DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 1
PENILAIAN RISIKO
2017
PENILAIAN RISIKO
TAHUN 2017 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MATARAM
D I N A S K O M U N I K A S I D A N I N F O R M A T I K A K O T A M A T A R A M J A L A N F L A M B O Y A N
NOMOR : 009/740/Diskominfo/VI/2017
TANGGAL : MATARAM, 20 JUNI 2017
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO i
KATA PENGANTAR
Penerapan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mensyaratkan terbangunnya infrastruktur di
setiap unsurnya. Salah satu infrastuktur yang harus dibangun adalah terbangunnya
risk register di tingkat entitas dan kegiatan.
Sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 seluruh instansi pemerintah wajib
untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga
Pemerintah Kota Mataram wajib menyelenggaran SPIP. Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Mataram yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Mataram
wajib dalam menyelenggaraan SPIP
Diharapkan dengan tersusunnya peta risiko Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Mataram nantinya dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan
dalam menetapkan kegiatan pengendalian di tingkat entitas dan tingkat kegiatan,
dalam rangka penyempurnaan atas pengendalian yang masih lemah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Mataram,
Drs. H. LALU JUNAIDI
NIP. 195803231986071002
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO ii
DAFTAR ISI
Halaman BAB I PENDAHULUAN…………………………………………… 1
A. Latar Belakang………………………………………….. 1
B. Dasar Hukum …………………………………………… 2
C. Tujuan dan Manfaat ……………………………………. 2
D. Ruang Lingkup …………………………………………. 3
E. Metodologi ………………………………………………. 3
BAB II PROFIL BIDANG 4
A. Struktur Organisasi …………………………………….
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ……………………......
C. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………
4
6
7
D. Kegiatan Utama …………………………………………. 17
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO ……………………………….. 18
A. Kriteria Penilaian Risiko………………………………. 18
B. Identifikasi Risiko ……………………………………… 19
C. Analisa Risiko …………………………………………… 20
BAB IV SIMPULAN……………………………………………………… 22
LAMPIRAN
23
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
tahun 2008. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dalam
pasal 13 ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk
melakukan penilaian risiko. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian
risiko terdiri dari 2 tahap yaitu; (1) identifikasi risiko, dan (2) analisis risiko.
Pemerintah Daerah Mataram selaku penyelenggara SPIP telah menerbitkan
Peraturan Kota Mataram Nomor 68 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kota Mataram.
Adapun Pengertian Sistem pengendalian Intern menurut beberapa pakar
antara lain : Nurmalia Hasanah, dkk (2016:131) mengatakan bahwa: “Sistem
pengendalian intern adalah suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan
yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan
jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan,
pengamanan asset negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan”.
Sedangkan Menurut Indra Bastian (2010:129), Sistem pengendalian intern
adalah:“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek
ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong
dipatuhinya kebijakan menejemen.”
Lebih lanjut pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Mahmudi (2010:20)
“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral dari tindakan dan
kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk
memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainnya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peratura
perundang-undangan.”
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO 2
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem
Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan
keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri
dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien.
Dari pengertian tersebut diatas tentunya Pemerintah Kota Mataram sebagai
Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat kedepan bisa menciptakan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang handal, efektif
dan efisien.
B. DASAR HUKUM
Pelaksanaan identifikasi risiko didasarkan pada :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
2. Peraturan Kota Mataram No. 68 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
SPIP di Pemerintah Kota Mataram
3. Peraturan Walikota Mataram No. 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Mataram
B. TUJUAN DAN MANFAAT
1. Tujuan Penilaian Risiko
Tujuan Penilaian risiko di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
adalah:
a. pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke
dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan
b. untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instasi dan
kegiatan
2. Manfaat Penilaian Risiko
Manfaat yang diharapkan dalam penilaian risiko adalah sebagai dasar
dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pengendalian pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Mataram.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 3
C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Penilaian Risiko di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Mataram meliputi seluruh bidang yang berada di lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Mataram yang terdiri dari:
1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Bidang Penyelenggaraan e-Government
3. Bidang Persandian dan Statistik
D. METODOLOGI
Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Pemerintah Kota Mataram baik pada tahap identifikasi risiko dan
analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah
brainstorming dan Focus Group Disscussion yang melibatkan seluruh bidang
beserta seksi2 nya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Mataram.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO 4
BAB II
PROFIL DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
A. STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram No. 49 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, struktur organisasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Mataram terdiri dari :
a. Kepala yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
b. Sekretariat Dinas di pimpin oleh seorang Sekretaris, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang terdiri dari :
1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas :
1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
3. Seksi Layanan Informasi Publik
2. Bidang Penyelenggaraan e-Government, terdiri atas :
1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi
3. Seksi Layanan e-Government
3. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri atas :
1. Seksi Tata Kelola Penjaminan Keamanan Informasi berklasifikasi
2. Seksi Layanan Operasional Persandian
3. Seksi Statistik
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
tergambar dalam bagan sebagai berikut:
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 5
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MATARAM BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
NOMOR: 49 TAHUN 2016 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
WALIKOTA MATARAM,
Ttd
H. AHYAR ABDUH
SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
NINING SULISTININGSIH,S.S.Kom
PENATA Tk.I ( III/d ) NIP: 19750906 200601 2 010
BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK
ANDI KURNIAWAN,S.Si. MT.
PEMBINA (IV/a) NIP: 197501251999021001
BIDANG PENYELENGGARAAN e- GOVERNMENT
RAKHMAD FAUZI, ST. PENATA Tk. I ( III/d )
197603052001121004
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUPARMAN, SH PEMBINA (IV/a)
NIP: 19621231 198103 1 061
SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
NOVIEYANTI CORIONEY, S.Ag
PENATA (III/c) NIP: 19780601 200901 2 001
SEKSI LAYANAN e-GOVERNMENT
HERI IRAWAN, S. Kom. PENATA Tk.I (III/d)
NIP. 197909262005011011
SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN TATA DAN APLIKASI
Bq. SAPARTI HAMNY.S.Kom
PENATA TINGKAT I (III/d) NIP: 19701202 199803 2 003
SEKSI TATA KELOLA PENJAMINAN KEAMANAN INFORMASI BERKLASIFIKASI
DESY UTAMI, SE. PENATA TINGKAT I (III/d) NIP: 1912121997042001
SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LALU FATHURRAHMAN
PENATA (III/C)
NIP: 197205112008011015
SEKSI STATISTIK
RAHMAT SURIE, SIP. PENATA ( III/c )
NIP. 197008251993021001
PP
.
SEKSI LAYANAN OPERASIONAL PERSANDIAN
I NENGAH SUGIARTHA ADNYANA,S.SO
PENATA Tk.I ( III/d ) NIP. 196805271980031009
SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI
ABD. MANAN,S.Kom.M.Eng
PEMBINA (IV/a) NIP: 19710815 20003 1 006
UPTD
KEPALA DINAS
DR. H. L. JUNAIDI PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP: 19580323 198607 1 002
SEKRETARIAT
ZAINUDIN,SE PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP: 19631231 199203 1 165
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
RR. SRI SOEHARWANTI,S.S.Kom
PENATA (III/c) NIP: 19680403 199003 2 008
SUB BAGIAN PERENCANAAN
ASMAUL YANI, SH. PENATA ( III/c )
NIP. 197301132009012001
SUB BAGIAN KEUANGAN
MUH. MUNAWIR,SE PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP: 19690317 200312 1 003
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
S U D I R M A N
PENATA MUDA Tk.I (III/b)
NIP. 197112311994021016
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 6
B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Visi :
Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram adalah :
“Terwujudnya pelayanan Informasi yang valid, transparan dan aman,”
Misi :
Dalam rangka mewujudkan visi terbut maka dapat ditentukan misi-misi
sebagai berikut :
Misi 1. : Meningkatkan kualitas pelayanan informasi public, infrastruktur
Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan sistem aplikasi yang
berbasis teknologi informasi
Misi 2. : Menciptakan sistem keamanan informasi yang aman dan handal
Misi 3. : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang
teknologi informasi dan komunikasi
Misi 4. : Penyajian informasi publik yang akurat dan factual
TUJUAN DAN SASARAN
Untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mataram tahun
2016 – 2021. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah.
Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mataram tahun 2016 –
2021 yaitu :
1. Meningkatkan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan
Profesional Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi
Informasi
2. Peningkatan Sistem Keamanan Komunikasi dan Informatika
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempunyai
kompetensi di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung oleh
sarana/prasarana yang memadai dan data yang menunjang
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO 7
Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mataram
tahun 2016– 2021 sebagai berikut :
1. Meningkatnya Management Tata kelola Organisasi perkantoran yang
akuntabel dan professional
2. Meningkatkan Sistem Aplikasi Informatika yang terintegrasi dan aman
3. Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah yang kompeten dan
profesional
4. Penyediaan sarana prasarana
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram No. 49 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, memiliki tugas pokok dan fungsi
sebagai berikut:
1. Kepala Dinas mempunyai Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin,
merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan
Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dibidang komunikasi dan informatika yang meliputi
pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-
Government, persandian dan statistik.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program
kerja Dinas;
b. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang komunikasi dan informatika
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan
Kinerja Dinas;
d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian serta bimbingan dibidang komunikasi dan informatika;
e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 8
tugas Dinas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah,
Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan/atau swasta;
g. Pemberian pertimbangan dan rekomendasi teknis dibidang
komunikasi dan informatika;
h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
i. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;
j. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrative terhadap UPTD;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang komunikasi dan
informatika;
l. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai
dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada
seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja
Tahunandan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran,
keuangandan perlengkapan dan ketatausahaan Dinas yang meliputi
urusan perbendahaaraan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut
LHP,perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan
organisasi, serta hubungan masyarakat.
d. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja
lingkup Dinas;
e. Perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
f. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 9
g. Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
h. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan
administrasi umum,perencanaan,keuangan, kepegawaian dan
perlengkapan;
i. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan system informasi
manajemen pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
k. Pelaksanaa koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan
tugas kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi
terkait;
l. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi
umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang pengelolaan informasi
publik,
pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi publik berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai
fungsi :
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja
sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi dan komunikasi
publik;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 10
d. informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan
media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi di Daerah;
e. Pelaksanaan pemungutan retribusi dan penyelenggaraan pengendalian
menara telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi
publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi Daerah;
g. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria
penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
ingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan
informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di
Daerah;
h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
dan penyediaan akses informasi di Daerah;
i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 11
j. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi
publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses Informasi di Daerah;
k. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi
dibawahnya;
l. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka
keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan
bidang tugasnya;
m. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
n. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai
dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan
evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
o. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
p. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang
tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Bidang; dan
r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Penyelenggaraan e-Government
Bidang Penyelenggaraan e-Government dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang layanan infrastuktur dasar
datacenter, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra
pemerintah daerah, layanan keamanan informasi e-Government, layanan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 12
manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
integrasi layanan public dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem
TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief information Officer
(GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah
daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Penyelenggaraan e-Government menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja
sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Penyusunan perencanaan Penyelenggaraan e-Government;
c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi peralatan TIK sesuai peraturan
perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur
dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan
sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan
informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik
dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik
dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah
daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastuktur
dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan
system komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan
keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan
informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 13
f. aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK
Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer
(GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;
g. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria
penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah daerah, layanan keamanan informasi e-Government,
layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
pemerintahkabupaten/kota,pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;
h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center &
TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan system komunikasi intra pemerintah daerah,layanan
keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan
informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan
aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi
layanan public dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK
Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;
i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur
dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 14
j. pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan
sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan
informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-
Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
generic dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart
City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah
daerah dan masyarakat,layanan nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah.
k. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi
dibawahnya;
l. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat
Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;
m. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
n. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai
dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan
evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
o. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
p. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang
tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Bidang; dan
r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO 15
5. Bidang Persandian dan Statistik
Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan dan administrasi dibidang tata kelola penjaminan keamanan
informasi berklasifikasi, pengelolaan Sumber Daya Persandian, pengawasan
penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi internal dan
dukungan layanan operasionalpersandian untuk keamanan informasi, dan
statistic sektoral berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja
sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Penyusunan perencanaan penyelenggaraan persandian dan statistik;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola
penjaminan keamanan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber
daya persandian, pengawasan penyelenggaraan persandian untuk
keamanan informasi intrnal dan dukungan layanan operasional
persandian untuk keamanan informasi dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola
penjaminan keamanan informasi berklasifikasi, pengelolaan Sumber
Daya Persandian,pengawasan penyelenggaraan persandian untuk
keamanan informasi intrnal dan dukungan layanan operasional
persandian untuk keamanan informasi dan statistik sektoral
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan di bidang tata kelola penjaminan keamanan
informasi berklasifikasi, pengelolaan Sumber Daya Persandian,
pengawasan penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi
intrnal dan dukungan layanan operasional persandian untuk
keamanan informasi dan statistik sektoral berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 16
g. tata kelola penjaminan keamanan informasi berklasifikasi, pengelolaan
Sumber Daya Persandian, pengawasan penyelenggaraan persandian
untuk keamanan informasi intrnal dan dukungan layanan operasional
persandian untuk keamanan informasi dan statistik sektoral
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola penjaminan
keamanan informasi berklasifikasi, pengelolaan Sumber Daya
Persandian, pengawasan penyelenggaraan persandian untuk
keamanan informasi intrnal dan dukungan layanan operasional
persandian untuk keamanan informasi dan statistik sektoral;
i. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi
dibawahnya;
j. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat
Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;
k. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
l. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai
dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan
evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
m. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
n. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang
tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan;
o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Bidang; dan
p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 17
D. KEGIATAN UTAMA (BISNIS PROSES)
Kegiatan utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram terdiri dari
kegiatan utama yaitu :
1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
1. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. Kegiatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah
2. Bidang Penyelenggaraan e-Government, rincian kegiatannya terdiri dari :
1. Memberikan Rekomendasi Pengadaan Barang TIK di Kota Mataram
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota
Mataram
3. Bidang Persandian dan Statistik
1. Pengamanan Jaringan Informasi
2. Pengamanan Fisik dan Lingkungan Informasi
3. Pengamanan Kebocoran Informasi
4. Pelayanan Persandian dan Telekomunikasi
5. Pengamanan Akses Informasi /Agenda /Acara dan kegiatan Penting
6. Pemeliharaan, perbaikan Materiil sandi (Kunci sistem, Peralatan sandi,
Alat Pendukung Utama)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 18
BAB III
HASIL PENILAIAN RISIKO
A. KRITERIA PENILAIAN RISIKO
1. Skala Dampak Risiko
Skala penilaian dampak risiko pada penilaian risiko di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Mataram menggunakan skala 5 (lima), dengan deskripsi
sebagai berikut:
Skala Dampak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
No Skala Keterangan
1 Sangat Kecil Tidak mempengaruhi efisiensi dan efektifitas
tujuan organisasi dan atau kegiatan
2 Kecil Sedikit mempengaruhi efesiensi tujuan
organisasi dan atau kegiatan
3 Cukup Besar Berpengaruh pada efisiensi tujuan organisasi
dan atau kegiatan
4 Besar Berpengaruh pada kualitas pencapaian tujuan
organisasi dan atau kegiatan
5 Sangat Besar Sangat mempengaruhi tujuan organisasi dan
atau kegiatan
2. Skala Kemungkinan
Skala penilaian kemungkinan yang dipergunakan dalam penilaian risiko pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram menggunakan skala 5 (lima)
dengan deskripsi sebagai berikut:
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO 19
Skala Kemungkinan (Probabilitas)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
No Skala Keterangan
1 Sangat Jarang Frekuensi kejadian lebih dari 5 tahun sekali
2 Jarang Frekuensi kejadian lebih dari 3 tahun sekali
3 Kadang-Kadang Frekuensi kejadian lebih dari 1 tahun sekali
4 Sering Frekuensi kejadian lebih dari 1/2 tahun sekali
5 Sangat Sering Frekuensi kejadian setiap bulan sekali
3. Skala Risiko
Matrik risiko yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Mataram adalah 5 x 5 dengan deskripsi sebagai
berikut:
Skala Risiko
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
PR
OB
AB
ILIT
AS
5 Sedang Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
4 Sedang Sedang Tinggi Tinggi Sangat Tinggi
3 Rendah Sedang Sedang Tinggi Tinggi
2 Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi
1 Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang
1 2 3 4 5
DAMPAK
B. IDENTIFIKASI RISIKO
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram pada tahun 2017 memiliki 34
risiko, dengan rincian sebagai berikut:
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 20
Risiko Beridentifikasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
No Bidang 2017
Risiko Sebab Dampak
1 Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
12 27 22
2 Bidang Penyelenggaraan e-
Government
8 11 9
3 Bidang Persandian dan
Statistik
14 15 14
Jumlah 36 56 42
C. ANALISA RISIKO
Analisa risiko dilakukan dengan penyebaran fgd/expert judgment/kuesioner
kepada responden secara acak kepada pegawai Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Mataram
Hasil analisa risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram adalah
sebagai berikut:
1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Hasil Analisa risiko pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram digambarkan
dalam tabel berikut:
Tabel Hasil Analisa Risiko Kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
No Uraian Warna Jumlah
1 Sangat Tinggi 0
2 Tinggi 2
3 Sedang 1
4 Rendah 9
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO 21
2. Bidang Penyelenggaraan e-Government
Hasil Analisa risiko pada Bidang Bidang Penyelenggaraan e-Government
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram digambarkan dalam
tabel berikut:
Tabel Hasil Analisa Risiko Bidang Penyelenggaraan e-Government
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
No Uraian Warna Jumlah
1 Sangat Tinggi 0
2 Tinggi 0
3 Sedang 1
4 Rendah 7
3. Bidang Persandian dan Statistik
Hasil Analisa risiko pada Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Mataram digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel Hasil Analisa Risiko Bidang Persandian dan Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
No Uraian Warna Jumlah
1 Sangat Tinggi 4
2 Tinggi 2
3 Sedang 8
4 Rendah 0
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO 22
BAB IV
SIMPULAN
Dari hasil penilaian risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
dapat diambil kesimpulan:
1. Risiko dengan kategori “sangat tinggi” berjumlah 11 risiko dengan rincian :
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 3 risiko dan Bidang
Persandian dan Statistik 8 Risiko
2. Risiko dengan kategori “tinggi” berjumlah 2 risiko dengan rincian : Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 1 risiko dan Bidang
Penyelenggaraan e-Government 1 Risiko
3. Risiko dengan kategori “Sedang” berjumlah 17 risiko dengan rincian : Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2 risiko dan Bidang
Penyelenggaraan e-Government 6 Risiko dan Bidang Persandian dan
Statistik 9 Risiko
4. Risiko dengan kategori “Rendah” berjumlah 5 risiko dengan rincian : Bidang
Penyelenggaraan e-Government 2 Risiko dan Bidang Persandian dan Statistik 3
Risiko
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO 23
LAMPIRAN
1. FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA MATARAM DAN PETA RISIKO
2. FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN BIDANG LAYANAN E-
GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
MATARAM DAN PETA RISIKO
3. FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN BIDANG PERSANDIAN DAN
STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
DAN PETA RISIKO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RESIKO
FORMULIR IDENTIFIKASI RESIKO KEGIATAN
DINAS URUSAN
: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
: URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG : BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK :NO KEGIATAN DAN
TUJUAN KEGIATAN RESIKO PENYEBAB C/UC KEMUNGKINA
N DAMPAK PILIHAN
MITIGASSI
PENGENDALIAN YANG
HARUS ADA URAIAN PEMILIK JENIS KETERKAITAN DENGAN
TUJUAN SPIP
URAIAN SUMBER URAIAN PIHAK YANG TERKENA
1 2 3 4a 4b 4c 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Kegiatan 1 : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Tujuan 1 : untuk layanan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat baik langsung maupun melalui sistem seperti website, pesan singkat atau media sosial
Resiko 1.1 Ketidakpuasan masyarakat
Kepala Bidang
Resiko Reputasi
3
1.Penyelesaian permasalahan pengadu tidak tuntas
Internal
C
Sangat Sering (4)
- Komplain masyarakat
Perangkat Daerah dan masyarakat
Mitigate (pencegahan resiko)
Review berjejang (Routing Slip)
2. Lamanya proses pengaduan
Resiko 1.2 Pengaduan tidak valid
Kepala Bidang
Resiko lainnya
3
1. Pengadu iseng
Eksternal
C
Sangat Sering (4)
1. Pelayanan terganggu
1. Perangkat Daerah
Mitigate (pencegahan resiko)
1. Pengamanan sistem pengaduan
2. Pengaduan masuk ke kotak arsip
2. Pengadu Tidak memahami cara mengadu
Internal C Sangat Sering (4)
2. Pengaduan tidak lengkap
2. masyarakat dan operator/admin
3. Sosialisasi penggunaan sistem pengaduan
Resiko 1.3 operator tidak merespon pengaduan
Kepala Bidang
Resiko Kepatuhan
3 Pengaduan terpending / tidak terselesaikan
Internal C Sangat Sering (4)
- Komplain masyarakat
Perangkat Daerah
Mitigate (pencegahan resiko)
- Memberikan Bimtek untuk operator
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
Resiko 1.4 Sistem Aplikasi pengaduan error
Kepala Bidang
Resiko Lainnya
3
1 .Perangkat Server Rusak
Internal C Jarang (2) 1. server tidak bisa berfungsi
1. Perangkat server
Mitigate (pencegahan resiko)
1. Biaya pemeliharaan server dinaikan dan adanya server backup
2. Suhu ruang server tidak mendukung
Internal C Jarang (2) 2. Peralatan server panas
2. Perangkat AC
2. Biaya pemeliharaan AC dinaikan dan ada cadangan AC
3. Sistem aplikasi kena hacker
Internal C Jarang (2) 3. Sistem aplikasi tidak bisa diakses
3. Perangkat Lunak (sistem informasi)
3. Memperkuat pengamanan Sistem aplikasi
4. RPS/UPS tidak mendukung
Internal C Jarang (2) 4. server tidak bisa hidup apabila ada pemadaman listrik
4. Alat menyimpan daya listrik
4. Biaya pemeliharaan peralatan AC
2
Kegiatan 2 : Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
Tujuan 2 : untuk pengelolaan layanan permohonan informasi publik baik melalui sistem informasi publik maupun meja pelayanan
Resiko 2.1 Sistem Informasi Publik error
Kepala Bidang
Resiko Lainnya
3
1 .Perangkat Server Rusak
Internal C Jarang (2) 1. server tidak bisa berfungsi
- Perangkat server
Mitigate (pencegahan resiko)
1. Biaya pemeliharaan server dinaikan dan adanya server backup
2. Suhu ruang server tidak mendukung
Internal C Jarang (2) 2. Peralatan server panas
- Perangkat AC
2. Biaya pemeliharaan AC dinaikan dan ada cadangan AC
3. Sistem aplikasi kena hacker
Internal C Jarang (2) 3. Sistem aplikasi tidak bisa diakses
- Perangkat Lunak (sistem informasi)
3. Memperkuat pengamanan Sistem aplikasi
4. RPS/UPS tidak mendukung
Internal C Jarang (2) 4. server tidak bisa hidup apabila ada pemadaman listrik
- Alat menyimpan daya listrik
4. Biaya pemeliharaan peralatan AC
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
. Resiko 2.2 penyalahgunaan informasi
Kepala Bidang
Resiko hukum
3
1. Situasi sosial masyarakat
Eksternal UC Jarang sekali (1)
1. Kerugian ekonomi ataupun politik bagi badan publik / negara
Badan Publik dan masyarakat
Mitigate (pencegahan resiko)
1. Pendalaman penyampaian informasi
2. Kesiapan personal pada badan publik
Internal C Jarang sekali (1)
2. Informasi disalah gunakan
Personal badan publik
2. Mengidentifikasi faktor penyebab
Resiko 2.3 dalam penyampaian informasi
Kepala Bidang
Resiko reputasi
3
1. Teknis penyampaian informasi yang salah
Internal C Jarang sekali (1)
1. Terjadi ketegangan antara masyarakat dan personal badan publik
- Personal badan publik
Mitigate (pencegahan resiko)
1. Mengidentifikasi informasi yang sensitif
2. Resiko Penanganan informasi yang sensitif
Internal
C
Jarang sekali (1)
2. Gugatan informasi
- Masyarakat
2. Menganalisis resiko 3. Menyusun rekomendasi
3
Kegiatan 3 : Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Resiko 3.1 Peralatan Rusak
Kepala Bidang
Resiko Finansial
2
1. Biaya Pemeliharaan Kurang
Internal C Jarang (2) 1. Tidak bisa siaran
1.Masyarakat Mitigate (pencegahan resiko)
1. Biaya pemeliharaan dinaikan
Tujuan 3 penyebarluasan informasi melalui media dengar
2.Peroperasian peralatan tidak sesuai dengan SOP
Internal C Jarang (2) 2. Peralatan cepat rusak
2.Perangkat Daerah
2. Menempel SOP
3. Tidak ada penangkal petir
Internal UC Jarang (2) 3. Lembaga Penyiaran Publik Lokal
3. Perawatan Rutin
4. Pemadaman Listrik
Internal UC Jarang (2) 4. Memasang penangkal petir
Resiko 3.2 Penyiar datang terlambat
Kepala Bidang
Resiko Kepatuhan
3
1. Penyiar malas Internal C Jarang (2) 1. Siaran tidak maksimal
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Mitigate (pencegahan resiko)
1. Memberikan Bimtek P3SPS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
2. Jadwal diluar kegiatan penyiar padat
Internal C Jarang (2) - Penyiar 2. Memberikan Bimtek P3SPS
Resiko 3,3 Program Siaran kurang menarik
Kepala Bidang
Resiko Reputasi
3 - Program siaran tidak sesuai dengan segmen pendengar
Internal C Jarang (2) - Ditinggalkan pendengar
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Mitigate (pencegahan resiko)
- Memberikan Bimtek P3SPS
Resiko 3.4 Radiasi Kepala Bidang
Resiko Lainnya
3 - Penyiar tidak menggunakan perlengkapan penangkal radiasi
Internal C Jarang (2) - Kesehatan Penyiar
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Mitigate (pencegahan resiko)
- Menempel SOP untuk keamanan penyiar
Resiko 3.5 Informasi Hoax
Kepala Bidang
Resiko Reputasi
4 - Sumber informasi tidak jelas
Internal C Jarang (2) - Keresahan masyarakat
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Mitigate (pencegahan resiko)
- Memberikan pelatihan dan Bimtek P3SPS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN
DINAS : URUSAN :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM (BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK)
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5
PR
OB
AB
ILITAS
DAMPAK
PETA RISIKOBIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
12
3
4 5
6 7
8
9 10 11
12
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
BIDANG :
BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT
No.
KEGIATAN
DAN TUJUAN KEGIATAN
RESIKO PENYEBAB C/UC
KEMUNG KINAN
DAMPAK PILIHAN MITIGASI
PENGENDALIAN YANG
HARUS ADA
URAIAN
PEMILIK
JENIS
KETERKAITAN DENGAN
TUJUAN SPIP
URAIAN
SUMBER
URAIAN
PIHAK YANG TERKENA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.
Kegiatan 1 : Memberikan Rekomendasi Pengadaan Barang TIK di kota Mataram
Resiko 1.1 Terlambatnya memberikan surat Rekomendasi
Kepala Bidang Penyelenggaraan e- Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
Resiko Kepatuhan,
Pengamanan Alat Negara
Kepala Dinas selaku penandatanganan Surat tidak ada di Tempat
Internal
C
Jarang
(2)
Rendah Sekali
(1)
OPD
Mitigate
Pendelegasian
tugas
Tujuan 1 : Tersedianya Barang TIK pada SKPD Kota Mataram yang sesuai dengan kebutuhan
Resiko 1.2 terjadinya ke- keliruan dalam memberikan spesifiksi Teknis.
Resiko Reputasi,
Tercapainya tujuan OPD yang diberikan Rekomendasi dalam pemanfaatan aset serta efektif dan efisien .
Kurang Teliti Staf memberikan spe- sifikasi teknis
Internal
C
Jarang (2)
Rendah Sekali
(1)
OPD, Masyarakat
Avoid
Pengawasan berjenjang
Resiko 1.3 Rekomendasi yang diberikan tidak sesuai kebutuhan
Resiko Hukum,
OPD mencapai Visi Misi Daerah
Kurang Konsentrasi Staf, Serta Permohonan dari OPD tidak lengkap
Eksternal
C
Jarang sekali
(1)
Rendah Sekali
(1)
OPD, Masyarakat
Mitigate
. Pengawasan
Resiko 1.4 alat peralatan yang sudah di adakan tidak maksimal digu- nakan
. Resiko Finansial
Beban Kerja tenaga operator aplikasi reko mendasi terbatas
Eksternal Interna
C
Jarang Sekali
(1)
Rendah Sekali
(1)
Masyarakat
Mitigate
Pengawasan
Jumlah personil operator rekomendasi terbatas
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
2.
Kegiatan 2 : Layanan Pengadan Secara Elektronik (LPSE).
Resiko 2.1 Terganggunya sistem layanan Pengadaan di Kota Mataram
Kepala Bidang Penyelenggaraan e- Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
Resiko Kepatuhan,
Ketaatan terhadap pera- turan perundang-undang an serta kecerdasan pe- lapor keuangan
Adanya virus masuk ke sistem, jaringan telekomunikasi terputus, listrik padam, gang guan server
l eksternal
UC
. Jarang (2)
Rendah Sekali
(1)
OPD, Masyarakat
Mitigate
Operasional dan Pemeliharaan
Tujuan 2 : Memberikan Layanan kepada Pengguna Layanan Pengadan Secara Elektronik baik penyedia maupun non penyedia
Resiko 2.2 Penyerapan anggaran tidak sesuaI dengan rencana
Resiko Reputasi
Pokja tidak dapat bekerja maksimal dalam pelayanan
Eksternal
UC
Sering (3)
Rendah (2)
Masyarakat
Mitigate
Pengawasan
Resiko Finansial
masyarakat terhambat dalam melakukan transaksi
internal
UC
Jarang (2)
Rendah (2)
Masyarakat
Mitigate/ Accept
3.
Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Mataram
Resiko 3.1 Terganggunya informasi publik ke mas yarakat
Kepala Bidang Penyelenggaraan e- Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
Resiko Kepatuhan, Resiko Reputasi, Resiko Finansial.
Tercapainya tujuan OPD dan mencapai visi misi Kepala daerah , ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Masyarakat tidak dapat mengetahui informasi publik
internal
UC
Jarang (2)
Rendah Sekali (1)
Masyarakat
Mitigate
Memback Up melalui offline/surat
Tujuan : Tersedianya Infrastruktur dan Tekhnologi yang up to date dan sesuai kebutuhan SKPD
Resiko 3.2 Penanganan pengadu-an masyarakat tidak optimal
Masyarakat kurang puas terhadap kinerja pemerintah, banyak keluhan dari masyarakat
internal
C
Jarang (2)
Rendah (2)
OPD
Accept
Pelayanan publik tidak efektif dan efisien
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5
PR
OB
AB
ILITAS
DAMPAK
PETA RISIKO
BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
1 2
3 4
5
6
7
8
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN Dinas : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota mataram
Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian
Bidang : Persandian Da Statistik
No
Kegiatan dan Tujuan Kegiatan
Resiko Penyebab C/UC Kemungkinan
Dampak
Pilihan Mitigasi
Pengendalian yang harus ada
Uraian Pemilik
Jenis
Keterkaitan dengan tujuan SPIP
Uraian Sumber Uraian
Pihak yang Terkena
1 2 3 4a 4b 4c 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kegiatan : Resiko 1.1
Pelayanan Persandian dan Telekomunikasi
Terlambatnya lalu lintas berita/informasi
Bidang Persandian dan ststistik
Resiko Kepatuhan
Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien
terganggunya sarana komunikasi (jaringan internet, sofware )
Penyedia jaringan/kelalaian personil
C jarang ( 1 )
terlambatnya pengambilan kebijakan
Negara/Pemerintah/ OPD terkait (4)
Mitigasi melakukan integrasi menyeluruh jalur komunikasi pemerintah menggunakan jaringan tertutup, peningktan sdm terhadap personil
Tujuan : Resko 1.2
Pelaksanaan Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi dalam rangka pengamanan Informasi berjalan dengan lancar
Informasi diketahui oleh pihak yang tidak sah/ kebocoran informasi
Bidang Persandian dan ststistik
Resiko Reputasi
Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien
penyadapan Pihak yang ingin memanfaatkan informasi dengan tujuan keuntungan pribadi, perusahan, kelompok
UC jarang ( 1 )
1. terbukanya rahasia pemerintah/negara
Mitigasi
lalulintas informasi menggunkan jalur tertutup, menggunakan teknik penyandian
2.terancamnya kondusifitas daerah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
Resko 1.3
Perubahan informasi sehingga penerima menerima informasi yang salah/tidak valid
Bidang Persandian dan ststistik
Resiko Reputasi
Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien
perubahan teks/berita, informasi tidak utuh
1. Pihak yang ingin memanfaatkan informasi dengan tujuan keuntungan pribadi, perusahan, kelompok,
UC jarang (1 )
informasi yg diterima tidak valid, sehingga pengambilan kebijakan tidak tepat
Negara Pemerintah/ OPD terkait (4 )
Mitigasi melakukan integrasi menyeluruh jalur komunikasi pemerintah menggunakan jaringan tertutup, melakukan pengamanan informasi dengan teknik penyandian
2. Kelalaian personil, peserta yang tidak tertib
2 Kegiatan : Risiko 2.1
Pengamanan Akses Informasi /Agenda /Acara dan kegiatan Penting
Terganggunya Agenda/Acara penting yang berkaitan dengan pimpinan daerah
Bidang Persandian dan ststistik
Resiko Reputasi
Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien
peserta tidak fokus, gangguan telp,medsos dll
pihak yang ingin mencari kentungan atas informasi dlm kegitan tsb
C jarang (2)
tujuan kegiatan tidak optimal , menimbulkan kegaduhan
Pemerintah/ OPD terkait (4 )
Mitigasi melakukan jammer Melakukan Kontra Penginderaan
Tujuan : Risiko 2.2
Terjaminnya keamanan pelaksanaan kegiatan dan terkontrolnya akses informasi Agenda/Acara penting
bocornya informasi
Bidang Persandian dan ststistik
Resiko Reputasi
Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien
informasi dapat disalah gunakan
UC jarang (2)
Dapat menimbulkan keresahan, menimbulkan opini yang salah
Pemerintah/ OPD terkait (4 )
Mitigasi melakukan jammer Melakukan Kontra Penginderaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
3
Kegiatan : Pemeliharaan, perbaikan Materiil sandi ( Kunci sistem, Peralatan sandi, Alat Pendukung Utama )
Risiko 3.1
Palsan Tidak siap pakai ( terjadi gangguan teknis, terjadinya gangguan operasional )
Bidang Persandian dan ststistik
Resiko finansial
Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien
1.Palsan, APU terkena induksi tegangan listrik, terkena tumpahan benda cair
1. penyimpanan palsan, apu tidak sesuai petunjuk
C jarang (2)
1. terganggunya proses pengolahan informasi yg berklasifikasi rahasia 2. terganggunya kegiatan persandian
Pemerintah/ OPD terkait ( 4 )
Mitigasi .Pengadaan Tempat penyimpanan sesuai standar.
Tujuan: Untuk menjamin terpeliharanya palsan dan APU dalam rangka mendukung operasional persandian
Resiko kepatuhan
2. banyaknykotoran debu renik
2.petugas tidak membersihkan secara berkala,
C jarang (2)
Pemerintah/ OPD terkait ( 4 )
Mitigasi melakukan pemeliharaan sesuai petunjuk secara berkala,
3. suhu ruangan tidak stabil, tegangan listrik tidak stabil
3. tidak adanya pengukur suhu ruangan
C jarang (2)
Pemerintah/ OPD terkait ( 4 )
Pengadaan Tempat penyimpanan sesuai standar
Resiko finansial
Mitigasi
Risiko 3.2 Rusaknya Palsan, APU
Bidang Persandian dan ststistik
Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien
1.Palsan, APU terkena induksi tegangan listrik, terkena tumpahan benda cair
2. banyaknya kotoran debu renik
3. suhu ruangan
tidak stabil, tegangan listrik tidak stabil
Risiko 3.3
Hilangnya Palsan, APU
Bidang Persandian dan ststistik
Resiko finansial
Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien
PLN, bencana alam , Kelalaian operator
C jarang (2)
1.terganggunya proses pengolahan informasi yg berklasifik
Lembaga Sandi Negara, Pemerintah Daerah ( 5 )
Mitigasi Pengadaan Tempat penyimpanan sesuai standar. Penguatan tempat penyimpanan peralatan dengan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
asi rahasia 2. terganggunya kegiatan persandian
kunci kombinasi , memasang CCTV
4. Kegiatan : Resiko 4.1 :
Pengamanan Jaringan Informasi.
Kerusakan file dan kehilangan data.
Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Perangkat Daerah.
Resiko Kepatuha
n: Tujuan SPIP :
Tanpa didukung oleh perangkat Antivirus yang handal dan kelalaian pengguna.
Internal
C Sering
Dapat berpotensi merusak aplikasi dan system komputer serta mengganggu jaringan informasi.(5)
Operasinal Perangkat Daerah dan Pengguna.
Mitigate (pencgahan)
Harus didukung dengan perangkat Anti Virus yang cukup handal, Backup Data secara berkala, menempelkan SOP dan memberikan pemahaman kepada pengguna.
Tercapainya tujuan organisasi
5
Tujuan :
Perlindunga
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
n terhadap Informasi dari gangguan berbagai jenis virus yang dapat menyebabkan kerugian-kerugian Pemerintah.
melalui pengamanan yang lebih efisien dan efektif dari ancaman faktor lingkungan.
5 Kegiatan : Resiko 5.1 :
Pengamanan fisik dan lingkungan informasi
Kena Petir Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Perangkat Daerah
Resiko Financial
Tidak adanya Peralatan Penangkal Petir ( Anti Petir dan grounding )
Internal C Sering Kerusakan File dan kehilangan Data (5)
OPD, Masyarakat dan Pengguna.
Mitigate (pencegahan)
Menyediakan Penangkal Petir.
Tujuan SPIP :
5
Pengamanan
Aset Negara
Tujuan :
Pengamanan Informasi dari berbagai jenis ancaman dari lingkungan yang dapat
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
menyebabkan kerusakan server dan perangkat komputer.
Resiko 5.2: Listrik tidak
stabil
Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Perangkat Daerah
Resiko Financial
Pengamanan Aset Negara
Pemasangan jaringan listrik tidak sesuai
Internal C
Sering (5)
Rusaknya Perangkat Komputer. ( 5 )
OPD, Masyarakat dan Pengguna.
Mitigate (pencegahan)
Menyediakan UPS
Resiko 5.3:
Jaringan tidak sesuai dengan Standart SNI
Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Perangkat Daerah
Resiko Kepatuhan
Pengamanan Aset Negara
Daya listrik dari PLN turun naik
External UC Jarang (2)
Rusaknya perangkat computer (5)
OPD, Masyarakat da pengguna
Mitigate Menyediakan Stabilizer(menstabilkan listrk)
Resiko 5.4: Bencana Alam
Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Perangkat Daerah
Tidak adanya penyerapan air sehingga Banjir
Rusaknya Jaringan Informasi ( 3)
OPD, Masyarakat dan Pengguna
Avoid (menghindari )
Menyediakan Waduk sebagai tempat penampungan air
Resiko Financial
Pengamanan Aset Negara
External UC Jarang (2)
6 Kegiatan : Resiko 6.1 :
Pengamanan Kebocoran Informasi. Tujuan : Pengamanan Informasi
Penyalahgunaan oleh Pihak yang tidak berhak.
Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala
Resiko Hukum
Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif
Tidak adanya pelatihan pengamanan awareness, Password dan tempat
Internal C Sering (5)
Terbukanya rahasia negara yg bisa membahayakan
OPD dan Masyarakat
Mitigate (pencegahan)
Harus didukung oleh pengamanan yang handal yang disertai dengan penyimpanan Backup Data
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
dari Kebocoran oleh Pihak yang tidak mau bertanggung jawab.
Perangkat Daerah
dan efisien penyimpanan yang aman
keamanan dan keselamatan negara ( 5 )
ditempat yang aman.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PENILAIAN RISIKO
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5
BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPETA RISIKO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM
PR
OB
AB
ILITAS
DAMPAK
1 2
3
4 5
6 7
8
9 10
11
1213
14