PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
P U T U S A N Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
Hendra Saragih, tempat tanggal lahir Pematang Gajing,04-11-1976,jenis
kelamin Laki-laki,Pekerjaan Wiraswasta,alamat Huta I Serapuh
Desa Serapuh, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut
sebagai Pembanding semula Penggugat;
L A W A N
1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pematang Siantar.
Alamat Jalan Merdeka No. 02 Pematang Siantar, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan
Negara cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pematang
Siantar,selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula
Tergugat II;
3. Saimun Sinaga, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 60 Tahun, Alamat Huta I
Perbalongan, Desa/Kel Parbalongan Kecamatan Tanah Jawa,
Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding
III semula Tergugat III;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
441/Pdt/2018/PT MDN tanggal 17 Desember 2018 Tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mempelajari berkas
perkara, termasuk didalamnya Berita Acara dan Salinan Putusan Pengadilan
Negeri Simalungun Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sim tanggal 17 September 2018,
serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 10 April 2018
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada
tanggal 11 April 2018 dalam Register Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sim, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:
Bahwa adapun duduk perkara Perlawanan (VERZET) adalah sebagai berikut:
I. HUBUNGAN HUKUMNYA
1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan Perjanjian
Kredit berupa kredit angsuran setiap per-bulannya.
2. Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Penggugat dengan Tergugat I
Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada
Penggugat.
3. Bahwa, dengan tidak ada diberikannya Salinan/Copy Akta Perjanjian Kredit
diatas Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah hutang Penggugat
sebenarnya (Jumlah hutang yang pasti).
4. Bahwa, secara tiba-tiba Terlawan III mengajukan permohonan eksekusi
terhadap pelawan sebagaimana adanya surat panggilan AAN MANING
nomor :7/Pdt.Eks/2018/PN.Sim (Terlampir).
5. Bahwa, Tergugat I melalui perantara Tergugat II yangtelah melakukan
pelelangan atas objek sengketa tersebut berupa :
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 172 Desa/Kel Serapuh, dengan
Sebidang tanah seluas 1.037 M2 (Seribu Tiga Puluh Tujuh Meter
Persegi) Terletak di : Desa/Kel Serapuh, Kecamatan Gunung Malela,
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. NamaPemegang
Hak Tertulis/terdaftar atas namaROSMAWATI SARAGIH.
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 169 Desa/Kel Serapuh, dengan
Sebidang tanah seluas 2.625 M2 (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh
Lima Meter Persegi) Terletak di : Desa/Kel Serapuh, Kecamatan
Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
NamaPemegang Hak Tertulis/terdaftar atas namaROSMAWATI
SARAGIH.
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 210 Desa Bandar Siantar, dengan
Sebidang tanah seluas 5.799 M2 (Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Sembilan Meter Persegi) Terletak di : Desa/Kel Bandar Siantar,
Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
NamaPemegang Hak Tertulis/terdaftar atas namaROSMAWATI
SARAGIH.
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 281 Desa Bandar Siantar, dengan
Sebidang tanah seluas 4.962 M2 (Empat Ribu Sembilan Ratus Enam
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
Puluh Dua Meter Persegi) Terletak di : Desa/Kel Bandar Siantar,
Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
NamaPemegang Hak Tertulis/terdaftar atas namaROSMAWATI
SARAGIH.
Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang
menjadi Agunan/Jaminan Penggugat kepada Tergugat I.
II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II
1. Bahwa dengan tindakan Tergugat I yang telah melaksanakan Lelang
Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Tergugat II
adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad),
serta bertentangan dengan :
1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan
(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak
Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang
mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 106/PMK.06/2013).
2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-
undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang
menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian
penggunaan ketentuan tersebut” Maka ditegaskan lebih lanjut dalam
Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-
Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi
Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak
Tanggungan;
3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan
Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua
Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri
Simalungun) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar) untuk
menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang
menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan
atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, Sehingga
Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat
Ketua Pengadilan Negeri;
6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan
Perundang-undangan, adalah yaitu :
1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;
SEDANGKANPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In
Cassu) Nomor : 93/PMK. 06/2010YoPeraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis
Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak
Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan
atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah
Peraturan Menteri Keuangan.
7) Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata Yaitu;
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya
tidak ada mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit.
8) Bertentangan denganPasal 1338 Undang- Undang Hukum Perdata ;
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku
sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan
itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah
pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang.
Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam
perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan
diselesaikan melalui pengadilan negeri, tetapi kenyataannya melakukan
permohonan Eksekusi.
2. Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat I yangtelah melakukan
pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
Tergugat II adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untuk
menjual objek Hak Tanggungan (Beding Van Eigenmatigeverkoop)harus
berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun
1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan
mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang
ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum
ada peraturan yang mengaturnya tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang-
undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku
yaitu dengan harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata
lain Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri
karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal
Pelaksananyadan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari
Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal
224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusi maupun Lelangnya harus
melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara
Terlawan II.
3. Bahwa menurutJurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986,yang menyatakan bahwa :
“Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat
Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan
dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”
Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus
melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari 1986
juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994, yang
menyatakan :
“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, Maka sebelum
lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh
Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”
Maksudnya adalah Konsumen diberi kesempatan untuk mencari calon
pembeli tanah/rumah yang diagunkan/jaminkan tersebut, Apabila hal itu
terjadi, Maka pembayarannya harus dilakukan didepan/hadapan Ketua
Pengadilan Negeri.
4. Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri
Simalungun demi tegaknya hukum dan keadilan agar dapat memanggil
Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III untuk bersidang dan memutuskan
perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik
(Good opposant);
3. Menyatakan bahwa pelelangan yang telah dilakukan oleh Tergugat II
atas permintaan Tergugat I adalah batal demi hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa pelelangan yang telahdilakukan oleh Tergugat II
atas permintaan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum
(OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :
1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan
(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak
Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang
mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-
undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang
menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian
penggunaan ketentuan tersebut” Maka ditegaskan lebih lanjut
dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan
Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan
Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku
terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan
Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan
Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo
Pengadilan Negeri Simalungun) untuk memerintahkan Kantor
Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Pematanggsiantar) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang
meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang/KPKNL);
5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang
menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak
dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka
Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
HIR/258 RBG”, Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate
Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki
Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu:
1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;
SEDANGKANPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In
Cassu) Nomor : 93/PMK. 06/2010YoPeraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis
Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang
Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada
menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan
Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.
7) Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata Yaitu;
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini
saya tidak ada mengetahui dan memegang surat perjanjian
Kredit.
8) Bertentangan denganPasal 1338 Undang- Undang Hukum Perdata ;
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang
berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang
ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan
dengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata
ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri,
tetapi kenyataannya melakukan permohonan Eksekusi.
5. Menghukum TergugatI ,TergugatII, dan Tergugat III untuk membayar
ongkos perkara ini.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
ATAU
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa
perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil
menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum(ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum
Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
LEGAL STANDING
Mengenai legal standing Terlawan II atas pelaksanaan lelang eksekusi,
sebagaimana disebut dalam beberapa pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor
27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya cukup disebut
PMK Lelang), sebagai berikut:
1. Pasal 1 PMK Lelang menyebutkan:
1) Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan
penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat
atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan
Pengumuman Lelang.
2) Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat ten tang
akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang
dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.
3) Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau
penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan
itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan
perundangundangan.
4) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yangselanjutnya DJKN adalah unit
Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-
lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
5) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal KekayaanNegara, yang selanjutnya
disebut Kantor Wilayah,adalah instansi vertikal Direktorat
JenderalKekayaan Negara yang berada di bawah danbertanggungjawab
langsung kepada DirekturJenderal Kekayaan Negara.
6) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,yang selanjutnya cukup
disebut KPKNL, adalah instansivertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
Negara yangberada di bawah dan bertanggung jawab langsungkepada
Kepala Kantor Wilayah.
7) Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkanperaturan
perundangundangan diberi wewenangkhusus untuk melaksanakan
penjualan barangsecara lelang.
8) Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelangpegawai Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yangberwenang melaksanakan Lelang Eksekusi,
LelangNoneksekusi Wajib, dan Lelang NoneksekusiSukarela.
9) Penjual adalah orang, badan hukum/usaha atauinstansi yang berdasarkan
peraturan perundang-undanganatau perjanjian berwenang untukmenjual
barang secara lelang.
10) Pemilik Barang adalah orang atau badanhukum/usaha yang memiliki hak
kepemilikanatas suatu barang yang dilelang.
11) Peserta Lelang adalah orang atau badanhukum/badan usaha yang telah
memenuhi syaratuntuk mengikuti lelang.
12) Pembeli adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan
penawaran tertinggi dandisahkan sebagai pemenang lelang oleh
PejabatLelang.
13) Legalitas formal subjek dan objek lelang adalahsuatu kondisi dimana
dokumen persyaratan lelangtelah dipenuhi oleh pemohon
lelang/Penjualsesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaandata,
menunjukkan hubungan hukum antarapemohon lelang/Penjual (subjek
lelang) denganbarang yang akan dilelang (objek lelang),
sehinggameyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelangberhak melelang
objek lelang, dan objek lelangdapat dilelang.
14) Nilai Limit adalah harga minimal barang yangakan dilelang dan ditetapkan
oleh Penjual/PemilikBarang.
15) Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggiyang diajukan oleh peserta
lelang yang telahdisahkan sebagai pemenang lelang oleh PejabatLelang.
16) Pokok Lelang adalah Harga Lelang yang belumtermasuk Bea Lelang
Pembeli dalam lelang yangdiselenggarakan dengan penawaran harga
secaraeksklusif atau Harga Lelang dikurangi Bea LelangPembeli dalam
lelang yang diselenggarakandengan penawaran harga secara inklusif.
17) Hasil Bersih Lelang adalah Pokok Lelang dikurangiBea Lelang Penjual
dan/atau Pajak Penghasilanatas penghasilan dari pengalihan hak atas
tanahdan/atau bangunan (PPh Final) dalam lelangdengan penawaran harga
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
lelang eksklusif, dalamlelang dengan penawaran harga inklusif dikurangiBea
Lelang Pembeli.
18) Kewajiban Pembayaran Lelang adalah harga yangharus dibayar oleh
Pembeli dalam pelaksanaanlelang yang meliputi Pokok Lelang dan Bea
LelangPembeli.
19) Bea Lelang adalah bea yang berdasarkanperaturan perundangundangan,
dikenakankepada Penjual dan/atau Pembeli atas setiappelaksanaan lelang,
yang merupakan PenerimaanNegara Bukan Pajak.
20) Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaanlelang yang dibuat oleh
Pejabat Lelang yangmerupakan akta otentik dan mempunyai
kekuatanpembuktian sempurna.
2. Pasal 2 PMK Lelang menyebutkan setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan
oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-
Undang atau Peraturan Pemerintah.
3. Pasal 4PMK Lelang menyebutkan Lelang yang telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.
4. Pasal 11 ayat 1PMK Lelang menyebutkan Penjual/Pemilik Barang yang
bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus
mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL
untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang
sesuai dengan jenis lelangnya.
5. Pasal 13PMK Lelang menyebutkan Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak
boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang
dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal
subjek dan objek lelang.
6. Pasal 14, PMK Lelang menyebutkan:
(1) Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek
Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/ tereksekusi, suami atau istri
debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6
UUHT tidak dapat dilaksanakan,
(2) Terhadap objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pelaksanaan lelangnya dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari
Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.
(3) Permohonan · atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan oleh Pengadilan Negeri, kecuali jika pemegang hak
tanggungan merupakan lembaga yang menggunakan sistem syariah maka
permohonan dilakukan oleh Pengadilan Agama.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
7. Pasal 27PMK Lelang menyebutkan Lelang yang akan dilaksanakan hanya
dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau
putusan dari lembaga peradilan.
8. Pasal 45PMK Lelang menyebutkan bahwa nilai limit ditetapkan Penjual harus
berdasarkan hasil penilaian dalam hal :
a. Lelang Noneksekusi Sukarela atas Barang berupa tanah dan/ atau
bangunan dengan Nilai Limit paling sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah);
b. Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia,dan
LelangEksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limitpaling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);atau
c. bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada LelangEksekusi Pasal 6
UUHT atau Lelang Eksekusi Fiducia.
9. Pasal 51 PMK Lelang menyebutkan:
(1)Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang
dilakukan oleh Penjual.
(2)Penjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuai ketentuan
kepada Pejabat Lelang
10. Pasal 85 ayat (1)PMK Lelang menyebutkan: Pejabat Lelang yang
melaksanakan lelang wajib membuat Risalah Lelang.
Bahwa berdasarkan legal standing tersebut di atas, maka sangatlah berdasar
perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlawan II sehingga sudah sepatutnya
gugatan Pelawan ditolak.
DALAM EKSEPSI
1. Bahwa Terlawan II menolak seluruh dalil gugatan Pelawan, kecuali hal-hal
yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan II dalam jawaban ini.
2. EKSEPSI GUGATAN PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)
a. mencampuradukan antara konsep wanprestasi dan Perbuatan Melawan
Hukum
1) Bahwa gugatan aquo mencampuradukan antara konsep wanprestasi
dan Perbuatan Melawan Hukum. Pelawan selalu mendalilkan pokok
perkara adalah seputar perjanjian hutang-piutang, namun gugatan a
quo adalah “Perihal: Perbuatan Melawan Hukum”.
2) Bahwa penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan
Wanprestasi secara hukum dilarang, sebagaimana tertuang dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No. 1875K/Pdt/1984
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
tertanggal 24 April 1986: “Penggabungan gugatan perbuatan melawan
hukum dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi tidak dapat
dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara
tersendiri pula.”
3) Bahwa untuk membuktikan dasar gugatan Pelawan tidak jelas dan tidak
sempurna, sebagaimana dilarang Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I
dalam Putusan Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974
menyebutkan: “Karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan
para pihak tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima/Niet Ontvankelijke verklaard”.
4) Bahwa oleh karenanya gugatan Pelawan haruslah ditolak dan/atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena isi gugatan
Pelawan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu
tiada suatu pihak pun dapat diperkarakan dalam perkara perdata
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas perbuatan sesuai perjanjian.
b. Bahwa Pelaksanaan lelang terhadap tanah berupa:
1) Sebidang tanah seluas 1.037 M2 berikut bangunan gudang dan tempat
usaha di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Serapuh, Kecamatan
Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Sesuai SHM Nomor
172/Serapuh tanggal 11 Maret 2008 atas nama Rosmawati Saragih;
2) Sebidang tanah seluas 2.625 M2 berikut bangunan rumah tinggal di
atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Serapuh, Kecamatan Gunung
Malela, Kabupaten Simalungun, Sesuai SHM Nomor 169/Serapuh
tanggal 11 Maret 2008 atas nama Rosmawati Saragih.
bukanlah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
93/PMK.06/2010 Yo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
106/PMK.06/2013 dan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan No. 4
Tahun 1996 melainkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 6
Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, oleh karenanya
gugatan Pengugat haruslah ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo.
3. EXCEPTIO NON ADIMPLETICONTRACTUS
a. Bahwa Terlawan II mengajukan exceptio non adimpleticontractus, yakni
eksepsi dalam gugatan yang bersumber pada:
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
1. Perjanjian Kredit Nomor: 26 tanggal 04 April 2008,
2. Persetujuan Tambahan (Suplesi) Kredit Nomor: 75 tanggal 24
November 2008,
3. Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan (Suplesi) Kredit Nomor: 17
tanggal 07 April 2009,
4. Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan (Suplesi) Kredit Nomor: 47
tanggal 14 April 2010,
5. Persetujuan Perpanjangan dan Tambahan (Suplesi) Kredit Nomor: 09
tanggal 03 Mei 2011 dan
6. Persetujuan Perpanjangan dan Tambahan (Suplesi) Kredit Nomor: 221
tanggal 19 Juni 2012
yang intinya masing masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi
prestasi secara timbal balik. Pelawan sebagai Pemberi Hak Tanggungan
sekaligus sebagai debitur atas namaHendra Saragih/Rosmawati Saragih
tidak berwenang dan berhak melakukan gugatan apabila yang
bersangkutan tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya atau
prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
b. Bahwa perbuatan hukum Pelawan yang telah wanprestasi, maka
konsekuensi atau akibat hukum atas perbuatannya, sesuai isi perjanjian
dimaksud yang selanjutnya telah dibebani Hak Tanggungan oleh Terlawan I
selaku Pemegang Hak Tanggungan yang telah mencairkan dana pinjaman
kredit kepada Pelawan berhak menuntut dan mengeksekusi obyek Hak
Tanggungan secara lelang.
c. Bahwa pasal 1 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT)
menguraikan, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada
hak atas tanah. Jaminan yang diberikan namun kemudian diingkari sama
artinya dengan pelecehan terhadap lembaga Hak Tanggungan. Dalam
Penjelasan Umum UU HT mendeskripsikan ciri-ciri Hak Tanggungan, salah
satu diantaranya ialah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya jika
debitor wanprestasi atau cidera janji sehingga kreditor pemegang Hak
Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum atas tanah yang
dijadikan agunan.
d. Bahwa asas Ab assuetis non fit injuria menyebutkan “sesuatu yang sudah
disepakati bersama, tidak bisa diajukan sebagai perkara perdata.”
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 438K/Pdt/1995 tanggal 30
September 1996 menjelaskan: “Dalam suatu gugatan apabila terbukti
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
bahwa Pelawan yang wanprestasi maka gugatan Pelawan sepanjang
mengenai wanprestasinya pihak lawan harus ditolak.”
4. EXCEPTIO DOMINI
Bahwa Terlawan II mengajukan Exceptio Domini, karena objek sengketa
seyogyanya bukan sepenuhnya menjadi hakdebitur dengan alasan sebagai
berikut:
a. Bahwa danapinjaman yang dicairkan oleh Kreditur telah mengendap kepada
pihak debitur atas nama Pelawan.
b. Bahwa perjanjian kredit dengan adanya jaminan debituryang telah diikat
Hak Tanggungan merupakan syarat penguasaan dan kewenangan Kreditur
untuk melakukan eksekusi lelang atas aset jaminanapabila debitur
wanprestasi dalam rangka pelunasan hutang debitur.
DALAM POKOK PERKARA:
1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah
termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan
sepanjang menyangkut Terlawan II kecuali terhadap apa yang diakui secara
tegas kebenarannya.
3. Bahwa dalil Pelawan dalam gugatannya:
Pasal 6 UUHT tidak dapat berdiri sendiri karena pasal 26 UUHT sebagai pasal
pelaksananya dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal
26 UUHT adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka pelaksanaan
eksekusi maupun lelangnya harus melalui fiat Eksekusi melalui Pengadilan
Negeri, bukan melalui Perantara Terlawan II,
Bahwa atas dalil Pelawan tersebut, maka Terlawan II tegas menyampaikan
hal-hal dan ketentuan hukum eksekusi hak Tanggungan, sebagai berikut:
a. Bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan
kewenangan yang diberikan kepada pemegang hak tanggungan pertama
untuk melakukan penjualan atas aset yang dijadikan sebagai jaminan
apabila debitor cidera janji. Dengan demikian, maka pelaksanaan lelang
dimaksud merupakan kewengan yang diberikan oleh undang-undang (ex
lege) dan bukan berdasarkan janji sebagaimana terdapat dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
b. Bahwa Pelawan sedang berhayal dan mengada-ada, karena tidak ada
pasal yang mengatur bahwa Pasal 26 UUHT sebagai pasal pelaksana dari
Pasal 6 UUHT.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
c. Pasal 26 UUHT: selama belum ada peraturan perundang-undangan
yangmengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14,
peraturan mengenaieksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya
Undang-Undang ini, berlakuterhadap eksekusi Hak Tanggungan
d. Bahwa untuk melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan Pasal 6 yang
dilaksanakan oleh Terlawan I dapat berjalan sesuai dengan ketentuan,
maka sebagaimana Pasal 7 Vendu Reglement Staatsblad 1908-189
sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940-56 jo. Staatsblad 1941-
3 yang menyatakan “Juru Lelang Negeri tidak berwenang menolak
permintaan akan perantaranya untuk mengadakan penjualan umum di
daerahnya”dan lebih lanjut dipertegas dalamPasal 13 PMK Lelang
menyebutkan Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak
permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen
persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal
subjek dan objek lelang.
e. Bahwa Pelawan harus cermat dalam memahami pelaksanaan eksekusi
lelang berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak tanggungan jo Pasal 20
ayat (1) butir a Undang-undang Hak Tanggungan yang merupakan
pernyataan prestasi perbuatan yang apabila debitur dalam hal ini Pelawan
cidera janji, maka Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaaan sendiri melalui
pelelangan umum.
f. Bahwa Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan menyatakan ”apabila
debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan
tersebut.”
g. Bahwa berdasarkan ketentuan ini dalam melaksanakan penjualan objek
Hak Tanggungan dan mengambil pelunasan piutangnya, pemegang Hak
Tanggungan Pertama mempunyai kedudukan istimewa (droit de
preference), yaitu hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas
kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan
diutamakan yang dimiliki oleh Pemegang hak Tanggungan. Hak tersebut
didasarkan janji untuk dapat menjual objek Hak Tanggungan atas
kekuasaan sendiri, tanpa persetujuan debitur didasarkan pada janji debitur
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak
Tanggungan.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
h. Bahwa dalam:
1) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 569/2008 tanggal 10
Desember 2008,
2) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 81/2010 tanggal 14 April
2010,
3) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 346/2011 tanggal 10 Juni
2011,
4) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 229/2008 tanggal 09 April
2008,
5) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 568/2008 tanggal 10
Desember 2008,
6) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 160/2009 tanggal 07 April
2009,
7) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 80/2010 tanggal 14 April
2010,
8) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 345/2011 tanggal 10 Juni
2011
mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak
Tanggungan dari debitor kepada kreditor sehubungan dengan hutang yang
dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang
bersangkutan (kreditor preferen) dari pada kreditor-kreditor lain/kreditor
konkuren (vide Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 atau "UUHT").
Oleh karena itu, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan
pelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian
pinjaman/kredit yang bersangkutan.
i. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Notaris
merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan Pembuktian Mutlak dan
mengikat, apa yang disebutkan dalam Akta Notaris merupakan bukti yang
sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain
(Vide Pasal 1868, 1870 KUHperdata).
j. Bahwa pemberian kredit oleh Terlawan I kepada Pelawan telah dilakukan
sesuai dengan prosedur yang benar, hal ini dapat dibuktikan dari fakta-fakta
mengenai adanya perjanjian kredit, perjanjian jaminan, adanya peristiwa
wanprestasi dan proses lelang jaminan, dengan uraian sebagai berikut:
1) Perjanjian Kredit Nomor: 26 tanggal 04 April 2008, Persetujuan
Tambahan (Suplesi) Kredit Nomor: 75 tanggal 24 November 2008,
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan (Suplesi) Kredit Nomor: 17
tanggal 07 April 2009, Persetujuan Perpanjangan dan
Penambahan (Suplesi) Kredit Nomor: 47 tanggal 14 April 2010,
Persetujuan Perpanjangan dan Tambahan (Suplesi) Kredit Nomor:
09 tanggal 03 Mei 2011 dan Persetujuan Perpanjangan dan Tambahan
(Suplesi) Kredit Nomor: 221 tanggal 19 Juni 2012;
2) Perjanjian Jaminan:
Obyek yang dijaminkan:
a) Sertipikat Hak Milik Nomor 169/Serapuh tanggal 11 Maret 2008 atas
nama Rosmawati Saragih (Dibebani Hak Tanggungan Peringkat
Pertama Nomor: 400\2008 tanggal 05 Mei 2008, Peringkat Kedua
Nomor: 1134/2008 tanggal 29 Desember 2008, Peringkat III Ketiga
Nomor: 338/2009 tanggal 05 Mei 2009, Peringkat IV Keempat
Nomor: 331/2010 tanggal 10 Mei 2010 dan Peringkat V Kelima
Nomor: 972/2011 tanggal 18 Agustus 2011 oleh PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman
Nomor: 44-46, Jakarta Pusat Cabang Pematangsiantar),
b) Sertipikat Hak Milik Nomor 172/Serapuh tanggal 11 Maret 2008 atas
nama Rosmawati Saragih (Dibebani Hak Tanggungan Peringkat
Pertama Nomor: 1136\2008 tanggal 29 Desember 2008, Peringkat
Kedua Nomor: 333/2010 tanggal 10 Mei 2010, dan Peringkat Ketiga
Nomor: 965/2011 tanggal 18 Agustus 2011 oleh PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman
Nomor: 44-46, Jakarta Pusat Cabang Pematangsiantar)
3) Peristiwa wanprestasi :
- Surat Peringatan I Nomor:B.1196-II/KC/ADK/03/2013, tanggal
01Maret 2013;
- Surat Peringatan II Nomor:B.2036-II/KC/ADK/03/2013, tanggal 02
April 2013;
- Surat Peringatan III Nomor:B.3447-II/KC/ADK/03/2013, tanggal 03
Juni 2013;
4) Dasar lelang jaminan :
- Ketentuan Pasal 14 ayat (3) UUHT, Sertipikat Hak Tanggungan
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan PUTUSAN
PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM
TETAP.
- Ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 Ayat (1) huruf (a) UUHT Jo. Akta
Pemberian Hak Tanggungan memberi hak kepada Terlawan I
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
selaku Pemegang Hak Tanggungan untuk menjual obyek Hak
Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut,
apabila Debitur cidera janji/tidak memenuhi kewajiban untuk
melunasi hutangnya.
- Surat Pemberitahuan Lelang kepada Pelawan Nomor:B.759-
II/KC/ADK/02/2018, tanggal 13 Februari 2018.
- Pengumuman lelang pertama melalui selebaran tertanggal tanggal
30 Januari 2018 dan Pengumuman Lelang Kedua pada Koran
Harian Siantar 24 Jam tanggal 14 Februari 2018.
k. Bahwa tindakan Pelawan adalah perbuatan melawan hukum sekaligus
pelecehan terhadap perjanjian oleh karena Wanprestasi yaitu :
1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; ketika
pelunasan kredit tidak dilaksanakan sebagaimana kesepakatan dalam
perjanjian Kredit, maka seketika itu pula telah terjadi wanprestasi, yang
mengakibatkan hak dari pihak kreditor untuk mengeksekusi hak
tanggungan seketika itu juga, tanpa harus menunggu wanprestasi dari
pihak Pelawan, karena kesempatan yang diberikan Terlawan I berupa
Panggilan, Peringatan-Peringatan, dan Pemberitahuan rencana lelang
ternyata tidak disikapi dengan itikad baik oleh Pelawan dengan kembali
melakukan wanprestasi.
2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; maka menjadi beralasan bila Kreditor berkeberatan
dengan cara-cara pelunasan yang tidak sesuai prosedur maupun
kesepakatan, serta senyatanya akta kredit maupun van dading telah
menegaskan bahwa kreditor diberikan kuasa untuk mengeksekusi hak
tanggungan yang merupakan Obyek Sengketa perkara a quo sebagai
jaminan pelunasan ketika debitor (in casu Pelawan) ingkar janji.
3) Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat; adalah bukan alasan
yang menjadikan urusan kreditor ketika terjadi kredit macet,
sebagaimana bukan urusan debitor bagaimana kreditor dapat
menghimpun dana masyarakat dan memberikan bunga pada nasabah
sumber dana kredit, maka adalah adil apabila Pelawan ditutut untuk
menghormati upaya pelunasan yang diambil oleh pihak Terlawan I ketika
terjadi keterlambatan atau wanprestasi.
Adalah tidak merupakan kewajiban Terlawan I maupun Terlawan II untuk
memberi kesempatan kepada Pelawan untuk mencari calon pembeli
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
tanah/rumah yang diagunkan/dijaminkan tersebut ataupun menunggu
hutang yang kian membengkak ibarat tumor yang dibiarkan menjadi
kanker ganas. Dengan demikian menjadi beralasan bila diambil tindakan
segera sebelum tumor tersebut berubah menjadi kanker ganas yang
merugikan seluruh pihak.
Walaupun demikian Pelawan telah diingatkan dengan Surat Peringan
Pertama tertanggal 06 April 2016 sampai yang ketiga, bahkan sampai
dengan Pengumuman lelang dan pemberitahuan lelang dan akhirnya
pelaksanaan lelang tertanggal 27 September
2016 dengan rentang waktu 5 bulan, namun Pelawan tetap tidak
menggunakan waktu 5 bulan tersebut untuk mencari calon pembeli atas
tanah/bangunan yang dijadikan jaminan.
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan; Dalam akta kredit telah disepakati untuk menghormati hak kreditor
dalam menuntut pelunasan piutangnya dan mengosongkan objek
agunan ketika kredit macet. Gugatan a quo menunjukkan dan
membuktikan adanya itikad tidak baik Pelawan yang berusaha
melakukan penyeludupan hukum.
4. Bahwa prosedur dan ketentuan terkait pelaksanaan lelang tanggal 28 Februari
2018 sesuai Risalah Lelang Nomor: RL-017/05/2018, dapat disampaikan
sebagai berikut:
a. Bahwa pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Sdr. Sufiani Jalil,
jabatannya selaku Pemimpin pada PT BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Pematangsiantar berkedudukan di Pematangsiantar sesuai Surat
Permohonan Lelang Nomor B.243-II/KC/ADK/01/2018 tanggal 17 Januari
2018.
b. Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Terlawan II menerima dan
memeriksa berkas-berkas persyaratan dan telah memberitahukan kepada
pihak penjual/Pemohon Lelang melalui surat Nomor S-
58/WKN.02/KNL.02/2018 tanggal 25 Januari 2018 hal Penetapan Jadwal
Lelang.
c. Bahwa pelelangan ini telah diberitahukan kepada pihak Pelawan (debitur)
oleh Terlawan I dengan surat Nomor B.759-II/KC/ADK/02/2018, tanggal 13
Februari 2018 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa terhadap
barang jaminan Pelawan akan dilakukan Pelelangan.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
d. Bahwa terbukti dalam melaksanakan formalitas hukum dan guna memenuhi
asas publisitas yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat (calon
peserta/pembeli lelang) serta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak
yang berkeberatan atas pelaksanaan lelang tersebut pihak penjual in casu
Pemohon Lelang telah mengumumkan rencana lelang kepada khalayak
ramai melalui Pengumuman lelang pertama melalui selebaran tertanggal
tanggal 30 Januari 2018 dan Pengumuman Lelang Kedua pada Koran
Harian Siantar 24 Jam tanggal 14 Februari 2018.
e. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) PMK Lelang, Terlawan
II mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun guna melengkapi kewajiban
dalam pelaksanaan lelang dan diterbitkan SKPT Nomor 08/SKPT/2/2018
tanggal 21 Februari 2018 dan 05/SKPT/2/2018 tanggal 21 Februari 2018.
f. Bahwa pelaksanaan penjualan lelang yang dilakukan melalui Terlawan II
sesuai Risalah Lelang Nomor RL- 017/05/2018 tanggal 28Februari 2018 di
hadapan Handika Cakra Panca Negara Sinaga, S.E., selaku Pejabat Lelang
Kelas I di KPKNL Pematangsiantar adalah pelaksanaan lelang sah menurut
hukum.
g. Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Terlawan II didasarkan pada
ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang
(Vendu Reglement), Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah
dengan Staatsblad 1940:56, jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie),
Staasblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staasblad 1930:85
jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.
h. Sertipikat hak tanggungan adalah tanda bukti bahwa seseorang memiliki
hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang dimiliki oleh
pemberi jaminan, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada si
pemegang hak tanggungan dibandingkan kreditur-kreditur lainnya.
i. Bahwa Sertipikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak
tanggungan (vide Pasal 14 ayat [5] UU Hak Tanggungan). Sertipikat hak
tanggungan ini juga berfungsi dalam melakukan eksekusi hak tanggungan
dalam hal debitur wanprestasi. Ini karena dalam Sertipikat hak tanggungan
dimuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA" yang membuat Sertipikat hak tanggungan memiliki kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Pasal 14 ayat [2] dan ayat [3] UU
Hak Tanggungan).
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
5. Bahwa Pelawan dengan tegas mengakui antara Pelawan dan Terlawan I ada
hubungan Perjanjian Kredit berupa kredit angsuran setiap per-bulannya, dan
mendalilkan bahwa Pelawan tidak mendapatkan akta perjanjian kredit sehingga
tidak mengetahui jumlah hutang Pelawan yang pasti.
Adalah sangat beralasan bahwa hal tersebut hanya akal-akalan Pelawan
supaya ada alasan tidak melunasi hutangnya kepada Terlawan I karena
pada Surat Peringatan I s.d. III sudah diuraikan dengan sangat jelas jumlah
rincian jumlah hutang yang pasti;
6. Berdasarkan pengumuman-pengumuman lelang tersebut, seharusnya Pelawan
memiliki waktu untuk mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana yang
diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, dimana berdasarkan
Juknis Lelang dan Juklak Lelang, dengan diadakan pengumuman-
pengumuman, maka khalayak ramai yang merasa keberatan termasuk para
Pelawan diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan-keberatan. Terlebih
lagi Terlawan I telah memberitahukan secara resmi kepada Pelawan tentang
tanggal pelaksanaan lelang,
7. Bahwa dengan Pelawan tidak menyatakan keberatan pada saat diadakannya
pengumuman, maka Terlawan II telah dibebaskan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dari tanggung jawab apapun terkait dengan pelaksanaan
lelang Obyek Lelang a quo. Sebagaimana diatur pada pasal 1946 KUHPerdata,
dengan adanya Lewat waktu, maka seseorang telah dibebaskan dari segala
tuntutan yang berbunyi sebagai berikut:
“Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu
alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu
dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-
undang”.
8. Bahwa Terlawan II menolak dalil gugatan Pelawan untuk selain dan selebihnya
karena hal tersebut sama sekali sangat tidak berdasar dan beralasan hukum,
sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo.
M a k a: berdasarkan hal-hal tersebut, Terlawan IImohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara
a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:
Dalam Eksepsi :
1. Menyatakan menerima eksepsi Terlawan II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya; atau
2. Menyatakan gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan perbuatan Terlawan II telah sah berdasarkan hukum;
4. Menyatakan proses pelelangan yang dilakukan Terlawan II adalah sah secara
hukum;
5. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara yang timbul,
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
Menimbang,bahwa Pengadilan Negeri Simalungun yang menjatuhkan
putusan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sim tanggal 17 September 2018, yang
amarnya sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Terlawan II seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak Perlawanan Penggugat untuk selurunya ;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
1.146.000,-(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding
Nomor 28/Pdt.Bth/2018 PN Sim tanggal 26 September 2018 yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, Pembanding semula Penggugat telah
mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor
28/Pdt.Bth/2018/PN Sim tanggal 17 September 2018 dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I dan
Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2018;
dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 1 Oktober 2018;
Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan
memori bandingnya pada tanggal 28 September 2018 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 September 2018,
memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I
semula Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 8
Oktober 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada
tanggal 10 Oktober 2018 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada
tanggal 1 Oktober 2018;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah
menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 24 Oktober 2018 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 24
Oktober 2018, kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II tersebut
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada
tanggal 26 Oktober 2018 kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 2
Nopember 2018 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30
Oktober 2018;
Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun telah
menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan
putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sim tanggal
17 September 2018 yang disampaikan melalui Pembanding semula Penggugat
pada tanggal 12 Nopember 2018 kepada Terbanding I semula Tergugat I pada
tanggal 16 Nopember 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal
29 Nopember 2018 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal
13 Nopember 2018, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah
pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, termasuk didalamnya
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Sim
keada para , Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding semula
Penggugat, dan Risalah-risalah Pemberitahuan Permohonan Banding kepada
Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat III, serta Relaas
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding III semula Tergugat III,
dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka permohonan banding yang
diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tatacara, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
Undang-undang, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding
semula Penggugat tersebut secara yuridis formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan banding
yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, terlebih dahulu
Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan perlawanan
(verzet) Penggugat (sekarang Pembanding), yang belum dipertimbangkan oleh
Pengadilan Tingkat Pertama;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan perlawanan (verzet)
Penggugat (sekarang Pembanding) tanggal 10 April 2018, Pengadilan Tinggi
menemukan hal-hal sebagai berikut:
1.Bahwa dalam surat gugatan perlawanan (verzet) Penggugat (sekarang
Pembanding), Hendra Saragih (Pembanding semula Penggugat) menyebut
gugatan yang diajukan adalah “Gugatan Perlawanan (Verzet)”, akan tetapi
dalam gugatannya tersebut pihak Penggugat menyebut dirinya sebagai
“Penggugat” dan menyebut pihak lawan yakni PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang Pematang Siantar sebagai “Tergugat I”,
Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan c/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang sebagai “Tergugat II” dan Saimun Sinaga sebagai “Tergugat III”;
2. Bahwa dalam posita angka I. 4, Penggugat mendalilkan “Bahwa secara tiba-tiba
Terlawan III mengajukan permohonan eksekusi terhadap Pelawan ….. “;
3. Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat menyebut pihak-pihak dengan
“Penggugat”, “Tergugat I”, “Tergugat II” dan “Tergugat III”;
4. Bahwa dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat mohon agar Pengadilan
Negeri Simalungun menjatuhkan putusan “Menyatakan bahwa Penggugat
adalah Penggugat yang beritikad baik (good opposant)”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada angka
1 sampai dengan 4 tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan
bahwa Penggugat (sekarang Pembanding) telah mencampur-adukkan antara
gugatan perlawanan (verzet) terhadap eksekusi dengan gugatan biasa, sehingga
gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) tersebut menjadi kabur dan tidak
jelas;
Menimbang, bahwa di samping itu dalam gugatan perlawanannya
Penggugat sekarang Pembanding telah menarik Samaun Sinaga sebagai pihak
“Tergugat III”, yang dalam posita angka I.4 disebut dengan “Terlawan III; akan
tetapi setelah meneliti gugatan perlawanan (verzet) Penggugat tidak ada dalil
gugatan yang menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat
III/Terlawan III dan /atau hubungan hukum Tergugat III/Terlawan III dengan obyek
sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut; di samping itu
petitum gugatan Penggugat tidak memuat apa yang dituntut oleh Penggugat
terhadap Tergugat III/Terlawan III, kecuali petitum angka 4 yang berisi tuntutan
“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ongkos
perkara ini”;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan perlawanan
(verzet) Pembanding semula Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (obscuur
libel) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan (verzet) Pembanding
semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula
Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas
maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 28/Pdt.Bth/PN Sim tanggal
17 September 2018 harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan
mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan selengkapnya seperti tersebut
dibawah ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan (verzet) tidak dapat
diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Mengingat ketentuan dalam Rechtreglement Buiten Gewesten (R.Bg)/
Hukum Acara Perdata untuk Tanah Seberang dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
Mengadili : - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor
28/Pdt.Bth/2018/PN Sim tanggal 17 September 2018 yang dimohonkan
banding tersebut;
Mengadili sendiri:
1. Menyatakan gugatan perlawanan (verzet) Pembanding semula Penggugat
tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh kami:
H.Dasniel S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H.,M.Hum. dan
Aroziduhu Waruwu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 441/Pdt/2018/PT MDN
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin
tanggal 11 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh
Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Nirwan Sembiring, S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak
yang berperkara dan/atau kuasanya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua
Sumartono, S.H., M.Hum H. Dasniel, S.H., M.H
Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Nirwan Sembiring, S.H., M.H.
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000
Jumlah Rp 150.000,-