Download - Pengungkapan Laporan Interim
PENGUNGKAPAN: LAPORAN KEUANGAN INTERIM, PELAPORAN EMITEN BEPROSES IPO, LAPORAN YANG DISIAPKAN UNTUK
IPO, RIGHT ISSUES
A. LAPORAN INTERIM
laporan keuangan yang disajikan untuk satu periode interim. Yang dimaksud dengan periode interim adalah suatu periode keuangan yang lebih pendek
daripada periode satu tahun buku penuh.
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.3 (REVISI 2010): LAPORAN
KEUANGAN INTERIM
PERIHAL ED PSAK NO.3 (REV.2010)
PSAK 3 (1994)
Ruang lingkup -Tidak menentukan entitas yang harus menerapkan PSAK ini.- Entitas yang diwajibkan atau memilih untuk menyajikan laporan keuangan interim harus mengikuti ketentuan dalam PSAK ini.
Perusahaan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
Pandangan terkait laporan keuangan interim
Tidak dijelaskan Laporan keuangan interim merupakan bagian integral dengan laporan keuangan tahunan.
Isi Laporan Keuangan Interim Laporan keuangan interim Lengkap atau laporan keuangan interim ringkas.
Tidak dijelaskan
Komponen minimal laporan keuangan interim
Laporan posisi keuangan ringkas dan laporan laba rugi komprehensif ringkas.
Tidak dijelaskan
Format dan isi laporan keuangan interim
-Laporan keuangan interim lengkap mengikuti PSAK 1. - Laporan keuangan interim ringkas minimal mencakup judul dan subjudul dalam laporan keuangan tahunan dan catatan penjelasan.
Tidak dijelaskan
Format dan Isi Laporan Keuangan Interim
PSAK 3 mengatur komponen minimum laporan keuangan interim sebagai berikut:
• Laporan posisi keuangan (neraca) ringkas• Laporan laba rugi komprehensif ringkas• Laporan perubahan ekuitas ringkas• Laporan arus kas ringkas• Catatan atas laporan keuangan pilihan
atau tertentu
Pengakuan dan Pengukuran
• PSAK 3 memberikan syarat bahwa pengukuran untuk tujuan laporan
keuangan interim harus dilakukan dengan dasar periode awal tahun buku
sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan, karena laporan
keuangan interim merupakan bagian dari laporan keuangan tahunan yang
lebih luas dan juga agar frekuensi pelaporan interim suatu perusahaan
(semesteran atau triwulanan) tidak mempengaruhi pengukuran hasil
tahunan.
• Di dalam laporan interim harus mengakui perubahan estimasi year to date
dan juga dapat diestimasi berbeda dengan laporan keuangan interim
sebelumnya tahun tersebut. namun, prinsip pengakuan asset, liabilities,
pendapatan dan beban harus sesuai dengan laporan keuangan tahunan.
Pengungkapan dalam Laporan Tahunan
Jika estimasi atas jumlah yang dilaporkan dalam
periode interim berubah secara signifikan selama
periode interim terakhir dari tahun buku tetapi laporan
keuangan terpisah tidak diterbitkan untuk periode
interim terakhir tersebut, maka sifat dan jumlah dari
perubahan estimasi diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan tahunan untuk tahun buku tersebut.
B. PELAPORAN EMITEN BEPROSES IPO DAN LAPORAN YANG HARUS DISIAPKAN
UNTUK IPO
• Pengertian Initial Public Offering (IPO)
IPO merupakan Pasar Perdana bagi suatu perusahaan untuk
menawarkan efeknya (saham, obligasi,dan surat-surat berharga
lainnya) kepada publik. Pengaturan IPO sendiri diatur dalam
Undang-Undang No. 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal
yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2007 (Sebagai pengganti
Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Pasar Modal) dan
Keputusan Menteri Keuangan serta peraturan-peraturanyang di
keluarkan oleh BAPEPAM dan Bursa Efek.
1. Sebelum Emisi
a) Persiapan emisi efek
meminta persetujuan mencari dan menunjuk pihak-pihak
tertentu untuk menjamin emisi dan membantu menyiapkan
kelengkapan dokumen emisi
b) Pendaftaran pernyataan emisi
Setelah dokumen yang diperlukan untuk emisi telah lengkap,
maka emiten mengadakan kontrak pendahuluan dengan bursa
efek dan menandatangani perjanjian-perjanjian emisi.
2. Selama Emisi
a) Selama Masa Penawaran Efek
b) Penawaran Umum Efek
c) Pencatatan Efek di Bursa
Persyaratan pencatatan saham:
• Laporan keuangan diaudit akuntan terdaftar di Bapepam dengan
pendapat Wajar Tanpa Kualifikasi (WTK) untuk tahun buku terakhir.
• Minimal jumlah saham yang dicatatkan sebanyak 1 juta saham
• Jumlah pemegang saham minimal 200 pemodal
• Emiten wajib mencatatkan seluruh sahamnya yang telah
ditempatkan dan distor penuh sepanjang tidak bertentangan
dengan kepemilikan asing (maksimal 49% dari jumlah saham yang
tercatat di bursa)
3. Sesudah emisi
Sesudah efek diperdagangkan di pasar sekunder, emiten
diwajibkan memberikan pelaporan kepada BEI dan
BAPEPAM. Pelaporan kepada kedua Institusi ini terdiri dari
tiga jenis, yaitu:
• Laporan rutin
• Laporan berkala
• Laporan lainnya
Peraturan Bapepam LK Untuk IPO
• Peraturan-Peraturan Bapepam LK yang Mengatur Mengenai IPO
yaitu IX. A. 1-14 dan IX.C.1-11
• Peraturan Nomor IX.A.1 mengenai ketentuan umum pengajuan
pernyataan pendaftaran persyaratan penyampaian pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum (IPO) oleh Emiten atau
Perusahaan Publik
• Peraturan Nomor IX.A.2 mengenai tata cara pendaftaran dalam
rangka penawaran umum (IPO)
• Peraturan Nomor IX.A.3 mengenai Tata cara untuk meminta
perubahan dan atau tambahan informasi atas pernyataan
pendaftaran (IPO)
Lanjutan. . .
• Peraturan Nomor IX.A.5 mengenai Penawaran yang bukan merupakan
penawaran umum
• Peraturan Nomor IX.A.6 mengenai Pembatasan atas saham yang
diterbitkan sebelum penawaran umum
• Peraturan Nomor IX.A.7 mengenai Tanggung jawab manajer penjatahan
dalam rangka pemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran
umum
• Peraturan Nomor IX. A.8 mengenai Prospektus awal dan info memo
• Peraturan Nomor IX.A.9 mengenai Promosi pemasaran efek termasuk
iklan, brosur, atau komunikasi lainnya kepada publik
• Peraturan Nomor IX. A.10 mengenai Penawaran umum sertifikat
penitipan efek Indonesia (Indonesian Depositary Receipt)
Peraturan Bapepam LK Mengenai Penyajian Laporan Keuangan (Peraturan
Nomor: VIII.G.7)
• Bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang
harus disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, baik untuk
keperluan penyajian kepada masyarakat maupun untuk disampaikan
kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
• Bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang
tidak diatur dalam peraturan ini, harus mengikuti Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar
Modal.
Lanjutan. . .
• Laporan keuangan dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan
pengertian laporan keuangan yang termuat dalam PSAK yang
diterbitkan oleh IAI, yaitu meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi,
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan dan data yang disajikan dalam laporan
keuangan tersebut terbuka dan tersedia untuk publik.
C. LAPORAN YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK IPO
Laporan yang harus disiapkan untuk IPO mengenai ketentuan umum
pengajuan pernyataan pendaftaran Nomor kep-111/PM/1996 keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan pendoman mengenai bentuk dan isi
prospektus dalam rangka penawaran umum menurut keputusan ketua
Badan pengawas Pasar modal nomor Kep- 51/PM/1996. Sebagai berikut:
1. Pernyataan Pendaftaran serta semua dokumen pendukungnya harus
diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) secara lengkap,
walaupun informasi tertentu seperti harga penawaran dan tanggal Efektif
belum dapat ditentukan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran.
Lanjutan. . .
2. Pengajuan Pernyataan Pendaftaran tersebut pada butir 1
Peraturan ini wajib dilaksanakan oleh Emiten atau Perusahaan
Publik.
3. Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab sepenuhnya
atas ketelitian, kecukupan, dan kebenaran serta kejujuran
pendapat dari semua informasi yang ada dalam Pernyataan
Pendaftaran serta semua dokumen lainnya yang diajukan kepada
Bapepam. Apabila ketentuan mengenai keterbukaan dalam
peraturan atau formulir Bapepam tidak relevan bagi Emiten,
Perusahaan Publik, atau Penawaran Umum tertentu, maka hal
tersebut tidak perlu diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.
Lanjutan. . .
4. Di samping keterangan dan dokumen yang secara khusus wajib
disertakan dalam Pernyataan Pendaftaran, Pihak yang mengajukan
Pernyataan Pendaftaran harus pula menyertakan informasi yang
material lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa para
pemodal telah memperoleh informasi yang cukup tentang keadaan
keuangan dan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik
tersebut dan bahwa pengungkapan yang diwajibkan tersebut tidak
menyesatkan.
5. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Profesi Penunjang Pasar Modal serta
Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas
persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran, bertanggung
jawab atas pernyataan dan pendapat yang diberikannya
sebagaimana tercantum dalam dokumen yang disampaikan kepada
Bapepam.
D. RIGHT ISSUES
Pengumuman penerbitan saham baru (right issue)
merupakan berita yang disampaikan oleh pihak
manajemen perusahaan yang selanjutnya akan
mempengaruhi nilai perusahaan.
Tujuan perusahaan melakukan right issue adalah untuk
menambah modal kerja perusahaan.
Adanya right issue maka akan berdampak pada
bertambahnya jumlah saham yang beredar.
Laporan Yang Disiapkan Untuk Right Issues
Bapepam LK menerbitkan lima peraturan untuk right issues yaitu peraturan
nomor IX.D.1-IXD5, sebagai berikut:
1. Peraturan Bapepam LK No. IX.D.1
Dalam peraturan ini dijelaskan pengertian Right Issues (Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu) yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan
para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham,
Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan
kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. Selain itu pengertian
Waran yaitu Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak
kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada
harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak
diterbitkannya Waran tersebut.
Lanjutan. . .
2. Peraturan Bapepam LK No. IX.D.2
Peraturan ini berisi pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan
pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih
dahulu (Right Issues). Dokumen-dokumen yang harus disiapkan
untuk Right Issues sekurang-kurangnya terdiri dari:
Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran
Prospektus
Dokumen lain yang diperlukan sebagai bagian dari Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan saham
terlebih dahulu.
Lanjutan. . .
Surat dari Akuntan (comfort letter) sehubungan dengan perubahan keadaan
keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang terjadi setelah tanggal laporan
keuangan yang diaudit oleh Akuntan
Surat pernyataan dari Emiten atau Perusahaan Publik di bidang akuntansi
Keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi, jika dicantumkan
dalam Prospektus
Kebijakan dividen serta riwayat pembayaran dividen
Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum (sehubungan dengan
perubahan yang terjadi setelah tanggal dikeluarkannya pendapat hukum
sebelumnya dan hal yang berkaitan dengan penggunaan dana hasil Penawaran
Umum)
Surat pencabutan pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat
merugikan kepentingan pemegang saham publik dari kreditur
Lanjutan. . .
Laporan Keuangan terdiri dari:
i. Neraca
ii. Laporan laba rugi
iii. Laporan perubahan Ekuitas
iv. Laporan arus kas
v. Catatan atas laporan keuangan
vi. Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian
integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan, seperti
laporan komitmen dan kontinjensi untuk Emiten atau
Perusahaan Publik yang bergerak dalam bidang perbankan.
Lanjutan. . .
3. Peraturan Bapepam LK No. IX.D.3
Peraturan ini berisi pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus
dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, yaitu:
Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan Informasi atau
Fakta Material mengenai Penawaran Umum dari Emiten atau
Perusahaan Publik, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal,
yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten atau Perusahaan
Publik.
Emiten atau Perusahaan Publik harus berhati-hati apabila
menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena
bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan
kepada masyarakat.
Emiten atau Perusahaan Publik dapat melakukan
penyesuaian atas pengungkapan Informasi atau Fakta
Material tidak terbatas hanya pada Informasi atau Fakta
Material yang telah diatur dalam ketentuan ini.
4. Peraturan Bapepam LK No. IX.D.4
Peraturan ini mengatur mengenai penambahan modal tanpa
hak memesan efek terlebih dahulu. Emiten atau Perusahaan
Publik dapat menambah modal tanpa memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham
Lanjutan. . .
Lanjutan. . .
5. Peraturan Bapepam LK No. IX.D.5
Peraturan ini memuat mengenai saham bonus. Saham Bonus adalah
saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham
berdasarkan jumlah saham yang dimiliki, pembagian Saham Bonus
harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang
saham. Pelaksanaan pembagian Saham Bonus harus telah selesai
dilakukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui
pembagian Saham Bonus tersebut.
Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada
Bapepam laporan penjatahan Saham Bonus yang telah diperiksa oleh
Akuntan yang terdaftar di Bapepam sebanyak 2 (dua) eksemplar
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pembagian
Saham Bonus dilaksanakan.
KASUS PENGUNGKAPAN INFORMASI MATERIAL PERUSAHAAN GAS NEGARA (PT.
PGN) TBK
• Terjadi penurunan secara signifikan harga saham PT
Perusahaan Gas Negara Tbk di Bursa Efek Jakarta, yaitu dari
Rp 9.650,00 (harga penutupan pada tanggal 11 januari 2006)
menjadi Rp 7.400,00 per lembar saham pada tanggal 12
januari 2007. Adanya dugaan insider trading pada kasus ini
karena Jatuhnya harga saham tersebut dilihat tidak wajar,
karena merujuk pada harga sebelumnya Rp 9.650,00 berarti
telah jatuh sebanyak 23,36%.
• 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007 terdapat adanya
perdagangan saham yang dilakukan oleh para pihak orang dalam perusahaan.
• Terdapat indikasi terjadinya pelanggaran prinsip keterbukaan informasi PT. Gas
Negara Tbk pada saat penjualan di bursa efek. Penurunan harga saham yang
signifikan tersebut sangat erat hubungannya dengan siaran pers yang
dilakukan manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk sehari sebelum (11
januari 2007). Dalam siaran pers tersebut dinyatakan bahwa terjadi koreksi
atas rencana besarnya volume gas yang akan dialirkan, yaitu mulai dari (paling
sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD. Dan terdapat pernyataan bahwa
tertundanya gas ini yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006
tertunda menjadi Maret 2007.
• Terdapat dugaan bahwa beberapa pelaku pasar telah mengetahui informasi
penting mengenai penundaan komersialisai gas sebelum diumumkan secara
resmi oleh manajemen PT. PGN Tbk.
Bapepam - LK mengumukan hasil pemeriksaan terhadap
pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang
pasar modal yang dilakukan oleh PT.PGN Tbk, sebagai
berikut :
1. Bapepam – LK telah melakukan pemeriksaan terhadap
dokumen dan pihak – pihak terkait dengan pelanggaran
pasal 86 UU Pasar Modal dan Peraturan No.X-K1 tentang
keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan
kepada publik yang dilakukan oleh PT. PGN Tbk dan tentang
pemberian keterangan secara material tidak benar
sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 UU Pasar Modal
2. Atas pelanggaran pasal 86 UU Pasar Modal dan Peraturan No.X.K-
1 dan pelanggaran pasal 93 UU Pasar Modal yang dilakukan oleh
PT.PGN Tbk ditemukan bukti – bukti sebagai berikut:
a) Terdapat keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi atas
penundaan proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN Tbk
selama 35 hari
b) Terdapat pemberian keterangan
yang secara material tidak benar, yakni memberikan keterangan
tentang rencana volume gas yang dapat dialirkan melalui proyek
SSWJ yang tidak sesuai dengan fakta bahwa telah terjadi
perubahan awal tersebut. Fakta tersebut telah diketahui atau
sepatutnya diketahui oleh direksi yang seharusnya disampaikan
saat keterangan itu diberikan kepada publik
• Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Bapepam-LK menetapkan:
• Sanksi denda sebesar Rp 35.000.000,00 kepada PT Perusahaan Gas
Negara Tbk atas pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal
dan Peraturan Nomor X.K.1
• Sanksi denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
kepada Direksi PT.PGN Tbk yang menjabat pada periode bulan juli
2006 atas pelanggaran pemberian keterangan yang secara material
tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 Undang-undang
Pasar Modal