PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PADA RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / 713.1 / 02 / 2020
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PADA RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
Menimbang : a. bahwa Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah suatu
predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang
memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penata tata
laksanaan, pelaksanaan sistema manajemen sumber daya manusia,
penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan
penguatan kualitas pelayanan publik;
b. bahwa RS Jiwa Daerah Surakarta telah ditetapkan sebagai Zona
Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan sedang berusaha
menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka
pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun Anggaran 2020 Pada Rumah Sakit
Jiwa Daerah Surakarta perlu disusun Dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah
Surakarta.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah.....(2)
-2-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit
Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa
Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa
Daerah Surakarta;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/434/2019 tanggal
08 Oktober 2020 tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah;
M E M U T U S K A N
Menetapkan
Kesatu : Menetapkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Rumah Sakit
Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.
Kedua …… (3)
-3-
Kedua : Maksud dan tujuan ditetapkannya Dokumen Rencana Kerja sebagaimana
dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Maksud : sebagai acuan bagi RS Jiwa Daerah Surakarta dan
pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan : memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam
membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan Di : Surakarta
Pada Tanggal : 06 Februari 2020
------------------------------------------------
DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
ENDRO SUPRAYITNO
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 1
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PADA RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020
BAB I
LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah
memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa
berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak
kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih,
akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang
mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.
Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam
mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik
serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat
merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah,
terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan
Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan melaksanakan instruksi dari
Lampiran Keputusan Direktur
RS.Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 188 / 713.1 / 02 / 2020
Tanggal : 06 Februari 2020
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 2
Gubernur Jawa Tengah tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani kepada Rumah Sakit Umum
Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, maka Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sudah mencapai predikat Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2019 berupaya untuk mempersiapkan diri untuk
memperbaiki reformasi birokrasi dan meningkatkan kwalitas pelayanan publik yang
bisa menyentuh masyarakat langsung, dengan melakukan kwalitas dan kwantitas
pelayanan yang terintegrasi di dalam dan di luar Rumah Sakit dan mendapatkan
preditak Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ( WBBM).
Dalam menyusun Dokumen Rencana Pembangunan WBK menuju WBBM di
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang
menjadi pendorong dan pendukung yang berupa kebijakan Manajemen
,Kebijakan Keuangan sumber daya sarana dan sumber daya manusia.
Karena tanpa adanya dukungan dari aspek tersebut maka tidak mungkin WBBM dapat
diraih .
Dukungan dari aspek kebijakan karena RSJD Surakarta adalah Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka segala
kebijakan yang dilakukan oleh RSJD Surakarta mengacu kepada kebijakan Pemerintah
Provisi Jawa Tengan yaitu :
1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Perencanaan pembangunan tahunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020
atau dikenal dengan sebutan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
merupakan perencanaan pembangunan tahun kedua pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019 – 2023 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan “Menuju Jawa Tengah
Sejahtera dan berdikari -Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Dalam rangka
perwujudan visi tersebut, maka kebijkan pembangunan Jawa Tengah tahun 2020
ditujukan untuk Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung Peningkatan
Kualitas Hidup & Kapasitas SDM”. Arah kebijkan pembangunan tahun 2020
diprioritaskan pada: Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan
kualitas hidup dan kapasitas SDM, Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi
rakyat secara berkelanjutan, Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas
wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 3
2. Dokumen Rencana Strategi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta 2018 -
2023 (RENSTRA RS JIWA DAERAH SURAKARTA 2018 - 2023)
Dukungan dari aspek kebijakan sebagaimana tercantum dalam Renstra Rumah
Sakit Jiwa Daerah Surakarta meliputi : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi
dan Kebijakan, sebagai berikut :
a) VISI RS Jiwa Daerah Surakarta adalah : “Menjadi pusat pelayanan dan
pendidikan kesehatan jiwa pilihan yang profesional dan berbudaya ”
b) MISI RS Jiwa Daerah Surakarta adalah :
1). Memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan penunjang yang
bermutu dan terjangkau masyarakat
2). Mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas
kompetensi aparatur
3). Mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit yang efektif dan
efisien
4). Menyediakan wahana pendidikan kesehatan jiwa sebagai rumah sakit
pendidikan afiliasi
5). Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan bidang
kesehatan jiwa yang unggul dan profesional
6). Menerapkan nilai-nilai budaya kerja aparatur dalam memberikan
pelayanan selaras dengan kearifan lokal.
c) Tujuan Jangka Menengah RS Jiwa Daerah Surakarta :
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
d) Sasaran Jangka Menengah RS Jiwa Daerah Surakarta:
Menurunnya angka kesakitan dan kematian
e) Strategi Utama RS Jiwa Daerah Surakarta:
1). Pengembangan pelayanan unggulan dengan pemanfaatan teknologi
kedokteran
2). Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM
3). Pengembangan manajemen mutu Rumah Sakit
4). Pengembangan dan peningkatan manajemen mutu kefarmasian dan
logistik
5). Pengembangan manajemen organisasi (learning organization)
6). Pengembangan promosi dan kerjasama dengan institusi lain atau pihak
ketiga
7). Peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 4
8). Pengembangan manajemen organisasi yang meliputi manajemen
keuangan, manajemen perencanaan dan manajemen sarana & prasarana
RS yang berbasis SIMRS.
9). Peningkatan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit
10). Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perkantoran, administrasi,
pelayanan kepegawaian, dan keuangan
11). Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
12). Peningkatan kualitas penyediaan jasa pelayanan kesehatan
13). Meningkatkan pengelolaan manajemen sarana prasarana kendaraan
pendukung pelayanan
f) Kebijakan RS Jiwa Daerah Surakarta:
1). Pemanfaatan teknologi kedokteran jiwa yang canggih untuk ketepatan
dalam mendiagnosa dan pemberian terapi
2). Pemanfaatan lembaga pendidikan yang bersertifikasi sebagai sarana
peningkatan dan pengembangan SDM
3). Rekruitmen SDM sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan
4). Penerapan menejemen mutu RS yang berstandar internasional
5). Pemberian kesempatan bagi pegawai untuk pengembangan pembelajaran
6). Peningkatan kesejahteraan pegawai dengan penerapan system
remunerasi yang adil dan proporsional Pemberian kesempatan untuk
pengembangan kinerja berbasis SIM RS
7). Pemberian kesempatan untuk pengembangan kinerja berbasis SIMRS
8). Peningkatan sarana prasarana rumah sakit dengan mengoptimalkan
pemeliharaan dan utilisasi peralatan
9). Pemanfaatan media dan pihak ketiga sebagai sarana promosi
10). Pemanfaatan dan pengelolaan aset rumah sakit
11). Peningkatan akuntabilitas kinerja
12). Peningkatan dan pengembangan rumah sakit afiliasi pendidikan
13). Peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan mobile
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan sumber penganggaran yang dibiayai
dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah dan
Anggaran BLUD RS Jiwa Daerah Surakarta, yang tertuang dalam rincian Program
dan Kegiatan sebagai berikut :
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 5
a) DPA APBD, terbagi menjadi :
1). Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2). Program : Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : a. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan Rujukan (DAK)
c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan
penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi
penderita akibat dampak asap rokok.
3). Program : Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan
4). Program : Promosi dan Pemberdayaan
Kegiatan : Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat
dan Kemitraan tingkat provinsi.
b) DPA BLUD, terbagi menjadi:
Program : Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan
Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung pelayanan, meliputi :
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang Dan Jasa;
c. Belanja Modal;
Dukungan Kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah (RKPD) Tahun 2020, Rencana Strategi (RENSTRA) RS Jiwa
Daerah Surakarta dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020
baik yang bersumber dari APBD maupun anggaran BLUD sangat memungkinkan untuk
membangun Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan RS Jiwa
Daerah Surakarta yang merupakan bagian dari perwujudan pemantapan
penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 6
BAB II
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi
Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan
Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 7
BAB III
HASIL EVALUASI
Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi di RS Jiwa Daerah
Surakarta sudah dilaksanakan mulai tahun 2016 dan pada tahun 2019 RS Jiwa Daerah
Surakarta telah mendapatkan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju
WBK untuk mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019
di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta.
Hal tersebut diraih melalui proses yang Panjang, yaitu dilakukan dengan
memenuhi Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil melalui hal-hal sebagai berikut:
1. Pemenuhi Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di
Lingkungan Instalasi Pemerintah, yaitu :
1) Manajemen Perubahan
a. Tim Kerja
Pembentukan Tim Kerja WBK dengan Surat Keputusan Direktur RS Jiwa
Daerah Surakarta telah dilaksanakan (terakhir dengan SK Direktur RSJD
Surakarta Nomor: 188/5405.2/08/2019 Tanggal 01 Agustus 2019 Tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) Pada RSJD Surakarta)
b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas
Wilayah Bebas dari Korupsi telah dilaksanakan dengan Keputusan Direktur
RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor: 188/1785.7/01/2019 tanggal 15
Januari 2019 tentang Penetapan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi Pada RS. Jiwa Daerah
Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di RS Jiwa
Daerah Surakarta dilakukan dengan penyusunan laporan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan ZI menuju WBK setiap bulannya.
d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja di RS Jiwa Daerah Surakarta
dilakukan dengan membetuk Agen Perubahan dan Pemilihan Pegawai
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 8
Berintegritas dan Berkomitmen dan juga pelaksanaan Mini Konvensi
Inovasi Unit Kerja Tahun 2019.
Agen Perubahan ini adalah individu yang bertugas mempengaruhi
terget/sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai
dengan arah yang dikehendaki. Adapun agen perubahn di RS Jiwa Daerah
Surakarta terdiri dari Pejabat Stuktural dan pegawai yang ditunjuk oleh
direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur yang telah ditetapkan.
Hasil evaluasi bahwa agar perubahan pola pikir dan budaya kerja dapat
berjalan efektif dan efisien maka setiap agen perubahan diharapkan
mempunyai program kerja peribadi yang selanjutnya disusun dalam
program kera agen perubahan secara menyeluruh.
▪ Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 dilaksanakan kegiatan
Evaluasi Agen Perubahan diisi oleh pemateri Dra. Endang Suparti Sri
Sugihartati, Psi dan dilanjutkan acara pembekalan yang berisi
motivasi oleh Ustadz Suparman di Rumah Atsiri Indonesia.
Dokumentasi Pelaksanaan Pembekalan Agen Perubahan
Penunjukkan pegawai Berintegritas dan Berkomitmen dilaksanakan setiap
periode 4 bulan sekali. Hal ini juga merupakan usaha untuk perubahan
pola pikir dan budaya kerja di lingkungan RS Jiwa Daerah Surakarta. Hasil
evaluasi menunjukkan bahwa pegawai yang ditunjuk sebagai pegawai
Berintegritsa dan Berkomitmen (IK) akan selalu berusaha menjaga sikap,
perilaku dan unjuk kinerja sehingga memberikan pengaruh yang baik
kepada lingkungan sekitar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka
diharapkan untuk periode pemilihan pegawai berintegritas dan
berkomitmen di lingkungan RS Jiwa Daerah Surakarta dapat dilaksanakan
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 9
setiap 1 (satu) bulan sekali sehingga lebih banyak pegawai IK yang bisa
ditunjuk dan diharpkan merupakan akselerasi perubahan pola pikir dan
Budaya Kerja.
▪ Setiap 4 (empat) bulan sekali dilakukan pemilihan Pegawai
Berintegritas dan Berkomitmen yaitu pada bulan Maret, Juli dan
November 2019.
Dokumentasi Penyerahan Penghargaan Pegawai Berintegritas dan Berkomitmen
Fransisca Devita Sari, AMG (Maret 2019), Sri Mulyani, SKM (Juli 2019), Ismiyati
Yuliatun, S.Psi, Psi (November 2019
▪ Mini Konvensi Inovasi Unit Kerja Tahun 2019 di RS Jiwa Daerah
Surakarta dilakukan dengan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019
tujuan untuk mencari inovasi pelayanan unit kerja terbaik untuk
diikut sertakan ke ajang Inovasi Pelayanan baik tingkat provinsi
maupun tingkat nasional.
Dokumentasi Pelaksanaan Konvensi Inovasi Unit Kerja Tahun 2019
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 10
2) Penataan Tata Laksana
a. Prosedur Operasional tetap (SPO) kegiatan utama
Semua kegiatan yang dilakukan di RS Jiwa Daerah Surakarta telah
dilakukan sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang
berlaku dan dilakukan evaluasi minimal 3 tahun sekali sesuai dengan
kebijakan administrasi yang telah ditetapkan.
b. E-Office
Pemanfaatan Teknologi Informasi di RS Jiwa Daerah Surakarta telah
dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan sekali oleh Instalasi Sistem
Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS)
c. Keterbukaan Informasi Publik
Pelakaaan keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Tim PPID RS Jiwa
Daerah Surakarta. Pada tahun 2019 nilai Keterbukaan Informasi RS Jiwa
Daerah Surakarta adalah nilai 85,63 (Menuju Informatif).
3) Penataan Sistem Manajemen SDM
a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
Telah dilaksanakan dengan melakukan kesesuaian kebutuhan pegawai
dengan peta jabatan dan analisis beban kerja masing-masing jabatan,
Kesesuaian penempatan pegawai hasil rekrutmen murni dengan
kebutuhan pegawai perjabatan dan Monitoring dan evaluasi terhadapa
penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan
dalam organisasi memberikan perbaikan dalam kinerja unit
b. Pola Mutasi Internal dilaksanakan dengan melakukan Mutasi pegawai antar
jabatan demi pengembangan karir pegawai, Kesesuaian mutasi pegawai
dengan kompetensi dan pola mutasi pegawai yang telah ditetapkan dan
melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai.
c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dilaksanakan dengan
Training Needs Analysis dalam rangka pengembangan kompetensi
pegawai, Susunan rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai, Persentase
kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan, Keikutsertaan
pegawai dalam diklat maupun pengembangan kompetensi, Pengembangan
kompetensi pegawai oleh unit kerja dan melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 11
d. Penetapan Kinerja Individu dilaksanakan dengan penetapan kinerja
individu yang terkait dengan kinerja organisasi, Kesesuaian ukuran kinerja
individu dengan indicator kinerja individu, Pengukuran kinerja individu
secara periodik dan pemberian reward terhadap penilaian kinerja individu.
e. Penegakan Aturan disiplin / kode etik/ kode perilaku pegawai dilakukan
dengan mengimplentasi Aturan disiplin / kode etik/ kode perilaku pegawai
yang telah ditetapkan dan dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi
oleh Sub Bagian Kepegawain, Tata Usaha dan Hukum.
f. Sistem Informasi Kepegawaian dilakukan dengan Pemutakhiran data
informasi kepegawaian unit kerja secara berkala.
4) Penguatan Akuntabilitas
a. Keterlibatan Pimpinan dilakukan dengan Keterlibatan Pimpinan Secara
Langsung Pada Saat Penyusunan Perencanaan, dan Keterlibatan Pimpinan
Secara Langsung Pada Saat Penyusunan Penetapan KinerjaPemantauan
Pencapaian Kinerja Secara Berkala oleh Pimpinan.
b. Pengelolaan Akuntabilitas Kepegawain dilakukan dengan pembuatan
Dokumen Perencanaan tahun 2019, Indikator Kinerja Utama (IKU),
Indikator Kinerja Telah SMART, Laporan Kinerja Telah Disusun Tepat
Waktu, Laporan Kinerja Telah Memberikan Informasi Tentang Kinerja,
Upaya Peningkatan Kapasitas SDM yang Menangani Akuntabilitas Kinerja
dan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Dilaksanakan Oleh SDM yang
Kompeten.
5) Penguatan Pengawasan
a. Pengendalian Gratifikasi dilakukan dengan melakukan Public
campaign tentang pengendalian gratifikasi dan Implementasi pengendalian
gratifikasi dengan melaporan kegiatan pengendalian Gratifikasi secara
berkala ke Indpektorat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu pada tahun 2019
dilakukan Lomba Kebersihan dengan tema WBk dan pelaksanaan Ronde
WBK ke Unit Kerja di lingkungan RS Jiwa Daerah Surakarta.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 12
RONDE WBK
b. Penerapan SPIP dilakukan dengan pembuatan Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) Tahun 2019 dan melakukan monitoring dan evaluasi
yang dilakukan oleh SPI.
c. Pengaduan Masyarakat dilakukan dengan Implementasi kebijakan
pengaduan masyarakat, Tindak lanjut penanganan pengaduan
masyarakat, Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
dan pelaksanaan Tindak lanjut hasil evaluasi penanganan pengaduan
masyarakat
d. Whistle Blowing System dilakukan melalui aplikasi WBS RS Jiwa Daerah
Surakarta di link https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/wbs/ dan
dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim WBS RS Jiwa
Daerah Surakarta.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 13
e. Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan melakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala Benturan Kepentingan RS Jiwa
Daerah Surakarta.
6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Standar Pelayanan dilakukan melalui adanya Kebijakan standar pelayanan,
Maklumat standar pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan dan
pemberian Review dan perbaikan atas standar pelayanan.
b. Budaya Pelayanan Prima dilakukan melalui Sosialiasai/pelatihan dalam
upaya penerapan budaya pelayanan prima, Kemudahan mengakses
informasi dalam berbagai media, Sistem punishment (sanksi)/
reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, Sarana pelayanan
terpadu/terintegrasi dan pelaksanaan Inovasi pelayanan.
Pada Tahun 2019 Inovasi Pelayanan di RS Jiwa Daerah Surakarta, salah
satunya adalah Payjem Pas Ngamuk mendapatkan penghargaan Top 99
oleh Kementrian Reformasi dan Birokrasi RI.
c. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan dilakukan melalui Survei kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan, Hasil survei kepuasan masyarakat dapat
diakses secara terbuka dan Tindak lanjut atas hasil survei dan kepuasan
masyakarat.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 14
2. Penilaian dari Tim Penilai Internal Provinsi Jawa Tengah
Penilaian Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai (TPI) Provinsi Jawa
Tengah dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, penilaian ini dilakukan
untuk mengetahui sejauh mana penerapan Zona Integritas menuju WBK yang
telah dilakukan RS Jiwa Daerah Surakarta selama ini, apakah sudah semenuhi
asesmen apa belum.
Setelah dinyakatan memenuhis peryaratan maka akan dilakukan usulan ke
Kementrian RB untuk dilakukan penilaian dari Tim Nasional yang telah ditetapkan.
Dokumentasi Penilaian dari Tim Penilai Internal Provinsi Jawa Tengah
▪ Pada saat penilaian internal dilakukan juga launcing aplikasi “GRIYA WBK” yang
dapat diakses melalui http://wbk.rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/ atau Google
Play. Konten yang termuat di dalam aplikasi ini merupakan laporan-laporan dari
setiap Pokja (kelompok kerja) di Tim WBK RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta
sesuai dengan Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 15
3. Penilain oleh Tim Penilai Nasional oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah yang dilakukan pada hari Selasa, 27 Agustus
2019 di Hotel Sahid Jaya Solo oleh Kementrian Reformasi dan Birokrasi.
Evaluasi ini dilakukan melalui paparan oleh Plt Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
tentang pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi yang telah
dilakukan oleh RS Jiwa Daerah Surakarta.
Dokumentasi Paparan ZI WBK oleh Plt Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
4. Pelaksanaan Survey Eksternal
Pelasaaan survey ekternal pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka RSJD
Surakarta menuju ZI WBK dilakukan oleh Survey Eksternal dilakukan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) yang telah ditunjuk oleh Kementrian Reformasi dan Birokrasi
untuk melaksanakannya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 September 2019.
Dengan ketentuan apabila nilai yang didapat melalui komponen hasil (survey)
memenuhi syarat maka akan dilakukan penilaian lebih lanjut oleh Tim Penilai
Nasional.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 16
Dokumentasi Pelaksanaan Survey Eksternal oleh BPS
5. Penilaian Lapangan Tim Penilai Nasional oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penilaian ini dilakukan pada hari Jumat, 18 Oktober 2019 dengan tujuan untuk
mengetahuai kondisi lapangan pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi di RS Jiwa Daerah Surakarta.
6. Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas
Hasil pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) di RS Jiwa Daerah Surakarta pada tahun 2019 ditandai dengan diterimanya
Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas untuk mewujudkan Indonesia
bebas korupsi untuk Unit Kerja RS Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada
hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara
Jakarta.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 17
Undangan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas
Dokumentasi Apresiasi dan Penganugerahan ZI Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
7. Hasil Penilaian ZI WBK Tahun 2019 RS Jiwa Daerah Surakarta
Berdasarkan Surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilas Aparatur dan
Pengawasan Nomor : B/293/PW.04/2019 tanggal 20 Desember 2019, tentang
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM, Perolehan
Hasil Evaluasi Zona Integritas di Lingkungan Pemprov Jawa Tengah RS Jiwa
Daerah Surakarta adalah :
Pengungkit : 41,29 (min 40,00)
Hasil : 37,05 (min 34,50)
Total : 78,34 (min 75,00)
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 18
BAB IV
PROGRAM KEGIATAN WBBM TAHUN 2020
Program kegiatan Pembangunan Zona Integritas WBBM Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET
WAKTU
I. MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Tim Kerja 1. Unit kerja telah membentuk
tim untuk melakukan
pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM; dan
Bila diperlukan melakukan evaluasi
Tim Kerja ZI tahun 2019 dan
Pengusulan kepada direktur untuk
revisi Tim ZI
SK direktur tentang revisi Tim
ZI
Februari
2020
2. Penentuan anggota tim selain
pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang
jelas
Menetapkan prosedur/mekanisme
pemilihan anggota tim
Alur pemilihan/penetapan
anggota tim ZI
Februari
2020
2 Dokumen Rencana
Pembangunan Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM
1. Dokumen rencana kerja
pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM telah
disusun
Mengumpulkan rencana kerja dari
setiap pokja untuk menyusunan
dokumen rencana kerja
pembangunan ZI, menentukan
Dokumen rencana kerja
pembangunan ZI yang
dipublikasikan di website RSJD
Surakarta dengan alamat
Februari
2020
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 19
rencana aksi tahun 2020,
mensosialisasikan kepada seluruh
pegawai, sosialisasi melalui website
https://rsjd-
surakarta.jatengprov.go.id/ dan
pada Griya WBK
http://wbk.rsjd-
surakarta.jatengprov.go.id/
2. Dokumen rencana kerja
pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM telah
memuat target-target prioritas
yang relevan dengan tujuan
pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM; dan
Penyusunan Dokumen rencana
kerja sesuai dengan target prioritas
yang relevan dengan tujuan
pembangunan ZI
Dokumen rencana kerja
pembangunan ZI WBBM Tahun
2020
3. Terdapat mekanisme atau
media untuk mensosialisasikan
pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
Update Aplikasi Griya WBK yang
telah dibuat tahun 2019,
memsosialisasikan kembali tentang
aplikasi tersebut.
Memaksimalkan sosialisasi di media
sosial RSJD Surakarta (IG, Webside,
Facebook, studio mini)
Seluruh pegawai
mengimplentasikan
Mei 2020
3 Pemantauan dan
Evaluasi Pembangunan
Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
1. Seluruh kegiatan
pembangunan Zona Integritas
dan WBK/WBBM telah
dilaksanakan sesuai dengan
target yang direncanakan
Monitoring kegiatan pembangunan
Zona Integritas dan WBK/WBBM,
membuat jadwal monitoring
Jadwal monitoring unit, laporan
monitoring kegiatan
Dilakukan
setiap bulan
sekali.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 20
2. Terdapat monitoring dan
evaluasi terhadap
pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
Rapat evaluai pembangunan
WBK/WBBM setiap 6 bulan sekali
Undangan rapat, daftar hadir,
notulasi rapat, Lembar Monev
ZI,
Dilakukan
setiap bulan
sekali.
3. Hasil monitoring dan evaluasi
telah ditindaklanjuti
Tindak lanjut hasil Monev
sebelumnya
Undangan rapat, daftar hadir
bukti pelaksanaan tindak lanjut
hasil Monev sebelumnya
Dilakukan
setiap bulan
sekali.
4 Perubahan pola pikir
dan budaya kerja
1. Pimpinan berperan sebagai
role model dalam pelaksanaan
pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
Pimpinan memberi teladan dengan
mengisi / mencatat kehadiran
setiap hari seperti pegawai lain
cetak bukti finger print direksi
dan struktural
2. Agen Perubahan telah
ditetapkan
Memilih dan menetapkan agen
perubahan
SK Direktur tentang penetapan
agen perubahan
Rencana kerja Agen
Perubahan.
3. Budaya kerja dan pola pikir
telah dibangun di lingkungan
organisasi;
4. Anggota organisasi terlibat
dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM
Akan dilakukan lomba video
komitmen pelaksanaan WBBM pada
setiap unit kerja di Lingkungan RS
Jiwa Daerah Surakarta.
Vidio komitmen pelaksanaan
WBBM
Juni 2020
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 21
II. PENATAAN TATA LAKSANA
1 Prosedur Operasional
tetap (SOP) Kegiatan
Utama
1. Prosedur operasional tetap
mengacu kepada peta proses
bisnis instansi
Mengusulkan kepada PJ Penyusun
Peta Proses Bisnis Instansi agar
segera menyelesaikan Peta Proses
Bisnis dan ditetapkan oleh Direktur
Usulan kepada Subag PME agar
segera menyelesaikan dan
menetapkan SK Direktur
tentang Peta Proses Bisnis
Rumah Sakit Jiwa Daerah
Surakarta
Juni 2020
2. Prosedur operasional tetap
telah diterapkan
Melakukan Monitoring Kepatuhan
pelaksanaan Standar Prosedur
Operasional (SPO)
Data dari unit-unit kerja
tentang kepatuhan
pelaksanaan SPO di unit-unit
kerja di RS. Jiwa Daerah
Surakarta
Periode Juni
2020
3. Prosedur operasional tetap
telah dievaluasi
Melakukan Evaluasi Kepatuhan
pelaksanaan Standar Prosedur
Operasional (SPO)
Surat dari unit-unit kerja
tentang evaluai pelaksanaan
SPO di unit-unit kerja di RS.
Jiwa Daerah Surakarta apakah
ada yang perlu direvisi atau
tidak
Periode Juni
2020
2 E-Office 1. Sistem pengukuran kinerja
berbasis sistem informasi
Mengusulkan agar segera
memberlakukan pengukuran kinerja
berbasis teknologi informasi kepada
Instalasi SIM RS melalui Subag PME
Usulan kepada Subag PME agar
segera menyelesaikan dan
menetapkan SK Direktur
tentang Pengukuran Kinerja
Berbasis Teknologi Informasi di
RS. Jiwa Daerah Surakarta
Juni 2020
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 22
2. Sistem kepegawaian berbasis
sistem informasi;
Koordinasi dengan Subag
Kepegawaian tentang pelaksanaan
Sistem Kepegawaian Berbasis
Sistem Informasi (Simpeg on line) ,
Sinaga, dll
Data dari Subag Kepegawaian
tentang pelaksanaan sistem
Kepegawaian berbasis Sistem
Informasi baik yang
terintegrasi dengan Provinsi
maupun yang internal di
RS.Jiwa Daerah Surakarta
Periode Juni
2020
3. Sistem pelayanan publik
berbasis sistem informasi
Melakukan input data pada aplikasi
SIPP/Sistem Informasi Pelayanan
Publik Kemenpan RB secara berkala
Bukti unggahan data pada
Aplikasi SIPP Kemenpan RB
Periode Juni
2020
3 Keterbukaan Informasi
Publik
1. Kebijakan tentang
keterbukaan informasi publik
telah diterapkan
Mereview Kembali kebijakan
keterbukaan informasi publik
melalui Instalasi Humas dan
Pemasaran
Undangan,Absensi,Notulen dan
Materi rapat review kebijakan
keterbukaan informasi publik
melalui data yang ada di PPID
Periode Juni
2020
2. Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan
keterbukan informasi publik
Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kepatuhan
pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik
Data dari Instalasi Humas dan
Pemasaran serta PPID tentang
penilaian keterbukaan
informasi publik
Periode Juni
2020
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
1 Perencanaan Kebutuhan
Pegawai sesuai dengan
Kebutuhan Organisasi
1. Unit kerja telah membuat
rencana kebutuhan pegawai di
unit kerjanya dalam hal rasio
dengan beban kerja dan
kualifikasi pendidikan
Menyusun analisa kebutuhan
pegawai, Menyusun ANJAB ABK tiap
unit kerja
Dokumen analisa kebutuhan
pegawai, Dokumen ANJAB
ABK tiap unit kerja
Juni 2020
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 23
2. Unit kerja telah menerapkan
rencana kebutuhan pegawai di
unit kerjanya
Pemenuhan kebutuhan pegawai
pada unit kerja sesuai rencana
kebutuhan.
Dokumen pemenuhan
kebutuhan pegawai di unit
kerja.
Juni 2020
3. Unit kerja telah menerapkan
monitoring dan evaluasi
terhdap rencana kebutuhan
pegawai di unit kerjanya
Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pemenuhan kebutuhan
pegawai sesuai rencana kebutuhan
Dokumen monitoring dan
evaluasi kebutuhan pegawai
unit kerja secara periodik
Setiap 3
bulan sekali.
2 Pola Mutasi Internal 1. unit kerja telah menetapkan
kebijakan pola mutasi internal
Direktur menetapkan Keputusan /
peraturan tentang Pola mutasi
Internal
Dokumen berupa Surat
Keputusan / peraturan
Direktur tentang Kebijakan
Pola Mutasi Internal
Dokumen
masih
berlaku
sampai saat
ini
2. unit kerja telah menerapkan
kebijakan pola mutasi internal
Pelaksanaan Pemindahan/mutasi
Pegawai secara internal di
lingkungan RS. Jiwa Daerah
Surakarta
Dokumen SK Direktur RS.
Jiwa Daerah Surakarta
tentang mutasi pegawai
Insidentil
sesuai
kebutuhan
3. unit kerja telah memiliki
monitoring dan evaluasi
terhadap kebijakan pola mutasi
internal
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
terhadap kebijakan pola mutasi
Dokumen monitoring dan
evaluasi terhadap kebijakan
pola mutasi
Insidentil
sesuai
kebutuhan
3 Pengembangan Pegawai
Berbasis Kompetensi
1. Telah melakukan upaya
pengembangan kompetensi
(capacity building/transfer
knowledge)
Menyusun rencana pengembangan
kompetensi pegawai melalui TOR,
Form perencanaan pendidikan dan
pelatihan, Analisa Kenbutuhan diklat
fungsional tertentu dan fungsional
umum
TOR
TOR usulan in House Training
atau magang, Form
Perencanaan Pendidikan,
Analisa Kebutuhan Diklat
Fungsional tertentu non
fungsional tertentu
Juni 2020
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 24
2. Terdapat kesempatan/hak bagi
pegawai di unit kerja terkait
untuk mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi
lainnya
Mengisi Form perencanaan
pendidikan dan pelatihan sesuai
fromulir (Proses analisis Kebutuhan
Diklat /AKD)
Form Perencanaan pendidikan
dan pelatihan tahun 2020
(data di Si Jari on AKD)
Juni 2020
4 Penetapan Kinerja
Individu
1. telah memiliki penilaian kinerja
individu yang terkait dengan
kinerja organisasi
Penilaian kinerja individu berupa
penilaian SKP bulanan dan SKP
Tahunan, bagi tenaga medis
ditambah dengan OPPE dan FPPE
yang dinilai setiap tahun sekali
Dokumen Penilaian SKP
bulanan dan SKP
tahunan,serta dokumen OPPE
dan FPPE untuk tenaga medis
SKP bulanan
dinilai pada
akhir bulan
dan SKP
Tahunan
dinilai setiap
akhir tahun.
OPPE dan
FPPE secara
periodik 1
tahun sekali
2. ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level
diatasnya
Menyusun dan membandingkan
kinerja individu bawahan disesuaikan
dengan kinerja individu atasanya
Dokumen Penilaian SKP
bawahan dan Penilaian SKP
atasannya
Akhir bulan
dan akhir
tahun
3. telah melakukan pengukuran
kinerja individu secara periodik
Atasan melakukan Pengukuran
kinerja individu terhadap
bawahannya setiap akhir bulan untuk
kinerja bulanan dan akhir tahun
untuk kinerja tahunan.
Dokumen penilaian SKP
bulanan dan SKP Tahunan
Akhir bulan
dan akhir
tahun
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 25
4. hasil penilaian kinerja individu
telah
dilaksanakan/diimplementasika
n mulai dari penetapan,
implementasi dan pemantauan
Penilian kinerja individu dimonitoring
secara berkala setiap bulan oleh
atasannya dengan membandingkan
antara target dengan hasil kinerja
meliputi kuantitas dan kualitas yang
digunakan sebagai dasar penilaian
kinerja tahunan
Dokumen penilaian SKP
bulanan dan SKP Tahunan
Akhir bulan
dan akhir
tahun
5 Penegakan Aturan
Disiplin/Kode Etik/Kode
Perilaku Pegawai
Aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku telah dilaksanakan/
diimplementasikan
Direktur telah menetapkan aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku yang
harus dilaksanakan oleh para
pegawai dan dalam pelaksanaannya
bagi pegawai yang melanggar aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku diberi
sangsi sesuai ketentuan yang berlaku
1. Dokumen Keputusan
Direktur tentang aturan
disiplin/kode etik/kode
perilaku.
2. Dokumen bukti tentang
pelanggaran/sangsi/huku
man disiplin
Secara terus
menerus
6 Sistem Informasi
Kepegawaian
pelaksanaan system informasi
kepegawaian pada unit kerja telah
dimutakhirkan secara berkala.
Pelaksanaan pemutakhiran data
kepegawaian dilakukan melalui
aplikasi simpegonline yang dikelola
oleh BKD Provinsi Jawa Tengah
Dokumen printout data
perorangan pegawai
Secara terus
menerus
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS
1 Keterlibatan Pimpinan 1. Unit kerja telah melibatkan
pimpinan secara langsung
pada saat penyusunan
perencanaan
Rapat pembahasan Rencana Kerja
2020
Rapat pembahasan Rencana Kerja
2021
Rapat Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) 2020 dan DPA
Undangan, daftar hadir,
Notulen,foto, Renstra,Renja,
RKA,DPA,RKO, RAB
BLUD,RKPD, RKBMD/RKPBMD,
GAP/GBS
Desember
2019 – maret
2020
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 26
2020
Rapat penyusunan Rencana Kerja
Operasional (RKO)
Rapat Penyusunan Anggaran BLUD
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKBMD /RKPBMD
Penyusunan GAP & GBS
2. Unit kerja telah melibatkan
secara langsung pimpinan saat
penyusunan penetapan kinerja
Direktur terlibat dalam ;
Rapat penyusunan RENSTRA,
Rencana Kerja Tahunan.
Dokumen Indikator Kinerja Utama,
Perjanjian Kinerja Direktur dan
Eselon serta LKJIP
Undangan, daftar hadir,
Notulen, foto,
Dokumen RENSTRA, Dokumen
RKT, Dokumen IKU, Perjanjian
Kinerja direktur dan eselon
Dokumen LKJIP tepat waktu
Desember
3. Pimpinan telah memantau
pencapaian kinerja secara
berkala
Menyusun monitoring dan evaluasi
melalui :
Rapat pengendalian kegiatan (RFK)
Rapat evaluasi anggaran (BLUD)
Evaluasi dan pelaporan LKPJ,LKJIP,
RKPD,LPPD, DAK, IKU (SPM),
Laporan Kinerja Pelayanan
Undangan, daftar hadir,
Notulen,foto,
Laporan monitoring (LKJ) dan
evaluasi (RFK)’, akuntabilitas
kinerja (LKJIP),
LKPJ,RKPD,LPPD,DAK,IKU
(SPM),Laporan Kinerja
Pelayanan yang disahkan
pimpunan
Setiap bulan
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 27
2 Pengelolaan
Akuntabilitas Kinerja
1. Unit kerja telah memiliki
dokumen perencanaan
Menyusun dokumen perencanaan Renstra,Renja, RKA,DPA,RKO,
RAB BLUD,RKPD,
RKBMD/RKPBMD,PK Direktur
dan Eselon,RKT
Desember
2. Dokumen perencanaan telah
berorientasi hasil
Dokumen tersusun secara SMART
(Spesifik
Measurable,Achievable,Relevant
Timebound),
Dokumen perencanaan dengan
target, output dan outcome
yang jelas dan tepat waktu
Desember
3. Indikator kinerja telah memiliki
kriteria Specific, Measurable,
Acheivable, Relevant and Time
bound (SMART)
Terdapat Indikator IKU sesuai
Pergub No 38 Tahun 2019 .
Terdapat Indikator Tujuan,
Indikator sasaran, Indikator
program dan indicator kegiatan
Dokumen IKU dengan
formulasi indikator
Laporan dan Evaluasi IKU
Renstra
Cascading
DPA
Pemantauan
tiap bulan
dan tiap
tahun
4. Unit kerja telah menyusun
laporan kinerja tepat waktu
Input laporan e controlling di
aplikasi sebelum tanggal 10 setiap
bulannya
Input aplikasi sesuai batas waktu
yang ditentukan
Aplikasi yang ada di RS :
Perencanaan :
E-Palaning, E-Shb, E-
budgeting, E-Project Planning
Monitoring :
E-Penatu, Sismontepra
Evaluasi :
E-Controlling, E-Controlling
Kinerja
Setiap bulan
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 28
5. Pelaporan kinerja telah
memberikan informasi tentang
kinerja
Menyusun:
laporan kinerja pelayanan
laporan kegiatan realisasi fisik dan
keuangan
laporan kegiatan DAK, DBHCHT
laporan kegiatan triwulanan RKPD
laporan LPPD
Laporan LKJIP
Laporan LKPJ
Dokumen :
laporan kinerja pelayanan
laporan kegiatan realisasi fisik
dan keuangan
laporan kegiatan DAK,
DBHCHT
laporan kegiatan triwulanan
RKPD
laporan LPPD
Laporan LKJIP
Laporan LKPJ
Setiap bulan
6. Unit kerja telah berupaya
meningkatkan kapasitas SDM
yang menangangi akuntabilitas
kinerja
Mengikuti sosialisasi
Mengikuti diklat
Mengusulkan SK Penyusun
akuntabilitas kinerja
Sertifikat pelatihan
SK Penyusun LAKIP
Surat Tugas Pelatihan /
workshop Penysusunan LAKIP
insidental
7. Unit kerja telah membangun
sistem informasi kinerja
Menggunakan aplikasi
Sistem penyimpanan data yang
tersistem
Beberapa aplikasi baik dari
pemerintah pusat, pemerintah
provinsi dan instansi terkait
lainnya
SIM RS
Penyimpanan menggunakan
dropbox dan google drive
8. Unit kerja telah memiliki
ukuran kinerja sampai ke
individu
Penilaian melalui SKP Dokumen SKP Setiap bulan
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 29
V. PENGUATAN PENGAWASAN
1 Pengendalian Gratifikasi 1. unit kerja telah memiliki public
campaign tentang
pengendalian gratifikasi
1. Evaluasi SK UPG
2. Evaluasi Pedoman, Program,
SPO Gratifikasi dan hotline
service sarana pelaporan
gratifikasi
3. Evaluasi SK Mekanisme
Pemberian Sponshorship
4. Melakukan sosialisasi tentang
pengendalian gratifikasi di
lingkungan RSJD Surakarta
- Bukti Evaluasi SK UPG,
Pedoman UPG, Program
Kerja UPG, SPO Gratifikasi.
(Nomor telepon/ email UPG,
Banner, Poster, pamphlet,
leafleat, Web site)
- Evaluasi mekanisme
Pemberian Sponshorship,
UAN pertemuan/ rapat,
jadwal dan laporan apel
pegawai
Januari
2. unit kerja telah
mengimplementasikan
pengendalian gratifikasi
1. Menyusun laporan gratifikasi :
• Bulanan kepada direktur
RSJD
• Tri Wulan ke UPG Provinsi
2. Menyusun laporan pemberian
sponsorship sesuai hasil telaah
kepada KPK melalui UPG Provinsi
3. Menyusun laporan monitoring
dan evaluasi setiap tahun
Laporan gratifikasi, laporan
sponsorship, laporan
monitoring dan evaluasi
Bulanan
(laporan
garatifikasi)
3 bulan ke
UPG Prov
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 30
2 Penerapan Sistem
Pengawasan Internal
Pemerintah (SPIP)
1. unit kerja telah membangun
lingkungan pengendalian
1. Evaluasi SK tim SPIP, SK Komite
Etik, SK Panitia Penilai Pegawai
Berintegritas dan berkomitmen
2. Evaluasi Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) SPIP,
Pedoman komite etik, Program
Komite Etik, Juklak Panitia
Penilai Pegawai Berintegritas dan
Berkomitmen
SK tim SPIP/ Komite Etik/
Panitia Penilai Pegawai
Berintegritas dan
Berkomitmen, RTP SPIP,
Pedoman komite etik, Program
Kerja komite etik, juklak
panitia penilai pegawai
berintegritas dan berkomitmen
Januari
2. unit kerja telah melakukan
penilaian risiko atas unit kerja
- Menyusun Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) SPIP setiap
tahun
- Inovasi aplikasi E-SISTERKU
RTP SPIP
Aplikasi E-SISTERKU
Januari
3. unit kerja telah melakukan
kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi
- Implementasi Rencana Tindak
Pengendalian sesuai register
risiko (Rapat Pengendalian)
- Inovasi aplikasi E-SISTERKU,
Griya WBK
UAN Rapat Pengendalian
Aplikasi E-SISTERKU, Griya
WBK
Setiap bulan
4. unit kerja telah
mengkomunikasikan dan
mengimplementasikan SPI
kepada seluruh pihak terkait
Evaluasi RTP SPIP setiap satu
semester dengan menyusun
laporan Evaluasi RTP SPIP kepada
unit kerja/bagian, direktur dan
Inpektorat Provinsi.
Laporan evaluasi RTP, tanda
terima pengiriman laporan.
Juni,
Desember
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 31
3 Pengaduan Masyarakat 1. unit kerja telah
mengimplementasikan
kebijakan pengaduan
masyarakat
1. Evaluasi SK Tim Penyelesaian
Pengaduan (Gratifikasi)
2. Menetapkan SPO : Penanganan
Pengaduan/ Saran,
Penyelesaian Pengaduan
3. Menyediakan fasilitas
pendukung layanan pengaduan
masyarakat
4. Menyusun rekapitulasi aduan/
saran
SK Tim Penyelesaian
Pengaduan, prosedur
pengaduan/ saran/
penyelesaian pengaduan,
Banner/ Poster/ pamphlet/
kotak saran/ form/ kuesioner
penyampaian saran, Buku
kendali
2. unit kerja telah melaksanakan
tindak lanjut atas hasil
penanganan pengaduan
masyarakat
1. Menyusun laporan pengaduan
kepada Tim Pengaduan RS
2. Menyusun laporan tindak lanjut
hasil penanganan pengaduan
masyarakat kepada Direktur
setiap bulan
Laporan pengaduan Setiap bulan
3. unit kerja telah melakukan
monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat
Menyusun laporan monitoring dan
evaluasi penanganan pengaduan
masyarakat setiap semester kepada
direktur
Laporan monitoring dan
evaluasi
4. unit kerja telah
menindaklanjuti hasil evaluasi
atas penanganan pengaduan
masyarakat
Tindak lanjut evaluasi pengaduan
masyarakat oleh tim pengaduan
bersama direktur
Dokumen tindak lanjut evaluasi
pengaduan masyarakat oleh
direktur terlampiri lembar
disposisi kedinasan
Setiap bulan
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 32
4 Whistle Blowing Sistem. 1. unit kerja telah menerapkan
whistle blowing system
1. Evalusi dan Menetapkan SK
Komisi Wishtle Blowing System
(WBS)/ Sistem Pelaporan
Pelanggaran
2. Evaluasi dan Menetapkan
Pedoman Whistle Blowing
System (WBS)/ Sistem Pelaporan
Pelanggaran, sarana/ media
pelaporan dan prosedur
pengelolaan pelaporan
pelanggaran
3. Sosialisasi tentang WBS/ system
pelaporan pelanggaran di
lingkungan RSJD Surakarta
4. Menyusun laporan WBS kepada
direktur per 3 bulan
Evaluasi dan penetapan SK
Komisi WBS, Evaluasi dan
Pedoman WBS, aplikasi WBS,
prosedur pelaporan
pelanggaran, Banner/ Poster/
pamphlet, leafleat WBS, UAN
pertemuan komisi WBS, jadwal
sosialisasi dan pelaksanaan
(ronde/ pertemuan/ laporan
apel pegawai), laporan WBS
Januari
2. unit kerja telah melakukan
evaluasi atas penerapan
whistle blowing system
Menyusun laporan evaluasi
penerapan whistle blowing system
setiap semester kepada direktur
Laporan evaluasi WBS Tiga bulan
3. unit kerja menindaklanjuti hasil
evaluasi atas penerapan
whistle blowing system
Tindak lanjut evaluasi penerapan
WBS oleh Komisi WBS bersama
direktur
Dokumen tindak lanjut evaluasi
penerapan WBS oleh direktur
terlampiri lembar disposisi
kedinasan
Desember
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 33
5 Penanganan Benturan
Kepentingan
1. Unit kerja telah
mengidentifikasi benturan
kepentingan dalam tugas
fungsi utama
1. Menetapkan SK Tim Benturan
Kepentingan
2. Menetapkan Pedoman
Penanganan Benturan
Kepentingan
3. Melakukan identifikasi/
pemetaan benturan kepentingan
(struktural, kepala instalasi,
kepala ruang, coordinator unit
kerja dan panitia pengadaan
barang dan jasa
SK Tim Penangan Benturan
Kepentingan, Pedoman
Penanganan Benturan
Kepentingan, Dokumen
identifikasi/ pemetaan
Benturan kepentingan
2. Unit kerja telah
menyosialisasikan penanganan
benturan kepentingan
Sosialisasi tentang penanganan
benturan kepentingan di lingkungan
RSJD Surakarta
Banner/ Poster/ pamphlet,
leafleat penanganan benturan
kepentingan, UAN dan jadwal
sosialisasi serta pelaksanaan
insidental
3. Unit kerja telah
mengimplementasikan
penanganan benturan
kepentingan
Menyusun laporan penanganan
benturan kepentingan kepada
direktur RSJD setiap 3 bulan.
Laporan penanganan benturan
kepentingan
Maret, Juni,
September,
Desember
4. Unit kerja telah melakukan
evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan
Menyusun laporan evaluasi
pelaksanaan penanganan benturan
kepentingan setiap semester
kepada direktur.
Laporan evaluasi penanganan
benturan kepentingan
Desember
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 34
5. Unit kerja telah
menindaklanjuti hasil evaluasi
atas penanganan benturan
kepentingan
Tindak lanjut evaluasi pelaksanaan
penanganan benturan kepentingan
oleh tim bersama direktur
Dokumen tindak lanjut evaluasi
pelaksanaan oleh direktur
terlampiri lembar disposisi
kedinasan
Desember
6 Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan pegawai
1. Tingkat kepatuhan
penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) ke KPK bagi
pegawai yang wajib LHKPN
Koordinasi dengan admin (LHKPN) Laporan Hasil Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)
Januari
2. Tingkat kepatuhan
penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN) melalui
aplikasi Sistem Informasi
Pelaporan Harta Kekayaan
(SiHARKA) bagi pegawai yang
tidak wajib LHKPN
Koordinasi dengan admin (LHKPN) Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara
(LHKASN)
Januari
VI. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 Standar Pelayanan. 1. Unit kerja telah memiliki
kebijakan standar pelayanan
Melakukan evaluasi, perbaikan dan
sosialisasi kepada seluruh unit kerja
Undangan, Daftar Hadir dan
Notulen evaluasi,perbaikan dan
bukti sosialisasi Kebijakan
standar pelayanan, dan
diupload di Sismadak yang
dapat diakses dari seluruh unit
kerja
Insidentil
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 35
Melakukan update kebijakan
standar pelayanan yang tidak
relevan
Kebijakan pelayanan yang
telah dilakukan revisi
Insidentil
2. Unit kerja telah
memaklumatkan standar
pelayanan
Maklumat standar pelayanan
disosialisasikan melalui berbagai
media:
- Akun media sosial RS
- papan yang ditempel di area RS
- Screenshoot publikasi
melalui media sosial RS
- Foto pemasangan papan
maklumat
Mei
3. Unit kerja telah memiliki SOP
bagi pelaksanaan standar
pelayanan
SOP disosialisasikan kepada seluruh
unit kerja terkait
SOP diupload di Sismadak yang
dapat diakses dari seluruh unit
kerja
Insidentil
4. Unit kerja telah melakukan
review dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP
SOP dilakukan evaluasi sesuai
dengan kondisi terkini pada
pelayanan RS
Undangan, presensi rapat,
notulen, Form usulan
perubahan dokumen, SPO baru
Insidentil
2 Budaya Pelayanan
Prima.
1. Unit kerja telah melakukan
sosialisasi/pelatihan berupa
kode etik, estetika, capacity
building dalam upaya
penerapan budaya pelayanan
prima
Melaksanakan sosialisasi penerapan
budaya kerja melalui arahan
Pimpinan pada rapat atau apel,
pelatihan service excelent
Daftar hadir, notulen, dokumen
terkait
Insidental
2. Unit kerja telah memiliki
informasi tentang pelayanan
mudah diakses melalui
berbagai media
Informasi tentang persyaratan
pelayanan di RSJD Surakarta
disediakan dalam bentuk poster,
leaflet dan juga ditayangkan di
website, Istagram, Face Book
Foto poster, leaflet,
screenshoot website, IG,
Insidentil
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 36
3. Unit kerja telah memiliki sistem
reward and punishment bagi
pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar
Pemberian sanksi / reward sesuai
prosedur yang ada, bagi pelaksanan
layanan serta pemberian
kompensansi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai
standar.
Memberikan sanksi / reward bagi
pelaksana layanan
SOP pemberian sanksi / reward
bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar.
Memberikan sanksi / reward
bagi pelaksana layanan
Insidentil
4. Unit kerja telah memiliki
sarana layanan
terpadu/terintegrasi
Melaksanakan peningkatan mutu
pelayanan melalui ERM
Dokumentasi pelayanan melaui
ERM
Insidentil
5. Unit kerja telah melakukan
inovasi pelayanan
membuat inovasi pelayanan dengan
tujuan memperpendek waktu
tunggu di pelayan Rawat Jalan,
Penanganan kedaruratan pasien
psikiatrik di luar RS
Pelaporan Pelaksanaan Sistem
Antrian, Pelayanan E Resep
untuk pasien rawat Jalan
Payjem pas ngamuk
Insidentil
3 Penilaian Kepuasan
Terhadap Pelayanan
1. Unit kerja telah melakukan
survei kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
Melakukan survey kepuasaan
pelanggan melalui SKM per
Semeste
Laporan SKM Internal 3
bulan
External 1
tahun sehali
2. Hasil survei kepuasan
masyakat dapat diakses secara
terbuka
Menayangkan hasil survey
kepuasan pelanggan pada IKM di
website Disdukcapil
Screen Shoot web yang
memuat Survey bias di akses
masyarakat
3. Unit kerja telah melakukan
tindak lanjut atas hasil survei
kepuasan masyarakat
Menindaklanjuti hasil SK Analisis SKM dan
tindaklanjutnya
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Tahun 2020 37
BAB V
PENUTUP
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas WBBM Pada
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2020 dimaksudkan sebagai acuan bagi RS Jiwa
Daerah Surakarta dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) .
Adapun penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM) bertujuan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan
dalam membangun Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp. KJ, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601005 198610 1 001