PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN
PEMBORONGAN
(Studi Kasus Pelaksanaan Perjanjian Rehabilitasi Jalan Simpang Sedayu, Kemusuk
Lor, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul)
SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
OLEH
SIGIT SANTOSO
NIM : 12340023
PEMBIMBING
1. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
2. Prof. Dr. H. Makhrus M, M.Hum
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2015
i
ABSTRAK
Kegiatan pembangunan jalan merupakan salah satu alternatif untuk
memperlancar arus tranportasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Untuk itu dari
tahun ke tahun Pemerintahan Kabupaten Bantul akan terus melakukan kegiatan
pembangunan jalan agar Kabupaten Bantul dapat terus berkembang terutama dari
segi pembangunan infrastruktur daerahnya. Untuk melakukan kegiatan
pembangunan rehabilitasi/peningkatan jalan ini tentunya tidak mungkin dilakukan
sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tanpa keterkaitan pihak lain. Maka
melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul diadakanlah pelelangan untuk
mencari kontraktor pelaksana yang dapat melakukan kegiatan pembangunan jalan
ini.
Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana
Pelaksanaan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian
Pemborongan Dalam Pembangunan Rehabilitasi Jalan Simpang Sedayu antara
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Dengan PT. Maju Sarana Mulya.
Apakah sepenuhnya terpenuhi atau tidak asas kebebasan berkontrak pada
perjanjian pemborongan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana data
sekunder yang dipakai yakni berupa perjanjian kontrak antara PT. Maju Sarana
Mulya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan beberapa peraturan yang terkait dalam
perjanjian tersebut, sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian
lapangan (Field Research) yaitu dengan cara penyusun melakukan penelitian
langsung kelokasi penelitian yaitu Kantor Dinas Kabupaten Bantul dan Kantor
PT. Maju Sarana Mulya untuk memperoleh data yang diperlukan.
Dari hasil penelitian menu njukan bahwa perjanjian pemborongan antara
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dengan PT. Maju Sarana Mulya dibuat
dalam bentuk perjanjian baku (standar) dimana pembuatan, ketentuan dan syarat-
syarat telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dalam hal ini pada dasarnya
asas kebebasan berkontrak adalah seseorang bebas untuk membuat atau tidak
membuat perjanjian, bebas menentukan isi berlakunya dan syarat perjanjian
dengan bentuk tertentu atau tidak dan memilih undang-undang mana yang akan
dipakai pada perjanjian tersebut, maka perjanjian ini tidak bertentangan dengan
asas kebebasan berkontrak. Tetapi dengan dibuatnya perjanjian ini dalam bentuk
baku, maka ada salah satu pihak yang dirugikan karena perjanjiannya dibuat oleh
salah satu pihak. Hal tersebut disebutkan di salah satu klausula yang dimana isi
klausula tersebut tentang jangka waktu dan ganti rugi. Sehingga tujuan dari asas
kebebasan berkontrak tidak terwujud dimana tujuan asas kebebasan berkontrak
adalah mencapai kesejahteraan yang serasi, selaras dan seimbang dengan
kepentingan masyarakat.
vi
MOTTO
“Sesuatu akan menjadi kebanggaan, Jika sesuatu itu dikerjakan,
Dan bukan hanya dipikirkan”
vii
PERSEMBAHAN
Untuk yang selalu mendukung serta mendoakanku
dengan harapan dan penuh cinta dan kasih sayang
maka dengan penuh iklas ku persembahan karya ini
sebagai ungkapan terima kasihku untuk:
Keluarga dan Sahabat
Yang selalu
Memberikan semangat, dukungan serta Do’anya
Dan
Almamaterku Tercinta
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
viii
KATA PENGANTAR
حيم بسم للاه حمن الر الر
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat, taufiq dan karunianya kepada penyusun. Dengan petunjuk
dan bimbinganNya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang
berjudul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborogan
(Studi Kasus Pelaksanaan Perjanjian Rehabilitasi Jalan Simpang Sedayu,
Kemusuk Lor, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)”. Sebagai tugas akhir dalam
perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda
Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat islam termasuk
penyusun.
Selama penyusunan skripsi ini dan selama menuntut perkuliahan di
Fakultas Syari’ah dan Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi,
serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini
penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
ix
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Faisal
Lukman Hakim. S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum. selaku pembimbing I, dan Prof. Dr. H.
Makhrus M, M.Hum. selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam
memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna
mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu
pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
6. Segenap karyawan TU Fakultas Syari’ah dan Hukum yang memberikan
pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan
perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Bpk Haryanto sebagai Staf Pelaksana PT. Maju
Sarana Mulya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini
8. Staf dan karyawan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dan PT.
Maju Sarana Mulya yang telah memberi ijin penelitian dan membantu
dalam pelaksanaan
9. Orang tuaku tercinta Rajiman dan Alm. Reben dan juga kakaku tersayang
Iswanti yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan,
nasihat, serta curahan kasih sayang yang telah diberikan selama ini
x
10. Teman-temanku yang selalu mendukung penyusun, Maryadi, Dyah
Kusuma, Faradita, Nitasari, Sinang, Lutfhi, Febriana, Hanif, Mita, serta
1teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu khususnya
Ilmu Hukum kelas A. Terimakasih atas canda tawanya dan waktu yang
diberikan kepada penyusun untuk sekedar bertegur sapa dan memberikan
dorongan serta semangat kepada penyusun.
11. Teman-teman KKN Beku Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo yang
senantiasa mendukung dan membantu penyusun selama KKN berlangsung
dan terimakasih buat kebersamaan dan kerjasamanya.
Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga
Allah senantiasa memberiakan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di
dunia dan akhirat. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan
hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penyusun berbesar hati
menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya
penyusunan skripsi hukum ini.
Yogyakarta, 27 Juli 2016
Sigit Santoso
NIM: 12340023
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
ABSTRAK ............................................................................................................ i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................................ ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ......................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ v
HALAMAN MOTTO ........................................................................................ vi
HALAMAN PERSEMABAHAN ..................................................................... vii
KATA PENGANTAR ...................................................................................... viii
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................. 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....................................................................... 6
D. Telaah Pustaka ................................................................................................... 7
E. Kerangka Teoretik ............................................................................................. 9
F. Metode Penelitian ............................................................................................ 22
G. Sistematika Pembahasan ................................................................................. 25
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DAN ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK ................................................................................................. 27
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ............................................................... 27
1. Pengertian Perjanjian .................................................................................. 27
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian ..................................................................... 29
3. Syarat Sah Perjanjian .................................................................................. 32
4. Bentuk dan Isi Perjanjian ............................................................................ 35
5. Berakhirnya Perjanjian ............................................................................... 38
xii
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemborongan ........................................ 39
1. Pengertian Perjanjian Pemborongan ........................................................... 39
2. Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan ....................................................... 41
3. Pengaturan dan Mekanisme Perjanjian Pemborongan ............................... 43
4. Hapus/Berhentinya Perjanjian Pemborongan ............................................. 45
C. Tinjauan Umum Asas Kebebasan Berkontrak ................................................ 48
BAB III TINJAUAN PELAKSANAAN PENERAPAN ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN ......................... 52
A. Prosedur Perjanjian Pemborongan .................................................................. 52
B. Pelaksanaan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian
Pemborongan ................................................................................................... 53
1. Pelaksanaan Awal Perjanjian Pemborongan .............................................. 53
2. Pelaksanaan Pekerjaan ................................................................................ 54
C. Sistem Pengaturan Hukum Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan .......... 55
D. Karakteristik Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan ............. 58
E. Aspek Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborong ............................ 61
BAB IV ANALISIS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN PEMBORONGAN ................................................................... 62
BAB V PENUTUP .............................................................................................. 71
A. KESIMPULAN ............................................................................................... 71
B. SARAN ........................................................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 74
LAMPIRAN ........................................................................................................ 77
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada era globalisasi saat ini pembangunan bangsa Indonesia
dilaksanakan secara terpadu dan terencana di segala sektor kehidupan.
Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Pembangunan dilaksanakan dengan berpedoman
pada Trilogi Pembangunan yaitu:
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.
Ketiga unsur dari Trilogi Pembangunan tersebut penting dan tidak dapat
dipisah-pisahkan. Pelaksanaan pembangunan harus senantiasa diusahakan
keseimbangan yang serasi antara ketiga unsur tersebut.1
Indonesia sebagai negara yang sedang membangun (developing
country) giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik
pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Salah satu
bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan berupa
pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana, yang berwujud
pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi,
1 F.X. Djumialdi, Perjanjian Pemborongan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 1-2.
2
saluran-saluran air, perumahan rakyat maupun perkantoran-perkantoran
dan sebagainya. Berbagai pihak seperti pemberi tugas (bouwheer),
pemborong, arsitek, agrarian,Pemda dan sebagainya terlibat dalam
pelaksanaan pembangunan proyek-proyek tersebut.2
Salah satu contoh pembangunan infrastuktur yang dilakukan
adalah rehabilitasi/peningkatan jalan simpang Sedayu di Kawasan
Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul. Ruas peningkatan jalan simpang
Sedayu merupakan jalan utama daerah Kecamatan Sedayu dengan kondisi
jalan sudah diaspal. Pada saat ini permukaan jalan memerlukan penangan
segera, seperti permukaan jalan yang ada sebelumnya sudah mengalami
banyak kerusakan/berlobang. Apabila curah hujan tinggi dan mengalami
pasang besar maka permukaan jalan yang ada tergenang air. Maka sasaran
yang akan dicapai dalam proyek ini adalah:
1. Memperlancar arus lalu lintas di Kecamatan Sedayu.
2. Ruas jalan tidak boleh terganggu kelancaraannya.
3. Fungsional jalan harus tetap terjaga sehingga arus lalu lintas tetap
lancar.
4. Meningkatkan perlayanaan dan kenyamanan pemakaian jalan.
Instansi yang bertanggung jawab untuk pembangunan jalan ini
adalah Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk atas
Pemerintahan Kabupaten Bantul Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bantul yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam
2 Djumialdi, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya
Manusia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 1.
3
peningkatan jalan dan penggantian jembatan-jembatan yang sudah rusak
dimana tersebut berada. Untuk mewujudkan itu semua Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bantul tidak mungkin melakukannya sendiri, dengan
demikian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul akan mencari
mitra/rekanan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu baik melalui
pelelangan maupun penunjukan secara langsung.
Pemerintah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam
pelaksanaan atau penyelenggaraan pembangunan infrstruktur,
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005
tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
infrastruktur sebagaimana telah beberapakali diubah dan yang terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha. Kerjasama antara Pemerintah dengan
Badan Usaha juga telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapakali diubah dan yang terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat dalam Pasal 1601b
KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu
persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk
4
menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas,
dengan harga yang telah ditentukan.”3
Salah satu wujud dari hal diatas adalah diadakanlah perjanjian
antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan
Jalan Anggaran Tahun 2015 Kabupaten Bantul Dengan PT. Maju Sarana
Mulya untuk melakukan peningkatan jalan Simpang Sedayu Kemusuk Lor
Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul. Perjanjian peningkatan jalan
Simpang Sedayu Kemusuk Lor dibuat dalam bentuk tertulis yang
dituangkan dalam perjanjian standar. Setelah memalui proses pelelangan
umum dimana pemenanganya ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul No. 113/K/PPK-RPJ/APBD-
P/XI/2015.
Perjanjian standar tersebut dibentuk dan dirumuskan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan
Kabupaten Bantul Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul kemudian
diberikan kepada PT. Maju Sarana Mulya untuk di tandatangani. PT Maju
Sarana Mulya hanya diberi kesempatan untuk mempelajari saja tidak ikut
bermufakad untuk menentukan isi perjanjian kontrak tersebut. Jika PT.
Maju Sarana Mulya menyetujui syarat-syarat perjanjian tersebut maka ia
hanya mungkin bersikap menerima dan jika PT. Maju Sarana Mulya tidak
menyetujui salah satu syarat-syaratnya maka ia mungkin tidak
menerimanya sama sekali.
3 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 65.
5
Dari uraian di atas dapat menimbulkan pertanyaan bagaimana
pelaksanaan perjanjiannya, apakah asas kebebasan berkontrak dalam
perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum dengan PT. Maju
Sarana Mulya sepenuhnya terpenuhi?. Karena hukum perjanjian itu
mengikuti asas-asas kebebasan mengadakan suatu perjanjian. Asas
kebebasan berkontrak memiliki definisi bahwa setiap orang bebas
mengadakan suatu perjanjian apa saja, baik perjanjian itu sudah diatur
dalam undang-undang maupun belum diatur dalamnya.
Hukum Perjanjian mengikuti asas kebebasan dalam mengadakan
suatu perjanjian, maka disebut pula menganut sistem terbuka. Seseorang
bebas dalam membuat perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan
dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang sebagaimana
disebutkan Pasal 1337 KUHPerdata.4
Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis tertarik untuk
menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan
judul “PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA
PERJANJIAN PEMBORONGAN (Studi Kasus Pelaksanaan
Perjanjian Pemborongan Antara Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Tahun Anggaran 2015
Kabupaten Bantul)
4 Kartini Muljadi dan Gunawan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: PT.
RajagrafindoPersada, 2003), hlm. 46.
6
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut:
Bagaimana Pelaksanaan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada
Perjanjian Pemborongan Dalam Pembangunan Rehabilitasi Jalan Simpang
Sedayu, Kemusuk Lor, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul?
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Untuk mengetahui bentuk dan mekanisme penerapan asas kebebasan
berkontrak pada perjanjian rehabilitasi jalan Simpang Sedayu,
Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dan juga mengkaji bertentangan
atau tidak pada asas kebebasan tersebut.
2. Kegunaan
a. Bagi masyarakat umum untuk memberikan pengetahuan bentuk
dan juga mekanisme penerapan asas kebebasan berkontrak pada
pelaksanaan perjanjian rehabilitasi jalan yang dilakukan oleh
seorang pemborong.
b. Bagi pemerintah untuk memberikan sebuah masukan terkait
pelaksanaan perjanjian rehabilitasi/peningkatan jalan yang
dilakukan oleh pemborong dalam penerapan asas kebebasan
berkontrak.
7
D. Telaah Pustaka
Untuk melengkapi penelitian ini serta membuktikan bahwa judul
ini belum pernah dijadikan sebuah objek penelitian sebelumnya oleh
peneliti yang lain, oleh karena itu penyusun kemukakan beberpa karya
penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang
penyusun lakukan.
Beberapa karya tersebut antara lain, Skripsi Nida Izzah Zulfiana,
prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2015 yang berjudul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam
Perjanjian Berlangganan Layanan Indihome Pada PT Telkom Indonesia
TBK. Yogyakarta”. Skripsi ini menunjukan bahwa adanya perjanjian
tertulis antara PT Telkom dengan pelanggan, dimana klausula-klausula
dalam perjanjian adalah merupakan klausula standar atau baku yang
ditetapkan oleh pihak pelaku usaha yang bersangkutan sehingga tidak lagi
dinegosiasikan tetapi pihak pelanggan terkesan dipaksa untuk menaati apa
yang sudah ada dalam perjanjian berlangganan tersebut. Yang
membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah permasalahan yang
diambil dimana skripsi ini hanya fokus pada terpenuhi atau tidak asas
kebebasan berkontrak dalam perjanjian tersebut sedangkan pada skripsi
penulis lebih fokus pada pelaksanaan perjanjian dalam penerapan asas
kebebasan berkontrak.5
5 Nida Izzah Zulfiana,”Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian
Berlanganan Layanan Indihome Pada PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta”, Skripsi ,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
8
Skripsi Khoiru Safingi, Prodi Muamalat, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 yang berjudul “Penerapan Asas
Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan di BMT Mitra Usaha
Insani”. Skripsi ini berisi tentang sistem kebebasan berkontrak pada akad
pembiayaan dalam hukum islam dimana suatu praktek yang sudah biasa
berlaku diantara para pihak secara otomatis akan mengikat para pihak.
Para pihak tersebut dapat mengasosiasikan segala syarat kontrak termasuk
syarat penerapan kebiasaan setempat yang berlaku dan juga dapat
merumuskan penerapan-penerapan kebiasaan tersebut, termasuk kebiasaan
yang berkembang dalam sektor perdagangan yang belum pernah berlaku
ditempat para pihak. Yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi
penulis yaitu sudut pandang pembahasannya bahwa skripsi tersebut
membahas pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap kebebasan
berkontrak sedangkan skripsi penulis membahas penerapan asas kebebasan
berkontak pada pelaksanaan perjanjian pemborongan.6
Skripsi Sri Wahyuningsih, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam
Indonesia, 2011 yang berjudul “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak
Dalam Perjanjian Pemborongan Antara PT ASL Shipyard Indonesia dan
PT Global Merine Engineering di Batam”. Skripsi ini menerangkan bahwa
pelaksanaan perjanjian pemborongan antara PT Global Merine
Engineering dengan PT ASL Shipyard Indonesia dalam penerapan asas
kebebasan berkontrak tersebut sebagian dari isi perjanjian yang ada dapat
6 Khoiru Safingi,”Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan di
BMT Mitra Usaha Insani”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
9
merugikan pihak PT Global Merine Engineering dan menjadi tidak
seimbang atau berat sebelah sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan
dan penyalahgunakan keadaan akibat dari adanya ketidakseimbangan.
Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis bahwa skripsi
penulis menerangkan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak pada
pelaksanaan perjanjian pemborongan dimana terpenuhinya asas kebebasan
berkontrak tetapi tidak terpenuhinya hak-hak antara kedua belah pihak
dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.7
E. Kerangka Teoretik
Kerangka teoritik dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk
membuat jelas nilai-nilai pada hukum agar sampai kepada landasan
filosofisnya yang tinggi. Sejalan dengan hal itu maka penyusun akan
kemukakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai analisis dalam
penelitian ini.
1. Perjanjian Umum
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang HukumPerdata menyebutkan
“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.
Definisi perjanjian tersebut mempunyai arti yang luas dan
umum karena hanya menyebutkan tentang pihak yang mengikatkan
dirinya pada pihak lainnya, dan sama sekali tidak menyebutkan untuk
7 Sri Wahyuningsih,”Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian
Pemborongan Antara PT ASL Shipyard Indonesia dan PT Global Merine Engineering di Batam”,
Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2011.
10
tujuan apa suatu perjanjian tersebut.8 Kata perbuatan dapat berarti di
dalamnya adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan-perbuatan
lainnya, sehingga perlu dilakukan pembenahan definisi agar lebih
tepat, bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua
orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukum.
Dalam perjanjian umum terdapat asas-asas hukum perjanjian
antara lain:
a. Asas kebebasan berkontrak atau open system
Asas kebebasan berkontrak memiliki definisi bahwa
setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja, baik
perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun
belum diatur dalamnya.Hukum Perjanjian mengikuti asas
kebebasan dalam mengadakan suatu perjanjian, maka disebut
pula menganut sistem terbuka. Seseorang bebas dalam
membuat perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan
kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang sebagaimana
disebutkan Pasal 1337 KUHPerdata.
b. Asas itikad baik (de goedetrow)
Tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus
dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik dibedakan
antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif.
8 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004), hlm. 14 .
11
Itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai
kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum
yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu
diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam
pengertian obyektif, bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu
harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang
dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.
c. Asas pacta sunt servande
Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.
Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah
mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang.
Pihak ketiga tidak dapat memperoleh kerugian dan tidak
memperoleh keuntugan karena perbuatan mereka itu, kecuali
perjanjian dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud asas pacta
sunt servande ini adalah kepastian hukum bagi para pihak yang
menbuat perjanjian.
d. Asas konsensuil atau asas kekuasaan bersepakat
Asas ini sebagai salah satu implementasi dari salah
satu syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat
mereka yang menikatkan diri. Maksud dari asas ini adalah
bahwa perjanjian itu ada sejak tercapainya kata sepakat antara
pihak yang mengadakan perjanjian.9
9 Ibid., hlm. 24.
12
e. Asas Kepribadian
Suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang
membuatnya. Pihak ketiga tidak terpengaruh oleh perjanjinan
tersebut dan pihak ketiga tidak dapat mendapat keuntungan
atau kerugian karenanya, kecuali telah diatur dalam undang-
undang. Berlakunya asas ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal
1340 KUH Perdata.
Unsur-unsur perjanjian. Ada tiga unsur perjanjian dalam
perkembangan doktrin ilmu hukum, yaitu:
a. Unsur essensialia
Essesialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian,
unsur mutlak, tanpa unsur tersebut maka perjanjian tidak pernah
ada.
b. Unsur naturalia
Naturalia merupakan unsur perjanjian yang oleh undang-undang
diatur, tetapi para pihak yang membuatnya dapat menyingkirkan
itu atau menggantinya. Disini usur tersebut oleh undang-undang
diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah (regelend
recht).
c. Unsur accidentalia
Accidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para
pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut.
13
Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat yang harus
ada pada setiap perjanjian meliputi sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu,
suatu sebab yang halal. Terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka suatu
perjanjian berlaku sah.
Keempat syarat tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok:
a. Syarat subyektif adalah satu syarat yang menyangkut pada
subyek-subyek perjanjian, meliputi kesepakatan dan kecakapan
pihak yang membuat perjanjian.
b. Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek
perjanjian itu, ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab
yang halal.
Salah satu pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hak
untuk memohon kepada hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut
apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, hal tersebut diatur dalam Pasal
1446 dan 1454 KUHPerdata. Perjanjian itu batal demi hukum atau
dengan kata lain batal dengan sendirinya apabila syarat obyektif tidak
dipenuhi.10
Akibat hukum dapat dibatalkan, ini berarti sebelum diadakan
pembatalan tersebut perjanjian adalah sah sampai diadakannya
pembatalan itu. Batal demi hukum, ini berarti sejak lahirnya perjanjian
10
Ibid., hlm. 22.
14
itu sudah batal atau perjanjian memang ada tapi tidak berlaku atau
dianggap tidak pernah ada.
2. Perjanjian Pemborongan/Pekerjaan
Perjanjian pekerjaan atau perjanjian pemborongan diatur
dalam Buku III KUH Perdata pasal 1601b. dengan adanya perjanjian
pemborongan selalu ada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian
pemborongan, tetapi ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung
terkait dengan adanya perjanjian pemborongan. Baik pihak yang
terkait dalam perjanjian pemborongan dan pihak lain yang secara tidak
langsung terkait dengan adanya perjanjian pemborongan disebut
peserta dalam perjanjian pemborongan. Adapun para pihak dalam
perjanjiannya yaitu:
a. Principal (pimpinan proyek/pemberi tugas)
b. Pemborong (rekanan/kontraktor)
c. Perencana (arsitek)
d. Pengawas (direksi)
Subekti membedakan perjanjian pemborongan dalam dua
macam, yaitu dimana pihak pemborong diwajibkan memberikan
bahannya untuk pekerjaan tersebut dan yang kedua dimana pihak
pemborong hanya akan melakukan pekerjaannya saja.11
satu dan lain
memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hal perjanjian pemborongan
dimana pihak pemborong hanya akan melakukan pekerjaannya saja
11
Ibid., hlm. 70.
15
jika pekerjaannya musnah sebelum pekerjaan itu diserahkan, ia
bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut harga yang diperjanjikan,
kecuali apabila musnahnya barang itu karena cacat yang terdapat
dalam bahan yang disediakan oleh pemberi tugas maka yang
bertanggung jawab adalah pemberi tugas.
Dalam hal perjanjian pekerjaan dimana pihak pemborong
diwajibkan memberikan bahannya dan pekerjaannya dengan cara
bagaimanapun pekerjaan musnah sebelum diserahkan kepada pihak
yang memberikan pekerjaan, maka segala kerugian adalah
tanggungjawab pihak pemborong, kecuali dapat dibuktikan bahwa
pihak yang memberikan pekerjaan telah lalai menerima hasil pekerjaan
itu. Jika pihak pemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaan saja
dan pekerjaannya musnah, maka ia hanya bertanggungjawab untuk
keslahannya (pasal 1605 dan 1606 KUH Perdata).12
Ketentuan yang terakhir ini mengandung maksud bahwa
akibat suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa
bahan-bahan yang telah disediakan oleh pihak yang memborongkan,
maka pihak pemborong dapat dipertanggungjawabkan sekedar
kesalahannya itu karena mengakibatkan kemusnahan bahan-bahan
tersebut.
Kemudian dalam halnya pihak pemborong hanya diwajibkan
melakukan pekerjaan saja. Oleh pasal 1607 KUH Perdata dituturkan
12
Ibid., hlm. 71.
16
bahwa jika musnahnya pekejaan itu terjadi diluar sesuatu kelalaian dari
pihaknya pemborong sebelum pekerjaan itu diserahkan, sedangkan
pihak yang memborongkan tidak lalai untuk memeriksa dan
menyetujui pekerjaannya, maka pihak pemborong tidak berhak atas
harga yang dijanjikan kecuali apabila musnahnya barang (pekerjaan)
itu disebabkan oleh suatu cacat dalam bahannya. Dari ketentuan
tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak menderita
kerugian akibat kejadian yang tak disengaja yang memusnahkan
pekerjaan itu: pihak yang memborongkan kehilangan bahan-bahan
yang telah disediakan olehnya sedangkan pihak pemborong kehilangan
tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menggarap pekerjaan.
Pihak yang memborongkan hanya dapat menuntut
penggantian kerugiannya apabila ia dapat membuktikannya adanya
kesalahan dari si pemborong, sedangkan pihak pemborong hanya akan
dapat menuntut harga yang dijanjikan apabila ia berhasil membuktikan
bahwa bahan-bahan yang disediakan oleh pihak lawannya itu
mengandung cacat yang menyebabkan kemusnahan pekerjaannya. Jika
suatu pekerjaan dikerjakan sepotong demi sepotong atau seukuran
demi seukuran, maka pekerjaan itu dapat diperiksa sebagian demi
sebagian. Pemeriksaan tersebut dianggap terjadi untuk semua bagian
yang telah dibayar apabila pihak yang memborongkan tiap-tiap kali
membayar si pemborong menurut imbangan dari apa yang telah selesai
dikerjakan seperti dalam pasal 1608 KUH Perdata. Ketentuan ini
17
mengandung maksud bahwa bagian pekerjaan yang sudah dibayar itu
menjadi tanggungan pihak yang memborongkan apabila terjadi suatu
peristiwa yang memusnahkan bagian pekerjaan itu.
Dalam suatu perjanjian pekerjaan dapat juga kemungkinan
melakukan pengakhiran perjanjian tersebut secara sepihak dengan
segala konsekuensinya yaitu pembayaran ganti rugi kepada pihak
pemborong yang tidak saja terdiri atas segala biaya yang telah
dikeluarkan tetapi juga atas kehilangan keuntungan yang sedianya
akan diperoleh pihak pemborong apabila ia dapat menyelesaiakan
pekerjaannya dan juga sebaliknya pihak pemborong juga dapat
melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak dengan
menghentikan pekerjaannya asal ia juga bersedia mengganti semua
kerugian yang diderita pihak yang memborongkan akibat
dihentikannya pekerjaan itu.
Suatu perjanjian pekerjaan juga dapat berakhir dengan
sepihak akibat meninggalnya pihak pemborong. Namun itu, pihak
yang memborongkan diwajibkan untuk membayar kepada para ahli
warisnya pihak pemborong sebesar harganya pekerjaan yang telah
dijanjikan dalam perjanjian, serta harga bahan yang telah disediakan.
Agar pekerjaan atau bahan-bahan tersebut dapat mempunyai sesuatu
manfaat baginya (Pasal 1612 KUH Perdata).13
13
Ibid., hlm. 74.
18
Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebut perjanjian
pemborongan dengan istilah “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa”.
Penyedia jasa dan pengguna jasa dapat mewujudkan suatu
hubungan hukum dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja
konstuksi, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun
1999 tantang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sebelum terbentuknya peraturan standar yang baru mengenai
pemborongan, sejak tahun 1941 telah berlaku peraturan standar yang
lama yaitu Algemene Voorwarden voor de uitvoering bij aanmening
van openbare werken in Indonesie, yang disingkat AV yang ditetapkan
dengan Surat Kepurtusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 28 Mei
1941 nomor 9. Hak dan kewajiban antara para peserta perjanjian
pemborongan, segi administratifnya tunduk pada ketentuan AV 1941.
Segi teknis bangunan akan tunduk pada ketentuan yang telah diatur
dalam Standard Specification yang telah dibentuk oleh Departemen
Pekerjaan Umum. Ketentuan-ketentuan tentang prosedur pelelangan
pekerjaan atau penunjukan langsung, tercantum dalam Keputusan
Presiden (yang ditetapkan setiap tahun) mengenai pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu ketentuan pasal-
19
pasal tentang pelaksanaan pekerjaan untuk pemborongan (bangunan)
beserta penjelasan dalam lampiran peraturan yang bersangkutan.14
Keluarnya undang-undang yang khusus mengatur tentang
pemborongan kerja ini, yakni Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi sangat berarti di bidang hukum pemborongan,
dengan berlakunya Undang-Undang tersebut seluruh ketentuan lama
yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak
berlaku lagi.15
3. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas ini merupakan asas yang universal, artinya dianut oleh
hukum kontrak di semua negara pada umumnya.16
Sutan Remy
Sjahdeini menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut
hukum kontrak Indonesia meliputi kebebasan untuk membuat atau
tidak membuat kontrak, kebebasan untuk memilih pihak, kebebasan
menentukan causa, kebebasan untuk menentukan objek kontrak,
kebebasan menentukan bentuk suatu kontrak, kebebasan untuk
menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat
opsional.
14
Sri Soedawi Macjchun Sofwan, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan
Bangunan, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 62. 15
Ibid., hlm. 57. 16
Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm.
81.
20
Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam Pasal 1338
KUHPerdata yang memuat ketentuan-ketentuan normatif sebagai
berikut:
a. Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.
b. Kontrak itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan untuk cukup itu.
c. Kontrak-kontrak harus dilakukan dengan itikad baik.
Menurut Van Appeldoorn, kebebasan membuat kontrak
merupakan satu diantara beberapa landasan hukum perdata. Atas dasar
itu perlu koreksi dalam pengadilan dalam rangka merumuskan asas
hukum tersebut. Didukung dengan makin kecilnya asas otonomi
kehendak dan kebebasan membuat kontrak dengan adanya standar-
standar modern.17
Dalam mencari landasan filosofis bagi prinsip kebebasan
berkontrak, Van Appeldoorn merujuk kepada pikiran dialektis Hegel
yang menegaskan bahwa kebebasan membuat kontrak merupakan
konsekuensi dari pengakuan akan adanya hak milik. Sedangkan hak
milik itu sendiri merupakan realisasi yang utama dari kebebasan
individu. Hak milik merupakan landasan bagi hak-hak yang lainnya.
Memperhatikan penjelasan Van Appeldoorn dan Hegel sebagaimana
17
Ibid., hlm. 82.
21
diuraikan tersebut dapat dipahami bahwa esensi asas kebebasan
berkontrak adalah saling mempertahankan eksistensi masing-masing
pihak. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak hanya merupakan
kemasan dari asas saling menjaga eksistensi antar subjek hukum
kontrak.
Asas kebebasan berkontrak yang merupakan manifestasi dari
paham liberalisme ini membangun dua postulat, yaitu adanya perikatan
yang besifat kontraktual adalah dibolehkan dan setiap kontraktual yang
dibuat dalam keadaan bebas adalah benar. Kedua postulat ini
menimbulkan “maxim” yang artinya apabila seseorang telah
mengetahui bahaya yang ada dan suka rela masuk kedalam bahaya itu,
maka ia dianggap telah memperkirakan risiko yang timbul dan tidak
dapat meminta ganti rugi kalau risiko itu memang timbul.
Upaya untuk membatasi asas kebebasan berkontrak
merupakan upaya yang sia-sia jika upaya itu hanya mengatur mengenai
kemasan dari suatu esensi dan tidak menyentuk esensinya itu sendiri.
Seharusnya yang dipentingkan adalah prinsip saling menjaga
eksistensi para pihak yang merupakan esensi asas kebebasan
berkontrak. Untuk mewujudkan prinsip saling menjaga esistensi para
pihak, Dwi Astuti Mochtar mengajukan suatu pemikiran bahwa setiap
kontrak hendaknya dilandaskan pada prinsip aequitas praestations,
22
yaitu prinsip yang mendekati adanya kepantasan menurut hukum yang
pernah berkembang pada abad pertengahan.18
Asas kebebasan berkontrak sebagaimana telah dijelaskan
diatas terkandung dalam pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan
membuat berkontrak tersebut dibatasi oleh ketentuan limitatif dalam
Pasal 1337 KUHPerdata karena pasal ini melarang kontrak yang
subtansinya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum
dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak membebaskan para pihak
menentukan apa saja yang ingin mereka perjanjikan sekaligus
menentukan apa saja yang tidak dihendaki untuk dicantumkan dalam
kontrak. Namun asas kebebasan berkontrak tidak berarti bebas tanpa
batas karena negara harus intervensi untuk melindungi pihak yang
lemah secara sosial dan ekonomi atau untuk melindungi ketertiban
umum, kepatutan dan kesusilaan.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan suatu penelitian yurisdis empiris berupa
penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran dan pemahaman
terhadap bagaimana mekanisme penerapan asas kebebasan berkontrak
pada pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Tahun Anggaran
18
Ibid., hlm. 86-87.
23
2015 Kabupaten Bantul dengan PT. Maju Sarana Mulya dalam
Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Simpang Sedayu, Kemusuk Lor,
Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yurisdis empiris, penelitian dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan secara
sosiologis dalam penelitian ini nantinya akan dilaksanakan pendekatan
terhadap undang-undang dan juga ke efektifan undang-undang
tersebut.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Pustaka dan Dokumen
Mempelajari buku-buku, literatur yang berkaitan atau berhubungan
dengan masalah yang di teliti dan juga peraturan perundang-
undangan yang juga terkait dalam penelitian ini.
b. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan pemilik PT. Maju Sarana Mulya
yang di sini sebagai pemborong rehabilitasi/peningkatan jalan
simpang Sedayu, kemusuk lor, kecamatan sedayu, kabupaten
bantul.
c. Pengamatan (observasi)
Observasi dilakukan di PT. Maju Sarana Mulya
24
5. Sumber Data
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data
yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan
hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat
dan berlaku umum. Dalam penelitian ini, yang merupakan bahan
hukum primer meliputi : wawancara dengan responden, peraturan
dasar, peraturan perundangundangan, bahan hukum yang tidak
dikodifikasikan, serta yurisprudensi, terutama yang berkaitan
secara langsung dalam aspek perjanjian pemborongan.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang akan
digunakan sebagai bahan hukum sekunder meliputi beberapa
permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertai kamus
hukum, jurnal yang mengenai tentang hukum, koran, berita internet
dan juga hasil penelitian serta pendapat dari para pakar terutama
yang berkaitan secara langsung dalam aspek perjanjian
pemborongan.
25
6. Analisis Data
Analisis data dimaksudkan untuk memahami apa yang terdapat di
balik semua data tersebut, mengelompokannya, meringkasnya menjadi
suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola
umum yang timbul dari data tersebut.
Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk
menganalisis data yang diperoleh yaitu dengan analisis deskriptif
kualitatif. Penyusun melakukan analisis berdasarkan data sekunder
yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan data primer
yang diperoleh dari responden melalui teknik wawancara. Maka, hasil
dari analisis data yang akan diperoleh adalah penjelasan mengenai
peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan
kenyataan yang terjadi di dalam praktek perusahaan dan akhirnya
diambil kesimpulan.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam menyusun kerangka penelitian ini, untuk sementara
penyusun membaginya menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:
Bab I berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan
secara keseluruhan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian
dan sistematika penelitian.
26
Bab II berisi tinjauan umum terhadap perjanjian umum, tinjauan umum
terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian
pemborongan, pengertian perikatan, pengertian perjanjian beserta dengan
teori-teori hukum, asas-asas dalam perjanjian, pengertian asas kebebasan
berkontrak, beserta dengan berakhirnya suatu perjanjian.
Bab III berisi gambaran umum terhadap pelaksanaan penerapan asas
kebebasan berkontrak pada perjanjian pemborongan, prosedur perjanjian
pemborongan, sistem pengaturan hukum berkontrak pada perjanjian
pemborongan, karakteristik kebebasan berkontrak pada perjanjian
pemborongan, aspek kebebasan berkontrak pada perjanjian pemborongan.
Bab IV Menganalisa bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak pada
pelaksanaan perjanjian rehabilitasi/peningkatan jalan simpang sedayu,
kemusuk lor, kecamatan sedayu, kabupaten bantul dan juga apakah
perjanjian rehabilitasi/peningkatan jalan simpang sedayu tersebut tidak
bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.
Bab V Penutup berupa kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian
dan saran dari penulis.
71
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sebenarnya perjanjian baku itu sendiri tidak begitu menjadi
persoalan secara hukum, karena sudah menjadi kebutuhan dalam praktek
bisnis sehari-hari. Namun yang menjadi persoalan adalah saat perjanjian
baku tersebut menjadi tidak adil bagi salah satu pihak. Pada dasarnya asas
kebebasan berkontrak itu adalah seseorang bebas membuat atau tidak
membuat perjanjian, bebas menentukan isi berlakunya dan syarat
perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-
undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian tersebut.
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penyusun lakukan
maka dapat penyusun tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pekerjaan
perjanjian rehabilitasi jalan simpang sedayu antara Pejabat Pembuat
Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Jalan Tahun Anggaran 2015 Kabupaten
Bantul yang bertindak untuk dan atas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bantul Dengan PT. Maju Sarana Mulya yang mekanisme pemilihannya
dilakukan secara pelelangan umum yang diselenggarakan oleh pihak Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul yang kemudian memilih PT. Maju
Sarana Mulya sebagai pemenang. Dalam hal ini perjanjian tersebut sah
karena perjanjian tersebut sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak
72
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Oleh sebab itu penyusun
menyimpulkan bahwa perjanjian pemborongan tersebut tidak bertentangan
dengan asas kebebasan berkontrak tetapi dengan dibuatnya perjanjian
pemborongan dalam perjanjian baku (standar) maka memberatkan salah
satu pihak yaitu pihak yang lemah. Dimana hal tersebut mengakibatkan
tidak terwujudnya tujuan dari asas kebebasan berkontrak yaitu untuk
mencapai kesejahteraan yang adil, serasi, selasaras dan seimbang dengan
kepentingan masyarakat.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut:
1. Dalam melakukan perjanjian dengan menggunakan perjanjian baku
atau penerapan kontrak standar sebaiknya tidak secara mutlak pihak
pemerintah mendominasi klausul-klausul dalam perjanjian, namun
juga harus memperhatikan hak-hak bagi pihak pelaku usaha/jasa
sehingga merasa nyaman dan menciptakan keadilan, keselarasan di
antara masing-masing pihak.
2. Untuk pelaku usaha atau pemborong, sebaiknya lebih teliti untuk
membaca kontrak baku yang dimana kontrak baku terkadang klausul-
klausulnya berat sebelah atau memihak salah satu pihak karena dibuat
sepihak.
73
3. Untuk badan usaha/pemborong dan juga pemerintah selaku pemberi
pekerjaan, menurut penyusun sebaiknya asas kebebasan berkontrak
tetap perlu dipakai dalam menentukan perjanjian pemborongan karena
asas ini mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan
kebahagiaan yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan
masyarakat demi kepentingan bersama.
74
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 1974.
Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004.
Djumialdi, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber
Daya Manusia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986.
Ibrahim, Johanes, Pengimpasan Pinjaman (komparisasi) dan Asas Kebebasan
Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank, Jakarta: Cv. Utama,
2003.
Khairandi, Ridwan, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta:
Universitas Indonesia, 2003.
Mertokoesumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1999.
Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
Muljadi, Kartini dan Gunawan W., Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian,
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.
Prodjodikoro, Wiryono, Hukum Perjanjian Tentang Persetujuan-Persetujuan
Tertentu, Bandung: Sumur, 1985.
75
R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta, 1987.
R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa: 1997.
Santoso, Djohari dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta:
Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1989.
Sofwan, Sri Soedawi Macjchun, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan
Bangunan, Yogyakarta: Liberty, 1982.
Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan II,
Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1985.
Syaifuddin, Muhammad, Hukum Kontrak, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2012.
SKRIPSI
Nida Izzah Zulfiana,”Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian
Berlangganan Layanan Indihome Pada PT Telkom Indonesia Tbk. Yogyakarta”,
Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015)
.
Khoiru Safingi,”Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan
di BMT Mitra Usaha Insani”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).
76
Sri Wahyuningsih,”Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian
Pemborongan Antara PT ASL Shipyard Indonesia dan PT Global Merine
Engineering di Batam”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2011).
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang perubahan ke empat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 Tentang perubahan ke tiga atas
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha.
77
LAMPIRAN
PEMERINTAH I{ABUPATEN BANTULDINAS PEKERJAAN UMUM
KE GIATAI'I REHAB ITITA S I / PEN IN GI(ATAN JALAIVTAHUN AI{GGARAN 2015 I(ABUPATEN BAIYTULAlamat:Jl, Panembahan Senopati, parbapang, Bantur, Terp, (0274)367310 Kode pos 55713
Website: pu,bantulkab, go,id ; Email: Uinas.pu6UariuituO go iO
SUMT PEryANJTAN
P"k _, i:ft|j ill ?IJi?tlL,u,Rehabilitasi Jl. Simpang Sedayu-Ku*,rrrrk Lor, panjang 2,30 km
Lokasi : Kecamatan Sedayu, Kabupat#fu"t,ri
Nomor : 113 / K/ ppK_RpI/ APBD-P/XI / 201.s
SURAT PERIANIIAN i.i berikut semua -lampirannya (selanjuhrya disebut ,,Kontrak,,)
dibuat dan ditanclatangani cli Dinas Pekerjaan um,rm Kabupaten BantuI pacla hari*3::,""ggal
Tujuh belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Lima Belas (77 - 17- 2015)
Nama : BUDI SARDJONO, STI.JIP :t971.0930199903 1002selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas namaPernerintah Kabupaten Bantur D*,r11, r"t"riour, yr:r- Kabupaten Bantur, yangberkeduduka. cli Jl' P. Senopati Falbapang ilantul, berdasarka^ surat Kepr-LfusanKepala Dlas pekerjaan u,.u.r, selaku pengguna Anggaran No. 600.1,/76-Prog/KPTS/2015 tanggar 22 oktobe r 2oTs reruryrt-,ya disebut ,,ppK,,
dan
Nama : ALBERTUS SIG]T SUIATMIKA, SEAlamat :Jr. Jendrar suclirman wo, rgz, BanturJabatan : Direkturyang bertindak u^tuk cian atas r-rarna pT, MAJU SARAIJA MuLyA, yarlgberkedudukan di Jl' Jenclral Sr-rdirman No. 7g2, Bantul berdasarkan AktaPendirian Perusahaan Nomor 04 Tanggal B Nopember 2004 yang dikeluark;rnoleh Notaris Nv, rRr FTENDRT ANA, dfr, du^ iffi;;;b-;;"'N:. 04 ranggar BDesember 2074 yang dikeruarkan oreh Notaris Ny. TRI HENDRi ANA, sH,selanjutnya disebut,?enyedia,,,
selanjutnya dalam perjanjian ini secara bersama-sama disebut sebagai ,,para pihak,,
Van+r;|, trr r, ^
MENGINGAT BAHWA:
(a) PPK telah rnerrrirrta Pen1,s6{i6 untuk men},ediakan pekerjaan Konstruksisebagairnana
.diterangkan dalam syarat-syarat Umum Kontrak yang teriampircalam Kontrak ini (seranjutnya disebut'pekerjaan Konstruksi,,);
(b) Fenyedia set'agaimana dinlr2lnpun kepada PpK, memiliki keahiian profesio.al,personil' dan sumber daya teknis, r.rtu t"luh menyefujui unfuk menyediakanPekerjaan Kor-rstruksi sesuii denganpersyaratan dan ketentuan clalam Konlrak ini;
(c) PPK dan Penl'eclia met-ryataka. rremiliki kert,enangan unfuk menandatanganiI(ontrak ini, dan rnengikai pihak yang diwakiii;
(cl) PPK dan Penyedia mengakui da, menyatakan bahwa sehubungan clenganpenandatanganan Korrtrak ini masing_masing pihak:1) telah dan senantiasa diberilian kele'mpatan untuk clidampingi olehadvokat;2) menandata.gani Kontrak ini seterar-r meneriti secara patut;3) telah membaca dan memarrami secara pnrrrrh ketenfuan Kontrak ini;4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untukmemeriksa danmengkonfirmasikan semua ketentuin a"atam Kontrak ini beserta semua faktadan kondisi yang terkait,
IvIAKA OLEH KARENA ITU, ppK clan penyedia dengan ini bersepakat danmenyetujui hal-hal sebagai berikut:
1' Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk pajak pertambahan Nilai (ppl\r)yang diperoleh berdasarkan kuantitas d,a^ harga satuan pekerjaan sebagaimanatercanfum dalam Lampiran 1, Daftar Kuantitaf -dan Harga aiatrn sebesar Rp.3'022'857'000'00 (tiga milio.r dua pr.rlrlr rltm juta tT.elapan ratus linta ptrltrh tnjuh riburupiah);
2' Peristilahan dan ur-rgkapan ciaia,n surat Perjanjian ini meniiliki arti dan maknayang sarna seperti yang tercantum dalarn Iampiran surat perjanjian ini;
3' Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan dari Kontrak ini:a). adendum Surat perjanjian (apabila acla);b)' pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Konhak, syarat-syarat umum Kontrak;c) surat penawaran, beserta pa.,u*ur^n harga;d). spesifikasi teknis;e), gambar-gambar;0 daftar kuantitas clan harga (aoabila acla); clang) dokumen Iainnya seperfil jarninan-jarrnina:r, sppB], B.AI-IP.
4' Dokumen Kontrak clibuat untuk saling rnenielaskan satu sama lain, dan jika terjadipertentangan antara ketenfuan ciatam suafu clokumen dengan ketentuan clalamdokrrmen yutq iain maka yang berlaku adalah ketenfuan dalam clokumen yangIebih tinggi bercrasarkan .,ruio.r iierarki pudu;;ka 3 di atas;
5' 'iak dan kewajibarr timbal-balik PPK dan Perryedia dinyatakan dalam Kontrak ya11gmeiiputi khususnl,a:
a. PPK mempur-ryai hak dan kewajiban untuk:1) mellgaw'asi clan rnetneriksa pekerjaan yang clilaksanakan oleh penyedia;2) meminta laporan-laPoran secara p.r[alt mengenai pelaksarraan
pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;3) memberikan fasilitas berupa ,ur..u dan prasarana yang dibu.fuhkan oiehPenyeclia untuk kelancaian pelaksanaan pekerjaan
-sesuai ketentuan
Kontrak;4) membayar pekerjaarn sesuai clengan harga yang tercantum dalam Konfral<
yang telah ditetapkan kepada penyedia;5) menerima hasil pekerjaair sesuai dengan jadw,al penyerahan pekerjaanyarg telah clitetapkar.r dalam kontrak,6) mengenakar' clen.clar keterlarnbatan dan/atau dencla kelalaian (apabila
ada);7) membayar uang muka (apabila diberikan);8) mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada pA/KpA (apabila
acla).
b, Penyedia rnempunyai hak cian kewajiban untuk:1) menerima pembavararr untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai ciengair hargayatrg telah diterrfukiirr clalarn Kontr:aki2) rnelaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada ppK;3) meiaksanakan clan ..e,-,yiresnikur-, pekerlaan ,.rrui dengan jadwal
pelaksanaan peker;aan yang terah ditetapkan daram Konfrak;4) meiaksanakan dan menyeiesaikan pekerjaan secara cermat, ak,rat cla^penul-r tar-rggung iarvab dengan menyeciiakan tenaga kerja, baha.-bahan, peraratan, angkutan ke atau ciari iapangan, dan i.gut^ peke{aanPermanen mauPun sementara yang diperlukan unfuk peliksa1aa.,,penyelesaian dan perbaikan pek.rl.url yang dirinci dalam Kontrak;5) memberikan keterangan-keterangan yurrgdiperlukan untuk pemeriksaanpelaksainaan yang clilakukan pp(;
6) menl'erahkan hasil pgkgrjaan sesuai dengan jadwar penyerahanpeker.laan 1,ang telah ciitetapkan dalam Kontrik;
7) membayar dencia keterlambatan dan/atau denda kelalaian (apabila ada);8) menerima pe-rnbayaran Llang muka (apabila ciiberikan);9) mengaml-'il langkah-Jangkalh yang' &t,rp memadai untuk melindungilingkungan tempat kerja dan riembatasi perusakan dan gangguankepada masyarakat maupun miriknya akibat klgiatan penyedia; dan10)menggunakan tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 20% (dua puluhpersen) dari total penggunaan tenaga tekniJlapar-,gl^ide^gan tata r:rutanprioritas RT, Pedukuhan, KelurahJn, Kecamatan clan i(abupaten BanfuIpada lokasi pekerjaan fisik ciilaksanakar.r.
6' Korttrak ini mular berlaku efektrf terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalamsyrrat-syarat Umum/Khusus Kontrak dJngan tanggal muiai dan penyelesaian
Xfflff^an pekerjaa:r sebagaimana diarur ialam S-y-arat_S1,arat Umum/ Khusus
SYARAT- SYARAT KHUSUS KOIVTRAK (SSKK)
A. Korespondensi
B. Wakil Sah paraPihak
C. JenisKontrak
F.
TanggalBerlakuKontrak
JadwalPelalcsanaanPekerlaan
MasaPemeliharaan
Umur Konstruksi
Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Ke4a PIrK :
NamaAlamatTeleponWebsiteFaksimilie-mai/
Penyedia:NamaAlamatTeleponl4tebsiteFaksimilie-mail
Dinas Pekerjaan Unr um Kabupaten Banfulf l. Panenrbahan Senop att, p aliapang, Bantul(0274) 367310www.pu. bantulkab.go. id(0274) s67370din as,pu@b antulkab . go .i d
m. A,{AJU SARANA MULYA:JI.Jendral Sudirman No. 1gZ, Bantul0274-7410460
Wakil San Para prhak sebagar berikut:
Untuk PPK : BUDI SARDJONO, ST
D.
Untuk Penyedia : ALBERTUS SIGIT SUJATMIKA, SE
Pengawas Pekerjaan :
Yang be.tindak sebagai . pengawas pekerjaa n ad,alah Tim pengawas
Lapangan Dinas Pekerjaan umum Kab. Bantul dan KonsultanPengawas cv' POLA PEMBANGUNAN yang beralamat di Terbah RT.09/RW, 05, Wates, Wates, Kulon erogoyaiig bertugas membantu ppKdan bertindak sebagai wakil rui ppK d,aram melaksanakanpengendalian/ pengawas;n terha dap pekerjaan yang ciilakukan orehKonsultan Perencana .da.
penyed,ti lasa lekerjaan-konstrr_rksi yangdiikut sertakan dalant kegiatan tersangku tan, ying menyangkut aspekmrrtu. w.ikru dan ['irya. scrta:dnrinistiasi konir.ak]
1 . Kontrak berdasarka n cera pembayaran : Kontrak Harga satuanz' Kcxtrak berdasarkan pembebanan Tahun enggairan: Kontraktanun I unggal
3' Kontrak berdasarkan sumber pend.anaan: Kontrak pengadaanTungga/
4' Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak peketTaanPengadaan Tunggal
Kontrak mulai ber:laku sejak : tanggar 17 Nopember 20IS s.d.Penyerah a n Ke dua pekeriaan
Penyedi^ harLrs nrerrvele.sarkan pekerjaan selama : 35 (tiga puluhlitna) hari kalender, rerhrtung ie.lak"cliterbitka,nya Surat perintahMulai Kerja (Spr\,lK)
Masa Pemeliharaan berlaku selama: IEO (seratus Celapan puluh) harikalender se1'ak tanggal penyerahan pertama peker.laan,
Bangunan Hasil pekerjaan memiliki umur konstruksi: I0 (seputuh),llln sejak tanggal penand.a-tanganan Berita Aca,ra penyerahanakhi r.
G.
J.
K.
H. PedornanPengoperasiandan Perawatan
L PembayaranTaglhan
Pencairan
Jaminan
TindakanPenyedia yangNle nsvlrratkanPersetujuan PPK
alau PengawasPekerjaan
KepemilikanDokumen
M. Fasilitas
N. SumberPembiayaan
O, Pembayat'anUang Muka
P. PembayaranPrestasiPekerjaan
Garrrbar " As bLulf' dan/ alau pedoman pengoperasian dan perawatanh a rus d i se ra h kan se I ambat - I a mb atny a p ada tanggal p enandatangananBerita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) , yang berupahardcopy dan softcopy
Batas akhir rvaktu yang disepakati untuk penerbttan SPP oleh PpKurrtuk pentbayaran iagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hurikalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumenpenunjang yangtidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah pemerintah
Tindakan lain oieh Penyedia 1,ang niemerlukair persetujuan PPKndalalr; Pet'Lrbalt.t n Dest,qn
Tindakan lain oieh ['erryedia yang memerlukan persetu,;uan pengawasPekerjaurn adalah'. perubahan volume pekerJ'aan (CCO) sertapenantllahan volune pekerl'aan (Addendunt), apabila fttemangdiperlukan adanya perubahan seh ubungan kondisi lapangan.
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan pirantilun;rk yang dihasilk:rn driri Pekerjaan I(onsiruksi ini denganpernb;rtasari sebagai berikut: hanyi utltuk keperluan pekery'aanRehabifitesi /. Sinpang Sedzyu-Kemusuk Lor, panJang Z,SO km yangberloka,si di Kecamatan Sedala,
PPK akan memberikan fasilitas berupa:surat ntenyurat
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Korrstruksi ini dibiayai dart Dana A\BDPerul:ahan (APDD-F) Tahun Artggaran Z0lS berdaserkan DpA lvo.91'1/04/DPPKAD/2015-P tanggal 2t Oktober 2015, tentanS;Pettgesahan Dokurnen Felaksanaan Ang;itntn Ferubahan Dinitslekery'aan Umn;rt Kabupaten Bantul Tahun Anggaran ZO l S.
Pekerjaan Konstrul:si ini dapat diberikan uang muka,uang muka diterikan sebesar 2o % (dua puluh per seratus) dari NilaiKontrak, atau sebesar :
Uang muka seksrr: 20 9ro x Rp J 022,657 tr00,00 : Rp 601 S71.400,0rr
Terbilang ', [ntrrr nlus emp,tl.iuta litrrc ra!us lujuh puluh salu rtlbu ernpal nlus ruptlth
Dibayarkan setelah Penyedia rnengajukan permohonan secara tertulisdrsertai:a). Rincian rencana penggunaan uang muka sesua ikontrak yang
d ise pri ka ri .
b) Jarrrrlrarr LlalrE nrLlkrL, sebesar uan:l muka tersebnt yangc'l ilerbitkirn olerh Llarrk unrunr atau perns ahaar, asurarrsi yangmentpllny:ri progra rn rrsuranst kerugian (surety boncl) .
c) Surat pernvataan penggunean Llang muka.
Petigembalian uang nuka ter.sebnt di atas di1al<ukan denganpe.rlgurangan pada angsuran-arlgsuran secara sebanding danselambat-lam,batnya teiah iunas sepenuhnya pada penyerahanP erlama Pe kerj aan (PH O - Pro vt'si o n al Han d - O ver).
Pembayaran prestasi peker;aan dilakukan clengan cara:B u /a n a n (M on th / y Ce r ti fi ca tc)
a. [PenyesuaianHargaJ
PeristiwaKompensasi
Denda dan gantirugi
Pernbayaran be.dasarka, cara tersebut c1r atas clilakulcarr de,gairke:ientLrarr sebagai berikut :
1. Penl'edia dapat mengajukan permohonan pembayaran sesuaidengan prestasi. kerila yang telah dicapai yan; d,inyatakandengan Month/y Certtficate (MC), dengai {"ngurungun_pengurangan sebagat berikut :
a. Nilar kotor pekeri.laan yang dtcantumkan pada Bertta AcaraPembayaran sebelumnya.
b, Jaminan Petnelih:raan(Money Retention) sebesar S % (limaprosen) da,i nirai kotor pekeq aan yanl clihitung sejak BeritaAcara Irembavaran
c Angsuran lentbayaran kembali Uang Mukad' Denda ganti rugi sebagai akibat dari"keterla mbatane. Pajak-pajak sesuai dengan peraturanyang berlaku.
2. Money Retention sebesar S o/o (lima prosen) sebagaimanadisebutkan dalsrn angka l.huruf b difembalikan oieh ppKsetelah Perrverahan Keciua pekerjaan (FHO).
Pembayararr atas peraratan dan/ atau bahan yang menj adi bagian d,arihasil peker3aan yang akan cliserahterimakai sJaagur;a,na dimaksud,pada. SSIJK angka 66.2a serrilar:__% t-- per"seratus) dari nilaiperalatan dan/ atau bahan, al<an d,iatur iebih lanlu t kpabjla ada)
Dokumen penu.jang 1'ang disyaratkan untuk me.gajukan tagihanpernbayaran prestasi pel:erjaan :
o Laporan Kemajuan pekerlaan/Laporan Mingguan, dilengkapidengan foio-foto;
o Berita Acara Pemeriksaa n pekerjaanbeserta rampiranny a;. Berita Acara Contract Change Orcler,s (CCO), apabila ada;. Berita Acai.a Addeirciuin Koirtrak, apabila ad,a;r Surat Permohonan pembayaran
1. Uyt.uk Penyesuaian Harga dtgunakan indeks yang dikeluarkanoleh BPS
Ketentuan selai. yang cliatur d,aram ssUK mengenai pemberianperistiwa kompensasi adalah : diatur Jebt'h lanlut @{ablla ada)
1' Besarair denda dibayarkan oleh penyedia apabita ppKrnemutuskarr . secara sepihak adarah :. jumlai kontulatif/atnutan Pelaksenartn durt stsa {Jang Muka y-ang belum dilunasjole.h penyecta, scrta senira kerugian pir itiuat bangunanti dak se / esal /tl Ca k berfu ngsi.
2. De,da aktbat penyerlia di putus kontrak secara seplhak orehP?l( yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : I4(entp,at belas) hriri sejak tanp;aipemutusan kontrak,
3. Dencia akibnt penl,ecia cliputLrs kontrak secara sepihak orert ppKdibayarkan oieh penyeci dengan cara ; perTyedia menyetorkanke ,ltas daerah pernen'ntah Dairah Kabuiatei BantuJ
A" Besarnya denda keterrambatan penyelesaian pekerlaan sebesar[1/1000 (satu perseribu) dari i]ai kontrak
T. Sank..
U. PenyelesaianPerselisihan
V. LAINI.IYA(Apabila Ada)
Pelanggar"a, ierhadap ketentuan pengalihan clar,/atau S,bkontrakdikenakan sanksi :
a, dilakulran petnutusan kontrak
Jika perselisihan para pihak mengena ipelaksanaan Kontrak tidakdapat diselesaikan secara d,amai vraki para pihak menetapkanlembaga penyelesaian perselisihan tersebut di b;w;h';; bigai pemutusSengketa :
,I]]]'i s*rgkela yang timbur dari Kontrak rni, akan diselesaikan dancnputus oleh Brirlan Arbitrase Nastonal Indonesia (BANI) menuruiperallrr,ra,-per?tllral.r adnrinistrasi clan peraturan-peratlrran prosedur;::::j:;j))|.,111,i keputusannr.a mengikat kedua beb; pihak yang:,:-.::,.IT.lr scbagei. keputusan lingkat pertama cian terikhir,
-pairrnaK setuJu bahrva jumlah arbitrator adalah S (iiga) or^ng, Masing-masing Pihak r-rarus. menunjuk seorang arbitrator dan keduaarl-'r.itrator yang ditLrnjuk oleh para pihak akan n,emlrih arbitratorketiga yang akan bertindak sebagaipimpinan arbrtyvj[r.,,'j'
rle ngzin nre nrperhii tika rr ketentuan- kete ntuan sebagai beri l<nt :
Lirrgkup pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
(sepertt' tet'lampir)
17 Nopenrber 2075
sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan dan ketentuan
dalanr l(ontrak
selarrra 35 (tiga puluh iima) hari kalender, dan pel<erjaan harus
sndalr selesai pada tanggal27 Desentber 2075'ferliadap seti ap hari keteri ambatan pelaksanaan / penyelesaian
pekerjaan, PIHAK KEDUA akan diken akan Dend,a Keterlamiatan
sebesar 1/ 1.0AA (satu per seribu) dari Nilai sebelum ppN sesuai
dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.Pekeryran harus sudah dirrrr.rlai ciengan nyata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
dikeluarkannya SPMK ini;
Denrikian Surat Perinrah Mulai I(er;a (SPMK) ini dikeluarkan, agar d,apat dipergunakansebagainrana nresti,rya.
Dalarri rlelaksanal<a n pcl<erjaa n
1. Macanr peker;aan
2. Tan.qgal nrulai ker",ja
13. Syarat-syarat peker"iaan
4. WaktLr perryelesaiarr
5. Derrda
PITIAK KEDUAMenerima dan nrenyetr.gr"ri,
Untuk dan atas nanla:M. MAJU SARANA MULYA
,/-'r Pr. x -lN4^19!4
,,,J ! l
ALBERTUS SIGIT SUJATMIKA, SE
Direktur-
Bantul, 17 Nopember 2015PIHAK PERTAMA
Untuk dan atas nama i
Pemerintah IGbupaten Bantul.P ej ab at Pembuat Komifmen
BUDI SARDIONO. STNIP. 19710930199903 1 002
Mengetahui,Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul
Tembusan disantpaikan Kspada yth. :
l). Bupati Barrtrr!2). Sekretaris Daerah I(ab, Bantr,rl3). Kepala Inspektoi:at Daerah Kabupaten Bantula). Kepala DPK,.\D Setda Kab. Barrtul5). Ka. Ba.g. Adnrirristrasi pe,rban.turnan setda Kab, Bantulf.\ Ppr.tino<ral
958;1229799303 1oO2
SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Yang beltanda tansan di bawah ini :
Na,ra ' I1a-u-qar#o.--JJabatan : Sle I
Nanta
NIM
Alarrat
Pendidikan
Alanrat ' (1c, W lt ?qndot*l ohorjo q.,^.n ljtorrful
Menerangkan bahwa nama di bawah ini :
Sigit Santoso
r2310023
Kojo. RT 23 Pendowoharjo Sewtn Bantul
Mahasiswa.Iurusan ihru Hukunt. Fakultas Syariali dan IIukum.Universitas Islani Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Tclalr tttclal'trl'an \\a*ancara clengan saya pacla tarrggal 2T. y'nl: I . . l0lt, l.,crrcrrrfar..ri Jt. Jsnd,s.\. . .. ..g.udtrngn . Ma ,. .[9 i , . Bnrlt(] l.guna rnelerrgkapi data skripsi yang berjudul '.PENERAPAN ASAS KEREIIASANBERKONTRAK PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN (Studi Kasus Pelal.iszrnaan
Perianiian Rehabilitasi Jalan Simpang Seda-vu, Kemusul< Lor, Kecamatan Sex'on,Kabupaten Bantul)'0.
Dernikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaiaman rnestinya.
Bantul, 2T {l,- I 2u6
4/
r l-lsrysn6 r
Curriculum Vitae
Nama
Tempat Tanggal Lahir
Tinggi Badan
Berat Badan
Alamat
Jenis Kelamin
Agama
Kewarganegaraan
Status
No. Hp
: Sigit Santoso
: Bantul, 14 Mei 1993
: 177 cm
: 66 kg
: Kojo, RT 23 Pendowoharjo Sewon Bantul
: Laki-Laki
: Islam
: Indonesia
: Belum Menikah
: 088213397153
Latar Belakang Pendidikan
1999-2005 : SD Negeri 2 Cepit (Lulus)
2005-2008 : SMP Negeri 4 Sewon (Lulus)
2008-2011 : SMK Muhammadiyah 1 Bantul (Lulus)