- 1 -
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 05 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu
diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di
atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4431;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
11. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5161);
- 3 -
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang
Laboratorium Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang
Klinik Rawat Inap Pelayanan Medis Dasar;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang
Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang
Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 02);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 03);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
- 4 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban beserta jaringannya meliputi Puskesmas Keliling,
Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan Pos Kesehatan Desa
(Poskesdes).
7. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk
menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap
sementara.
8. Puskesmas Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah
Puskesmas perawatan yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan Obstetri
(kebidanan) dan Neonatal (bayi baru lahir) Emergensi Dasar.
9. Laboratorium Kesehatan adalah laboratorium kesehatan yang dikelola sebagai UPTD oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban yang memberikan pelayanan pemeriksaan dibidang
mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan
kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya
pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah
sakit publik yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan untuk
melaksanakan penerapan PPK-BLUD secara penuh dengan Keputusan Bupati Nomor
188.45/02/KPTS/404.012/2012.
11. Program Jamkesmas adalah program jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan
secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan
rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat miskin / peserta yang iurannya
di bayar oleh Pemerintah Pusat.
- 5 -
12. Program Jamkesda adalah program jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan
secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan
rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat miskin diluar kuota
Jamkesmas / peserta yang iurannya di bayar oleh Pemerintah Daerah.
13. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari
seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pelayanan Kesehatan penjaminan adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang dijamin
oleh Badan Hukum Asuransi Pemerintah, Badan Hukum Asuransi Swasta Program
Pemerintah (Jamkesmas, Jampersal) atau Pemerintah Daerah (Jamkesda) atau Perusahaan
yang terikat kerjasama pelayanan berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.
16. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan di
RSUD yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
17. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh
Puskesmas dan jaringannya.
18. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD.
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan,
rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Puskesmas atau di
Rumah Sakit.
20. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medis yang harus diberikan
secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di
Puskesmas atau Rumah Sakit.
22. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita
yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau
perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh
empat) jam.
23. Pelayanan Observasi adalah pelayanan terhadap pasien dan terapi khusus sampai
kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif
jika kondisinya memburuk.
- 6 -
24. Pelayanan Intermediate adalah pelayanan pada pasien observasi dan terapi khusus sampai
kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif
jika kondisinya memburuk dan membutuhkan observasi lebih intensif.
25. Pelayanan Jamaah Caloh Haji adalah pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan
fisik bagi Jamaah Calon Haji
26. Resume Medis Asuransi adalah ringkasan hasil pemeriksaan medis untuk keperluan
asuransi.
27. Perawatan Intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara observasi intensif
terhadap pasien–pasien dengan kegawatan.
28. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan
umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
29. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
30. Asuhan Keperawatan adalah pelayanan keperawatan untuk kebutuhan dasar pasien dalam
rangka efektifitas proses penyembuhan pasien.
31. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium klinik,
radiodiagnostik, patologi anatomi, dan elektromedis dalam rangka untuk menegakkan
diagnosa.
32. Pelayanan Kegawatdaruratan (Emergency) adalah pelayanan yang harus segera dilakukan
untuk menyelamatkan jiwa pasien dan / atau mencegah kecacatan.
33. Pelayanan Kesehatan Lapangan adalah pelayanan kesehatan massal atau kelompok yang
diselenggarakan di luar Puskesmas atau RSUD dalam rangka memenuhi permintaan
organisasi kemasyarakatan atau badan tertentu.
34. Masyarakat Tertentu adalah penduduk Kabupaten Tuban yang belum memiliki jaminan
pemeliharaan kesehatan yang ditandai dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda
Penduduk/Kartu Keluarga Kabupaten Tuban serta bagi masyarakat yang bukan penduduk
Kabupaten Tuban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
35. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehab medis, dalam bentuk
fisioterapi, terapi okupasional/kerja, terapi wicara, psikologi, ortotik dan/atau prostetik.
36. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum
ataupun oleh dokter spesialis untuk kepentingan tertentu dan/atau dalam rangka general
check up.
37. Pelayanan General Check Up adalah pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik-
diagnostik dan penunjang medis khusus untuk memperoleh gambaran status kesehatan
seseorang.
- 7 -
38. Visite adalah kunjungan tenaga medis di ruang perawatan dalam rangka memberikan
asuhan medis dan terapi baik atas indikasi medis maupun atas dasar permintaan konsultasi
pasien dan/atau tenaga medis lain dalam rangka visite bersama.
39. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan
hukum.
40. Visum et Repertum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum
atau dokter spesialis yang hasilnya digunakan untuk keperluan penegakan hukum.
41. Pemulasaraan Jenazah, adalah kegiatan merawat jenazah bagi pasien yang meninggal di
Rumah Sakit.
42. Rekam Medis adalah dokumen rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap yang berisi
data demografi dan data kesehatan pasien.
43. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.
44. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas
pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas dengan
jaringannya di Laboratorium Kesehatan dan di RSUD.
45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-
undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
46. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Puskesmas dengan
jaringannya, Laboratorium Kesehatan dan RSUD berupa pelayanan kesehatan maupun non
kesehatan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati orang pribadi atau badan.
47. Jasa Pelayanan, adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa
yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi,
visite, rehabilitasi medis, pemeriksaan laboratorium dan/atau pelayanan lainnya, yang
dikelompokkan dalam jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi.
48. Jasa Sarana Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh
Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan atas pemakaian sarana dan prasarana, fasilitas,
obat-obatan dasar, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis dasar yang digunakan
langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan laboratorium
dan/atau pelayanan lainnya.
49. Jasa sarana RSUD adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana,
prasarana dan fasilitas, yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medis dan pemeriksaan laboratorium dan/atau pelayanan lainnya.
- 8 -
50. Jasa Administrasi, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa
penyelenggaraan administrasi meliputi pelayanan rekam medis, billing system dan
pelayanan umum lainnya pada pelayanan rawat inap;.
51. Jasa Medis adalah jasa pelayanan profesional oleh dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau
dokter gigi spesialis berupa asuhan medis dan/atau berupa tindakan medis operatif maupun
non operatif.
52. Jasa Dokter Spesialis Anestesi adalah jasa medis untuk tindakan anestesi dan reanimasi
terhadap pasien yang menjalani tindakan medis operatif yang perhitungan jasanya
berdasarkan tingkat kesulitan dan kondisi pasien yang diatur dalam Standar ASA
(Anasthesiology Society Association).
53. Sistim Biaya Kapitasi Pelayanan Kesehatan Penjaminan adalah biaya kapitasi per jiwa per
bulan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas.
54. Standar ASA adalah standar perhitungan penyetaraan jasa dokter anestesi dengan jasa
dokter spesialis bedah operator, yang besarannya ditetapkan secara proporsi dalam 4
(empat) kategori.
55. Jasa Konsultasi, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan (konsultan) atas
saran atau konsul yang dilaksanakan baik di Rawat Jalan, Rawat Darurat, maupun Rawat
Inap secara langsung (on site) dan/atau melalui telepon (on call) dan/atau tertulis.
56. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya di luar
Puskesmas atau RSUD yang diberikan ijin khusus atas perjanjian kerjasama untuk
melaksanakan pelayanan di Puskesmas atau RSUD.
57. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan makan untuk pelayanan di
Puskesmas dan tanpa makan untuk pelayanan di Rumah Sakit.
58. Tarif Retribusi Makan adalah pengganti biaya pelayanan makan pasien yang disediakan oleh
Rumah Sakit sesuai kebutuhan diet dan nutrisi yang ditetapkan untuk menunjang proses
penyembuhan pasien.
59. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama penyediaan sarana dan
prasarana dalam menunjang pelayanan di rumah sakit.
60. Pelayanan Incenerator adalah pelayanan pembakaran sampah medis, sampah rumah sakit
dan/atau sejenisnya milik Institusi Pelayanan Kesehatan lain sesuai baku mutu lingkungan
yang ditetapkan.
61. Pelayanan Instalasi Pengolah Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah pelayanan
pengolahan limbah cair infeksius milik Institusi Pelayanan Kesehatan lain sesuai baku mutu
lingkungan yang ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
- 9 -
63. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran
atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.
64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
65. Tarif Retribusi adalah biaya penggantian atas jasa sarana dan jasa pelayanan yang diterima
oleh pasien.
66. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi Daerah.
68. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya, pelayanan di Laboratorium Kesehatan,
dan pelayanan kesehatan di RSUD.
Pasal 3
(1) Obyek retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :
a. jenis jasa pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan jaringannya yang meliputi :
1. pelayanan rawat jalan;
2. pelayanan rawat inap;
3. pelayanan gawat darurat;
4. pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan;
5. pelayanan kesehatan penunjang.
b. pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah.
- 10 -
(2) Dikecualikan dari obyek retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta dan/ atau pelayanan
kesehatan yang dibebaskan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
Pasal 4
Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan
di Puskesmas dengan jaringannya atau pelayanan RSUD, atau pelayanan pemeriksaan
laboratorium di Laboratorium Kesehatan.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum .
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
(1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas perawatan, frekuensi, dan jenis-jenis
pelayanan atau parameter pemeriksaan.
(2) Tingkat penggunaan pelayanan ambulan atau mobil jenazah dihitung berdasarkan jarak
tempuh dan fasilitas serta kru (crew) yang menyertai.
(3) Tingkat penggunaan pelayanan incenerator atau IPAL dihitung berdasarkan volume dan
karakteristik atau jenis-jenis sampah medis dan/atau limbah medis.
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Pelayanan Kesehatan dan pelayanan
pemeriksaan Laboratorium Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan penyediaan jasa
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas
pelayanan kesehatan.
(2) Penetapan besaran retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan
meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
(3) Jasa sarana diperhitungkan berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) meliputi biaya operasional
dan biaya pemeliharaan.
- 11 -
(4) Jasa pelayanan terdiri dari Jasa Pelayanan Umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi (medis,
keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya).
Pasal 8
(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
BAB VI
KEBIJAKAN RETRIBUSI
Pasal 9
(1) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya untuk jenis pelayanan
kesehatan dasar bagi sasaran masyarakat tertentu dibebaskan dari retribusi.
(2) Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah sakit untuk tindakan medis dan pemeriksaan
penunjang medis rawat jalan, gawat darurat, ruang perinatologi, One Day Care dan ruang
isolasi setara dengan tarif tindakan medis dan pemeriksaan penunjang medis sejenis kelas II.
(3) Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah sakit untuk tindakan medis dan pemeriksaan
penunjang medis pasien ROI, ICU/ICCU/PICU/NICU setara dengan tarif tindakan medis dan
pemeriksaan penunjang medis sejenis kelas I.
(4) Bagi masyarakat miskin / masyarakat tertentu yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan sesuai
dengan pedoman pelaksanaan yang berlaku.
(5) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang berlaku.
Pasal 10
(1) Jasa medis diperhitungkan pada jenis pelayanan medis pada semua kelas perawatan dan
merupakan bagian dari komponen jasa pelayanan.
(2) Pengklasifikasian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. jasa konsultasi di rawat jalan/gawat darurat;
b. jasa visite di rawat inap;
c. jasa medis tindakan medis non operatif ;
- 12 -
d. jasa medis tindakan medis operatif;
e. jasa konsultasi / tindakan penunjang;
f. Jasa medis forensik;
g. Jasa medis tindakan rehabilitasi medis.
(3) Jasa pelayanan tindakan medis operatif, terdiri dari jasa medis operator, jasa medis spesialis
anestesi, dan kru kamar operasi.
(4) Jasa medis operator diklasifikasi dalam :
a. jasa medis operator dokter spesialis bedah sesuai bidang keahliannya;
b. jasa medis operator konsultan atau dokter spesialis bedah tamu.
(5) Jasa medis spesialis anestesi diklasifikasi sebagai berikut :
a. tindakan medis operatif kategori Standar ASA 1 atau Standar ASA 2, jasa medis spesialis
anestesi ditetapkan maksimum 40% (empat puluh persen) dari jasa medis operator;
b. tindakan medis operatif kategori Standar ASA 3 atau Standar ASA 4, jasa medis spesialis
anestesi ditetapkan maksimum 50% (lima puluh persen) dari jasa medis operator.
(6) Jasa medis dokter spesialis konsultan tamu diatur sesuai dengan besaran jasa medis yang
ditetapkan atas dasar perjanjian dengan keputusan Pimpinan RSUD.
(7) Besaran jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh badan atau pelayanan kesehatan
penjaminan sesuai kerja sama operasional berdasarkan pedoman pelaksanaan yang berlaku.
Pasal 11
(1) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Bencana yang dinyatakan secara resmi oleh
Pemerintah Daerah, maka masyarakat dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan
sesuai Keputusan Bupati.
(2) Kebutuhan alokasi anggaran pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12
(1) Struktur retribusi digolongkan berdasarkan kelompok, jenis, klasifikasi, kategori dan komponen
pelayanan kesehatan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- 13 -
(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan Laboratorium Kesehatan ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi kelas III, Kelas II, Kelas I dan Kelas Utama ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
(5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VIII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 13
Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara
tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14
Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka
waktu penggunaan Pelayanan Kesehatan.
Pasal 15
Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang terjadi pada saat penggunaan Pelayanan
Kesehatan atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
BAB X
KERJASAMA OPERASIONAL
Pasal 16
(1) Dalam melaksanakan fungsinya RSUD dapat mengadakan kerja sama operasional yang
dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2) Jenis kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kerja sama pelayanan kesehatan;
b. kerja sama operasional alat kedokteran;
c. kerja sama pendidikan dan pelatihan;
d. kerja sama operasional lain yang sah.
- 14 -
(3) Retribusi pelayanan untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak
penjamin yang berbentuk Badan ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu
kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama.
(4) Retribusi yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), besarannya ditetapkan atas dasar peruntungan
biaya satuan (unit cost), rasionalitas, kepatutan, daya beli masyarakat dan saling
menguntungkan.
(5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada tarif retribusi pelayanan
kesehatan yang berlaku dan/atau tarif lain sesuai kesepakatan.
BAB XI
JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI
Bagian Pertama
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
Pasal 17
(1) Pelayanan Rawat Jalan meliputi :
a. pelayanan medis dan konsultasi;
b. tindakan medis .
(2) Pelayanan Gawat Darurat meliputi :
a. pelayanan medis dan konsultasi;
b. tindakan medis.
(3) Pelayanan Rawat Inap meliputi :
a. biaya akomodasi termasuk makan pasien;
b. tindakan medis;
c. visite / pemeriksaan dokter.
(4) Pelayanan Kebidanan.
(5) Pelayanan KB termasuk KB pasca persalinan.
(6) Pemeriksaan Penunjang Medis dan Non Medis.
(7) Pelayanan Ambulan dengan atau tanpa kruw (crew) tenaga kesehatan.
(8) Pelayanan lain-lain meliputi :
a. visum hidup / luar;
b. pemeriksaan kesehatan dan pemberian surat keterangan sehat;
c. pelayanan Kesehatan Jamaah Calon Haji (JCH).
- 15 -
Pasal 18
Pelayanan rawat inap di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan di
Puskesmas Perawatan.
Bagian Kedua
Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Pasal 19
(1) Pelayanan Laboratorium Kesehatan meliputi :
a. pemeriksaan Fisika, Kimia dan/atau Mikrobiologi Air Minum;
b. pemeriksaan Fisika, Kimia dan/atau Mikrobiologi Air Bersih;
c. pemeriksaan Fisika, Kimia dan/atau Mikrobiologi Air Kolam Renang;
d. pemeriksaan Fisika, Kimia dan/atau Mikrobiologi Air Pemandian Umum;
e. pemeriksaan Fisika, Kimia dan/atau Mikrobiologi Air Badan Air ( Gol B );
f. pemeriksaan Kimia dan/atau Mikrobiologi Makanan Minuman.
(2) Setiap pemeriksaan dikenakan retribusi pelayanan meliputi jasa sarana (bahan reagen, sarana
dan alat) dan jasa pelayanan uji.
Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan di RSUD
Pasal 20
Pelayanan kesehatan di RSUD yang dapat dikenakan retribusi pelayanan kesehatan adalah
sebagai berikut :
a. Berdasarkan kelompoknya :
1. pelayanan rawat jalan ;
2. pelayanan gawat darurat ;
3. pelayanan rawat inap.
b. Berdasarkan jenis pelayanan :
1. pelayanan medis dan keperawatan;
2. pelayanan penunjang medis;
3. pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan;
4. pelayanan penunjang non medis;
5. pelayanan rehabilitasi medis dan mental;
6. pelayanan medis gigi dan mulut;
- 16 -
7. pelayanan general check up (pengujian kesehatan);
8. pelayanan medico-legal;
9. pemulasaraan atau perawatan jenazah;
10. pelayanan transportasi ambulan dan transportasi jenazah;
11. pelayanan bank Darah;
12. pelayanan kesehatan lapangan;
13. pelayanan incenerator dan IPAL;
14. pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
15. pelayanan administrasi rawat inap.
C. Berdasarkan kelas perawatan :
1. pelayanan medis non operatif;
2. pelayanan medis operatif;
3. pelayanan medis persalinan;
4. pelayanan penunjang medis (Laboratorium, Radiologi dan Elektromedis);
5. pelayanan rehabilitasi medis.
Paragraf 1
Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 21
(1) Jenis Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari :
a. umum;
b. spesialis;
c. haemodialisa;
d. rehabilitasi medis.
(2) Setiap pemberian pelayanan rawat jalan dikenakan retribusi pelayanan kesehatan dalam
bentuk karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
(3) Setiap pasien baru dikenakan biaya administrasi pasien baru meliputi biaya rekam medis dan
kartu pasien.
(4) Setiap layanan tindakan medis, konsultasi antar spesialis, penunjang medis dan/atau
pemeriksaan khusus di Instalasi Rawat Jalan dikenakan tarif retribusi sesuai layanan yang
diterima.
- 17 -
Paragraf 2
Pelayanan Gawat Darurat
Pasal 22
(1) Setiap pemberian pelayanan gawat darurat dikenakan retribusi pelayanan kesehatan dalam
bentuk karcis harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2) Setiap pasien baru dikenakan biaya administrasi pasien baru meliputi biaya rekam medis dan
kartu pasien.
(3) Setiap layanan tindakan medis (operatif atau non operatif), konsultasi ke atau antar spesialis,
observasi intensif, penunjang medis dan/atau pemeriksaan khusus di Instalasi Gawat Darurat
dikenakan tarif retribusi sesuai layanan yang diterima.
(4) Setiap pemberian pelayanan gawat darurat dikenakan retribusi pelayanan kesehatan yang
meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
(5) Setiap pasien yang memerlukan pelayanan konsultasi dokter spesialis melalui telepon (on call)
harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan dari keluarga atau pasien yang
bersangkutan.
Paragraf 3
Pelayanan Rawat Inap
Pasal 23
Pelayanan Rawat Inap di RSUD terdiri atas :
a. Kelas Perawatan dengan klasifikasi sebagai berikut :
1. Kelas III ;
2. Kelas II ;
3. Kelas I ;
4. Kelas utama, meliputi Kelas Utama III, Kelas Utama II, dan Kelas Utama I;
5. Non Kelas : ICU, ICCU, NICU, PICU, Ruang Observasi Intensif, Recovery Room, Kamar
Bersalin, ruang Pernatologi, ruang Isolasi.
b. Rawat Sehari (One Day Care).
Pasal 24
(1) Setiap pemberian pelayanan rawat inap dikenakan retribusi pelayanan kesehatan yang
meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2) Retribusi jasa sarana kelas perawatan adalah biaya akomodasi tidak termasuk makan atau
diet pasien.
- 18 -
(3) Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya administrasi sekali selama dirawat, dan biaya
akomodasi serta biaya makan sesuai jumlah hari rawat inap.
(4) Setiap pasien yang memerlukan asuhan gizi (diet) dikenakan retribusi per pelayanan diet
(asuhan gizi) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
(5) Setiap pasien yang memerlukan pelayanan konsultasi dokter spesialis melalui telepon (on call)
harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan dari keluarga atau pasien yang
bersangkutan.
(6) Setiap pasien rawat inap yang memperoleh pelayanan visite, konsultasi. tindakan medis
operatif, tindakan medis non operatif, rehabilitasi medis, penunjang diagnostik dan /atau
pelayanan lainnya dikenakan tarif retribusi sesuai dengan pelayanan yang diterimanya.
(7) Biaya makan atau diet pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut
oleh Pimpinan RSUD.
Paragraf 4
Pelayanan Medis dan Keperawatan
Pasal 25
(1) Jenis Pelayanan Medis terdiri dari :
a. tindakan medis operatif ;
b. tindakan medis non operatif.
(2) Setiap tindakan medis operatif dan/atau tindakan medis non operatif dikenakan retribusi
pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa medik sesuai dengan kelas perawatannya.
(3) Berdasarkan pada kriteria waktu pelayanan, kompleksitas penyakit, resiko penanganan,
profesionalitas dan alat yang digunakan, maka tindakan medis operatif diklasifikasikan sebagai
berikut :
a. operasi kecil (sederhana);
b. operasi sedang;
c. operasi besar;
d. operasi khusus.
(4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d apabila
didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (joint operation) dan/atau didampingi non
operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa medis operator atau jasa medis
spesialis non operator.
(5) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis konsultan tamu, jasa medis
operatornya disesuaikan dengan perjanjian sedangkan jasa sarana sesuai tarif retribusi jenis
operasi yang dilaksanakan.
- 19 -
(6) Jasa medis dokter spesialis anestesi ditetapkan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 10
ayat (5).
(7) Pengelompokan tindakan medis operatif dan tindakan medis non operatif akan diatur lebih
lanjut dalam Keputusan Bupati.
Pasal 26
(1) Jenis pelayanan keperawatan adalah berupa asuhan keperawatan.
(2) Jasa pelayanan keperawatan hanya diperuntukkan bagi pelayanan rawat inap.
Paragraf 5
Pelayanan Penunjang Medis
Pasal 27
Pelayanan Penunjang Medis di Puskesmas terdiri dari :
a. pelayanan laboratorium patologi klinik sederhana;
b. pelayanan radiologi.
Pasal 28
(1) Pelayanan Penunjang Medis di RSUD terdiri dari :
a. pelayanan laboratorium patologi klinik;
b. pelayanan radio diagnostik (kontras, non kontras dan imaging);
c. pelayanan diagnostik khusus elektromedis.
(2) Setiap pelayanan penunjang medis dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa
pelayanan dan jasa sarana.
(3) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk Biaya
Bahan dan Alat (BBA) yang akan diatur dalam Keputusan Pimpinan RSUD.
Pasal 29
(1) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik meliputi :
a. pemeriksaan sederhana;
b. pemeriksaan sedang;
c. pemeriksaan canggih;
d. pemeriksaan khusus.
(2) Masing-masing klasifikasi digolongkan dalam kelompok jenis pemeriksaan menurut metode
dan peralatan yang digunakan.
- 20 -
Pasal 30
(1) Pelayanan Radiodiagnostik meliputi :
a. pemeriksaan sederhana;
b. pemeriksaan sedang;
c. pemeriksaan canggih;
d. pemeriksaan khusus.
(2) Masing-masing klasifikasi digolongkan dalam kelompok jenis pemeriksaan menurut metode
dan peralatan yang digunakan.
Pasal 31
(1) Pelayanan Elektromedis meliputi :
a. pemeriksaan sederhana;
b. pemeriksaan sedang;
c. pemeriksaan canggih;
d. pemeriksaan khusus.
(2) Masing-masing klasifikasi digolongkan dalam kelompok jenis pemeriksaan menurut metode
dan peralatan yang digunakan.
(3) Pelayanan khusus tranfusi darah adalah pelayanan transfusi darah dengan rincian biaya terdiri
dari jasa pelayanan, dan jasa sarana ditambah Biaya Pengganti Pelayanan Darah (BPPD).
Pasal 32
Jenis pemeriksaan pada masing-masing kelompok pemeriksaan penunjang medis sebagaimana
dimaksud pada pasal 29, 30 dan 31 akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
Paragraf 6
Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
Pasal 33
(1) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, terdiri dari :
a. Pelayanan Kebidanan :
1. persalinan normal;
2. persalinan dengan tindakan, berupa :
a. pervaginam;
b. operatif.
b. Pelayanan Penyakit Kandungan.
- 21 -
(2) Retribusi pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan terdiri dari persalinan normal,
persalinan dengan penyulit atau dengan tindakan serta penyakit kandungan lainnya.
(3) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan rawat gabung ditetapkan sebesar 50% (lima
puluh persen) dari retribusi kelas perawatan Ibu.
(4) Setiap tindakan kebidanan dan penyakit kandungan dikenakan retribusi pelayanan yang
meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.
(5) Setiap tindakan persalinan operatif dikenakan jasa medis operator (dokter spesialis Obsgyn),
jasa anestesi dan/atau jasa dokter spesialis anak. Besaran jasa dokter anestesi sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5), sedangkan dokter spesialis anak paling banyak 20% (dua
puluh persen) dari jasa medis operator.
Paragraf 7
Pelayanan Penunjang Non Medis
Pasal 34
(1) Jenis Pelayanan Penunjang Non Medis terdiri dari :
a. pelayanan gizi;
b. pelayanan farmasi.
(2) Setiap Pelayanan Penunjang Non Medis dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya
jasa sarana dan /atau jasa pelayanan.
(3) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa konsultasi gizi dan
asuhan gizi.
(4) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pelayanan konsultasi obat;
b. pelayanan obat (racikan dan non racikan), bahan habis pakai, alat kesehatan dan gas
medik;
c. biaya obat sebagaimana dimaksud pada huruf b, belum termasuk jasa sarana dan jasa
pelayanan;
d. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebesar 40 % (empat puluh
persen) dari margin farmasi;
e. besarnya margin farmasi sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan berdasarkan
Keputusan Pimpinan Rumah Sakit.
Paragraf 8
Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental
Pasal 35
(1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental terdiri dari :
a. pelayanan fisioterapi;
b. pelayanan kedokteran rehabilitasi;
c. pelayanan terapi kerja;
- 22 -
d. pelayanan terapi wicara;
e. pelayanan rehabilitasi mental dan psikologi;
f. pelayanan ortotik dan /atau prostetik.
(2) Setiap Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Mental dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi
biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.
(3) Jenis tindakan untuk pelayanan Rehabilitasi Medik diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
Paragraf 9
Pelayanan Medis Gigi dan Mulut
Pasal 36
(1) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut terdiri dari :
a. pelayanan medis dasar;
b. pelayanan medis spesialistik.
(2) Jenis Pelayanan Medis Gigi dan Mulut :
a. pemeriksaan dan /atau tindakan medis gigi dan mulut ;
b. pemeriksaan dan /atau tindakan bedah mulut.
(3) Setiap Pelayanan Medis Gigi dan Mulut dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa
sarana dan jasa pelayanan.
Paragraf 10
Pelayanan General Check Up
Pasal 37
(1) Pelayanan general check up atau pengujian kesehatan merupakan paket pelayanan, meliputi :
a. pelayanan medical check up;
b. pelayanan pemeriksanaan kesehatan haji;
c. pengujian kesehatan untuk pegawai, untuk pendidikan atau untuk keperluan tertentu.
(2) Tarif retribusi pelayanan medical check up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikategorikan sebagai retribusi kelas I dan/atau Kelas Utama.
(4) Tarif retribusi pelayanan medical check up sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c
meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- 23 -
Paragraf 11
Pelayanan Medico – Legal
Pasal 38
(1) Pelayanan medico-legal merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi Badan atau
perorangan untuk memperoleh informasi medis bagi kepentingan hukum.
(2) Pelayanan medico-legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan visum et
repertum, meliputi :
a. Visum et repertum hidup;
b. Visum et repertum mati dengan pemeriksaan luar dan/atau dengan pemeriksaan dalam.
1. pelayanan resume medis;
2. pelayanan keterangan medis untuk asuransi.
(3) Setiap pelayanan medico-legal dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana
dan jasa pelayanan.
Paragraf 12
Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah
Pasal 39
(1) Jenis Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah, terdiri dari :
a. perawatan jenazah;
b. penyimpanan jenazah ;
c. bedah jenazah (otopsi).
(2) Setiap jenis pemulasaraan atau perawatan jenazah dikenakan retribusi pelayanan yang
meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.
(3) Retribusi Bedah Jenazah dan keterangan sebab kematian ( visum) diperhitungkan tersendiri,
tidak termasuk biaya pemeriksaan laboratorium dan pelayanan lainnya.
(4) Retribusi Pemulasaraan jenazah atau perawatan jenazah berlaku proporsional untuk semua
jenazah dalam rangka pemakaman atau perabuan.
Paragraf 13
Pelayanan Transportasi Ambulan dan Transportasi Jenazah
Pasal 40
(1) Pelayanan transportasi ambulan diklasifikasikan dalam :
- 24 -
a. ambulan disertai kru (crew) tenaga medis dan/atau keperawatan;
b. ambulan tanpa disertai kru (crew).
(2) Komponen Retribusi pelayanan transportasi ambulan terdiri dari :
a. jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan
kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional
(pajak kendaraan, dan lain-lain) tidak termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM);
b. jasa pelayanan , meliputi :
1. jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi);
2. jasa medis jika disertai kru tenaga medis dan/atau jasa keperawatan jika diserta kru
keperawatan sesuai dengan jumlah kru yang menyertai.
(3) Biaya pengganti bahan bakar (BBM) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh
ke lokasi penghantaran. Setiap jarak tempuh minimal 8 (delapan) kilometer diperhitungkan
setara dengan 1 (satu) liter BBM. Harga BBM berlaku sesuai dengan harga yang berlaku saat
itu sesuai standar Pertamina dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD;
(4) Untuk penghantaran luar kabupaten dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya
menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.
(5) Retribusi ambulan pada kondisi seperti yang tersebut diatas dilengkapi dengan emergency kit
dan obat-obatan emergensi.
(6) Retribusi pelayanan transportasi ambulan tidak termasuk biaya tol, parkir dan penyeberangan.
Pasal 41
(1) Pelayanan transportasi Jenazah dilaksanakan oleh sopir (pengemudi) dan 1(satu) petugas
pendamping.
(2) Komponen Retribusi pelayanan transportasi jenazah terdiri dari :
a. jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharan
kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional
b. jasa pelayanan, meliputi :
1. jasa pelayanan untuk sopir (pengemudi);
2. jasa pelayanan untuk petugas pendamping.
(3) Biaya pengganti bahan bakar (BBM) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh
ke lokasi penghantaran. Setiap jarak tempuh minimal 8 (delapan) kilometer diperhitungkan
setara dengan 1 (satu) liter BBM. Harga BBM berlaku sesuai dengan harga yang berlaku saat
itu sesuai standar Pertamina dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.
- 25 -
(4) Untuk penghantaran luar kabupaten dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya
menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.
(5) Retribusi pelayanan transportasi jenazah tidak termasuk biaya tol, parkir dan penyeberangan.
Paragraf 14
Pelayanan Kesehatan Lapangan
Pasal 42
(1) Pelayanan Kesehatan Lapangan diberikan dalam bentuk paket layanan.
(2) Retribusi paket layanan kesehatan lapangan ditetapkan berdasarkan lokasi pelayanan, jumlah
anggota tim kesehatan yang terlibat dan peralatan medis (emergency kit) dan kendaraan
transportasi yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan tim serta lama penugasan.
(3) Besaran retribusi pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diminta pengguna
berdasarkan tabel tarif retribusi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan
Daerah ini.
(4) Jika jenis pelayanan tidak termasuk dalam lampiran tabel tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) besaran retribusi pelayanan ditetapkan oleh Pimpinan RSUD atas kesepakatan
bersama.
(5) Untuk kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk massal (pemeriksaan kesehatan, khitanan
massal, dan lain-lain) berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3) ditambah biaya
transportasi pulang-pergi dan jasa layanan khusus.
Paragraf 15
Pelayanan Incenerator dan IPAL
Pasal 43
(1) Pelayanan Incenerator, dikelompokkan dalam :
a. pembakaran sampah medis kiriman dari swasta;
b. pembakaran sampah medis kiriman dari instansi pemerintah.
(2) Retribusi pelayanan incenerator meliputi jasa sarana, dan jasa pelayanan sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
(3) Penggunaan bahan bakar solar diperhitungkan tersendiri dengan standar setiap 1 (satu) liter
bahan bakar solar setara dengan 3 kg (tiga kilogram) sampah medis.
(4) Biaya penggantian bahan bakar sesuai dengan harga standar Pertamina (SPBU) yang berlaku
saat itu .
- 26 -
Pasal 44
(1) Pelayanan IPAL dikelompokkan dalam :
a. limbah cair sangat infeksius;
b. limbah cair semi infeksius.
(2) Retribusi pelayanan IPAL meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Daerah ini, sedangkan penggunaan bahan bakar kimia penetrasi
limbah diperhitungkan tersendiri sesuai jenis limbahnya.
Paragraf 16
Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
Pasal 45
(1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dikelompokkan dalam :
a. pendidikan praktek tenaga medis;
b. pendidikan praktek tenaga keperawatan;
c. pendidikan praktek tenaga kesehatan lainnya;
d. studi banding (benchmarking).
(2) Retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
(3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk honorarium pembimbing
klinik.
Pasal 46
(1) Pelayanan penelitian, meliputi :
a. pelayanan data penelitian;
b. pelayanan pembimbingan penelitian.
(2) Retribusi pelayanan penelitian meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan yang dikelompokkan
berdasarkan jenjang (strata) peneliti.
Paragraf 17
Pelayanan Administrasi
Pasal 47
(1) Pelayanan administrasi di Puskesmas meliputi pelayanan dokumen medis.
(2) Pelayanan administrasi di RSUD meliputi :
a. pelayanan dokumen medis;
- 27 -
b. pembuatan rincian biaya pelayanan rawat inap.
(3) Biaya Pembuatan rincian biaya pelayanan rawat inap dikenakan 1% (satu persen) dari total
biaya pelayanan di ruang rawat inap.
BAB XII
PELAYANAN KESEHATAN PENJAMINAN
Pasal 48
(1) Bentuk Pelayanan Kesehatan dengan penjaminan dilaksanakan dengan kesepakatan antara
pemberi pelayanan dengan pihak penjamin yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
(2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan dengan penjaminan berpedoman pada tarif retribusi
pelayanan kesehatan yang berlaku dan / atau tarif lain sesuai kesepakatan.
(3) Pengelolaan keuangan penjaminan pada Puskesmas dan laboratorium Kesehatan sesuai
mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4) Pengelolaan keuangan penjaminan pada RSUD sesuai mekanisme Pedoman Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Pasal 49
(1) Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan penjaminan dengan menggunakan
sistim kapitasi diberikan jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen) dan jasa sarana
sebesar 60% (enam puluh persen) dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) RSUD melaksanakan pelayanan kesehatan penjaminan dengan Badan/Penjamin dengan
menggunakan sistem tarif paket ditetapkan untuk jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh
persen) atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan.
BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 50
Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Daerah.
BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 51
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, rincian
transaksi atau kwitansi.
- 28 -
Pasal 52
(1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh orang pribadi dan/atau badan
pada saat setelah menggunakan, memakai dan memanfaatkan Pelayanan Kesehatan.
(2) Hasil pungutan Retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya
1 x 24 jam setiap hari kerja.
BAB XV
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 53
Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara
tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
BAB XVI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 54
Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka
waktu penggunaan pelayanan kesehatan.
Pasal 55
Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang terjadi pada saat penggunaan Pelayanan
Kesehatan atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 56
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi
yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XVIII
PENAGIHAN
Pasal 57
(1) Penagihan didahului dengan surat teguran.
(2) Penagihan dilakukan dengan menggunakan STRD.
(3) Tata cara penagihan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- 29 -
BAB XIX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA
Pasal 58
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
(4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang
retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran
dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 59
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Bupati.
BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 60
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 30 -
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menerima, mencari,
mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di
bidang retribusi Daerah :
a. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi
Daerah ;
b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
c. memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan
dokumen–dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi Daerah ;
f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d ;
g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi ;
i. menghentikan penyidikan ;
j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negera Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang
Hukum Acara Pidana.
BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 61
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 31 -
BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5
Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2009 Seri C Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 63
Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 64
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.
Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI TUBAN,
ttd.
H. FATHUL HUDA
Diundangkan di Tuban
pada tanggal 30 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
HERI SISWORO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2011 SERI C NOMOR 12
UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban
ARIF HANDOYO, SH
Pembina
NIP. 19661102 199603 1 003
- 32 -
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
I. PENJELASAN UMUM
Peraturan Daerah ini sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dilaksanakan berdasarkan
prinsip pemerataan dan keadilan serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan
memperhatikan kemampuan masyarakat.
Peraturan Daerah ini pada hakekatnya mengatur masalah peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat di Kabupaten Tuban, maka guna meningkatkan mutu pelayanan pada
Puskesmas, Laboratorium Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma, perlu
mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam suatu Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
- 33 -
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
- 2 -
- 34 -
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan haji berupa pemeriksaan
kesehatan fisik Jamaah Caloh Haji secara umum, tidak termasuk pemeriksaan
kesehatan yang berhubungan dengan penyakit dan / atau ada atau tidaknya
kelainan pada Jamaah Calon Haji.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
- 3 -
- 35 -
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan haji berupa pemeriksaan
kesehatan fisik secara umum bagi Jamaah Caloh Haji yang beresiko tinggi,
tidak termasuk pemeriksaan lanjutan dan/atau penunjang.
Huruf c
Cukup jelas
- 4 -
- 36 -
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
- 5 -
- 37 -
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
_________________________
- 6 -