PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 108 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA
KOMODITI 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Survei Pola
Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014, perlu
disusun Pedoman Teknis Survei Pola Distribusi
Perdagangan Beberapa Komoditi 2014;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Teknis Survei
Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014
dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik;
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar;
- 2 -
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
Badan Pusat Statistik di Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat
Statistik;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
BEBERAPA KOMODITI 2014.
Pasal 1
Pedoman Teknis Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa
Komoditi 2014 merupakan acuan dan panduan pelaksanaan
Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014 di
seluruh Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi,
dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
Pasal 2
Pedoman Teknis Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa
Komoditi 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.
Pasal 3
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2014
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
SURYAMIN
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 108 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SURVEI POLA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI 2014
BAB I
PENDAHULUAN
Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu
barang mulai dari produsen hingga konsumen. Rantai ini mempunyai peran
penting dalam perekonomian masyarakat, karena selain merupakan
penghubung antara produsen dengan konsumen jugadapat memberikan nilai
tambah pada pelakunya. Rantai distribusi yang baik mampu menggerakkan
suatu barang dari produsen ke konsumen dengan biaya yang serendah-
rendahnya dan mampu memberikan pembagian yang adil dari keseluruhan
harga yang dibayarkan konsumen akhir kepada semua pihak yang terlibat di
dalamnya.
Pola distribusi barang kebutuhan masyarakat saat ini diduga masih
bermasalah. Hal ini terlihat dari melambungnya harga barang kebutuhan
masyarakat, serta kelangkaan barang tersebut di beberapa daerah. Selain itu,
rasa kepuasan yang belum merata antara produsen, lembaga-lembaga usaha
perdagangan (dalam tata niaga) dan konsumen juga menjadi masalah dalam
distribusi barang.
Untuk mengetahui dimana letak permasalahannya dipandang perlu untuk
dilakukan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi. Pada tahun
2014 Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengadakan Survei Pola Distribusi
(Survei Poldis) Perdagangan Beberapa Komoditi. Kegiatan ini sangat penting
dilakukan karena hasilnya bisa digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan
gambaran pola distribusi perdagangan dalam negeri dan dapat dibangun
sistem pola distribusi perdagangan yang lebih baik. Selain itu, dapat diperoleh
margin perdagangan dan pengangkutan dari komoditi yang diteliti.
Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014
dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi,beberapa kota
SBH (70 kabupaten/kota). Secara keseluruhan survei ini mencakup 133
- 2 -
kabupaten/kota terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 100 kabupaten/kota
potensi komoditi terpilih.
Hasil Survei Poldis Perdagangan 2014 di 33 provinsi diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan untuk
komoditi-komoditi terpilih dan sekaligus dapat digunakan sebagai masukan
untuk penyempurnaan Survei Pola Distribusi Perdagangan pada masa yang
akan datang.
Buku Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dalam
kegiatan Survei Poldis Perdagangan 2014 merupakan pedoman bagi Kepala
BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan dengan
benar sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
1. Landasan Hukum
Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2014 adalah:
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Statistik;
c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
2. Tujuan
Survei PoldisPerdagangan 2014 di 33 provinsimempunyai tujuan, yaitu:
a. Mendapatkan Pola Penjualan Produksi;
b. Mendapatkan Pola Distribusi Perdagangan;
c. Mendapatkan Peta Wilayah Penjualan Produksi;
d. Mendapatkan Peta Wilayah Distribusi Perdagangan;
e. Memperoleh data tentang margin perdagangan dan pengangkutan mulai
tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.
1) Cakupan Komoditi
Penentuan komoditi dalam survei ini adalah komoditi strategis, yaitu
komoditi-komoditi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Komoditi yang dalam Survei Biaya Hidup paling banyak dikonsumsi
masyarakat.
- 3 -
b. Komoditi yang dalam pembentukan inflasi cukup berperan.
c. Komoditi yang dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)
mempunyai kontribusi cukup besar.
d. Komoditi yang memiliki dampak cukup besar terhadap kebutuhan
masyarakat.
Berdasarkan 4 kriteria di atas, maka dipilih 4 komoditi dengan
jenis/kualitas komoditi seperti pada tabel berikut:
Tabel 1.1. Jenis Komoditi Terpilih
Komoditi Jenis Komoditi
(1) (2)
1. Minyak Goreng
2. Tepung Terigu
3. Garam 1. Garam Bata
2. Garam Halus
4. Susu Bubuk
2) Cakupan Wilayah
Cakupan wilayah survei meliputi 133 kabupaten/kota di 33 provinsi
dengan jumlah sampel sebanyak 3.500 perusahaan/usaha perdagangan dan
produsen. Untuk selengkapnya mengenai alokasi sampel menurut wilayah
dapat dilihat pada lampiran 3.
3) Jadwal Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2014 adalah:
Pencetakan Kuesioner dan Buku Pedoman Minggu III Maret 2014
Pengiriman dokumen dari BPS RI ke Provinsi Minggu IV April2014
Pelaksanaan Lapangan Minggu II Mei – Minggu II Juni2014
Pemeriksaan oleh Daerah Minggu II Mei – Minggu II Juni2014
Revisit oleh Daerah Minggu III Mei – Minggu II Juni 2014
Pengiriman dokumen dari Provinsi ke BPS RI Minggu I – IV Juni 2014
Pengolahan di BPS RI Minggu II Juni – Minggu IV Juli2014
Persiapan Penyusunan Laporan Minggu I –IV Agustus2014
Penyusunan Laporan Minggu I – II September 2014
Penggandaan Laporan Minggu III –IV September 2014
- 4 -
4) Dokumen (Kuesioner dan Buku Pedoman)
a. Jenis daftar dan kuesioner yang digunakan untuk pencacahan meliputi:
No Jenis
Daftar/Kuesioner Kegunaan
(1) (2) (3) 1. VPDP14-
DSP.PEDAGANG
VPDP14-
DSP.PRODUSEN
(Daftar Sampel
Perusahaan)
Petunjuk bagi petugas untuk
mengetahui nama dan alamat
perusahaan/usaha perdagangan dan
produsen yang akan dicacah
2. VPDP-14.PEDAGANG Kuesioner untuk mencacah
perusahaan/usaha perdagangan
3. VPDP-14.PRODUSEN Kuesioner untuk mencacah
perusahaan/usaha industri
pengolahan
b. Buku Pedoman yang digunakan meliputi:
No Buku Pedoman Kegunaan
(1) (2) (3)
1. Buku 1 Pedoman Teknis BPS
Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Buku 2 Pedoman Pencacah
3. Buku 3 Pedoman Pengolahan
- 5 -
5) Arus Dokumen
BPS-RI
BPS Provinsi
BPS Kab/Kota
Pencacah/Peme
riksa
- VPDP14-DSP
- VPDP-
14.PEDAGANG
- VPDP-
14.PRODUSEN
- Buku 1
- Buku 2
- Buku 3
- VPDP14-DSP
- VPDP-
14.PEDAGANG
- VPDP-
14.PRODUSEN
- Buku 1
- Buku 2
- VPDP14-DSP
- VPDP-
14.PEDAGANG
- VPDP-
14.PRODUSEN
- Buku 1
- Buku 2
- VPDP14-DSP
- VPDP-
14.PEDAGANG
- VPDP-
14.PRODUSEN
- Buku 2
- VPDP-
14.PEDAGANG
- VPDP-
14.PRODUSEN
- VPDP14-DSP
- VPDP-
14.PEDAGANG
- VPDP-
14.PRODUSEN
- VPDP14-DSP
- VPDP-
14.PEDAGANG
- VPDP-
14.PRODUSEN
- VPDP14-DSP
- 6 -
BAB II
ORGANISASI LAPANGAN
A. Organisasi Lapangan
Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan serta seluruh kegiatan Survei
Poldis Perdagangan 2014 dibentuk organisasi lapangan mulai dari tingkat
pusat sampai dengan para pelaksana di lapangan. Untuk memberikan
gambaran yang lebih jelas tentang organisasi ini dapat dilihat pada bagan
organisasi berikut ini:
Gambar 2.1. Organisasi Lapangan Survei Pola Distribusi Perdagangan
Beberapa Komoditi 2014
B. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Survei
Tugas dan tanggung jawab organisasi lapangan Survei Poldis Perdagangan
2014 dari tingkat pusat sampai dengan para pelaksana di lapangan sebagai
berikut:
BPS-RI
BPS PROVINSI
PENGAWAS
PENCACAH
BPS
KAB/KOTA
A
BPS
KAB/KOTA
A
BPS
KAB/KOTA
A
PENCACAH PENCACAH
- 7 -
Tabel 2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Survei Pola Distribusi
Perdagangan Beberapa Komoditi 2014
No. Petugas Tugas dan Tanggung Jawab
(1) (2) (3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BPS-RI
Tim VPDP14
BPS Provinsi
BPS Kabupaten/
Kota
Pengawas/Pemeriksa
Pencacah
Mengoordinasikan seluruh kegiatan baik di
pusat maupun di daerah
Bertanggung jawab terhadap hasil Survei Poldis
Perdagangan 2014 tingkat Nasional
Menyiapkan materi yang berkenaan dengan
Survei Poldis Perdagangan 2014
Mengoordinasikan seluruh kegiatan di Provinsi
dan Kabupaten/Kota
Bertanggung jawab terhadap hasil Survei Poldis
Perdagangan 2014 tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Mengoordinasikan seluruh kegiatan di
Kabupaten/Kota
Bertanggung jawab terhadap hasil Survei Poldis
Perdagangan 2014 tingkat Kabupaten/Kota
Mengoordinasikan seluruh kegiatan di
Kabupaten/Kota/ Provinsi
Bertanggung jawab terhadap hasil pencacahan
Survei Poldis Perdagangan 2014
Bertanggung jawab melakukan pencacahan
Survei Poldis Perdagangan 2014
C. Petugas Pengawas/Pemeriksa (PMS)
1. Memahami isi buku pedoman PCS dan PMS Survei Poldis Perdagangan
2014.
2. Bersama dengan PCS mencermati daftar sampel perusahaan terpilih serta
- 8 -
jenis dokumen yang digunakan dan wilayah kerjanya sebelum melakukan
pencacahan.
3. Memberitahukan dan minta izin pihak pengelola/administrator di pusat
perkantoran, pusat perbelanjaan, jika responden berada di pusat
perkantoran/pusat perbelanjaan.
4. Melakukan pengawasan lapangan secara rutin dan melaporkan kepada
BPS Kabupaten/Kota/Provinsi apabila ada permasalahan yang perlu
segera diselesaikan.
5. Mengikuti pertemuan petugas yang dikoordinir oleh BPS
Kabupaten/Kota/Provinsi, kemudian membuat laporan tentang berbagai
permasalahan yang dihadapi di lapangan dan cara mengatasinya ke BPS
Kabupaten/Kota/Provinsi.
6. Mengisi laporan kemajuan pelaksanaan pencacahan secara berkala
kepada BPS Kabupaten/Kota/Provinsi.
7. Melakukan pemeriksaan dokumen hasil pelaksanaan pencacahan dengan
cermat dan teliti serta menyerahkan hasilnya kepada BPS
Kabupaten/Kota/Provinsi.
8. Mengisi kode KBLI pada Blok II rincian 1 VPDP-14.PEDAGANG
berdasarkan uraian kegiatan utama perusahaan/usaha.
9. Menepati jadwal pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2014.
D. Petugas Pencacah (PCS)
1. Memahami isi buku pedoman PCS Survei Poldis Perdagangan 2014.
2. Mengamati wilayah kerjanya sebelum melakukan pencacahan dengan
VPDP14-DSP. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lewat cacah atau
ganda cacah.
3. Memberitahukan dan minta izin pihak pengelola atau administrator di
pusat gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau aparat desa/lurah,
RW dan RT sebelum melakukan pencacahanpada wilayah tersebut.
4. Melakukan pencacahan setiap perusahaan/usaha yang ada dalam
VPDP14-DSP yang terdapat pada wilayah kerjanya.
5. Mengikuti pertemuan dengan pengawas untuk membahas berbagai
temuan/masalah di lapangan dan cara mengatasinya.
6. Melakukan pencacahan ulang responden yang bermasalah dengan disertai
pengawas.
- 9 -
7. Melaporkan hasil pengecekan lapangan ke pengawas/pemeriksa atas
keberadaan perusahaan yang tercatat dalam VPDP14-DSP, namun tidak
ditemui di lapangan, atau perusahaan/usaha yang ditemui di lapangan,
namun tidak memperdagangkan salah satu dari 4 jenis komoditi yang
dicakup.
8. Menepati jadwal pelaksanaan sesuai dengan yang telah ditentukan.
- 10 -
- 11 -
BAB III
METODOLOGI
A. Ruang Lingkup
Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014
dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota
SBH (70 kabupaten/kota) dan kabupaten/kota potensi komoditi terpilih.
Secara keseluruhan survei ini mencakup 133 kabupaten/kota terdiri dari 33
ibukota provinsi dan 100 kabupaten/kota potensi komoditi terpilih.
Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan perdagangan
menengah, besar, dan kecil baik sebagai distributor, subdistributor, agen,
subagen, pedagang grosir, eksportir, importir, maupun pengecer.
Komoditi yang dicakup dalam survei ini adalah sebanyak 5 jenis, yaitu:
minyak goreng, tepung terigu, garam bata, garam halus dan susu bubuk.
Produsen komoditi yang diteliti didekati melalui industri skala besar dan
sedang.
Usaha yang dicakup dalam survei ini mengalami penyesuaian kode KBLI,
karena terjadi perubahan kode KBLI 2005 ke KBLI 2009. Secara lengkap,
perusahaan yang dicakup berdasarkan pengelompokkan KBLI-nya adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.1. Cakupan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi
2014 Menurut Perubahan KBLI 2009
No Jenis Komoditi KBLI
2009
KBLI
2005 Uraian KBLI 2009
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Minyak Goreng 10423 15143 Industri minyak goreng kelapa
10432 15144 Industri minyak goreng kelapa sawit
46315
51220 Perdagangan besar minyak dan
lemak nabati 53220
54220
47111 52111
Perdagangan eceran berbagai
macam barang yang utamanya
makanan, minuman, atau
tembakau di
supermarket/minimarket
- 12 -
47112 52112
Perdagangan eceran berbagai
macam barang yang utamanya
makanan, minuman, atau
tembakau bukan di
supermarket/minimarket
(tradisional)
2 Tepung Terigu 10617 15321 Industri tepung terigu
46339
51220 Perdagangan besar makanan dan
minuman lainnya
53220
54220
47111 52111
Perdagangan eceran berbagai
macam barang yang utamanya
makanan, minuman, atau
tembakau di
supermarket/minimarket
47112 52112
Perdagangan eceran berbagai
macam barang yang utamanya
makanan, minuman, atau
tembakau bukan di
supermarket/minimarket
(tradisional)
3 Garam 10774 15499 Industri pengolahan garam
46339 51220 Perdagangan besar makanan dan
minuman lainnya
53220
54220
47111 52111
Perdagangan eceran berbagai
macam barang yang utamanya
makanan, minuman, atau
tembakau di
supermarket/minimarket
47112 52112
Perdagangan eceran berbagai
macam barang yang utamanya
makanan, minuman, atau
tembakau bukan di
supermarket/minimarket
- 13 -
(tradisional)
4 Susu Bubuk 10520 15201 Industri pengolahan susu bubuk
dan susu kental
46326 51220 Perdagangan besar susu dan produk
susu
53220
54220
47111 52111
Perdagangan eceran berbagai
macam barang yang utamanya
makanan, minuman, atau
tembakau di
supermarket/minimarket
47112 52112
Perdagangan eceran berbagai
macam barang yang utamanya
makanan, minuman, atau
tembakau bukan di
supermarket/minimarket
(tradisional)
B. Kerangka Sampel
Kerangka sampel yang dibentuk ada dua, yaitu kerangka sampel
pedagang dan kerangka sampel produsen. Untuk produsen, kerangka sampel
berasal dari SE06-UMB kategori D (industri) dan direktori industri skala besar
dan sedang. Sedangkan pembentukan kerangka sampel pedagang berasal dari
berbagai macam sumber, yaitu dari:
1) SE06-UMB kategori G, yaitu perusahaan perdagangan menengah dan
besar hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel. Tahapan penggunaan
data SE06-UMB adalah:
a. Menentukan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha sebagai
distributor, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, eksportir,
importir, dan pengecer dilakukan pendekatan berdasarkan hasil SE06-
UMB kategori G, yang bersumber dari kuesioner SE06-UMB Distribusi
Blok II.2 Rincian 6 (menurut asal barang) dan Rincian 8 (menurut
penjualan barang). Sedangkan untuk perusahaan SE06-UMB yang
nonresponse, tidak dapat dilakukan penentuan fungsi kelembagaan
perusahaan/usaha.
- 14 -
Tabel 3.2. Matriks Penentuan Fungsi Kelembagaan*) dalam
Perusahaan/Usaha Perdagangan UMB
No.
Asal barang
Penjualan
Luar
negeri
Produse
n
Pedagan
g
lainnya
Pemerin
tah
/swasta
Rumah
tangga/
peroran
gan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Melalui Importir 1 1 1 8
2 Impor Sendiri 7 7 7 8
3 Produsen non
pertanian 6 1 1 1 8
4 Distributor/penyal
ur/agen 6 2 4 4 8
5 Supermarket/swala
yan 6 4 8 8 8
6 Pedagang lainnya 6 4 8 8 8
*) Kode fungsi
kelembagaan:
1. Distributor
2. Subdistributor
3. Agen
4. Subagen
5. Pedagang Grosir
6. Eksportir
7. Importir
8. Pengecer
2) Direktori perusahaan perdagangan dari asosiasi untuk perusahaan
perdagangan.
3) Daftar nama perusahaan/usaha perdagangan eksportir.
4) Perusahaan perdagangan kecil hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus
Sampel yaitu SE06-UMK kategori G dengan nilai omset >500 juta rupiah.
5) Sumber lain: berasal dari internet.
Pada survei ini pencacahan perusahaan menggunakan pendekatan
fungsi kelembagaan perusahaan dan komoditi yang diperdagangkan. Fungsi
kelembagaan yang bersumber dari SE06-UMB merupakan proxy, sedangkan
perusahaan dari sumber lain berdasarkan pengakuan responden.
- 15 -
Gambar 3.1. Pembentukan Kerangka Sampel Pedagang
Gambar 3.2. Pembentukan Kerangka Sampel Produsen
*) Unique = tidak ganda
Tidak
Ya
SE06-UMB.G
Drop out perusahaan
Perusahaan unique?
Perusahaan
Perdagangan dari Asosiasi
Responden eksportir
Sumber lainnya
SE06-UMK, omset >
500 jt
4 Komoditi terpilih
Kerangka Sampel Pedagang
Proxy fungsi kelembagaan perusahaan Gabung
Ya
Tidak
SE06-UMB.D
4 Komoditi terpilih
Drop out perusahaan
Perusahaan unique?
Kerangka Sampel Produsen
Gabung
Direktori Industri Skala Besar dan
Sedang
Sumber lainnya
- 16 -
C. Jumlah Sampel
Banyaknya sampel perusahaan/usaha/pengusaha perdagangan
menengah dan besar serta produsen secara keseluruhan sebanyak 3.500
perusahaan. Rincian banyaknya sampel untuk setiap provinsi adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.3. Kabupaten/Kota Studi dan Banyaknya Sampel per Provinsi
No Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah
Sampel
(1) (2) (3) (4)
1 (11) Aceh (1110) Bireuen, (1118) Pidie Jaya,
(1171) Banda Aceh 50
2 (12) Sumatera Utara (1208) Asahan, (1212) Deli Serdang,
(1219) Batu Bara, (1272) Tanjung Balai,
(1273) Pematang Siantar, (1274) Tebing
Tinggi, (1275) Medan, (1276) Binjai
125
3 (13) Sumatera Barat (1371) Padang, (1375) Bukittinggi 75
4 (14) Riau (1403) Indragiri Hilir, (1471) Pekanbaru,
(1473) Dumai 65
5 (15) Jambi (1502) Merangin, (1505) Muaro Jambi,
(1571) Jambi 45
6 (16) Sumatera
Selatan
(1607) Banyuasin, (1671) Palembang,
(1674) Lubuklinggau 75
7 (17) Bengkulu (1771) Bengkulu 50
8 (18) Lampung (1871) Bandar Lampung, (1872) Metro 70
9 (19) Kep. Bangka
Belitung
(1902) Belitung, (1971) Pangkal Pinang 40
10 (21) Kep. Riau (2171) Batam, (2172) Tanjung Pinang 40
11 (31) DKI Jakarta (3171) Jakarta Selatan, (3172) Jakarta
Timur,
(3173) Jakarta Pusat, (3174) Jakarta
Barat,
(3175) Jakarta Utara
500
12 (32) Jawa Barat (3201) Bogor, (3202) Sukabumi, (3203) 450
- 17 -
No Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah
Sampel
(1) (2) (3) (4)
Cianjur, (3205) Garut, (3209) Cirebon,
(3211) Sumedang, (3212) Indramayu,
(3215) Karawang, (3216) Bekasi, (3272)
Sukabumi, (3273) Bandung,
(3275) Bekasi
13 (33) Jawa Tengah (3301) Cilacap, (3310) Klaten, (3313)
Karanganyar, (3317) Rembang, (3318)
Pati, (3321) Demak, (3329)
Brebes,(3374) Semarang
280
14 (34) DI Yogyakarta (3471) Yogyakarta 50
15 (35) Jawa Timur (3506) Kediri, (3514) Pasuruan, (3515)
Sidoarjo, (3517) Jombang, (3523)
Tuban, (3525) Gresik, (3526)
Bangkalan, (3527) Sampang, (3528)
Pamekasan, (3529) Sumenep, (3575)
Pasuruan, (3578) Surabaya
450
16 (36) Banten (3601) Pandeglang, (3603) Tangerang,
(3671) Tangerang, (3672) Cilegon,
(3673) Serang
125
17 (51) Bali (5108) Buleleng, (5171) Denpasar 100
18 (52) Nusa Tenggara
Barat
(5202) Lombok Tengah, (5203) Lombok
Timur, (5206) Bima,(5271) Mataram 55
19 (53) Nusa Tenggara
Timur
(5311) Ende, (5318) Nagekeo,(5371)
Kupang 40
20 (61) Kalimantan
Barat
(6112) Kubu Raya, (6171) Pontianak 70
21 (62) Kalimantan
Tengah
(6202) Kotawaringin Timur,(6271)
Palangkaraya 50
22 (63) Kalimantan
Selatan
(6309) Tabalong,(6371) Banjarmasin,
(6372) Banjar Baru 65
23 (64) Kalimantan
Timur
(6471) Balikpapan, (6472) Samarinda,
(6473) Tarakan 100
- 18 -
No Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah
Sampel
(1) (2) (3) (4)
24 (71) Sulawesi Utara (7171) Manado, (7172) Bitung 65
25 (72) Sulawesi Tengah (7208) Parigi Moutong, (7271) Palu 45
26 (73) Sulawesi Selatan (7304) Jeneponto, (7306) Gowa, (7325)
Luwu Timur, (7371) Makassar, (7373)
Palopo
120
27 (74) Sulawesi
Tenggara
(7471) Kendari, (7472) Bau-Bau 50
28 (75) Gorontalo (7502) Gorontalo, (7571) Gorontalo 40
29 (76) Sulawesi Barat (7603) Mamasa, (7604) Mamuju 50
30 (81) Maluku (8171) Ambon, (8172) Tual 35
31 (82) Maluku Utara (8271) Ternate, (8272) Tidore
Kepulauan 45
32 (91) Papua Barat (9105) Manokwari, (9171) Sorong 40
33 (94) Papua (9401) Merauke, (9471) Jayapura 40
Jumlah 3.500
*) yang dicetak bergaris bawah dan miring adalah ibukota provinsi
a. Alokasi Sampel Per Komoditi Menurut Kabupaten/Kota
Jumlah produsen dan perusahaan perdagangan berkategori pedagang
besar dan eceran sudah dapat ditentukan dari hasil pembentukan kerangka
sampel. Yang termasuk dalam kategori pedagang besar adalah fungsi
kelembagaan perdagangan sebagai distributor, subdistributor, agen, subagen,
pedagang grosir, eksportir dan importir. Sedangkan kategori pengecer adalah
sisanya.
Alokasi sampel dilakukan dengan mempertimbangkan distribusi dari
fungsikelembagaan dan jenis komoditi dalam satu provinsi. Sehingga secara
umum semua komoditi bisa terwakili untuk semua fungsi kelembagaan.
Penentuan suatu perusahaan dicacah untuk komoditi tertentu, sudah
dapat ditentukan pada awal penentuan sampel terpilih, baik untuk pedagang
besar dan eceran yang menjual komoditi spesifik maupun yang
memperdagangkan bermacam-macam komoditi yang akan dicacah. Oleh
- 19 -
karena itu, untuk menjaga agar sampel komoditi di pengecer tersebar secara
proporsional, maka perlu dilakukan alokasi sampel untuk menentukan berapa
jumlah perusahaan yang harus dicacah untuk suatu komoditi.Tahapan
pengalokasian sampel menurut komoditi untuk pengecer adalah sebagai
berikut:
Dari kerangka sampel dialokasikan sampel perusahaan yang
memperdagangkan komoditi tertentu.
Kemudian di alokasikan menurut distribusi fungsi kelembagaan dalam
satu provinsi.
b. Metode Pemilihan Sampel
Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditi
utama yang diperdagangkan berdasarkan 4 komoditi terpilih. Untuk
perusahaan yang bersumber dari SE06-UMB, seluruhnya diambil sebagai
perusahaan sampel, sedangkan sisanya dipilih secara sistematik pada setiap
komoditi. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak
mencukupi, maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah.
Sedangkan sampel industri pengolahan dipilih dari kerangka sampel
industri pengolahan secara systematic sampling.
c. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dari perusahaan/usaha/pengusaha terpilih
dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden.
Untuk perusahaan-perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data mungkin
lebih dari satu kali kunjungan.
- 20 -
Jika pada saat pencacahan, perusahaan/usaha telah berubah dari
pedagang ke produsen maka pengawas harus mencari
perusahaan/usaha yang memperdagangkan komoditi dan fungsi
kelembagaan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel pengganti
secara purposive.
Jika pada saat pencacahan, perusahaan/usaha telah berubah dari
produsen ke pedagang maka pengawas harus mencari
perusahaan/usaha yang memproduksi komoditi yang sama untuk
dijadikan sebagai sampel pengganti secara purposive.
Jika pada saat pencacahan, komoditi dengan yang diperdagangkan
bukan merupakan komoditi seperti yang tercantum pada Daftar
VPDP14-DSP.PEDAGANG, maka pengawas
a. Jika perusahaan/usaha merupakan pedagang besar, harus
mencari perusahaan/usaha yang memperdagangkan komoditi
dengan fungsi kelembagaan yang sama untuk dijadikan sebagai
sampel pengganti secara purposive,
b. Jika Perusahaan/usaha merupakan pengecer, pengawas harus
memeriksa terlebih dahulu keterwakilan komoditi dalam satu
provinsi, bila sudah ada wakilnya maka cukup diganti komoditi
sesuai dengan yang dijual oleh pedagang (harus termasuk dalam
5 komoditi). Jika belum ada keterwakilan komoditi dengan
kualitas/merk/jenis seperti yang tercantum pada Daftar VPDP14-
DSP.PEDAGANG dalam satu provinsi maka harus mencari
perusahaan/usaha yang memperdagangkan komoditi dengan
fungsi kelembagaan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel
pengganti secara purposive.
Jika pada saat pencacahan, komoditi yang diproduksi bukan
merupakan komoditi seperti yang tercantum pada Daftar VPDP14-
DSP.PRODUSEN, maka pengawas harus mencari
perusahaan/usaha yang memproduksi komoditi yang sama untuk
dijadikan sebagai sampel pengganti secara purposive.
Nomor urut perusahaan untuk sampel pengganti dimulai dari 8000
untuk setiap kabupaten/kota.
Untuk Perusahaan/usaha yang terpilih sampel secara purposive
nomor urutnya dimulai dari 9000 untuk setiap kabupaten/kota.
- 21 -
ALUR PENCACAHAN PEDAGANG
Ya
VPDP14-DSPU.PEDAGANG
KETEMU? PEDAGANG?
PENGAWAS MENGGANTI
SECARA PURPOSIVE
CACAH
KOMODITI
PEDAGANG BESAR?
CACAH
CACAH
PENGAWAS MENGGANTI
SECARA PURPOSIVE
PENGAWAS MENGECEK KETERWAKILAN KOMODITI
DALAM 1 PROVINSI
SUDAH TERWAKILI?
DICACAH SESUAI KOMODITI DARI YANG PEDAGANG JUAL
PENGAWAS MENGANTI SECARA PURPOSIVE
Tidak
YaYa
Ya
Ya
TidakTidak
Tidak
Tidak
ALUR PENCACAHAN PRODUSEN
VPDP14-DSPU.PRODUSEN
YaKETEMU? PRODUSEN?
PENGAWAS MENGGANTI
SECARA PURPOSIVE
KOMODITI SESUAI?
Tidak
YaYa
TidakTidak
CACAH
d. Daftar VPDP14-DSP.PEDAGANG dan VPDP14-DSP.PRODUSEN
Daftar VPDP14-DSP adalah daftar yang memuat nama
perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel untuk pedagang maupun
produsen. Berdasarkan daftar ini, PCS mengunjungi dan melakukan
pencacahan perusahaan/usaha yang menjadi beban tugasnya.
- 22 -
Keterangan rincian dan kolom Daftar VPDP14-DSP.PEDAGANG dan
VPDP14-DSP.PRODUSEN adalah sebagai berikut:
Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama
provinsi.
Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan
namakabupaten/kota.
Rincian Kecamatan, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan nama
kecamatan
Kolom (1) : No, yang tercantum pada kolom ini adalah nomor urut.
Kolom (2) : Nomor Urut Perusahaan, yang tercantum pada kolom ini adalah
nomor urut perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel
dalam suatu kabupaten/kota.
Kolom (3) : Nama Lengkap Perusahaan/Usaha, yang tercantum pada kolom
ini adalah nama perusahaan/usaha yang terpilih sebagai
sampel.
Kolom (4) : Alamat, yang tercantum pada kolom ini adalah alamat dari
perusahaan/usaha yang tercantum pada kolom (3).
Kolom (5) : Kegiatan Utama, yang tercantum pada kolom ini adalah kegiatan
utama perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel.
Kolom (6) : KBLI - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, merupakan
KBLI dari kegiatan utama.
Kolom (7) : Jenis komoditi yang diperdagangkan/dihasilkan
Kolom (8) : Fungsi kelembagaan yang diidentifikasi dari frame
Kolom (9) : Hasil pencacahan, kolom ini berisi kode kondisi hasil
pencacahan perusahaan/usaha, yaitu:
1 = Ditemukan, dan jenis komoditi yang diperdagangkan/diproduksi
sesuai dengan daftar VPDP14-DSP.PEDAGANG atau daftar VPDP14-
DSP.PRODUSEN
2 = Ditemukan, namun jenis komoditi yang diperdagangkan/diproduksi
tidak sesuai dengan daftar VPDP14-DSP.PEDAGANG atau daftar
VPDP14-PRODUSEN
3 = Ditemukan, tetapi bukan sebagai pedagang (Untuk VPDP14-
DSP.PEDAGANG) atau
Ditemukan, tetapi bukan sebagai produsen (Untuk VPDP14-
DSP.PRODUSEN)
4 = Pindah dan tidak dapat ditelusuri
- 23 -
5 = Tutup
6 = Tidak Ditemukan
7 = Ganda/double
e. Penentuan nomor urut perusahaan pedagang
Nomor urut perusahaan dibangun per kabupaten berdasarkan tahapan
sebagai berikut:
1) Berdasarkan hasil penentuan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha
dari SE06-UMB-G, tentukan nomor urut perusahaan, dimulai dari
fungsi kelembagaan perusahaan perdagangan sebagai distributor,
setelah selesai memberi nomor urut seluruh perusahaan ”distributor”,
kemudian dilanjutkan untuk subdistributor, agen, subagen, dan
seterusnya sampai pengecer.
2) Untuk perusahaan yang bersumber dari selain SE06-UMB-G, nomor
urut perusahaan merupakan kelanjutan dari nomor urut pengecer.
Contoh :
Dari hasil pembentukan frame perusahaan perdagangan, dalam suatu
kabupaten ada 129 perusahaan dari SE06-UMB, dan 79 perusahaan dari
sumber lainnya. Pemberian nomor urut perusahaan seperti dibawah ini:
Sumber
Fungsi kelembagaan
perusahaan
perdagangan
Banyak
perusahaa
n
Nomor urut
SE06-UMB-
G
1.Distributor 8 1 8
2. Subdistributor 13 9 21
3. Agen 20 22 41
4. Subagen 39 42 80
5. Pedagang Grosir 13 81 93
6. Eksportir 11 94 104
7. Importir 4 105 108
8. Pengecer 21 109 129
Sumber lain 79 130 337
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
SURYAMIN