REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA NTT TAHUN 2017
NO KINERJAUTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PERSENTASE PENANGGUNGJAWAB
SUMBERDAYA
1. Terwujudnya
ProsesPeradilan yang Pasti,Transparan
dan Akuntabel
a. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan:
Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
100% Panitera Laporan
Bulanandan
Laporan
Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu
Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan
tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada
100% Panitera LaporanBulanan
dan
Tahunan
c. Persentase
penurunan sisa perkara
Jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi
sisa perkara tahun berjalan dibagi jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dikali 100%
100% Laporan
Bulanandan
Tahunan
d. Persentase perkara
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
• Kasasi
• PK
Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan dengan
jumlah putusan perkara
100% Panitera Laporan
Bulanandan
Laporan
Tahunan
e. Index responden Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas terhadap layanan
Persentase responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap pelayanan
Pengadilan Tinggi Agama NTT
100% Panitera Kuisioner
Pengadilan Tinggi Agama
Catatan :
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004
tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan lndex Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun
2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik2. Peningkatan
EfektifitasPengelolaan
PenyelesaianPerkara
a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirm ke Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu.
Perbandingan jumlah salinan putusan yang
dikirm ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan
100% Panitera LaporanBulanan
dan
LaporanTahunan
b. Persentase putusan
yang menarik perhatianmasyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Perbandingan jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website
dengan jumlah putusan perkara
100% Panitera Laporan
Bulanandan
Laporan
Tahunan
b e r2017
G f ROWI, SH, MH. .198503.1.007
SU R A T K E P U TU S A NK E T U A P E N G A D IL A N T IN G G I A G A M A NUSA T E N G G A R A T IM U R
N O M O R : W 23-A 1 1292/O T.00.1/SK/XI/2017
T E N T A N GP EN ETA PA N R E V IE W IN D IK A T O R K IN E R J A U T A M A
P E N G A D IL A N T IN G G I A G A M A N U SA T E N G G A R A T IM U R
K E T U A P E N G A D IL A N T IN G G I A G A M A NUSA T E N G G A R A T IM U R
Menimbang 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
«■*2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2009 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2014 - 2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas ‘Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
• 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Kesatu
Kedua
Ketiga
: Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan yaitu menghilangkan 4 Indikator Utama dari 6 Indikator Utama menjadi 2 Indikator Utama sebagai berikut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
merupakan acuan yang digunakan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk mereview Rencana Strategis, menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
Ditetapkan di
Pada Tanggal
: Kupang
: 22 November 2017
SH., M H 198505 1 007
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
NOMOR : W23-A/1292/OT.01.1/XI/2017
Tanggal : 22 November 2017
NO KINERJAUTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PERSENTASE PENANGGUNGJAWAB
SUMBERDAYA
1. Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
Pasti,
Transparan
dan Akuntabel
a. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan:
Perbandingan jumlah sisa perkara yang
diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang
harus diselesaikan
100% Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
b. Persentase perkara
yang diselesaikan
tepat waktu
Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan
tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada
100% Panitera Laporan
Bulanan
dan
Tahunan
c. Persentase
penurunan sisa
perkara
Jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi
sisa perkara tahun berjalan dibagi jumlah sisa
perkara tahun sebelumnya dikali 100%
100%
d. Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum :
• Kasasi
• PK
Perbandingan jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum dengan dengan
jumlah putusan perkara
100% Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
e. Index responden
Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
Agama
Persentase responden Pengadilan Tingkat
Pertam a yang puas terhadap pelayanan
Pengadilan Tinggi Agam a NTT
Catatan :
PER M ENPAN Nomor KEP/25/M .PA N/2/2004
tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman
Umum Penyusunan lndex Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun
2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
100% Panitera Kuisioner
2. Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase Salinan
Putusan yang Dikirm
ke Pengadilan
Pengaju Tepat
Waktu.
Perbandingan jumlah salinan putusan yang
dikirm ke pengadilan pengaju dengan jumlah
putusan
100% Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
b. Persentase putusan
yang menarik
Perbandingan jumlah am ar putusan perkara
ekonomi syariah yang di upload dalam website
100% Panitera Laporan
Bulanan
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara
online dalam waktu 1 hari sejak diputus .
SH, MH. 198503.1.007
LaporanTahunan
Menimbang
Mengingat
SURAT KEPUTUSANKETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : W23-A/ 136A/OT.00.1/SK/XII/2017
TENTANGTIM REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
: 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2014 - 2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
: 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah' Agung.
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentangSekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Kesatu
Kedua
Ketiga
Keempat
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Tinggi Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:
a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Kupang,P3 da;Janggal : 28 Desember 2017'Pengadilan Tinggi Agama NTT
/prs^H. S^HOFROWI, S.H., M.H. *NlP. 195503041985031007
LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSANKETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA TENGGARA TIMUR
NOMOR : W23-A/1363. /OT.00.1/SK/XII/2017
TENTANGTIM REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
No N a m a / N I P Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Diangkat
SebagaiKet.
1 2 3 4 6
1 Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H NIP.195503041985031007
Pembina Utama, IV/e Ketua Pengarah
2 Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H N IP .195502011983031001
Pembina Utama, IV/e Wakil Ketua PenanggungJawab
3 H. Lalu Muhamad Taufik, S.H NIP. 196506031993031005
Pembina Utama Muda, IV/c
Panitera Ketua Tim
4 Bahrudin, A.Md., S.H., M.H N IP .196301171983031004
Pembina Tk.l, IV/b Sekretaris Wakil Ketua Tim
5 Ali Amran, SH., S.HI., MH N IP .197501261998031003
Pembina Tk.l, IV/b Kabag Umum dan Keuangan
Sekretaris Tim
6 Adenan, SH., MHNIP.196905121993031004
Pembina, IV/a Kabag Perencanaan Kepegawaian
Anggota
7 Juhni, SH., MHNIP.196812311994031108
Pembina, IV/a Panmud Banding Anggota
8 Dra. Hj. Aisyah Abdurajak, MH N IP .196410191994032001
Pembina, IV/a Pamud Hukum Anggota
9 Trimo, SH., MH.NIP.197104131993031002
Penata Tk. I, lll/d Kasubbag Keuangan & Pelaporan
Anggota
10 Siswanti, STNIP .198204052009042008
Penata, lll/c Kasubbag Rencana, Program dan
Anggaran
Anggota
11 Nurhayati Lepang Ama, S. Kom NIP .198401112009122004
Penata, lll/c Kasubbag Kepegawaian & Tl
Anggota
12 Fatima Wadon, SE NIP.198201182009042007
Penata, lll/c Kasubbag TU & RT Anggota
13 Nur Sa’adah Muhammad, S.HI NIP. 198705082006042002
Penata Tk. I, lll/b Staf Renprog dan Anggaran
Anggota
14 JunaidinNIP. 198012312009041006
Pengatur, ll/c Staf Kepegawaian & Tl
Anggota
Kupang, 28 Desember 2017 . Pengadilan Tinggi Agama NTT J Ket ia
:ROWI, S.H., ». 19550304198031007