Download - Pengertian Otonomi Daerah
Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan, Prinsip, Asas & Definisi Para Ahli| Secara umum,
Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Istilah otonomi daerah bukan hal yang baru bagi bangsa
dan negara RI sebab sejak Indonesia merdeka sudah dikenal dengan Komite Nasional Indonesia
Daerah (KNID), yaitu lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas
mengatur rumah tangga daerahnya.
1. Pengertian Otonomi Daerah Secara Etimologi - Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani
yang berarti auto, dan nomous. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti hukum atau peraturan. jadi,
pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri.
2. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Definisi Para Ahli - Ada beberapa pendapat para ahli
mengenai pengertian otonomi daerah. Macam-macam pendapat para ahli tersebut adalah sebagai
berikut...
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 : Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun
2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah : Pengertian otonomi daerah
menurut kamus hukum dan glosarium otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut Encyclopedia of Social Scince : Pengertian otonomi daerah menurut
Encyclopedia of social scince adalah hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri
sendiri dan kebebasan aktualnya.
Menurut Pendapat Para Ahli : Pengertian otonomi daerah menurut pendapat para ahli
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pengertian otonomi daerah menurut kamus
besar bahasa indonesia adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hakikat Otonomi Daerah - Berdasarkan pengertian-pengertian otonomi daerah tersebut dapat
disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah sebagai berikut...
Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri,
baik, jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah
masing-masing.
Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik
kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku
4. Tujuan Otonomi Daerah - Maksud dan tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut...
agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga
jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar
agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat
diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya
agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat
dan keadaan daerah yang mempunya kekhususan sendiri.
5. Prinsip Otonomi Daerah - Prinsip ototnomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-
luasnya, prinsip otonomi yang nyata, dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawab. Jadi,
kewenangan otonomi yang diberikan terhadap daerah adalah kewenangan otonomi luas, nyata dan
bertanggung jawab. Berikut prinsip-prinsip otonomi daerah...
Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan
mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter,
agamar, peradilan, dan keamanan. serta fiskal nasional.
Prinsip otonomi nyata, artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan
pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada
dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan
daerah.
Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya
harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada
dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang
merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
6. Asas Otonomi Daerah - Pedoman pemerintahan diatur dalam Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004.
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang
terdiri atas sebagai berikut..
Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
Asas tertip penyelenggara adalah asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan
cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informas yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara
negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.
Asas proporsinalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban
Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode
etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asas efisiensi dan efektifitas adalah asas yang menjamin terselenggaranya kepada
masyarakat dengan menggunakan sumber daya tersedia secara optimal dan bertanggung
jawab (efisiensi = ketepatgunaan, kedaygunaan, efektivitas = berhasil guna).
Adapun penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan tiga asas antara lain sebagai berikut...
Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada
daerah otonom dalam kerangka NKRI
Asas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai
wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah
Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan
dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana,
dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya
dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
Demikianlah informasi mengenai Pengertian Otonomi Daerah. Semoga teman-teman dapat
menerima dan bermanfaat bagi kita semua baik itu pengertian otonomi daerah, pengertian otonomi
daerah secara etimologi, pengertian otonomi daerah pendapat para ahli, hakikat otonomi daerah,
maksud dan tujuan otonomi daerah, prinsip-prinsip otonomi daerah, asas-asas otonomi daerah.
Sekian dan terima kasih. "Salam Berbagi Teman-Teman".
Referensi :
H.S. Sunardi dan Purwanto, Tri Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas
IX SMP dan MTs. Jakarta : Global. Hal : 49-57
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejarah adalah suatu peristiwa yang sangat bermakna sebab dilihat dari makna sejarah itu
sendiri ialah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu
manusia. Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah
lampau serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. Orang yang mengkhususkan
diri mempelajari sejarah atau ahli sejarah disebut sejarawan. Pendidikan Islam di
Indonesia telah berlangsung sejak masuknya islam ke Indonesia. Menurut catatan sejarah
masuknya islam ke Indonesia dengan damai berbeda dengan daerah-daerah lain
kedatangan islam di lalui lewat peperangan, seperti Mesir, Irak Parsi dan beberapa daerah
lainnya. Peranan para pedagang dan mubalig sangat besar sekali andilnya dalam proses
Islamisasi di Indonesia. Salah satu jalur proses Islamisasi itu adalah pendidikan. Hakikat
pendidikan itu adalah pembentukan manusia ke arah yang di cita-citakan. Dengan
demikian pendidikan Islam adalah proses pembentukan manusia kearah yang di cita-
citakan Islam. Para pedagang atau mubalig adalah orang yang melakukan aktivitas
pendidikan. Esensi dari pendidikan itu adalah dengan melihat unsur dasar pendidikan.
Melihat kepada pendidikan Islam di Indonesia, maka dapat dilihat bahwa pendidikan
islam tersebut telah banyak memainkan peranannya dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa.[1]
B. Rumusan masalah 1. Bagaimana konsep otonomi pendidikan dalam sejarah?
2. Bagaimana konsep otonomi & aplikasinya pada masyarakat?
BAB II PEMBAHASAN
A. Konsep Otonomi Pendidikan dalam Sejarah
Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri,
dan nomos yang berarti Hukum atau aturan . Dalam konteks etimologis ini ada beberapa
pengertian tentang otonomi. Otonomi diartikan sebagai ‘perundangan sendiri’,‘mengatur
atau memerintah sendiri’ menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain
mengandung arti juga mengandung pengertian ‘pemerintahan’. Secara konseptual banyak
konsep tentang otonomi di antaranya otonomi sebagai hak mengatur dan memerintah
daerah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat selain itu otonomi daerah
adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus da erah, dengan
keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Otonomi juga
diartikan sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga
daerah. Otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian.[2] Pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
prosespembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya danmasyarakat.
Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata
(manifes) berikut:
1) Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
2) Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan
masyarakat.
3) Melestarikan kebudayaan.
4) Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.
Fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut.
1) Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang tua
melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah.
2) Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk
menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya
perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya
pendidikan seks dan sikap terbuka.
3) Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat
mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan dan status yang
ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke
status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya.
Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah (nature) pendidikan adalah otonom.
Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga
atau suatu daerah, sehingga otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu
otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan.[3]Namun sejak
dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan
sebagaimana diharapkan, justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu
mahalnya biaya pendidikan.
Sedangkan, pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi
dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang
diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan
masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.
Pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan, menurut Tilaar mencakup
enam aspek, yakni:
(1) Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah,
(2) Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan,
(3) Penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah,
(4) Pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan,
(5) Hubungan kemitraan “stakeholders” pendidikan.
(6) Pengembangan infrastruktur sosial
Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2003 adalah terungkap pada bab Hak dan Kewajiban Warga Negara orang tua,
Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8
disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan ; pasal 9 Masyarakat berkewajiban
memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Begitu juga
pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11
ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima
belas tahun”.[4] Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat (2) “Perguruan
Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat
penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada
masyarakat”.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan
mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan
serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus
memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan
pengkajian yang mendalam dan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan
masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat di masa depan dan tindak lanjutnya,
merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia
yang Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif tahun 2020. Kemandirian daerah itu harus
diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor internal dan eksternal daerah guna
mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah sehingga dapat disusun suatu
strategi yang matang dan mantap dalam upaya mengangkat harkat dan martabat
masyarakat daerah yang berbudaya dan berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan
yang bermutu dan produktif.[5]
B. Permasalahan dalam otonomi pendidikan
Pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau disebut Otonomi Pendidikan masih belum
sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan karena kekurangsiapan
pranata sosial, politik dan ekonomi. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap
kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya.
Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum jalan, yaitu :
1) Belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan
kota.
2) Pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk
dilaksankana secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak
memadai.
3) Dana pendidikan dan APBD belum memadai.
4) Kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan
masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.
5) Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah
kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya
sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama.
(6) kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan
pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang dimiliki. Hal ini
mengakibatkan akan terjadinya kesenjangan antar daerah, sehingga pemerintah perlu
membuat aturan dalam penentuan standar mutu pendidikan nasional dengan
memperhatikan kondisi perkembangan kemandirian masing-masing daerah.[6]
Pendidikan telah sekian lama sebagai budak ideologi dan politik diluncurkan untuk
mengabdi kepentingan kelompok dan pribadi. Akibatnya proses pendidikan tidak
mencerdaskan dan mendewasakan anak didik, tetapi membodohi dan menciptakan sistem
penindasan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Implikasinya, pendidikan tidak
berpihak pada pencerahan moral, tetapi lebih memainkan kekuasaan. Salah satu langkah
reformasi internal di bidang pendidikan yang harus dilakukan segera adalah
mengembalikkan otonomi pendidikan kepada sekolah dan guru. Selain itu, sekolah dan
guru perlu diberi peranan lebih besar untuk ikut menyusun program belajar dan agenda
evaluasi. Selama hal tersebut tidak dilakukan perubahan, maka selama itu pula sekolah
serta guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya mendidik secara benar. Selama itu
pula kita takkan dapat memperbaikki kesalahan-kesalahan fundamental yang terjadi di
sekolah-sekolah.
C. Konsep otonomi dan aplikasinya dalam masyarakat
Otonomi merupakan hak dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan secara memadai
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Otonomi bukanlah fungsi
penugasan saja. Otonomi memiliki makna bertindak atas namanya sendiri. Jadi terjadi
keseimbangan antara tugas dan wewenang dan tanggung jawab.
Dalam melaksanakan fungsinya pendidikan tinggi di berikan otonomi-otonomi
berhubungan dengan kemandirian, akuntabilitas, dan jaminan mutu. Otonomi yang
dimaksud dalam hal keilmuan dan pengelolaan, sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Pendidikan juga memiliki akuntabilitas. Artinya
pendidikan harus bertanggung jawab bukan saja kepada pemerintah, tetapi juga kepada
masyarakat (publik pemakai) dan profesi. Masyarakat dalam arti individual maupun
kelembagaan, termasuk lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pendidikan,
termasuk pendidikan tinggi dalam era otonomi dan desentralisasi pemerintahan tidak
dapat bertindak secara sektoral. Mereka membutuhkan bantuan masyarakat di luar
perguruan tinggi. Oleh karena itu misi perguruan tinggi harus dapat menyerap kebutuhan
riil masyarakat dan daerah dimana perguruan tinggi tersebut berada. Perlu adanya
transparansi yaitu suatu keniscayaan bagi pengembangan pendidikan, karena dengan
transparansi akan tumbuh kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya akan
membangkitkan peran serta masyarakat untuk memikirkan, merencanakan,
melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi, dan mengembangkan pendidikan.[7]
Keberhasilan pendidikan perlu dilakukan evaluasi. Otonomi pendidikan dimaksudkan
untuk menjawab tantangan pendidikan di era global dan otonomi daerah, tantangan
tersebut menyangkut:
1. Peningkatan nilai tambah;
2. Pengkajian komprehensip terhadap proses perubahan struktur masyarakat;
3. Peningkatan daya saing peneliti dan pengabdi dalam menghasilkan karya yang
bermutu;
4. Mengatasi permasalahan kemiskinan struktural;
5. Mengatasi angka putus sekolah;
6. Menempatkan posisi pendidikan tinggi secara tepat dalam era globalisasi;
7. Tuntutan kualitas;
D. Pelaksanaan otonomi daerah dalam dunia pendidikan
Otonomi pendidikan yang benar adalah pendidikan yang diambil harus selalu
dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi
publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai
dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang.
Berangkat dan ide otonomi pendidikan muncul beberapa konsep sebagai solusi dalam
menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan yaitu:
1) Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah
Menurut Wardiman Djajonegoro (1995) bahwa kualitas pendidikan dapat ditinjau dan
segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas dan segi proses jika proses belajar
mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang
bermakna. Pendidikan disebut berkualitas dan segi produk jika mempunyai salah satu
ciri-ciri sebagai berikut :
a) peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar
(learning task) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya
hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal);
b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehingga
dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan
sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (learning and learning),
c) hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia
kerja.
Menghadapi kondisi ini maka dilakukan pemantapan manajemen pendidikan yang
bertumpu pada kompetensi guru dan kesejahteraannya. Menurut Penelitian bahwa ada
tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu motivasi guru, buku pelajaran dan
buku bacaan serta pekerjaan rumah. [8]Dari hasil penelitian ini tampak dengan jelas
bahwa akhir penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak pada bergantinya
kurikulum, kemampuan manajemen dan kebijakan di tingkat pusat atau pemerintah
daerah, tetapi lebih kepada faktor-faktor internal yang ada di sekolah, yaitu peranan guru,
fasilitas pendidikan dan pemanfaatannya. Kepala Sekolah sebagai top manajemen harus
mampu memberdayakan semua unit yang dimiliki untuk dapat mengelola semua
infrastruktur yang ada demi pencapaian kinerja yang maksimal.
Selain itu, untuk dapat meningkatkan otonomi manajemen sekolah yang mendukung
peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan
untuk melibatkan partisipasi dan komitmen dan orangtua dan anggota masyarakat sekitar
sekolah untuk merumuskan dan mewujudkan visi, misi dan program peningkatan mutu
pendidikan secara bersama-sama; salah satu tujuan UU No.20 Tahun 2003 adalah untuk
memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan
peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam
penyelenggaraan pendidikan.[9]
2) Reformasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-Daerah
Perlu dilakukan penataan tentang hubungan keuangan antara Pusat-Daerah
menyangkut pengelolaan pendapatan (revenue) dan penggunaannya (expenditure) untuk
kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan
pelayanan publik yang berkualitas. Sumber keuangan diperoleh dari Pendapatan Asli
Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang syah dengan
melakukan pemerataan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pada suatu
daerah, terutama pada daerah miskin. Bila dimungkinkan dilakukan subsidi silang antara
daerah yang kaya kepada daerah yang miskin, agar pemerataan pendidikan untuk
mendapatkan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3) Kemauan Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan
Pada era otonom, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah
daerah. Bila pemerintah daerah memiliki political will yang baik dan kuat terhadap dunia
pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju.
Sebaiknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat
dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan
masyarakat yang well educated dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk
berkembang. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena DPRD-lah
yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut. Di
bidang pendidikan, DPRD harus mempunyai peran yang kuat dalam membangun
pradigma dan visi pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, badan legislatif harus
diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik. Kepala
pemerintahan daerah, kota diberikan masukan secara sistematis dan membangun daerah.
4). Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat
Kondisi Sumber Daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh Indonesia.
Untuk itu, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar
kampus maupun pakar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota sebagai Brain Trust atau
Think Thank untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai pengamat,
pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus
membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang tanggung
jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat.
5). Pengaturan kebijakan Pendidikan antara Pusat dan Daerah.[10]
Pemerintah Pusat tidak diperkenankan mencampuri urusan pendidikan daerah
Pemerintah Pusat hanya diperbolehkan memberikan kebijakan-kebijakan bersifat
nasional, seperti aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah pusat menetapkan standard
mutu. Jadi, pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator bukan
regulator. Otonomi pengelolaan pendidikan berada pada tingkat sekolah, oleh karena itu
lembaga pemerintah harus memberi pelayanan dan mendukung proses pendidikan agar
berjalan efektif dan efisien. [11]
Pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan
pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum
nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya.
2) Penetapan standar materi pelajaran pokok.
3) Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
4) Pencatatan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
5) Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan
mahasiswa.
6) Penetapan persyaratan peningkatan/zoning, pencarian, pemanfataan, pemindahan,
penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar
budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
7) Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional,
galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, clan monumen yang
diakui secara internasional.
8) Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi
Pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah.
9) Pengaturan dan pengembangan pendidikap tinggi, pendidikan jarak jauh, serta
Pengaturan sekolah internasional.
10) Pembinaan dan pengembangan bahasa dalam sastra Indonesia.
Sementara itu, kewenangan pemerintah provinsi meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa calon mahasiswa dari masyarakat
minoritas, terbelakang, dan/tidak mampu.
2. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/ modul pendidikan untuk
taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar
sekolah.
3. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan
kurikulum, akreditasi,dan pengangkatan tenaga akademis.
4 Pertimbangan dan penutupan perguruan tinggi.
5 Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan clan/ atau penataran guru;
6 Penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan,
kajian sejarah clan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.
Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah sistem manajemen untuk mewujudkan
pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan. ada beberapa hal yang
harus dipenuhi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu (1) pola dan
pelaksanaan manajemen harus demokratis; (2) pemberdayaan masyarakat harus menjadi
tujuan utama; (3) peranserta masyarakat bukan hanya pada staheholders, tetapi harus
menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan; (4) pelayanan harus lebih cepat, efisien,
efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat
banyak; clan (5) keanekaragaman aspirasi clan nilai serta norma lokal harus dihargai
dalam kerangka clan demi penguatan system Pendidikan nasional.[12] Dalam praktiknya,
desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya,
kalau desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di
tingkat kabupaten/kota, maka desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada
tingkat kabupaten/kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah
sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Dalam praktik desentralisasi pendidikan
itulah maka dikembangkanlah yang dinamakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).[13]
Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah, sebenarnya
merupakan kecenderungan internasional yang dipraktikkan di banyak negara, untuk
Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan dan sumber
daya manusia yang helakangan ini dirisaukan banyak pihak, terutama bila dilihat dari
beberapa laporan hasil survei dari lembaga-lembaga independen dunia, menempatkan
kualitas sumber daya manusia Indonesia pada urutan bawah, jauh di bawah negara-negara
tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan bahkan Phillifina. Dalam konteks
desentralisasi ini, peran serta masyarakat sangat diperlukan. Aparatur pendidikan baik di
pusat tnaupun di daerah, berperan penting dalam peningkatan peran serta, efisiensi, dan
produktivitas masyarakat untuk membangun pendidikan yang mandiri dan profesional.
Salah satu sasaran pembangunan adalah mewujudkan desentralisasi daerah yang nyata,
dinamis, dan bertanggung jawab. Titik berat desentralisasi diletakkan pada
kabupaten/kota. Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparatur pendidikan di daerah
amatlah mendasar pcranannya, terutama pada lapisan yang terdekat dengan rakyat yang
mendapat pelayanan. Efektivitas pelayanan pendidikan pada tingkat akar rumput (grass
root) juga penting untuk mcndorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan
pcndidikan. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa desentralisasi di bidang
pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya yang berhenti
pada tingkat kabupaten/kota. Di bidang pendidikan justru sampai pada pelaksana teknis
atau ujung tombak pendidikan, yaitu sekolah-sekolah.Pemberlakuan sistem desentralisasi
akibat pemberlakuan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan
daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu
manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan
untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output
pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh
secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif
untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu :
1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah
lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki;
2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak
lokal dan mengurangi biaya operasional;
3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan
menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat;
4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada
daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.[14]
Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar
pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat
daerah. Pendidikan juga merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia,
karena pendidikan berfungsi sebagai pengembang pengetahuan, keterampilan, nilai dan
kebudayaan. Desentralisasi pendidikan dapat terjadi dalam tiga tingkatan, yaitu
Dekonstrasi, Dekonstrasi adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan kepada
pemerintahan atau lembaga yang lebih rendah dengan supervisi dan pusat. Sementara
Delegasi mengandung makna terjadinya penyerahan kekuasaan yang penuh sehingga
tidak lagi memerlukan supervisi dan pemerintah pusat. Pada Tingkat Devolusi di bidang
pendidikan terjadi apabila memenuhi 4 ciri, yaitu:
(1) terpisahnya peraturan perundangan yang mengatur pendidikan di daerah dan di pusat;
2) kebebasan lembaga daerah dalam mengelola pendidikan;
3) lepas dari supervisi hirarkhis dan pusat dan
4) kewenangan lembaga daerah diatur dengan peraturan perundangan. Berdasarkan ciri-
ciri tersebut, proses desentralisasi pendidikan di Indonesia berdasarkan UU No.22 tahun
1999 lebih menjurus kepada Devolusi, yang pertaruran pelaksanaannya tertuang pada
Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, seluruh urusan pendidkan dengan jelas menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Pendidikan Tinggi.
Kewenangan Pemerintah Pusat hanya menetapkan standar minimal, baik dalam
persyaratan calon peserta didik, kompetensi peserta didik, kurikulum nasional, penilaian
hasil belajar, materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan dan
melaksanakan fasilitas (Pasal 2 butir II).
E. Sejarah Pendidikan Islam
Islam, dari awal, menempatkan premi yang tinggi pada pendidikan dan telah menikmati
tradisi intelektual panjang dan kaya. Pengetahuan ('ilm) menempati posisi yang signifikan
dalam Islam, sebagaimana dibuktikan oleh lebih dari 800 referensi untuk itu dalam buku
Islam yang paling dihormati, maka Al-Qur'an . Pentingnya pendidikan berulang kali
ditekankan dalam Al-Qur'an dengan perintah sering, seperti yang termaktub dalam QS.
Al-Mujadillah: 11.
11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah
dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.
dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. [15]
Ayat-ayat tersebut memberikan stimulus kuat bagi masyarakat Islam untuk berjuang
untuk pendidikan dan pembelajaran. Munculnya Quran pada abad ketujuh cukup
revolusioner untuk masyarakat Arab yang didominasi buta huruf. Para mulai dari
pendidikan Islam adalah Al-Quran Zikir , dan kata pertama adalah "Iqra" yang berarti
"membaca". Arab masyarakat telah menikmati tradisi lisan kaya, tetapi Quran dianggap
firman Allah dan harus organik berinteraksi dengan dengan cara membaca dan
melafalkan kata-katanya. Oleh karena itu, membaca dan menulis untuk tujuan mengakses
berkat-berkat penuh dari Quran adalah sebuah aspirasi untuk sebagian besar Muslim.
Dengan demikian, pendidikan dalam Islam tegas berasal berasal dari hubungan simbioisis
dengan pelajaran agama.
Jadi, dengan cara ini, pendidikan Islam dimulai. Muslim yang saleh dan terpelajar (mu
'allim atau mudarris), yang didedikasikan untuk membuat ajaran Quran lebih mudah
diakses oleh masyarakat Islam melalui sekolah Islam , mengajarkan umat beriman dalam
apa yang kemudian dikenal sebagai kuttab (jamak, katātīb). Kuttab ini bisa ditemukan di
berbagai tempat: masjid, rumah-rumah pribadi, toko, tenda, atau bahkan di tempat
terbuka. Para sejarawan tidak yakin untuk ketika katātīb itu pertama kali didirikan, tetapi
dengan keinginan luas umat beriman untuk mempelajari Quran, katātīb dapat ditemukan
di hampir setiap bagian dari kerajaan Islam pada pertengahan abad kedelapan. Kuttab ini
melayani fungsi sosial yang vital tidak hanya sebagai kendaraan untuk instruksi publik
formal untuk anak usia SD dan terus begitu sampai model pendidikan Barat
diperkenalkan pada periode modern. Bahkan saat ini, telah dipamerkan daya tahan luar
biasa dan terus menjadi sarana dengan penting pendidikan agama di banyak Negara
Islam. [16]
Selama zaman keemasan kerajaan Islam (biasanya didefinisikan sebagai periode antara
abad kesepuluh dan ketigabelas), ketika Eropa Barat secara intelektual mundur dan
stagnan, pengetahuan Islam berkembang dengan keterbukaan mengesankan untuk ilmu-
ilmu rasional, seni, dan bahkan sastra. Ia selama periode ini bahwa dunia Islam membuat
sebagian besar kontribusinya terhadap dunia ilmiah dan artistik. Ironisnya, para ulama
Islam diawetkan banyak pengetahuan dari Yunani yang telah dilarang oleh dunia Kristen.
Kontribusi luar biasa lainnya dibuat di bidang kimia, botani, fisika, mineralogi,
matematika, dan astronomi, sebagai pemikir Muslim dianggap kebenaran ilmiah sebagai
alat untuk mengakses kebenaran agama.
Bahasa Arab memiliki tiga istilah untuk pendidikan, mewakili berbagai dimensi proses
pendidikan seperti yang dirasakan oleh Islam. Kata yang paling banyak digunakan untuk
pendidikan dalam arti formal adalah ta'lim, dari akar 'alima (mengetahui, menyadari,
untuk memahami, untuk belajar), yang digunakan untuk menunjukkan pengetahuan yang
dicari atau diberikan melalui instruksi dan pengajaran . Tarbiyah, dari akar raba (untuk
meningkatkan, tumbuh, untuk belakang), menyiratkan keadaan memelihara spiritual dan
etis sesuai dengan kehendak Allah. Ta'dīb, dari aduba root (untuk menjadi berbudaya,
halus, sopan), menunjukkan perkembangan seseorang dari perilaku sosial yang sehat.
Yang dimaksud dengan suara memerlukan pemahaman yang lebih dalam konsepsi Islam
tentang manusia.
F. Konsep Pendidikan
Tarbiyah dapat dipahami sebagai jenis pendidikan yang membahas hati, tubuh, pikiran
dan jiwa individu. Tarbiyah menempatkan Allah di pusat pengalaman individu belajar.
Tujuan utama dari tarbiyah dapat disimpulkan sebagai menyediakan Muslim dengan
panduan positif sesuai dengan tradisi Islam yang akan menyebabkan mereka berkembang
menjadi 'orang dewasa baik' yang menjalani kehidupan yang bermanfaat di dunia dan
akhirat. Halstead menjelaskan bahwa 'orang dewasa baik' dalam pemahaman Islam
berarti orang dewasa yang menerima kewajiban ilahi dan 'mencari untuk mengambil
sifat-sifat Allah seperti Hikmah (kebijaksanaan) dan' adl (keadilan). " [17]
Istilah 'pendidikan' dalam Islam dipahami dan dipahami dengan cara yang sama sekali
berbeda dengan apa yang dipahami dalam masyarakat Barat. Setelah kami teliti,
pemahaman umum dari seorang individu terdidik dalam masyarakat Barat adalah
seseorang yang memiliki kemampuan kritis dan dianggap sebagai otonom dengan
kepekaan estetika. Dari perspektif Islam individu berpendidikan mungkin memiliki
atribut yang sama, namun komponen yang diperlukan yang diperlukan adalah keyakinan
dan pengetahuan tentang bagaimana menyembah Tuhan dan bagaimana menjalani hidup
sesuai dengan hukum Islam. Tidak ada satu kata yang menggambarkan 'pendidikan'
dalam bahasa Arab, namun para sarjana umumnya cenderung untuk menggunakan tiga
kata yang berbeda Tarbiyah berasal dari akar kata raba (tumbuh, meningkat, ke
belakang, memelihara rohani), yang berarti negara. dari memelihara etika dan spiritual
dalam mengembangkan potensi individu dan bimbingan anak untuk negara kematangan
lengkap. Ta'dibberasal dari akar kata aduba (menjadi halus, disiplin, berbudaya, santun),
yang menunjukkan aspek-aspek sosial dariTa'lim manusia termasuk proses
pengembangan karakter dan perilaku sosial yang baik. berasal dari akar kata 'alima(untuk
tahu, untuk mengetahuinya, untuk melihat, belajar, untuk membedakan), ini mengacu
pada pengetahuan, menyampaikan dan penerimaan melalui instruksi dan pengajaran.
Ketiga hal itu menunjukkan analisis yang mungkin dalam tiga bidang pendidikan Islam;.
(I) membantu pengembangan individu, (ii) meningkatkan pemahaman masyarakat dan
aturan sosial dan moral dan (iii) transmisi pengetahuan ' . Ini dapat dikatakan bahwa
ketiga dimensi menawarkan tujuan dasar pendidikan Islam. Untuk memperoleh
pemahaman yang lebih baik ketiga bidang perlu dieksplorasi lebih lanjut.[18]
Tarbiyah (pengembangan individu)
Pentingnya pengembangan individu
"... Sangat penting, karena memang semua dien (agama) didasarkan pada tarbiyah. Ini
dimulai pertama-tama dengan pendidikan dan pelatihan diri kita sendiri, kemudian
keluarga kita, dan kemudian dari masyarakat luas. Tapi ini tarbiyah yang paling penting
sehubungan dengan anak-anak kita ... "
Tarbiyah dapat dipahami sebagai jenis pendidikan yang membahas hati, tubuh, pikiran
dan jiwa individu. Tarbiyah menempatkan Allah di pusat pengalaman individu belajar.
Tujuan utama dari tarbiyah dapat disimpulkan sebagai menyediakan Muslim dengan
panduan positif sesuai dengan tradisi Islam yang akan menyebabkan mereka berkembang
menjadi 'orang dewasa baik' yang menjalani kehidupan yang bermanfaat di dunia dan
akhirat. Halstead menjelaskan bahwa 'orang dewasa baik' dalam pemahaman Islam
berarti orang dewasa yang menerima kewajiban ilahi dan 'mencari untuk mengambil
sifat-sifat Allah seperti Hikmah (kebijaksanaan) dan' adl (keadilan). Mereka berusaha
untuk mengadopsi pendekatan yang seimbang dalam hal terdiri dari roh 'kepribadian
terintegrasi' mereka, hati dan pikiran, mereka berusaha untuk menjadi insan
kamil (manusia sempurna) dan menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran dari
prinsip-prinsip Islam. [19]
Ta'dib (pendidikan sosial dan moral)
Sebuah komponen fundamental dari iman Islam adalah konsep umat (keluarga di seluruh
dunia dari sesama orang percaya) yang mengikat orang percaya dengan melampaui batas-
batas kebangsaan, latar belakang etnis, status sosial ekonomi, bahasa, dan varians budaya.
Mengingat hal ini pendidikan pikiran Islam tidak pernah bisa menjadi urusan individu
karena Islam milik keluarga di seluruh dunia dimana ta'dib memastikan bahwa mereka
dapat hidup bersama dalam keadaan damai dan kebahagiaan dengan nilai-nilai moral dan
etika yang tinggi ditentukan oleh hukum (Syariahilahi ). Pendidikan oleh karena itu,
dapat dikatakan, digunakan sebagai sarana untuk mengirimkan dan mempertahankan
komunitas atau warisan budaya masyarakat dan nilai-nilai tradisional. " .
"Dalam Islam, eksistensi sosial memiliki tujuan yang sama persis seperti keberadaan
individu:. Realisasi di bumi dari imperatif moral yang ilahi. Syariah ini mengintegrasikan
semua aspek kehidupan manusia seperti politik, sosial dan ekonomi menjadi pandangan
dunia tunggal dan dengan berbuat demikian menghilangkan konsep pemisahan antara
agama dan negara. dibandingkan dengan perspektif liberal, konsep kehendak bebas
dalam Islam dengan demikian merupakan salah satu yang tidak canggih. ". ada pilihan
sederhana dari apakah orang menerima Islam atau benar-benar menolaknya. Sebuah
konsep 'pick-dan-memilih' tidak ada di mana satu dapat memutuskan untuk menerima
bagian tertentu dari keyakinan dan menolak bagian lain karena perubahan sosial atau
alasan lainnya. Ini adalah prinsip yang sangat penting karena jika salah satu menolak
bagian mereka sebenarnya menolak keseluruhan dan telah meruntuhkan kredibilitas itu.
Al-Qur'an membahas hal ini dengan nada tegas, "Lalu apakah Anda percaya bagian dari
Kitab Suci dan menolak sisanya? Lalu apa balasan dari mereka yang berbuat demikian di
antara kamu, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia ini, dan pada hari kiamat mereka
akan terjebak di dalam siksaan yang paling pedih. [20]
Poin penting dan relevan untuk disebutkan di sini dalam konteks Inggris adalah berkaitan
dengan pengajaran dan pembelajaran kewarganegaraan di sekolah. Muslim percaya
pendidikan agama datang sebelum setiap pengajaran kewarganegaraan; pendekatan
pendidikan sosial harus kompatibel dengan prinsip Islam. Al-Attas menyatakan bahwa
adalah lebih penting dalam Islam untuk menghasilkan 'orang baik' dari 'warga yang baik',
'untuk orang yang baik akan menjadi warga yang baik, tetapi warga negara yang baik
belum tentu juga menjadi baik.
Ta'lim (Transmisi dan akuisisi pengetahuan)
Perlu menunjukkan bahwa tidak ada pengertian dalam Islam dari mengejar pengetahuan
untuk kepentingan diri sendiri, pengetahuan tidak dihargai dalam dirinya sendiri tanpa
kondisi terpasang terpenuhi. poin pada kenyataannya bahwa dalam bahasa Arab 'tahu'
akhirnya berarti 'untuk diubah oleh proses yang sangat mengetahui penawaran oleh
seorang filsuf Islam yang terkenal Al-Ghazali tentang masalah ini, Pastikan bahwa
pengetahuan saja tidak ada dukungan Jika seorang pria membaca seratus ribu mata
pelajaran ilmiah dan belajar mereka tetapi tidak bertindak atas mereka, pengetahuan tidak
ada gunanya kepadanya, karena manfaatnya hanya terletak pada yang digunakan.
Pemahaman ini juga berlaku untuk kekayaan di mana akumulasi dari itu untuk
kepentingan diri sendiri tidak diperbolehkan kecuali ada penyebab dimaksud dalam
akumulasi. Pengetahuan dengan cara yang sama harus diperoleh untuk mendapatkan
keuntungan dari itu dan kemudian menyebarkannya atau memanfaatkan itu dengan
membantu orang lain dalam mengakui Tuhan. Tujuan dari mencari ilmu harus memulai
di pelajar kesadaran spiritual dan moral yang mengarah pada peningkatan Imaan (iman)
yang memanifestasikan dirinya sebagai amal shalih (perbuatan bajik) yang mengarah
ke Yaqiin (kepastian) yang semuanya terus-menerus ditekankan dalam Qur'an 'an.
Bahkan Alquran menyatakan di banyak tempat yang kita harus miliki Imaan ditambah
dengan 'amal shalih[21].
Guru pengetahuan memiliki peran yang mulia dalam masyarakat Islam karena mereka
bertanggung jawab untuk memelihara rohani dan moral dari generasi berikutnya.
Kehidupan pribadi mereka sama-sama pentingnya dengan profesi mereka. Ibnu Khaldun,
seorang filsuf muslim klasik dan sosiolog diakui bahwa anak-anak Muslim belajar
melalui imitasi dari seorang guru dan kontak pribadi dengan dia. Akan adil untuk
mengatakan bahwa ada konsep serupa dalam masyarakat liberal di mana orang tua
umumnya lebih suka anak-anak mereka diajar oleh guru yang memegang 'akhlak yang
baik' dan sesuai dengan 'nilai-nilai etika. Namun pada umumnya tidak ada definisi tetap
'akhlak yang baik' apa dan 'nilai-nilai etika' adalah.
Semua bentuk mencari pengetahuan dapat diambil sebagai ibadah asalkan dilakukan
dalam alam Syariah. Implikasi dari ini adalah jelas, bahwa agama adalah pusat dari
semua aspek pendidikan, 'bertindak sebagai lem yang memegang bersama seluruh
kurikulum. ini juga bisa dikenal sebagai kurikulum yang terintegrasi. Gagasan liberal
pendidikan akan punya masalah di sini, karena hal ini pendekatan terpadu dengan agama
di jantung itu akan merusak konsep otonomi karena akan muncul untuk membatasi
pemikiran individu sepanjang jalur tertentu. [22]
G. Konsep Pendidikan dalam Islam
Sekularisasi ide yang menjalari sejarah Pemikiran Barat sejak periode Yunani kuno dan
Roma. Pemikir Muslim tidak memahami apa yang dipahami sebagai rasio sebagai
sesuatu yang terpisah dari apa yang dipahami sebagaiintellectus, mereka dikandung caql (
Sebagai kesatuan organik dari kedua ratio dan intellectus. Mengingat hal ini, umat ( لقع
Islam didefinisikan manusia sebagai al-ÌaywÂn al-nÂtiq, dimana nÂtiq jangka
menandakan 'Rasional'. Manusia memiliki suatu fakultas batin yang merumuskan arti
(yaitu dha nutq قطوذ) dan ini formulasi makna, yang melibatkan penilaian dan
diskriminasi dan klarifikasi, yang apa yang merupakan 'rasionalitas' nya.
Istilah nÂtiq dan nutq adalah berasal dari akar yang menyampaikan arti dasar dari
'pidato',dalam arti ucapan manusia, sehingga mereka berdua menandakan
tertentu daya dan kapasitas manusia untuk mengartikulasikan kata-kata dalam pola yang
bermakna. Dia, sebagaimana adanya, sebuah 'bahasa hewan', dan artikulasi simbol
linguistik ke dalam pola yang bermakna tidak lain dari luar ekspresi, terlihat dan
terdengar dari dalam, bagian yang tak terlihat realitas yang kita
sebut caql. Para caqlistilah itu sendiri pada dasarnya menandakan semacam 'mengikat'
atau 'pemotongan', sehingga saat ini caql hormat menandakan properti bawaan yang
mengikat dan menahan benda pengetahuan melalui kata-kata.
BAB III
PENUTUP
I. Kesimpulan Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri, dan
nomos yang berarti Hokum atau aturan (Abdurrahman, 1987). Dalam konteks etimologis
ini, beberapa penulis memberikan pengertian tentang otonomi. Otonomi diartikan sebagai
‘perundangan sendiri’ (Danuredjo, 1977), ‘perundangan sendiri’ (Koesoemahatmadja,
1979), ‘mengatur atau memerintah sendiri’ (Runt Nugroho, 2000). Koesoemahatmadja
(1979), lebih lanjut mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di
Indonesia, otonomi selain mengandung arti juga mengandung pengertian ‘pemerintahan’.
Secara konseptual banyak konsep tentang otonomi yang diberikan oleh para pakar dan
penulis, di antaranya Syarif Saleh (1963) mengartikan otonomi sebagai hak mengatur dan
memerintah daerah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. pengertian
otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial,
artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat
diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan
cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.
II. Saran Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan untuk
itu kritik dan saran sangat di harapkan penulis dari para pembaca sekalian demi untuk
perbaikan makalah ini ke depan.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Ilmu Pengetahuan. Jakarta: PT. Mizan
Pustaka,2009.
Daulay Haidar Putra, Pendidikan Islam, Jakarta Timur: PRENADA MEDIA, 2004.
Http//www/pengertianotonomi.com, Sabtu 31.03.2012.
Hidayat Kamaruddin, Masyarakat Agama dan Agenda Masyarakat Madani. Jakarta,
1991.
Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan
Pendidikan. Pustaka Al-Husna, 1986.
Ibrahim, Inovasi Pendidikan. Jakarta: Direktokrat Pendidikan Tinggi, 1988.
Mulyanto Sumardi, Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Dharma
Bakti, 1978.
Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Rake Sarasin,
1987.
Undang-undang Sisdiknas, UU No, 20 Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Peraturan Pemerintah