PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Barat Selatan Provinsi Aceh)
SKRIPSI
OLEH:
DEDEK HASANUR
NIM: 11C20101131
PROGRAM EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2016
ii
PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Barat Selatan Provinsi Aceh)
SKRIPSI
OLEH:
DEDEK HASANUR
NIM: 11C20101131
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh
PROGRAM EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2016
iii
ABSTRAK
Dedek Hasanur. Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Barat Selatan
Provinsi Aceh). Di Bawah bimbingan Alisman, M.Si dan Zainal Putra, MM.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah
penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di kawasan
Barat Selatan (BARSELA) Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2008 – 2014.
Model yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan tingkat keyakinan
95 % (α)0,05.
Agar hasil penelitian tidak menjadi bias dan memberikan kesimpulan yang
benar maka dilakukan uji asumsi klasik. Penelitian ini secara statistik
menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen, sedangkan secara parsial variabel jumlah penduduk
memberikan pengaruh yang signikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan
variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli
daerah.
Koefisien kolersi (R) sebesar 0,623 artinya variabel independen mempunyai
hubungan yang kuat terhadap variabel dependen yaitu sebesar 62,3%. Selanjutnya
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,388 artinya pengaruh yang diberikan variabel
independen terhadap variabel dependen hanya sebesar 38,8% dan sisanya 61,2%
dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.
Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan
Asli Daerah
iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Dedek Hasanur
Nim : 11c20101131
Angkatan : 2011
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa, di dalam penulisan karya
ilmiah “skripsi” yang saya tulis,tidak terdapat Bagian atau satu kasatuan yang
utuh dari skripsi, tesis, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa
saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai sumber penjiplakan. Sepanjang
pengetahuan saya juga tidak terdapat atau reproduksi karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah – olah karya
saya sendiri. Apabila terdapat Bagian didalam skripsi saya bagian – bagian yang
memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesedian untuk digugurkan
gelar akademik sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat
dipergunakan seperlunya.
AluePeunyareng, Mei 2016
DedekHasanur
v
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING
Judul Skiripsi : PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Di
Kabupaten/ kota Barat Selatan Provisi Aceh)
Nama Mahasiswa : Dedek Hasanur
NIM : 11C20101131
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Menyetujui,
Komisi Pembimbing
Ketua
ALISMAN,M.Si
Anggota
ZAINAL PUTRA, MM
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Dr. Ishak Hasan, M.Si
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Yasrizal, M.Si
Tanggal Lulus: 20 July 2016
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI
Skripsi/tugas akhir dengan judul
PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Barat Selatan Provinsi Aceh)
Yang di susun oleh : Dedek hasanur
Nim : 11C20101131
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 20 july 2016 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.
SUSUNAN DEWAN PENGUJI
NO NAMA PENGUJI TANDA TANGAN
1. Dr. Ishak Hasan, M.SI
(Ketua Penguji)
(………………………)
2. Alisman, M.Si
(Anggota Penguji I)
(………………………)
3. Zainal Putra, MM
(Anggota Penguji II)
(………………………)
4. Fajri Hadi, M.Si
(Anggota penguji III)
(………………………)
Alue Peunyareng, 25 Agustus 2016
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
vii
Yasrizal,M.Si
RIWAYAT HIDUP
A. DATA PRIBADI
Nama : Dedek Hasanur
TTL : Keumala, 08 September 1992
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Nyak Daut, Lr. Cek Mat Gampong Suak
Sigadeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten
Aceh Barat.
No Hp : 081377038412
E-Mail : [email protected]
B. PENDIDIKAN
2004 : SD Negeri 19 Meulaboh
2007 : SMP Negeri 5 Meulaboh
2010 : MAN Negeri 1 Meulaboh
C. TRAINING/PELATIHAN
2008 : Training computer di MAN 1 Meulaboh
D. ORGANISASI
1. Anggota Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kabupaten Aceh
Barat Tahun 2007
viii
2. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ekonomi
Universitas Teuku Umar
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,maka Allah
memudahkannya mendapat jalan ke syurga
(H.R Muslim)
Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu,
dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada
Allah swt, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya
Untuk Ayah (Almarhum) dan Ibu yang tercinta yang telah banyak
berjasa dan rela berkorban apapun dan selalu memberikan do’a yang tiada henti untuk kesuksesan anakmu ini, tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari
orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti
dan cinta ku untuk kalian Ayah dan ibuku. Saudara Adik – adik tersayang telah senantiasa memberikan dukungan,
semangat, senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan
sayang ku untuk kalian.
Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan
kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan
terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!!
Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya
persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn.
ix
Dedek hasanur
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr Wb
Dengan Mengucap Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas
limpahan rahmat, berkah, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan
Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus di
Kabupaten/ kota Barat Selatan Provinsi Aceh).
Salawat teriring salam tidak lupa pula kita panjatkanpuji danpuji kepada
baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah ke
alam yang berilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan sekarang ini. Saya
menyadari bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan serta bimbingan yang tidak
ternilai harganya dari semua pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat saya
selesaikan. Karena itu izinkanlah saya mengucapkan terima kasih serta
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah telibat
langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Rasa
hormat, penghargaan dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya saya sampaikan
sebagai berikut:
1. Terima kasih yang tiada terhingga saya sampaikan kepada kedua orang tua
saya yang telah membesarkan, mendidik dan selalu memberi semangat,
dukungan serta do’a restu yang tidak putus-putusnya, hingga saya dapat
x
menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, agar dapat
bahagia hidup di dunia dan akhirat kelak.
2. Bapak Alisman, SE. M.Si, selaku Pembimbing Ketua dalam penyusunan
skripsi.
3. Bapak Zainal Putra, SE. MM, selaku Pembimbing Anggota dalam penyusunan
proposal skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat.
5. Bapak Yasrizal, M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan.
6. Seluruh staf pengajar dan staf akademik, atas kesempatan penulis menimba
khasanah ilmu di kampus ini.
7. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, teman-
teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi,
juga Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
membantu, mendoakan dan memberi semangat dukungan moril dalam
menyelesaikan skripsi ini.
Semoga Allah SWT selalu senantiasa membalas segala kebaikan kita
semua,Amin ya Rabal ‘Alamin.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu
dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran demi
kesempurnaan penulisan skripsi.
xi
Meulaboh, 31 Agustus 2016
Dedek Hasanur
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN TUJUAN ii
ABSTRAK iii
PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ...................................... v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ............................................... vi
RIWAYAT HIDUP .................................................................................. vii
MOTTO DAN PERUNTUKAN ............................................................. viii
KATA PENGANTAR .............................................................................. x
DAFTAR ISI ............................................................................................. xii
DAFTAR TABEL .................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xiv
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1
1.2. Rumusan Masalah ....................................................................... 4
1.3. Tujuan Penelitian ........................................................................ 5
1.4. Manfaat Penelitian ...................................................................... 5
1.4.1. Manfaat Teoritis ............................................................... 5
1.4.2. Manfaat Praktis ................................................................ 5
1.5. Sistematika Pembahasan ............................................................. 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah ........................................... 7
2.1.1. Komponen Pendapatan Asli Daerah ............................... 8
2.1.2. Manjemen Pendapatan Asli Daerah ............................... 14
2.1.3. Konsep PAD Secara Makro ........................................... 16
2.2. Pertumbuhan Ekonomi................................................................ 16
2.2.1. Faktor – faktor Pertumbuhan Ekonomi .......................... 17
2.2.2. Teori Pertumbuhan Eonomi ........................................... 21
2.2.3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan PAD .................. 23
2.3. Penduduk ..................................................................................... 24
2.3.1. Pertumbuhan Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi .... 25
2.3.2. Teori Peralihan Penduduk .............................................. 29
2.3.3. Hubungan Penduduk Dengan PAD ................................ 30
2.4 Penelitian Terdahulu .................................................................... 31
2.5 Kerangka pemikiran ..................................................................... 32
xii
2.6 Pengertian Dan Perumusan Hipotesis .......................................... 33
2.6.1 Pengertian Hipotesis ........................................................ 33
2.6.2 Perumusan Hipotesis ....................................................... 33
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Ruang Lingkup Penelitian........................................................... 35
3.2. Data Penelitian ............................................................................ 35
3.2.1. Jenis dan Sumber Data ................................................... 35
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data ............................................. 35
3.2.3. Skala Pengukuran ........................................................... 36
3.3. Model Analisa Data .................................................................... 36
3.3.1. Analisis Regresi Berganda.............................................. 37
3.3.2. Uji Asumsi Klasik .......................................................... 37
a. Uji Normalitas ........................................................... 38
b. Uji Heterokedatisitas ................................................ 38
c. Uji Multikolinieritas .................................................. 39
3.3.3. Koofesien Kolerasi (R) ................................................... 39
3.3.4. Koofesien Determinasi (R2) .......................................... 41
3.3.5. Uji F ................................................................................ 42
3.3.6. Uji t ................................................................................. 43
3.4. Definisi Operasional Variabel ..................................................... 43
3.5. Pengujian Hipotesis .................................................................... 44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian....................................... 46
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten/kota Wilayah Barsela...... 46
4.1.2. Keadaan PAD Di Kabupaten/kota Kawasan Barsela ..... 50
4.1.3. Keadaan Penduduk Kabupaten/kota Barsela .................. 53
4.1.4. Pertumbuhan Ekonomi ................................................... 35
4.1.5. Statistik Deskriptif .......................................................... 57
4.2. Analisis Data ............................................................................... 58
4.2.1. Hasil Uji Asumsi Klasik ................................................. 59
a. HasilUji Normalitas .................................................. 59
b. HasilUji Heterokedatisitas ........................................ 59
c. HasilUji Multikolinearitas ........................................ 60
4.2.2. Hasil Pengujian Hipotesis ............................................... 61
4.2.3. Uji Regresi Linier Berganda ........................................... 62
4.2.4. Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F) ........................ 63
4.2.5. Hasil Pengujian Secara Parsial (UJI t) ............................ 64
4.3. Pembahasan Hasil ....................................................................... 65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan ................................................................................. 69
5.2. Saran ........................................................................................... 69
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 71
LAMPIRAN
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
Tabel 4.1.1. perkembangan PAD di kabupaten/Kota Barsela tahun
2008 – 2014 51
Tabel 4.1.2. (1) jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Barat Selatan
Provinsi Aceh tahun 2008 – 2014 54
Tabel 4.1.3 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Barat Selatan
Provinsi Aceh Tahun 2008 – 2014 56
Tabel 4.1.5. Statistik Deskriptif 57
Tabel 4.2.1. Hasil Uji Multikolinearitas 61
Tabel 4.2.2. Koefisien Kolerasi (R) Dan Koefisien Determinasi (R2) 61
Tabel 4.2.3. Regresi Linier Berganda 62
Tabel 4.2.4. Hasil Uji F 63
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Kerangka Pemikiran 32
2. Histogram 59
3. Normal P Plot of Regresion Standardized Residual 59
4. Scatterplot 60
xv
I. PENDAHULUAN
1.1 latar Belakang
Negara Indonesia sebagai negara berkembang sedang giat-giatnya melakukan
pembangunan disegala bidang. Pembangunan tersebut dilakukan dengan tujuan
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus
dilakukan menuju kearah yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan sangat
ditentukan dengan adanya biaya operasional melalui anggaran yang didapat dari
pendapatan daerah ataupun dana perimbangan dari pusat setiap tahunnya.
Pembangunan yang selama ini sudah berlangsung disetiap daerah sebagai bagian
integral dari pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi
daerah. Pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah memperhatikan aspek
pembangunan berwawasan kepentingan daerah atau mempertimbangkan pada
kebutuhan daerah itu sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya mempunyai
tujuan untuk membebaskan beban dan urusan domestik di daerah yang ada, dan
pemerintah pusat diharapkan lebih memfokuskan diri pada kebijakan Nasional
yang strategis. Disisi lain daerah otonomi juga akan melalui proses-proses
pemberdayaan yang lebih berpengaruh, dan hal itu dipakai sebagai dasar
kebijakan otonomi daerah.
Pelaksanaan Undang– Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengharuskan tiap daerah mampu mengembangkan
xvi
otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka
memberdayakan masyarakat, lembaga ekonomi, politik, hukum, adat dan lembaga
swadaya masyarakat. Dalampenjelasannya UU tersebut telah dinyatakan
bahwa“Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan
retribusi daerah maupun berupadanaperimbangan merupakan konsekuensi dari
adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan
berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut
mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.
Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau
urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber
keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan
yangkurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya
urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat
menggunakan instrumen DAK untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas
Nasional yang ingin dicapai”.
Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan otonomi
setiap daerah diharapkan harus mampu mandiri sendiri dalam hal pembiayaan
pembangunan daerah. Karena itu diperlukan regulasi yang dapat mempengaruhi
pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) diberbagai sektor. Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui
PAD dapat terlihat dari kemampuan pengembangan potensi dan serta
masyarakatmelalui pajak dan retribusi.
xvii
Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam menggali dan
mengembangkan berbagai potensi sumber penerimaan daerah untuk menentukan
keberhasilan dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintahan. Semakin besar
penerimaan PAD maka semakin kecil tingkat tergantungan kepada pemerintah
pusat, dan menunjukkan pemerintah daerah semakin mandiri dalam melaksanakan
tugas pemerintahan.
Sejalan dengan hal tersebut delapan kabupaten/kota kawasan barat selatan
(Barsela) Provinsi Aceh yang terdiri dari Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab
Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya (Abdya), Kab. Aceh Selatan, Kab. Simeulue,
Kota Subulussalam, serta Kab. Aceh Singkil, untuk mengetahui keberhasilan
pembangunan perekonomian dan kinerjanya pemerintah tersebut, dapat diamati
melalui beberapa indikator yang mempengaruhi PAD.Indikator tersebut dapat
dianalisis melalui jumlah penduduk. Menurut Dumairy dalam Istanto (2011)
pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam memacu
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akan
memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk dapat menimbulkan
permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat
memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian
secara keseluruhan.
Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dilihat dari perkembangan nilai Produk
Domestik Regional Bruto(PDRB) atasdasar hargakonstan (ADHK). Perbandingan
nilai PDRB ADHK tahun berjalan dengan tahun sebelumnya merupakan angka
laju pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan tersebut. Menurut Musgrave
dalam Istianto (2011) besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh
xviii
PDRB, jumlah penduduk, dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.
Jadi PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-
masing jenis pajak dan retribusi daerah tersebut. PDRB dapat diartikan sebagai
nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam negara tersebut dalam satu
tahun tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh
perusahaan milik penduduk negara tersebut, tetapi oleh penduduk negara lain
yang bertempat tinggal di negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan seseorang
maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai
pungutan yang ditetapkan Pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan
bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula
potensi penerimaan daerah. Besar kecilnya PAD sangat dipengaruhi oleh
pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB.
Berdasarkan uraian pada latar belakangdiatas, maka penulis akan melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan
Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus DiKabupaten/
kota Barat Selatan Provinsi Aceh)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut.
1. Apakah Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh
terhadap Pendapatan Asli Daerah padaKabupaten/Kota di kawasan
Barsela?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
pada Kabupaten/Kota di kawasan Barsela?
xix
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruhterhadap Pendapatan
AsliDaerah padaKabupaten/Kota di kawasan Barsela?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Pendapatan Asli Daerahpada Kabupaten/Kota di kawasan
Barsela.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli
Daerah pada Kabupaten/Kota di kawasan Barsela.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi tarhadap Pendapatan
Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di kawasan Barsela.
1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, manfaat yang akan diperoleh dengan
adanya penelitian:
1.4.1 Manfaat Teoritis
a. Penulis
Menambah wawasan penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang
telah dipelajari dengan praktek yang telah diterapkan berdasarkan data dari
Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil penelitian di lapangan.
b. Lingkungan Akademik
Hasil ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi mahasiswa
(i) selanjutnya yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama.
xx
1.4.2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota
Barat Selatan atau intansi-intansi terkait lainnya adalah dapat mengembangkan
Pendapatan Asli Daerah secara menyeluruh khususnya diKabupaten/Kota Barat
Selatan Provinsi Aceh.
1.5 Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bagian pertama pendahuluan yang berisi tentang pokok-pokok pembahasan
mengenai latar belakang masalah, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis dan
sistematika pembahasan.
Bagian kedua tinjauan pustaka meliputi pengertian pendapatan asli daerah,
pengertian jumlah penduduk dan hubungannya dengan PAD selanjutnya
pengertian pertumbuhan ekonomi dan hubungan nya terhadap PAD,dan
bagaimana secara teori dapat mempengaruhi PAD, kemudiian dilanjutkan
denganpenelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.
Bagian ketiga metode penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, data
penelitian diantara jenis dan sumber, teknik pengumpulan data, model analisis
data, definisi operasional variabel, dan pengujian hipotesis.
Bagian keempat hasil dan pembahasan yang terdiri dari statistik deskriptif
variabel penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.
Bagian kelima simpulan dan saran pada bab ini penulis menyimpulkan dari
hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan memberikan saran-saran untuk dapat
xxi
digunakan oleh pemerintahan kabupaten/ kota barsela dan intansi lainnya yang
terkait.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Badan Pusat Statistik (2015) Pendapatan Asli Daerah adalah
seluruh penerimaan dari berbagai usaha Pemerintah Daerah, baik untuk
mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai
kegiatan rutin maupun dalam kegiatan pembangunannya. Sedangkan menurut NN
dalam K Datu (2012), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari
berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan
daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun
pembangunannya, yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba
Usaha Milik Daerah, dan Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah
Menurut Darise (2009, h. 33) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat
PAD adalah pendapatan yang di peroleh daerahyang dipungut berdasarkan
Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah
yang merupakan sumber penerimaan asli daerah sendiri perlu terus ditingkatkan
agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk
penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun
meningkat sehingga kemandirian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung
jawab dapat dilaksanakan.
xxii
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya
sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan
daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan
merata, komponen tersebut berasal hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan
daerah, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen
sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan
daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di
daerah tersebut.
2.1.1 Komponen Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
Menurut Siahaan (2013, h.7) secara umum Pajak adalah pungutan dari
masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat
dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak
mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk
membiayai pengeluaran negara dalam penyelengaraan pemerintahan dan
pembangunan. Hal ini menunjukan bahwa Pajak adalah pembayaran wajib yang
dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang
berkewajiban, dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan
paksaan.
xxiii
Ditinjau dari lembaga pemungutannya, Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu
Pajak Pusat (disebut Pajak Negara) dan Pajak Daerah. Kemudian pemerintah
daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga
pemungutannya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak
Daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota). Setiap
tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi
kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangnya.
Pajak pusat dipungut oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan
hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Yang
termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Masuk dan Bea Keluar
(Pajak Ekspor), dan Cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai
Departemen Keuangan).
Pajak daerah mempunyai prinsip yang sama dengan pajak pusat, hanya saja
pemungutannya ditetapkan pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda),
yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan
hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam
melaksanakan otonomi pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah
Pemerintah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/ Kota.
xxiv
Semangat otonomi daerah di Indonesia memungkinkan setiap daerah provinsi
atau kabupaten/ kota mengatur daerahnya sendiri termasuk dalam bidang pajak
dan retribusi daerah. Konsekuensinya adalah mungkin saja suatu jenis pajak dan
retribusi dipungut di suatu daerah, tetapi tidak dipungut didaerah lainnya, selain
itu kalaupun dipungut pada berbagai daerah, ternyata aturan yang dipakai tidak
sama persis (Siahaan 2013, h.3).
Menurut Mardiasmo (2009, h 13) pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian,
yaitu:
1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
Pajak Kendaraan Bermotor.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Pajak Air Permukaan dan.
Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:
Pajak Hotel.
Pajas Restoran.
Pajak Hiburan.
Pajak Reklame.
Pajak Penerangan Jalan.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Pajak Parkir.
Pajak Air Tanah.
Pajak Sarang Burung Walet.
xxv
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Khusus untuk daerahyang setingkat dengan Daerah Provinsi, tetapi tidak
termasuk kedalam daerah kabupaten/ kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu
Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak
untuk daerah Provinsi dan pajak untuk daerah Kabupaten/ Kota.
b. Retribusi Daerah
Menurut Yani (2002, h.55) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut
langsung dapat ditunjuk. Selanjutnya Suparmoko (2002, h. 87) banyaknya jenis
retribusi, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan
kelompoknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu
yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua jasa pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Jasa pelayanan
yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang
menurut pertimbangan sosialekonomi layak dijadikan untuk objek retribusi. Jasa
pelayanan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum. Adapun yang termasuk dalam jasa
pelayanan umum antara lain:
Pelayanan Kesehatan.
Pelayanan Kebersihan dan Persampahan.
xxvi
Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan
Sipil.
Pelayanan dan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.
Pelayanan Pasar.
Pelayanan Air Bersih.
Pengujian Kendaraan Bermotor.
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Penggantian Biaya Cetak Peta yang dibuat Pemerintah Daerah dan.
Pengujian Kapal Perikanan.
2. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha. Yang termasuk kedalam retribusi
jasa usaha adalah:
Pemakaian Kekayaan Daerah.
Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
Pelayanan Terminal.
Pelayanan Tempat Khusus Parkir.
Pelayanan Tempat Penitipan Anak.
Penginapan/ Persanggrahan/Vila.
Penyedotan Kakus.
Rumah Potong Hewan.
Tempat Pendaratan Kapal.
Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
Penyebrangan di atas Air.
Pengolahan Air Limbah dan.
xxvii
Penjualan Usaha Produksi Daerah.
3. Retribusi yang dikenakan pada perijinan tertentu. Adapun jenis retribusi atas
perijinan tertentu adalah:
Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
Ijin Gangguan.
Ijin Trayek.
Ijin Pengambilan Hasil Hutan.
Retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi
dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam
perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok
berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Karena itu sistem retribusi yang
progresif dapat bermanfaat untuk redistribusi pendapatan dalam masyarakat
didaerah.
c. Hasil Pengeloalaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Menurut Darise (2009, h.37) jenis hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang
dipisahkan terdiri dari:
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD.
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/
BUMN.
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.
xxviii
Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah,
dan hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsur/
cicilan.
Jasa giro.
Pendapatan bunga.
Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah.
Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.
Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing.
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
Pendapatan denda pajak dan denda retribusi.
Pendapatan hasil atas esksekusi atas jaminan.
Pendapatan dari pengembalian.
Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2.1.2 Manajemen Pendapatan Asli Daerah
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,
pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan
tetapi, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait
dengan upaya meningkatnya penerimaan daerah, antara lain:
xxix
Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kebutuhan
fiskal yang dimiliki daerah.
Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk
layanan publik yang sebenarnya dapat dijual kemasyarakat direspon secara
negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keenganan masyarakat untuk
taat membayar pajak dan retribusi daerah.
Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
Berkurangnya dana bantuan dari pusat.
Belum diketahui potensi PAD yang mendekati riil.
Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan
penerimaan daerah adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah yang riil
dimiliki daerah. Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya tidak
hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya
adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah
seringkali dihadapi dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah, sementara
kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya
kesenjangan fiskal, manajemen PAD terkait dengan upaya peningkatan kapasitas
fiskal daerah, sedangkan terhadap kebutuhan fiskal daerah perlu dilakukan
manajemen pengeluaran daerah secara komprehensif. Beberapa cara yang dapat
dilakukan pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan fiskal antara lain:
1. Harus disadari bahwa tidak semua pengeluaran yang direncanakan penting
dilakukan. Pemerintah daerah seharusnya menguji belanja dan biaya-biaya
yang terjadi. Barang kali terdapat pengeluaran yang dapat dikurangi atau
tidak usah dilakukan.
xxx
2. Mempelajari kemugkinan meningkatkan pendapatan melalui jasa publik.
3. Perlu dilakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan daerah untuk
menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.
4. Kemungkinan menaikkan pajak melalui peningkatan tarif dan perluasan
subjek dan objek pajak.
5. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan
daerah. Jika potensinya cukup besar, maka pemerintah daerah dapat
membantu memobilisasi penerimaan pajak pusat, sehingga bagian bagi hasil
pajak untuk daerah tersebut tinggi (Mardiasmo 2004, h. 145).
2.1.3 Konsep PAD Secara Makro
Menurut Mankiw dalam Susanto (2014) menyebutkan bahwa pendapatan
Nasional terdapat beberapa komponen yaitu Y= C + I + G, yang mana Y
(Pendapatan), C (Konsumsi), I (Investasi), G (Pengeluaran Pemerintah) ini
merupakan cakupan secara Nasional. Sedangkan arti Pendapatan dalam suatu
daerah menurut Khusaini dalam Susanto (2014) merupakan pendapatan yang
mengutamakan pada penerimaan atau penambahan equitas dana tambahan dalam
periode waktu anggaran tertentu yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak
perlu melakukan pembayaran kembali. Penerimaan tersebut antara lain: pertama
Pendapatan Asli Daerah. Kedua, Transfer Dana dari Daerah Lainnya. Ketiga,
Lain-Lain PAD yang Sah.
2.2 Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Sukirno (2006, h. 9) Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu
ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian dalam
suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pernyataan
xxxi
tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan Pendapatan
Nasional dalam suatu tahun sebelumnya.
Menurut Scumpeter dalam Adisasmita (2013, h. 35) Pertumbuhan Ekonomi
adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap terjadi melalui
kenaikan tabungan dan penduduk. Sedangkan menurut Djojohadikusumo dalam
Sanusi (2004, h. 8) Pertumbuhan Ekonomi berpokok pada proses peningkatan
produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Schumpeter dan
Ursula Hicks membedakan antara istilah perkembangan dan pertumbuhan
ekonomi. Perkembangan ekonomi menurut mereka mengacu kepada
permasalahan negara terbelakang, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengacu
kepada permasalahan negara maju.
2.2.1 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Jhingan (2012, h. 67) proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi
oleh dua macam faktor, Ekonomi dan Non Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
disuatu negara tergantung pada sumber daya alamnya, sumber daya manusia
modal, usaha, teknologi dan sebagainya. Semua itu faktor ekonomi. Tetapi
pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi
politik, dan nilai-nilai moral suatu bangsa tidak bisa menunjang. Dalam
pertumbuhan ekonomi lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik
dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi. Untuk lebih memahami tentang
faktor pertumbuhan ekonomi maka faktor ekonomi maupun non ekonomi dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Ekonomi
xxxii
Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai ketentuan utama
yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau
bangunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor
produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi tersebut adalah:
1. Sumber Alam
Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah
sumber daya alam atau tanah. “Tanah” sebagaimana dipergunakan dalam ilmu
ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya,
kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya.
Dalam pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam yang melimpah saja belum
cukup. Yang penting ialah pemanfaatannya secara tepat dengan penggunaan
teknologi yang baik sehingga efesiensi dipertinggi dan sumber dapat
dipergunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.
2. Akumulasi Modal
Faktor ekonomi yang kedua dalam pertumbuhan ialah akumulasi modal.
Modal berarti penyediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi.
Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi
modal atau pembentukan modal. Proses pembentukan modal menghasilkan output
nasional dalam berbagai cara. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi
permintaan penduduk yang meningkat dinegara itu. Investasi dibidang barang
modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja.
Pembentukan modal ini pula yang membawa ke arah kemajuan teknologi.
3. Organisasi
xxxiii
Organisasi berkaitan dengan pengunaan faktor produksi di dalam kegiatan
ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan
membantu meningkatkan produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi
modern, para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil risiko
diantara ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan
biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan dengan orang
lain. Tidak hanya perusahaan swasta, pengertian organisasi mencakup pemerintah,
bank dan lembaga-lembaga internasional yang ikut terlibat didalam memajukan
ekonomi negara maju dan negara sedang berkembang.
4. Kemajuan Teknologi
Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses
pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam
metode produksi yang merupakan hasil pembaruan atau hasil teknik dari
penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh,
modal dan faktor produksi yang lain.
Kuznet mencatan lima pola penting pertumbuhan teknologi di dalam
pertumbuhan ekonomi modern. Kelima pola tersebut ialah: penemuan ilmiah atau
penyempurnaan pengetahuan teknik, invensi, inovasi, penyempurnaan, dan
penyebarluasan penemuan yang biasanya diikuti dengan penyempurnaan.
Negara sedang berkembang bisa memetik manfaat dari sumber-sumber ilmu
pengetahuan dibidang teknologi dari negara maju.
5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi
Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan kegiatan produktivitas.
Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya
xxxiv
membantu perkembangan industri. Adam Smith menekankan arti penting
pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja menghasilkan
perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari
pada sebelumnya.
b. Faktor Non Ekonomi
Faktor non ekonomi memliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi.
menurut Nurkse, pembangunan ekonomi berkaitan dengan peranan manusia,
pandangan masyarakat, kondisi polotik, dan latar belakang historis. Di dalam
pertumbuhan ekonomi, faktor sosial, budaya, politik, dan psikologis adalah sama
pentingnya dengan faktor ekonomi. berikut adalah Pokok perubahan faktor non
ekonomi:
1. Faktor Sosial
Kalau perkembangan ekonomi diinginkan berjalan mulus, pandangan, nilai
dan lembaga-lembaga sosial harus diubah. Perubahan hanya mungkin terjadi
melalui penyebaran sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan. Orang harus
menyadari tujuan dan cita-cita tujuan didepan hidup mereka dan harus memiliki
kemampuan untuk meraihnya. Akan tetapi, jika tatanan sosial dipengaruhi oleh
sistem kasta yang ketat dan sistem famili bersama (komunitas) kebebasan individu
dan mobilitas profesi akan sangat rendah. Sebagai akibatnya, orang tidak akan
terdorong untuk bekerja keras, mendapat lebih banyak, dan menabung lebih
gencar. Oleh karena itu, bagi pembangunan, harus ada masyarakat yang bebas
dengan kelas menengah yang kuat dan mampu meningkatkan pendapatan melalui
perdagangan dan perniagaan. Kedua faktor inilah yang menghasilkan
pertumbuhan ekonomi modern di negara maju.
xxxv
2. Faktor Manusia
Penggunaan sumber daya manusia untuk pembangunan ekonomi dapat
dilakukan dengan cara berikut. Pertama, harus ada pengendalian atas
perkembangan penduduk. SDM dapat dimanfaatkan dengan baik apabila jumlah
penduduk dapat dikendalikan dan diturunkan. Kedua, harus ada perubahan dalam
pandangan tenaga buruh. Perilaku sosial dari tenaga buruh merupakan hal yang
penting dalam proses pembangunan ekonomi. Hanya tenaga buruh yang terlatih
dan terdidik dengan efisiensi tinggi yang akan membawa masyarakat kepada
pembangunan ekonomi yang pesat. Persyaratan paling penting bagi laju
pertumbuhan indutri ialah manusia. Manusia yang menyambut baik tantangan
perubahan ekonomi dan menerima kesempatan yang ada di dalamnya. Manusia di
atas segalanya, yang berdedikasi terhadap pertumbuhan ekonomi negerinya, dan
terhadap kejujuran, kewibawaan, pengetahuan dan prestasi kerja.
3. Faktor Politik dan Administratif
Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar
bagi pertumbuhan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien,
dan tidak korup, dengan demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi.
Profesor Lewis dengan tepat melihat,”Tindakan pemerintah memainkan peranan
penting di dalam merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi”. Ketertiban,
stabilitas dan perlindungan hukum mendorong kewiraswastaan. Semakin besar
kebebasan itu, semakin berhasil pula kewiraswastaan tersebut. Kemajuan
teknologi, mobilitas faktor, dan pasar yang luas, membantu merangsang usaha dan
inisiatif. Tetapi yang pertama itu hanya dapat terjadi di bawah administrasi yang
bersih dan kondisi politik yang stabil.
xxxvi
2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi
bangsa-bangsa didunia ini sudah lama menganggap bahwa pertumbuhan
ekonomi merupakan tujuan utama perekonomian, masyarakat ingin mengetahui
sumber dari pertumbuhan ekonomi, apakah kenaikan standar kehidupan yang
dinikmati masyarakat selama ini disebabkan oleh banyaknya modal yangtersedia
atau karena kemajuan teknologi.
Tambunan (2010, h. 84) menjelaskan, dua pendapat besar yang dikemukakan
oleh Kaldor (1957) dan sebelumnya Kuznets (1966) dalam menjelaskan konsep
pembangunan ekonomi, berbasis pada akumulasi modal berakar pada pemikiran
Adam Smith dan kemampuan ekonomi dalam melakukan perubahan melalui
penerapan teknologi, model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Sollow dan Swan
masih tetap bebasis akumulasi modal, tetapi peranan teknologi sangat penting
dalam mengatasi sifat faktor diminishing modal dalam kurun waktu panjang.
Sementara Hollis B Chenery (1979) melihat kedalam struktur ekonomi dimana
juga mengajukan perubahan struktural melalui akumulasi modal, alokasi realokasi
sumber daya, dan tranformasi ekonomi berhubungan terhadap pertumbuhan dan
sangat mungkin mengurangi kemiskinan. Kaldor berpandangan bahwa proses
akumulasi modal khususnya pada pertumbuhan industri, membawa aspek spasial
yang dalam hal ini ekonomi lokal dan kemajuannya dapat ditunjukkan melalui
peningkatan output per tenaga kerja dalam jangka panjang. Lebih jauh Kaldor
mengatakan bahwa sektor primer sangat berhubungan erat dengan industri-
industri berbasis sumber daya alam. Pada sisi lain Kuznet berpendapat bahwa
pertumbuhan ekonomi tidak hanya berhubungan dengan sektor pengolahan tetapi
sangat tergantung pada penggunaan teknologi pada sektor-sektor primer dan
xxxvii
industri pertanian. Industri pengolahan akan bergerak semakin maju dimana
dalam kenyataannya sekarang revolusi teknologi informasi akan secara bertahap
menggantikan peran-peran tradisonal produksi dan pemasaran menuju tingkatan
global.
Doktrin akumulasi modal Kaldor dan Kuzneth kiranya tepat digunakan pada
negara-negara berkembang tetapi tidak pada negara yang sedang berkembang
seperti Indonesia. Sebagian besar negara berkembang memiliki sumber daya
manusia (tenaga kerja) yang melimpah akan tetapi disisi lain memiliki kelangkaan
modal. Oleh karena itu harus dilakukan usaha untuk menarik investasi walaupun
belum cukup, usaha yang lebih tepat diterapkan adalah pengembangan ekonomi
lokal melalui pengembangan kelembagaan untuk mobilisasi dan penggunaan
seluruh sumber daya lokal yang dimiliki untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
yang tinggi.
Mengikuti doktrin akumulasi modal dari Adam Smith, model pertumbuhan
ekonomi harus selalu mengikutsertakan proses akumulasi dan alokasi produksi
sumber daya melalui interaksi penguatan hubungan perdangan antar perusahaan
ditingkat dengan perdangan luar negeri. Strategi akumulasi modal, akumulasi
sumber daya manusia, dan perubahan teknologi merupakan pilihan-pilihan bagi
daerah kearah mana perjalanan yang akan dijalankan.
2.2.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan PAD
menurut Gatot Dwi Adiatmojo dalam K Datu (2012) PDRB adalah suatu
indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara
sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah
tersebut.
xxxviii
Menurut BPS tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari
perkembangan nilai PDRBatas dasar harga konstan (ADHK) yang disajikan
secara berkala setiap tahunnya.Perbandingan nilai PDRB ADHK tahun berjalan
dengan tahun sebelumnya merupakanangka laju pertumbuhan ekonomi pada
tahun berjalan tersebut.Menurut Susanto (2014) Hubungan PDRB Konstan
terhadap daerah mempunyai dampak positif yang disebabkan adanya dampak
aktifitas perekonomian di 9 sektor ekonomi pada daerah. Jika aktifitas ekonomi 9
sektor itu terjadi kenaikan, tidak dimungkinkan akan mempunyai pengaruh
besaran PAD daerah, karena bahwa beberapa sektor domestik dapat digunakan
untuk mengukur atau mengestimasi pada peningkatan pendapatan asli daerah
secara langsung,
Dalam makro ekonomi terdapat istilah perhitungan pendapatan nasional produk
domestik bruto (PDB) dan produk nasional bruto (PNB).PBD dapat diartikan
sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan dalam negara
tersebut dalam satu tahun tertentu. Sedangkan PNB adalah nilai barang dan jasa
yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang di
produksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari
negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. dalam analisis ekonomi selalu
digunakan istilah “Pendapatan Nasional” istilah itu dimaksudkan untuk
menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu Negara. Dengan
demikian dalam konsep tersebut istilah pendapatan nasional adalah mewakili dari
arti produk domestik bruto (Sukirno 2013, h. 35).
2.3 Penduduk
xxxix
Menurut Badan Pusat Statistik (2015) penduduk adalah semua orang yang
berdomisili diwilayah geografis selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang
berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Smith dalam
Siskawati (2014) menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris,
pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output tingkat dan ekspansi
pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi
yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga
penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan
satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur
penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya
pendapatan dapat mempengaruhi penduduk, jika jumlah penduduk meningkat
maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.
2.3.1 Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
Menurut Jhingan (2012, h.405) pengaruh pertumbuhan penduduk pada
pembangunan ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi, sejak Adam
Smith menyatakan, “Buruh tahunan setiap bangsa merupakan kekayaan yang
mulanya memasok bangsa dengan segala kenyamanan hidup yang diperlukan”
Hanya Malthus dan Ricardo yang mencanangkan tanda bahaya mengenai dampak
pertumbuhan penduduk pada perekonomian. Tetapi kekhawatiran mereka terbukti
tak berdasar karena pertumbuhan penduduk di Eropa Barat justru mempercepat
proses industrialisasi. Pertumbuhan penduduk membantu ekonomi negara
tersebut, karna mereka sudah makmur, punya modal yang melimpah sedang buruh
kurang. Beda halnya dengan negara yang terbelakang, akibat pertumbuhan
penduduk pada pembangunan tidaklah seperti negara yang sudah maju, ekonomi
xl
negara terbelakang atau miskin, memiliki modal yang kurang sedangkan buruh
melimpah. Karena itu pertumbuhan penduduk dianggap benar sebagai hambatan
pembangunan ekonomi. pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap
perekonomian, masing-masing dijelaskan sebagai berikut ini.
Penduduk dan pendapatan perkapita. Pengaruh pertumbuhan penduduk pada
pendapatan per kapita biasanya tidak menguntungkan. Pertumbuhan penduduk
cenderung memperlambat pendapatan per kapita dalam tiga cara: (i) Ia
memperberat beban penduduk pada lahan (ii) ia menaikkan barang konsumsi
karena kekurangan faktor pendukung untuk menaikkan penawaran mereka (iii)
memerosotkan akumulasi modal, karena dengan tambah anggota keluarga, biaya
meningkat. Pengaruh buruk ini terjadi jika persentase anak-anak pada keseluruhan
penduduk tinggi, sebagaimana terjadi disemua negara terbelakang. Setiap
kenaikan output nasional diiringi oleh jumlah konsumen yang semakin besar.
Besarnya jumlah anak-anak diantara penduduk membawa beban berat pada
perekonomian, karena anak-anak hanya menghabiskan dan tidak menambah
produk nasional.
Penduduk dan standar kehidupan. Karena salah satu faktor penting standar
kehidupan adalah pendapatan per kapita, maka faktor-faktor yang mempengaruhi
pendapatan per kapita dalam hubungannya dengan pertumbuhan penduduk sama-
sama mempengaruhi standar kehidupan. Penduduk yang meningkat dengan cepat
menyebabkan permintaan akan sandang, pangan, papan dan sebagainya menjadi
meningkat. Tetapi penawaran barang-barang ini tidak dapat ditingkatkan dalam
jangka waktu pendek lantaran kurangnya faktor pendukung seperti bahan mentah,
xli
buruh terlatih, modal dan sebagainya. Biaya dan harga barang-barang tersebut
naik, sehinga biaya hidup rakyat menjadi lebih mahal.
Penduduk dan pembangunan pertanian. Di negara terbelakang, kebanyakan
rakyat tinggal di wilayah pedesaan. Pertanian merupakan mata pencarian utama.
Oleh karena itu pertambahan penduduk akan mempengaruhi rasio lahan manusia.
Tekanan penduduk lahan tidak elastis. Ini menambah pengangguran tersembunyi
dan mengurangi produktivitas per kapita lebih jauh. Produktivitas per kapita yang
rendah mengurangi kecendrungan untuk menabung dan menginvestasi.
Akibatnya, pemakaian teknik yang lebih baik dan perbaikan lainnya pada lahan
menjadi tidak mungkin. Pembentukan modal pada pertanian begitu menyedihkan
dan perekonomian terhenti pada tingkat perekonomian pangan (subsistein).
Problem menyiapkan pangan bagi penduduk yang semakin membengkak itu
menjadi gawat karena persediaan bahan makanan yang terbatas. Kekurangan
bahan makan ini harus diimpor sehingga menimbulkan kesulitan neraca
pembayaran.
Penduduk dan Lapangan Kerja. Penduduk yang meningkat dengan cepat
menjerumuskan perekonomian ke pengangguran dan kekurangan lapangan kerja.
Karena penduduk meningkat proporsi pekerja pada penduduk total menjadi naik.
Tetapi karena ketiadaan sumber pelengkap, tidaklah mungkin untuk
mengembangkan lapangan pekerjaan. Akibatnya tenaga buruh, pengangguran dan
kekurangan lapangan kerja meningkat. Penduduk yang meningkat dengan cepat
mengurangi pendapatan, tabungan dan investasi. Karenanya pembentukan modal
menjadi lambat.
xlii
Penduduk dan Overhead Sosial. Penduduk yang berbiak dengan sangat cepat
memerlukan investasi besar di bidang overhead sosial dan pengalihan sumber-
sumber dari aktiva produktif dengan segera. Karena kurangnya sumber, negara
tidak mungkin menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, pengobatan,
transportasi dan perumahan kepada keseluruhuhan penduduk. Kepadatan muncul
dimana-mana. Akibatnya, kualitas pelayanan menurun.
Penduduk dan Tenaga Buruh. Tenaga buruh dalam suatu perekonomian
adalah rasio antara penduduk yang bekerja dengan penduduk total. Dengan
asumsi bahwa 50 tahun sebagai harapan hidup rata-rata di negara terbelakang,
tenaga buruh pada pokonya adalah penduduk pada kelompok usia 15-50 tahun.
Selama tahap peralihan demografis tingkat kelahiran meningkat dan tingkat
kematian menurun. Akibatnya, sebagian terbesar penduduk berada pada kelompok
usia rendah 1-15 tahun, dan hanya sebagian kecil yang termasuk pada kelompok
usia tenaga buruh. Adanya anak-anak dewasa didalam tenaga buruh mengandung
makna bahwa orang-orang yang berpartisipasi pada pekerjaan produktif
sebenarnya sedikit. Bahkan jika angka kelahiran menurun, tenaga buruh yang
tersedia bagi pekerjaan produktif pun dalam jangka pendek akan tetap sama.
Sebaliknya, jumlah anak-anak menjadi turun, dan pendapatan nasional meningkat
lantaran jumlah konsumen menurun. Tetapi ini hanya bisa terjadi jika tahap
peralihan kependudukan dilalui, sesuatu yang tidak mungkin sampai negara
terbelakang dapat menurunkan tingkat kesuburan mereka. Itu tidak berarti bahwa
dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah pada saat
ini, tenaga buruh tidak meningkat. Itu berarti bahwa tambahan pada kelompok
xliii
usia rendah adalah lebih besar ketimbang dari pada kelompok usia kerja. Jadi
tenaga buruh cenderung meningkat bersama naiknya jumlah penduduk.
Penduduk dan Pembentukan Modal. Pertumbuhan penduduk memperlambat
pembentukan modal. Jika penduduk meningkat, pendapatan perkapita yang
didapat menurun. Dengan pendapatan yang sama orang terpaksa memberi makan
kepada anak-anak yang lebih banyak. Itu artinya bagian pendapatan terbesar
terpakai untuk pengeluaran konsumsi. Tabungan yang sudah rendah menjadi
semakin rendah, akibatnya, tingkat investasi juga menjadi semakin rendah.
Penduduk yang meningkat secara cepat akan memperlambat seluruh usaha
pembangunan di negara terbelakang kecuali kalau dibarengi dengan pembetukan
modal dan kemajuan teknologi yang tinggi. Tetapi faktor yang menetralkan ini
tidak ada dan akibatnya ledakan penduduk mengakibatkan produktivitas pertanian
merosot, pendapatan per kapita rendah, standar kehidupan rendah, pengangguran,
dan pembentukan modal rendah.
2.3.2 Teori Peralihan Kependudukan
Teori peralihan kependudukan didasarkan pada kecenderungan penduduk
sebenarnya di negara maju. Menurut teori ini, setiap negara melalui tiga tahap
yang berbeda.
Tahap pertama. Pada tahap ini negara dalam keadaan terbelakang ditandai
dengan angka kelahiran dan kematian yang tinggi dengan akibat pertumbuhan
penduduk rendah. Rakyat banyak tinggal diwilayah pedesaan dan mata pencarian
utama mereka adalah di bidang pertanian yang berada dalam keadaan terbelakang.
Adanya industri bahan konsumen tetapi sangat sederhana, ringan dan kecil.
xliv
Tahap kedua. Perekonomian memasuki fase pertumbuhan ekonomi.
produktivitas pertanian dan industri meningkat, alat transortasi berkembang.
Mobilitas buruh tinggi, pendidikan meluas, pendapatan meningkat. Rakyat
memperoleh bahan makanan yang lebih banyak dan lebih baik kualitasnya.
Fasilitas medis dan kesehatan berkembang, obat modern mulai digunakan dan
semua faktor ini menurunkan angka kematian. Dengan adanya penurunan pada
angka kematian dan tidak adanya perubahan pada angka kelahiran, jumlah
penduduk meledak. Ledakan penduduk ini berpengaruh buruk pada perekonomian
negara. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang menambah penduduk total
pada setiap tahunnya membuat pendapatan per kapita tetap rendah meskipun ada
kenaikan pada pendapatan nasional. Memang ada perbaikan standar kehidupan
rakyat, tetapi tidak berarti, sehingga rakyat tetap terbelakang.
Tahap ketiga. Pada tahap ini angka fertilitas turun dan cenderung menyamai
angka kematian sehingga laju pertumbuhan penduduk turun. Bila pertumbuhan
memperoleh momentum dan rakyat melintasi tingkat pendapatan subsisten,
standar kehidupan mereka naik. Sektor pertumbuhan utama berkembang dan
menyebabkan perkembangan output di sektor lainnya melalui transformsi teknis.
Pendidikan berkembang dan menjangkau masyarakat keseluruhan. Pendidikan
yang murah dan menghasilkan kecerdasan masyarakat dan membuka jalan bagi
ilmu pengetahuan.
Kesimpulan dari teori transisi demografik adalah teori pertumbuhan
penduduk yang paling dapat diterima. Ia tidak menekankan pada penawaran bahan
makanan seperti teori Malthus, juga tidak mengembangkan haarapan pesimis
terhadap pertumbuhan penduduk. Ia juga mengungguli teori optimum yang
xlv
meletakkan tekanan eksklusif pada kenaikan pendapatan per kapita bagi
pertumbuhan penduduk dan mengabaikan faktor lain yang berpengaruh (Jhingan
2012, h.405).
2.3.3 Hubungan Penduduk Dengan PAD
Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada
perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya.
Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan
kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Sedangkan Khusaini dalam Susanto (2014) menyebutkan bahwa, peranan pajak
salah satu unsur pada PAD dan dalam pembiayaan daerah yang sangat rendah,
sangat bervariasi yang disebabkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam
jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat dalam
mengelola perekonomian.
Jadi apabila jumlah penduduk disuatu daerah mengalami peningkatan akan
memberikan dampak positif terhadap perekonomian tetapi harus disertai dengan
pembentukan modal, yang pada waktu tertentu akan memberikan dampak
langsung terhadap perolehan pendapatan asli daerah, melalui pemungutan pajak
dan retribusi dari penduduk ke pemerintah daerah.
Dari teori yang di kemukakan oleh Adam Smith diatas mengatakan bahwa
peningkatan jumlah penduduk yang memberikan dampak positif bagi penerimaan
pendapatan daerah jika penduduk di suatu negara/daerah itu selalu produktif,
dengan demikian mereka mampu membayar pajak atau retribusi yang dipungut
oleh pemerintah. Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Malthus dan Richardo
akan bahaya pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan negara miskin
xlvi
banyak penduduk yang tidak produktif, karena sulitnya mencari lapangan
pekerjaan. Disini pemerintah harus menambah dana bantuan untuk penduduknya
yang miskin sehingga pengeluaran pemerintah semakin bertambah untuk bantuan
sosial, sedangkan pajak dan retribusi yang dipungut tidak maksimal karena
banyak penduduk miskin yang tidak mampu membayar pajak disebabkan
pendapatan perkapita yang rendah.
2.4 Penelitian Terdahulu
Penelitian Hidayat (2009) yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi
Terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatra Utara” dari
hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa uji t dan analisa koefisien
determinasi (R-square) ditemukan hubungan bahwa pertumbuhan ekonomi
berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah Provinsi Sumatra
Utara pada tingkat signifikan 95%
Kemudian penelitian Siskawati (2014) yang berjudul “Pengaruh Jumlah
Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar
Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau” menyimpulkan dari hasil penelitiannya, dari
hasil estimasi data panel dengan Fixed Effect Model secara parsial jumlah
penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah
disebabkan karena ada beberapa daerah yang memiliki laju pertumbuhan
penduduk yang rendah selain itu seperti halnya dengan kabupaten Inhil dan
kabupaten Kampar terjadi penurunan pertumbuhan pada komponen pajak daerah
yang disebabkan oleh masih kurangnya kesadaranoleh para wajib pajak dan
retribusi menunaikan kewajibannya. Namun analisis secara simultan
xlvii
menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi
(PDRB) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2.5 Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran yang tergambar merupakan konsep untuk mengungkap
dan menentukan persepsi keterkaitan hubungan antara variabel yang diteliti dan
diuraikan dengan kajian teori yang ditulis. Mengacu pada teori-teori yang telah
dituliskan di atas maka secara garis besar penulis akan melihat pengaruh jumlah
penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah melalui
proses analisis data.
2.6 Pengertian Dan Perumusan Hipotes
2.6.1 Pengertian Hipotesis
Menurut Sugiyono (2012, h.84) dalam penelitian, hipotesis dapat diartikan
sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan
masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau
lebih, perbandingan (komparasi), atau variabel mandiri (deskripsi).
PAD
Pertumbuhan ekonomi
Jumlah Penduduk
xlviii
Menurut Misbahuddin, dan Hasan (2013, h.34) hipotesis adalah pernyataan
atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang
kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Pernyataan atau
dugaan tersebut disebut proporsi. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang
akan menghasilkan keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak keputusan
tersebut.
2.6.2 Perumusan Hipotesis
Dalam penelitian ini penulis menggunakan perumusan hipotesis asosiatif
untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Menurut
Misbahuddin, dan Hasan (2013, h. 36) Hipotesis Asosiatif adalah hipotesis
mengenai nilai hubungan antara satu atau lebih variabel dengan satu atau lebih
variabel lainnya. Adapun perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Ha1 : diduga Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
pada Kabupaten/Kota di Kawasan Barsela.
Ha2 : diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli
Daerah padaKabupaten/Kota di Kawasan Barsela.
Ha3 :diduga Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh
terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Kawasan
Barsela.
xlix
III. METODE PENELITIAN
3.1 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian adalah di Kabupaten/kota kawasan Barsela, adapun
yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh jumlah penduduk dan
pertumbuhan ekonomi terhadapPAD(studi kasus di kabupaten/kota kawasan
Barsela Provinsi Aceh) dalam kurun waktu 2008-2014.
3.2Data Penelitian
Dlam peneltian ini peneliti menggabungkan data dari kabupaten/kota
kawasan Barsela, penggabungan ini dilakukan karena minimnya data yang
tersedia disetiap kabupaten. Untuk memenuhi syarat penelitian model regresi
linier berganda maka peneliti melakukan penggabungan data agar hasil penelitian
dapat maksimal.
l
3.2.1 Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data
yang telah dikumpulkan dan telah menjadi dokumentasi. Data penelitian diperoleh
dari masing-masingBPS kabupaten/kota di kawasan Barsela berupa dokumentasi
kabupaten/kota dalam angka dan juga hasil laporan final Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) daerah.
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis mengunakan
pendekatan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang di peroleh
dari intansi-intansi, seperti Badan Pusat Statistik seluruh kabupaten/kota barsela,
dan intansi lainnya yang terkait, serta dengan cara membaca buku-buku yang ada
di perpustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan
diteliti untuk mengaitkan antara teori-teori dengan sumber-sumber data yang di
dapat.
3.2.3 Skala Pengukuran
Menurut Sugiyono (2014, h.92) skala pengukuran merupakan kesepakatan
yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval
yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam
pengukuran dapat menghasilkan data kuantitatif.
Menurut Riduwan (2012, h. 6) maksud dari skala pengukuran adalah untuk
mengklasifikasikan variabel yang di ukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam
menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya.
Dalam penelitian ini skala pengukuran yang di gunakan adalah skala rasio,
karena tes statistik yang digunakan adalah statistik parametrik.
li
Skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan
mempunyai jarak yang sama (Riduwan.2012, h.11).
3.3 Model Analisis Data
Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan aplikasi pengolah data
yang disebut dengan SPSS. Namun juga dijelaskan rumus-rumus pencarian secara
manual.
Untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan
asli daerah di kabupaten/kota Barsela, maka terlebih dahulu digunakan formulasi
untuk mencari hubungan antara variabel independen yang dibagi menjadi tiga
unsur yaitu, (X1) jumlah penduduk, (X2) pertumbuhan ekonomi, dan variabel
dependen (Y) Pendapatan Asli Daerah, dengan menggunakan analisis regresi
berganda, korelasi, uji asumsi Klasik, uji t dan uji F yang akan diperoleh dengan
menggunakan rumus-rumus di bawah.
3.3.1 Analisis Regresi Berganda
Regresi linier berganda adalah regresi dimana variabel variable terikat (Y)
yang dihubungkan/dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga dan
seterusnya variabel bebas (X1, X2,…Xn,) (hasan. 2003, h. 269). Dimana persamaan
regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = a + b1 x1 + b2 x2+ e 1)
Keterangan:
Y : Variabel Terikat (Pendapatan Asli Daerah)
a,b : Koefisien Regresi
X1 : Jumlah Penduduk
lii
X2 : Pertumbuhan Ekonomi
E : Kesalahan Penganggu (error term)
3.3.2 Uji Asumsi Klasik
Prasyarat analisis data adalah sesuatu yang dikenakan pada sekelompok data
hasil observasi atau penelitian untuk mengetahui layak atau tidak layaknya data
tersebut untuk dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Apabila prasyarat
analisis tidak terpenuhi, maka aplikasi teknik statistik menjadi tidak layak untuk
menganalisis data tersebut. Akan tetapi, apabila tetap dipaksakan untuk
menganalisis data tersebut dengan teknik statistik maka hasil penelitian tersebut
menjadi bias dan memberikan kesimpulan yang salah (Misbahuddin dan Hasan
2013, h 277). Uji persyaratan pada regresi linier ganda biasa disebut dengan
istilah uji asumsi klasik (Sudarmanto 2005, h.101) dalam melakukan pengujian
hipotesis dengan menggunakan statistik regresi linier ganda diperlukan
persyaratan asumsi klasik yang dijelaskan sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Menurut Sarjono dan Julianti (2011, h.53) uji normalitas bertujuan untuk
mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pengujian untuk
mendeteksi normalitas data dapat melalui analisis grafik dan uji statistik. Analisis
grafik dapat dilakukan dengan cara menganalisis plot grafik histogram dan normal
probability plot. Pada plot grafik histogram data dapat dikatakan normal jika tidak
menceng ke kiri atau ke kanan, sedangkan untuk normal probabilityplot data dapat
dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan
penyebarannya mengikuti garis diagonal (Ghozali dalam Frelitiyani, 2010).
liii
b. Uji Heterokedatisitas
Menurut Sudarmanto (2005. H, 147) uji heterokedatisitas ini dimaksudkan
untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk
semua pengamatan. Apabila asumsi tidak terjadinya heterokedatisitas ini tidak
terpenuhi, maka penaksir tidak lagi menjadi efisien baik dalam sampel kecil
Maupun besar dan estimasi koefisien dapat dikatakan menjadi kurang akurat.
Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2013, h.66) heterokedatisitas
menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan/
observasi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
tetap maka disebut homokedatisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi
homokedatisitas dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi
heterokedatisitas. Salah cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedatisitas,
yaitu dengan melihat scatterplot yaitu dengan melihat titik yang menyebar secara
acak di Bagian atas angka 0 dan di Bagian bawah angka 0 dari sumbu vertikal
atau sumbuY.
c. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara
variabel bebas memiliki masalah multikolerasi (gejala multikolinieritas) atau
tidak. Multikolinieritas adalah kolerasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang
terjadi pada hubungan diantara variabel bebas (Sarjono dan Julianita2013, h. 70).
Ada beberapa cara mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas, sebagai berikut:
1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang
sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak
signifikan memengaruhi variabel terikat.
liv
2. Menganalisis korelasi diantara variabel bebas. Jika diantara variabel bebas
ada kolerasi yang cukup tinggi (lebih besar daripada 0,90), hal ini
mengindikasi adanya multikolinieritas.
3. Multikolinieritas juga dapat dilihat dari nilai VIF (variance-inflating faktor).
Jika VIF < 10, tingkat kolinearitas dapat ditoleransi.
4. Nilai Eigenvalue sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang mendekati nol
memberikan petujuk adanya multikolinieritas.
3.3.3 Koefisien Korelasi (R)
Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan
antara dua variabel atau lebih, atau juga dapat menentukanarah dari kedua
variabel (Siregar.2015, h.201).
Menurut Misbahuddin dan Hasan (2013, h.48) koefisien kolerasi (KK) adalah
indeks atau bilangan yang digunaakan untuk mengukur derajat hubungan,
meliputi kekuatan bilangan dan bentuk/arah hubungan. Untuk kekuatan hubungan,
nilai kolerasi berada berada diantara -1 dan +1. Untuk bentuk arah hubungan, nilai
koefisien kolerasi dinyatakan dengan positif (+) dan negatif (-), atau (-1≤ kk ≤ +1)
Jika koefisien kolerasi bernilai positif maka variabel-variabel berkolerasi
positif. Artinya, jika variabel yang satu naik/turun maka variabel yang lainnya
juga naik/turun. Semakin dekat nilai koefisien kolerasi ke +1, semakin kuat
kolerasi positifnya.
lv
Jika koefisien korelasi bernilai negatif maka variabel-variabel bernilai negatif.
Artinya, jika variabel yang satu naik/turun maka variabel yang lainnya juga
naik/turun. Semakin dekat nilai koefisien kolerasi ke -1, semakin kuat kolerasi
positif nya.
Jika koefisien kolaresi bernilai 0 (nol) maka variabel tidak menunjukkan
kolerasi.
Jika koefisien kolerasi bernilai +1 atau -1 maka variabel-variabel menunjukkan
kolerasi positif atau negatif sempurna.
Untuk menentukan keeratan hubungan/kolerasi antarvariabel tersebut, berikut
ini diberikan nilai-nilai dari KK sebagai patokan.
Tabel 3.3.3Interval nilai koefisien kolerasi dan kekuatan hubungan
No Interval Nilai Kekuatan Hubungan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KK = 0,00
0,00 < KK ≤ 0,20
0,20 < KK ≤ 0,40
0,40 < KK ≤ 0,70
0,70 < KK ≤ 0,90
0,90 < KK≤ 1,00
KK = 1,00
Tidak ada
Sangat rendah atau lemah sekali
Rendah atau lemah, tapi pasti
Cukup berarti atau sedang
Tinggi atau kuat
Sangat tinggi atau kuat sekali, dapat diandalkan
sempurna
Sumber: Misbahuddin dan Hasan (2013, h. 48)
Adapun untuk mencari nilai koefisien korelasi bergandadapat menggunakan
rumus sebagai berikut (Siregar. 2015, h.243).
RX1.X2..Y = 𝑏1 X1Y+ 𝑏2 X2Y
Y2 2)
lvi
Keterangan:
RY(1,2,3) =korelasi antara variabel X1 danX2secara bersama-sama
dengan variabel Y
b1, b2, danb3 = konstanta
X1Y = korelasi produk moment antara X1 dengan Y.
X2Y = korelasi produk moment antara X2 dengan Y.
3.3.4 Koefisien Determinasi (R2)
Menurut Misbahuddin dan Hasan (2013, h.49) koefisien penentu (KP) atau
koefisien determinasi (KD) adalah angka atau indeks yang digunakan untuk
mengetahui besarnya sumbangan sebuah variabel atau lebih (variabel bebas, X)
terhadap variasi (naik/turunya) variabel yang lain (variabel terikat, Y).
Nilai koefisien penentu berada diatara 0 sampai 1 (0 ≤ KP ≤ 1)
Jika nilai koefisien penetu (KP) = 0, berarti tidak pengaruh variaabel
independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
Jika nilai koefisien penentu (KP) = 1, berarti variasi (naik/turunya) variabel
dependen (Y) adalah 100% dipengaruhi oleh variabel independen (X).
Jika nilai koefisien penentu (KP) beraada diantara 0 dan 1 (0 < KP < 0) maka
besarnya pengaruh variabel independen adalah sesuai dengan nilai KP itu
sendiri, dan selebihnya berasal dari faktor-faktor lain.
Menurut Sugiyono (2012, h.231) dalam analisis korelasi terdapat suatu angka
yang disebut dengan koefisien determinasi, yang besarnya adalah kuadrat dari
koefisien korelasi (R2) koefisien ini disebut koefisien penentu, karena varians
yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi
pada variabel independen.
lvii
Koefisien determinasi atau koefisien penentu adalah angka yang menyatakan
atau digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan yang diberikan oleh
sebuah variabel atau lebih X (bebas) terhadap variabel Y (terikat) (Siregar. 2015,
h. 222). Adapun rumus koefisien determinasinya adalah sebagai berikut:
KD = R2 x 100% 3)
Keterangan:
KD = besarnya koefisien determinasi
R = koefisien korelasi
3.3.5 Uji F
Uji F adalah uji statistik koefisien korelasi berganda di gunakan untuk
menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel (Misbahuddin
dan Hasan. 2013, h.150).
Menurut Sugiyono (2012, h.235) pengujian signifikan terhadap koefisien
korelasi ganda dapat menggunakan rumus berikut:
F = R2/ K
( 1−R2 ) / (n−k−1) 4)
Keterangan:
R = koefisien korelasi ganda
m = jumlah variabel independen
lviii
N = jumlah Anggota sampel
3.3.6 Uji t
Uji t adalah pengujian statistik koefisien korelasi parsial yang digunakan
untuk melihat signifikan atau tidaknya hubungan dua variabel interval ratio yang
melibatkan hubungan lebih dari dua variabel dengan mengkonstantakan variabel
yang tidak diukur (Misbahuddin dan Hasan2013, h.150).
Menurut Sugiyono (2012, h. 237) uji koofesien kolerasi parsial dapat
menggunakan rumus berikut:
t = rp n−3
1−rp2
5)
Keterangan:
rp = koofesien korelasi parsial
3.4 Definisi Operasional Variabel
a. Pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan dari berbagai usaha
pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
perundang-undangan.
b. Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang berada dalam suatu wilayah
yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama
lain secara dan juga sebagai pelaku ekonomi.
c. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi untuk
mencapai tambahan output yang diukur oleh seluruh nilai produksi untuk
tingkat nasional ataupun regional untuk tingkat daerah.
lix
3.5 Pengujian Hipotesis
Hipotesis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:
H0 : β = 0 diduga jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang diteliti tidak
berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan asli daerah pada
kabupaten/kota di kawasan Barsela.
Ha1: β ≠ 0 diduga jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang diteliti
berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan asli daerah pada
kabupaten/kota di kawasan Barsela.
Kriteria uji hipotesis yang di terapkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Apabila th > tt, maka H0 ditolak H1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang
signifikan antara faktor-faktor yang diteliti (jumlahpenduduk dan
pertumbuhan ekonomi) terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota
di kawasan Barsela.
b. Apabila th < tt, maka H0 diterima H1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh
yang signifikan antara faktor-faktor yang diteliti (jumlah penduduk dan
pertumbuhan ekonomi) terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota
di kawasan Barsela.
Untuk melihat pengaruh variabel X1danX2 terhadap variabel Y secara
keseluruhan digunakan “Uji F” dengan kriteria sebagai berikut:
a. Apabila th>tt, maka H0 ditolak Haditerima. Artinya secara bersama-sama
terdapat pengaruh yang signifikan variabel yang diteliti (jumlah penduduk
lx
dan pertumbuhan ekonomi) terhadap pendapatan asli daerah pada
kabupaten/kota di kawasan Barsela.
b. Apabila th<tt, maka H0 diterima Haditolak. Artinya secara bersama-sama tidak
terdapat pengaruh yang signifikan variabel yang diteliti (jumlah penduduk
dan pertumbuhan ekonomi) terhadap pendapatan asli daerah pada
kabupaten/kota di kawasan Barsela.
IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Penggunaan analisis statistik ini untuk menjelaskan perkembangan
Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi
diKabupaten/Kota kawasan Barsela, sebagai gambaran persoalan kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan
Asli Daerah dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintah di daerah otonomi.
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten/ Kota kawasan Barsela
Kabupaten/kota kawasan Barsela yang terletak dipesisir pantai Barat Selatan
Provinsi Aceh terdapat 7 kabupaten dan 1 kota Madya sebagai berikut:
lxi
Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten ini menjadi daerah otonom setelah
memekarkan diri dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Aceh Barat yang
kemudian terlahir Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan UU Nomor 4 Tahun
2002 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002. Wilayah administratif
Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari atas 6 kecamatan dengan iklim tropis yang
hangat dan lembab. Kabupaten Aceh Jaya terletak pada kordinat 04o22’-
05o16’ Lintang Utara dan 95
o02’-96
o03’ Bujur Timur dengan luas daerah
3.727 Km2 . Kabupaten Aceh Jaya terbagi dalam 9 kecamatan, 22 mukim,
172 desa. Batas wilayah administrasi meliputi sebelah utara berbatasan
dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie, sebelah selatan
berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat, sebelah
timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat, serta
sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten ini terletak antara 04o06’ – 04
o47’ Lintang
Utara dan 95o52’ - 96
o30’ Bujur Timur dengan luas mencapai 2.927,95 Km
2.
Dengan mekarnya Desa Keuramat pada tahun 2013, Kabupaten Aceh Barat
terdiri atas 12 kecamatan, 33 mukim dan 322 gampong. Sebanyak 192 desa
diantaranya berada di dataran dan 83 desa terletak di lembah. Hanya 47 desa
yang terletak di lereng. Kabupaten Aceh Barat berbatasan dengan Kabupaten
Pidie Jaya dan Aceh Jaya di sebelah utara, kemudian di sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Indonesia.
Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh tengah dan
Nagan Raya, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
lxii
Kabupaten Nagan Raya. Secara geografis terletak pada lokasi 03o40’ - 04
o38’
Lintang Utara dan 96o11’ - 96
o48’ Bujur Timur dengan luas wilayah 3.544,90
Km2 (berdasarkan hasil RTRW Nagan Raya). Kabupaten Nagan Raya
berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tengah di sebelah utara,
Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Barat Daya di sebelah timur, Kabupaten
Aceh Barat di sebelah barat dan di bagian selatan berbatasan dengan
Samudera Indonesia. Berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya No2 dan
No 3 tahun 2011, maka secara definitif pada tahun 2011 terdapat 2 (dua)
kecamatan yang mengalami pemekaran wilayah. Sehingga jumlah kecamatan
bertambah dari 8 (delapan) kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan.
Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA). Secara geografis terletak di bagian
barat selatan Propinsi Aceh. Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada
3°34'24" 4°05'37" Lintang Utara dan 96°34'57" - 97°09'19" Bujur Timur
dengan ibukota Blangpidie. Sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Aceh
Barat Daya dibagi menjadi 9 kecamatan, 23 mukim, dan 152 desa atau
gampong. Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah utara
dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh
Selatan, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, dan sebelah barat dengan
Kabupaten Nagan Raya.
Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografi kabupaten ini terletak antara 2o 23’
– 3o
36’ Lintang Utara dan 96o 51’ Bujur Timur dengan ketinggian wilayah
rata – rata sebesar 25 meter di atas permukaan laut. Hingga tahun 2015
Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan, 43 mukin, 260 desa. Batas
– batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan, sebelah utara berbatasan dengan
lxiii
Kabupaten Aceh Barat Daya, Sebelah selatan berbatasan dengan Kota
Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, sebelah barat berbatasan dengan
Samudra Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh
Tenggara. Luas Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.005,10 Km2.
Kota Subulussalam. Secara geografis wilayah Kota Subulussalam berbatasan
di sebelah utara dengan wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten
Dairi, di sebelah selatan dengan wilayah Kabupaten Aceh Singkil, di sebelah
barat Kabupaten Dairi, di sebelahtimur Kabupaten Aceh Selatan. Kota
Subulussalam terletak antara 02o27’39” 03
o00’00” Lintang Utara dan antara
97o45’00”-98
o10’00” Bujur Timur dengan luas area 1.391 km
2. Kota yang
terbentuk sejak tahun 2007 ini, dibagi menjadi 5 kecamatan yaitu Simpang
Kiri, Penanggalan, Rundeng, Sultan Daulat, dan Longkib. Sebagian besar
wilayah Subulussalam memiliki topografi dataran rendah yang jumlahnya
mencapai 65,94% dan sisanya merupakan perbukitan sebesar 34,06%.
Wilayah Kota Subulussalam berada pada ketinggian 84 m di atas permukaan
air laut.
Kabupaten Aceh Singkil. Letak geografis Kabupaten Aceh Singkil berada
pada posisi 2o02’–2
o27’30” Lintang Utara dan 97
o04’–97
o45’00” Bujur
Timur. Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah administrasi yang
meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah selatan
berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan
Provinsi Sumatra Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan
Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Luas daerah Kabupaten ini adalah 1.857,88
Km2 membagi Kabupaten Aceh Singkil kedalam 11 kecamatan, 16 mukim,
lxiv
dan 120 desa (Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan
kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah
Kepulauan Banyak).
Kabupaten Simeulue. Kabupaten ini terletak di sebelah barat daya Provinsi
Aceh, berjarak 105 Mil laut dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, atau 85
mil laut dari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, serta berada pada
koordinat 2o15’ – 2
o55’ Lintang Utara dan 95
o40’ – 96
o30’ Bujur Timur.
Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri 147 pulau
besar dan kecil. Luas keseluruhan Kabupaten Simeulue adalah 1.838,09 Km2
atau 183.809 Ha. Pulau yang terbesar adalah Pulau Simeulue. Selain pulau
Simeulue terdapat pulau-pulau lainnya yaitu Pulau Siumat, Pulau Panjang,
Pulau Batu Berlayar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut,
Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langeni, Pulau Linggam, Pulau Leukon,
Pulau Silaut Besar & Pulau Silaut Kecil (terluar), Pulau Tepi, Pulau Ina,
Pulau Alafulu, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khalak-khalak,
Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau Lasia dan pulau-pulau kecil lainnya. Kepulauan
ini dikelilingi oleh Samudera Indonesia dan berbatasan langsung dengan
perairan internasional.
Dari 8 kabupaten/kota hanya Kabupaten Simuelue yang tidak berbatas dengan
kabupaten lainnya, karena Simeulue merupakan pulau yang terletak di samudra
hindia. Sektor perekonomian kawasan Barsela pada umumnya diperoleh dari
sektor pertanian, kontruksi, komunikasi, jasa-jasa dan lain – lain.
4.1.2 Keadaan PAD Di Kabupaten/ kota Kawasan Barsela
lxv
Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang
tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian
daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah
harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari pendapatan asli daerahnya,
sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil
guna, dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan
PAD adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang
nyata dan bertanggung jawab.
Pemerintahan di delapan kabupaten/kota barat selatan Provinsi Aceh dalam
usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya
meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai dengan potensi
yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber PAD, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti
dengan pencapaian realisasi secara konsisten.
Untuk mengetahui sejauh mana pemerintahan kabupaten/kota barsela dalam
mengelola sumber–sumber pendapatan asli daerahnya dan perkembangannya
sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan,
berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan
pendapatan asli daerah sejak tahun 2008 sampai tahun 2014.
Tabel 4.1.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan
Barsela Tahun 2008– 2014
Tahun Kabupaten/Kota PAD (Rupiah)
2008 Aceh Barat 28.343.225.463,32
Aceh Jaya 8.683.309.695,62
lxvi
Nagan Raya 12.797.173238,00
Aceh Barat Daya 6.303.399.453,00
Aceh Selatan 14.503.911.817,83
Subulussalam 8.023.784.830,00
Aceh Singkil 8.803.302.149,00
Simeulue 1.514.408.211,00
2009 Aceh Barat 18.944.498.253,79
Aceh Jaya 11.718.685.037,40
Nagan Raya 12.327.987.773,00
Aceh Barat Daya 7.119.416.334,10
Aceh Selatan 16.264.626.725,83
Subulussalam 3.054.708.673,00
Aceh Singkil 5.979.232.762,59
Simeulue 10.586.952.000,21
2010 Aceh Barat 24.267.417.854,21
Aceh Jaya 15.408.391.655,03
Nagan Raya 11.006.703.491,03
Aceh Barat Daya 6.914.091.828,04
Aceh Selatan 17.585.914.619,26
Subulussalam 3.361.400.822,81
Aceh Singkil 9.437.191.386,84
Simeulue 8.107.924.049,36
2011 Aceh Barat 21.042.866.954,40
Aceh Jaya 14.032.804.237,51
Lanjutan tabel 4.1.2
PAD Kabupaten/Kota PAD (Rupiah)
2011 Nagan Raya 15.992.400.727,22
Aceh Barat Daya 11.184.836.481,05
Aceh Selatan 18.574.111.449,50
Subulussalam 6.830.438.999,60
Aceh Singkil 10.926.051.044,50
Simeulue 7.231.084.032,24
2012 Aceh Barat 24.727.256.869,07
Aceh Jaya 15.453.662.241,61
Nagan Raya 27.689.044.993,97
Aceh Barat Daya 29.507.145.193,14
Aceh Selatan 33.021.194.144,45
lxvii
Subulussalam 6.099.446.461,29
Aceh Singkil 14.715.082.395,17
Simeulue 14.927.023.554,60
2013 Aceh Barat 46.928.106.802,78
Aceh Jaya 20.646.749.000,00
Nagan Raya 37.942.006.000,00
Aceh Barat Daya 32.534.985.971,00
Aceh Selatan 36.181.171.784,64
Subulussalam 8.131.998.240,00
Aceh Singkil 18.024.823.052,70
Simeulue 14.080.970.727,46
2014 Aceh Barat 112.034.104.121,01
Aceh Jaya 33.302.889.747,43
Nagan Raya 65.177.802.000,00
Aceh Barat Daya 59.527.187.254,00
Aceh Selatan 78.487.063.289,30
Subulussalam 25.220.557.442,15
Aceh Singkil 32.887.878.927,00
Simeulue 36.237.417.640,27
Sumber: BPS seluruh Kabupaten/Kota kawasan Barsela
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di mana daerah sudah mulai
berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, kenaikan dari realisasi
PAD di setiap kabupaten/kota sendiri tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah
dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan
retribusi yang potensial. Meskipun terjadi tren penurunan selama beberapa tahun
terjadi disetiap kabupaten/kota tetapi pemerintah kembali bangkit dari
keterpurukan yang dialami dan dibuktikan dengan tren peningkatan yang
signifikan di tahun 2014. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan
penerimaan daerah tersebut melalui penyederhanaan dan perbaikan sistem
lxviii
administrasi perpajakan nasional, pengklasifikasian retribusi dengan kriteria
tertentu, serta penyederhanaan tarif pajak dan retribusi dan disamping itu berbagai
upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Pemerintah menyadari bahwa pendapatan asli daerah merupakan bagian yang
turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan, maka pemerintah
mengusahakan agar tidak terjadi lagi penurunan atau minimal mempertahankan
nilai yang dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan pengawasan yang
intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan serta memberikan penyuluhan-
penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pendapatan asli daerah tersebut
dalam menunjang pembangunan.
4.1.3. Keadaan Penduduk Kabupaten/Kota Barsela
Penduduk kabupaten/ kota Barsela setiap tahunnya mengalami peningkatan,
penduduk yang paling banyak berada di kabupaten aceh selatan yakni di tahun
2014 terdapat 229071 jiwa penduduk dan disusul oleh Kabupaten Aceh Barat
sebanyak 190224 jiwa, yang ketiga adalah Kabupaten Naga Raya sebanyak
162448 jiwa, kemudian disusul oleh Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak
138140 jiwa, selanjutnya Kabupaten Aceh Singkil Sebanyak 112161 selanjutnya
disusul oleh Kabupaten Simeulue sebanyak 93499 dan Kabupaten Aceh Jaya
sebanyak 89302 dan yang terakhir Kota Subulussalam sebanyak 73708 jiwa.
Tabel 4.1.3. Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Barat- Selatan Provinsi Aceh
Tahun 2008 – 2014
Kabupaten/ Jumlah Penduduk tahun 2008-2014
lxix
Kota 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aceh Barat 153398 158499 173558 177532 182495 187495 190244
Aceh Jaya 75597 82904 76782 78540 82172 85908 89302
Nagan Raya 124340 125425 139663 142861 146243 149596 162448
ABDYA 123101 124813 126036 128922 131087 133191 138140
Aceh Selatan 210111 215315 202251 206881 208002 210071 220971
Subulussalam 64256 66451 67446 68990 70707 72414 73708
Aceh Singkil 100265 102505 102509 104856 107781 110706 112161
Simeulue 81790 82344 80674 82521 82762 83173 93499
Sumber: BPS seluruh Kabupaten/Kota kawasan Barsela
Dari data diatas terlihat bahwa keadaan penduduk dari tahun 2008-2014,
penduduk terbanyak berada di Kabupaten aceh selatan yang kedua terbanyak
adalah Aceh Barat yang ketiga disusul oleh Kabupaten Nagan Raya selanjutnya
Kabupaten Aceh Barat Daya dibelakangnya kembali ada Kabupaten Aceh Singkil
terus disusul oleh Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Aceh Jaya yang berada
diurutan terkahir adalah Kota subulussalam, ini merupakan satu-satunya kota yang
berada di daerah barsela. Setiap tahunnya ada beberapa kabupaten yang
mengalami penurunan jumlah penduduk tetapi terlihat pada 2014 seluruh
Kabupaten/kota terjadi peningkatan, terjadinya penurunan jumlah penduduk
dibeberapa kabupaten/ kota pada tahun-tahun tertentu ternyata tidak merubah
posisi urutan jumlah penduduk seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan.
4.1.4 Pertumbuhan Ekonomi
lxx
Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah
adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan
mampu meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi yang merangsang bagi
berkembangnya ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar. Searah dengan
kebijaksanaan pemerintah setelah mulai diterapkannya otonomi daerah tingkat
kabupaten/ kota, diharapkan pembangunan di daerah dapat lebih mendorong
pemerataan pembangunan, dan juga mempercepat pemulihan perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada semakin meningkatnya
pendapatan penduduk yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
perubahan harga dari tahun ke tahun, menyebabkan PDRB berdasarkan harga
berlaku juga turut berubah-ubah setiap tahunnya. Oleh karena itu, PDRB
berdasarkan harga berlaku tidak dapat memberikan gambaran tentang perubahan
daya beli masyarakat. Untuk melihat kenaikan produksi suatu wilayah
digunakanlah PDRB harga konstan. Kenaikan produksi ini disebut pertumbuhan
ekonomi. Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan akan memyebabkan
pertumbuhan ekonomi bernilai positif (meningkat), demikian pula sebaliknya.
Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota kawasanBarsela
dalam pengamatan dari tahun 2008-2014, terus mengalami perubahan dari tahun
ke tahun seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian setelah
mengalami kelesuan akibat krisis ekonomi berkepanjangan yang di sebabkan oleh
konflik dan tsunami. Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/ Kota
Kawasan Barsela tahun 2008 - 2014 secara umum dapat dilihat pada tabel berikut.
lxxi
Tabel 4.1.4 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/kota Kawasan Barsela Tahun
2008-2014
Kabupaten/kota Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008-2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aceh Barat 5,91 5,46 5,04 5,11 5,03 5,22 5,39
Aceh Jaya 3,73 5,14 4,68 4,16 3,98 4,48 4,18
Nagan Raya 3,63 3,46 4,12 2,62 3,70 3,60 2,51
ABDYA 4,52 4,44 4,92 5,08 5,00 4.02 1,28
Aceh Selatan 4,01 3,81 4,26 4,35 5,48 5,32 4,49
Subulussalam 4,86 4,50 4,83 5,91 5,87 4,98 5,56
Aceh Singkil 4,16 4,75 4,97 5,03 5,01 4,41 4,08
Simeulue 4,81 5,19 6,94 4,08 5,16 4,98 4,93
Sumber: BPS seluruh Kabupaten/Kota Kawasan Barsela.
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari 8 Kabuten/ kota terlihat
pertumbuhan ekonomi tari tahun ke tahun terjadi kenaikan dan penurunan.
Terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi bisa saja disebabkan oleh tidak
stabilnya harga minyak bahan bakar. Naiknya harga bahan bakar bisa berdampak
pada krisisnya faktor produksi yang disebabkan oleh naiknya harga barang
maupun ongkos angkut.
4.1.5 Statistik Deskriptif
Tabel di bawah ini merupakan statistik deskriptif variabel-variabel yang
diteliti.
Tabel 4.1.5 Statistik Deskriptif
N Maximum Minimum Mean
Std.
Deviation
lxxii
pendapatan asli daerah
jumlah penduduk
pertumbuhan ekonomi
Valid N (listwise)
56
56
56
112.034E6
220971
6,94
1.514.4E5
64256
1,28
23,4655
11,6638
1,4998
,81087
,37515
,24851
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dari delapan kabupaten/kota di kawasan Barsela Provinsi Aceh, dalam
rentang waktu tahun 2008 – 2014 diketahui bahwa PAD terendah sebesar
Rp1.514.408.211,00 dimiliki oleh kota Subulussalam pada tahun 2008. PAD
tertinggi sebesar Rp112.034.104.121,01 dimiliki oleh Kabupaten Aceh Barat pada
tahun 2014. Rata – rata PAD untuk delapan kabupaten/ kota di kawasan Barsela
dalam rentang waktu 2008 – 2014 Rp23.465.530.510,00 dengan standar deviasi
sebesar Rp8.108.724.049,36.
Jumlah Penduduk
Dari delapan kabupaten/ kota di kaawasan Barsela Provinsi Aceh, dalam
rentang waktu tahun 2008 – 2014 diketahui bahwa jumah penduduk terendah
berada di Kota Subulussalam yaitu sebanyak 64256 jiwa pada tahun 2008 dan
jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Aceh Selatan dengan jumlah
220971 jiwa pada tahun 2014. Rata – rata jumlah penduduk di kawasan
kabupaten/kota Barsela Provinsi Aceh dalam rentang waktu 2008 – 2014 yaitu
116638 jiwa dengan standar deviasi 24851 jiwa.
Pertumbuhan Ekonomi
Dari delapan kabupaten/ kota di Kawasan Barsela Provinsi Aceh, dalam
rentang waktu 2008 – 2014 diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi terendah
adalah 1,28 % terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2014 dan laju
lxxiii
pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Simeulue dengan laju
6,98% pada tahun 2010. Rata – rata laju pertumbuhan ekonomi di kawasan
kabupaten/ kota Barsela Provinsi Aceh yaitu 4,45% dengan standar deviasi
2,48%.
4.2 Analisis Data
Setelah memberikan gambaran umum mengenai perkembangan masing-masing
variabel yang dimaksud dalam penulisan ini, maka pada bagian ini kita akan
melihat hasil perhitungan empiris yang telah didapatkan dengan menggunakan
perhitungan regresi dengan komputer melalui aplikasi pengolah data SPSS.
Sebelum melakukan perhitungan dengan aplikasi SPSS terlebih dahulu data
diubah kedalam bentuk logaritma natural (Ln) karena adanya perbedaan satuan
hitung antara variabel independen dan varibel dependen. Tujuan dari perhitungan
regresi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kekuatan hubungan
variabel jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel
pendapatan asli daerah. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
antara variabel-variabel bebas yaitu jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi
terhadap variabel terikat yaitu PAD.
4.2.1 Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Pada plot grafik histogram data dapat dikatakan normal jika tidak menceng ke
kiri atau ke kanan, sedangkan untuk normal probabilityplot data dapat dikatakan
normal jika data atau titik – titik tersebar di sekitar garis diagonal dan
penyebarannya mengikuti garis diagonal yang dapat dilihat berikut ini.
lxxiv
Gambar 2. Gambar 3.
Pada grafik histogram dan normal probality plot terlihat tidak ada garis yang
menceng kekanan atupun kekiri dan persebaran data (titik-titik) yang berkumpul
disekitar garis uji yang mengarah kekanan atas tidak ada yang terletak jauh dari
sebaran data. Oleh karena itu data tersebut berdistribusi normal.
b. Uji Heterokedatisitas
Model regresi yang baik adalah terjadi homokedatisitas dalam model, atau
dengan perkataan lain tidak terjadi heterokedatisitas. Cara untuk mendeteksi ada
tidak terjadinya heterokedatisitas, yaitu dengan melihat scatterplot melalui titik
penyebaran yang secara acak yang dapat dilihat scatterplot dibawah ini.
Gambar 3.
lxxv
Dari scatterplot tersebut, dapat terlihat bahwa titik-titik penyebaran secara
acak, baik dibagian atas angka nol mapun dibagian bawah angka nol dari sumbu
vertikal atau sumbu Y. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
heterokedatisitas dalam penelitian ini.
c. Uji Multikolinearitas
Untuk mengetahui terjadinya multikolerasi atau kolerasi yang sangat tinggi
atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas maka dapat
dideteksi dengan cara melihat nilai VIF.
Jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas diantara
variabel bebas.
Jika nilai VIF > 10 maka terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel
bebas.
Tabel 4.2.1 Coefficienta
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
lxxvi
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (data diolah april 2016)
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari kedua variabel (X1 dan X2)
diperoleh nilai VIF = 1,035. Artinya, nilai VIF lebih kecil dari pada 10 (1,035 <
10) dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas di
antara variabel bebas.
4.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis
Untuk mengetahui tingkat korelasi (hubungan) antara variabel independen
yang terdiri dari X1 (jumlah penduduk) dan X2 (pertumbuhan ekonomi) terhadap
variabel dependen yaitu Y (pendapatan asli daerah) dapat dilihat dari koefisien
kolerasi (R). kolerasi antara variabel independen dan variabel dependen tersebut
dapat dilihat di dalam tabel berikut ini.
4.2.2 Koefisien kolerasi (R) dan koefisien determinasi (R2)
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1 ,623a ,388 ,365 ,64606 ,680
a. Predictor: (costant), Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
1 (Constant) X1 X2
,966 ,966
1,035 1,035
lxxvii
Dari tabel 4.2.2. diketahui bahwa koefisien kolerasi (R) sebesar 0,623
menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen
dengan variabel dependen sebesar 62,3%. Artinya jumlah penduduk dan
pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan dengan pendapatan asli daerah.
Kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen berada pada
interval yang “kuat” yakni 0,40 < KK ≤ 0,70.
Selanjutnya Koefisien determinasi sebagai mana yang telah diketahui pada
tabel 4.2.2 adalah sebesar 0,388 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah di
Kabupaten/ kota kawasan Barsela sebesar 38,8% di pengaruhi oleh jumlah
penduduk dan pertumbuhan ekonomi sedangkan sisanya sebesar 61,2% di
pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak ada di dalam penelitian ini.
4.2.3 Uji Regresi Linier Berganda
Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan
maka diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 4.2.3 Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Contants)
X1
X2
9,623
1,249
-,487
2,903
,236
,357
,578
-,149
3,315
5,289
-1,397
,002
,000
,177
a. Dependen Variabel: Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan tabel 4.2.3 diatas dengan memperhatikan koefisien masing-
masing variabel, maka di peroleh persamaan sebagai berikut:
Ln Y =0,578 Ln X1- 0,149 Ln X2+ e
lxxviii
Dari hasil pengolahan data diatas, maka pengaruh masing – masing variabel
bebas adalah sebagai berikut:
Jumlah Penduduk (X1)
Koefisien regresi jumlah penduduk sebesar 0,578 artinya apabila terjadi
kenaikan jumlah penduduk sebesar 1%, maka jumlah pendapatan asli daerah
Kabupaten Aceh Barat akan naik sebesar 0,578% dengan asumsi faktor lain
konstan.
Pertumbuhan Ekonomi (X2)
Adapun nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -0,149
artinya apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka
jumlah PAD akan menurun sebesar -0,149% dengan asumi faktor lain konstan.
4.2.5 Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F)
Dari hasil pengujian secara simultan dapat ditunjukkan pengaruh variabel
independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
Hasil analisis nilai Fhitung dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.2.5ANOVAa
Model
Sum of
Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 14,041 2 7,021 16,821 0,000b Residual 22,122 53 ,417
Total 36,163 55
a. Dependent Variabel: Y
Pada penelitian ini taraf tingkat keyakinan adalah 95%, (α) 0,05. F tabel
dihitung menggunakan microsoft excell.
lxxix
df pembilang = jumlah variabel – 1 = 3 – 1 = 2
df penyebut jumlah sampel – jumlah variabel = 56 – 3 = 53
Jadi rumus menghitung F tabel menggunakan excell adalah finv (0,05;2;53)
F tabel = 3,17.
Berdasarkan tabel 4.2.5 diatas menunjukan bahwa Fhitung16,821 dan Ftabel 3,17
jadi Fhitung> Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel yang
dimasukkan kedalam model ini yakni jumlah penduduk dan pertumbuhan
ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli
daerah di Kabupaten/ kota kawasan Barsela. Hasil uji signifikansi menunjukkan
nilai sig.0,000 jika di bandingkan dengan α = 0,05, nilai signifikan lebih kecil dari
α (0,000 < 0,05) Dengan demikian, H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya koefisien
regresi adalah signifikan.
4.2.6 Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t)
Dari hasil pengujian secara parsial dengan tingkat kepercayaan 95% pada taraf
nyata (α) 0,05 maka dapat dijelaskan pengaruh variabel bebas (jumlah penduduk,
dan pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel terikat (PAD) secara individual.
Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikan 0,05 % maka nilai t tabel
dapat dihitung menggunakan rumus excell. Adapun nila t tabel adalah dk = n – 2,
= 56 – 2 = 54, = tinv (0,10;54), t tabel = 1,67.
Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD
Berdasarkan tabel 4.2.3 variabel Jumlah penduduk diperoleh thitung sebesar
5,289 > ttabel sebesar 1,67 yang artinya secara parsial variabel jumlah penduduk
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupten/ kota
lxxx
kawasan Barsela. Besarnya pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien regresi
adalah sebesar 0,578 atau 57,8% dan hal ini dibuktikan oleh uji signifikansi
pada tabel koefisien dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Jika
dibandingkan dengan α = 0,05 nilai signifikan lebih kecil dari pada nilai α
(0,000 < 0,05) artinya H0 ditolak dan Ha diterima.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap PAD
Berdasarkan tabel 4.2.3 Variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh thitung sebesar
-1,367 < ttabel sebesar 1,67 yang artinya bahwa secara parsial variabel
pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli
daerah di kabupaten/ kota Barsela. Walaupun besarnya pengaruh yang
ditujukan oleh koefisien regresi sebesar -0,149 atau -14,9% adalah tidak
signifikan, hal ini dibuktikan oleh uji signifikansi pada tabel koefisien dengan
tingkat signifikan sebesar 0,177. Jika dibandingkan dengan α =0,05, nilai
signifikan lebih besar dari pada nilai α (1,77 > 0,05) artinya H0 diterima dan Ha
ditolak.
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1 Hasil Pengujian Secara Simultan
Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah variabel
independen yang terdiri dari jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi secara
bersama – sama mempengaruhi variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah di
kabupaten/kota kawasan Barsela. Hasil pengujian secara statistik ini menunjukkan
bahwa nilai F penelitian > nilai F tabel (16,821 > 3,17), maka, Ha diterima H0
ditolak. Artinya bahwa variabel jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi
berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap PAD. Pengaruh signifikan
lxxxi
ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 jika dibandingkan dengan nilai
signifikan α = 0,05, nilai signifikan lebih kecil dari nilai α (0,000 < 0,05). Maka
H0 ditolak dan Ha diterima.
Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Siskawati (2014), yang menyatakan variabel bebas (jumlah penduduk dan
pertumbuhan ekonomi) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikatnya
(pendapatan asli daerah) pada tingkat kepercayaan 95%.
Dari tabel 4.2.2 juga diketahui bahwa koefisien korelasi (R) sebesar 0,623
menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel independen dengan
variabel dependen sebesar 62,3%. Artinya jumlah penduduk dan pertumbuhan
ekonomi mempunyai hubungan terhadap PAD. Hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen ini termasuk dalam katagori tingkat
hubungan “kuat” karena R berada pada interval: 0,40 < KK ≤ 0,070.
4.3.2 Hasil Pengaruh Secara Parsial
Pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/
kota kawasan Barsela, dari hasil estimasi yang didapat adalah:
jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli
daerah Kabupaten/kota Barsela Provinsi Aceh. Dari tabel 4.2.3 dapat dilihat
bukti bahwa nilai t hitung sebesar 5,289 lebih besar dari pada t tabel yaitu 1,67.
Besarnya pengaruh yang ditujukan oleh koefisien regresi adalah 0,578 atau
57,8%. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 jika
dibandingkan dengan α = 0,05 nilai signifikan lebih kecil dari pada α (0,000 <
0,05) artinya H0 ditolak Ha diterima. Hasil penelitian berbeda dengan hasil
penelitian Purwanigsih (2011) bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif
lxxxii
terhadap PAD, apabila jumlah penduduk bertambah maka PAD akan
berkurang. Tetapi hasil yang sama didapat dari penelitian Oktari1, Yomalinda
2,
dan Jolianis3, (2014) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh
positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatra Barat.
Adanya pengaruh positif penduduk terhadap penerimaan pendapatan asli
daerah, menandakan penduduk di kawasan kabupaten/kota Barsela sudah mulai
banyak yang bekerja atau penduduk produktif. Penduduk kawasan Basela pada
umumnya bekerja dibidang pertanian meliputi perkebunan dan perikanan,
perdagangan, kontruksi, Keuangan, jasa – jasa dan lain sebagainya.
Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/
kota kawasa Barsela Provinsi Aceh, dari hasil estimasi menunjukkan bahwa
variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli
daerah, dengan bukti nilai t hitung sebesar -1,367 lebih kecil dari t tabel
sebesar 1,67. Walaupun besarnya pengaruh yang ditujukan koefisien
regresisebesar -0,149 atau -14,9% tetapi tidak signifikan. Hal ini dibuktikan
oleh nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,177 jika dibandingkan dengan
α = 0,05 nilai signifikan lebih besar dari pada α (0,177 > 0,05) artinya H0
diterima Ha ditolak. Hasil penelitan ini berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Hidayat (2009), yang menyatakan bahwa pertumbuhan
ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi
Sumatra Utara pada tingkat kepercayaan 95%.
Tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi diduga karena
melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam waktu 7 tahun terakhir, yang dapat
disebabkan oleh perubahan harga barang – barang inventori seperti bahan
lxxxiii
kontruksi, berkurangnya hasil produksi pertanian yang merupakan sektor
unggulan di kawasan Barsela juga dapat menyebabkan laju petumbuhan
melambat. Hasil pertanian yang menjadi unggulan di kawasan Barsela yakni
didominasi oleh Perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa, pala, pinang, karet
dan hasil pertanian padi, kacang dan lain-lain. Jika harga komoditi hasil
pertanian tidak stabil maka tidak mungkin tidak berdampak pada pertumbuhan
ekonomi. karena dengan turunnya harga hasil pertanian pendapatan per kapita
para petani menurun. Seperti yang kita ketahui saat ini harga dari komoditi
karet sudah lama turun sehingga para tukang kebun enggan untuk
memproduksinya karena harga jual yang murah, jika para pekebun tetap
mengambil hasil karet maka kebutuhan tidak mencukupi sehingga harus
mencari tambahan pendapatan dengan bekerja dibidang yang lain.
lxxxiv
V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Dari hasil estimasi jumlah penduduk di kabupaten/kota kawasan Barsela
Provinsi Aceh berpegaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli
daerah. Perkembangan pendapatan asli daerah di kabupaten/kota kawasan
Barsela selama 7 tahun terakhir terus mengalami peningkatan meskipun terjadi
penurunan pada tahun-tahun tertentu.
2. Pertumbuhanekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan
pendapatan asli daerah di kabupaten/kota kawasan Barsela, karena data
pertumbuhan ekonomi yang didapat selama 7 tahun terakhir dibeberapa daerah
dalam tahun tertentu mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah.
5.2 Saran
Setelah melakukan serangkaian pengujian dan pembahasan mengenai
pengaruh penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di
kabupaten/kota kawasan Barsela Provinsi Aceh. Berikut ini diajukan beberapa
saran yang berkaitan dengan tulisan ini yaitu:
1. Dari penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi
yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota Barsela secara rata-rata telah
efektif dan cukup efisien, untuk itu diharapkan kepada pemerintah kabupaten/
kota Barsela agar terus meningkatkan penerimaaan pajak dan retribusi,
disamping itu pemerintah juga harus memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi sehingga lebih
efektif dan efisien.
lxxxv
2. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta
penataan ulang jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah ataupun jenis
penerimaan daerah lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat
meningkatkan efektifitas sumber-sumber PAD tersebut, serta meningkatkan
mutu pelayanan kepada masyarakat.
3. Melihat kembali sektor-sektor perekonomian yang menjadi unggulan dalam
meningkatnya pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkatkan pendapatan asli
daerah melalui pajak daerah.
4. Penerimaan pajak daerah perlu di pertahankan konsistensinya dan ditingkatkan
secara proposional sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang ada.
Penerimaan pajak akan berhasil jika melibatkan semua staholder yang ada
didaerah untuk mencari solusi bersama yang dilakukan sesuai dengan peraturan
perundangan yang ada secara konsisten dan proposional
lxxxvi
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. (2013), Teori-Teori Pembangunan Ekonomi. Pertumbuhan
Ekonomi Dan Wilayah. Yogyakarta, Graha Ilmu
Badan Pusat Statistik. (2015), Aceh Barat Dalam Anggka 2015. Meulaboh
Badan Pusat Statistik. (2015), Statisitk Daerah Kabupaten Aceh Barat 2015.
Darise, Nurlan. (2009),Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan BLU. Jakarta,PT Macanan Jaya Cemerlang.
Frelistiyani, Winda. (2010), Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel
Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/kota Se-Jawa Pada
Tahun 2006 – 2008). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas
Deponegoro, Semarang 2010.
Hasan, Iqbal. (2003), Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (statistik deskriptif)Edisi
dua. Jakarta, PT Bumi Aksara.
Hidayat, Haris, Muhammad. (2014),Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2015.skripsiFakultas Ekonomika
dan Bisnis Universitas Diponegoro
Istianto, Dwi, Donna. (2011),Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-
2009. Skripsi Fakultas EkonomiUniversitas Diponegoro.
Jhingan, M.L., Penerjemah D. Guritno.(2012) Ekonomi Pembangunan Dan
Perencanaan. Jakarta, PT. Raja Gravindo Persada.
K, Datu, Rindu, Indra. (2012), Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan
Asli Daerah (Pad) Di Makassar Tahun 1999-
2009.http://repository.unhas.ac.id. Semarang, Skripsi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Mardiasmo. (2004),Perpajakan, Edisi revisi.Yogyakarta, Andi.
Misbahuddin., dan Hasan, Iqbal. 2013. Analisis Data Dengan Statistik. Jakarta,
PT Bumi Aksara.
lxxxvii
Oktari., Yomalinda, Dea., Jolianis. (2014), Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi
Penapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatra Barat. ejournal-s1.
Stkip-pgri-sumbar.ac.id, Volume 1, No 1, Tahun 2014.
Riduwan. (2012). Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian.
Bandung,Alfabeta.
Sanusi, Bachrawi. (2004), Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta, PT Rineka
Cipta.
Sarjono, Haryadi., Julianita, Winda. (2011), SPSS VS LISREL Sebuah Pengantar,
Aplikasi Untuk Riset. Jakarta, Salemba Empat.
Siahaan, P. Marihot. (2013), Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta. PT
Raja Gravido Persada.
Silalahi, Remus., Damanik, Darwin., Effendi, Syahril., dan Fahmi Muhammad.
(2013),Teori Ekonomi Makro. Bandung, Citapustaka Media Perintis.
Siregar, Syofian. (2015), Statistik Terapan. Jakarta, Pranamedia Group.
Siskawati, Nelva. (2014), Pegaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi
Riau. Jurnal Paradigma Ekonomi, Volume 9. No 2.
Sudarman, R.Gunawan. (2005),Analisis Regresi Linier Ganda Dengan SPSS.
Yogyakarta, Graha Ilmu.
Sugiyono. (2012), Statistik Untuk Penelitian. Bandung, Alfabeta.
Sugiyono. (2014), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung,
Alfabeta.
Sukirno, Sadano. (2013),Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ktiga. Jakarta,
PT. Raja Gravindo Persada.
Sukirno, Sadano. (2006),Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar
Kebijakan, Edisi Kedua. Jakarta, Prenada Media Group.
Suparmoko, M. (2002), Ekonomi Publik, Untuk Keuangan Dan Pembangunan
Daerah. Jakarta, Andi Offset.
lxxxviii
Susanto, Iwan. (2014),Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, Dan Inflasi Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun
1998-2012). http://www.jimfeb.ub.ac.id/ Vol 2, No 2 2014.
Syakhiruddin. (2008),Statistik Ekonomi.Banda Aceh, Syiah Kuala University
Press.
Tambunan, Mangara. (2010), Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan,
Menggerakkan Kekuatan Lokal Dalam Globalisasi Ekonomi.
Yogyakarta, Graha Ilmu.
Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah.
Yani, Amad. (2002), Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Indonesia. Jakarta, PT Raja Gravindo Persada.