Download - PERATURAN IKATAN KELUARGA BESAR MAHASISWA …
PERATURAN
IKATAN KELUARGA BESAR MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
TENTANG
KOMPILASI HUKUM PENGADERAN
Menimbang : a. Bahwa Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis yang mempunyai fungsi sebagai “organisasi
kader” wajib menempatkan organisasi sebagai wadah
pembinaan dan pengolahan dalam koridor peningkatan
kualitas diri bagi anggota “Ikatan Keluarga Besar
Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis” yang kemudian
disingkat menjadi IKBM FEB.
b. Bahwa keanggotaan dalam IKBM FEB yang
menjamin kesetaraan, keadilan, dan kekeluargaan dalam
meningkatkan kualitas serta softskill anggota IKBM FEB.
c. Bahwa perlu adanya sinergisitas sebagai bentuk
perwujudan kelembagaan yang tersistematis dalam
kaderisasi IKBM FEB.
Mengingat : 1. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran
Dasar Ikatan keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Islam Bandung.
2. Pasal 13 Ayat 5 dan Pasal 13 Ayat 6 Anggaran
Rumah Tangga Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Ekonomi
dan Bisnis Universitas Islam Bandung.
Dengan Persetujuan
IKATAN KELUARGA BESAR MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : peraturan Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Islam Bandung tentang Kompilasi Hukum
Pengaderan IKBM FEB.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Organisasi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis diberi nama “Ikatan
Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam
Bandung” yang selanjutnya disingkat IKBM FEB UNISBA.
2. Dewan Amanat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam
Bandung yang disingkat (DAM FEB) adalah Lembaga Legislatif dan
Yudikatif di tingkat Fakultas.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam
Bandung yang disingkat (BEM FEB) adalah Lembaga Eksekutif di tingkat
fakultas dan bertanggung jawab kepada DAM FEB UNISBA.
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat (HMJ) merupakan Lembaga
Eksekutif di tingkat jurusan dan bertanggung jawab kepada BEM FEB
UNISBA dan DAM FEB UNISBA.
5. Kaderisasi adalah suatu proses dalam membentuk kader-kader baru dalam
sebuah organisasi.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKBM FEB yang selanjutnya
disingkat AD/ART IKBM FEB merupakan konstitusi tertinggi di IKBM
FEB.
BAB II
ASAS, SIFAT, TUJUAN, CAPAIAN
Pasal 2
ASAS
1. Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Bandung berasaskan agama Islam dan pancasila.
Pasal 3
SIFAT
1. Kompilasi Hukum Pengaderan yang kemudian disebut “KHP” bersifat wajib,
mengikat kedalam, dan tidak dapat diwakilkan.
Pasal 4
TUJUAN
Tujuan dari dibentuknya Kompilasi Hukum Pengaderan adalah sebagai
berikut:
1. Menciptakan pola standardisasi pengaderan yang efektif dan tersistematis di
lingkungan IKBM FEB UNISBA.
2. Pengenalan Kehidupan Kampus.
3. Penumbuhan Minat berorganisasi.
4. Peningkatan Semangat Berprestasi.
5. Pengembangan Soft skill dan Moral.
Pasal 5
CAPAIAN
Capaian Kaderisasi adalah Meliputi:
1. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan peran fungsi
mahasiswa.
2. Mahasiswa mampu mengenal kehidupan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Bandung.
3. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan Tri Darma Perguruan
Tinggi.
BAB III
SISTEM KADERISASI
Pasal 6
SISTEM KADERISASI IKBM FEB
1. Ta’aruf Universitas Islam Bandung merupakan proses pengenalan ditingkat
universitas.
2. P3M (Program Pendidikan Pembinaan Mujahid-Mujtahid-Mujaddid)
merupakan praktik pembinaan pada tingkat universitas.
3. Ta’aruf Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan proses pengenalan di
tingkat fakultas.
4. PPMB (Program Pembinaan Mahasiswa Baru) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
: merupakan praktik pembinaan pada tingkat fakultas.
5. PIK (Program Internalisasi Kepribadian) Proses implementasi kegiatan
pembinaan mahasiswa baru pada tingkat fakultas.
6. KOM (Kaderisasi Organisasi Mahasiswa) merupakan kegiatan kaderisasi
untuk mengesahkan anggota muda.
Ta’aruf Universitas
P3M
PPMB
PIK
KOM
Ta’aruf Fakultas
BAB IV
KELENGKAPAN KADERISASI
Pasal 7
Badan kelengkapan IKBM FEB terdiri :
1. Anggota Kehormatan.
2. Anggota Istimewa.
3. Anggota Muda.
Pasal 8
Yang dimaksud pasal 7 ayat 1,2 dan 3 di jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
1. Anggota Kehormatan adalah anggota yang telah dinyatakan sebagai
demisioner-demisioner Lembaga IKBM FEB.
2. Anggota Istimewa adalah anggota pengurus lembaga-lembaga IKBM FEB
yang terdiri dari DAM FEB, BEM FEB, HMJ.
3. Anggota Muda adalah Mahasiswa yang telah mengikuti proses rangkaian
kaderisasi yang terdiri dari Anggota IKBM FEB yang tidak menjabat sebagai
staff dalam salah satu lembaga, ketua angkatan sebagai perwakilan Anggota
muda, serta mahasiswa aktif yang terlibat dalam kepanitiaan dan/atau panitia
pelaksana.
BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
TUGAS ANGGOTA KEHORMATAN
1. Tugas anggota kehormatan adalah membimbing berjalannya lembaga terkait.
Pasal 10
FUNGSI ANGGOTA KEHORMATAN
Anggota kehormatan berfungsi untuk :
1. Memberikan saran dan masukan terhadap anggota istimewa dalam
menjalankan keberlangsungan lembaga terkait.
Pasal 11
TUGAS ANGGOTA ISTIMEWA
1. Tugas anggota istimewa adalah menjalankan roda organisasi dengan
berlandaskan kepada AD/ART yang berlaku di IKBM FEB.
2. DAM FEB memiliki tugas sebagai berikut :
a. Membuat dan mengkaji KHP di tingkat fakultas;
b. Menegakan aturan KHP yang berlaku di IKBM FEB selama kaderisasi;
c. Mengontrol proses kaderisasi mulai dari pra kaderisasi, saat kaderisasi,
dan pasca kaderisasi.
3. BEM FEB dan HMJ memiliki tugas sebagai berikut :
a. BEM FEB dan HMJ bertanggung jawab kepada DAM FEB;
b. Memantau dan mengarahkan kinerja Panitia Pelaksana;
c. Melaporkan dan/atau mempersilahkan DAM FEB melakukan
pengawasan secara menyeluruh pada setiap proses pengaderan dan rapat
koordinasi Panitia Pelaksana dan/atau sejenisnya tanpa terkecuali.
Pasal 12
FUNGSI
1. Fungsi DAM FEB :
a. Sebagai pengontrol dalam setiap proses pengaderan dan rapat koordinasi
Panitia Pelaksana dan/atau sejenisnya tanpa terkecuali guna melakukan
pengawasan secara menyeluruh;
b. Mengadakan rapim (rapat pimpinan) jika di perlukan;
c. Melakukan peringatan yang diperlukan untuk mencegah dan/atau
mengulangi pelanggaran oleh pihak BEM FEB dan HMJ dan/atau Panitia
Pelaksana;
d. Untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pengaderan apabila
dianggap perlu melalui rapat pimpinan;
e. Memberikan rekomendasi untuk memberhentikan panitia yang
melakukan pelanggaran.
2. Fungsi BEM FEB dan HMJ :
a. SDM BEM FEB dan HMJ langsung bertanggung jawab kepada DAM
FEB;
b. Memantau dan mengarahkan kinerja panitia pelaksana;
c. Melaporkan dan/ atau mempersilahkan DAM FEB melakukan
pengawasan secara menyeluruh pada setiap proses pengaderan dan rapat
koordinasi panitia pelaksana dan/ sejenisnya tanpa terkecuali.
Pasal 13
TUGAS ANGGOTA MUDA
Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 maka Anggota Muda memiliki tugas sebagai
berikut:
1. Ketua Angkatan
a. Memiliki tugas untuk mengoordinasikan informasi atau isu tentang
program studi, fakultas, maupun Lembaga IKBM FEB kepada
mahasiswa aktif.
2. Anggota Muda
a. Menaati dan menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga;
b. Ikut serta dalam kegiatan program kerja ataupun aktivitas yang dilakukan
oleh lembaga-lembaga IKBM FEB;
c. Menjaga nama baik IKBM FEB serta menjunjung tingi nilai-nilai
moralitas dalam ruang lingkup Universitas Islam Bandung;
d. Mengikuti seluruh rangkaian pengaderan di lingkungan IKBM FEB.
3. Tugas Panitia Pelaksana :
a. Bertanggung Jawab kepada BEM FEB dan HMJ;
b. Menyusun konsep bersama BEM FEB dan/atau HMJ untuk kemudian
diaplikasikan kedalam bentuk teknis yang konkrit sesuai dengan
pedoman KHP.
Pasal 14
FUNGSI
1. Ketua Angkatan :
a. Mengoordinasikan fenomena yang terjadi di angkatan kepada BEM FEB
dan HMJ;
b. Menyampaikan aspirasi atau evaluasi terhadap lembaga di IKBM FEB
melalui DAM FEB.
2. Anggota Muda
a. Ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga
IKBM FEB.
3. Panitia Pelaksana :
a. Ketua Panitia pelaksana atau yang disebut KETUA PANPEL berwenang
untuk memilih dan memberhentikan anggotanya dengan persetujuan
BEM FEB dan HMJ sesuai mekanisme yag telah ditetapkan;
b. Melakukan rapat koordinasi dan/ atau sejenisnya dan upaya lain untuk
menunjang kesuksesan kaderisasi selama tidak bertentangan dengan
KHP/ konstitusi tertinggi di IKBM FEB;
c. Membuat peraturan internal bidang-bidang yang ada dalam kepanitiaan
dengan persetujuan BEM FEB dan HMJ selama tidak bertentangan
dengan KHP/ peraturan yang ada di IKBM FEB.
BAB VI
KEHILANGAN KEANGGOTAAN
Pasal 15
ANGGOTA KEHORMATAN
1. Meninggal dunia.
2. Telah dicabut keanggotaannya (dicabut hak bicara dan hak memberikan
pendapat) atas pengajuan dari BEM FEB dan HMJ serta telah disetujui oleh
DAM FEB.
Pasal 16
ANGGOTA ISTIMEWA
1. Meninggal dunia.
2. Lulus Studi, Cuti Kuliah atau dikeluarkan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Unisba.
3. Mengundurkan diri pada saat menjabat sebagai pengurus Lembaga IKBM
FEB.
4. Telah dicabut keanggotaannya atas pengajuan dari BEM FEB dan HMJ serta
telah disetujui oleh DAM FEB.
Pasal 17
ANGGOTA MUDA
1. Ketua angkatan
a. Apabila ketua angkatan tidak menjalankan tugas dan fungsinya, maka
BEM FEB dan HMJ berhak untuk memberhentikan ketua angkatan
tersebut atas seizin DAM FEB.
2. Anggota Muda
a. Meninggal dunia;
b. Tidak mengikuti kegiatan kaderisasi IKBM FEB;
c. Lulus Studi, Cuti Kuliah atau dikeluarkan dari Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Unisba.
3. Panitia pelaksana
a. Meninggal dunia;
b. Telah dicabut keanggotaannya atas persetujuan dari BEM FEB dan HMJ;
c. Mengundurkan diri.
BAB VII
PESERTA KADERISASI
Pasal 18
Merupakan seluruh mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Bandung.
Pasal 19
HAK DAN KEWAJIBAN
1. Hak Peserta :
a. Peserta berhak melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap aturan
kepada DAM FEB sesuai etika;
b. Memiliki hak suara dan bicara selama agenda pengaderan.
2. Kewajiban Peserta :
a. Mengikuti seluruh rangkaian pengaderan;
b. Menaati seluruh KHP dan/atau konstitusi lain yang berlaku di IKBM
FEB.
BAB VIII
PELANGGARAN, PENINDAKAN DAN SANKSI
Pasal 20
PELANGGARAN
Pelanggaran adalah hal-hal yang menyimpang dari KHP dan/ atau konstitusi lain
yang telah disepakati.
Pasal 21
PELAPORAN DAN PENINDAKAN
1. Pelanggaran yang dilakukan oleh BEM FEB dan/ atau HMJ dilaporkan
kepada dan ditindak oleh DAM FEB.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh PANPEL dilaporkan kepada dan ditindak
oleh BEM FEB dan/ atau HMJ.
3. Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta kaderisasi dilaporkan kepada dan
ditindak oleh PANPEL.
Pasal 22
SANKSI KEPADA BADAN KELENGKAPAN IKBM FEB
1. Berat sanksi disesuaikan dengan berat pelanggaran yang dilakukan.
2. Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa :
a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Pencabutan jabatan sementara;
d. Pencabutan jabatan secara tetap;
e. Hal lain yang dianggap perlu.
Pasal 23
SANKSI KEPADA PESERTA
1. Berat sanksi disesuaikan dengan berat pelanggaran.
2. Sanksi diberikan melalui rapat panitia pelaksana yang disepakati oleh BEM
FEB dan HMJ.
3. Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa :
a. Teguran;
b. Pengulangan dan/ atau penambahan tugas;
c. Hal lain yang dianggap perlu.
Pasal 24
PENCABUTAN JABATAN BADAN KELENGKAPAN IKBM FEB
1. Status PANPEL ditanggalkan jika telah dikenakan pencabutan jabatan secara
tetap melalui rapat pimpinan.
2. PANPEL yang telah kehilangan jabatan panitia kaderisasi tidak
diperkenankan untuk:
a. Menghadiri, mengintervensi, dan menganggu pelaksanaan kaderisasi;
b. Menyebarkan berita tidak benar dan/ atau yang bisa memperburuk citra
peserta kaderisasi, badan kelengkapan IKBM FEB, baik sebagian atau
seluruhnya dan citra FEB UNISBA melalui lisan dan/ atau media apapun.
3. PANPEL yang telah kehilangan jabatan panitia dan bila melakukan
sebagaimana poin di atas, ditindak sebagaimana mestinya oleh BEM FEB dan
HMJ atas persetujuan DAM FEB.
BAB IX
SISTEM PENILAIAN
Pasal 25
SISTEM PENILAIAN
1. Sistem penilaian adalah sistem yang digunakan untuk menentukan
kelulusan peserta kaderisasi.
2. Sistem penilaian bersifat objektif, adil, terbuka, dan bertanggung jawab.
3. Sistem penilaian diatur lebih lanjut di dalam silabus pengaderan.
BAB X
KELULUSAN
Pasal 26
DEFINISI
Kelulusan adalah status yang menyatakan peserta telah mengikuti dan lulus dalam
pengaderan di tingkat fakultas.
Pasal 27
KRITERIA LULUS
Peserta pengaderan dinyatakan lulus jika telah mencapai nilai minimal yang
ditentukan dalam sistem penilaian yang selanjutnya diatur dalam silabus
pengaderan.
Pasal 28
KONSEKUENSI TIDAK MENGIKUTI ATAU TIDAK LULUS
1. Peserta pengaderan dinyatakan tidak mengikuti atau dinyatakan tidak lulus
pada pengaderan tidak dapat :
a. Menjadi panitia pengaderan ataupun panitia program kerja di IKBM
FEB;
b. Menjadi penerus pengurus anggota IKBM FEB.
2. Peserta pengaderan yang tidak mengikuti atau dinyatakan tidak lulus
diwajibkan mengikuti rangkaian kegiatan pengaderan pada tahun berikutnya.
3. Apabila peserta pengaderan dinyatakan tidak lulus dalam pengaderan, peserta
pengaderan masih memiliki hak suara dan bicara dalam IKBM FEB.
4. Apabila peserta pengaderan tidak mengikuti pengaderan, maka peserta
pengaderan tidak memiliki hak suara dan bicara dalam IKBM FEB.
BAB XI
PENGHENTIAN PENGADERAN
Pasal 29
PENGHENTIAN PENGADERAN
1. Penghentian pengaderan adalah penghentian semua/ sebagian kegiatan
pengaderan dalam jangka waktu tertentu oleh DAM FEB.
2. Penghentian dilakukan jika:
a. Masa kaderisasi berakhir;
b. Terdapat ancaman keselamatan;
c. Terdapat hal-hal lain yang mengharuskannya.
BAB XII
Pasal 30
KETENTUAN TAMBAHAN
1. Hal-hal yang belum diatur dalam KHP ditetapkan dalam silabus
pengaderan.
2. Hal-hal yang belum diatur secara tertulis dalam ketentuan-ketentuan
didalam KHP akan diputuskan dalam rapat pimpinan selama tidak
bertentangan dengan KHP.
BAB XIII
Pasal 31
PENUTUP
KHP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PERATURAN
IKATAN KELUARGA BESAR MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
TENTANG
BIROKRASI PENGADERAN IKBM FEB
BAB 1
KRITERIA DAN SYARAT PENGURUS LEMBAGA UNIVERSITAS
Pasal 1
DAMU
Anggota IKBM FEB yang akan menjabat dan/atau mencalonkan fungsionaris
pada lembaga DAMU harus memenuhi Kriteria dan Syarat Sebagai berikut :
1. Kriteria DAMU
a. Beragama Islam;
b. Telah mengikuti rangkaian acara pengaderan di IKBM FEB;
c. Tidak sedang menjabat di lembaga IKBM FEB;
d. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal sedang/atau telah menempuh
semester 4 dan/atau 80 SKS;
e. Pernah mengikuti Lembaga di IKBM FEB dan/atau Lembaga setingkat.
2. Syarat DAMU
a. Mengikuti uji kelayakan yang dilakukan oleh DAM FEB Atas
Sepengatahuan HMJ dan BEM FEB;
b. Melampirkan sertifikat lulus pengaderan;
c. Surat Mahasiswa Aktif;
d. Melampirkan Sertifikat dan/atau surat keterangan pengurus organisasi.
Pasal 2
BEMU
Anggota IKBM FEB yang akan menjabat dan/atau mencalonkan fungsionaris
pada lembaga BEMU harus memenuhi Kriteria dan Syarat Sebagai berikut :
1. Kriteria BEMU
a. Beragama Islam;
b. Telah mengikuti rangkaian acara pengaderan di IKBM FEB;
c. Tidak sedang menjabat di lembaga IKBM FEB;
d. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal sedang/atau telah menempuh
semester 4 dan/atau 80 SKS;
e. Pernah mengikuti Lembaga di IKBM FEB dan/atau Lembaga setingkat.
2. Syarat BEMU
a. Mengikuti uji kelayakan yang dilakukan oleh BEM FEB atas
sepengatahuan HMJ dan DAM FEB;
b. Melampirkan sertifikat lulus pengaderan;
c. Surat Mahasiswa Aktif;
d. Melampirkan Sertifikat dan/atau surat keterangan pengurus organisasi.
Pasal 3
LKM
Anggota IKBM FEB yang akan menjabat dan/atau mencalonkan anggota pada
LKM harus memenuhi Kriteria dan Syarat Sebagai berikut :
1. Kriteria LKM
a. Beragama Islam;
b. Mahasiswa aktif IKBM FEB.
2. Syarat LKM
a. Melakukan kordinasi secara lisan dan/atau terulis kepada BEM FEB
untuk inventarisasi data Anggota, Selanjutnya di sampaikan kepada
DAM FEB dan HMJ.
Pasal 4
UKM
1. Kriteria UKM
a. Beragama Islam;
b. Mahasiswa aktif IKBM FEB.
2. Syarat UKM
a. Melakukan koordinasi secara lisan dan/atau terulis kepada BEM FEB
untuk inventarisasi data Anggota, Selanjutnya di sampaikan kepada
DAM FEB dan HMJ.
BAB II
Kriteria dan syarat pengurus lembaga IKBM FEB
Pasal 5
DAM FEB
Anggota IKBM FEB yang akan menjabat dan/atau mencalonkan fungsionaris
pada lembaga DAM FEB harus memenuhi Kriteria dan Syarat Sebagai berikut :
1. Syarat DAM FEB
a. Mengikuti uji kelayakan yang dilakukan oleh BEM FEB dan/atau HMJ;
b. Mengikuti uji kelayakan DAM FEB;
c. Mendapatkan surat rekomendasi dari BEM FEB dan/atau HMJ;
d. Pernah mengikuti Lembaga Eksekutif di IKBM FEB dan/atau Lembaga
setingkat baik intra maupun ekstra;
e. Surat mahasiswa aktif;
f. Transkip nilai;
g. Tidak merangkap jabatan dalam IKBM FEB;
h. Sertifikat kelulusan pengaderan;
i. Syarat-syarat kepengurusan lainnya diatur dalam kebijakan DAM FEB
melalui rapat paripurna.
2. Kriteria DAM FEB
a. Beragama Islam;
b. Telah mengikuti rangkaian acara pengaderan di IKBM FEB;
c. Tidak sedang menjabat di lembaga IKBM FEB;
d. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal sedang/atau telah menempuh
semester 4 dan/atau 80 SKS;
e. Pernah mengikuti Lembaga di IKBM FEB dan/atau Lembaga setingkat.
Pasal 6
BEM FEB
1. Syarat BEM FEB
a. Mengikuti uji kelayakan yang dilakukan oleh BEM FEB dan HMJ;
b. Mendapatkan surat rekomendasi dari HMJ dan/atau lembaga setingkat
intra maupun ekstra;
c. Pernah mengikuti himpunan dan/atau Lembaga setingkat baik intra
maupun ekstra;
d. Surat keterangan mahasiswa aktif;
e. Transkip nilai;
f. Tidak merangkap Jabatan dalam IKBM FEB;
g. Sertifikat kelulusan pengaderan;
h. Syarat syarat kepengurusan lainnya diatur dalam kebijakan BEM FEB
atas sepengatahuan dan/atau seizin DAM FEB.
2. Kriteria BEM FEB
a. Beragama Islam;
b. Telah mengikuti rangkaian acara pengaderan di IKBM FEB;
c. Tidak sedang menjabat di lembaga IKBM FEB;
d. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal akan memasuki
semester 3 dan/atau 60 SKS;
e. Pernah mengikuti Lembaga di IKBM FEB dan/atau Lembaga setingkat.
Pasal 7
HMJ
1. Syarat HMJ
a. Mengikuti uji kelayakan yang dilakukan oleh HMJ;
b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal sedang/atau telah menempuh
semester 3 dan/ atau Minimal 60 SKS;
c. Tidak merangkap Jabatan dalam IKBM FEB;
d. Telah mengikuti Rangkaian Pengaderan di IKBM FEB yang dibuktikan
dalam bentuk Sertifikat;
e. Syarat-syarat kepengurusan lainnya diatur dalam kebijakan HMJ atas
sepengatahuan BEM FEB dan seizin DAM FEB.
2. Kriteria HMJ
a. Beragama Islam;
b. Telah mengikuti rangkaian acara pengaderan di IKBM FEB;
c. Tidak sedang menjabat di lembaga IKBM FEB;
d. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal akan memasuki semester 3
dan/atau 60 SKS;
e. Pernah mengikuti Lembaga di IKBM FEB dan/atau Lembaga setingkat.
BAB III
MEKANISME KADERISASI ANGGOTA IKBM FEB
Pasal 8
ANGGOTA MUDA
Mengikuti rangkaian kaderisasi sesuai dengan Peraturan Ikatan Keluarga Besar
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung Bab 3 Pasal
6.
Pasal 9
ANGGOTA ISTIMEWA
Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisni Bab IV Pasal 4 dijelaskan sebagai berikut :
1. PEMILIHAN KETUA DAM FEB
Ketua DAM FEB dipilih melalui rapat paripurna bersifat tertutup, langsung,
bebas, dan rahasia yang terdiri dari beberapa rangkaian seperti berikut :
a. Pembukaan rapat paripurna yang dipimpin oleh presidium dari pengurus
DAM FEB;
b. Rekap administrasi oleh pengurus DAM FEB dalam menentukan
kelengkapan berkas para fungsionaris DAM FEB;
c. Penentuan kriteria calon ketua DAM FEB oleh fungsionaris DAM FEB;
d. Pencalonan ketua DAM FEB dari fungsionaris DAM FEB;
e. Uji kriteria calon ketua DAM FEB oleh fungsionaris DAM FEB;
f. Dipilih oleh fungsionaris selaku pemilik hak suara dan hak bicara;
g. Fungsionaris ketua DAM FEB ditetapkan dalam agenda rapat paripurna.
2. ANGGOTA DAM FEB
a. Anggota DAM FEB merupakan hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh
BEM FEB atau HMJ yang dilampirkan dalam bentuk surat rekomendasi;
b. Setiap komisi diisi oleh setiap fungsionaris DAM FEB melalui
mekanisme rapat paripurna;
c. Pemilihan ketua komisi ditentukan dari hasil musyawarah setiap komisi
di dalam agenda rapat paripurna.
3. KETUA BEM FEB
a. Calon Ketua BEM FEB dipilih secara langsung dan umum oleh
mahasiswa aktif FEB UNISBA melalui mekanisme pemilu raya yang
diselenggarakan oleh badan penyelenggara yaitu BPPU;
b. Calon Ketua BEM FEB dipilih secara bebas tanpa ada paksaan sesuai
dengan pilihan pribadi mahasiswa aktif FEB UNISBA;
c. Calon Ketua BEM FEB dipilih secara rahasia oleh mahasiswa aktif FEB
UNISBA dengan memberikan suara pada surat suara dan tidak dapat
diketahui oleh orang lain;
d. Calon Ketua BEM FEB merupakan hasil uji kelayakan HMJ dan
dilampirkan dalam bentuk surat rekomendasi dari HMJ terkait.
4. ANGGOTA BEM FEB
a. Anggota BEM FEB merupakan hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh
HMJ dan dilampirkan dalam bentuk surat rekomendasi;
b. Pemilihan ketua departemen ditentukan secara perogratif oleh ketua
BEM FEB terpilih melalui hasil screening;
c. Setiap anggota departemen dipilih oleh kepala/ketua departemen atas
sepengetahuan ketua BEM terpilih.
5. KETUA HMJ
a. Calon Ketua HMJ dipilih secara langsung dan umum oleh mahasiswa
aktif masing-masing program studi melalui mekanisme pemilu raya yang
diselenggarakan oleh badan penyelenggara yaitu BPPU;
b. Calon Ketua HMJ dipilih secara bebas tanpa ada paksaan sesuai dengan
pilihan pribadi mahasiswa aktif masing-masing program studi;
c. Calon Ketua HMJ dipilih secara rahasia oleh mahasiswa aktif masing-
masing program studi dengan memberikan suara pada surat suara dan
tidak dapat diketahui oleh orang lain.
6. ANGGOTA HMJ
a. Anggota HMJ merupakan hasil screening yang dilakukan oleh HMJ;
b. Pemilihan ketua bidang/divisi/departemen ditentukan secara perogratif
oleh ketua HMJ terpilih melalui hasil screening;
c. Setiap anggota divisi/bidang/departemen dipilih oleh kepala/ketua
departemen atas sepengetahuan ketua HMJ terpilih.
Pasal 10
ANGGOTA KEHORMATAN
Anggota kehormatan merupakan anggota istimewa yang telah menjabat selama
satu periode dan diatur lebih lanjut dalam Bab IV tentang Mekanisme Penetapan
Keanggotaan IKBM FEB.
BAB IV
MEKANISME PENETAPAN KEANGGOTAAN IKBM FEB
Pasal 11
ANGGOTA MUDA
Anggota muda di tetapkan dan dilantik dalam agenda Kaderisasi Organisasi
Mahasiswa oleh BEM FEB.
Pasal 12
ANGGOTA ISTIMEWA
1. Mekanisme penetapan dan pelantikan DAM FEB
a. Formatur DAM FEB ditetapkan dalam agenda Musyawarah Mahasiswa
Fakultas oleh Pimpinan Sidang;
b. Formatur DAM FEB dilantik dalam agenda Musyawarah Mahasiswa
Fakultas oleh Ketua DAM FEB periode sebelumnya.
2. Mekanisme penetapan dan pelantikan BEM FEB
a. Formatur BEM FEB ditetapkan dalam agenda Musyawarah Mahasiswa
Fakultas oleh Pimpinan sidang;
b. Formatur BEM FEB dilantik dalam agenda Musyawarah Mahasiswa
Fakkultas oleh Ketua DAM FEB.
3. Mekanisme penetapan dan pelantikan HMJ
a. Formatur HMJ ditetapkan dalam agenda Musyawarah Mahasiswa
Fakultas oleh Pimpinan sidang;
b. Formatur HMJ dilantik dalam agenda Musyawarah Mahasiswa Fakkultas
oleh Ketua BEM FEB.
Pasal 13
ANGGOTA KEHORMATAN
Dinyatakan sebagai anggota kehormatan apabila telah ditetapkan sebagai
demisioner dalam agenda Musyawarah Mahasiswa Fakultas yang kemudian
disingkat MMF.
BAB V
Pasal 14
KETENTUAN TAMBAHAN
Hal-hal yang belum diatur secara tertulis dalam ketentuan-ketentuan didalam
mekanisme pengaderan akan diputuskan dalam rapat pimpinan.
BAB VI
Pasal 15
PENUTUP
Mekanisme pengaderan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SILABUS TEKNIS SISTEM PENGADERAN
IKATAN KELUARGA BESAR MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
TENTANG
SILABUS SISTEM PEGADERAN
BAB I
Asas, sifat, pelaksanaan, dan lembaga penyelenggara
Pasal 1
ASAS
Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam
Bandung berasaskan agama Islam dan pancasila yang ditafsirkan sebagaimana
dimaksud :
1. Berdasarkan asas di atas sistem pelaksanaan kaderisasi mengedepankan
nilai-niai :
a. Nilai Moral;
b. High impact low budget dalam pelaksanaan sistem kaderisasi;
c. Demokratis antara panpel dengan peserta;
d. Menumbuhkan nilai literasi di tatanan peserta pengaderan.
Pasal 2
SIFAT
Kompilasi Hukum Pengaderan yang kemudian disebut “KHP” bersifat wajib,
mengikat kedalam, dan tidak dapat diwakilkan yang di tafsirkan :
1. Bahwa setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kaderisasi sesuai
dengan AD pasal 11.
Pasal 3
PELAKSANAAN
1. Pelaksanaan kaderisasi di IKBM FEB dilaksanakan setiap (satu) tahun sekali
dengan jangka waktu empat bulan.
2. Tahapan pelaksanaan kaderisasi di IKBM FEB meliputi :
a. Ta’aruf Fakultas;
b. PPMB;
c. PIK;
d. Massa pendidikan literasi (3) bulan;
e. KOM.
3. Pelaksanaan sistem kaderisasi dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan
oleh panpel atas persetujuan fakultas dengan mempertimbangkan kalender
akademik unisba dan kegiatan lain di lingkungan Unisba.
Pasal 4
LEMBAGA PENYELENGGARA
Pelaksana sistem kaderisasi dikelola oleh lembaga IKBM FEB atas sepengetahuan
Fakultas dan BEM FEB sebagai penanggung jawab penuh pelaksanaan :
1. Pengawasan pelaksanaan kaderisasi dilaksanakan oleh DAM FEB dan
Fakultas.
BAB II
PPMB
Pasal 5
Program Pembinaan Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang
kemudian disingkat (PPMB) merupakan suatu rangkaian agenda kaderisasi di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Pasal 6
Tujuan PPMB
1. Pengenalan kultur di tingkatakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
2. Pembentukan nalar berpikir;
3. Pengenalan jati diri mahasiswa.
BAB III
PIK
Pasal 7
Program Internalisasi Kepribadian yang di singkat (PIK) merupakan suatu
rangkaian agenda kaderisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam
Bandung.
Pasal 8
TUJUAN PIK
1. Mental
Membentuk mental mahasiswa agar dapat membangun brainstorming atau
pola berpikir yang baik untuk menghadapi permasalahan yang akan di hadapi.
2. Moral
Membentuk Moral untuk menjunjung tinggi etika yang baik dan benar
sebagai mahasiswa dengan memiliki harkat dan martabat dalam setiap
individu mahasiswa.
3. Komunikatif
Membentuk pola komunikasi yang harmonis bagi mahasiswa agar terjalin
hubungan yang baik.
BAB IV
LITERASI
Pasal 9
Literasi merupakan suatu rangkaian agenda kaderisasi di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis.
Pasal 10
TUJUAN LITERASI
1. Praktik minat baca
Membentuk minat, kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca,
menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat
keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pemahaman organisasi
Meningkatkan pemahaman serta minat terhadap organisasi dan nilai moral
serta daya kritis untuk terciptanya peran fungsi mahasiswa dalam pemahaman
organisasi.
3. Pengimplementasian peran fungsi mahasiswa
Peran fungsi mahasiswa mengamalkan Tri Dharma perguruan tinggi, literasi
harus menghasilkan mahasiswa yang paham dengan baik terkait pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat.
BAB V
KOM
Pasal 11
Kaderisaasi Organisasi Mahasiswa merupakan kegiatan kaderisasi untuk
mengesahkan anggota muda di dalam IKBM FEB.
Pasal 12
TUJUAN KOM
1. Pengujian logika
Menumbuhkan dan mengembangkan nalar berpikir mahasiswa agar memiliki
kesadaran dalam penyelesaian suatu permasalahan.
2. Narasi argumentasi
Bertujuan untuk mengimplementasikan nilai nilai pengujian logika dalam
ruang diskusi.
3. Nilai Moral
Bertujuan untuk memumnculkan nilai personal mahasiswa yang memiliki
peran sebagai agent of social control, agent of change, dan iron stock.
4. Pengujian hasil observasi
Bertujuan untuk menguji kreativitas mahasiswa dalam mengimplementasikan
tri dharma perguruan tinggi.
BAB VI
Pasal 13
KETENTUAN TAMBAHAN
Hal-hal yang belum diatur secara tertulis dalam ketentuan-ketentuan di dalam
silabus sistem pengaderan akan diputuskan dalam rapat pimpinan.
BAB VII
Pasal 14
PENUTUP
Silabus Sistem Pengaderan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.