123
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH,
Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kota Prabumulih melalui Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih perlu meningkatkan
Penerimaan Daerah Khusus di bidang Retribusi Jasa Umum ;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah sejalan dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan Penyesuaian
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
124
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PRABUMULIH
Dan
WALIKOTA PRABUMULIH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/ atau Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
8. Usaha adalah setiap kegiatan pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek Retribusi,
penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang ,
fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.
125
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Reribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi
yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingakat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk mengui kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan
Daerah dan Retribusi Daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tinakan
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.
BAB II
JENIS DAN NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Bagian Pertama
Jenis Retribusi Jasa Umum
Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang;
Bagian Kedua
Nama Retribusi Jasa Umum
Pasal 3
Dengan Nama Retribusi Jasa Umum dipungut Retribusi atas Pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati olh orang
pribadi atau badan.
Bagian Ketiga
Objek Retribusi Jasa Umum
Pasal 4
126
(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 adalah
pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan,
rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan
oleh Pemerintah, BUMN,BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 5
(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2
adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi
pembuanagn akhir sampah;dan
c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan
jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
Pasal 6
Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 adalah pelayanan:
a. kartu tanda penduduk;
b. kartu keterangan bertempat tinggal;
c. kartu identitas kerja;
d. kartu penduduk sementara;
e. kartu identitas penduduk musiman;
f . kartu keluarga; dan
g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan
anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
Pasal 7
Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
angka 4 adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi;
a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan, pembakaran/pengabuan
mayat; dan
b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah
Daerah.
Pasal 8
Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5
adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
Pasal 9
(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 6 adalah penyediaan
fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah,
dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas
pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
127
Pasal 10
Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 adalah
pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarkan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 11
Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8
adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan
kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran,
alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh
masyarakat.
Pasal 12
Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9 adalah
penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 13
(1)Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka
10 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan
dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak
swasta.
Pasal 14
Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11 adalah :
a. pelayanan pengujian alat-alat ukur takar, tambang dan perlengkapannya ; dan
b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Bagian Keempat
Subjek Retribusi Jasa Umum
Pasal 15
(1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati
pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
(2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 16
(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa
denga tarif Retribusi.
128
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa
yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan
jasa yang bersangkutan.
(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat
penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang
ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi
menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 17
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan
biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga,
dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya
untuk menutup sebagian biaya.
(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Pertama
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pasal 18
Tarif jasa alat/ kamar dan jasa pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan
Polindes sebagai berikut :
No JENIS PELAYANAN Jasa Alat/ Jasa Jumlah
Kamar Pelayanan
1. JASA PELAYANAN RAWAT
JALAN
a. Poliklinik Umum Pagi Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp.10.000
b. Poliklinik Umum Sore Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp.10.000
c. Poliklinik Gigi Pagi Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp.10.000
c. Poliklinik Gigi Sore Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp.10.000
d. Poliklinik KIA/KB/Gizi Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp.10.000
e. Jasa Dokter Spesialis Rp. - Rp. - Rp. 20.000
2. PERTOLONGAN PERTAMA
PADA KECELAKAAN
129
a. Tindakan Ringan Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
b. Tindakan Sedang Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
c. Tindakan Berat Rp.10.000 Rp.15.000 Rp. 25.000
3. JASA PERTOLONGAN
PERSALINAN
a. Di Puskesmas Rp.150.000 Rp.350.000 Rp.500.000
b. Di Pustu/ Poskesdes Rp.150.000 Rp.250.000 Rp.400.000
a. Ringan
1. Jahitan luka luar
perjahitan/ 1 ( satu) jahitan
Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
2. Jahitan luka dalam
perjahitan
Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
3. Insisi Abses Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000
4. Sirkumsisi atau sunatan Rp. 20.000 Rp.100.000 Rp.120.000
5. Tindikan telinga Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
6. Insisi hordeolum luar Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
7. Insisi hordeolum dalam Rp. 10.000 Rp .15.000 Rp. 25.000
8. Penyuntikan ATS Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
9. Explorasi luka Rp. 5.000 Rp .15.000 Rp. 20.000
10. Ateroma/lipoma Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000
11. Extraksi benda asing
pada THT
Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000
12. Elektro kardiagram Rp. 10.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000
13. Ultra sonografi
a. Pakai gambar Rp. 10.000 Rp. 50.000 Rp.60.000
b. Tanpa gambar Rp. 10.000 Rp. 30.000 Rp.40.000
b. Tindakan Medik Sedang
Kuretase Rp. 50.000 Rp.100.000 Rp.150.000
5. TINDAKAN MEDIS KHUSUS
a. Ringan Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
b. Sedang Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000
c. Berat Rp. 40.000 Rp. 60.000 Rp.100.000
6. TINDAKAN GIGI
a. Tumpatan Gigi
1) Tumpatan gigi sementara Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
2) Tumpatan gigi tetap
amalgam
Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000
3) Tumpatan gigi dengan
glasyonomer (Art)
Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000
4) Tumpatan sinar
a. Sinar besar per gigi Rp. 40.000 Rp. 60.000 Rp.100.000
b. Sinar kecil per gigi Rp. 30.000 Rp. 45.000 Rp. 75.000
5) Rontgen gigi Rp. 10.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000
d. Tindakan medik gigi
a. Pembersihan karang gigi
per rahang:
130
(1). Ultrasonik Rp. 30.000 Rp. 45.000 Rp. 75.000
(2). Manual Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000
b. Pencabutan gigi
(1). Gigi sulung (anak) Rp. 25.000 Rp. 35.000 Rp. 60.000
(2). Satu gigi pertmanen depan Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000
(3). Satu gigi geraham kesatu Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000
(4). Satu gigi geraham kedua Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000
(5). Satu gigi
kedelapan/geraham ketiga
Rp. 10.000 Rp. 60.000 Rp.70.000
(6). Odontektomi (tertanam) Rp. 10.000 Rp. 60.000 Rp.70.000
Insisi abses gigi Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp.25.000
7. LABORATORIUM
a. Pemeriksaan darah
1. Darah Rutin
a. Hb Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
b. Leukosit Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
c. Erytrocyt Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
d. Hitung Jenis Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
e. Hematokrit Rp. 2.500 Rp. 5.000 Rp. 7.500
f. Trombosit Rp. 2.500 Rp. 5.000 Rp. 7.500
2. Rhesus Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
3. Malaria Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
4. Golongan Darah Rp. 2.000 Rp. 6.000 Rp. 8.000
b. Pemeriksaan Urine
1. Berat Jenis Rp. 2.000 Rp. 1.000 Rp. 3.000
2. Reduksi Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
3. Protein Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
4. Bilirubin Rp. 2.000 Rp. 1.500 Rp. 3.500
5. Urine Rutin Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
6. Sedimen Rp. 2.000 Rp. 2.000 Rp. 4.000
7. pH Urine Rp. 2.000 Rp. 4.500 Rp. 6.500
8. Tes Kehamilan Rp. 2.000 Rp. 10.000 Rp. 12.000
c. Pemeriksaan Kimia Darah
1. Bilirubin Rp. 2.000 Rp. 1.000 Rp. 3.000
2. Bilirubin Direct/indirect Rp. 2.000 Rp. 6.500 Rp. 8.500
3. Bilirubin Total Rp. 2.000 Rp. 6.500 Rp. 8.500
4. Cholesterol Rp. 2.000 Rp. 6.500 Rp. 8.500
5. SGOT Rp. 2.000 Rp. 6.500 Rp. 8.500
6. SGPT Rp. 2.000 Rp. 6.500 Rp. 8.500
7. Urium Rp. 2.000 Rp. 6.500 Rp. 8.500
8. Albumin Rp. 2.000 Rp. 6.500 Rp. 8.500
9. Globulin Rp. 2.000 Rp. 6.500 Rp. 8.500
10. Protein Total Rp. 2.000 Rp. 6.500 Rp. 8.500
11. Asam Urat Rp. 2.000 Rp. 6.000 Rp. 8.000
12. BSN/BSPP Rp. 2.000 Rp. 10.000 Rp. 12.000
13. Creatinin Rp. 2.000 Rp. 6.500 Rp. 8.500
131
e. Pemeriksaan Sekret Rp. 2.000 Rp. 6.500 Rp. 8.500
f. Pemeriksaan Jamur Rp. 2.000 Rp. 20.000 Rp. 22.000
g. Pemeriksaan Feses Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
h. Widal tes Rp. 2.000 Rp. 15.000 Rp. 17.000
i. Tes Buta warna Rp. 5.000 Rp. 6.000 Rp. 11.000
j. Tes narkoba Rp. 10.000 Rp. 60.000 Rp.70.000
8. JASA TINDAKAN KELURGA
BERENCANA
a. Suntik KB Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000
b. Pasang IUD Rp. 10.000 Rp. 60.000 Rp. 70.000
c. Cabut IUD Rp. 10.000 Rp. 60.000 Rp. 70.000
d. Pasang Implant Rp. 10.000 Rp. 60.000 Rp. 70.000
e. Cabut Implant Rp. 10.000 Rp. 45.000 Rp. 55.000
9. PELAYANAN PENUNJANG
NON MEDIS
a. Surat Kesehatan Dokter
1. Pelajar Rp. 1.000 Rp. 1.500 Rp. 2.500
2. Umum Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
b. Surat Keterangan Kelahiran Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
c. Surat Keterangan visum Et
Repertum
1. Hidup Rp. 10.000 Rp. 25.000 Rp. 35.000
2. Mati Rp. 40.000 Rp. 60.000 Rp.100.000
d. Pengurusan Jenazah
1. Perawatan Mayat Rp. 40.000 Rp. 60.000 Rp.100.000
2. Pemeriksaan Mayat
- Dalam Gedung Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000
- Diluar Gedung Rp. 50.000 Rp.100.000 Rp.150.000
e. Sewa Ambulance
Membawa pasien dan jenazah,
biaya pemakaian
mobil ambulance diperhitungkan
sebagai berikut :
a. Biaya pada 5 ( lima) kilometer
pertama, ditetapkan sebesar
Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000
b. Selanjutnya berdasarkan jarak
tempuh dengan perhitungan
pulang pergi (PP)
- Jarak tempuh lebih dari 50
KM, biaya rata-rata untuk
tiap KM sebesar
Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
- Jarak tempuh 100 KM , biaya
rata-rata setiap KM sebesar
Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
- Jarak tempuh 200 KM, biaya
rat-rata untuk tiap KM
sebesar
Rp. 500 Rp. 1.500 Rp. 2.000
132
c. Biaya pemakaian mobil
Ambulance
- Biaya pemakaian ambulance
jarak 100 KM
untuk pasien hidup sebagai
berikut :
1) Sopir Rp. 10.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000
2) Paramedis Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000
3) Bensin 30 liter x harga
BBM
- Biaya pemakaian mobil
ambulance jarak 100 KM
untuk pasien meninggal sebagai
berikut
1) Sopir Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000
2) Paramedis Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000
3) Bensin 30 liter x harga
BBM
RAWAT INAP (TANPA MAKAN)
PUSKESMAS DENGAN TEMPAT
TIDUR
Rawat Inap Sehari ( Kamar) Rp. 12.500 Rp. 12.500 Rp. 25.000
RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN
TINDAKAN DI LUAR KAMAR
OPERASI
No JENIS PEMERIKSAAN Jasa Alat/
Kamar
Jasa
Pelayanan
Jumlah
1 Vena Sectie Rp. 30.000 Rp. 45.000 Rp. 75.000
2 Functie Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000
3 Biopsi Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 35.000
4 Gips Sirkuler Bawah Rp. 25.000 Rp. 35.000 Rp. 60.000
5 Gips Sirkuler Atas Rp. 20.000 Rp. 25.000 Rp. 45.000
6 Gips Spalk Besar Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 35.000
7 Gips Spalk Kecil Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
8 Pemasangan / buka Gips Rp. 20.000 Rp. 40.000 Rp. 60.000
9 Negel Extrasi / Cabut kuku Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000
10 Ransel Verban Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000
11 Resusitasi Rp. 15.000 Rp. 25.000 Rp. 40.000
12 Bilas Lambung + Usus Rp. 40.000 Rp. 60.000 Rp.100.000
13 Cross Incisi Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000
14 Ganti Verban Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
15 C. Alienum Mata Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000
16 C. Alienum Hidung, Telinga Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000
17 Alienum Otot Rp. 20.000 Rp. 40.000 Rp. 60.000
18 Pemasangan Endopracheal
Tube/Sonde
Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000
133
19 Epitaksis Nampon Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000
20 Heacting Tendon Perjahitan Rp. 40.000 Rp. 60.000 Rp.100.000
21 Jahit Jelujur/ percentimeter Rp. 3.000 Rp. 5.000 Rp. 8.000
22 Bool Kuku Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000
23 Buka cincin Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000
24 Pasang Maag Slang Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000
25 Pasang cateter Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000
26 Clysma Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000
27 Lavement Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000
28 Hentikan darah dengan Tampon Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000
29 Amputasi jari tanpa jahitan Rp. 30.000 Rp. 45.000 Rp. 75.000
30 Explorasi tertusuk paku Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
31 Explorasi Corpus Alienum Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000
32 Ventalin Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
33 Pemberian Oksigen /liter Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
34 Pemeriksaan dokter umum di
UGD
Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
35 Konsultasi Gizi Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
36 Pengambilan Bahan Pap Smeer Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
37 Pengambilan secret Vagina Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
38 Pemasangan Infus dan
Pemasangan NGT
Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
39 Tindakan Injeksi oleh perawat
untuk intra Vena (IV)
Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
40 Tindakan Injeksi oleh perawat
untuk inta Muskuler (IM)
Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
41 Sonde Susu perkali pemberian Rp. 2.000 Rp. 3.000 Rp. 5.000
42 Angkat Jahitan Maksimal 5
jahitan
Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
No JENIS PEMERIKSAAN Jasa Alat/
Kamar
Jasa
Pelayanan
Jumlah
1 Penyelenggaraan Pemeriksaan
Laboratorium Kesehatan
Lingkungan
a. Cholinesterase darah
b. Bakteri air minum Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
c. Bakteri air Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
d. Kimia air minum Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
e. Kualitas udara parameter
nox
Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
f. Kualitas udara parameter
sox
Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
g. Kualitas udara parameter
NH3
Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
h. Kualitas udara parameter Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
134
CO
i. Makanan Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
j. Usap alat makan Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
k. Usap dubur
penjamahmakanan
Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
2. Penggalian sarana pemeriksaan
Laboratorium Kesehatan
Lingkungan
Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
a. Cholinesterase darah per
orang
1) Reagen Bromo Thymol
Blue (BTB)
Rp. 10.000 Rp. 19.000 Rp. 19.000
2) Reagen Acetyl
CholinePerchlorate
Rp. 10.000 Rp. 16.000 Rp. 16.000
b. Bakteri air minum
1) Coliform Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000
2) Colitinja Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000
c. Bakteri air
1) Coliform Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000
2) Colitinja Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000
3) Angka Kuman Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000
d. Analisis Air
A. Fisika
1) Bau Rp. 500 Rp. 1.500 Rp. 2.000
2) Jumlah Zat padat
terlarut
Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000
3) Kekeruhan Rp. 500 Rp. 1.500 Rp. 2.000
4) Rasa Rp. 500 Rp. 1.500 Rp. 2.000
5) Suhu Rp. 500 Rp. 1.500 Rp. 2.000
6) Warna Rp. 3.000 Rp. 5.000 Rp. 8.000
B. Kimia
1) Besi ( Fe) Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
2) Florida (F) Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
3) Kesadahan (CaCO3) Rp. 3.000 Rp. 5.000 Rp. 8.000
4) Mangan ( Mn) Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
5) Nitrit ( NO2) Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
6) pH Rp. 3.000 Rp. 4.000 Rp. 7.000
7) Kadmium ( Cd) Rp. 3.000 Rp. 5.000 Rp. 8.000
8) Nitrat (NO3) Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
9) Kromium Valensi 6
(Cr6)
Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
10) Klorida ( Cl) Rp. 3.000 Rp. 5.000 Rp. 8.000
11) Raksa(Hg) Rp. 10.000 Rp. 18.000 Rp. 28.000
12) Arsen(As) Rp. 10.000 Rp. 18.000 Rp. 28.000
13) Seng(Zn) Rp. 10.000 Rp. 19.000 Rp. 29.000
14) Sianida Rp. 10.000 Rp. 17.000 Rp. 27.000
135
15) Sulfat(SO4) Rp. 10.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
16) Selenium ( Se) Rp. 10.000 Rp. 18.000 Rp. 28.000
17) Tembaga(Cu) Rp. 9.000 Rp. 10.000 Rp. 19.000
18) Timbal ( Pb) Rp. 9.000 Rp. 10.000 Rp. 19.000
19) Zat Organik (KMnO4) Rp. 4.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000
20) Alumenium ( Al) Rp. 9.000 Rp. 10.000 Rp. 19.000
21) Amonia(NH3) Rp. 9.000 Rp. 10.000 Rp. 19.000
22) Sisa Clor Rp. 3.000 Rp. 4.000 Rp. 7.000
e. Analisis Makanan
A. Kimia
1) Formalin Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 35.000
2) Boraks Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 35.000
B. Mikrobiologi
1) Angka Kuman Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 80.000
2) E. Coli Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 80.000
3) Salmonella Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 80.000
4) Shigella Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 80.000
f. Kegiatan Lapangan
3. Pengambilan Sampel air Bersih/
Air minum :
1) Pemeriksaan Kimia Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
2) Pemeriksaan
Mikrobiologi
Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000
B. Usap alat makan Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
C. Usap Dubur Penjamah Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000
g. Analisis parasit pada Feses Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000
Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Pasal 19
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
1) Rumah Kediaman :
a) Rumah mewah ( Luas > 121 m keatas ) Rp. 10.000,- /bulan
b) Rumah menengah ( Luas 55 m s/d 120 m) Rp. 7.500,- /bulan
c) Rumah sederhana ( Luas 37 m s/d 54 m) Rp. 5.000,-/bulan
d) Rumah sangat sederhana ( Luas < 36m ) Rp. 3.000,-/ bulan
2) Rumah + Toko ( Ruko ) :
a) Satu lantai Rp. 10.000,-/ bulan
b) Dua Lantai Rp. 15.000,-/bulan
c) Tiga Lantai Rp. 25.000,-/ bulan
3) Hotel :
a) Melati 3 keatas Rp. 35.000,-/bulan
b) Melati 2 Rp. 25.000,-/bulan
c) Melati 1 Rp. 15.000,-/bulan
4) Penginapan / Losmen / Mess Rp. 10.000,-/ bulan
136
5) Asrama Rp. 10.000,-/bulan
6) Restoran / Bar :
a) Kecil Rp. 25.000,-/ bulan
b) Sedang Rp. 50.000,-/bulan
c) Besar Rp. 75.000,-/bulan
7) Rumah Makan :
Kecil Rp. 15.000,-/ bulan
Sedang Rp. 25.000,-/bulan
Besar Rp. 50.000,-/bulan
8) Rumah Sakit :
a) Kecil Rp. 15.000,-/ bulan
b) Sedang . Rp. 20.000,-/bulan
c) Besar Rp. 35.000,-/bulan
9) Klinik Bersalin Rp. 10.000,-/ bulan
10) Tempat Praktek Dokter Rp. 10.000,-/bulan
11) Apotek Rp. 15.000,-/bulan
12) Pedagang pasar inpres, pedagng sayur, Rp. 5.000,-/bulan
pedagang buah, pedagang ikan&daging
pedagang kelontong, gerobak jualan &
pedagang kecil (PKL ) lainnya
13) Kantor ( non Pemerintah ) Rp. 15.000,-/bulan
14) Tempat pelatihan/ kursus Rp. 15.000,-/bulan
15) Gudang Rp. 15.000,-/bulan
16) Usaha Pertukangan Rp. 15.000,-/bulan
17) Bengkel reparasi / Showroom / PT/ CV :
a. Kecil Rp. 10.000,-/bulan
b. Sedang Rp. 15.000,-/bulan
c. Besar Rp. 25.000,-/bulan
18) Warung Kecil Rp. 10.000,-/bulan
19) Pedagang makanan sore / malam Rp. 10.000,-bulan
20) Shopping Center dan Sejenisnya Rp. 30.000,-/bulan
21) Usaha lainnya Rp. 10.000,-/bulan
22) Tempat- Tempat hiburan lainnya Rp. 25.000,-/bulan
23) Bank Rp. 25.000,-/bulan
24) Sampah khusus :
a. Insidentil Rp. 25.000,-/rite
b. Penggunaan TPA milik Pemerintah Kota Rp. 5.000,-/
oleh Orang pribadi atau badan
Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/Akte Capil
Pasal 20
(1) Besarnya tarif retribusi sebagai berikut :
a). Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil,
1. Pencatatan register dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran bagi Penduduk
(WNI)
137
1.1. Pelaporan kelahiran sebelum 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
kelahiran
1.1.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kelahiran yang diterbitkan
pemerintah Kelurahan/Desa sebesar Rp. 7.000.- dengan perincian
:
a. Bagian Kas Daerah Rp. 5.000.-
b. Biaya administrasi
kelurahan/desa
Rp. 2.000.-
1.1.2. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran di Instansi
pelaksana
1.1.2.1. Anak Pertama GRATIS
1.1.2.2.Anak Kedua dan seterusnya sebesar Rp.10.000.- dengan
perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 7.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 3.000.-
1.1.2.3 Legalisir Kutipan Akta Kelahiran sebesar Rp. 10.000.-
dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 7.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 3.000.-
1.2. Pelaporan kelahiran antara 60 (enam puluh) hari sampai 1 (satu) Tahun
1.2.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kelahiran yang diterbitkan
pemerintah kelurahan/Desa sebesar Rp.10.000.- dengan
perincian:
a. Bagian Kas Daerah Rp. 7.000.-
b. Biaya administrasi
kelurahan/desa
Rp. 3.000.-
1.2.2. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran di Instansi
pelaksana
1.2.2.1. Anak Pertama GRATIS
1.2.2.2 Anak Kedua dan seterusnya sebesar Rp.47.000.- dengan
perincian :
Bagian Kas Daerah Rp. 37.000.-
Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 10.000.-
1.2.2.3. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran sebesar Rp.15.000.-
dengan perincian :
138
a. Bagian Kas Daerah Rp.10.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 5.000.-
1.3. Pelaporan kelahiran diatas 1 (satu) Tahun dari tanggal kelahiran
1.3.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kelahiran yang diterbitkan
pemerintah kelurahan/Desa sebesar Rp.17.000.- dengan
perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 12.000.-
b. Biaya administrasi
kelurahan/desa
Rp. 5.000.-
1.3.2. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran di Instansi
pelaksana
1.3.2.1 Anak Pertama GRATIS
1.3.2.2 Anak Kedua dan seterusnya sebesar Rp. 67.000.- dengan
perincian
a. Bagian Kas Daerah Rp. 52.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional
pengetikan (SK
Persetujuan)
Rp. 15.000.-
1.3.2.3. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran sebesar Rp.15.000.-
dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 10.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional
pengetikan
Rp. 5.000.-
1.4. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta kelahiran karena
kehilangan ataupun kerusakan dengan melampirkan surat keterangan
hilang/rusak dari kepolisian dipungut retribusi sebesar Rp.62.000.- dengan
perincian
a. Bagian Kas Daerah Rp. 52.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan (SK Persetujuan)
Rp. 10.000.-
2. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran bagi Orang Asing
2.1. Pelaporan kelahiran dibawah 60 hari dari tanggal kelahiran
2.1.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kelahiran yang diterbitkan
pemerintah Kelurahan/Desa sebesar Rp.100.000.-dengan perincian
:
a. Bagian Kas Daerah Rp. 90.000.-
139
b. Biaya administrasi
kelurahan/desa
Rp. 10.000.-
2.1.2. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran di Instansi
pelaksana
2.1.2.1.Anak Pertama sebesar Rp.50.000.-dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 48.000.-
b. Biaya administrasi
kelurahan/desa
Rp. 3.000.-
2.1.2.2. Anak Kedua dan seterusnya sebesar Rp.100.000.- dengan
perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp.90.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp.10.000.-
2.1.2.3 Legalisir Kutipan Akta Kelahiran sebesar Rp. 50.000.-
dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp.45.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 5.000.-
2.2. Pelaporan kelahiran diatas 60 hari sampai dengan 1 (satu) Tahun
2.2.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kelahiran yang diterbitkan
pemerintah kelurahan/Desa sebesar Rp.150.000.- dengan
perincian:
a. Bagian Kas Daerah Rp.142.000.-
b. Biaya administrasi kelurahan/desa Rp. 8.000.-
2.2.2. Pencatatan register dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran di
Instansi pelaksana
2.2.2.1. Anak pertama sebesar Rp.100.000.- dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp.80.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
(SK Persetujuan)
Rp. 20.000.-
2.2.2.2. Anak Kedua dan seterusnya sebesar Rp200.000.- dengan
perincian :
a. Bagian Kas
Daerah
Rp. 180.000.-
b. Biaya
adminstrasi
dan
operasional
Rp. 20.000.-
140
pengetikan (SK
Persetujuan)
2.2.2.3. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran sebesar Rp.80.000.-
dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp.72.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 8.000.-
2.3. Pelaporan kelahiran diatas 1 (satu) Tahun dari tanggal kelahiran
2.3.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kelahiran yang diterbitkan
pemerintah kelurahan/Desa sebesar Rp.100.000.- dengan
perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 87.000.-
b. Biaya administrasi
kelurahan/desa
Rp. 13.000.-
2.3.2. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran diInstansi
pelaksana
2.3.2.1. Anak pertama dan anak Kedua sebesar Rp.200.000.-
dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp.177.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan (SK Persetujuan)
Rp. 23.000.-
2.3.2.2. Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp.300.000.- dengan
perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 252.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional
pengetikan (SK
Persetujuan)
Rp. 48.000.-
2.3.2.3. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran sebesar Rp.50.000.-
dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 40.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional
pengetikan
Rp. 10.000.-
2.4. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta kelahiran karena
kehilangan ataupun kerusakan dengan melampirkan surat keterangan
hilang/rusak dari kepolisian dipungut retribusi sebesar Rp.150.000.-
dengan perincian
141
a. Bagian Kas Daerah Rp.127.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional pengetikan Rp. 23.000.-
3. Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kematian bagi Penduduk (WNI)
3.1. Pelaporan kematian dibawah 60 hari sejak tanggal kematian
3.1.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kematian yang diterbitkan pemerintah
Kelurahan/Desa sebesar Rp. 0.- (Tanpa pungutan apapun)
3.1.2. Pencatatan register dan Penerbitan kutipan Akta Kematian di Instansi pelaksana
tidak memungut retribusi maupun pungutan lain dalam bentuk apapun.
3.1.3. Legalisir Kutipan akta kematian tidak dipungut biaya retribusi.
3.2 Pelaporan Kematian diatas 60 hari sejak tanggal kematian
3.2.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kematian yang diterbitkan pemerintah
kelurahan/desa sebesar Rp.15.000.- dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 10.000.-
b. Biaya administrasi
kelurahan/desa
Rp. 5.000.-
3.2.2. Pencatatan register dan penerbitan kutipan akta kematian di Instansi Pelaksana
dipungut retribusi sebesar Rp.25.000.- dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 19.500.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan (SK Persetujuan)
Rp. 5.500.-
3.2.3. Legalisir kutipan Akta Kematian sebesar Rp.10.000.- dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 7.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 3.000.-
3.3. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta kematian karena hilang ataupun rusak
dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak dari kepolisian dipungut retribusi
sebesar Rp.75.000.- dengan perincian
a. Bagian Kas Daerah Rp. 65.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 10.000.-
4. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian bagi Orang Asing
4.1. Pelaporan kematian dibawah 60 hari sejak tanggal kematian
4.1.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kematian yang diterbitkan pemerintah
Kelurahan/Desa sebesar Rp.50.000.-dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 45.000.-
b. Biaya administrasi kelurahan/desa Rp. 5.000.-
4.1.2. Retribusi Pencatatan register dan Penerbitan kutipan Akta Kematian di Instansi
pelaksana sebesar Rp.75.000.- dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 62.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan (SK Persetujuan)
Rp. 13.000.-
4.2. Pelaporan Kematian diatas 60 hari sejak tanggal kematian
4.2.1. Retribusi surat keterangan pelaporan kematian yang diterbitkan pemerintah
kelurahan/desa sebesar Rp.75.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 62.000.-
b. Biaya administrasi Rp. 13.000.-
142
kelurahan/desa
4.2.2. Pencatatan register dan penerbitan kutipan akta kematian di Instansi Pelaksana
dipungut retribusi sebesar Rp.50.000.- dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 42.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan (SK
Persetujuan)
Rp. 8.000.-
4.3. Legalisir Kutipan Akta kematian sebesar Rp.35.000.- dengan perincian
a. Bagian Kas Daerah Rp. 25.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 10.000.-
4.4. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta kematian karena hilang ataupun rusak
dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak dari kepolisian dipungut retribusi
sebesar Rp.200.000.- dengan perincian
a Bagian Kas Daerah Rp. 177.000.-
b
.
Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 23.000.-
5. Pencatatan register dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan Non Muslim dan/atau berbeda
agama maupun Penghayat Kepercayaan
5.1. Penduduk Warga Negara Indonesia
5.1.1. Pencatatan dilakukan di dalam kantor instansi pelaksana
5.1.1.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut
retribusi sebesar Rp. 354.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas
Daerah
Rp.304.000.-
b. Biaya adminstrasi
dan operasional
pengetikan
Rp. 10.000.-
c. Saksi pencatatan
2 (dua) orang
Rp. 40.000.-
5.1.1.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 60 hari sejak tanggal
perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.754.000.- dengan perincian
:
a. Bagian Kas Daerah Rp. 654.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 50.000.-
c. Saksi pencatatan 2 (dua)
orang
Rp. 50.000.-
5.1.2. Pencatatan dilakukan di luar kantor instansi pelaksana
5.1.2.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut
retribusi sebesar Rp. 500.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 380.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 20.000.-
c. Transportasi petugas 2
orang
Rp. 50.000.-
143
d. Saksi pencatatan 2 (dua)
orang
Rp. 50.000.-
5.1.2.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 60 hari sejak tanggal
perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.854.000.- dengan perincian
:
a. Bagian Kas Daerah Rp. 704.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 50.000.-
c. Transportasi petugas 2
orang
Rp. 50.000.-
d. Saksi pencatatan 2 (dua)
orang
Rp. 50.000.-
5.1.3. Retribusi surat keterangan perkawinan yang diterbitkan oleh pemerintah
Kelurahan/Desa (N1, N2, N3, N4) sebesar Rp.25.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 18.000.-
b. Biaya administrasi kelurahan/desa Rp. 7.000.-
5.2. Orang Asing atas permintaan sendiri maupun Penduduk WNI dan Orang Asing
(Perkawinan berbeda kewarganegaraan)
5.2.1. Pencatatan dilakukan di dalam kantor instansi pelaksana
5..2.1.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut
retribusi sebesar Rp. 954.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 804.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 50.000.-
c. Saksi pencatatan 2 (dua)
orang
Rp. 100.000.-
5.2.1.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 60 hari sejak tanggal
perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.1.554.000.- dengan
perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp.1.354.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 50.000.-
c. Saksi pencatatan 2 (dua) orang Rp. 100.000.-
5.2.2. Pencatatan dilakukan di luar kantor instansi pelaksana
5.2.2.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut
retribusi sebesar Rp. 1.354.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.1.104.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 50.000.-
c. Transportasi petugas 2 orang Rp. 100.000.-
d. Saksi pencatatan 2 (dua) orang Rp. 100.000.-
5.2.2.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 60 hari sejak tanggal
perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.2.254.000.- dengan
perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp.2.004.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 50.000.-
144
c. Transportasi petugas 2
orang
Rp. 100.000.-
d. Saksi pencatatan 2 (dua)
orang
Rp. 100.000.-
5.2.3. Retribusi surat keterangan perkawinan yang diterbitkan oleh pemerintah
Kelurahan/Desa (N1, N2, N3, N4) sebesar Rp.50.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 33.000.-
b. Biaya administrasi kelurahan/desa Rp. 17.000.-
5.3. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta perkawinan karena kehilangan ataupun
kerusakan dengan melampirkan surat keterangan hilang/ rusak dari kepolisian
dipungut retribusi sebesar Rp.175.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 154.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 21.000.-
6. Pendaftaran Pencatatan Pernikahan bagi Muslim yang pencatatan dan penerbitan buku
nikahnya diilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
6.1. Penduduk Warga Negara Indonesia
4.1.1. Pelaporan dilakukan sebelum 10 hari sejak tanggal pernikahan dipungut retribusi
sebesar Rp. 50.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 40.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 10.000.-
6.1.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 10 hari sejak tanggal pernikahan
dipungut retribusi sebesar Rp.250.000.- dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 200.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 50.000.-
6.1.3. Retribusi surat keterangan perkawinan yang diterbitkan oleh pemerintah
Kelurahan/Desa (N1, N2, N3, N4) sebesar Rp.25.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 18.000.-
b. Biaya administrasi
kelurahan/desa
Rp. 7.000.-
6.2. Pernikahan bagi Orang Asing atas permintaan sendiri maupun Penduduk WNI dan Orang
Asing (Perkawinan berbeda kewarganegaraan)
6.2.1. Pelaporan dilakukan sebelum 10 hari sejak tanggal pernikahan dipungut retribusi
sebesar Rp. 150.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 100.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 50.000.-
6.2.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 10 hari sejak tanggal pernikahan
dipungut retribusi sebesar Rp.350.000.- dengan perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp. 300.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 50.000.-
6.2.3. Retribusi surat keterangan perkawinan yang diterbitkan oleh pemerintah
Kelurahan/Desa (N1, N2, N3, N4) sebesar Rp.50.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 33.000.-
145
b. Biaya administrasi kelurahan/desa Rp. 17.000.-
7. Pencatatan register dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan (campuran) berbeda agama
setelah mendapatkan penetapan pengadilan
7.1. Penduduk Warga Negara Indonesia
7.1.1. Pencatatan dilakukan di dalam kantor instansi pelaksana
7.1.1.1. Pelaporan dilakukan sebelum 30 hari sejak tanggal penetapan pengadilan
dipungut retribusi sebesar Rp. 354.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas
Daerah
Rp.264.000.-
b. Biaya adminstrasi
dan operasional
pengetikan
Rp. 50.000.-
c. Saksi pencatatan
2 (dua) orang
Rp. 40.000.-
7.1.1.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 30 hari sejak tanggal
perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.754.000.- dengan perincian
:
a. Bagian Kas Daerah Rp. 654.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 50.000.-
c. Saksi pencatatan 2 (dua)
orang
Rp. 50.000.-
7.1.2. Pencatatan dilakukan di luar kantor instansi pelaksana
7.1.2.1. Pelaporan dilakukan sebelum 30 hari sejak tanggal perkawinan dipungut
retribusi sebesar Rp. 500.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 300.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 50.000.-
c. Transportasi petugas 2
orang
Rp. 100.000.-
d. Saksi pencatatan 2 (dua)
orang
Rp. 50.000.-
7.1.2.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 30 hari sejak tanggal
perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.854.000.- dengan perincian
:
a. Bagian Kas Daerah Rp. 654.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 50.000.-
c. Transportasi petugas 2
orang
Rp. 100.000.-
d. Saksi pencatatan 2 (dua)
orang
Rp. 50.000.-
7.1.3. Retribusi surat keterangan perkawinan yang diterbitkan oleh pemerintah
Kelurahan/Desa (N1, N2, N3, N4) sebesar Rp.50.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 33.000.-
b. Biaya administrasi kelurahan/desa Rp. 17.000.-
146
7.1.4. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta perkawinan karena hilang ataupun
rusak dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak dari kepolisian
dipungut retribusi sebesar Rp.175.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 154.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 21.000.-
7.2. Orang Asing atas permintaan sendiri maupun Penduduk WNI dan Orang Asing
(Perkawinan berbeda kewarganegaraan)
7.2.1. Pencatatan dilakukan di dalam kantor instansi pelaksana
7.2.1.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut
retribusi sebesar Rp. 954.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 804.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 50.000.-
c. Saksi pencatatan 2 (dua)
orang
Rp. 100.000.-
7.2.1.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 60 hari sejak tanggal
perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.1.554.000.- dengan
perincian :
a
.
Bagian Kas
Daerah
Rp.1.354.000.-
b
.
Biaya
adminstrasi dan
operasional
pengetikan
Rp. 50.000.-
c
.
Saksi
pencatatan 2
(dua) orang
Rp. 100.000.-
7.2.2. Pencatatan dilakukan di luar kantor instansi pelaksana
7.2.2.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 hari sejak tanggal perkawinan dipungut
retribusi sebesar Rp. 1.354.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.1.104.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 50.000.-
c. Transportasi petugas 2 orang Rp. 100.000.-
d. Saksi pencatatan 2 (dua) orang Rp. 100.000.-
7.2.2.2. Pelaporan dan pencatatan dilakukan setelah 60 hari sejak tanggal
perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.2.254.000.- dengan
perincian :
a. Bagian Kas Daerah Rp.2.004.000-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 50.000.-
c. Transportasi petugas 2 orang Rp. 100.000.-
d. Saksi pencatatan 2 (dua) orang Rp. 100.000.-
7.2.3. Retribusi surat keterangan perkawinan yang diterbitkan oleh pemerintah
Kelurahan/Desa (N1, N2,N3,N4) sebesar Rp.95.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 78.000.-
147
b. Biaya administrasi kelurahan/desa Rp. 17.000.-
7.2.4. Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta perkawinan karena hilang ataupun
rusak dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak dari kepolisian
dipungut retribusi sebesar Rp.275.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.254.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional pengetikan Rp. 21.000.-
8. Pencatatan Pembatalan Perkawinan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan
8.1. Pelaporan dilakukan sebelum 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan
tentang pembatalan perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.100.000.- dengan
perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 84.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 16.000.-
8.2. Pelaporan dilakukan sebelum 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan
tentang pembatalan perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.300.000.- dengan
perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.284.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 16.000.-
9. Pencatatan Perceraian
9.1. Pencatatan register dan penerbitan kutipan Akta Perceraian Non Muslim dan/atau
berbeda agama maupun Penghayat Kepercayaan
9.1.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan
tentang perceraian dipungut retribusi sebesar Rp.354.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.264.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional pengetikan Rp. 50.000.-
c. Saksi pencatatan 2 (dua) orang Rp. 40.000.-
9.1.2. Pelaporan dilakukan sebelum 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan
tentang perceraian dipungut retribusi sebesar Rp.754.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.654.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional pengetikan Rp. 50.000.-
c. Saksi pencatatan 2 (dua) orang Rp. 50.000.-
9.1.3. Legalisir Kutipan akta perceraian dipungut retribusi sebesar Rp.35.000.-/kutipan
dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 62.000.-
b. Biaya adminstrasi dan operasional
pengetikan
Rp. 13.000.-
9.1.4. Penerbitan Kutipan kedua Akta perceraian karena kehilangan ataupun kerusakan
dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak dari kepolisian dipungut
retribusi sebesar Rp.175.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 142.000.-
b. Biaya adminstrasi dan
operasional pengetikan
Rp. 33.000.-
10. Pencatatan Pembatalan Perceraian dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian
10.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang
pembatalan perceraian dipungut retribusi sebesar Rp.100.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 84.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 16.000.-
148
10.2. Pelaporan dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang
pembatalan perkawinan dipungut retribusi sebesar Rp.300.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.254.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 46.000.-
11. Pencatatan Pengangkatan anak pada catatan pinggir register dan kutipan akta kelahiran anak
berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
11.1. Pelaporan dilakukan sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan
pengadilan oleh penduduk dipungut retribusi sebesar Rp.150.000.- dengan perincian
;
a. Bagian Kas Daerah Rp.122.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 28.000.-
11.2. Pelaporan dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan
pengadilan oleh penduduk dipungut retribusi sebesar Rp.300.000.- dengan
perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.252.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 48.000.-
12. Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan anak dipungut retribusi sebesar Rp.100.000.-
dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.82.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 18.000.-
13. Pencatatan pengesahan anak pada catatan pinggir register dan kutipan akta kelahiran anak
13.1. Pelaporan dilakukan sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu melakukan
perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dipungut retribusi sebesar
Rp.100.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.92.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 8.000.-
13.2. Pelaporan dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu melakukan
perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dipungut retribusi sebesar
Rp.300.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.252.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 48.000.-
14. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia pada
register dan kutipan akta pencatatan sipil
14.1. Pelaporan dilakukan sebelum 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Sumpah atau
Pernyataan janji setia oleh pejabat putusan dipungut retribusi sebesar Rp.100.000.-
dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.82.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 18.000.-
14.2. Pelaporan dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Sumpah atau
Pernyataan janji setia oleh pejabat putusan dipungut retribusi sebesar Rp.300.000.-
dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.252.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 48.000.-
15. Pencatatan Peristiwa penting lainnya dengan mencatatkan pada catatan pinggir register dan
kutipan akta pencatatan sipil
15.1. Pelaporan dilakukan sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan
pengadilan dipungut retribusi sebesar Rp.100.000.- dengan perincian ;
149
a. Bagian Kas Daerah Rp.82.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 18.000.-
15.2. Pelaporan dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan
pengadilan dipungut retribusi sebesar Rp.300.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.252.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 48.000.-
16. Pengumuman perkawinan bagi penduduk kota Prabumulih yang akan melakukan perkawinan
di luar kota Prabumulih dipungut retribusi sebesar Rp.100.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 72.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 28.000.-
b). Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penerbitan Dokumen Kependudukan lainnya.
1. Pencatatan dan penerbitan dokumen biodata penduduk
1.1. Penduduk Warga negara Indonesia
1.1.1. Pencatatan dan penerbitan biodata penduduk (F1.01) Warga Negara Indonesia di
pemerintah kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar Rp.5.000.- dengan
perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 2.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 3.000.-
1.1.2. Pencatatan dan penerbitan biodata (F1.01) penduduk Warga Negara Indonesia di
TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 3.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 7.000.-
1.1.3. Pencatatan dan penerbitan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di TPDK
tingkat Kota Prabumulih dipungut retribusi sebesar Rp.10.000.- dengan
perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 5.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 5.000.-
1.2. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas
1.2.1. Pelaporan dilakukan sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak tinggal di Kota Prabumulih
dipungut retribusi sebesar Rp.300.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.250.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.50.000.-
1.2.2. Pelaporan dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tinggal di Kota Prabumulih
dipungut retribusi sebesar Rp.350.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.250.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.100.000.-
2. Pencatatan dan penerbitan dokumen perubahan biodata penduduk baik Warga Negara
Indonesia baru kembali dari luar negeri, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas,
maupun Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap
2.1. Pelaporan sebelum 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali/tiba di Kota Prabumulih
dipungut retribusi sebesar Rp.75.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.50.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 25.000.-
2.2. Pelaporan setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali/tiba di Kota Prabumulih
dipungut retribusi sebesar Rp.150.000.- dengan perincian
a. Bagian Kas Daerah Rp.100.000.-
150
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 50.000.-
3. Penerbitan Kartu keluarga (KK)
3.1. Penerbitan KK Baru
3.1.1. Penduduk Warga Negara Indonesia
3.1.1.1. Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.10.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 2.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
3.1.1.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.10.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 3.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 7.000.-
3.1.1.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.10.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 5.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 5.000.-
3.1.2. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal
sementara
3.1.2.1. Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.20.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.10.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.10.000.-
3.1.2.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.30.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.15.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.15.000.-
3.1.2.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.50.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.25.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.25.000.-
3.2. Penerbitan KK Perubahan data keluarga
3.2.1. Penduduk Warga Negara Indonesia, sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
perubahan data KK
3.2.1.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.10.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 2.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
3.2.1.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.10.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 3.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 7.000.-
151
32.1.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.10.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 5.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 5.000.-
3.2.2. Penduduk Warga negara Indonesia, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
perubahan data KK
3.2.2.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.20.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.12.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
3.2.2.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.20.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.13.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 7.000.-
32.2.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.30.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.20.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.10.000.-
3.2.3. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal
sementara, sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data KK
3.2.3.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.20.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.10.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.10.000.-
3.2.3.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.30.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.15.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.15.000.-
3.2.3.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.50.000.- dengan perincian
a. Bagian Kas Daerah Rp.25.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.25.000.-
3.2.4. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal
sementara, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data KK
3.2.4.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.25.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.15.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.10.000.-
3.2.4.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.35.000.- dengan perincian
a. Bagian Kas Daerah Rp.20.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.15.000.-
3.2.4.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.75.000.- dengan perincian;
152
a. Bagian Kas Daerah Rp.50.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.25.000.-
3.3. Penerbitan KK pengganti karena hilang/rusak dengan melampirkan surat keterangan
hilang/rusak dari kepolisian
3.3.1. Penduduk Warga Negara Indonesia
3.3.1.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.15.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 7.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
3.3.1.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.15.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 8.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 7.000.-
3.3.1.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.20.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.10.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.10.000.-
3.3.2. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal
sementara
3.3.2.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.25.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.15.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional p.10.000.-
3.3.2.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.35.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.20.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.15.000.-
3.3.2.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.90.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.50.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.40.000.-
4. Penerbitan Kartu Tanda penduduk (KTP)
4.1. Penerbitan KTP Baru
4.1.1. Penduduk Warga Negara Indonesia
4.1.1.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.10.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 2.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
4.1.1.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.10.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 3.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 7.000.-
153
4.1.1.3. Pencatatan dan penerbitan KTP di TPDK Tingkat Kota dipungut retribusi
sebesar Rp.10.000.- dengan perincian
a. Bagian Kas Daerah Rp. 5.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 5.000.-
4.1.2. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal
sementara
4.1.2.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.20.000.- dengan perincian
a. Bagian Kas Daerah Rp.10.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.10.000.-
4.1.2.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.30.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.15.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.15.000.-
4.1.2.3. Pencatatan dan penerbitan KTP di TPDK tk. Kota dipungut retribusi
sebesar Rp.50.000.- dengan perincian
a. Bagian Kas Daerah Rp.25.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.25.000.-
4.2. Penerbitan KTP karena adanya Perubahan data
4.2.1. Penduduk Warga Negara Indonesia, sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
perubahan data KTP
4.2.1.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.10.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 2.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
4.2.1.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.10.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 3.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 7.000.-
4.2.1.3. Pencatatan dan penerbitan KTP di TPDK tk. Kota dipungut retribusi
sebesar Rp.10.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 5.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 5.000.-
4.2.2. Penduduk Warga negara Indonesia, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
perubahan data KTP
4.2.2.1. Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.20.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.12.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
4.2.2.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi
sebesar Rp.20.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.13.000.-
154
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 7.000.-
42.2.3. Pencatatan dan penerbitan KTP di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.30.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.20.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.10.000.-
4.2.3. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal
sementara, sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data KTP
4.2.3.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.20.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.10.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.10.000.-
4.2.3.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.30.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.15.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.15.000.-
4.2.3.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.50.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.25.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.25.000.-
4.2.4. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal
sementara, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data KK
4.2.4.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.25.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.15.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
R p.10.000.-
4.2.4.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.35.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.20.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.15.000.-
4.2.4.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.75.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.50.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.25.000.-
4.3. Penerbitan KTP pengganti karena hilang/rusak dengan melampirkan surat keterangan
hilang/rusak dari kepolisian
4.3.1. Penduduk Warga Negara Indonesia
4.3.1.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.15.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 7.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
4.3.1.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.15.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 8.000.-
155
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 7.000.-
4.3.1.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.20.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.10.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.10.000.-
4.3.2. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal
sementara
4.3.2.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.25.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.15.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.10.000.-
4.3.2.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.35.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.20.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.15.000.-
4.3.2.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.90.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.50.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.40.000.-
4.4. Penerbitan KTP perpanjangan karena habis masa berlaku
4.4.1. Sebelum habis masa berlaku KTP
4.4.1.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.10.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 2.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
4.4.1.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi
sebesar Rp.10.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 3.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 7.000.-
4.41.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.10.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 5.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 5.000.-
4.4.2. Setelah habis masa berlaku KTP
4.4.2.1.Pendaftaran dan registrasi di Kelurahan/Desa dipungut retribusi sebesar
Rp.15.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 7.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
4.4.2.2. Pendaftaran dan registrasi di TPDK Kecamatan dipungut retribusi sebesar
Rp.15.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 8.000.-
156
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 7.000.-
4.4.2.3. Pencatatan dan penerbitan KK di TPDK tk. Kota dipungut retribusi sebesar
Rp.20.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah p.10.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.10.000.-
5. Retribusi penerbitan surat keterangan pindah
5.1. Penduduk Warga Negara Indonesia
5.1.1. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas Kelurahan/Desa asal
5.1.1.1. Dalam satu kelurahan/Desa Rp. 8.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 5.000.-
b. Biaya administrasi
dan operasional
Rp. 3.000.-
5.1.1.2. Antar Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 10.000.- dengan perincian
a. Bagian Kas Daerah Rp. 6.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 4.000.-
5.1.2. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas kecamatan asal
5.1.2.1.Antar Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 10.000.- dengan
perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 6.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 4.000.-
5.1.2.2. Antar Kecamatan dalam kota Rp.15.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 10.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 5.000.-
5.1.3. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas TPDK Kota Prabumulih
5.1.3.1. Antar Kota/Kabupaten dalam Propinsi Rp.35.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 25.000.-
b. Biaya administrasi
dan operasional
Rp. 10.000.-
Antar Kota/Kabupaten luar propinsi Rp.75.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 55.000.-
b. Biaya administrasi
dan operasional
Rp. 20.000.-
Keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp. 150.000.-
dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.105.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 45.000.-
5.2. Penduduk Orang Asing (Warga Negara Asing)
5.2.1. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas Kelurahan/Desa asal
5.2.1.1. Dalam satu kelurahan/Desa Rp. 15.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 9.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 6.000.-
5.2.1.2. Antar Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 20.000.- dengan perincian;
157
a. Bagian Kas Daerah Rp. 12.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
5.2.2. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas kecamatan asal
5.2.2.1. Antar Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 30.000.- dengan
perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 17.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 13.000.-
5.2.2.2. Antar Kecamatan dalam kota Rp.35.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 22.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 13.000.-
5.2.3. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas TPDK Kota
5.2.3.1. Antar Kota/Kabupaten dalam Propinsi Rp.90.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 55.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 35.000.-
5.2.3.2. Antar Kota/Kabupaten luar propinsi Rp.150.000.- dengan
perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.105.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 45.000.-
5.2.3.3. Keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp.
250.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.155.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 95.000.-
6. Retribusi penerbitan surat keterangan pindah/datang bagi pendatang
6.1. Penduduk Warga Negara Indonesia
6.1.1. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas Kelurahan/Desa tujuan
6.1.1.1. Dari Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 10.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 6.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 4.000.-
6.1.1.2. Dari Kelurahan/Desa dalam kota Prabumulih Rp.10.000.- dengan
perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 6.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 4.000.-
6.1.2. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas kecamatan tujuan
6.1.2.1. Dari Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 10.000.- dengan
perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 6.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp.4.000.-
6.1.2.2. Dari Kecamatan dalam kota Rp.15.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.10.000.-
b. Biaya administrasi dan Rp. 5.000.-
158
operasional
6.1.3. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas TPDK Kota
6.1.3.1. Dari Kota/Kabupaten dalam Propinsi Rp.45.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 30.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp.15.000.-
6.1.3.2. Dari Kota/Kabupaten luar propinsi Rp.75.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.55.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp.20.000.-
Dari luar wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia sebesar Rp. 150.000.-
dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.105.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 45.000.-
6.2. Penduduk Orang Asing (Warga Negara Asing)
6.2.1. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas Kelurahan/Desa tujuan
6.2.1.1. Dari Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 15.000.- dengan
perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 9.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 6.000.-
6.2.1.2. Dari Kelurahan/Desa dalam Kota Prabumulih Rp. 20.000.- dengan
perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 12.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
6.2.2. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas kecamatan tujuan
6.2.2.1. Dari Kelurahan/Desa dalam kecamatan Rp. 30.000.- dengan
perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.17.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp.13.000.-
6.2.2.2. Dari Kecamatan dalam kota Rp.35.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.22.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp.13.000.-
6.2.3. Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas TPDK Kota
6.2.3.1. Dari Kota/Kabupaten dalam Propinsi Rp.100.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.55.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp.45.000.-
6.2.3.2. Dari Kota/Kabupaten luar propinsi Rp.150.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.105.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 45.000.-
6.2.3.3. Dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar
Rp. 250.000.- dengan perincian;
159
a. Bagian Kas Daerah Rp.155.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 95.000.-
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili)
7.1. Penduduk Warga Negara Indonesia
7.1.1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili) yang diterbitkan oleh pemerintah
kelurahan/desa, pungutan retribusi dilakukan oleh petugas Kelurahan/Desa
sebesar Rp. 8.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.5.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp. 3.000.-
7.1.2. Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili) yang diterbitkan oleh pemerintah,
pungutan retribusi dilakukan oleh petugas kecamatan sebesar Rp. 10.000.-
dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 7.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 3.000.-
7.2. Orang Asing (Warga Negara Asing)
7.2.1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili) yang diterbitkan oleh
pemerintah kelurahan/desa, pungutan retribusi dilakukan oleh petugas
Kelurahan/Desa sebesar Rp. 15.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 10.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 5.000.-
7.2.2. Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili) yang diterbitkan oleh pemerintah,
pungutan retribusi dilakukan oleh petugas kecamatan sebesar Rp. 20.000.-
dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 12.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
8. Surat Keterangan KTP sedang dalam proses (dikenal dengan sebutan KTP sementara),
yang diterbitkan setelah penduduk/Orang Asing sudah mengajukan permohonan
penerbitan KTP dengan melengkapi persyaratan
8.1. Penduduk Warga negara Indonesia,
Penerbitan dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan, dengan melakukan pungutan
retribusi sebesar Rp.20.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 12.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
8.2. Orang Asing,
Penerbitan dilaksanakan oleh Instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Prabumulih), dengan melakukan pungutan retribusi sebesar
Rp.30.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 17.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 13.000.-
9. Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman, yang berlaku selama paling lama 3 (tiga)
bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali perpanjangan.
160
9.1. Penduduk Warga negara Indonesia,Penerbitan dilaksanakan oleh pemerintah
kecamatan, dengan melakukan pungutan retribusi sebesar Rp.25.000.- dengan
perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 17.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
9.2. Orang Asing,
Penerbitan dilaksanakan oleh Instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Prabumulih), dengan melakukan pungutan retribusi sebesar
Rp.50.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 27.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 23.000.-
10. Surat Keterangan Penduduk lainnya
10.1. Penduduk Warga Negara Indonesia
10.1.1. Pendaftaran dan penerbitan dilakukan oleh pemerintah Kelurahan/ Desa
dipungut retribusi sebesar Rp.15.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp. 9.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 6.000.-
10.1.2. Pendaftaran dan penerbitan dilakukan oleh TPDK Kecamatan dipungut retribusi
sebesar Rp.20.000.- dengan perincian;
a. Bagian Kas Daerah Rp.12.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp. 8.000.-
1.1.3. Pendaftaran dan penerbitan dilakukan oleh Instansi pelaksana di TPDK Tk.
Kota dipungut retribusi sebesar Rp.25.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.15.000.-
b. Biaya administrasi dan operasional Rp.10.000.-
10.2. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap maupun Izin Tinggal sementara,
pendaftaran dan penerbitan dilakukan oleh Instansi pelaksana di TPDK Tk. Kota
dipungut retribusi sebesar Rp.25.000.- dengan perincian ;
a. Bagian Kas Daerah Rp.15.000.-
b. Biaya administrasi dan
operasional
Rp.10.000.-
Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Pasal 21
Besarnya tarif sebagai berikut :
a. Penguburan Mayat / Jenazah :
1) Rp. 75.000,- ( untuk dewasa ) / 5 tahun
2) Rp. 35.000,- ( untuk anak- anak ) / 5 tahun
b. Pengabuan Mayat / Jenazah ;
1) Rp. 150.000,- ( untuk dewasa )
161
2) Rp. 75.000,- ( untuk anak dibawah 15 tahun )
c. Penggunaan mobil ambulance Rp. 75.000,- untuk keluar kota ditambah Rp. 1.500 untuk setiap 1 KM.
Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 22
Struktur dan besarnya tarif retribusi pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir, adalah sebagai
berikut :
1. Mobil Barang 3 sumbu atau lebih /Tronton
(Truck, Tanki, dan Box) Rp 8.000,-
2. Mobil Barang 2 sumbu /Fuso dan sejenisnya
(Truck, Tanki, dan Box) Rp 5.000,-
3. Bobil Barang 2 sumbu /Colt Diesel dan sejenisnya
(Tuck,Tanki dan Box) Rp 3.000,-
4. Mobil Bus besar Rp 5.000,-
5. Mobil Bus sedang Rp 3.000,-
6.Mobil Bus kecil, mobil penumpang, sedan,
,pickupdansejenisnya Rp 2.000,-
7.Sepeda Motor dan sejenisnya Rp 1.000,-
Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 23
(1) Setiap bangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kota berupa los dan kios atau bangunan usaha
lainnya dikenakan sewa bulanan;
(2) Khusus bagi pelataran dan kaki lima dikenakan Retribusi harian;
(3) Ketentuan ayat (1) dikecualikan untuk bangunan yang dikelola oleh BUMN , BUMD dan pihak swasta;
(4) Besarnya tarif Retribusi Pasar Inpres 1 sebagai berikut :
a. Sewa kios sebesar Rp. 50.000,-/bulan
b. Sewa los sebesar Rp. 25.000,-/bulan
c. Retribusi harian kios, los, kaki lima,
pelataran dan sejenisnya dikenakan sebesar Rp. 1000,-/hari.
Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 24
1. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
No
Jenis Kendaraan
Retribusi Uji Berkala
Biaya Pendaftaran
Buku Uji Tanda Uji dan Perlengkapan
Jasa Penguji
Jumlah
1 Mobil Penumpang Umum
Rp.45.000 Rp.2000 Rp.15.000
Rp.6000
Rp.6.000 Rp.74.000,
162
2
Mobil Bus, Mobil barang dan kendaraan khusus - JBB < 4.000 KG -JBB 4.000- 10.000 KG -JBB > 10.000 KG
Rp.50.000 Rp.60.000 Rp.70.000
Rp.2000 Rp.2000 Rp.2000
Rp.15.000 Rp.15.000 Rp.15.000
Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000
Rp.6.000 Rp.6.000 Rp.6.000
Rp.79.000 Rp.89.000 Rp.99.000
3 Kereta gandengan dan kereta tempelan
Rp.70.000 Rp.2000 Rp.15.000 Rp.3.000 Rp.6.000 Rp.96.000
2. Surat Pelaporan Pemeriksaan Untuk Penghapusan Kendaraan
1 Sepeda Motor Rp. 50.000,- Rp.6.000,- Rp.56.000,-
2 Mobil Penumpang Rp.50.000,- Rp.6.000,- Rp.56.000,-
3 Mobil Bus Rp.75.000,- Rp.6.000,- Rp.81.000,-
4 Mobil Barang Rp.75.000,- Rp.6.000,- Rp.81.000,-
5 Kendaraan Khusus Rp.75.000,- Rp.6.000,- Rp.81.000,-
Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Pasal 25
Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
a. Pengujian dan atau pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa
pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung :
1. - Hidran halaman..................................................................Rp. 15.000,-/titik
- Hidran gedung....................................................................Rp. 20.000,-/titik
2. Pemercik/springkler...............................................................Rp. 25.000,-/150 m2
3. Alarm Kebakaran...................................................................Rp. 25.000,-/lantai
4. Alat Penahan Api (fire dampre)
4.1. Dengan motor……………………....................................Rp. 10.000,-/buah
4.2. Sambungan lebur…………………..................................Rp. 5.000,-/buah
5. Kipas Angin Bertekanan
5.1. s/d 7.000 cfm………………………………………………..Rp. 15.000,-/buah
5.2. 7.001 s/d 10.000 cfm……………………………………….Rp. 25.000,-/buah
5.3. 10.001 s/d lebih……………………………………………...Rp. 50.000,-/buah
6. Intalasi Pemadam Khusus………………………………………Rp. 3.500,-/m2
7. Instalasi lainnya yang belum termasuk butir 1-6
7.1. Berdasarkan luas lantai..................................................Rp. 50,-/m2
7.2. Berdasarkan peralatan yang dipasang......................... Rp. 2.500,-/buah
8. Alat Pemadam Api
8.1. Jenis air bertekanan
8.1.1. s/d 9 L ......................................................................Rp. 5.000,-/tabung
8.1.2. 10 L keatas………………..........................................Rp. 10.000,-/tabung
8.2. Jenis busa kimia
8.2.1. s/d 9 L …………………….........................................Rp. 5.000,-/tabung
8.2.2. 10 L keatas……………….........................................Rp. 10.000,-/tabung
163
8.3. Jenis busa mekanik
8.3.1. s/d 9 L……………………..........................................Rp. 5.000,-/tabung
8.3.2. 10 L keatas……………….........................................Rp. 10.000,-/tabung
8.4. Jenis kimia kering serba guna
8.4.1. s/d 6 Kg…………………………................................Rp. 5.000,-/tabung
8.4.2. 7 Kg keatas…………………………………………….Rp. 10.000,-/tabung
8.5. Jenis carbon dioksida (CO2)
8.5.1. s/d 5 Kg…………………………………………………Rp. 5.000,-/tabung
8.5.2. 7 Kg keatas……………….........................................Rp. 10.000,-/tabung
9. Pemeriksaan Visual
9.1. Luas ruangan
9.1.1. s/d 2.000 m2……………………………………………Rp. 200,-/ m2
9.1.2 2.001 s/d 5.000 m2……………………………….……Rp. 150,-/ m2
9.1.3. 5.001 s/d 10.000 m2…………………………………...Rp. 100,-/ m2
9.1.4. 10.001 s/d 20.000 m2………………………………….Rp. 80,-/ m2
9.1.5. 20.000 s/d 40.000 m2………………………………….Rp. 60,-/ m2
9.1.6. 40.000 keatas……………..........................................Rp. 50,-/ m2
9.2. Bahan – bahan berbahaya (B3)
9.2.1. Bahan yang mudah menyala.....................................Rp. 100,-/ kg
9.2.2. Bahan yang beracun.................................................Rp. 75,-/ kg
9.2.3. Bahan – bahan perusak............................................Rp. 50,-/ kg
9.2.4. Bahan – bahan pada kondisi
Normal mudah menyala................................................Rp. 15.000,-/ ton
9.2.5. Bahan-bahan yang karena
Pengaruh panas benda lain
Mudah terbakar..............................................................Rp. 5.000,-/ ton
9.2.6. Bahan-bahan lain yang belum
Termasuk dalam angka
1.71 s/d 1.7.5 ...............................................................Rp. 2.500,-/ ton
b. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan alat atau sarana penyelamatan jiwa dan bahan-bahan
berbahaya (B3).
1. Pemeriksaan Visual (Luas ruangan)
1.1. s/d 2.000 m2..................................................................Rp. 175,- / m2
1.2. 2.001 s/d 5.000 m2 .......................................................Rp. 125,- / m2
1.3. 5.001 s/d 10.000 m2 .....................................................Rp. 100,- / m2
1.4. 10.001 s/d 20.000 m2 ..................................................Rp. 75,- / m2
1.5. 20.001 s/d 40.000 ..................................... ………….. Rp. 60,- / m2
1.6. 40.000 m2 keatas ........................................................Rp. 50,- / m2
1.7. Bahan-bahan berbahaya (B3)
1.7.1. Bahan-bahan yang mudah menyala ..................Rp. 75,- / kg
1.7.2. Bahan-bahan beracun........................................Rp. 50,- / kg
1.7.3. Bahan-bahan perusak........................................Rp. 30,- / kg
1.7.4. Bahan-bahan pada kondisi normal
Sangat terbakar (minimal 1 ton)..........................Rp. 10.000,- / ton
1.7.5. Bahan-bahan yang karena
Berpengaruh Panas benda lain akan
Mudah terbakar....................................................Rp. 3.000,- / ton
164
1.7.6. Bahan-bahan berbahaya lainnya
Yang Belum termasuk dalam angka 1.7.
s/d 1.7.5.............................................................Rp. 2.000,- / ton
2. Pengujian Instalasi
2.1. Hidran kebakaran
2.1.1. Halaman …………………………..........................Rp. 5.000,- / titik
2.1.2. Gedung …………………………….........................Rp.20.000,- / titik
2.2 Alarm otomatis (minimal 200 m2) ……...........................Rp.15.000,- / lantai
2.2.1. 200 s/d 2.000 m2 ………… …………………..Rp. 50,- / m2
2.2.2. 2.001 s/d 5.000 m2 ………………………………Rp. 40,- / m2
2.2.3. 5.001 s/d 10.000 m2 …………………………..Rp. 35,- / m2
2.2.4. 10.001 s/d 20.000 m2 ………… Rp. 25,- / m2
2.2.5. 20.001 s/d 40.000 m2 …………………………….Rp. 20,- / m2
2.2.6. 40.001 m2 keatas …………………………………Rp. 15,- / m2
2.3 Pemercik (springkler) (minimal 100 m2)…Rp.15.000,-/lantai
2.3.1. 200 s/d 2.000………………............................Rp. 50,- / m2
2.3.2. 2.001 s/d 5.000 m2………………………………Rp. 40,- / m2
2.3.3. 5.001 s/d 10.000 m2 …………………………….Rp. 35,- / m2
2.3.4. 10.001 s/d 20.000 m2 …………………………….Rp. 25,- / m2
2.3.5. 20.001 s/d 40.000 m2 …………………………….Rp. 20,- / m2
2.3.6. 40.001 keatas …………………….......................Rp. 15,- / m2
2.4. Sistem Pemadam Khusus ……………….......................Rp. 2.000,- / buah
2.5 alat penahan api (fire damper)
2.5.1. Dengan motor ……………………........................Rp. 2.500,- / buah
2.5.2 Sambungan lebur ……………... .........................Rp. 500,- / buah
2.6. Kipas Angin bertekanan
2.6.1 s/d 7.000.cfm……………………...........................Rp. 15.000,- / buah
2.6.2 7.001 s/d 10.000.cfm………………………………Rp. 25.000,- / buah
2.6.3 10001.cfm keatas ……………..............................Rp. 50.000,- / buah
2.7. Alat Pemadam Api
2.7.1. Jenis air bertekanan
2.7.1.1. s/d 9L ……………..............................Rp. 5.000,- / Tabung
2.7.1.2 10 liter keatas ……............................Rp.10.000,- / Tabung
2.7.2. Jenis carbondioksida (CO2)
2.7.2.1 s/d 7 kg ................. ………………...Rp. 5.000,- / Tabung
2.7.2.2 8 kg keatas …………………………...Rp. 10.000,- / Tabung
C. Pembuatan surat izin khusus perpanjangan (setiap tahun) bagi perusahaan atau badan usaha baik
perorangan maupun badan hukum yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau
mengedarkan untuk penjualan dan bahan-bahan berbahaya dalam Kota Prabumulih.
1. Produsen Rp. 500.000,-
- perpanjangan Rp. 250.000,
2. Importer Rp. 750.000,-
- perpanjangan Rp. 500.000,-
3. Pengecer / Pengisian Rp. 150.000,-
- perpanjangan Rp. 100.000,-
4. Insalator/Pemasangan Rp. 500.000,-
- perpanjangan Rp. 250.000,-
165
5. Penyimpanan bahan-bahan berbahaya Rp. 300.000,-
- perpanjangan Rp. 200.000,-
D. Pengujian Alat pencegah dan pemadam kebakaran
1. Jenis Air bertekanan ukuran
1.1. s/d 15 liter Rp. 10.000,-/tbg
1.2. 16 L s/d 30 liter Rp. 20.000,-/tbg
1.3. 31 L keatas Rp. 30.000,-/tbg
2. Jenis busa dan busa mekanik ukuran
2.1. s/d 15 liter Rp. 15.000,- /tbg
2.2. 16 L s/d 30 liter Rp. 25.000,-/tbg
2.3. 31 L keatas Rp. 35.000,-/ tbg
3. Jenis Carbondioksida (CO2) ukuran
3.1. 1 s/d 15 kg Rp. 20.000,- /tbg
3.2. 16 L s/d 30 kg Rp. 30.000,- /tbg
3.3. 30 L keatas Rp. 50.000,-/ tbg
4. Jenis kimia kering (dry chemical)
4.1. s/d 15 kg Rp. 25.000,- tbg
4.2. 16 L s/d 30 kg Rp. 35.000,- /tbg
4.3. 31 kg keatas Rp. 65.000,- /tbg
E. Pengujian dan pemeriksaan Alat pemadam kebakaran
1, Mobil unit kebakaran Rp. 100.000,-/unit
2. Selang kebakaran Rp. 50.000,-/roll
3. Pompa portable Rp. 50.000,-/unit
4. Baju tahan panas Rp. 10.000,-/stel
5. Safety helmet Rp. 5.000,-/buah
6. Alat pernapasan (breathing apparatus) Rp. 35.000,-/unit
F. Pengujian dan pemeriksaan Alat Evakuasi
1. Tali luncur Rp. 1.000,-/m
2. Sliding roll, spiral Rp. 5.000,-/type
3. Tangga darurat Rp. 1.000,-/m
4. Jumping set/matras Rp. 5.000,-/unit
G. Kendaraan bermotor Alat Evakuasi
1. Angkot, taksi, travel, pick up, bajaj dan
sejenisnya Rp. 5.000,-/thn
2. mobil tangki, BBM /Gas dan sejenisnya Rp. 35.000,-/thn
H. Kendaraan Bermotor Angkutan Sungai
Kapal laut, feri dan sejenisnya Rp. 50.000,-/thn
Bagian Kesembilan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Pasal 26
Ukuran kertas Skala Tarif
AO Skala 1 : 100.000 Rp.75.000,-
A1 Skala 1 : 150.000 Rp.50.000,-
A2 Skala 1 : 250.000 Rp.30.000,-
166
A3 Skala 1 : 400.000 Rp.25.000,-
A4 Skala 1 : 500.000 Rp.20.000,-
Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan dan/Penyedotan Kakus
Pasal 27
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
a) - Penyediaan Kakus / Mobil Toilet
Pemakaian pribadi untuk buang air kecil
sebesar Rp. 1.000,-/ orang
- Pemakaian pribadi untuk buang air besar
Sebesar Rp. 2.000,-/ orang
- Pemakaian oleh Instansi Pemerintahan
sebesar Rp.200.000,-/ hari
- Pemakaian oleh Lembaga/ Badan Sosial
sebesar Rp.100.000,-/ hari
- Pemakaian oleh Badan Usaha
Swasta yang bersifat komersil sebesar Rp. 300.000,/hari
b) Penyedotan Kakus
1.Hotel/ Penginapan, bioskop, mall, toserba,
rumah toko, restoan / rumah makan, dan
badan usaha lainnya sebesar Rp. 300.000,-/ Rit
2.Kantor Pemerintaan sebesar Rp.200.000,-/ Rit
3.Rumah penduduk sebesar Rp.150.000,- / Rit
4.Rumah ibadah, sekolah, dan badan sosial lainnya tidak dikenakan retribusi.
Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera/ tera Ulang
Pasal 28
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera adalah sebagai berikut :
Jenis UTTP dan BDKT Satuan Tarif
(Rp)
1 2 3 4
A.
1.
UTTP :
UKURAN PANJANG :
a. Sampai dengan 2 m :
1) Meter dengan pegangan
2) Meter meja dari bahan logam
3) Meter saku baja
4) Salib ukur
5) Gauge block
6) Micrometer
7) Jangka sorong
b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :
1) Tongkat duga
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
2.500
4.000
2.500
7.000
8.500
10.000
10.000
8.500
167
2.
2) Meter saku baja
3) Bahan ukur kundang, Depth tape
4) Alat ukur tinggi orang
5) Komparator
c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini
ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :
1) Bahan ukur kundang, Depth tape
2) Komparator
UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG
(COUNTER METER)
buah
buah
buah
buah
buah
Buah
buah
4.000
8.500
8.500
35.000
8.500
50.000
20.000
3.
4.
5.
ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :
Mekanik
Elektronik
TAKARAN (BASAH/KERING) :
Sampai dengan 2 L
Lebih dari 2 L sampai 25 L
Lebih dari 25 L
TANGKI UKUR TETAP :
Bentuk silinder tegak :
Sampai dengan 500 kL
Lebih dari 500 kL dihitung sbb :
500 kL pertama
Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000
kL, setiap kL
Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000
kL, setiap kL
Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000,
setiap kL
Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan
20.000 kL, setiap kl
Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kl
b. Bentuk Silinder datar :
Sampai dengan 500 kL
Lebih dari 500 kl dihitung sbb :
500 kL pertama
Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000
kL, setiap kL
Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000
kL, setiap kL
Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan
10.000 kL, setiap kL
Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan
20.000 kL, setiap kL
Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL
Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL
c. Bentuk bola dan speroidal :
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
150.000
250.000
2.500
5.000
10.000
400.000
400.000
1.000
500
150
100
75
500.000
500.000
500
250
150
100
75
1.000.0
168
6.
1) Sampai dengan 500 kL
2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb
a) 500 kL pertama
b) Selebihnya dari 500 kL sampai
dengan 1.000 kL, setiap kL
Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL
TANGKI UKUR GERAK :
a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :
1) Kapasitas sampai dengan 5 kL
2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :
5 kL pertama
Selebihnya dari 5 kL, Setiap kL
Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL
b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan
tangki ukur apung dan kapal :
1) Kapasitas sampai dengan 50 kL
2) Lebih dari 50 kL dihitung Sbb :
a) 50 kL. Pertama
b) Selebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75
kL setiap kL
c) Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan
100 kL, setiap kl
d) Selebihnya dari 100 kl, sampai dengan
250 kL, setiap kL
e) Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan
500 kL, setiap kL
f) Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan
1.000 kL, setiap kL
g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL
Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
Buah
Buah
00
1.000.0
00
500
100.000
100.000
10.000
1.000.000
1.000.0
00
5.000
2.500
1.500
1.000
750
500
169
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ALAT UKUR DARI GELAS :
a. Labu ukur, buret dan pipet
b. Gelas ukur
BEJANA UKUR :
a) Sampai dengan 50 L
b) Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L
c) Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L
d) Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L
e) Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini
ditambah tiap 1.000 L
Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L
METER TAKSI
THERMOMETER
DENSIMETER
VISKOMETER
ALAT UKUR LUAS
ALAT UKUR SUDUT
ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :
a. Meter bahan bakar minyak :
a.1. Meter Induk :
1) Sampai dengan 25 m3h
2) Lebih dari 25 m3h dihitung sbb :
a. 25 m3h pertama
b. Selebihnya dari 25 m3/h sampai
dengan 100 m3h setiap m
3/h
c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai
dengan 500 m3h setiap m
3/h
d. Selebihnya dari 500 m3h setiap
m3/h
Bagian-bagian dari M3h dihitung satu
m3/h
a.2. Meter kerja :
Untuk setiap jenis media uji
1) sampai dengan 15 m3/h 2) Lebih dari
15 m3h dihitung sbb :
a) 15 m3/h pertama
b) Selebihinya dari 15 m3/h sampai
dengan 100 m3h setiap m
3/h
c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai
dengan 500 m3h setiap m
3/h.
d) Selebihnya dari 500 m3h setiap
m3/h
Bagian-bagian dari m3h dihitung satu m
3/h
a.3. Pompa Ukur
Untuk setiap badan ukur
ALAT UKUR GAS :
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
Buah
35.000
30.000
35.000
40.000
60.000
90.000
25.000
20.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
150.000
150.000
6.000
3.000
1.500
60.000
60.000
2.000
1.000
500
170
a. Meter Induk :
1) Sampai dengan 100 m3/h
2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :
a) 100 m3/h pertama
b) Selebihnya dari 100 m3/h sampai
dengan 500 m3/h, setiap m
3/h
c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai
dengan 1.000 m3/h setiap m
3/h
d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai
dengan 2.000 m3/h, setiap m3/h
e) Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap m3/h
Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m
3 /h
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
50.000
150.000
150.000
500
200
100
50
b. Meter kerja
1) Sampai dengan 50 m3/h
2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sebagai berikut :
a) 50 m3/h pertama
b) Selebihnya dari 50 m3/h sampai
dengan 500 m3/h, setiap m
3/h
c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai
dengan 1.000 m3/h, setiap m
3/h
d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai
dengan 2.000 m3/h, setiap m
3/h
e) Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap m
3/h
Bagian-bagian dari m3h dihitung satu
m3/h
c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu
sistem/unit alat ukur)
d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri),
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
60.000
60.000
50
30
20
15
500.000
171
17.
18.
19.
20.
setiap alat perlengkapan
e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk
setiap bahan bakar ukur.
METER AIR
Meter induk
Sampai dengan 15 m3/h
Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h
Lebih dari 100 m3/h
b. Meter kerja
1) Sampai dengan 3 m3/h
2) Lebih dari 3 m3/h sampai dengan 10 m
3/h
3) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m
3/h
4) Lebih dari 100 m3/h
METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR
a. Meter Induk
1) Sampai dengan 15 m3/h
2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m
3/h
3) Lebih dari 100 m3/h
b. Meter Kerja
1) Sampai dengan 15 m3/h
2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m
3/h
3) Lebih dari 100 m3/h
PEMBATAS ARUS AIR
ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/
KOMPENSASI LAINNYA
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
100.000
100.000
50.000
100.000
10.000
4.000
8.000
12.000
16.000
100.000
145.000
172.500
10.000
13.750
55.000
12.500
100.000
21
.
22.
METER PROVER
a. Sampai dengan 2.000 L
b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L
c. Lebih dfari 10.000 L.
Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau
lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat
ukur.
METER ARUS MASSA
Meter Kerja
Untuk setiap jenis Media uji :
buah
buah
buah
500.000
750.000
1.000.0
00
172
23.
24
.
25
26
.
1) Sampai dengan 15 kg/min
2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :
a. 15 kg/min pertama
b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan
100 kg/min, setiap kg/min
c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan
500 kg/min, setiap kg/min
d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan
1.000 kg/min, setiap kg/min
e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min
Bagian-bagian dari dari kg/min dihitung satu kg/min
ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)
Untuk setiap jenis media :
1. Sampai dengan 4 alat pengisi
2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi
METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik
lainnya
a. Meter Induk :
1) 3 (tiga) phasa
2) 1 (satu) phasa
b. Meter kerja kelas 2 :
1) 3 (tiga) phasa
2) 1 (satu) phasa
c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :
1) 3 (tiga) phasa
2) 1 (satu) phasa
STOP WATCH
METER PARKIR
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
60.000
60.000
2.000
1.000
500
250
100.000
25.000
92.500
28.500
7.300
2.500
12.000
3.400
10.000
20.000
27.
ANAK TIMBANGAN
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)
1) Sampai dengan 1 kg
2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)
1) Sampai dengan 1 kg
2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg
buah
buah
buah
buah
buah
600
1.500
2.500
2.500
5.000
173
28.
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg
c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)
1) Sampai dengan 1 kg
2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg
TIMBANGAN
a. Sampai dengan 3.000 kg
1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) ;
a) Sampai dengan 25 kg
b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg
c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg
d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500
kg
e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1. 000
kg
f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.
000 kg
2) Ketelitian halus (kelas II)
a) Sampai dengan 1 kg
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg
c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg
d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000
kg
e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan
3.000 kg/Proving ring
3) ketelitian khusus (kelas I)
b. Lebih dari 3.000 kg
1). Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton
Ketelitian khusus dan halus, setiap ton
c. Timbangan banberjalan
1) Sampai dengan 100 ton/h
2) Lebih dri 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h
3) Lebih dari 500 ton/h
d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau
lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang
penunjukkannya dapat diprogram untuk
penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian,
peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai
dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas
masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a,
b dan c.
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
12.500
20.000
35.000
50.000
6.000
8.000
10.000
15.000
50.000
100.
000
50.000
75.000
100.00
0
150.00
0
200.00
0
400.00
0
10.000
20.000
500.00
0
750.00
0
1.000.0
00
174
29.
30.
31.
32.
B
1.
2.
a. Dead weight Testing Machine
1) Sampai dengan 100 kg/cm2
2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000
kg/cm2
3) Lebih dari 1.000 kg/cm2
b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah
2) Manometer Minyak
a) Sampai dengan 100 kg/cm2
b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan
1.000 kg/cm2
c) Lebih dari 1.000 kg/cm2
3) Pressure Calibrator
4) Pressure Recorder
a) Sampai dengan 100 kg/cm2
b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan
1.000 kg/cm2
c) Lebih dari 1.000 kg/cm2
PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS
METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi :
a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap
komoditi
b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan
tekstil, setiap komoditi
c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi
Selain UTTP tersebut pada angka 1sampai dengan 31,
atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan
untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian
dari jam dihitung 1jam
RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN
TERBUNGKUS
MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM
a. Sampai dengan 1 kg
b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg
c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg
d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg
e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg
f. Lebih dari 100 kg
MINUMAN
a. Sampai dengan 1 L
b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L
c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L
d. Lebih dari 20 L
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
15.000
25.000
35.000
20.000
25.000
35.000
40.000
60.000
25.000
35.000
55.000
25.000
20.000
25.000
30.000
15.000
40
75
120
150
750
1.500
40
75
150
300
175
3.
SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN
a. Sampai dengan 1 kg
b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg
c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg
d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg
e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg
f. Lebih dari 100 kg
buah
buah
buah
buah
buah
buah
150
375
450
600
1.200
1.500
BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 29
Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah Daerah Kota Prabumulih.
BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Pertama
Instansi Pemungut
Pasal 30
(1) Instansi Pemungut adalah instansi yang ditunjuk oleh Walikota.
(2) Penunjukan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Pasal 31
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dpersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon,
dan kartu langganan.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar,
dikarenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 32
(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dpersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang
jelas.
176
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD
diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadan diluar kekuasaannya.
(4) Keadaaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yng
terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan
Retribusi.
Pasal 33
(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima
akan menerbitkan surat keputusan keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi
Wajib Retribusi , bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak
atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Pasal 34
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling
lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya SKRDLB.
Bagian Keempat
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 35
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota.
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan
keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbikan dalam jangka waktu paling lama 1(satu)
bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
177
Bagian Kelima
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 36
Wajib retribusi yang melakukan kelebihan pembayaran menyampaikan permohonan pengembalian
Pembayaran yang ditujukan kepada Walikota.
BAB VIII
PEMANFAATAN
Pasal 37
Pemanfaatan dari penerimaan masing- masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi
pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.
BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 38
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi
adminstrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah.
BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 39
(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang
sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
(3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 40
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
178
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 41
(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) , dengan
memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.
BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 42
(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang- undangan tentang Retribusi.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya
dan dokumen lain yang berhubungan denga objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang
diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 43
(1) Instansi yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu;
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
dengan Peraturan Walikota.
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 44
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan pemerintah kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
179
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atauk laporan tersebut menjadi lebih lengkap
dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebernaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang retribusi;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatn dan
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelksanaan tugas penyidikantindak pidana di
bidang retribusi;
g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau
dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan dan atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara
Pidana.
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali
jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah
tentang Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang tidak
ada Peraturan yang mengatur lain bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 ( lima ) tahun
terhitung sejak saat terutang.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
180
Pasal 47
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyedotan Kakus
(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 17 Seri C).
2. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 18 Seri C);
3. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 21 Seri C);
4. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 22 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya
Cetak dan Pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan (Lembaran Daerah
Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 25 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 26 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 28 Seri C);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 48
Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 19 April 2011
WALIKOTA PRABUMULIH,
dto
RACHMAN DJALILI
Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 19 April 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,
dto
NILA UTAMA
LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI C