (izin tapak, izin
konstruksi, izin operasi, laporan analisis keselamatan (LAK),
laporan analisis dampak lingkungan (AMDAL) termasuk desain,
konstruksi dan operasi instalasi nuklir, dan lain-lain
BATAN
- 29 -
• pemakaian bahan bakar nuklir (safeguards, NPT, teknologi
proteksi fisik)
KN 05 02 Akuntansi Bahan Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan akuntansi bahan bakar dan
pelaksanaan proteksi fisik bahan nuklir
KN 05 03 Teknologi Pengamanan Bahan Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
teknologi pengamanan bahan nuklir mengenai antara lain :
• pemantauan dan deteksi bahan nuklir
• proteksi fisik
KN 06 SEIFGARD
KN 06 01 Teknologi Proteksi Fisik
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• analisis keselamatan dan proteksi fisik bahan nuklir
KN 06 02 Teknologi Seifgard
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• upaya dan pengembangan seifgard
KN 07 INSPEKSI KESELAMATAN
KN 07 01 Inspeksi Keselamatan Nuklir dan Radiasi
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• pemeriksaan teknis terhadap sistem keselamatan nuklir dan
radiasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan persyaratan,
prosedur dan instruksi kerja yang telah ditentukan
BATAN
- 30 -
KN 07 02 Inspeksi Keselamatan Lingkungan
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain:
• pemeriksaan teknis terhadap sistem efluent dan emisi zat
radioaktif serta analisis kesesuaiannya dengan standar dan
kriteria keselamatan lingkungan
Inspeksi
Naskah yang berkenaan dengan pemeriksaan atas penerapan standar,
pelaksanaan program jaminan mutu dan peraturan keselamatan
radiasi meliputi perencanaan inspeksi, pemberitahuan inspeksi,
laporan hasil inspeksi dan teguran untuk pemakaian:
zat radioaktif/pesawat sinar-X yang dilakukan oleh inspektur BAPETEN,
sumber radiasi lain yang dilakukan oleh inspektur
IAEA/BAPETEN/pihak lain pada fasilitas reaktor nuklir yang
bersangkutan, standar keselamatan nuklir dan lingkungan, standar
bahan nuklir, standar peralatan nuklir, standar laboratorium
uji/kalibrasi, serta program jaminan mutu yang dilakukan oleh Tim
PSJMN-BATAN
KN 08 STANDARDISASI
KN 08 01 Penyusunan Standar
Naskah yang berkenaan dengan perumusan standar, penyusunan
program jaminan mutu, mengenai antara lain:
• standar keselamatan nuklir dan lingkungan
• standar bahan nuklir
• standar peralatan nuklir
• standar laboratorium uji/kalibrasi
• program jaminan mutu
BATAN
- 31 -
KN 08 02 Akreditasi
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
akreditasi mengenai antara lain:
• laboratorium uji/kalibrasi/analisis
• lembaga sertifikasi sistem mutu
• lembaga sertifikasi personal
• lembaga sertifikasi sistem lingkungan
• lembaga sertifikasi pelatihan
• lembaga sertifikasi inspeksi teknik
KN 08 03 Sertifikasi
Naskah yang berkenaan dengan pengujian terhadap para pekerja
radiasi meliputi:
• pemberitahuan jadwal ujian, hasil ujian
• ujian operator reaktor dan supervisor reaktor
• ujian Radiografi Teknik Level 1, Radiografi Teknik Level 2,
Radiografi Teknik Level 3
• ujian petugas proteksi radiasi
• ujian petugas dosimetri
• ujian operator iradiator/akselerator
• ujian petugas perawatan dan perbaikan
KN 08 04 Jaminan Mutu
KN 08 05 Audit, Pemantauan, Inspeksi dan kegiatan lain yang terkait
dengan pengawasan standardisasi
KN 08 06 Pembinaan, Konsultasi dan kegiatan lain yang terkait dengan
layanan penerapan standardisasi
BATAN
- 32 -
Penjelasan :
Analisis Keselamatan : analisis potensi bahaya dari pelaksanaan
(Analysis, Safety) kegiatan yang direncanakan
Bejana Tekan : bejana berdinding masif dan kuat yang
(Pressure Vessel) digunakan untuk mewadahi teras reaktor daya,
moderator, reflektor, perisai termal, dan dan batang
kendali
Bijih (Ore) : mineral atau batuan yang mengandung
unsur atau senyawa dalam jumlah dan kadar yang
ekonomis untuk diolah
Dosimetri (Dosimetry) : teknik atau cara untuk mengukur dosis radiasi
Dosis (Dose) : dalam proteksi radiasi pengertian dosis adalah
jumlah radiasi yang terdapat dalam medan radiasi
atau jumlah energi radiasi yang diserap atau diterima
oleh materi
Inspeksi (Inspection) : tindakan pengawasan kualitas dengan cara
pengujian, observasi atau pengukuran untuk
menentukan kecocokan bahan, bagian, komponen,
sistem, susunan, maupun proses dan prosedur,
dengan persyaratan kualitas yang telah ditetapkan
Jaminan Kualitas : seluruh tindakan yang terencana dan
(Quality Assurance) sistematik yang diperlukan untuk memberikan
jaminan bahwa komponen, alat, sistem atau jasa
memenuhi persyaratan kualitas
Keandalan (Reliability) : probabilitas alat, sistem atau fasilitas bekerja sesuai
dengan fungsinya secara memuaskan dalam jangka
waktu dan kondisi operasi yang ditentukan
BATAN
- 33 -
Kecelakaan Radiasi : kecelakaan yang terjadi karena tersebarnya
(Radiation Accidents) materi radioaktif atau terpaparnya seseorang
terhadap radiasi
Keselamatan/Keselamatan : pencapaian kondisi operasi yang ditetapkan,
Nuklir (Safety/Nuclear Safety) pencegahan kecelakaan atau pembatasan
konsekuensi kecelakaan, sehingga memberikan
perlindungan pekerja, masyara-kat dan lingkungan
terhadap bahaya radiasi
Keselamatan Radiasi : kondisiyang diatur agar efekradiasi pada makhluk
(Radiation Safety) hidup tidak melampaui batas yang telah ditentukan
Kontaminasi (Contamination) : keberadaan suatu zat radioaktif pada tempat atau
daerah yang tidak seharusnya dan dapat
menimbulkan bahaya paparan radiasi
Korosi (Corrosion) : proses kimia dan/atau elektrokimia yang
merusak permukaan bahan
Neutron (Neutron) : partikel elementer tak bermuatan dengan massa
sedikit lebih besar dari pada massa proton
Proteksi Fisik : upaya melindungi bahan dan fasilitas
(Physical Protection) nuklir dari masuknya pihak yang tak berkepentingan
atau terhadap pengambilan bahan fisil atau sabotase
Proteksi Radiasi : semua tindakan untuk mengurangi pengaruh
(Radiation Protection) merusak radiasi terhadap manusia akibat pemanfaat-
an teknologi nuklir, juga disebut proteksi radiologik
Radioaktivitas (Radioactivity) : peluruhan spontan isotop tak stabil menjadi jadi
isotop lain disertai pemancaran radiasi
Radiologi (Radiology) : ilmu pengetahuan yang mempelajari semua bentuk
radiasi pengion dalam diagnosis atau terapi
BATAN
- 34 -
Radionuklida/Nuklida : istilah umum untuk semua atom unsur,
(Radionuclide/Nuclide) yang dibedakan menurut nomor atom, nomor massa,
dan tingkat energi
Seifgard Domestik : upaya suatu bangsa untuk mencegah atau
(Safeguard, Domestic) mendeteksi penyalahgunaan bahan nuklir dan
untuk melindungi fasilitas nuklir terhadap sabotase
Seifgard IAEA : sistem verifikasi bahan nuklir dalam perja-
(Safeguard, IAEA) janjian pelarangan penyebaran senjata nuklir untuk
mendukung pelaksanaan kebijaksanaan pemanfaatan
nuklir untuk maksud damai yang telah
disepakati secara internasional
Seifgard Internasional : upaya internasional untuk melindungi dan
(Safeguard, International) mencegah penyalahgunaan bahan nuklir dan
untuk melindungi fasilitas nuklir terhadap sabotase
BATAN
- 35 -
RN REAKTOR DAN ENERGI
RN 00 REAKTOR NUKLIR
RN 00 01 Operasi dan Perawatan Reaktor Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
serta kegiatan mengenai antara lain :
• pelaksanaan operasi dan perawatan reaktor nuklir
Operasi Reaktor
(manajemen teras reaktor, pembentukan teras dan kekritisan reaktor,
kalibrasi batang kendali dan daya reaktor, aspek keselamatan operasi,
utilisasi dan eksperimen reaktor)
Perawatan Reaktor
(sistem proteksi reaktor, sistem instrumentasi dan kendali, sistem
proses, sistem bantu, sistem ventilasi, sistem listrik, mekanik, sistem
proteksi radiasi, fasilitas iradiasi, modifikasi sistem reaktor)
RN 00 02 Pemanfaatan Reaktor Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
serta kegiatan mengenai antara lain :
• analisa dan pengembangan teknologi dan fasilitas iradiasi
Teknologi Iradiasi
(desain, fabrikasi, instalasi, dan uji fasilitas iradiasi, analisis aktivasi
neutron, iradiasi bahan untuk produksi radioisotop dan bahan non fisil
lainnya)
RN 00 03 Fisika Teras Reaktor Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
serta kegiatan mengenai antara lain :
BATAN
- 36 -
• analisis dan pengembangan neutronik, thermohidraulik, dan
dosimetri teras reaktor
RN 00 04 Sistem Instrumentasi dan Kendali Reaktor Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
serta kegiatan mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi, prosedur operasi dan
perawatan sistem instrumentasi dan kendali reaktor nuklir
RN 00 05 Sistem Proses Reaktor Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
serta kegiatan mengenai antara lain :
• penyusunan spesifikasi, kriteria uji fungsi sistem dan bagian
proses reaktor nuklir
Fisika dan Teknologi Reaktor
(neutronik, termohidraulik dan bidang fisika reaktor lainnya perisai
radiasi, pemodelan, pengukuran flux/spektrum neutron dan panas
gamma, elemen teras, komponen dan sistem reaktor termasuk sistem
proses)
RN 01 PEMANFAATAN ENERGI NUKLIR
RN 01 01 Persiapan Pembangunan Reaktor Daya
Naskah yang berkenaan dengan persiapan pembangunan reaktor
daya meliputi antara lain :
• studi kelayakan
• studi tapak
• data geoteknik
• pengumpulan/pengolahan data seismik
• pengumpulan/pengolahan data meteo
• analisis dampak lingkungan (AMDAL)
BATAN
- 37 -
• pengumpulan data/sampel tanah, tumbuhan, hewan, penduduk
sekitar calon tapak/lokasi
• studi partisipasi nasional, alih teknologi
• pengembangan rekayasa
• pengembangan persyaratan teknis
• oceanografi
• geografi
RN 01 02 Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Daya
Naskah yang berkenaan dengan pembangunan sampai dengan
pengoperasiannya antara lain meliputi :
• pembebasan tanah
• pelelangan, negosiasi, persetujuan kontrak
• konstruksi/komponen/reaktor
• komisioning
• dekomisioning
• izin konstruksi
RN 01 03 Sistem Konversi Energi Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
serta kegiatan mengenai antara lain :
• penelitian dan pengembangan sistem konversi energi nuklir
RN 01 04 Tekno-Ekonomi Energi Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
serta kegiatan mengenai antara lain :
• analisis dan pengembangan tekno-ekonomi pemanfaatan energi
nuklir
• statistik energi
Sistem Energi
(konservasi energi, perencanaan energi, pembangkitan energi
ekonomi dan pendanaan energi, energi dan lingkungan
BATAN
- 38 -
RN 01 04 Teknologi Energi
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dalam bidang teknologi
energi baru antara lain :
• reaktor cepat dan suhu tinggi
• reaktor fusi dan MHD (mikro hidro)
• reaktor daya untuk produksi uap, desalinasi
• baterai nuklir
• generator listrik
BATAN
- 39 -
Penjelasan :
Aktivasi (Activation) : pembentukan radionuklida buatan melalui reaksi inti
Dekomisioning : upaya yang dilakukan pada akhir masa operasi
(Decommissioning) : fasilitas dan instalasi nuklir dengan memperhatikan
keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan
Energi Nuklir : energi yang dibebaskan oleh reaksi inti, fisi
(Nuclear Energy) atau fusi, atau oleh peluruhan radioaktif
Fisil (Fissile, Fissionable) : sifat nuklida yang dapat mengalami proses
pembelahan inti melalui interaksi dengan neutron
Fluks/Neutron (Flux/Neutron) : ukuran intensitas radiasi neutron, yaitu jumlah
neutron yang melalui luasan satu sentimeter persegi
per detik. Dinyatakan sebagai nv
n = jumlah neutron per sentimere kubik
v = kecepatannya dalam sentimter per detik
Iradiasi (Irradiation) : pemaparan pada radiasi pengion
Komisioning (Commissioning) : proses pada saat komponen dan sistem instalasi
nuklir sudah dibangun, sistem tersebut dioperasikan
dan diuji untuk membutktikan apakah kriteria
kinerjanya memenuhi desain, termasuk didalamnya
pengujian nuklir dan non nuklir
Perisai Radiasi : perisai terbuat dari materi penyerap radiasi
(Radiation Shielding) untuk menurunkan paparan radiasi
Reaktor Cepat (Reactor, Fast) : reaktor yang proses fisinya lebih dominan
disebabkan oleh neutron cepat, juga disebut
reaktor neutron cepat
BATAN
- 40 -
Reaktor Daya (Reactor, Power) : reaktor yang digunakan terutama untuk tujuan
penghasil daya, misal reaktor daya listrik, reaktor
propulsi, dan reaktor proses panas
Reaktor Nuklir(Nuclear Reactor): tempat reaksi fisi berantai dapat dimulai,
dipertahankan dan dikendalikan. Komponen
terpentingnya ialah teras berbahan bakar fisil,
moderator, reflektor, perisai, pendingin, dan
pengendali
Reaktor Nuklir(Reactor, Nuclear): perangkat yang dapat mempertahankan dan
mengendalikan reaksi fisi berantai atau reaksi fusi
Reaktor Nuklir : alat atau instalasi yang dijalankan dengan
(Nuclear Reactor) bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi
inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk
pembangkitan daya, atau penelitian, dan atau
produksi radioisotop
Spektrum (Spectrum) : gambaran visual, rekaman foto atau alur
distribusi jenis intensitas radiasi sebagai fungsi
panjang gelombang, energi, frekuensi, momentum,
massa, atau kuantitas lain yang terkait
BATAN
- 41 -
RR ISOTOP DAN RADIASI
RR 00 PROSES RADIOISOTOP
RR 00 01 Teknik Target Radioisotop
Naskah yang berkenaan dengan perancangan, penyiapan, dan
pembuatan bahan target
RR 00 02 Teknik Radioisotop Terbuka
Naskah yang berkenaan dengan pemisahan dan pemurnian,
pembuatan radioisotop terbuka dari bahan target
RR 00 03 Teknik Radioisotop Tertutup
Naskah yang berkenaan dengan pemisahan dan pemurnian,
pembuatan radioisotop tertutup dari bahan target
RR 00 04 Teknik Analisis Nuklir
Naskah yang berkenaan dengan kuantifikasi dan karakterisasi bahan
dan zat radioaktif
RR 01 PROSES SENYAWA BERTANDA
RR 01 01 Teknik Senyawa Bertanda dan Radiofarmaka
Naskah yang berkenaan dengan perancangan, penyiapan, dan
pembuatan senyawa bertanda dan radiofarmaka
RR 01 02 Radiofarmakologi
Naskah yang berkenaan dengan pengujian kinetika dan dinamika
preklinis dan klinis sediaan radiofarmaka
BATAN
- 42 -
RR 01 03 Teknik Radioimmunoassay
Naskah yang berkenaan dengan perancangan, penyiapan, dan
pembuatan KIT IRA/KIT IRMA
RADIOISOTOP DAN RADIOFARMAKA
(teknologi pengembangan produksi radioisotop dan radiofarmasi,
penetapan jaminan kualitas, teknik penatahan, jalur biodistribusi
fisiologi, biokimia senyawa bertanda, sintesis dan penyediaan KIT RIA,
pengembangan sumber radioaktif tertutup, pengembangan senyawa
penandaan khusus, pemisahan radioisotop belahan uranium,
pemisahan radiokimia, sistem pengumpulan limbah radioaktif instalasi
radioisotop/pretreatment
RR 02 PERTANIAN
RR 02 01 Bioteknologi Pertanian
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• pembuatan produk pertanian dengan memanfaatkan teknik
biologi molekuler
Biologi Pertanian
sitologi/histologi tanaman dan serangga, fisiologi tanaman dan
serangga, kultur jaringan tanaman unsur kimia tanaman/ tanaman
obat, fiksasi nitrogen, biosafety, keselamatan hasil rekayasa genetika
RR 02 02 Teknik Mutasi Radiasi
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• pembuatan bibit unggul dengan teknik mutasi radiasi
Pemuliaan Tanaman
{efek mutagen fisis dan kimia terhadap genetika tanaman, genetika
tanaman, mutagenik tanaman, teknologi genetik tanaman, rekayasa
BATAN
- 43 -
genetika, pemuliaan mutasi untuk menghasilkan varietas unggul
(seleksi, pengujian dan pengajuan kepada Menteri Pertanian),
bioteknologi tanaman, kultur jaringan tanaman}
RR 02 03 Teknik Nuklir Nutrisi Tanaman dan Kesuburan Tanah
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• studi karakterisasi kesuburan tanah dan nutrisi tanaman
Tanah dan Nutrisi Tanaman
(penggunaan isotop stabil dan radioisotop dalam studi pemupukan,
pola tanam, paket teknik pemupukan)
RR 02 04 Pengendalian Hama Tanaman
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• rearing serangga
• teknik serangga mandul
• penggunaan isotop stabil dan radioisotop dalam studi dinamika
populasi, perincian biotipe, penginderaan penyebaran hama
• teknik pengendalian hama lain (feromon seks)
• insektisida/pestisida
RR 02 05 Teknik Nuklir Pengendalian Hama
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• studi teknik produksi serangga mandul dengan radiasi
RR 03 PETERNAKAN
RR 03 01 Teknik Nuklir Kesehatan Ternak
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
BATAN
- 44 -
• studi produksi vaksin ternak dengan teknik nuklir
Pencegahan Penyakit Hewan
(naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai teknologi radioisotop untuk penyakit hewan antara lain :
penyakit koksidiosis, haemonchiasis, dan fascioliasis)
RR 03 02 Teknik Nuklir Nutrisi Ternak
• studi komposisi nutrisi/pakan ternak dengan teknik perunut
radioaktif
Nutrisi Ternak
{naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai penggunaan isotop stabil dan radioisotop antara lain
untuk mempelajari : susunan ransum ternak, kebutuhan mineral
ternak, reproduksi ternak, radioimmunoassay (RIA), hormon
progesterone}
RR 03 03 Bioteknologi Peternakan
• pembuatan produk peternakan dengan memanfaatkan teknik
biologi molekuler
RR 04 KESEHATAN
RR 04 01 Fisika Medik
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• kalibrasi keluaran sumber radiasi terapi
• interkomparasi keluaran sumber radiasi terapi
• pemindaian dan pencitraan medik
• sistem perencanaan penyinaran (TPS)
• ultrasound
• peralatan sinar-X diagnostik
BATAN
- 45 -
RR 04 02 Teknik Nuklir Kedokteran In Vivo
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• diagnosis dengan teknik perunut radioaktif dan terapi dengan
sumber radiasi
RR 04 03 Teknik Nuklir Kedokteran In Vitro
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• diagnosis in vitro dengan perunut radioaktif
Kedokteran Nuklir
{naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai penggunaan isotop dan radiasi antara lain dalam:
radiodiagnostik (radioimmunoassay radioimaging, rontgen),
radioterapi/radiofarmasi}
RR 04 04 Biologi Radiasi/Radiobiologi
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai pengaruh radiasi pada jaringan secara in vivo dan in vitro
antara lain untuk :
• hubungan efek radiasi dengan dosis
• efek gabungan radiasi dengan agen lain
• pengaruh radiasi pada DNA
• studi efek radiasi pada jaringan tubuh manusia
RR 04 05 Mikrobiologi
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
antara lain mengenai identifikasi dan isolasi bakteri patogen
RR 04 06 Bioteknologi Kesehatan
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
BATAN
- 46 -
• pembuatan produk kesehatan dengan memanfaatkan teknik
biologi molekuler
RR 05 INDUSTRI
RR 05 01 Teknik Polimer Radiasi
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penelitian dan pemanfaatan iradiasi untuk pembuatan dan
degradasi polimer
Polimerisasi Radiasi
(naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai penggunaan radiasi antara lain untuk memperbaiki mutu :
karet alam, kabel, bahan berserat, emulsi, pelapisan, proses dan
efek kimia yang terjadi, polimer ramah lingkungan, komposit, aspek
ekonomi polimerisasi)
RR 05 02 Teknik Sterilisasi dan Pengawetan Iradiasi
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• penelitian dan pemanfaatan iradiasi untuk sterilisasi dan
pengawetan
Pengawetan
(naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai penggunaan radiasi antara lain untuk pengawetan: buah
dan sayuran, bebijian, makanan hewan, makanan olahan steril,
aspek biologi dalam pengawetan, aspek ekonomi pengawetan)
RR 05 03 Teknik Sterilisasi dan Pengawetan Iradiasi
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
BATAN
- 47 -
penelitian dan pemanfaatan iradiasi untuk sterilisasi dan
pengawetan
Sterilisasi
{naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai penggunaan radiasi antara lain untuk : sterilisasi jamu,
bahan baku/obat, bahan dan alat kedokteran, sterilisasi jaringan
biologi, kosmetika, amnion chorion (tulang), aspek kimia dalam
sterilisasi, aspek ekonomi sterilisasi}
RR 05 04 Teknik Uji Tak Merusak
Naskah yang berkenaan dengan pengkajian dan pemanfaatan
teknik nuklir untuk uji tak merusak
RR 05 05 Teknik Perunut Industri
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pemanfaatan
perunut radioaktif dalam proses industri
RR 05 06 Tracer Industri
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• mal fungsi
• optimasi proses
• gauging
RR 06 SUMBER DAYA ALAM
RR 06 01 Teknik Nuklir Hidrologi
penelitian dan pemanfaatan teknik perunut radioaktif dalam hidrologi
Hidrologi
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai penggunaan isotop alam maupun buatan antara lain
untuk:
BATAN
- 48 -
• pelestarian sumber air tanah
• erosi tanah
• kebocoran dam
• pergerakan endapan (sungai/pelabuhan)
• panas bumi
• sedimentologi
RR 06 02 Teknik Nuklir Panas Bumi
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pemanfaatan teknik
isotop alam untuk karakterisasi panas bumi
RR 06 03 Teknik Nuklir Kelautan
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pemanfaatan teknik
nuklir dalam studi kelautan
RR 06 04 Teknik Penanggalan Radioaktif
Naskah yang berkenaan dengan penggunaan isotop untuk penentuan
umur fosil dan batuan
RR 07 LINGKUNGAN
RR 07 01 Radioekologi
Naskah yang berkenaan dengan studi sebaran dan akumulasi
radioisotop dalam ekosistem
RR 07 02 Teknik Nuklir Penanganan Polusi
Naskah yang berkenaan dengan pemanfaatan teknik nuklir untuk
deteksi dan identifikasi polutan
RR 07 03 Teknik Nuklir Pengamatan Iklim
Naskah yang berkenaan dengan pemanfaatan teknik nuklir untuk
deteksi perubahan iklim
BATAN
- 49 -
RR 08 PENGADAAN DAN DISTRIBUSI ZAT RADIOAKTIF
Naskah yang berkenaan dengan pengadaan zat radioaktif baik yang
diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri (impor) termasuk
pendistribusiannya, meliputi :
• permintaan zat radioaktif
• pengiriman zat radioaktif
BATAN
- 50 -
Penjelasan :
Bakteri (Bacteria) : organisme mikroskopik uniselular tidak mengandung
klorofil, umumnya berukuran 0,5–3 µm. Dapat
menyebabkan penyakit pada tanaman, hewan,
manusia, pembusukan, oksidasi biologi atau
fermentasi dalam bahan pangan
Biologi Radiasi : ilmu pengetahuan dan studi tentang prinsip,
(Radiation Biology) mekanisme, dan efek radiasi pada makhluk hidup
Fiksasi/Radionuklida : 1) cara melekatkan radionuklida secara
(Fixation/Radionuclides) fisik (memoleskan dengan pengecatan atau
memoleskan zat radioaktif) dan merat pada
permukaan benda padat untuk mencegah zat
radioaktif terdispersi
2) pencegahan tersebarnya zat radioaktif ke udara
dari bahan yang terkontaminasi dengan
melapisinya
Fisika Kesehatan : ilmu pengetahuan tentang pengenalan, evaluasi, dan
(Health Physics) pengawasan bahaya radiasi pengion pada kesehatan
In Vitro (In Vitro) : perlakuan di luar tubuh, misal dalam tabung reaksi,
sebagai lawan in vivo
In Vivo (In Vivo) : perlakuan dalam tubuh makhluk hidup, lawan in vitro
Isotop (Isotope) : beberapa nuklida yang mempunyai jumlah proton
yang sama, tetapi jumlah neutron yang berbeda,
misal oksigen mempunyai tiga isotop alam dengan
massa 16,17, 18 : �� � O,
178 O, dan
�� � O.
Isotop Stabil (Isotope, Stable) : isotop yang tidak mengalami peluruhan radioaktif
BATAN
- 51 -
Kalibrasi (Calibration) : proses untuk membandingkan model dengan hasil
pengamatan dan pengukuran lapangan
Pengukuran (Gauging) : pengukuran tebal, densitas, atau kuantitas
bahan berdasarkan jumlah radiasi yang diserap
Perunut (Tracer) : nuklida yang diberikan pada sistem yang ditujukan
untuk mengikuti perilaku salah satu atau beberapa
komponen sistem itu
Polimerisasi Radiasi : proses pembentukan polimer dari monomer,
(Radiation Polymerization) menggunakan energi radiasi sebagai inisiatornya
Praperlakuan : semua kegiatan yang dilakukan sebelum
(Pretreatment) pengolahan limbah meliputi pengumpulan,
pemilahan, perlakuan kimia, dan dekontaminasi
Radiasi (Radiation) : emisi dan propagasi energi melalui materi atau ruang
dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau
partikel
Radiobiologi (Radiobiology) : ilmu biologi yang mempelajari metabolisme
makhluk hidup menggunakan radioisotop
Radiofarmaka : radionuklida atau senyawa bertanda radioaktif yang
(Radiopharmaceutical) digunakan untuk tujuan diagnosis berdasarkan
deteksi radiasi atau terapi berdasarkan efek fisik
radiasi
Radioimunoesai : penetapan kadar ligan yang ada di dalam darah
(Radioimmunoassay/RIA) atau cairan tubuh secara in vitro menggunakan
radioligan berdasarkan ikatan reseptorligan, dengan
antibodi sebagai reseptor
Radioisotop (Radioisotope) : isotop tak stabil yang meluruh secara spontan
dengan memancarkan radiasi
BATAN
- 52 -
Radiokimia (Radiochemistry) : ilmu kimia yang mempelajari sifat kimia dan
reaksi zat radioaktif
Radioterapi (Radiotheraphy) : terapi radiasi
Roentgen (Roentgen) : satuan dosis paparan radiasi gamma atau sinar-X
BATAN
- 53 -
TP TEKNOFISIKOKIMIA DAN PROSES
TP 00 TEKNOFISIKOKIMIA
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• proses kimia
• fisika inti/atom/plasma
TP 01 TEKNOLOGI PROSES
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan
mengenai antara lain :
• proses suhu tinggi
• daur bahan bakar reaktor maju
BATAN
- 54 -
Penjelasan :
Atom (Atom) : satuan materi terdiri dari satu inti dikelilingi
elektron yang jumlahnya sama dengan jumlah
proton di dalam inti
Plasma (Plasma) : campuran gas netral yang terdiri dari ion positif dan
negatif. Kadang-kadang disebut fase keempat selain
padat, cair, dan gas. Plasma temperatur tinggi
dipakai dalam percobaan fusi terkendali
BATAN
- 55 -
B. KLASIFIKASI FASILITATIF
DL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DL 00 PROGRAM/PERENCANAAN
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Program jangka pendek, menengah, dan panjang
• Penyusunan kebutuhan/jenis diklat
• Penyusunan kurikulum dan silabus
• Penyusunan metode (materi) pengajaran
• Penyusunan mutu diklat
DL 01 PENJENJANGAN
DL 01 01 Penjenjangan Jabatan Struktural
Naskah yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan dalam
rangka peningkatan jenjang jabatan struktural pegawai, antara lain:
• Lemhanas
• Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I
• Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II
• Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III
• Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV
• Diklat Pra Jabatan Golongan I, II, dan III
DL 01 02 Penjenjangan Jabatan Fungsional
Naskah yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan dalam
rangka peningkatan jenjang jabatan fungsional pegawai, antara lain:
• Diklat Penjenjangan Pranata Nuklir
• Diklat Penjenjangan Peneliti
BATAN
- 56 -
DL 02 PENDIDIKAN
DL 02 01 Perguruan Tinggi
Naskah yang berkenaan dengan usaha meningkatkan ilmu
pengetahuan bagi pegawai BATAN dalam program Diploma, S-1, S-
2, dan S-3 pada suatu perguruan tinggi yaitu dari perencanaan
sampai dengan evaluasi
DL 02 02 Tugas Belajar
Naskah yang berkenaan dengan tugas belajar bagi pegawai BATAN
baik dengan beasiswa atau tanpa beasiswa untuk memperoleh
pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang ilmu tertentu yaitu dari
perencanaan sampai dengan evaluasi
DL 02 03 Ikatan Dinas
Naskah yang berkenaan dengan pemberian ikatan dinas kepada para
mahasiswa suatu perguruan tinggi untuk disiplin ilmu tertentu mulai
dari perencanaan sampai dengan evaluasi
DL 03 PELATIHAN
DL 03 01 Pelatihan Teknis dan Non Teknis
Naskah yang berkenaan dengan peningkatan pengetahuan/
ketrampilan pegawai dalam bidang teknis dan non teknis, antara
lain:
• Diklat Proteksi Radiasi
• Diklat Manajemen
• Diklat Kearsipan
• Diklat Radiografi
BATAN
- 57 -
DL 03 02 Pelaksanaan
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Pembentukan panitia
• Seleksi peserta
• Surat izin menjadi Pengajar/Pembimbing/Asisten/ Moderator
• Pembuatan sertifikat
• Laporan pelatihan
DL 03 03 Evaluasi
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Evaluasi Pengajar/Pembimbing/Asisten
• Evaluasi pelaksaanaan pelatihan teknis dan non teknis
HK H U K U M
HK 00 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Naskah yang berkenaan dengan proses pembuatan suatu naskah
peraturan/perundang-undangan produk BATAN mulai dari
perencanaan, pembahasan sampai dengan pengesahan, peninjauan
kembali
HK 00 01 Produk-Produk Lembaga Tinggi Negara
HK 00 02 Undang-Undang
Termasuk Rancangan Undang-Undang
HK 00 03 Peraturan Pemerintah
Termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
HK 00 04 Peraturan Presiden
Keputusan Presiden
BATAN
- 58 -
HK 00 05 Peraturan/Keputusan/Instruksi/Edaran Menteri/Kepala LPND
Termasuk Keputusan Bersama (SKB) dan Surat Edaran Bersama
(SEB)Menteri/Kepala LPND
HK 00 06 Peraturan Pemerintah Daerah
Termasuk Peraturan Daerah Tingkat I, II, Surat Keputusan/
Instruksi/Edaran Gubernur/Bupati/Walikotamadya
HK 0007 Peraturan/Keputusan/Edaran Deputi Kepala dan Kepala Unit
Kerja BATAN
HK 00 08 Peraturan/Keputusan/Edaran Pejabat Eselon I/II di luar
BATAN
HK 01 PERDATA
HK 01 01 Perdata Masalah Orang
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Tempat tinggal atau domisili
• Harta kekayaan
• Kebelum-dewasaan & perwalian
• Akta catatan sipil
• Perkawinan
HK 01 02 Perdata Masalah Kebendaan
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Bezit & hak-hak yang timbul karenanya
• Hak milik
• Hak numpang-karang
• Hak usaha
• Surat wasiat
• Gadai
• Hipotik
BATAN
- 59 -
HK 01 03 Perdata Masalah Perikatan
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Kontrak
• Hapusnya perikatan
• Jual beli
• Tukar menukar
• Sewa menyewa
• Pemberian kuasa
• Hibah
HK 01 04 Perdata Masalah Pembuktian & Daluwarsa
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Pembuktian pada umumnya
• Daluwarsa
• Pengakuan
HK 02 PIDANA
HK 02 01 Pidana Masalah Kejahatan
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Kejahatan terhadap keamanan negara
• Pemalsuan surat
• Pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan kertas bank
• Penghinaan
• Penganiayaan
• Pencurian
• Penggelapan
• Penipuan/pemerasan dan pengancaman
HK 02 02 Pidana Masalah Pelanggaran
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
BATAN
- 60 -
• Pelanggaran terhadap keselamatan umum bagi orang, barang,
dan kesehatan
• Pelanggaran ketertiban umum
• Pelanggaran kesusilaan
• Pelanggaran asal usul dan perkawinan
• Pelanggaran jabatan
HK 03 BANTUAN HUKUM
HK 03 01 Peradilan Tata Usaha Negara,
antara lain:
• Somasi
• Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara
• Keputusan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara
• Mahkamah Agung
HK 03 02 Pengadilan Agama
HK 03 03 Kasus Hukum Pidana
Menyangkut bantuan hukum kepada pejabat/pegawai BATAN dalam
kasus pidana yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban dalam
pelaksanaan program termasuk proses penelaahan hukum yang
terkait
HK 03 04 Kasus Hukum Perdata
Menyangkut bantuan hukum kepada pejabat/pegawai BATAN dalam
kasus perdata yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban
dalam pelaksanaan program termasuk proses penelaahan hukum
yang terkait
BATAN
- 61 -
HK 03 05 Penelaahan Hukum
Bantuan teknis dari segi hukum dalam pembuatan surat keputusan,
kontrak perjanjian yang berkaitan dengan masalah ketenaganukliran
serta pembuatan peraturan perundang-undangan
HK 04 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
HK 04 01 Hak Cipta
HK 04 02 Paten
HK 04 03 Desain Industri
HK 04 04 Merk
HK 04 05 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HK 04 06 Rahasia Dagang
HK 04 07 Perlindungan Varietas Tanaman
HM HUBUNGAN MASYARAKAT
HM 00 PAMERAN
Naskah yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam rangka
memberikan penerangan kepada masyarakat tentang kegiatan
BATAN termasuk pameran berjalan
HM 01 PEMBERITAAN
Naskah yang berkenaan dengan pemberitaan masalah tenaga nuklir
baik dari luar maupun dalam negeri, antara lain:
• Bahan berita siaran pers/radio/televisi
• Guntingan berita (clipping)
• Jumpa pers dan pemberitaan lain
HM 02 HUBUNGAN ANTARLEMBAGA
Naskah yang berkenaan dengan segala kegiatan bidang kehumasan
dengan pihak luar maupun dalam negeri, antara lain:
• BAKOHUMAS
BATAN
- 62 -
• Dengar pendapat (hearing) dengan DPR-RI
• Konsultasi
• Stake holder
• Audiensi
HM 03 KUNJUNGAN
Naskah yang berkenaan dengan permintaan dari lembaga/ instansi
lain kepada BATAN untuk berkunjung, antara lain dalam rangka:
• Penelitian untuk penyelesaian studi
• Praktek Kerja Nyata (PKN) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN)
• Kunjungan kerja DPR-RI
• Karyawisata
• Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/PKL
IF INFORMATIKA
IF 00 DOKUMENTASI
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan pengumpulan dan
pelayanan dokumentasi termasuk penyajian, antara lain:
• Tulisan
• Film/Foto
• Rekaman suara
• Penyimpanan data (misal: compact disc/CD, floppy disc, flash
drive disc/USB, hard disc/HD)
• Transparansi
IF 01 KEPUSTAKAAN
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan kepustakaan, antara lain:
• Pengumpulan bahan-bahan pustaka
• Pengadaan bahan pustaka
• Penyebaran/pendistribusian bahan pustaka
• Pemanfaatan/peminjaman
BATAN
- 63 -
• Pengolahan termasuk automasi
• Perawatan
IF 02 PENERBITAN
Naskah yang berkenaan dengan penerbitan majalah, buletin, buku
petunjuk dan sebagainya mulai dari pengumpulan bahan sampai
dengan penyebaran, antara lain:
• Redaksi
• Penanggungjawab/penulis
• Naskah asli
• Master
• Distribusi/pelanggan/pendanaan
IF 03 KOMPUTER
IF 03 01 Pelayanan Jasa Komputer
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Komputer termasuk menyiapkan instalasi peralatan komputer
• Perangkat keras/lunak sistem komputer termasuk
pemanfaatannya
• Komputasi ilmiah termasuk pengembangannya
• Studi metoda numerik, statistika, dan penerapannya
• Bank data teknis
• Intelegensi buatan
• Studi mengenai expert system
• Home page
• Pemodelan dan simulasi
• Jaringan syaraf
• Logika samar
• Realitas semu
BATAN
- 64 -
IF 03 02 Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Naskah yang berkenaan dengan sistem informasi dan sistem
dukungan analisis pengambilan keputusan yang dilakukan secara
manual atau berdasarkan komputer, antara lain:
• Pengumpulan data/fakta
• Pengolahan data/fakta
• Penyajian informasi
• Pembinaan penerapan SIM
KP KEPEGAWAIAN
KP 00 PENGADAAN PEGAWAI
KP 00 01 Formasi
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Perencanaan pengadaan pegawai
• Formasi termasuk nota usul formasi
KP 00 02 Penerimaan
Naskah yang berkenaan dengan penerimaan pegawai, antara lain:
• Pengumuman
• Lamaran
• Panggilan
• Penyaringan calon pegawai termasuk tes, wawancara
• Penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai
negeri sipil (PNS)
• Honorer/kontrak
KP 01 TATA USAHA KEPEGAWAIAN
KP 01 01 Data Pegawai
Naskah yang berkenaan dengan data pegawai, antara lain:
BATAN
- 65 -
• Bezetting pegawai
• Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
• Kartu pegawai (KARPEG)
• Nomor Induk Pegawai (NIP)
• Kartu istri (KARIS), kartu suami (KARSU)
• Data Keluarga
• Pajak kekayaan (LP2P)
• Badge
• Spesimen tanda tangan
• Daftar riwayat hidup (DRH)
KP 01 02 Izin Pegawai
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Izin tidak masuk kerja/dispensasi
• Izin kerja di luar BATAN
• Izin perkawinan/perceraian
• Izin melaksanakan tugas tertentu (misal: lembur)
KP 01 03 Keanggotaan Pegawai dalam Organisasi Sosial & Politik
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Partai politik (parpol)
• Organisasi profesi
• Organisasi massa
• LSM/NGO
KP 02 MUTASI
KP 02 01 Pengangkatan
Naskah yang berkenaan dengan pengangkatan pegawai, antara lain:
• Pengangkatan calon pegawai, pegawai termasuk surat
persetujuan BKN
BATAN
- 66 -
• Pengangkatan/pemberhentian dari jabatan struktural/fungsional/
Bendahara
• Surat pernyataan pelantikan
• Surat pengaktifan kembali
• Penunjukkan pejabat Pelaksana harian (Plh.) dan Pelaksana
tugas (Plt.)
KP 02 02 Kenaikan Pangkat/Golongan
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Kenaikan pangkat/golongan
• Kenaikan jabatan struktural dan fungsional
• Ujian dinas dan penyesuaian ijazah
KP 02 03 Masa Kerja
Naskah yang berkenaan dengan perhitungan dan
peninjauan/penyesuaian masa kerja
KP 02 04 Alih Tugas
Naskah yang berkenaan dengan alih tugas di lingkungan dan di luar
BATAN dalam rangka pemantapan/peningkatan pekerjaan termasuk
lolos butuh dan pegawai diperbantukan/dipekerjakan
KP 03 PENILAIAN DAN HUKUMAN
KP 03 01 Penilaian
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)
• Penegakan disiplin pegawai
• Absensi
BATAN
- 67 -
KP 03 02 Hukuman
Naskah yang berkenaan dengan hukuman pegawai karena
melanggar Peraturan Pemerintah dalam bidang disiplin pegawai,
antara lain:
• Surat panggilan pemeriksaan
• Surat perintah pemeriksaan
• Berita acara pemeriksaan
• Teguran lisan/tertulis
• Pernyataan tidak puas secara tertulis
• Penundaan kenaikan pangkat/gaji berkala
• Penurunan pangkat/gaji setingkat lebih rendah
• Pemberhentian dengan hormat
• Pemberhentian tidak dengan hormat
KP 04 KESEJAHTERAAN
KP 04 01 Penghasilan
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Kenaikan gaji berkala
• Inpasing adanya perubahan peraturan gaji
• Surat keterangan penghasilan pegawai
• Surat keputusan pemberhentian pembayaran (SKPP)
KP 04 02 Tunjangan Keluarga
Naskah yang berkenaan dengan tunjangan keluarga dan
penyesuaian tunjangan keluarga
KP 04 03 Tunjangan Kebutuhan Pokok
Naskah yang berkenaan dengan pemberian kebutuhan pokok (misal:
beras, gula, terigu)
BATAN
- 68 -
KP 04 04 Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional,
dan Tunjangan Bahaya Nuklir (TBN)
Naskah yang berkenaan dengan tunjangan jabatan strukt-ural,
fungsional, dan tunjangan bahaya nuklir mulai dari surat usulan
sampai dengan penetapan surat keputusan selesai termasuk
pembuatan SPMT, SPMMT, dan SPMMJ
KP 04 05 Asuransi dan Kesehatan
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Asuransi kesehatan (ASKES)
• Tabungan asuransi pensiun (TASPEN)
• Pemeriksaan kesehatan pejabat/pegawai
• Donor darah
KP 04 06 Cuti
Naskah yang berkenaan dengan cuti pegawai, antara lain:
• Cuti tahunan
• Cuti besar
• Cuti alasan penting
• Cuti di luar tanggungan Negara
• Cuti sakit
KP 04 07 Penghargaan
Naskah yang berkenaan dengan pemberian penghargaan/ piagam
(Bintang, Satyalancana dan sejenisnya) mulai dari surat usulan
sampai dengan penetapan dan penyerahan
KP 04 08 Perumahan
Naskah yang berkenaan dengan perumahan pegawai, antara lain:
• Bapetarum dan Taperum
BATAN
- 69 -
KP 04 09 Bantuan Sosial
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Pemberian bantuan/tunjangan kepada pegawai dan keluarga
yang mengalami musibah termasuk kepada pihak lain
• Penyelenggaraan khitanan masal atau kegiatan sosial lain
KP 04 10 Angkutan Pegawai
Naskah yang berkenaan dengan angkutan pegawai termasuk
peminjaman kendaraan dinas untuk rekreasi dan kegiatan sosial
KP 04 11 Konsumsi
Naskah yang berkenaan dengan pengadaan makan siang pegawai
termasuk makanan tambahan (extra voeding/ kudapan) mulai dari
pendanaan sampai dengan pelaksanaannya
KP 05 KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
KP 05 01 Keahlian
KP 05 02 Ketrampilan
KP 06 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
KP 06 01 Pensiun
Naskah yang berkenaan dengan pensiun pegawai mulai dari
permohonan pensiun, masa persiapan pensiun sampai dengan proses
surat keputusan pensiun selesai termasuk antara lain:
• Pensiun janda/duda
• Pensiun anak
• Perjalanan menjelang pensiun/pensiun pindah domisili
BATAN
- 70 -
KP 06 02 Pemberhentian
Naskah yang berkenaan dengan pemberhentian pegawai,
termasuk berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri mulai
dari permohonan sampai dengan proses surat keputusan selesai
KP 06 03 Meninggal Dunia
KP 07 PEMBINAAN MENTAL
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Pembinaan mental pegawai termasuk kerokhanian
• Konsultasi psikologi dan terapi
KP 08 KORPRI/DHARMA WANITA/ KOPERASI
KP 08 01 Korpri
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan Korpri termasuk
penunjukkan/pemberhentian pengurus Korpri dan kegiatan olahraga
KP 08 02 Dharma Wanita
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan Dharma Wanita
KP 08 03 Koperasi
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan perkoperasian
KS KERJA SAMA
KS 00 KERJA SAMA DALAM NEGERI
KS 00 01 Instansi Pemerintah
Naskah yang berkenaan dengan kerja sama antar lembaga
pemerintah (misal: Memorandum of Understanding/MOU) antara
lain:
BATAN
- 71 -
• Departemen
• Lembaga Pemerintah Non Departemen
• Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
• Perguruan Tinggi
KS 00 02 Instansi Swasta
Naskah yang berkenaan dengan kerja sama antara BATAN dengan
instansi swasta (misal: Memorandum of Understanding/MOU)
KS 00 03 Pertemuan Ilmiah
Naskah yang berkenaan dengan masalah kegiatan pertemuan ilmiah
baik yang diselenggarakan oleh BATAN maupun instansi lain di
dalam negeri antara lain:
• Seminar/lokakarya/konperensi/kongres/simposium
• Orasi ilmiah
• Presentasi ilmiah
• Workshop
KS 01 KERJA SAMA LUAR NEGERI
KS 01 01 Pendidikan dan Pelatihan
Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan bantuan luar
negeri dalam bidang pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia antara lain:
• Pendidikan program S-1, S-2, dan S-3
• Training
KS 01 02 Teknik
Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan kerja sama
teknik dan bantuan luar negeri untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia BATAN
BATAN
- 72 -
KS 01 03 Bantuan Tenaga Ahli (Expert)
Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan bantuan tenaga
ahli (expert) luar negeri (IAEA, UNDP atau institusi luar negeri lain)
KS 01 04 Politik
Naskah yang berkenaan dengan bidang politik, antara lain:
• Sidang tahunan IAEA
• Laporan sidang IAEA
• Dukungan keanggotaan IAEA
• CTBT, organisasi CTBTO
• Pelarangan uji coba senjata nuklir
• Sistem dan data pemantauan global (International Monitoring
System)
• UNSCEAR
KS 01 05 Pertemuan Ilmiah
Naskah yang berkenaan dengan masalah kegiatan pertemuan ilmiah
yang diselenggarakan oleh instansi luar negeri antara lain:
• Seminar
• Simposium
• Kongres/Konperensi
• Workshop
KU KEUANGAN
KU 00 ANGGARAN
Naskah yang berkenaan dengan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan pengumpulan data
serta penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga
(RKA-KL) sampai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) termasuk antara lain pengusulan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan (APBN-P), revisi RKA-KL atau revisi DIPA
BATAN
- 73 -
KU 00 01 Kontribusi
Naskah yang antara lain berkenaan dengan iuran keanggotaan pada
Badan/Organisasi Internasional
KU 01 SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Naskah yang berkenaan dengan pengajuan dan pengeluaran dana,
antara lain:
• Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)
• Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-
TUP)
• Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-
GUP)
• Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
KU 02 LAPORAN KEUANGAN
Naskah yang berkenaan dengan laporan realisasi anggaran, neraca,
catatan atas laporan keuangan dan pernyataan tanggung jawab
KU 03 PERBANKAN
Naskah yang berkenaan dengan transaksi perbankan
KU 04 PENDAPATAN/PENERIMAAN NEGARA
KU 04 01 Penerimaan Pajak
Naskah yang berkenaan dengan penerimaan negara, antara lain:
• Pajak pertambahan nilai (PPN)
• Pajak penghasilan (PPh)
• Surat Setoran Pajak (SSP)
KU 04 02 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Naskah yang berkenaan dengan pendapatan negara dari hasil
penerimaan negara bukan pajak, antara lain:
BATAN
- 74 -
• Pembayaran sewa rumah dinas
• Hasil penjualan barang-barang inventaris yang dihapus
• Hasil penjualan jasa & hasil produksi
• Denda keterlambatan penyerahan barang/pekerjaan
• Hasil penjualan dokumen lelang
• Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP)
KU 04 03 Bantuan Dana
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Dana kontingensi
• Dana bantuan
• Dana darurat
KU 05 VERIFIKASI
Naskah yang berkenaan dengan penelitian dokumen
pertanggungjawaban keuangan negara termasuk nota teguran dan
nota keberatan
KU 06 GANTI RUGI
Naskah yang berkenaan dengan masalah tuntutan perbendaharaan
dan tuntutan ganti rugi
OT ORGANISASI DAN TATAKERJA
OT 00 ORGANISASI
OT 00 01 Struktur Organisasi
Naskah yang berkenaan dengan perumusan penyusunan,
pembahasan, dan penetapan struktur organisasi termasuk tugas
pokok dan fungsi, pembinaan, dan penilaian/evaluasi mengenai
organisasi
BATAN
- 75 -
OT 00 02 Penelaahan Jabatan
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Analisis jabatan (ANJAB)
• Uraian jabatan/tugas
• Persyaratan jabatan
• Analisis bahan/beban kerja
• Sikap kerja
• Sistem karier dan prestasi
OT 01 TATAKERJA
OT 01 01 Perencanaan
Naskah yang berkenaan dengan penyusunan rencana/program kerja
dalam rangka penentuan kebijaksanaan, antara lain:
• Rapat kerja (raker)
• Pidato pimpinan negara (Presiden RI, Wakil Presiden, Menteri)
• Pidato pimpinan BATAN
• Usulan penelitian (uspen)
• Usulan kegiatan (uskeg)
• Sarlita, Propenas, Renstra, Jakstra
• Program Insentif
OT 01 02 Prosedur
Naskah yang berkenaan dengan penyusunan pedoman jaminan
mutu dan prosedur BATAN, antara lain:
• Prosedur jaminan mutu
• Sistem & mekanisme kerja
• Prosedur kerja, prosedur tetap
• Petunjuk pelaksanaan (juklak)/juknis/flow chart
• Perubahan jam kerja
BATAN
- 76 -
OT 01 03 Pembakuan Sarana Kerja
Naskah yang berkenaan dengan pembakuan sarana kerja, antara
lain:
• Komputerisasi
• Logo, kop surat, stempel/cap dinas BATAN
• Formulir-formulir
• Seragam kerja
OT 01 04 Laporan
Naskah yang berkenaan dengan penyusunan dan penyampaian
laporan, antara lain:
• Laporan Bulanan
• Laporan Triwulan
• Laporan Semester
• Laporan Tahunan
• Laporan Eksekutif
• Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PL PERLENGKAPAN
PL 00 PENGADAAN BARANG
PL 00 01 Pengadaan Barang Bergerak
Naskah yang berkenaan dengan proses pengadaan alat kantor, alat
pengangkutan, alat inspeksi dan laboratorium, yaitu mulai dari
perencanaan pengadaan barang/jasa sampai dengan serah terima
barang/jasa
PL 00 02 Pengadaan Barang Tidak Bergerak
Naskah yang berkenaan dengan proses pengadaan tanah, gedung
dan lain-lain, meliputi:
• Perencanaan
BATAN
- 77 -
• Proses pengadaan/pembangunan/renovasi/perawatan
(pelelangan, berita acara, izin bangunan)
• Proses pembebasan tanah sampai dengan pengurusan sertifikat
PL 00 03 Pengadaan Barang Pakai Habis
Naskah yang berkenaan dengan proses pengadaan alat tulis kantor,
suku cadang, komponen elektrikal, mekanikal, dan lain-lain, meliputi:
• Perencanaan pengadaan barang dan stock opname
• Proses pengadaan (misal: penilaian, pelelangan, kontrak, surat
perintah kerja (SPK), berita acara (BA)
PL 00 04 Pengadaan Barang Luar Negeri
• Naskah yang berkenaan dengan proses pengadaan barang luar
negeri mulai dari permintaan penawaran sampai dengan serah
terima barang
• proforma invoice, quotation, invoice, bill of lading, airway bill,
inklaring
PL 01 RE-EKSPOR
Naskah yang berkenaan dengan proses mengekspor kembali
barang/alat dari luar negeri
PL 02 INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN
PL 02 01 Inventarisasi Barang Milik Negara
Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan inventarisasi
barang milik negara (misal: penentuan/ perubahan status rumah
dinas)
PL 02 02 Penghapusan Barang Milik Negara
Naskah yang berkenaan dengan proses pelaksanaan penghapusan
barang milik negara
BATAN
- 78 -
PL 03 KERUMAHTANGGAAN
PL 03 01 Penggunaan Fasilitas
Naskah yang berkenaan dengan penggunaan fasilitas kantor BATAN
dan penyewaan peralatan/sarana kantor di luar BATAN, antara lain:
• Gedung/gedung pertemuan
• Tanah
• Listrik
• Air
• Peralatan kantor (misal: meja, kursi)
• Kendaraan
• Tenda
• Mesin fotokopi
• Rumah dinas/mess/rumah tamu (termasuk permohonan dan
surat izin menghuni)
PL 03 02 Pelayanan Dinas
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Telekomunikasi (izin frekuensi) radio, internet
• Gangguan dan tagihan langganan (telepon, listrik, air)
PL 03 03 Kebersihan
Naskah yang berkenaan dengan masalah kebersihan
PL 04 PEMELIHARAAN
PL 04 01 Pemeliharaan Barang Bergerak
Naskah yang berkenaan dengan proses perawatan dan perbaikan
peralatan kantor dan laboratorium mulai dari penilaian sampai
dengan berita acara penyerahan
BATAN
- 79 -
PL 04 02 Pemeliharaan Barang Tidak Bergerak
Naskah yang berkenaan dengan proses perawatan dan perbaikan
gedung, pagar, instalasi, saluran air dan lain-lain mulai dari penilaian
sampai dengan berita acara serah terima
TU KETATAUSAHAAN
TU 00 TATA USAHA
TU 00 01 Penggandaan
Naskah yang berkenaan dengan proses penggandaan termasuk
antara lain: percetakan, penjilidan, pengetikan, fotokopi
TU 00 02 Kearsipan
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Penataan berkas
• Peminjaman berkas
• Pemindahan arsip inaktif
• Penyusutan/Pemusnahan arsip
• Penyerahan arsip ke Arsip Nasional RI
TU 00 03 Tata Persuratan
Naskah yang antara lain berkenaan dengan:
• Cara pembuatan surat
• Wewenang penandatangan surat
• Pengelolaan surat
BATAN
- 80 -
TU 01 PERJALANAN DINAS
TU 01 01 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Naskah yang berkenaan dengan proses pengurusan perjalanan dinas
dalam negeri bagi pegawai BATAN dan instansi terkait (misal:
SPPD, tiket, surat tugas)
TU 01 02 Perjalanan Dinas Luar Negeri
Naskah yang berkenaan dengan proses pengurusan perjalanan dinas
luar negeri bagi pegawai BATAN, instansi terkait, dan penugasan
tenaga ahli (expert) dari luar negeri, antara lain:
• surat tugas
• visa
• izin keberangkatan ke luar negeri
• paspor
• exit permit
• izin tinggal untuk orang asing
• izin kerja untuk orang asing
TU 02 PROTOKOL
TU 02 01 Pengurusan Keprotokolan
Naskah yang berkenaan dengan proses pengurusan keprotokolan,
antara lain:
• Upacara/acara kedinasan (misal: pelantikan, peresmian)
• Kunjungan tamu dinas dari dalam/luar negeri dan laporan
TU 02 02 Alamat
Naskah yang berkenaan dengan proses pembuatan alamat pejabat
BATAN dan instansi terkait
BATAN
- 81 -
WP PENGAWASAN DAN PENGAMANAN
WP 00 PENGAWASAN
WP 00 01 Pemeriksaan Anggaran
Naskah yang berkenaan dengan pemeriksaan anggaran dilaksanakan
oleh BATAN dan instansi pemerintah lain (BPK dan BPKP), antara
lain:
• Jadwal pemeriksaan
• Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
• Tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan
• Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
WP 00 02 Pemeriksaan Kepegawaian
Naskah yang berkenaan dengan pemeriksaan bidang kepegawaian,
antara lain:
• Jadwal pemeriksaan
• Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
• Tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan
• Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
WP 00 03 Pemeriksaan Perlengkapan
Naskah yang berkenaan dengan pemeriksaan bidang perlengkapan,
antara lain:
• Perencanaan
• Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
• Tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan
• Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
WP 00 04 Pemeriksaan Konservasi Energi
Naskah yang berkenaan dengan masalah konservasi energi
BATAN
- 82 -
WP 00 05 Pemeriksaan Badan Usaha/Yayasan
Naskah yang berkenaan dengan pemeriksaan keuangan Badan
Usaha/Yayasan yang berada di BATAN, antara lain:
• Laporan
• Tanggapan
• Evaluasi
WP 00 06 Pengawasan Melekat
Naskah yang berkenaan dengan program peningkatan pelaksanaan
pengawasan melekat (P3 Waskat) dan realisasi P3 Waskat
WP 01 PENGAMANAN
WP 01 01 Pengamanan Instalasi
Naskah yang berkenaan dengan pengamanan instalasi nuklir dan
bahan nuklir
WP 01 02 Pengamanan Personil
Naskah yang berkenaan dengan antara lain:
• Pejabat, tenaga ahli
• Sidik jari
• Pemeliharaan ketertiban
WP 01 03 Pengamanan Material
Naskah yang berkenaan dengan pengamanan material, antara lain:
• Pengamanan bahan keterangan
• Senjata api, senjata lainnya, sistem alarm, peralatan
pengamanan, dan peralatan khusus
• Denah bangunan kantor, reaktor, laboratorium, sarana, dan
prasarana lain
BATAN
- 83 -
INDEKS RELATIF
1. KLASIFIKASI SUBSTANTIF
A
Adaptif Kontrol IN 02
Akreditasi KN 04 02
Akselerator IN 00 01
Akuntansi Bahan Nuklir KN 03 04
Alarm Gamma IN 01
Alat Ukur Densitas untuk Pemanfaatan Isotop IN 01
Alat Ukur Tebal untuk Pemanfaatan Isotop IN 01
Alat Ukur Tinggi Permukaan untuk Pemanfaatan Isotop IN 01
Alih Teknologi Pembangunan Reaktor Daya RN 01 01
Analisis Aktivasi Neutron RN 00 03
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Reaktor Daya RN 01 01
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Dampak Radiologi KN 00 03
Analisis Keandalan Komponen KN 02 01
Analisis Keandalan Sistem Reaktor KN 02 01
Analisis Keselamatan dari Aspek Ergonomika KN 02
Analisis Kimia TP 00 01
Analisis Kontaminasi Lingkungan KN 00 03
Analisis Kontrol Pengolahan Bahan Galian Nuklir BN 00 05
Analisis Kontrol Pengolahan Bahan Nuklir BN 01 01
Analisis Lepasan Radioaktif KN 00 03
Analisis Risiko dan Mitigasi Kecelakaan Reaktor KN 02
Analisis Unsur Kelumit BN 01 02
Analisis Unsur Makro BN 01 02
Aspek Biologi dalam Pengawetan RR 04 02
Aspek Ekonomi Pengawetan RR 04 02
BATAN
- 84 -
Aspek Ekonomi Polimerisasi RR 04 01
Aspek Ekonomi Sterilisasi RR 04 03
Aspek Interaksi Manusia-Mesin KN 02
Aspek Keselamatan Operasi Reaktor RN 00 01
Aspek Kimia dalam Sterilisasi RR 04 03
Aspek Korosi KN 02 01
Atom Plasma TP 00 01
B
Bahan Bakar Bekas BN 02 07
Bahan Bakar Nuklir BN 02
Bahan Bakar Reaktor Maju untuk Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir BN 02 05
Bahan Bakar Reaktor Maju untuk Konversi Bahan Bakar Nuklir BN 02 04
Bahan Bakar Serbuk Dispersi BN 02 05
Bahan Bakar Suhu Tinggi untuk Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir BN 02 05
Bahan Bakar Suhu Tinggi untuk Konversi Bahan Bakar Nuklir BN 02 04
Bahan Industri IB 00
Bahan Magnet IB 01
Bahan Maju IB 01
Bahan Nuklir BN 01
Bahaya Biologi KN 01 03
Bahaya Kebakaran KN 01 03
Bahaya Kimia KN 01 03
Bahaya Penambangan Bijih Uranium KN 01 04
Bahaya Runtuhan KN 01 04
Baterai Nuklir RN 01 04
Beam Handling IN 00 01
Biodistribusi Fisiologi RR 00
Biokimia Senyawa Bertanda RR 00
Biologi dalam Pengawetan RR 04 02
Biologi Pertanian RR 01 01
BATAN
- 85 -
Biologi Radiasi RR 03 03
Biosafety RR 01 01
Bioteknologi Tanaman RR 01 02
Bola Berlapis Grafit BN 02 05
C
CANDU BN 02 08
Cs-137 IN 01
D
DT (Uji Merusak) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Daya BN 02 06
DT (Uji Merusak) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset BN 02 06
Data Geoteknik RN 01 01
Data Kecelakaan Nuklir dan Non Nuklir KN 02
Data Meteo RN 01 01
Data Seismik RN 01 01
Daur Bahan Bakar Reaktor Maju TP 00 02
Daur Ulang Bahan Bakar Bekas BN 02 07
Daur Ulang Cara Kering BN 02 07
Daur Ulang Dingin Gagalan Bahan Bakar BN 02 01
Daur Ulang DUPIC BN 02 07
Debu Penambangan KN 01 04
Dekomisioning Limbah Radioaktif BN 03 04
Dekomisioning Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya RN 01 02
Dekomisioning Rancang Bangun & Konstruksi Instalasi Nuklir IN 04
Dekontaminasi Limbah Radioaktif BN 03 04
Dekontaminasi Proteksi Radiasi KN 01 01
Desalinasi RN 01 04
Deteksi Bahan Nuklir KN 03 05
Detektor Nuklir IN 01
BATAN
- 86 -
Diagrafi Nuklir BN 00 02
Dielektrik IB 01
Difraktometer IB 02
Digesti BN 00 05
Dinamika Populasi RR 01 04
Dismantling BN 03 04
Dosimetri Interna KN 01 01
Dosimetri Perorangan KN 01 01
E
Efek Gabungan Radiasi dengan Agen lain RR 03 03
Efek Mutagen Fisis dan Kimia terhadap Genetika Tanaman RR 01 02
Efek Radiasi dengan Dosis RR 03 03
Ekonomi Energi RN 01 03
Ekonomi dan Pendanaan Energi RN 01 03
Ekonomi Pengawetan RR 04 02
Ekonomi Polimerisasi RR 04 01
Ekonomi Sterilisasi RR 04 03
Eksplorasi Pertambangan BN 00 01
Elektro IN 03
Elektrodeionisasi BN 03 01
Elektromekanik IN 03
Elektronika Nuklir IN 01
Elemen Bahan Reaktor Riset atau Daya BN 02 06
Elemen Logam Tanah Jarang BN 02 02
Elemen Teras RN 00 04
Energi dan Lingkungan RN 01 03
Energi Nuklir RN 01
Erosi Tanah RR 04 04
BATAN
- 87 -
F
Fabrikasi Bahan Bakar Jenis CANDU BN 02 07
Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir BN 02 05
Fabrikasi Teknologi Radiasi RN 00 03
Fascioliasis RR 02 01
Fasilitas Iradiasi RN 00 02
Feromon Seks RR 01 04
Fiksasi Nitrogen RR 01 01
Filosofi Proteksi Radiasi KN 01 01
Fisika Inti TP 00 01
Fisika Kesehatan IN 01
Fisika Medik RR 03 01
Fisika Reaktor RN 00 04
Fisiologi Tanaman dan Serangga RR 01 01
Flourinasi BN 02 07
Flouresensi sinar-X IN 01
Fuel Cell IB 00
G
Gauging RR 04 05
Generator Listrik RN 01 04
Genetika Tanaman RR 01 02
Geofisika BN 00 01
Geokimia BN 00 01
Geologi dan Pemetaan BN 00 01
Geologi Kelautan BN 00 01
Geostatistik BN 00 02
Grafit Berderajat Nuklir BN 02 03
Grafit Limbah Industri BN 02 03
BATAN
- 88 -
H
Hama Tanaman RR 01 04
Hamburan Neutron IB 02
Hidrologi RR 04 04
Histologi Serangga RR 01 01
Histologi Tanaman RR 01 01
Haemonchiasis RR 02 01
Hormon Progesteron RR 02 02
I
Identifikasi Bakteri Patogen RR 03 04
Immersion Technique KN 02 01
Industri RR 04
Insektisida RR 01 04
Insenerasi Pengelolaan Limbah Padat BN 03 01
Inspeksi KN 03 02
Inspeksi Pemakaian Pesawat Sinar-X oleh BAPETEN KN 03 02
Inspeksi Pemakaian Sumber Radiasi Reaktor Nuklir oleh BAPETEN KN 03 02
Inspeksi Pemakaian Sumber Radiasi Reaktor Nuklir oleh IAEA KN 03 02
Inspeksi Pemakaian Zat Radioaktif oleh BAPETEN KN 03 02
Instalasi Peralatan Holografi IN 00 02
Instrumentasi Kontrol IN 02
Instrumentasi Mekanik Nuklir IN 01
Instrumentasi Nuklir IN 01
Interaksi Bahan-Bahan Struktur & Kelongsong BN 02 06
Interkomparasi Keluaran Sumber Radiasi Terapi RR 03 01
Inverter Motor AC/DC IN 03
Iradiasi Bahan untuk Produksi Radioisotop RN 00 03
Iradiasi Bahan Non Fisil untuk Produksi Radioisotop RN 00 03
Iradiasi Bahan Struktur & Dukung BN 02 06
BATAN
- 89 -
Iradiasi dan Pasca Iradiasi BN 02 06
Iradiasi Elemen Bakar Nuklir Reaktor Riset & Daya BN 02 06
Iradiasi Foil Target BN 02 06
Isolasi Bakteri Patogen RR 03 04
Isotop Alam dalam Hidrologi RR 04 04
Isotop Buatan dalam Hidrologi RR 04 04
Isotop Stabil dalam Studi Dinamika Populasi RR 01 04
Isotop Stabil dalam Studi Pemupukan RR 01 03
Izin Konstruksi Pembangunan Reaktor Nuklir KN 03 01
Izin Konstruksi Pengoperasian Reaktor Nuklir KN 03 01
Izin Operasi Pembangunan Reaktor Nuklir KN 03 01
Izin Operasi Pengoperasian Reaktor Nuklir KN 03 01
Izin Penyimpanan Zat Radioaktif & Sumber Radiasi lainnya KN 03 01
Izin Tapak Pembangunan Reaktor Nuklir KN 03 01
Izin Tapak Pengoperasian Reaktor Nuklir KN 03 01
J
Jalur Biodistribusi Fisiologi RR 00
Jaminan Kualitas RR 00
K
Kalibrasi Batang Kendali dan Daya Reaktor RN 00 01
Kalibrasi Keluaran Sumber Radiasi Terapi RR 03 01
Kalsinasi Bahan Induk BN 02 04
Kalsinasi Pengolahan Bahan Galian Nuklir BN 00 05
Keandalan Komponen dan Sistem KN 02 01
Kebocoran Dam RR 04 04
Kebutuhan Mineral Ternak RR 02 02
Kecelakaan Bahan Berbahaya, Beracun, Non Nuklir, dan Non Radiasi KN 01 03
Kecelakaan Bejana Tekan KN 01 03
BATAN
- 90 -
Kecelakaan Biologi KN 01 03
Kecelakaan Instalasi Nuklir KN 01 02
Kecelakaan Kimia KN 01 03
Kecelakaan Listrik KN 01 03
Kecelakaan Perbengkelan KN 01 03
Kecelakaan Radiasi KN 01 02
Kedokteran Nuklir RR 03 02
Kendali Mutu Pemurnian Bahan Struktur & Dukung Reaktor BN 02 02
Kernel BN 02 04
Kesehatan RR 03
Keselamatan dengan Metode Deterministik KN 02
Keselamatan dengan Metode Probabilistik KN 02
Keselamatan Hasil Rekayasa Genetika RR 01 01
Keselamatan Lingkungan KN 00
Keselamatan Personil KN 00 03
Keselamatan Radiasi KN 01
Keselamatan Reaktor KN 02
Kimia dalam Sterilisasi RR 04 03
Kimia Lingkungan KN 00 01
Kobal 60 IN 01
Koil Motor IN 03
Komisioning Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya RN 01 02
Komisioning Rancang Bangun Instalasi Nuklir dan Reaktor Riset IN 04
Komponen Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya RN 01 02
Komponen Reaktor RN 00 04
Komposit Bahan Industri IB 00
Komposit Polimersiasi Radiasi RR 04 01
Komputerisasi Sistem Kontrol IN 02
Konduktor Zat Mampat//Bahan Maju IB 01
Konservasi Energi RN 01 03
Konstruksi Instalasi Nuklir IN 04
Konstruksi Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya RN 01 02
BATAN
- 91 -
Konstruksi Pengembangan Pertambangan BN 00 03
Konstruksi Reaktor Riset IN 04
Kontaminasi Radiasi KN 01 01
Kultur Jaringan Tanaman RR 01 02
Kultur Jaringan Tanaman Unsur Kimia Tanaman RR 01 01
L
Laporan Analisis Dampak Lingkungan KN 03 01
Laporan Analisis Keselamatan (LAK) KN 03 01
Laporan Hasil Inspeksi Pemakaian Zat Radioaktif KN 03 02
Laser IN 00 02
Laser Jenis Dye IN 00 02
Laser Jenis Gas IN 00 02
Laser Jenis Zat Padat IN 00 02
Lembaga Sertifikasi Inspeksi Teknik KN 04 02
Lembaga Sertifikasi Pelatihan KN 04 02
Lembaga Sertifikasi Personal KN 04 02
Lembaga Sertifikasi Inspeksi Teknik KN 04 02
Lembaga Sertifikasi Sistem Lingkungan KN 04 02
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu KN 04 02
Limbah Padat BN 03 01
Limbah Radioaktif BN 03
Linear Accelerator (LINAC) IN 00 01
Logam/Paduan Logam IB 00
Logam Tanah Jarang BN 02 02
Logam U BN 02 04
Logging IN 01
BATAN
- 92 -
M
Makanan Hewan RR 04 02
Makanan Olahan Steril RR 04 02
Mal Fungsi RR 04 05
Magnit Analyzer IN 00 01
Manajemen Teras Reaktor RN 00 01
Meja Radiologi IN 03
Membran Emulsi BN 03 01
Mesin Berkas Elektron (MBE) IN 00 01
Mikrobiologi RR 03 04
Mineralogi BN 00 01
Modeling Bundle Bahan Bakar BN 02 08
Modeling Elemen Bakar Nuklir BN 02 08
Modeling Perilaku Bahan Bakar Bekas Aneka Jenis Reaktor BN 02 08
Modeling Perilaku Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Daya BN 02 08
Modeling Perilaku Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset BN 02 08
Modeling Perilaku Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Suhu Tinggi BN 02 08
Modeling Pin Bahan Bakar BN 02 08
Modeling Proses Daur Ulang BN 02 08
Modifikasi Sistem Reaktor RN 00 02
Multichannel Analyzer IN 01
Mutagenik Tanaman RR 01 02
N
NDT (Uji Tak Merusak) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Daya BN 02 06
NDT (Uji Tak Merusak) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset BN 02 06
NPT KN 03 01
Negosiasi Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Daya RN 01 02
Neutron Grafi KN 02 01
Neutronik RN 00 04
BATAN
- 93 -
Nilai Batas Dosis KN 01 01
Nuklir Sektor Mekanika Tanah IN 01
Nutrisi Tanaman RR 01 03
Nutrisi Ternak RR 02 02
O
Oksidasi Reduksi BN 02 07
Operasi Reaktor RN 00 01
Optimasi Proses RR 04 05
P
Paket Teknik Pemupukan RR 01 03
Panas Bumi RR 04 04
Panas Gamma RN 00 04
Pelaksanaan Program Jaminan Mutu KN 03 02
Pelarutan Bahan Galian Nuklir BN 00 05
Pelarutan dan Pemurnian Uranium dari Yellow Cake BN 02 01
Pelelangan Pembangunan Reaktor Daya RN 01 02
Pelet UO2 Mentah BN 02 04
Pelet UO2 Tersinter BN 02 05
Pelestarian Sumber Air Tanah RR 04 04
Pelindihan Bahan Galian Nuklir BN 00 05
Pemanfaatan Peralatan NDT IN 01
Pemantauan Keselamatan Lingkungan KN 00 03
Pemantauan Keselamatan Personil KN 00 03
Pemantauan Pengamanan Bahan Nuklir KN 03 05
Pembaca TLD IN 01
Pembangkitan Energi RN 01 03
Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Daya RN 01 02
Pembangunan Reaktor Daya RN 01 02
BATAN
- 94 -
Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Reaktor Daya RN 01 02
Pembentukan Teras dan Kekritisan Reaktor RN 00 01
Pemberitahuan Inspeksi KN 03 02
Pemboran Eksplorasi BN 00 01
Pemboran Evaluasi Penghitungan Cadangan BN 00 02
Pembuatan Adaptif Kontrol IN 02
Pembuatan Bahan Bakar Serbuk Dispersi BN 02 05
Pembuatan Beam Handling IN 00 01
Pembuatan Detektor Nuklir IN 01
Pembuatan Elemen Bakar BN 02 05
Pembuatan Inti Elemen Bakar BN 02 05
Pembuatan Koil Motor IN 03
Pembuatan Komponen Elemen Bakar Nuklir BN 02 05
Pembuatan Magnit Analyzer IN 00 01
Pembuatan Pelat Elemen Bakar BN 02 05
Pembuatan Peralatan Tegangan Tinggi IN 00 01
Pembuatan Paduan Uranium Silisida BN 02 05
Pembuatan Paduan Zirconium BN 02 02
Pembuatan Pelet UO2 Mentah BN 02 04
Pembuatan Pelet UO2 Tersiter BN 02 05
Pembuatan Rancang Bangun Instalasi Nuklir IN 04
Pembuatan Remote Control IN 00 01
Pembuatan Scanner IN 03
Pembuatan Sistem Deteksi Ion IN 00 01
Pembuatan Sistem Elektronik IN 01
Pembuatan Sistem Modul Kontrol IN 02
Pembuatan Sistem Pengendali Akselerator IN 02
Pembuatan Sistem Sumber Ion IN 00 01
Pembuatan Sistem Uji Kontrol IN 02
Pembuatan Sistem Vakum IN 01
Pembuatan Sponge Zirconium BN 02 02
Pembuatan Sumber Ion IN 00 01
BATAN
- 95 -
Pembuatan Switching Supply Motor IN 03
Pembuatan Tabung Akselerator IN 00 01
Pembuatan Travo Switching IN 03
Pemekatan Bijih BN 01 02
Pemeriksaan atas Penerapan Standar KN 03 02
Pemindaian & Pencitraan Medik RR 03 01
Pemisahan dan Pemurnian Elemen Logam Tanah Jarang BN 02 02
Pemisahan Padat Cair Bahan Galian Nuklir BN 00 05
Pemisahan Radioisotop Belahan Uranium RR 00
Pemisahan Radioisotop dari Produk Hasil Fisi BN 02 07
Pemisahan Radiokimia RR 00
Pemisahan Unsur Berbahaya dari Limbah Radioaktif BN 03 01
Pemodelan Bahan IB 01
Pemodelan Cebakan BN 00 02
Pemodelan Fisika dan Teknologi Reaktor RN 00 04
Pemuliaan Mutasi untuk Menghasilkan Varietas Unggul RR 01 02
Pemuliaan Tanaman RR 01 02
Pemungutan Bijih BN 01 02
Pemungutan Unsur Berharga dari Limbah Radioaktif BN 03 01
Pemurnian Air Berat BN 02 03
Pemurnian Bahan Galian Nuklir BN 00 05
Pemurnian Bahan Moderator Reaktor BN 02 03
Pemurnian Bahan Struktur dan Dukung Reaktor BN 02 02
Pemurnian Grafit Berderajat Nuklir BN 02 03
Pemurnian Grafit Limbah Industri BN 02 03
Pemurnian Logam Tanah Jarang BN 02 02
Pemurnian Zirconium BN 02 02
Penambangan BN 00 04
Penanggulangan Bahaya Biologi KN 01 03
Penanggulangan Bahaya Kebakaran KN 01 03
Penanggulangan Bahaya Kimia KN 01 03
Penanggulangan Bahaya Penambangan Bijih Uranium KN 01 04
BATAN
- 96 -
Penanggulangan Kecelakaan Bahan Beracun KN 01 03
Penanggulangan Kecelakaan Bahan Berbahaya KN 01 03
Penanggulangan Kecelakaan Bejana Tekan KN 01 03
Penanggulangan Kecelakaan Listrik KN 01 03
Penanggulangan Kecelakaan Non Nuklir KN 01 03
Penanggulangan Kecelakaan Non Radiasi KN 01 03
Penanggulangan Kecelakaan Nuklir KN 01 02
Penanggulangan Kecelakaan Penambangan Bijih Uranium KN 01 04
Penanggulangan Kecelakaan Perbengkelan KN 01 03
Penanggulangan Kecelakaan Radiasi KN 01 02
Penanggulangan Medik Kecelakaan Nuklir KN 01 02
Penanggulangan Medik Kecelakaan Radiasi KN 01 02
Penanggulangan Terhadap Bahaya Runtuhan KN 01 04
Penanggulangan Terhadap Debu Penambangan KN 01 04
Pencegahan Penyakit Hewan RR 02 01
Energi RN 01 03
Penerapan Budaya Keselamatan KN 02
Penerapan Standar KN 03 02
Penetapan Jaminan Kualitas RR 00
Pengadaan Zat Radioaktif RR 05
Pengamanan Nuklir KN 03
Pengangkutan Limbah Radioaktif BN 03 03
Pengangkutan Limbah Radioaktif Melalui Darat BN 03 03
Pengangkutan Limbah Radioaktif Melalui Laut BN 03 03
Pengangkutan Limbah Radioaktif Melalui Udara BN 03 03
Pengangkutan Zat Radioaktif KN 01 01
Pengaruh Radiasi pada DNA RR 03 03
Pengaruh Radiasi pada Jaringan In Vitro RR 03 03
Pengaruh Radiasi pada Jaringan In Vivo RR 03 03
Pengaturan Kecepatan Motor dan Daya Motor IN 03
Pengawetan RR 04 02
Pengawetan Bebijian RR 04 02
BATAN
- 97 -
Pengawetan Buah RR 04 02
Pengawetan Makanan Hewan RR 04 02
Pengawetan Makanan Olahan Steril RR 04 02
Pengawetan Sayuran RR 04 02
Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan bentuk Cair BN 02 04
Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan bentuk Gas BN 02 04
Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan bentuk Padat BN 02 04
Pengayaan Uranium dengan Metode Tukar Kimia BN 02 04
Pengelolaan Limbah Radioaktif BN 03 01
Pengembangan Pertambangan BN 00 03
Pengembangan Persyaratan Teknis Pembangunan Reaktor Daya RN 01 01
Pengembangan Rekayasa Pembangunan Reaktor Daya RN 01 01
Pengembangan Senyawa Penandaan Khusus RR 00
Pengembangan Sistem Proteksi dan Simulasi Reaktor KN 02
Pengembangan Sumber Radioaktif Tertutup RR 00
Pengendalian Hama Tanaman RR 01 04
Pengendapan U (Yellow Cake) BN 00 05
Pengeringan Bahan Galian Nuklir BN 00 05
Penghitungan Cadangan Pertambangan BN 00 02
Penggunaan Isotop Alam dalam Hidrologi RR 04 04
Penggunaan Isotop Buatan dalam Hidrologi RR 04 04
Penggunaan Isotop dalam Radiodiagnostik RR 03 02
Penggunaan Isotop dalam Radiofarmasi RR 03 02
Penggunaan Isotop dalam Radioimaging RR 03 02
Penggunaan Isotop dalam Radioimmunoassay RR 03 02
Penggunaan Isotop dalam Radioterapi RR 03 02
Penggunaan Isotop dalam Roentgen RR 03 02
Penggunaan Isotop Stabil dalam Nutrisi Ternak RR 02 02
Penggunaan Isotop Stabil dalam Studi Dinamika Populasi RR 01 04
Penggunaan Isotop Stabil dalam Studi Pemupukan RR 01 03
Penggunaan Radiasi dalam Radiodiagnostik RR 03 02
Penggunaan Radiasi dalam Radiofarmasi RR 03 02
BATAN
- 98 -
Penggunaan Radiasi dalam Radioimaging RR 03 02
Penggunaan Radiasi dalam Radioimmunoassay RR 03 02
Penggunaan Radiasi dalam Radioterapi RR 03 02
Penggunaan Radiasi dalam Roentgen RR 03 02
Penggunaan Radioisotop dalam Nutrisi Ternak RR 02 02
Penggunaan Radioisotop dalam Studi Dinamika Populasi RR 01 04
Penggunaan Radioisotop dalam Studi Pemupukan RR 01 03
Penginderaan Penyebaran Hama RR 01 04
Pengiriman Zat Radioaktif RR 05
Pengkajian Lingkungan KN 00 03
Pengolahan Bahan Galian Nuklir BN 00 05
Pengolahan Data Meteo RN 01 01
Pengolahan Data Neutron IB 02
Pengolahan Data Seismik RN 01 01
Pengolahan Limbah Cair BN 03 01
Pengolahan Limbah Padat BN 03 01
Pengolahan Limbah TRU BN 03 01
Pengolahan Limbah Uranium BN 03 01
Pengoperasian Reaktor Daya RN 01 02
Pengujian Keandalan Komponen dengan Peralatan Uji Rusak KN 02 01
Pengujian Keandalan Komponen dengan Peralatan Uji Tak Merusak KN 02 01
Pengukuran Flux RN 00 04
Pengumpulan Data Kecelakaan Non Nuklir KN 02
Pengumpulan Data Kecelakaan Nuklir KN 02
Pengumpulan Data/Sampel Tanah, Tumbuhan, Hewan, Penduduk RN 01 01
Pengumpulan Data Meteo RN 01 01
Pengumpulan Data Seismik RN 01 01
Penjenjangan (Benching) BN 00 04
Pensuplai Daya Darurat (UPS) IN 03
Pentarikhan Geologi (Dating) BN 00 01
Penyakit Koksidiosis RR 02 01
Penyiapan Bahan Bakar Reaktor Maju BN 02 05
BATAN
- 99 -
Penyiapan Sampel IN 01
Penyiapan Uranium Asam Kurang BN 02 04
Penyiapan Uranium Berbagai Spesi BN 02 04
Penyimpanan Limbah Radioaktif BN 03 02
Penyimpanan Lestari Limbah Tanah Dalam BN 03 02
Penyimpanan Lestari Limbah Tanah Dangkal BN 03 02
Penyimpanan Sementara Limbah Aktivitas Tinggi BN 03 02
Perakitan Bundel Bahan Bakar BN 02 05
Perakitan Elemen Bakar BN 02 05
Perakitan Elemen Bakar Nuklir BN 02 05
Peralatan Industri IN 01
Peralatan Kedokteran Nuklir IN 01
Peralatan Nuklir Sektor Fisika Kesehatan IN 01
Peralatan Nuklir Sektor Mekanika Tanah IN 01
Peralatan Sinar-X IN 01
Peralatan Sinar-X Diagnostik RR 03 01
Peralatan Spektroskopi Nuklir IN 01
Peralatan Uji Merusak BN 02 05
Peralatan Uji Tak Merusak BN 02 05
Perancangan Alat Bahan Galian Nuklir BN 00 05
Peraturan Keselamatan Radisi KN 03 02
Perawatan Linear Akselerator IN 00 01
Perawatan Mesin Berkas Elektron IN 00 01
Perawatan Peralatan Elektronika Nuklir IN 01
Perawatan Reaktor RN 00 02
Perencanaan Energi RN 01 03
Perbaikan Peralatan Elektronika Nuklir IN 01
Perekayasaan Alat Bahan Galian Nuklir BN 00 05
Perencanaan Inspeksi KN 03 02
Pergerakan Endapan Pelabuhan RR 04 04
Pergerakan Endapan Sungai RR 04 04
Perincian Biotipe RR 01 04
BATAN
- 100 -
Perisai Radiasi RN 00 04
Perizinan untuk Mengekspor Zat Radioaktif dan Sumber Radiasi Lain KN 03 01
Perizinan untuk Mengimpor Zat Radioaktif dan Sumber Radiasi Lain KN 03 01
Perizinan untuk Pemakaian Bahan Bakar Nuklir KN 03 01
Perizinan untuk Pemakaian Zat Radioaktif dan Sumber Radiasi Lain KN 03 01
Perizinan untuk Pengangkutan Zat Radioaktif dan Sumber Radiasi Lain KN 03 01
Perizinan untuk Penyimpanan Zat Radioaktif dan Sumber Radiasi Lain KN 03 01
Permintaan Zat Radioaktif RR 05
Persetujuan Kontrak Pembangunan Reaktor Daya RN 01 02
Persiapan Pembangunan Reaktor Daya RN 01 01
Pertambangan BN 00
Pertukaran Ion BN 03 01
Pestisida RR 01 04
Peternakan RR 02
Petrologi BN 00 01
Pirokimia BN 02 07
Pirometalurgi BN 02 07
Pola Tanam RR 01 03
Polimer Bahan Industri IB 00
Polimer Ramah Lingkungan RR 04 01
Polimerisasi Radiasi RR 04 01
Polimerisasi Radiasi untuk Bahan Berserat RR 04 01
Polimerisasi Radiasi untuk Emulsi RR 04 01
Polimerisasi Radiasi untuk Kabel RR 04 01
Polimerisasi Radiasi untuk Karet Alam RR 04 01
Polimerisasi Radiasi untuk Pelapisan RR 04 01
Preparasi Fisik Bahan Galian Nuklir BN 00 05
Preparasi Limbah Cair BN 03 01
Preparasi Limbah Padat BN 03 01
Pretreatment RR 00
Program Jaminan Mutu KN 03 02
Proses Daur Ulang Bahan Bakar Bekas BN 02 07
BATAN
- 101 -
Proses Daur Ulang Cara Kering BN 02 07
Proses Daur Ulang Dingin Gagalan Bahan Bakar BN 02 01
Proses Daur Ulang DUPIC BN 02 07
Proses Fabrikasi Bahan Bakar Jenis CANDU BN 02 07
Proses Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir BN 02 05
Proses Garam Leleh BN 02 07
Proses Iradiasi dan Pasca Iradiasi BN 02 06
Proses Kimia TP 00 01
Proses Konversi Bahan Bakar Nuklir BN 02 04
Proses Oksidasi Reduksi Bandel Bahan Bakar Bekas BN 02 07
Proses Pelubangan Bahan Bakar Bekas dengan Laser BN 02 07
Proses Pembuatan Bahan Bakar Serbuk Dispersi BN 02 05
Proses Pembuatan Paduan Uranium Silisida BN 02 05
Proses Pembuatan Paduan Zirconium BN 02 02
Proses Pembuatan Pelet UO2 Mentah BN 02 04
Proses Pembuatan Sponge Zirconium BN 02 02
Proses Pemurnian Bahan Bakar Nuklir BN 02 01
Proses Pemurnian Bahan Moderator Reaktor BN 02 03
Proses Pemurnian Bahan Struktur dan Dukung Reaktor BN 02 02
Proses Pemurnian Zirconium BN 02 02
Proses Pencampuran Bahan Bakar Bekas dengan Bahan Bakar Segar BN 02 07
Proses Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan Bentuk Cair BN 02 04
Proses Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan Bentuk Gas BN 02 04
Proses Pengayaan Uranium dengan Bahan Umpan Bentuk Padat BN 02 04
Proses Pengayaan Uranium dengan Metode Tukar Kimia BN 02 04
Proses Pengelolaan Limbah KN 00 03
Proses Penyiapan Bahan Bakar Reaktor Maju BN 02 05
Proses Suhu Tinggi TP 00 02
Proteksi Fisik Bahan Nuklir KN 01 02
Proteksi Fisik Pengamanan Bahan Nuklir KN 03 05
Proteksi Radiasi KN 01 01
Proteksi Radiasi Eksterna KN 01 01
BATAN
- 102 -
Proteksi Radiasi Eksternal dalam Penambangan Bijih Uranium KN 01 04
Proteksi Radiasi Interna KN 01 01
Proteksi Radiasi Internal dalam Penambangan Bijih Uranium KN 01 04
Proteksi Radiasi Terhadap Gas Radon KN 01 04
R
Radioaktivitas Lingkungan KN 00 02
Radiobiologi RR 03 03
Radiodiagnostik RR 03 02
Radiofarmasi RR 03 02
Radiografi Neutron IB 02
Radioimaging RR 03 02
Radioimmunoassay (RIA) RR 02 02
Radioisotop & Radiofarmaka RR 00
Radioisotop dalam Studi Dinamika Populasi RR 01 04
Radioisotop dalam Studi Pemupukan RR 01 03
Radioterapi RR 03 02
Rancang Bangun Instalasi Nuklir IN 04
Rancang Bangun Reaktor Riset IN 04
Reaktor Cepat & Suhu Tinggi RN 01 04
Reaktor Daya untuk Desalinasi RN 01 04
Reaktor Daya untuk Produksi Uap RN 01 01
Reaktor Fusi & MHD RN 01 04
Reaktor Nuklir RN 00
Rearing Serangga RR 01 04
Refurbishment BN 03 04
Rekayasa Genetika RR 01 02
Reklamasi Penambangan BN 00 04
Rencana Penanggulangan Kecelakaan Nuklir KN 01 02
Rencana Penanggulangan Kecelakaan Radiasi KN 01 02
Reproduksi Ternak RR 02 02
BATAN
- 103 -
Residu Logam Berat KN 00 01
Residu Pestisida KN 00 01
Resiko Radiasi KN 01 01
Roentgen RR 03 02
S
Safeguards KN 03 01
Scanner IN 03
Sedimentologi RR 04 04
Senyawa Organik Beracun KN 00 01
Sifat Termik BN 02 08
Sifat Termomekanik BN 02 08
Sintesis & Penyediaan KIT RIA RR 00
Sistem Bantu Perawatan Reaktor RN 00 02
Sistem Energi RN 01 03
Sistem Instrumentasi & Kendali RN 00 02
Sistem Kontrol Nukleonik IN 02
Sistem Kontrol Reaktor IN 02
Sistem Listrik Reaktor RN 00 02
Sistem Mekanik Reaktor RN 00 02
Sistem Penerangan Penambangan BN 00 04
Sistem Pengumpulan Limbah Radioaktif Instalasi Radioisotop RR 00
Sistem Penyanggaan Penambangan BN 00 04
Sistem Penyimpanan Penambangan BN 00 04
Sistem Perencanaan Penyinaran (TPS) RR 03 01
Sistem Proses Perawatan Reaktor RN 00 02
Sistem Proteksi Radiasi RN 00 02
Sistem Proteksi Reaktor RN 00 02
Sistem Reaktor RN 00 04
Sistem Ventilasi Penambangan BN 00 04
Sistem Ventilasi Reaktor RN 00 02
BATAN
- 104 -
Sitologi Serangga RR 01 01
Sitologi Tanaman RR 01 01
Spektrometer Compton IN 01
Spektrometer Hamburan Neutron IB 02
Spektrometer Korelator IN 00 02
Spektrometer Massa IN 00 01
Spektroskopi Nuklir IN 01
Spektrum Neutron RN 00 04
Standar Keselamatan dalam Desain & Operasi KN 02
Standardisasi Radionuklida KN 01 01
Sterilisasi RR 04 03
Sterilisasi Amnion Chorion (Tulang) RR 04 03
Sterilisasi Bahan Baku (Obat) RR 04 03
Sterilisasi Bahan & Alat Kedokteran RR 04 03
Sterilisasi Jamu RR 04 03
Sterilisasi Jaringan Biologi RR 04 03
Sterilisasi Kosmetika RR 04 03
Studi Kelayakan Lingkungan BN 00 03
Studi Kelayakan Pembangunan Reaktor Daya RN 01 01
Studi Kelayakan Penambangan BN 00 03
Studi Kelayakan Pengolahan BN 00 03
Studi Partisipasi Nasional Pembangunan Reaktor Daya RN 01 01
Studi Tapak Pembangunan Reaktor Daya RN 01 01
Studi Terowongan Penambangan BN 00 04
Survei dan Evaluasi Lingkungan untuk Pengoperasian Instalasi Nuklir KN 00 03
Survei Geologi BN 00 01
Survei Udara BN 00 01
Susunan Ransum Ternak RR 02 02
Switching Supply Motor IN 03
BATAN
- 105 -
T
Tanah & Nutrisi Tanaman RR 01 03
Tanaman Obat RR 01 01
Teknofisikokimia TP 00 01
Teknologi Pemungutan/Pemekatan Bijih BN 01 02
Teknologi Pengamanan Bahan Nuklir KN 03 05
Teknologi Pengembangan Produksi Radiofarmasi RR 00
Teknologi Pengembangan Produksi Radioisotop RR 00
Teknologi Pengolahan Bahan Nuklir BN 01 01
Teknologi Proses TP 00 02
Teknik Dekantasi Bahan Nuklir BN 01 01
Teknik Evaporasi Limbah Radioaktif BN 03 01
Teknik Filtrasi Limbah Radioaktif BN 03 01
Teknik Flokulasi Limbah Padat BN 03 01
Teknik Imobilisasi Unsur Berbahaya BN 03 01
Teknik Kendali Jarak Jauh & Operasi Bilik Panas BN 02 07
Teknik Pelarutan Bahan Nuklir BN 01 01
Teknik Pelindihan Bahan Nuklir BN 01 01
Teknik Pemanggangan Bahan Nuklir BN 01 01
Teknik Pemekatan Bijih Uranium & Bijih Monasit BN 01 02
Teknik Pemisahan Cara Ekstraksi BN 01 02
Teknik Pemisahan Cara Penukar Ion BN 01 02
Teknik Pemisahan Radioisotop BN 02 07
Teknik Penatahan Radiofarmaka RR 00
Teknik Penatahan Radioisotop RR 00
Teknik Pengendalian Hama Lain RR 01 04
Teknik Pengendapan Hasil/Produk Bahan Nuklir BN 01 01
Teknik Pengungkungan Limbah BN 03 01
Teknik Penyimpanan Limbah Aktivitas Rendah BN 03 02
Teknik Penyimpanan Limbah Aktivitas Sedang BN 03 02
Teknik Penyimpanan Limbah Aktivitas Tinggi BN 03 02
BATAN
- 106 -
Teknik Penyimpanan Limbah Cair BN 03 02
Teknik Penyimpanan Limbah Padat BN 03 02
Teknik Perawatan & Perbaikan Peralatan Elektronika Nuklir IN 01
Teknik Serangga Mandul RR 01 04
Teknik Uji Merusak BN 02 05
Teknik Uji Tak Merusak BN 02 05
Teknologi Energi RN 01 04
Teknologi Energi Baru RN 01 04
Teknologi Genetik Tanaman RR 01 02
Teknologi Iradiasi RN 00 03
Teknologi Pengembangan Produksi Radioisotop dan Radiofarmasi RR 00
Teknologi Proteksi Radiasi KN 01 01
Teknologi Proteksi Fisik KN 03 01
Teknologi Radiasi RN 00 03
Teknologi Radioisotop untuk Penyakit Hewan RR 02 01
Teknologi Reaktor RN 00 04
Teknologi Rekayasa Genetika RR 01 02
Termohidraulik RN 00 04
Tracer Industri RR 04 05
Travo Switching IN 03
U
UAlx-Al BN 02 05
Uji Fasilitas Iradiasi RN 00 03
UF4 BN 02 04
Uji Komponen Bahan Logam KN 02 01
Uji Komponen Reaktor KN 02 01
Uji Merusak (DT) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset/Daya BN 02 06
Uji Pra-Iradiasi Bahan Struktur dan Dukung BN 02 06
Uji Tak Merusak (NDT) Pasca Iradiasi Bahan Bakar Reaktor Riset/Daya BN 02 06
Ultrasonik IN 01
BATAN
- 107 -
Ultrasound RR 03 01
U-Mo BN 02 05
U-Nb-Zr BN 02 05
UO2 BN 02 04
UO3 BN 02 04
U3O8-Al BN 02 05
Uranil Nitrat Murni BN 02 01
Uranium Berderajat Nuklir BN 02 01
Uranium Silisida BN 02 05
UxSiy BN 02 05
U3Si2 BN 02 05
U3Si2-Al BN 02 05
Utilisasi & Eksperimen Reaktor RN 00 01
U-10Mo-Al BN 02 05
V
Varietas Unggul Tanaman RR 01 02
Z
Zat Mampat IB 01
BATAN
- 108 -
2. KLASIFIKASI FASILITATIF
A
Absensi KP 03 01
Acara Kedinasan TU 02 01
Air PL 03 01
Airway Bill PL 00 03
Akta Catatan Sipil (Perdata Orang) HK 01 01
Alamat Instansi dan Pejabat TU 02 02
Alat Inspeksi PL 00 01
Alat Kantor PL 00 01
Alat Laboratorium PL 00 01
Alat Pengangkutan PL 00 01
Alat Tulis Kantor PL 00 04
Alih Tugas KP 02 04
Analisis Bahan/Beban Kerja OT 00 02
Analisis Jabatan (ANJAB) OT 00 02
Anggaran KU 00
Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Perubahan (APBN-P) KU 00
Angkutan Pegawai KP 04 10
Asuransi Kesehatan (ASKES) KP 04 05
Audiensi HM 02
B
Badan Usaha Milik Negara/BUMN (Kerja Sama) KS 00 01
Badge KP 01 01
Bahan Berita Radio HM 01
Bahan Berita Siaran Pers HM 01
Bahan Berita Televisi HM 01
Bahan Keterangan WP 01 03
BATAN
- 109 -
BAKOHUMAS HM 02
Bank Data Teknis IF 03 01
Bantuan Dana KU 04 03
Bantuan Hukum HK 03
Bantuan Luar Negeri (Pendidikan dan Pelatihan) KS 01 01
Bantuan Luar Negeri (Teknik) KS 01 02
Bantuan Sosial KP 04 09
Bantuan Tenaga Ahli (Luar Negeri) KS 01 03
Bapetarum KP 04 08
Beras KP 04 03
Berita Acara Pemeriksaan Anggaran WP 00 01
Berita Acara Pemeriksaan Kepegawaian WP 00 02
Berita Acara Pemeriksaan Pegawai KP 03 02
Berita Acara Pemeriksaan Perlengkapan WP 00 03
Bezit dan Hak-hak yang timbul (Perdata Kebendaan) HK 01 02
Bezetting Pegawai KP 01 01
Bill of Lading PL 00 03
Bintang KP 04 07
Buletin IF 02
C
Cap Dinas BATAN OT 01 03
Cara Pembuatan Surat TU 00 03
Clipping HM 01
Compact Disc (CD) IF 00
CTBT KS 01 04
CTBTO KS 01 04
Cuti KP 04 06
Cuti Alasan Penting KP 04 06
Cuti Besar KP 04 06
Cuti Di Luar Tanggungan Negara KP 04 06
BATAN
- 110 -
Cuti Sakit KP 04 06
Cuti Tahunan KP 04 06
D
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KU 00
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) KP 03 01
Daftar Riwayat Hidup (DRH) KP 01 01
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) KP 01 01
Daluwarsa (Perdata Pembuktian dan Daluwarsa) HK 01 04
Dana Bantuan KU 04 03
Dana Darurat KU 04 03
Dana Kontingensi KU 04 03
Data Keluarga KP 01 01
Data Pegawai KP 01 01
Denah Bangunan Kantor WP 01 03
Denah Bangunan Laboratorium WP 01 03
Denah Bangunan Reaktor WP 01 03
Denda Keterlambatan KU 04 02
Dengar Pendapat dengan DPR-RI HM 02
Departemen (Kerja Sama) KS 00 01
Desain Industri HK 04 03
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu HK 04 05
Dharma Wanita KP 08 02
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I DL 01 01
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II DL 01 01
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III DL 01 01
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV DL 01 01
Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional DL 01 02
Diklat Pra Jabatan Golongan I DL 01 01
Diklat Pra Jabatan Golongan II DL 01 01
Diklat Pra Jabatan Golongan III DL 01 01
BATAN
- 111 -
Disiplin Pegawai KP 03 01
Dokumentasi IF 00
Donor Darah KP 04 05
Dukungan Keanggotaan IAEA KS 01 04
E
Evaluasi Asisten DL 03 03
Evaluasi Pelatihan Non Teknis DL 03 03
Evaluasi Pelatihan Teknis DL 03 03
Evaluasi Pembimbing DL 03 03
Evaluasi Pengajar DL 03 03
Exit Permit TU 01 02
Expert KS 01 03
Extra Voeding KP 04 11
F
Fasilitas Kantor PL 03 01
Film IF 00
Flash Drive Disc IF 00
Floppy Disc IF 00
Flow Chart OT 01 02
Formasi KP 00 01
Formulir OT 01 03
Foto IF 00
Fotokopi TU 00 01
G
Gadai (Perdata Kebendaan) HK 01 02
Gangguan Air PL 03 02
BATAN
- 112 -
Gangguan Listrik PL 03 02
Gangguan Telpon PL 03 02
Ganti Rugi KU 06
Gedung PL 03 01
Gedung Pertemuan PL 03 01
Gerakan Disiplin Nasional (GDN) KP 03 01
Gula KP 04 03
Guntingan Berita HM 01
H
Hak Cipta HK 04 01
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) HK 04
Hak Milik (Perdata Kebendaan) HK 01 02
Hak Numpang-Karang (Perdata Kebendaan) HK 01 02
Hak Usaha (Perdata Kebendaan) HK 01 02
Hapusnya Perikatan (Perdata Perikatan) HK 01 03
Hard Disc (HD) IF 00
Harta Kekayaan (Perdata Orang) HK 01 01
Hasil Penjualan Barang-barang Inventaris Yang Dihapus KU 04 02
Hasil Penjualan Dokumen Lelang KU 04 02
Hasil Penjualan Jasa dan Hasil Produksi KU 04 02
Hearing dengan DPR HM 02
Hibah (Perdata Perikatan) HK 01 03
Hipotik (Perdata Kebendaan) HK 01 02
Homepage IF 03 01
Honorer (Pegawai) KP 00 02
Hubungan Antar Lembaga HM 02
Hukum Perdata (Kasus) HK 03 04
Hukum Pidana (Kasus) HK 03 03
Hukuman KP 03 02
BATAN
- 113 -
I
IAEA KS 01 04
Ikatan Dinas DL 02 03
Inklaring PL 00 03
Inpasing KP 04 01
Instalasi Peralatan Komputer IF 03 01
Instansi Swasta (Kerja Sama) KS 00 02
Instruksi Bupati HK 00 06
Instruksi Gubernur HK 00 06
Instruksi Kepala LPND HK 00 05
Instruksi Kepala Unit Kerja BATAN HK 00 07
Instruksi Menteri HK 00 05
Instruksi Walikotamadya HK 00 06
Intelegensi Buatan IF 03 01
International Monitoring System KS 01 04
Inventarisasi Barang Milik Negara PL 02 01
Invoice PL 00 03
Izin Pegawai KP 01 02
Izin Bangunan PL 00 02
Izin Frekuensi Internet PL 03 02
Izin Frekuensi Radio PL 03 02
Izin Keberangkatan ke Luar Negeri TU 01 02
Izin Kerja untuk Orang Asing TU 01 02
Izin Kerja di Luar Batan KP 01 02
Izin Lembur KP 01 02
Izin Perkawinan/Perceraian KP 01 02
Izin Tidak Masuk Kerja KP 01 02
Izin Tinggal untuk Orang Asing TU 01 02
BATAN
- 114 -
J
Jadwal Pemeriksaan Anggaran WP 00 01
Jadwal Pemeriksaan Kepegawaian WP 00 02
Jakstra OT 01 01
Jaringan Syaraf IF 03 01
Jual Beli (Perdata Perikatan) HK 01 03
Jumpa Pers HM 01
K
Kartu Istri (Karis) KP 01 01
Kartu Pegawai (Karpeg) KP 01 01
Kartu Suami (Karsu) KP 01 01
Karyawisata HM 03
Kasus Hukum Perdata HK 03 04
Kasus Hukum Pidana HK 03 03
Keahlian (Kompetensi SDM) KP 05 01
Keanggotaan Pegawai dalam Organisasi Sosial dan Politik KP 01 03
Kearsipan TU 00 02
Kebelum-dewasaan (Perdata Orang) HK 01 01
Kebendaan (Hukum Perdata) HK 01 02
Kebersihan PL 03 03
Kebijaksanaan Strategis (Jakstra) OT 01 01
Kegiatan Sosial KP 04 09
Kehumasan HM 02
Kejahatan (Hukum Pidana) HK 02 01
Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Pidana Kejahatan) HK 02 01
Kenaikan Gaji Berkala KP 04 01
Kenaikan Jabatan Fungsional KP 02 02
Kenaikan Jabatan Struktural KP 02 02
Kenaikan Golongan KP 02 02
BATAN
- 115 -
Kenaikan Pangkat KP 02 02
Kendaraan PL 03 01
Kepustakaan IF 01
Keputusan Bupati HK 00 06
Keputusan Deputi Kepala BATAN HK 00 07
Keputusan Gubernur HK 00 06
Keputusan Kepala LPND HK 00 05
Keputusan Kepala Unit Kerja BATAN HK 00 07
Keputusan Menteri HK 00 05
Keputusan Pejabat Eselon I/II di Luar BATAN HK 00 08
Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara HK 03 01
Keputusan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara HK 03 01
Keputusan Presiden HK 00 04
Keputusan Walikotamadya HK 00 06
Keputusan Bersama Kepala LPND HK 00 05
Keputusan Bersama Menteri HK 00 05
Kerja Sama Dalam Negeri KS 00
Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah KS 00 01
Kerja Sama dengan Instansi Swasta KS 00 02
Kerja Sama Luar Negeri KS 01
Kerja Sama Teknik KS 01 02
Kerumahtanggaan PL 03
Kesehatan KP 04 05
Kesejahteraan KP 04
Ketrampilan (Kompetensi SDM) KP 05 02
Khitanan Masal KP 04 09
Kompetensi Sumber Daya Manusia KP 05
Komputasi Ilmiah IF 03 01
Komputer IF 03
Komputerisasi OT 01 03
Kongres Dalam Negeri KS 00 03
Kongres Luar Negeri KS 01 05
BATAN
- 116 -
Konperensi Dalam Negeri KS 00 03
Konperensi Luar Negeri KS 01 05
Konsultasi (Hubungan Antarlembaga) HM 02
Konsultasi Psikologi KP 07
Konsumsi KP 04 11
Kontrak (Perdata Perikatan) HK 01 03
Kontribusi KU 00 01
Kop Surat OT 01 03
Koperasi KP 08 03
Korps Pegawai Negeri (Korpri) KP 08 01
Kudapan KP 04 11
Kuliah Kerja Nyata (KKN) HM 03
Kunjungan HM 03
Kunjungan Kerja DPR HM 03
L
Lamaran KP 00 02
Laporan Akuntabilitas OT 01 04
Laporan Bulanan OT 01 04
Laporan Eksekutif OT 01 04
Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran WP 00 01
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Usaha WP 00 06
Laporan Hasil Pemeriksaan Kepegawaian WP 00 02
Laporan Hasil Pemeriksaan Perlengkapan WP 00 03
Laporan Keuangan KU 02
Laporan Realisasi Anggaran KU 02
Laporan Semester OT 01 04
Laporan Sidang Tahunan IAEA KS 01
Laporan Tahunan OT 01 04
Laporan Triwulan OT 01 04
Lembur KP 01 02
BATAN
- 117 -
LEMHANAS DL 01 01
Listrik PL 03 01
Logika Samar IF 03 01
Logo OT 01 03
Lokakarya Dalam Negeri KS 00 03
Lolos Butuh KP 02 04
LSM/NGO KP 01 03
M
Mahkamah Agung (Bantuan Hukum) HK 03 01
Majalah IF 02
Makanan Tambahan KP 04 11
Masa Kerja KP 02 03
Masa Persiapan Pensiun (MPP) KP 06 01
Master (Penerbitan) IF 02
Mekanisme Kerja OT 01 02
Memorandum of Understanding (MOU) KS 00 02
Meninggal Dunia KP 06 03
Merk HK 04 04
Mesin Fotokopi PL 03 01
Mutasi KP 02
N
Naskah Asli (Penerbitan) IF 02
Nomor Induk Pegawai (NIP) KP 01 01
Nota Keberatan KU 05
Nota Teguran KU 05
Nota Usul Formasi KP 00 01
BATAN
- 118 -
O
Olah raga KP 08 01
Orang (Hukum Perdata) HK 01 01
Orasi Ilmiah KS 00 03
Organisasi OT 00
Organisasi CTBTO KS 01 04
Organisasi Massa KP 01 03
Organisasi Profesi KP 01 03
P
Pajak Kekayaan (LP2P) KP 01 01
Pajak Penghasilan (PPh) KU 04 01
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) KU 04 01
Pameran HM 00
Pameran Berjalan HM 00
Panggilan Pelamar KP 00 02
Partai Politik (Parpol) KP 01 03
Paspor TU 01 02
Paten HK 04 02
Pegawai Dipekerjakan KP 02 04
Pegawai Diperbantukan KP 02 04
Pelanggaran Asal Usul dan Perkawinan (Pidana Pelanggaran) HK 02 02
Pelanggaran Jabatan (Pidana Pelanggaran) HK 02 02
Pelanggaran Keselamatan Umum bagi Orang, Barang, HK 02 02
dan Kesehatan (Pidana Pelanggaran)
Pelanggaran Kesusilaan (Pidana Pelanggaran) HK 02 02
Pelanggaran Ketertiban Umum (Pidana Pelanggaran) HK 02 02
Pelantikan TU 02 01
Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir KS 01 04
Pelatihan DL 02
BATAN
- 119 -
Pelatihan Luar Negeri KS 01 01
Pelatihan Non Teknis DL 03 01
Pelatihan Teknis DL 03 01
Teknis Bidang Nuklir DL 03 01
Pelayanan Dinas PL 03 02
Pelayanan Dokumentasi IF 00
Pelayanan Jasa Komputer IF 03 01
Pemalsuan Kertas Bank (Pidana Kejahatan) HK 02 01
Pemalsuan Mata Uang (Pidana Kejahatan) HK 02 01
Pemalsuan Surat (Pidana Kejahatan) HK 02 01
Pemalsuan Uang Kertas (Pidana Kejahatan) HK 02 01
Pembakuan Sarana Kerja OT 01 03
Pembayaran Sewa Rumah Dinas KU 04 02
Pembentukan Panitia Pelatihan DL 03 02
Pemberhentian KP 06 02
Pemberhentian Bendahara KP 02 01
Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri KP 06 02
Pemberhentian Dengan Hormat tidak Atas Permintaan Sendiri KP 03 02
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat KP 03 02
Pemberhentian Jabatan Fungsional KP 02 01
Pemberhentian Jabatan Struktural KP 02 01
Pemberhentian Pegawai KP 06 02
Pemberhentian Pengurus Korpri KP 08 01
Pemberian Bintang KP 04 07
Pemberian Ikatan Dinas DL 02 03
Pemberian Kebutuhan Pokok KP 04 03
Pemberian Kuasa HK 01 03
Pemberian Penghargaan KP 04 07
Pemberian Piagam KP 04 07
Pemberian Satyalancana KP 04 07
Pemberitaan HM 01
Pemberitaan Masalah Tenaga Nuklir HM 01
BATAN
- 120 -
Pembinaan Mental KP 07
Pembinaan Mental Pegawai KP 07
Pembinaan Penerapan SIM IF 03 02
Pembuatan Sertifikat DL 02 03
Pembuktian (Perdata Pembuktian & Daluwarsa) HK 01 04
Pemeliharaan PL 04
Pemeliharaan Barang Bergerak PL 04 01
Pemeliharaan Barang Tidak Bergerak PL 04 02
Pemeliharaan Ketertiban WP 01 02
Pemerasan (Pidana Kejahatan) HK 02 01
Pemeriksaan Anggaran WP 00 01
Pemeriksaan Badan Usaha WP 00 05
Pemeriksaan Kepegawaian WP 00 02
Pemeriksaan Kesehatan Pegawai KP 04 05
Pemeriksaan Kesehatan Pejabat KP 04 05
Pemeriksaan Konservasi Energi WP 00 04
Pemeriksaan Perlengkapan WP 00 03
Pemindahan Arsip Inaktif TU 00 02
Peminjaman Berkas TU 00 02
Pemusnahan Arsip TU 00 02
Pemodelan IF 03 01
Pemutusan Hubungan Kerja KP 06
Penanggungjawab Penerbitan IF 01
Penataan Berkas TU 00 02
Pecurian (Pidana Kejahtan) HK 02 01
Pendapatan Negara KU 04
Pendidikan DL 01
Pendidikan Luar Negeri KS 01 01
Pendidikan Sistem Ganda (PSG) HM 03
Pendistribusian Bahan Pustaka IF 01
Penegakan Disiplin Pegawai KP 03 01
Penelaahan Hukum HK 03 05
BATAN
- 121 -
Penelaahan Jabatan OT 00 02
Penelitian untuk Penyelesaian Studi HM 03
Penempatan Calon Pegawai KP 00 02
Penempatan Pegawai KP 00 02
Penerbitan IF 02
Penerimaan Negara KU 04
Penerimaan Negara Bukan Pajak KU 04 02
Penerimaan Pajak KU 04 01
Penerimaan Pegawai KP 00 02
Pengadaan Alat Tulis Kantor PL 00 03
Pengadaan Bahan Pustaka IF 01
Pengadaan Barang PL 00
Pengadaan Barang Bergerak PL 00 01
Pengadaan Barang Luar Negeri PL 00 04
Pengadaan Barang Pakai Habis PL 00 03
Pengadaan Barang Tidak Bergerak PL 00 02
Pengadaan Komponen Elektrikal PL 00 03
Pengadaan Mekanikal PL 00 03
Pengadaan Sukucadang PL 00 03
Pengadaan Pegawai KP 00
Pengadilan Agama HK 03 02
Pengamanan WP 01
Pengamanan Bahan Keterangan (BAKET) WP 01 02
Pengamanan Instalasi WP 01 01
Pengamanan Material WP 01 03
Pengamanan Personil WP 01 02
Pengancaman (Pidana Kejahatan) HK 02 01
Pengangkatan KP 02 01
Pengangkatan Calon Pegawai KP 02 01
Pengangkatan Pegawai KP 02 01
Pengangkatan Jabatan Fungsional KP 02 01
Pengangkatan Jabatan Struktural KP 02 01
BATAN
- 122 -
Penganiayaan (Pidana Kejahatan) HK 02 01
Pengawasan WP 00
Pengawasan Melekat WP 00 06
Pengelolaan Surat TU 00 03
Pengesahan Peraturan Perundang-Undangan BATAN HK 00
Pengetikan TU 00 01
Penggandaan TU 00 01
Penggelapan Pidana Kejahatan) HK 02 01
Penggunaan Fasilitas Kantor PL 03 01
Penghapusan Barang Milik Negara PL 02 02
Penghargaan KP 04 07
Penghasilan KP 04 01
Penghinaan (Pidana Kejahatan) HK 02 01
Pengolahan Data IF 03 02
Pengolahan Fakta IF 03 02
Pengumpulan Bahan Pustaka IF 01
Pengumpulan Data IF 03 02
Pengumpulan Dokumentasi IF 00
Pengumpulan Fakta IF 03 02
Pengumuman Penerimaan Pegawai KP 00 02
Pengurusan Keprotokolan TU 02 01
Penilaian KP 03 01
Penipuan (Pidana Kejahatan) HK 02 01
Peninjauan Kembali Peraturan Perundang-Undangan HK 00
Peninjauan Masa Kerja KP 02 03
Penjenjangan DL 01
Penjejangan Jabatan Fungsional DL 01 02
Penjejangan Jabatan Struktural DL 01 01
Penjilidan TU 00 01
Pensiun KP 06 01
Pensiun Anak KP 06 01
Pensiun Duda KP 06 01
BATAN
- 123 -
Pensiun Janda KP 06 01
Penugasan Tenaga Ahli TU 01 02
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala KP 03 02
Penundaan Kenaikan Pangkat KP 03 02
Penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) KP 02 01
Penunjukkan Pengurus Korpri KP 08 01
Penurunan Gaji KP 03 02
Penurunan Pangkat KP 03 02
Penyajian Informasi IF 03 02
Penyaringan Calon Pegawai KP 00 02
Penyerahan Arsip ke ANRI TU 00 02
Penyesuaian Ijazah KP 02 02
Penyesuaian Masa Kerja KP 02 03
Penyesuaian Tunjangan Keluarga KP 04 02
Penyewaan Sarana/Peralatan Kantor PL 03 01
Penyimpanan Data IF 00
Penyusunan Jenis Pelatihan DL 00
Penyusunan Jenis Pendidikan DL 00
Penyusunan Kurikulum Pelatihan DL 00
Penyusunan Kurikulum Pendidikan DL 00
Penyusunan Materi Pengajaran DL 00
Penyusunan Metode Pengajaran DL 00
Penyusunan Mutu Pelatihan DL 00
Penyusunan Mutu Pendidikan DL 00
Penyusunan Program OT 00 03
Penyusunan Silabus Pelatihan DL 00
Penyusunan Silabus Pendidikan DL 00
Peradilan Tata Usaha Negara HK 03 01
Peralatan Kantor PL 03 01
Peralatan Khusus WP 01 03
Peralatan Pengamanan WP 01 03
Perangkat Keras Sistem Komputer IF 03 01
BATAN
- 124 -
Perangkat Lunak Sistem Komputer IF 03 01
Peraturan Kepala LPND HK 00 05
Peraturan Kepala Unit Kerja BATAN HK 00 07
Peraturan Kepala Unit Kerja di luar BATAN HK 00 08
Peraturan Menteri HK 00 05
Peraturan Pemerintah HK 00 03
Peraturan Pemerintah Daerah HK 00 06
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang HK 00 03
Peraturan Perundang-Undangan HK 00
Perbankan KU 03
Percetakan TU 00 01
Perdata HK 01
Perdata Masalah Daluwarsa HK 01 04
Perdata Masalah Kebendaan HK 01 02
Perdata Masalah Orang HK 01 01
Perdata Masalah Pembuktian HK 01 04
Perdata Masalah Perikatan HK 01 03
Perencanaan OT 01 01
Perencanaan Pelatihan DL 00
Perencanaan Pendidikan DL 00
Perencanaan Pengadaan Pegawai KP 00 01
Peresmian TU 02 01
Perawatan Gedung PL 04 02
Perawatan Instalasi PL 04 02
Perawatan Pagar PL 04 02
Perawatan Peralatan Kantor PL 04 01
Perawatan Peralatan Laboratorium PL 04 01
Perawatan Saluran Air PL 04 02
Perbaikan Gedung PL 04 02
Perbaikan Instalasi PL 04 02
Perbaikan Pagar PL 04 02
Perbaikan Peralatan Kantor PL 04 01
BATAN
- 125 -
Perbaikan Peralatan Laboratorium PL 04 01
Perbaikan Saluran Air PL 04 02
Perguruan Tinggi (Kerja Sama) KS 00 01
Perguruan Tinggi (Pendidikan) DL 02 01
Perhitungan Masa Kerja KP 02 03
Perjalanan Dinas TU 01
Perjalanan Dinas Dalam Negeri TU 01 01
Perjalanan Dinas Luar Negeri TU 01 02
Perkawinan (Perdata Orang) HK 01 02
Perkoperasian KP 08 03
Perlindungan Varietas Tanaman HK 04 07
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis KP 03 02
Persyaratan Jabatan OT 00 02
Pertemuan Ilmiah Dalam Negeri KS 00 03
Pertemuan Ilmiah Luar Negeri KS 01 05
Perubahan Jam Kerja OT 01 02
Perumahan KP 04 08
Perumahan Pegawai KP 04 08
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) OT 01 02
Petunjuk Teknis (Juknis) OT 01 02
Pidana HK 02
Pidana Masalah Kejahatan HK 02 01
Pidana Masalah Pelanggaran HK 02 02
Pidato Pimpinan BATAN OT 01 01
Pidato Pimpinan Negara OT 01 01
Politik KS 01 04
Pra Jabatan DL 00 01
Praktek Kerja Lapangan (PKL) HM 03
Praktek Kerja Nyata (PKN) HM 03
Presentasi Ilmiah KS 00 03
Produk-produk Lembaga Tertinggi Negara HK 00 01
Produk-produk Lembaga Tinggi Negara HK 00 01
BATAN
- 126 -
Proforma Invoice PL 00 04
Program Diploma DL 02 01
Program Pelatihan DL 00
Program Pendidikan DL 00
Program S-1, S-2, S-3 Dalam Negeri DL 02 01
Program S-1, S-2, S-3 Luar Negeri KS 01 01
Propenas OT 01 01
Prosedur OT 01 02
Prosedur Jaminan Kualitas OT 01 02
Prosedur Kerja OT 01 02
Prosedur Tetap (Protap) OT 01 02
Proses Pembebasan Tanah PL 00 02
Protokol TU 02
Q
Quotation PL 00 04
R
Rahasia Dagang HK 04 06
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) KU 00
Rancangan Undang-Undang HK 00 02
Rapat Kerja (Raker) OT 01 01
Reaktor (Pengamanan Material) WP01 03
Realitas Semu IF 03 01
Redaksi IF 02
Rekaman Suara IF 00
Rekreasi KP 04 11
Re-Ekspor PL 01
Rencana Kerja OT 01 01
Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) KU 00
BATAN
- 127 -
Rencana Strategis (Renstra) OT 01 01
Renovasi PL 00 02
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Revisi DIPA) KU 00
Revisi Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (Revisi RKA-KL) KU 00
Riset Unggulan Terpadu (RUT) OT 01 01
Rumah Dinas PL 03 01
Rumah Tamu PL 03 01
S
Saluran Air (Pemeliharaan Barang) PL 04 02
Sasaran Lima Tahun (Sarlita) OT 01 01
Satyalancana KP 04 07
Seleksi Peserta (Pelatihan Teknis dan Non Teknis) DL 03 02
Seminar Dalam Negeri KS 00 03
Seminar Luar Negeri KS 01 05
Senjata Api (Pengamanan Material) WP 01 03
Sewa Menyewa (Perdata Perikatan) HK 01 03
Sewa Rumah Dinas KU 04 02
Sidang Tahunan IAEA KS 01 04
Sidik Jari (Pengamanan Personil) WP 01 02
Sikap Kerja OT 00 02
Silabus DL 02 02
Simposium Dalam Negeri KS 00 03
Simposium Luar Negeri KS 01 05
Sistem Alarm WP 01 03
Sistem dan Data Pemantauan Global KS 01 04
Sistem Dukungan Analisis Pengambilan Keputusan IF 03 02
Sistem Informasi Manajemen (SIM) IF 03 02
Sistem Karier dan Prestasi OT 00 02
Sistem Kerja OT 01 02
Somasi HK 03 01
BATAN
- 128 -
Spesimen Tanda Tangan KP 01 01
Stake Holder HM 02
Statistika IF 03 01
Stempel BATAN OT 01 03
Stock Opname PL 00 03
Struktur Organisasi OT 00 01
Studi Mengenai Expert System IF 03 01
Studi Metoda Numerik IF 03 01
Sukucadang (Pengadaan Barang) PL 00 03
Surat Edaran (SE) Bupati HK 00 06
Surat Edaran (SE) Deputi Kepala BATAN HK 00 07
Surat Edaran (SE) Gubernur HK 00 06
Surat Edaran (SE) Kepala LPND HK 00 05
Surat Edaran (SE) Menteri HK 00 05
Surat Edaran (SE) Pejabat Eselon I/II di Luar BATAN HK 00 08
Surat Edaran (SE) Walikotamadya HK 00 06
Surat Edaran Bersama (SEB) Kepala LPND HK 00 05
Surat Edaran Bersama (SE) Menteri HK 00 05
Surat Izin Menghuni Mess PL 03 01
Surat Izin Menghuni Rumah Dinas PL 03 01
Surat Izin Menghuni Rumah Tamu PL 03 01
Surat Izin Menjadi Asisten (Pelatihan Teknis dan Non Teknis) DL 03 02
Surat Izin Menjadi Moderator (Pelatihan Teknis & Non Teknis) DL 03 02
Surat Izin Menjadi Pembimbing (Pelatihan Teknis & Non Teknis) DL 03 02
Surat Izin Menjadi Pengajar (Pelatihan Teknis dan Non Teknis) DL 03 02
Surat Keputusan (SK) Bupati HK 00 06
Surat Keputusan (SK) Deputi Kepala BATAN HK 00 07
Surat Keputusan (SK) Gubernur HK 00 06
Surat Keputusan (SK) Kepala LPND HK 00 05
Surat Keputusan (SK) Menteri HK 00 05
Surat Keputusan (SK) Pejabat Eselon I/II di Luar BATAN HK 00 08
Surat Keputusan Presiden HK 00 04
BATAN
- 129 -
Surat Keputusan (SK) Walikotamadya HK 00 06
Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala LPND HK 00 05
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri HK 00 05
Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) KP 04 01
Surat Keputusan Pensiun KP 06 01
Surat Keterangan Penghasilan Pegawai KP 04 01
Surat Panggilan Pemeriksaan KP 03 02
Surat Pengaktifan Kembali KP 02 01
Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Barang Pakai Habis PL 00 03
Surat Perintah Membayar (SPM) KU 01
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) KU 01
Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan (SPM-GUP) KU 01
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) KU 01
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) KU 01
Surat Perintah Pemeriksaan KP 03 02
Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas KP 04 04
Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan KP 04 04
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas KP 04 04
Surat Pernyataan Menduduki Jabatan KP 04 04
Surat Pernyataan Pelantikan KP 02 01
Surat Persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) KP 02 01
Surat Setoran Pajak (SSP) KU 04 01
Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) KU 04 02
Surat Tugas (Perjalanan Dinas Dalam Negeri) TU 01 01
Surat Tugas (Perjalanan Dinas Luar Negeri) TU 01 02
Surat Wasiat HK 01 02
S-1 (Kerja Sama Luar Negeri) KS 01 01
S-2 (Kerja Sama Luar Negeri) KS 01 01
S-3 (Kerja Sama Luar Negeri) KS 01 01
S-1 (Perguruan Tinggi) DL 02 01
S-2 (Perguruan Tinggi) DL 02 01
S-3 (Perguruan Tinggi) DL 02 01
BATAN
- 130 -
T
Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) KP 04 05
Tabungan Perumahan (Taperum) KP 04 08
Tagihan Air PL 03 02
Tagihan Biaya Reekspor PL 01
Tagihan Listrik PL 03 02
Tagihan Telepon PL 03 02
Tanah (Penggunaan Fasilitas) PL 03 01
Tanggapan atas LHP Anggaran Pembangunan WP 00 02
Tanggapan atas LHP Anggaran Rutin WP 00 01
Tanggapan atas LHP Perlengkapan WP 00 04
Tanggapan atas LHP Pemeriksaan Badan Usaha WP 00 06
Tanggapan atas LHP Pemeriksaan Kepegawaian WP 00 03
Tata Persuratan TU 00 03
Tata Usaha TU 00
Tata Usaha Kepegawaian KP 01
Teguran Lisan KP 03 02
Teguran Tertulis KP 03 02
Teknik (Kerja Sama Luar Negeri) KS 01 02
Telekomunikasi (Pelayanan Dinas) PL 03 02
Tempat Tinggal (Perdata Orang) HK 01 01
Tenda (Penggunaan Fasilitas) PL 03 01
Terigu KP 04 03
Tes Calon Pegawai KP 00 02
Tiket (Perjalanan Dinas Dalam Negeri) TU 01 01
Tiket (Perjalanan Dinas Luar Negeri) TU 01 02
Training (Kerja Sama Luar Negeri) KS 01 01
Transaksi Perbankan KU 05
Transparansi IF 00
Tugas Belajar DL 02 02
Tukar Menukar (Perdata Perikatan) HK 01 03
BATAN
- 131 -
Tulisan (Dokumentasi) IF 00
Tunjangan Bahaya Nuklir (TBN) KP 04 04
Tunjangan Jabatan Fungsional KP 04 04
Tunjangan Jabatan Struktural KP 04 04
Tunjangan Kebutuhan Pokok KP 04 03
Tunjangan Keluarga KP 04 02
Tuntutan Ganti Rugi KU 06
Tuntutan Perbendaharaan KU 06
U
Ujian Dinas KP 02 02
Undang-Undang HK 00 02
UNSCEAR KS 01 04
Usul Kegiatan (Uskeg) OT 01 01
Usul Penelitian (Uspen) OT 01 01
Upacara TU 02 01
Uraian Jabatan OT 00 02
Uraian Tugas OT 00 02
V
Verifikasi KU 05
Visa TU 01 02
W
Wawancara (Penerimaan Pegawai) KP 00 02
Wewenang Penandatanganan Surat TU 00 03
WASKAT (Pengawasan Melekat) WP 00 06
BATAN
- 132 -
KODE SINGKATAN JABATAN PIMPINAN
DAN UNIT KERJA/UNIT PENGOLAH
1. Kepala KA
2. Sekretariat Utama SU
3. Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan DE 1
4. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir DE 2
5. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir DE 3
dan Rekayasa
6. Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan DE 4
dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir
7. Biro Perencanaan REN
a. Bagian Perencanaan Program REN 1
1) Subbagian Program Penelitian, Pengembangan, REN 1.1
dan Perekayasaan
2) Subbagian Program Diseminasi REN 1.2
3) Subbagian Program Manajemen Kelembagaan REN 1.3
4) Subbagian Tata Usaha REN 1.4
b. Bagian Penyusunan Anggaran REN 2
1) Subbagian Anggaran Penelitian, Pengembangan, REN 2.1
dan Perekayasaan
2) Subbagian Anggaran Diseminasi REN 2.2
3) Subbagian Anggaran Manajemen Kelembagaan REN 2.3
c. Bagian Evaluasi Program REN 3
1) Subbagian Evaluasi Program Penelitian, Pengembangan, REN 3.1
dan Perekayasaan
2) Subbagian Evaluasi Program Diseminasi REN 3.2
BATAN
- 133 -
3) Subbagian Evaluasi Program Manajemen Kelembagaan REN 3.3
4) Subbagian Dokumentasi REN 3.4
8. Biro Sumber Daya Manusia SDM
a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan SDM SDM 1
1) Subbagian Perencanaan SDM SDM 1.1
2) Subbagian Pengembangan SDM SDM 1.2
3) Subbagian Data Sumber Daya Manusia SDM 1.3
b. Bagian Mutasi Kepegawaian SDM 2
1) Subbagian Mutasi Pegawai I SDM 2.1
2) Subbagian Mutasi Pegawai II SDM 2.2
3) Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional I SDM 2.3
4) Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional II SDM 2.4
c. Bagian Umum Kepegawaian SDM 3
1) Subbagian Tata Persuratan SDM 3.1
2) Subbagian Arsip dan Dokumentasi SDM 3.2
3) Subbagian Kesejahteraan Pegawai SDM 3.3
4) Subbagian Tata Usaha SDM 3.4
d. Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan SDM 4
1) Subbagian Organisasi SDM 4.1
2) Subbagian Ketatalaksanaan SDM 4.2
3) Subbagian Pelayanan Kesehatan SDM 4.3
9. Biro Umum UM
a. Bagian Perlengkapan UM 1
1) Subbagian Pengadaan Sarana UM 1.1
2) Subbagian Inventarisasi UM 1.2
3) Subbagian Tata Usaha UM 1.3
BATAN
- 134 -
b. Bagian Rumah Tangga UM 2
1) Subbagian Kendaraan UM 2.1
2) Subbagian Bangunan dan Urusan Dalam UM 2.2
3) Subbagian Peralatan UM 2.3
c. Bagian Keuangan UM 3
1) Subbagian Perbendaharaan UM 3.1
2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak UM 3.2
d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan UM 4
1) Subbagian Akuntansi UM 4.1
2) Subbagian Pelaporan UM 4.2
3) Subbagian Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak UM 4.3
e. Bagian Pengamanan UM 5
1) Subbagian Pengamanan Instalasi Nuklir UM 5.1
2) Subbagian Pengamanan Dalam UM 5.2
10. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat KHH
a. Bagian Perjanjian KHH 1
1) Subbagian Perjanjian Dalam Negeri KHH 1.1
2) Subbagian Perjanjian Luar Negeri KHH 1.2
3) Subbagian Tata Usaha KHH 1.3
b. Bagian Pengelolaan Bantuan Teknis KHH 2
1) Subbagian Pengelolaan Bantuan Teknis Bilateral KHH 2.1
dan Regional
2) Subbagian Pengelolaan Bantuan Teknis Multilateral KHH 2.2
c. Bagian Hukum KHH 3
1) Subbagian Penelaahan dan Dokumentasi Hukum KHH 3.1
2) Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum KHH 3.2
BATAN
- 135 -
d. Bagian Hubungan Masyarakat KHH 4
1) Subbagian Hubungan Antarlembaga KHH 4.1
2) Subbagian Pers dan Media KHH 4.2
3) Subbagian Protokol KHH 4.3
11. Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir BIN
a. Bagian Tata Usaha BIN 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dokumentasi Ilmiah BIN 1.1
2) Subbagian Keuangan BIN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan BIN 1.3
b. Bidang Bahan Industri Nuklir BIN 2
c. Bidang Spektrometri Neutron BIN 3
d. Bidang Karakterisasi dan Analisis Nuklir BIN 4
e. Bidang Keselamatan dan Instrumentasi BIN 5
1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja BIN 5.1
2) Subbidang Instrumentasi BIN 5.2
12. Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan APB
a. Bagian Tata Usaha APB 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian APB 1.1
2) Subbagian Keuangan APB 1.2
3) Subbagian Perlengkapan APB 1.3
4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah APB 1.4
b. Bidang Teknologi Akselerator dan Fisika Nuklir APB 2
c. Bidang Kimia dan Teknologi Proses Bahan APB 3
d. Bidang Reaktor APB 4
1) Subbidang Perencanaan Operasi & Akuntansi Bahan Bakar APB 4.1
2) Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor APB 4.2
BATAN
- 136 -
e. Bidang Keselamatan dan Kesehatan APB 5
1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja APB 5.1
2) Subbidang Pengelolaan Limbah & Keselamatan Lingkungan APB 5.2
3) Subbidang Pelayanan Kesehatan APB 5.3
f. Balai Elektromekanik APB 6
g. Unit Pengamanan Nuklir APB 7
13. Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri NBR
a. Bagian Tata Usaha NBR 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian NBR 1.1
2) Subbagian Keuangan NBR 1.2
3) Subbagian Perlengkapan NBR 1.3
4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah NBR 1.4
b. Bidang Fisika NBR 2
c. Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri NBR 3
d. Bidang Reaktor NBR 4
1) Subbidang Perencanaan Operasi & Akuntansi Bahan Bakar NBR 4.1
2) Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor NBR 4.2
e. Bidang Keselamatan dan Kesehatan NBR 5
1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja NBR 5.1
2) Subbidang Pengelolaan Limbah & Keselamatan Lingkungan NBR 5.2
3) Subbidang Pelayanan Kesehatan NBR 5.3
f. Balai Instrumentasi dan Elektromekanik NBR 6
g. Unit Pengamanan Nuklir NBR 7
14. Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi KMR
a. Bagian Tata Usaha KMR 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dokumentasi Ilmiah KMR 1.1
BATAN
- 137 -
2) Subbagian Keuangan KMR 1.2
3) Subbagian Perlengkapan KMR 1.3
b. Bidang Dosimetri KMR 2
c. Bidang Biomedika KMR 3
d. Bidang Teknik Nuklir Kedokteran KMR 4
e. Bidang Metrologi Radiasi KMR 5
1) Subbidang Standardisasi KMR 5.1
2) Subbidang Kalibrasi KMR 5.2
3) Subbidang Instrumentasi KMR 5.3
f. Bidang Keselamatan dan Kesehatan KMR 6
1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja KMR 6.1
2) Subbidang Pelayanan Kesehatan KMR 6.2
3) Subbidang Keselamatan Lingkungan KMR 6.3
15. Pusat Pengembangan Energi Nuklir PEN
a. Bagian Tata Usaha PEN 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian PEN 1.1
2) Subbagian Keuangan PEN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan PEN 1.3
4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah PEN 1.4
b. Bidang Perencanaan Sistem Energi PEN 2
c. Bidang Pengembangan Sistem & Teknologi Pembangkit Listrik PEN 3
Tenaga Nuklir
d. Bidang Pengkajian Kelayakan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga PEN 4
Nuklir
e. Bidang Manajemen Persiapan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir PEN 5
f. Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan PLTN PEN 6
BATAN
- 138 -
16. Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir RKN
a. Bagian Tata Usaha RKN 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian RKN 1.1
2) Subbagian Keuangan RKN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan RKN 1.3
4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah RKN 1.4
b. Bidang Fisika dan Teknologi Reaktor RKN 2
c. Bidang Pengkajian Analisis Keselamatan Reaktor RKN 3
d. Bidang Pengembangan Reaktor RKN 4
e. Bidang Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir RKN 5
f. Bidang Operasi Fasilitas RKN 6
1) Subbidang Termohidrolika RKN 6.1
2) Subbidang Instrumentasi RKN 6.2
3) Subbidang Elektromekanik RKN 6.3
17. Pusat Reaktor Serba Guna RSG
a. Bagian Tata Usaha RSG 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dokumentasi Ilmiah RSG 1.1
2) Subbagian Keuangan RSG 1.2
3) Subbagian Perlengkapan RSG 1.3
b. Bidang Operasi Reaktor RSG 2
1) Subbidang Perencanaan Operasi RSG 2.1
2) Subbidang Pelaksanaan Operasi RSG 2.2
3) G Subbidang Pelayanan Iradiasi RSG 2.3
4) Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir RSG 2.4
c. Bidang Sistem Reaktor RSG 3
1) Subbidang Sistem Mekanik RSG 3.1
2) Subbidang Sistem Elektrik RSG 3.2
3) Subbidang Sistem Instrumentasi dan Kendali RSG 3.3
BATAN
- 139 -
d. Bidang Keselamatan RSG 4
1) Subbidang Pengendalian Daerah Kerja RSG 4.1
2) Subbidang Pengendalian Personel RSG 4.2
3) Subbidang Keselamatan Operasi RSG 4.3
e. Unit Jaminan Mutu RSG 5
f. Unit Pengamanan Nuklir RSG 6
18. Pusat Pengembangan Informatika Nuklir PIN
a. Bagian Tata Usaha PIN 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian PIN 1.1
2) Subbagian Keuangan PIN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan PIN 1.3
b. Bidang Sistem Informasi PIN 2
c. Bidang Komputasi PIN 3
d. Bidang Dokumentasi dan Informasi Ilmiah PIN 4
1) Subbidang Perpustakaan PIN 4.1
2) Subbidang Informasi dan Pengetahuan Nuklir PIN 4.2
e. Bidang Sistem dan Jaringan Komputer PIN 5
1) Subbidang Sistem Komputer PIN 5.1
2) Subbidang Komunikasi Data PIN 5.3
3) Subbidang Pengelolaan Website dan Multimedia PIN 5.3
19. Pusat Pengembangan Geologi Nuklir PGN
a. Bagian Tata Usaha PGN 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dokumentasi Ilmiah PGN 1.1
2) Subbagian Keuangan PGN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan PGN 1.3
BATAN
- 140 -
b. Bidang Geologi dan Pertambangan Bahan Galian Nuklir PGN 2
c. Bidang Eksplorasi PGN 3
1) Subbidang Pemetaan PGN 3.1
2) Subbidang Eksplorasi Geokimia PGN 3.2
3) Subbidang Eksplorasi Geofisika PGN 3.3
4) Subbidang Mineralogi PGN 3.4
d. Bidang Evaluasi dan Teknik Penambangan PGN 4
1) Subbidang Evaluasi Cadangan PGN 4.1
2) Subbidang Teknik Penambangan PGN 4.2.
3) Subbidang Pemboran dan Diagrafi Nuklir PGN 4.3
4) Subbidang Peralatan Elektromekanik PGN 4.4
e. Bidang Keselamatan dan Lingkungan PGN 5
1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja PGN 5.1
2) Subbidang Pengelolaan Limbah & Keselamatan Lingkungan PGN 5.2
f. Unit Pengamanan Nuklir PGN.6
20. Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir BBN
a. Bagian Tata Usaha BBN 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dokumentasi Ilmiah BBN 1.1
2) Subbagian Keuangan BBN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan BBN 1.3
b. Bidang Bahan Bakar Nuklir BBN 2
c. Bidang Pengembangan Radiometalurgi BBN 3
d. Bidang Operasi Sarana Penunjang BBN 4
1) Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Elemen Bakar BBN 4.1
2) Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Radiometalurgi BBN 4.2
3) Subbidang Pemeliharaan dan Perawatan BBN 4.3
BATAN
- 141 -
e. Bidang Keselamatan BBN 5
1) Subbidang Pengendalian Daerah Kerja BBN 5.1
2) Subbidang Pengendalian Personel BBN 5.2
3) Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir & Pengelolaan Limbah BBN 5.3
f. Unit Jaminan Mutu BBN 6
g. Unit Pengamanan Nuklir BBN 7
21. Pusat Teknologi Limbah Radioaktif PLR
a. Bagian Tata Usaha PLR 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dokumentasi Ilmiah PLR 1.1
2) Subbagian Keuangan PLR 1.2
3) Subbagian Perlengkapan PLR 1.3
b. Bidang Teknologi Penyimpanan Lestari PLR 2
c. Bidang Teknologi Pengolahan Limbah, Dekontaminasi, PLR 3
dan Dekomisioning
d. Bidang Radioekologi Kelautan PLR 4
e. Bidang Operasi Sarana Penunjang PLR 5
1) Subbidang Operasi Sistem Penyedia Media dan Energi PLR 5.1
2) Subbidang Perawatan dan Perbaikan Peralatan PLR 5.2
f. Bidang Pengolahan Limbah PLR 6
1) Subbidang Preparasi dan Analisis PLR 6.1
2) Subbidang Pengolahan Limbah Cair PLR 6.2
3) Subbidang Pengolahan Limbah Padat PLR 6.3
4) Subbidang Pengangkutan dan Penyimpanan Sementara PLR 6.4
h. Bidang Keselamatan dan Lingkungan PLR 7
1) Subbidang Pengendalian Daerah Kerja PLR 7.1
2) Subbidang Pengendalian Personel PLR 7.2
3) Subbidang Analisis Dampak Lingkungan PLR 7.3
BATAN
- 142 -
i. Unit Jaminan Mutu PLR 8
j. Unit Pengamanan Nuklir PLR 9
22. Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir RPN
a. Bagian Tata Usaha RPN 1
1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dokumentasi Ilmiah RPN 1.1
2) Subbagian Keuangan RPN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan RPN 1.3
b. Bidang Rekayasa Elektromekanik dan Struktur RPN 2
c. Bidang Instrumentasi Reaktor dan Industri RPN 3
d. Bidang Instrumentasi Kesehatan dan Keselamatan RPN 4
e. Bidang Perawatan dan Perbengkelan RPN 5
1) Subbidang Perawatan Elektronik RPN 5.1
2) Subbidang Sarana Penunjang RPN 5.2
3) Subbidang Konstruksi dan Perbengkelan RPN 5.3
23. Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka RRF
a. Bagian Tata Usaha RRF 1
2) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, & Dokumentasi Ilmiah RRF 1.1
3) Subbagian Keuangan RRF 1.2
4) Subbagian Perlengkapan RRF 1.3
b. Bidang Radioisotop RRF 2
c. Bidang Radiofarmaka RRF 3
d. Bidang Siklotron RRF 4
e. Bidang Sarana Penunjang dan Proses RRF 5
1) Subbidang Pengelolaan Sarana RRF 5.1
2) Subbidang Proses RRF 5.2
BATAN
- 143 -
f. Bidang Keselamatan RRF 6
1) Subbidang Pengendalian Daerah Kerja RRF 6.1
2) Subbidang Pengendalian Personel RRF 6.2
3) Subbidang Pengelolaan Limbah RRF 6.3
24. Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi TIR
a. Bagian Tata Usaha TIR 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian TIR 1.1
2) Subbagian Keuangan TIR 1.2
3) Subbagian Perlengkapan TIR 1.3
4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah TIR 1.4
b. Bidang Kebumian dan Lingkungan TIR 2
c. Bidang Proses Radiasi TIR 3
d. Bidang Pertanian TIR 4
e. Bidang Keselamatan TIR 5
1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja TIR 5.1
2) Subbidang Pengelolaan Limbah TIR 5.2
f. Balai Iradiasi, Elektromekanik, dan Instrumentasi TIR 6
g. Unit Pengamanan Nuklir Kawasan TIR 7
25. Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir DIN
a. Bagian Tata Usaha DIN 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian DIN 1.1
2) Subbagian Keuangan DIN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan DIN 1.3
b. Bidang Diseminasi DIN 2
1) Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi DIN 2.1
Nuklir Energi
2) Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi DIN 2.2
Nuklir Non Energi
BATAN
- 144 -
c. Bidang Promosi DIN 3
1) Subbidang Perencanaan Promosi DIN 3.1
2) Subbidang Pelaksanaan Promosi DIN 3.2
d. Bidang Evaluasi dan Dokumentasi DIN 4
1) Subbidang Evaluasi DIN 4.1
2) Subbidang Dokumentasi DIN 4.2
e. Unit Jaminan Mutu DIN 5
26. Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir KTN
a. Bagian Tata Usaha KTN 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian KTN 1.1
2) Subbagian Keuangan KTN 1.2
3) Subbagian Perlengkapan KTN 1.3
b. Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan KTN 2
c. Bidang Kemitraan KTN 3
1) Subbidang Agroindustri KTN 3.1
2) Subbidang Perangkat Medik KTN 3.3
3) Subbidang Industri KTN 3.2
d. Bidang Pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong KTN 4
1) Subbidang Perawatan Prasarana dan Sarana KTN 4.1
2) Subbidang Dokumentasi KTN 4.2.
3) Subbidang Pelayanan Kesehatan KTN 4.3
e. Unit Jaminan Mutu KTN 5
f. Unit Pengamanan Nuklir KTN 6
BATAN
- 145 -
27. Inspektorat ISP
a. Subbagian Tata Usaha ISP 1
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor ISP 2
28. Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir SJM
a. Subbagian Tata Usaha SJM 1
b. Bidang Standardisasi Radiasi dan Nuklir SJM 2
1) Subbidang Standar Keselamatan SJM 2.1
2) Subbidang Standar Mutu Bahan dan Peralatan Nuklir SJM 2.2
c. Bidang Akreditasi dan Sertifikasi SJM 3
1) Subbidang Akreditasi SJM 3.1
2) Subbidang Sertifikasi SJM 3.2
d. Bidang Jaminan Mutu SJM 4
1) Subbidang Program SJM 4.1
2) Subbidang Audit dan Pemantauan SJM 4.2
29. Pusat Pendidikan dan Pelatihan PDL
a. Bagian Tata Usaha PDL 1
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian PDL 1.1
2) Subbagian Keuangan PDL 1.2
3) Subbagian Perlengkapan PDL 1.3
b. Bidang Perencanaan PDL 2
1) Subbidang Program PDL 2.1
2) Subbidang Kurikulum dan Modul PDL 2.2
c. Bidang Penyelenggaraan PDL 3
1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis PDL 3.1
2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural & Fungsional PDL 3.2
BATAN
- 146 -
3) Subbidang Sarana Laboratorium PDL 3.3
d. Bidang Evaluasi PDL 4
1) Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan PDL 4.1
2) Subbidang Informasi dan Dokumentasi PDL 4.2
e. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara PDL 5
30. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir STTN
a. Pembantu Ketua I STTN 1
b. Pembantu Ketua II STTN 2
c. Pembantu Ketua III STTN 3
d. Senat STTN 4
e. Jurusan Teknofisika Nuklir STTN 5
1) Sekretaris Jurusan STTN 5.1
2) Unit Unit Laboratorium STTN 5.2
f. Jurusan Teknokimia Nuklir STTN 6
1) Sekretaris Jurusan STTN 6.1
2) Unit Laboratorium STTN 6.2
g. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan STTN 7
1) Subbagian Perencanaan dan Kerjasama STTN 7.1
2) Subbagian Akademik dan Pengajaran STTN 7.2
3) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni STTN 7.3
h. Bagian Administrasi Umum STTN 8
1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian STTN 8.1
2) Subbagian Keuangan STTN 8.2
3) Subbagian Perlengkapan STTN 8.3