Bank Indonesia - Mengajar
Bank Indonesia Goes to Campus
Agustus 2020
Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentraldalam Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan
untuk Indonesia Maju
Outline Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral01
Tantangan Pelaksanaan Tugas
Bank Indonesia ke Depan dan
Respon Kebijakan
Tugas dan Peran Bank Indonesia
Perkembangan Ekonomi dan
Keuangan Digital
02
03
04
Tujuan PembelajaranMemberikan pemahaman terkait AspekKelembagaan, Tujuan dan Fungsi BankIndonesia sebagai Bank Sentral dalamrangka mendukung Perekonomian yangberkelanjutan dalam rangka meningkatkankesejahteraan masyarakat di Indonesia
Bank Indonesia SebagaiBank Sentral
Dasar Hukum Kelembagaan Bank Indonesia 5
UUD 1945 Ps 24d UU No.23/1999 UU No.6/2009
Bank Sentralsebagai otoritas
moneter
Independensidan Tujuan Bank
Sentral
UU No.3/2004
Penataan FungsiPengawasan Bank
Independensi, Akuntabilitas, Transparansi
Kedudukan Bank Indonesia dalam Tata Negara 6
Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia 7
UU Perlindungan
Konsumen
UU OJK
Bank Indonesia sebagai otoritas
Makroprudensial
UU Lalu Lintas
Devisa
UU PPKSK
Pencegahan danPenanganan
Krisis
UU
Mata Uang
UU Transfer Dana
UU TPPU & TPPT
AML danTerorisme
UU LPS
Penangananbank gagal
Tujuan Bank Indonesia 8
Mencapai & Memelihara
“Kestabilannilai Rupiah”
Terhadap Barang dan Jasa (Inflasi)
Terhadap mata uangnegara lain (Nilai
Tukar)
Kestabilan nilai rupiah terhadap barangdan jasa, diukur dengan perkembangan
laju inflasi
Kestabilan nilai rupiah terhadap matauang negara lain, diukur dengan
perkembangan nilai tukar rupiah terhadapmata uang negara lain
Dalam rangkamendukung
pertumbuhanekonomi yang berkelanjutan
Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal: mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
(Pasal 7 UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3/2004 & UU No.6/2009)
Visi Bank Indonesia 9
Menjadi Bank Sentral DigitalTerdepan yang BerkontribusiNyata Terhadap PerekonomianNasional dan Terbaik di antaraNegara Emerging Markets untukIndonesia Maju
Visi Bank Indonesia
Misi Bank Indonesia 10
Mengembangkan ekonomi dankeuangan digital
Mengembangkan ekonomi dankeuangan syariah
Mendukung stabilitasmakroekonomi danpertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Mencapai dan memeliharastabilitas nilai Rupiah melaluikebijakan moneter dan bauran
kebijakan yang efektif
Menjaga stabilitas sistemkeuangan melalui kebijakan
makroprudensial yang efektif
Meningkatkan pendalaman pasarkeuangan untuk pembiayaan
ekonomi nasional
Mewujudkan Bank Sentral berbasis digital
Tugas dan Peran Bank Indonesia
Tugas dan Peran Bank Indonesia 12
Kebijakan MoneterMenetapkan dan melaksanakankebijakan moneter
• Menetapkan sasaran & pengelolaanmoneter
• Pengendalian suku bunga
Kebijakan MakroprudensialMelakukan pengaturan danpengawasan makroprudensial/SSK
• Financial Stability• Finansial (Termasuk UMKM)• Financial Infrastructure
Kebijakan Sistem PembayaranMengatur dan menjaga kelancaransistem pembayaran
• Mendorong ekosistem digital untukinklusifitas dan produktivitas
• Menjaga service level SP yang tinggi
Bauran KebijakanBank Indonesia
Tujuan Kebijakan Ekonomi Makro 13
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO :• Umumnya, tujuan
utama kebijakanmoneter adalah untukmencapai kestabilanharga (inflasi). Instrumen: suku bunga, uang beredar.
• Tujuan utama kebijakanfiskal adalah untukmeningkatkanpertumbuhan output (PDB). Instrumen: pajak, pengelolanbelanja.
• Kebijakan moneter memilikidampak langsung padapasar uang, sementarakebijakan fiskal memilikidampak langsung padapasar barang.
• Karena kedua pasarterhubung satu sama lain, kedua kebijakan salingberinteraksi untuk menujutingkat keseimbanganoutput dan harga sesuaiyang harapkan.
Kebijakan Ekonomi Makro
Social Welfare (Macro Welfare)
Kebijakan
Makro Lain
Kebijakan Moneter
Kebijakan Fiskal
PERTUMBUHAN EKONOMI PENGANGURAN KEMISKINAN INFLASI
Kebijakan moneter merupakan bagian terintegrasi dari kebijakan ekonomi makrountuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, e.g. social/macro welfare.
Kebijakan Makro
Tujuan Kebijakan Ekonomi Makro 14
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO :
1. Kebijakan moneter untuk stabilitas hargadan nilai tukar dengan pertimbangkanpertumbuhan, melalui: kebijakan sukubunga, intervensi valas sesuai mekanismepasar dan fundamental, serta pengelolaanmodal asing.
2. Kebijakan makroprudensial untuk turutmendukung terjaganya SSK melalui:intermediasi seimbang (kredit optimal),pengendalian risiko sistemik (antar waktumaupun cross-section), dan inklusi ekonomidan keuangan.
3. Kebijakan sistem pembayaran untukkelancaran proses pengedaran uang (kertas,kartu, dan digital) maupun digitalisasisistem pembayaran non-tunai untukintegrasi ekonomi dan keuangan digital.
• Inflasi sesuai sasaran• Nilai tukar stabil• CAD terkendali• PDB tumbuh sustain
Stabilitas Rupiah dan
SSK
Moneter
Makro-prudensial SP-PUR
Financial & payments Infrastructure
• Countercyclical (dynamic)• Systemic risk (cross-section)• Finansial Inclusion• Finansial deepening
• Money circulation (paper, card, digital)• Digital economy & finance• Financial market & payment infrastucture
Transformasi Kebijakan: Sinergi Bauran Kebijakan Nasional 15
Bank Indonesia terus memperkuat sinergi bauran kebijakan nasional untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, berkelanjutan, & inklusif dengan stabilitas makroekonomi (termasuk defisit transaksi berjalan) dan SSK.
Kebijakan Fiskal
• Menjaga stabilitas makroekonomi melalui defisit fiskal & utang publik yang wajar.
• Kebijakan pajak & alokasi pengeluaran produktif untuk stimulus pertumbuhan yang tinggi & inklusif.
Kebijakan Bank Sentral
• Menjaga stabilitas harga dan mendukung stabilitas keuangan.
• Bauran kebijakan suku bunga, nilai tukar, manajemen aliran modal asing, & makroprudensial.
Reformasi Struktural
• Mencapai pertumbuhan tinggi melalui produktivitas modal, tenaga kerja, dan teknologi.
• Reformasi di bidang infrastruktur, iklim investasi, perdagangan, dan tenaga kerja.
Video: Inflasi 16
https://youtu.be/19l6NalTE4c : Inflasi – Mengenal Kebijakan Moneter BI
17
Mencegah dan mengurangi risiko sistemik
Mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas
Meningkatkan efisiensi sistem keuangandan akses keuangan dalam menjaga SSK
1
2
3
Pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial 17
KebijakanMakroprudensial
Kebijakan BI yang ditetapkan dan
dilaksanakan untuk:
Mendukung stabilitas moneter danstabilitas sistem pembayaran4
18Mengapa Kebijakan Makroprudensial diperlukan?
Karena adanya karakteristik
sistem keuangan yang dapat
memicu risiko sistemik:1 Perilaku institusi keuangan
cenderung bersifat
procyclicality2
DIMENSI CROSS-SECTION
EKSPANSI
KONTRAKSI
insitusi keuangan akan
melakukan ekspansi dan
meningkatkan perilaku ambil
risiko.
insitusi keuangan
cenderung menahan
ekspansi, mengurangi
risiko termasuk menahan
penyaluran kredit.
DIMENSI TIME SERIES
Tingkat kesehatan bank saja tidak cukup, sistem keuangan memiliki karakteristik yang memicu risiko sistemik:
19Mengapa Kebijakan Makroprudensial diperlukan?
Risiko termaterialisasi ketika shock berinteraksi dengan vulnerability…
Shock“Peristiwa tertentu yang memicu terjadinyakrisis (the proximate causes)” -Bernanke,2013-
Vulnerability
“Kondisi (preexisting features) sistemkeuangan yang dapat memperkuat (amplify) dan mempercepat penyebaran shock” -Bernanke, 2013-
(Komarkova and Frait, 2011)
Video: Kenapa Krisis bisa terjadi? 20
https://youtu.be/x7WVM5gksFc : Kenapa krisis bisa terjadi?
Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran 21
PENGAWASANPengawasan Penyelenggara Sistem
Pembayaran (Penjelasan UUBI)
Pengawasan aktif dan pasif terhadap penyelenggara sistem pembayaran
OPERATORMenyediakan Layanan Sistem Pembayaran
(Pasal 17 & 18 UUBI
BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI
FASILITATOR &PERLINDUNGAN KONSUMEN
Menfasiitasi Pengembangan Sistem Pembayaran oleh Industri dan menjaga
keseimbangan hak dan kewajiban Konsumen
Mengembangan transaksi non-tunai melalui Gerakan Nasikonal Non Tunai
(GNNT)
PERIJINANMemberikan ijin sistem pembayaran
(Pasal 15 UUBI
Memberikan ijin kepada penerbit, acquirer, dll
PENGATURANMemformulasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Menerbitkan
Peraturan(Pasal 8 UUBI)
Menerbitkan PBI & SE BItentang Sistem Pembayaran
Kebijakan Sistem Pembayaran: Less Cash Society 22
Masyarakat didorong untuk melakukan pembayaran non-tunai melalui berbagai alternatif instrumen pembayaran elektronik (electronic fund transfer) yang digunakan sesuai dengan fungsi, kegunaan, dan segmen yang paling sesuai, antara lain menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Uang Elektronik, mobile banking, internet banking, dll.
• Digunakan untuk melakukanpenarikan tunai dan pemindahan dana
• Mengurangi secara langsung simpananpemegang kartu
Kartu ATM
• Digunakan untuk melakukanpembayaran
• Mengurangi secara langsungsimpanan pemegang kartu
Kartu Debet
Kartu Kredit
• Digunakan untuk melakukanpembayaran
• Dipenuhi terlebih dahulu oleh Penerbit (pinjaman)
Chip Based
• Nilai uang disimpan dalam media chip, a.I. berupa kartu
• Untuk transaksi pembayaran yang bersifatmasif, cepat, micro, dan berulang, (tol, kereta api).
Server Based
• Nilai uang disimpan dalam server, diaksesmelalui web browser/perangkat mobile
• Untuk transaksi pembayaran yang bersifatonline/e-commers, transfer, dan perluasankeuangan inklusif
Limit Saldo
• UE unregistered (data pemegang tidaktercatat) max. Rp 2 juta
• UE registered (data pemegang tercatat) max. Rp 10 juta
UangElek
tronik
APMK
Tujuan dan Manfaat Pembayaran Elektronik 23
Penggunaan instrumen pembayaran elektronik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran bagimasyarakat luas serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
DEFINISI:Elektronifikasi pembayaran adalah upaya terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari uang tunai menjadi non-tunai.
MANFAAT
PRAKTIS
AKSES LEBIH LUAS
TRANSPARAN
EFISIEN
PERENCANAAN
EKONOMI YANG
LEBIH AKURATTidak perlu membawa
uang tunai secara
bulky, higienis, dan
tidak ada risiko uang
palsu
Meningkatkan akses
pembayaran masayarakat
Memudahkan
pencegahan dan
identifikasi
kejahatan,
penghindaran pajak,
Mengurangi biaya
pengelolaan uang Rupiah
(pencetakan, distribusi, dll)
Transaksi dicatat secara lebih
komprehensif untuk
mendukung perencanaan
binsin yang lebih akurat
TUJUAN
Menciptakan Less Cash Society
Meningkatkan inklusi keuangan
Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan Sistem Pembayaran : GPN 24
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah sistem yang terdiri atas standar, switching, dan services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagaiinstrument dan kanal pembayaran (interoperable payment systems)
Sebelum GPN
Setelah GPN
• 1 merchant banyak EDC (tidak efisien)
• Tidak semua kartu dapat diproses di seluruh EDC
•1 Merchant lebih sedikit EDC•EDC dapat memproses
seluruh kartu
Sebelum GPN
Setelah GPN
Tidak efisien karenapembayaran jalan tol hanyadapat menggunakan uangelektronik dari Bank tertentu
Instrumen Kanal Switching
LEMBAGA SWITCHING LEMBAGA SERVICESLEMBAGA STANDAR
LEMBAGA SWITCHING LEMBAGA SERVICESLEMBAGA STANDAR
LEMBAGA SWITCHING LEMBAGA SERVICESLEMBAGA STANDAR
LEMBAGA SWITCHING LEMBAGA SERVICESLEMBAGA STANDAR
Sw it ch A
BANK
BANK
Sw it ch B
Sw i t ch C Sw it ch D
BANK
BANK
BANK
BANK
BANK
BANK
LEMBAGA SWITCHING LEMBAGA SERVICESLEMBAGA STANDAR
LEMBAGA SWITCHING LEMBAGA SERVICESLEMBAGA STANDAR
LEMBAGA SWITCHING LEMBAGA SERVICESLEMBAGA STANDAR
LEMBAGA SWITCHING LEMBAGA SERVICESLEMBAGA STANDAR
Sw it ch A
BANK
BANK
Sw it ch B
Sw i t ch C Sw it ch D
BANK
BANK
BANK
BANK
BANK
BANK
Sebelum GPN
Setelah GPN
Tidak ada koneksi antar switchinguntuk transaksi Kartu Debet
GPN mewujudkan interoperabilitas,sehingga seluruh uang elektonik dapat digunakan untuk pembayarandi setiap ruas jalan tol.
Koneksi antar switching untuk transaksi Kartu Debet
Kebijakan Sistem Pembayaran QRIS 25
QRIS: Quick Response Code Indonesian Standard
Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) 27
KEBIJAKAN SP-PUR MEMITIGASI DAMPAK COVID-19
PENGELUARAN(Ps.15)
PENCABUTAN DAN PENARIKAN
(Ps.17)
PENGEDARAN(Ps.16)
PENGELOLAAN UANG RUPIAH
PENCETAKAN(Ps.14)
PERENCANAAN(Ps.3,7,9 & 13)
PEMUSNAHAN(Ps.18)
Koordinasi BI - Pemerintah
UU Mata Uang No. 7/2011
BI bertugas untukmemenuhi kebutuhanuang di masyarakat:
• Tepat waktu dalamkondisi yang layakedar
• Jumlah nominal yang cukup
• Jenis Pecahan yang sesuai
Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan PUR 28
Optimalisasi non-tunai untuk physical distancing & menjaga higienitas uang tunai
KEBIJAKAN SP-PUR MEMITIGASI DAMPAK COVID-19
Optimalisasi PenggunaanNon Tunai
Kesiapan Sistem& Layanan Kritikal BI
Penyediaan UangLayak Edar
Penyesuaian fee SKNBI & MDR QRIS untuk
mengurangi biaya transaksiekonomi
Paket Regulasi KK meningkatkan buffer
comnsumption & fleksibilitasnon face to face
Dukungan Non Tunai dalamPenyaluran Bansos & Membantu UMKM
Contact Centre SP UntukMempercepat Eskalasi Issue
Dalam Masa Pandemi Covid- 19
Menjamin Keberlangsungan operasional SP BI (tunai & non
tunai) serta SP industri
Menyediakan Uang Layak Edar dalam jumlah yang memadai &
hygienis
Menyediakan Titik Layanan Penukaran Uang di Seluruh
Wilayah NKRI
Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Digital
Lanskap Ekonomi dan Keuangan Digital
Tren digitalisasi mengubah perilaku transaksi masyarakat ke arah tuntutan yang lebih besar pada mobilitas, kecepatan, fleksibilitas (open and omni platform),
serta keamanan…
NEW PATTERN ON ECONOMIC ACTIVITIES
Mengoptimalkan Perkembangan
Ekonomi Digital
Minimalisasi Risikodan Ekses Negatif
TEKNOLOGI BARU
IOT, AI, Open API, Cloud, Big Data,
Robotics
SOLUSI INOVATIFPOS, Mobile Solutions, P2P. Online Checkouts,
Mobile Wallets, Immediate Paymnets
PEMAIN BARUFintech Card Pays,
Messenger Pays, PISP, AISP, Mobile Banking
Apps
TENDENSI TREND DIGITALCentral Open Retail Payments Platform as Enabler for Omni-Channrl Ecosystem
Consumer/Produsen
Online Activities
Platform Open Standard
Globalization dan Modularity
New ServicesNew ChannelNew Technology
Omni-Channe
l Behavio
r
Contactless Mobile
Tokenization, P2PE Security
Omni-Channel, Open API
Fast
Potensi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 32
Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Digital
Ditengah PerlambatanEkonomi Global, Ekonomidan Keuangan Digital masih tetap meningkat dan diproyeksikan tetaptumbuh…
Nominal transaksi e-commerce Mar-2020tumbuh 9.9% (mtm) dan volume transaksinaik 18,1% (mtm). Salah satu pendorongpertumbuhan tersebut adalah awarenessmasyarakat terhadap penggunaan e-commerce khususnya di masa pandemiCovid-19.
Metode pembayaran di e-commercedidominasi oleh penggunaan digitalbanking (transfer bank dan card notpresent KK/debit online) dan UE.
Di sisi digital payments, setelah tumbuhdi kisaran 20% pada 2 tahun terakhir(2018 – 2019), pasar digital paymentsdiproyeksikan akan terus tumbuh dikisaran 9% - 17% di tahun 2020 – 2023.
-60
-40
-20
0
20
40
60
0
5
10
15
20
25
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2017 2018 2019 2020
Rp
Trili
un
Transaksi E-Commerce % MTM, RHS
Outlook Digital Payments IndonesiaNominal Transaksi E-Commerce
Pangsa Metode Pembayaran E-Commerce (Volume)
Share Feb'18 Feb'19 Feb'20
Bank 71,9% 59,3% 38,0%
Non Bank 28,1% 40,7% 62,0%
Perkembangan Floating Fund UE (Rp, milyar)
Source: Bank Indonesia (diolah berdasarkan 4 e-commerce di Indonesia)
Source: Bank Indonesia
Source: Digital Market Outlook - Statista
PERAN NON-BANK DI INDUSTRI UANG ELEKTRONIK MENGUAT
Peran pelaku non bank di sistem pembayaran semakin menguat
Menguatnya e-commerce berkorelasi positif terhadap akselerasi UE non bank
Kinerja transaksi penerbit UE non bank (fintech) tumbuheksponensial seiring kuatnya akseptasi masyarakat
Total floating fund masyarakat yang dikelola pelaku fintech telahmencapai Rp2,9 Triliun pada Juli 2019
Pangsa Metode Pembayaran E-Commerce (Berdasarkan Volume)
Total Nominal Transaksi UE Akseptasi User dan Merchant UE Bank vs Non Bank Floating Fund UE Bank vs Non Bank
Sumber: Bank Indonesia
BANKS VS FINTECH: SOME CHALLENGE IN PAYMENT SYSTEMS
Munculnya fintech dan e-commerce meningkatkan isu kebijakan strategis
36
Arah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital
Tantangan Pelaksanaan TugasBank Indonesia ke Depan dan
Respon Kebijakan
38Tantangan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia
Untuk menghadapi tantangan ke depan, Bank
Indonesia menetapkan inisiatif respon kebijakan
yang didukung digitalisasi…
Mendorong ekonomikeuangan digital khususnya sektorinformal, UMKM, dansyariah
Ekonomi KeuanganDigital
Menjaga stabilitasperekonomian melaluibauran kebijakan yang efektif
StabilitasEkonomi
Reformasi strukturalberbasis digital untukakselerasi menujuIndonesia maju
ReformasiStruktural
Pemulihan ekonominasional akibat dampakpandemi COVID-19
Covid-19
39Respon Kebijakan Bank Indonesia
Respon Kebijakan bertujuan untuk mengakselerasi pemulihan ekonominasional dan reformasi struktural menuju Indonesia Maju
Moneter
1) Bauran kebijakan Bank Indonesia yang akomodatif untuk stabilitas moneter dan SSK serta mendukung pemulihanekonomi
2) Exit strategy untuk menjaga likuiditas3) Pemulihan sektor prioritas (manufaktur
dan pariwisata)
01 02
Akselerasi Reformasi Struktural
1) Sinergi kebijakan untuk mendukungpertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi
2) Refocusing RAKORPUSDA pada 5 sektor: pariwisata, EKD, manufaktur, investasiasing, dan UMKM
Menjaga Stabilitas Moneter dan SSK sertamendorong Intermediasi dan Inklusi Keuangan
03
1) Kebijakan makroprudensial yang
akomodatif dan sinergi kebijakan makro-
mikro untuk mendorong pembiayaan
2) Penguatan surveilans sistem keuangan3) Penguatan koordinasi penanganan dampak
pandemic Covid-19
Sistem Pembayaran dan PUR
1) Mendorong ekonomi keuangan digital dgn1)mewujudkan Blue Print Sistem PembayaranIndonesia 2025
2) Memperluas elektronifikasi dan keuanganinklusif serta mendorong interlinkage fintech danperbankan
3) Pemenuhan infrastruktur pasar keuangan sesuai standar internasional
04
40Koordinasi Kebijakan BI - Pemerintah
Indonesia saat ini telah menerapkan beberapa koordinasi kebijakan di tingkat nasional, antara bank sentral, pemerintah, dan instansi terkait sbb (Warjiyo & Juhro, 2016):
• Koordinasi pengendalian inflasi• Koordinasi penguatan stabilitas sistem keuangan (SSK)• Koordinasi penguatan reformasi struktural• Koordinasi pendalaman pasar keuangan• Koordinasi pengembangan ekonomi dan keuangan digital
41Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025
Sinergi dan Koordinasi dalam Kerangka KSSK 42
Koordinasi Bilateral juga dilakukan oleh BI dengan OJK & BI dengan LPS untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas
Terima Kasih