PENDAHULUAN
“Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”
UU No. 30 Tahun 2009 (Pasal 2) tentang Ketenagalistrikkan
2
PERMINTAAN173.990 GWh
PERSEDIAAN149.754 GWh
DEFISIT24.236 GWh
Ketersediaan Ketenagalistrikan Nasional
Sumber : Statistik Ketenagalistrikan 2013 (Data Tahun 2012) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, KESDM
PENDAHULUAN
3
Constraint Defisit Tenaga Listrik :• Peningkatan kebutuhan listrik nasional yang sangat
progresif,• Belum optimalnya pengembangan energy alternatif• Terbatasnya peran swasta dalam penyediaan listrik
nasional,• Kebutuhan penambahan kapasitas
infrastruktur/pembangkit, dengan masalah terbesarpada perizinan lahan.
Sumber : Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2013-2023
PENDAHULUAN
4
Kebutuhan Listrik dan Pengadaan Tanah
PENDAHULUAN
BPN PUSAT
SOCIAL PROBLEM
PT. PLN
BPN DAERAHPENGADAAN TANAH
KEBUTUHAN LISTRIK
UNIT INDUKPEMBANGUNAN
COST & TIMEIMPLEMENTATION OF
RULE
5
TANTANGAN PLN DALAM PENGADAAN TANAH
Tantangan PT PLN dalam
Pengadaan Tanah
campur tangan unsur lain yang berusaha mempengaruhi
warga terkait harga lahan
pergeseran lokasi pembangunanpembangkit karena hambatan fisik
& sosial di lapangan
keberadaan kantor wilayahBPN di lokasi pembangunan
kelengkapan & ketepatandokumen pendukung
6
PERSOALAN MENDASAR
IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMAHAMAN-TAFSIR APARAT BPN-PEMDA
BEDA-BIAS DGN. PENAFSIRAN APARAT PT.PLN
Berkoordinasi dengan instansi pemerintah, masyarakat dan stakeholders dalam wujudlangkah strategis pada ranah kebijakan yang menempatkan ketenagalistrikan sebagai
“keyrole” yang membutuhkan dukungan pihak-pihak terkait.
ANALISIS PERSOALAN …
DAPAT DILAKUKAN
DENGAN
8
DIMENSI PRAKTISDIMENSI TEORITIK
Apresiasi dan penjabaran berbagaiperaturan perundangan yang berkenaan dg
pengadaan tanah untuk infrastrukturketenagalistrikan.
Hasil eksplorasi praktik-praktik pengadaantanah yang sudah pernah atau lazim
dilakukan di lingkungan PT PLN (persero) diberbagai wilayah.
SOLUSI..??
PERLU PANDUAN PRAKTIS (Buku Manual Pengadaan Tanah)
Buku Manual
PENGADAANTANAH
Mengacu - UU No.2/2012- Perpres No. 71, 40, 99 / 2012- Perka BPN No.5 / 2012
Disajikan dalam Bentuk
Tahapan UmumProses Pengadaan
Tanah
Bagan Alir Proses Pengadaan Tanah
Bagan Alir Detail Proses (jika dibutuhkan)
Dokumen & Formulir Pendukungdilengkapi
9
KONSEP STRATEGI SOLUTIF
MANUALBOOK
SOSIALISASIINTERNALPT.PLN
KOORDINASI DENGAN INSTANSI(IMPLEMENTING AGENCY) BERKAITAN DENGAN PROSES PENGADAAN TANAH
STRATEGI KEBIJAKAN
PENGATURAN SETINGKAT PERPRESPENGADAAN TANAH KHUSUS UNTUK
KETENAGALISTRIKSAN
KEMENDAGRI QQ.PEMDA
KEM ESDM QQ. PLN
KEMENTRIAN AGRARIA-
TATA RUANG
TATA LAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
12
• TAHAP PERENCANAAN• TAHAP PERSIAPAN• TAHAP PELAKSANAAN• TAHAP PENYERAHAN HASIL
PROSES PENGADAAN TANAH
13
PROSES PENGADAAN TANAHPERENCANAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYERAHAN HASIL
PENGUMUMANPENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
KONSULTASI PUBLIK MENGENAI RENCANA
PEMBANGUNAN
PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
PEMBERITAHUAN RENCANA
PEMBANGUNAN
MEMBENTUK TIM PERSIAPAN
HASIL PENGADAAN
TANAH
DISERAHKAN KEPADA
SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN
TANAH
PENYIAPAN PELAKSANAAN
SATUAN TUGAS PELAKSANA
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
PENETAPAN PENILAI
MUSYAWARAH PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN
KHUSUS
PENITIPAN GANTI KERUGIAN
PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH
DOKUMENTASI HASILINVENTARISASI
PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM
PLN
PENSERTIPIKATAN
5
6
7
8
9
10
20
18
14
13
12
11
15
16
17
19
21 22
23
24
SURVEI SOSIAL EKONOMI; KELAYAKAN LOKASI; PERKIRAAN NILAI TANAH; ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT;DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL
1
DISERTAI DENGAN
HASIL STUDI KELAYAKAN
GUBERNUR
DISERAHKAN KEPADA
DOKUMEN RENCANA PENGADAAN TANAH
3
2
4
14
TAHAP PERENCANAAN
Membuat Studi Kelayakan sebagai Acuan Pembuatan Dokumen
Perencanaan Pengedaan Tanah
Membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Hasil Studi Kelayakan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi / Gubernur
– Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan – Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah– Letak Tanah– Luas Tanah yang dibutuhkan– Gambaran umum status tanah– Perkiraan Waktu Pelaksanaan– Perkiraan Nilai Tanah– Rencana Anggaran
Sumber:Perpres no.71 tahun 2012 pasal 5 angka (1) s/d (10), Perpres no.71 tahun 2012 pasal 6 dan pasal 7
– Survei Sosial Ekonomi– Kelayakan Lokasi– Analisis Biaya dan Manfaat
Pembangunan bagi Wilayah dan Masyarakat
– Perkiraan Nilai Tanah– Dampak Lingkungan dan Dampak
Sosial dari Pengadaan Tanah– Studi Lain yang diperlukan
32
4
Perencanaan Pengadaan Tanah1
15
TAHAP PERSIAPAN
Membentuk Tim Persiapan
Pemberitahuan Perencanaan
Pembangunan
Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan
Konsultasi Publik Mengenai Rencana
Pembangunan
Penetapan Lokasi
Pembangunan
Pengumuman Penetapan
Lokasi Pembangunan
Sumber:Perpres nomor 71 tahun 2012 pasal 10 huruf (a) sampai dengan (f)
5 6 7
8 9 10
– Bupati/Walikota;
– Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Terkait;
– Instansi yang memerlukan tanah (PLN);
– Instansi Terkait lainnya.
Membuat Dokumen Pemberitahuan Perencanaan Pembangunan
– Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan;
– Letak dan Luas Tanah yang Dibutuhkan
– Tahapan Rencana Pengadaan Tanah
– Perkiraan Jangka Waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
– Perkiraan Jangka Waktu pelaksanaan Pembangunan; dan
– Informasi lainnya yang dianggap perlu.
Pemerintah Provinsi Membentuk Tim Persiapan, yang beranggotakan :
Pemerintah Provinsi Membentuk Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi
Sumber:Perpres no.71 tahun 2012 pasal 8 angka (1) dan (2); pasal 11 angka (3)
TAHAP PERSIAPAN5
Pemberitahuan Secara Langsung
Sosialisasi
Surat Pemberitahuan
Tatap Muka
Pemberitahuan Perencanaan Pembangunan
Pemberitahuan Secara Tidak Langsung
Media Cetak
Media Elektronik
Notulensi Pertemuan ditandatangani oleh Tim Persiapan atau Pejabat yang Ditunjuk
Undangan Sosialisasi / Tatap Muka
Sumber:-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 11 angka (1)-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 12 angka (1)-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 12 angka (2) huruf (a) sampai (c)-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 13 angka (3)-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 15 angka (1) dan (2)
TAHAP PERSIAPAN6
Konsultasi Publik Rencana Pembangunan kepada Pemegang Hak
Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan
Status Kepemilikan Tanah
- Perseorangan- Badan Hukum- Badan Sosial- Badan Keagamaan- Instansi Pemerintah
yang menguasai Obyek Pengadaan Tanah
- Maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum
- Tahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah
- Peran penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian
- Insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak
- Obyek yang dinilai ganti kerugian
- Bentuk ganti kerugian- Hak dan kewajiban pihak yang
berhakSumber:-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 16-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 17 angka (1) dan (2)-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 29
TAHAP PERSIAPAN7
SEPAKAT
KEBERATAN
Konsultasi Publik Ulang
Berita Acara Kesepakatan
Gubernur membentuk Tim Kajian untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana
pembangunan
Berita Acara Penolakan Pemegang Hak
DITERIMA
DITOLAK
Berita Acara KesepakatanSEPAKAT
KEBERATAN
Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan
Pemindahan Lokasi Pembangunan
Pembatalan Rencana Pembangunan
Konsultasi Publik Rencana Pembangunan kepada Pemegang Hak
Sumber:-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 31 angka (1), (2), (3) dan (4)-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 34 angka (1),(2), dan (3)-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 35 angka (1),(2),(3),(4) dan (5)- Perpres no.71 tahun 2012 pasal 38 angka (1) dan (2)-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 40
TAHAP PERSIAPAN8
Penetapan Lokasi Pembangunan
Peta Lokasi Pembangunan
Jangka Waktu 2 (dua) tahun
PERPANJANGAN
Melampirkan:- Surat Keputusan Penetapan Lokasi- Surat Pengajuan Perpanjangan
MELAMPIRKAN
Sumber:-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 41, pasal 42 angka (1) dan (2), pasal 43 angka (1), (2), (3), dan (4)-Perpres no.71 tahun 2012 pasal pasal 44 angka (1) dan (2)
TAHAP PERSIAPAN9
Dengan Cara:- Ditempatkan di kantor kelurahan / desa- Ditempatkan di kantor kecamatan- Ditempatkan di kantor kabupaten / kota- Ditempatkan di Lokasi Pembangunan- Diumumkan melalui media cetak dan media
elektronik (website pemerintah dan instansi yang memerlukan tanah)
Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan
Pengumuman Penetapan Lokasi
Pembangunan
Sumber:-Perpres no.71 tahun 2012 pasal pasal 45 angka (1) dan (2)-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 46 angka (1) sampai dengan (5)-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 47 angka (1) dan (2) dan -Perpres no.71 tahun 2012 pasal 48 angka (1) dan (2)
TAHAP PERSIAPAN10
Angota Pelaksana Pengadaan
Tanah
Penyiapan Pelaksanaan
Satuan Tugas Pelaksana
Inventarisasi dan
IdentifikasiPenetapan Penilai
Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
Pemberian Ganti Kerugian
Pemberian Ganti Kerugian dalam Keadaan Khusus
Pentitipan Ganti
Kerugian
Pelepasan Objek Pengadaan
Tanah
Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak yang
Berhak Dengan Objek Pengadaan
Tanah
Pendokumentasian Peta Bidang, Daftar Nominatif, dan Data
Administrasi Pengadaan Tanah
TAHAP PERSIAPAN
20
18
14
13
12
11
15
16
17
19
21
22
KEPADA MENYERAHKAN Ketua
Pelaksana Pengadaan
Tanah
PLN
Data Pengadaan Tanah Sebagaimana
Dimaksud Dalam Pasal 110 Perpres No.71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Tanah
MELAMPIRKANBERUPA
Hasil Pengadaan Tanah
Bidang Tanah danDokumen
Pengadaan Tanah
Pendaftaran / Pensertipikatan Tanah oleh Instansi yang Memerlukan Tanah (PLN)
-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 112 angka (1),(2),(3) dan (4)-Perpres no.71 tahun 2012 pasal 113 dan pasal 114 angka (1),(2) dan (3) (pelaksanaan pembangunan)
23
24
TAHAP PENYERAHAN HASIL
TERIMA KASIH