1
1
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
RENCANA STRATEGIS
2016-2021
REVIEU
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufik dan
hidayah-Nya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dapat
menyusun Rencana Strategis Perubahan Tahun 2016-2021.
Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar rencana kerja untuk menata manajemen
Sumberdaya manusia Aparatur di Kabupaten Bandung agar dapat memberikan pelayanan kepada
publik secara profesional, dengan demikian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan di bidang
kepegawaian. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana
tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan BKPPD lebih konkrit. Renstra yang telah
disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjut dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan
motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami
RENSTRA ini dapat dijadikan acuan pembangunan jangka panjang dan sekaligus acuan rencana kerja
tahunan.
Mudah-mudahan dengan disusunnya RENSTRA ini dapat lebih memacu gerak dan langkah
Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung
untuk meningkatkan Kinerja yang lebih baik di masa mendatang.
Soreang, Mei 2017
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 ii
EXECUTIVE SUMMARRY
Rencana Stratejik Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2016-2021
berisi tentang rencana dan kebijakan strategis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
manajemen aparatur sipil serta negara memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada
seluruh perangkat daerah Kabupaten Bandung yang di rancang untuk mencapai tujuan, sasaran dan
stategis jangka menengah lima tahun.
Visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung adalah :
“Mewujudkan Kualitas Asn Yang Berdaya Saing, Berintegritas, Dan Melayani”. Untuk mewujudkan
visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN
2. Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegrasi Dengan
Berbasis Teknologi Informasi
3. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN melalui penilaian penilaian prestasi
kerja
4. Memantapkan tatakelola instansi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah
Daerah Kapupaten Bandung
Penajaman visi dan misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung
diimplementasikan dalam konsepsi yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang
harus tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan faktor-faktor kunci
keberhasilan dan cara pencapaiannya.
Rencana Stratejik merupakan manifestasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung dalam merespon kondisi lingkungan internal dan eksternal yang senantiasa
berubah, diharapkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi,sehingga
tercapai visi dan misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung yang pada
hakikatnya merupakan cita-cita bersama dalam mengkontribusikan akselerasi pencapaian visi
Kabupaten Bandung.
Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, ada tiga acuan yang bisa dipedomani yaitu
kebersamaan, keharmonisan dalam melaksanakan tugas, kemitraan dalam mengembangkan
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 iii
hubungan interaktif dengan berbagai stakeholders, serta realistis mengukur kemampuan potensi
sumber daya yang di miliki.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 iv
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..………..………………………………….……………………...………………….. i
Eksecutife Sumary…..………………………………………………………………………………...ii
Daftar Isi ............................................................................................................................................. iii
Bab. I Pendahuluan …………………………………………….………………………………....I-1
1.1. Latar Belakang …….………………………………… ………………………………...I-1
1.2. Landasan Hukum ………..……………………… ………………………………...….. I-3
.3. Maksud dan Tujuan ..………………………………………… ……................................I-4
1.4. Sistematika Penulisan …………….…………………………………........................... I-4
Bab. II GAMBARAN UMUM BKPPD Kab.Bandung
..........................................................................II-1
2.1. TUPOKSI & Struktur BKPPD Kab.Bandung …………………..…….... ……………II-1
2.2 Sumber Daya Manusia ................................................................................................II-14
2.3 Kinerja Pelayanan BKPPD …………………………………………………………..II-17
2.4. Tantangan dan Peluang BKPPD Kab. Bandung ……………………………………..II-23
Bab. III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi………………………..........................III-1
3.1. identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pelayan…………………………………III-1
3.2. Telaah Visi, Misi, Tujuan dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .... III-1
3.3. Telaah Renstra K/L …………………..……………………………………………….III-3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis……………………………………………………………….……..….III-4
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ………………………………….………………………..III-4
Bab. IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis & Kebijakan………………….…………....IV-1
4.1. Visi & Misi BKPPD Kab. Bandung …………………………….…………………... IV-1
4.2. Tujuan & Saran Jangka Menengah BKPPD ........................................………………IV-2
4.3. Strategi Kebijakan BKPPD …..………………………………….……........……......IV-5
Bab. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………………………… V-1
BAB VI. PENUTUP ………………………………………………………………………………VI-1
Lampiran
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan
dari pusat hingga daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dokumen
perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya
secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Adapun
ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh
SKPD dalam menyusun renstra. Dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis
lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung
Tahun 2016-2021 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan
daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih dan merupakan suatu proses rumusan secara sistematis yang berkelanjutan dari
serangkaian kegiatan, berupa rencana mendasar selama kurun waktu 5 (lima) tahun menggambarkan
visi, misi, tujuan dan sasaran dengan mengenali lingkungan, melakukan berbagai analisis antisipatif
dan
mengorganisir secara sistematis untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dengan
berorientasi pada pencapaian hasil. Rencana strategis PD berfungsi sebagai pedoman atau kerangka
berpijak BKPPD Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan
kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta
peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung dengan mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.
Selanjutnya Renstra ini merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk diketahui
keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 I -2
mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu penyusunan Renstra BKPPD sekurang-
kurangnya memperhatikan/mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan
pengguna layanan BKPPD. Proses penyusunan Renstra BKPPD diawali dengan tahapan persiapan
penyusunan Renstra BKPPD yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renstra BKPPD, orientasi mengenai Renstra BKPPD, penyusunan agenda
kerja tim penyusun Renstra BKPPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renstra BKPPD, penyusunan rancangan
akhir Renstra BKPPD dan penetapan Renstra BKPPD.
Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
Sumber: Lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Adapun penyusunan Rencana Strategis BKPPD Tahun 2016-2021 ini berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.
Keselarasan Renstra BKPPD Kabupaten Bandung dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-
2021 terkait dalam MISI-8 Meningkatkan reformasi birokrasi, dengan tujuan Meningkatkan
Kinerja Aparatur dan Kelembagaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang salah satu sasarannya
adalah meningkatnya kualitas kinerja aparatur. Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan
kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan
dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran. Renja BKPPD disusun dengan berpedoman kepada RKPD
Kabupaten Bandung dan Renstra BKPPD. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 I -3
Daerah Kabupaten Bandung menyusun pedoman pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan lima tahunan
dalam bentuk rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2016-2021.
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2011-2016:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan pemerintah daerah.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025.
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
6. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS
dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Jawa Barat.
16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bandung.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 I -4
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKPPD Tahun 2016-2021 yaitu sebagai landasan
operasional BKPPD dalam mewujudkan aparatur yang profesional, amanah dan sejahtera melalui
penyelenggaraan program dan kegiatan yang berorientasi hasil yang mampu dicapai dalam kurun
waktu 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada serta
mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud Dan Tujuan
4. Sistematika
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BKPPD
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2. Sumber Daya Manusia
3. Kinerja Pelayanan BKPPD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPPD
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan pelatihan daerah
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 I -5
3. Strategi dan Kebijakan
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI. PENUTUP
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-6
BAB II
GAMBARAN UMUM BADAN BKPPD KABUPATEN
BANDUNG
2.1 Tupoksi dan Struktur BKPPD
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten
Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47
Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah
berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.
Pembentukan BKPP mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 34 A ayat (1) “Untuk kelancaran pelaksanaan
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dan yang
dimaksud Pasal 34 A tersebut bahwa Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat
Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah” dan kemudian Keputusan Presiden RI.
Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
Secara kelembagaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
(BKPPD) Kabupaten Bandung mempunyai persamaan dengan BKD yang terdapat di
Kabupaten/Kota lainnya, namun mempunyai perbedaan dalam Struktur Bidang yang
disebabkan oleh adanya kebutuhan organisasi pemerintahan. Struktur Organisasi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung adalah
sebagai berikut :
Gambar II.1 Struktur Organisasi BKPPD
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-7
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
di bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan
pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung adalah :
perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;
pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung secara lebih rinci berdasarkan susunan organisasi
adalah sebagai berikut :
I. Kepala Badan
Kepala BKPPD mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan,
membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan
dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi Kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud diatas Kepala BKPPD menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
e. Kepala BKPPD membawahkan:
1. Sekretariat;
2. Bidang Formasi dan Informasi Aparatur;
3. Bidang Pengembangan Karier Aparatur;
4. Bidang Mutasi Aparatur;
5. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-8
II. Sekretariat
A. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan
yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan
kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program Badan;
c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum,
kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan
f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Sekretariat.
g. Sekretaris, membawahkan :
1. Subbagian Penyusunan Program;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Subbagian Keuangan.
II.1 Subbagian Penyusunan Program
Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan
tugas pokok Subbagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan
pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja
dan anggaran Badan. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan
rencana dan program Badan;
c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan;
d. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan
penunjang pelaksanaan tugas Badan;
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-9
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
II.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi
kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbagian Umum dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan
administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
b. pengkoordinasian penyusunan pelayanan administrasi kelembagaan dan
ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas;
c. pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
II.3 Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian,
Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan
administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
c. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Badan;
d. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Badan;
e. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-10
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian
Keuangan.
III. Bidang Formasi dan Informasi Aparatur
Bidang Formasi dan Informasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Bidang Formasi dan Informasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang Formasi dan Informasi Aparatur. Dalam
melaksanakan tugas pokok Bidang Formasi dan Informasi Aparatur menyelenggarakan
fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Formasi dan
Informasi Aparatur, meliputi Formasi Aparatur, Pengadaan Aparatur serta Data dan
Informasi Aparatur;
b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, meliputi
Formasi Aparatur, Pengadaan Aparatur serta Data dan Informasi Aparatur;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Formasi
dan Informasi Aparatur, meliputi Formasi Aparatur, Pengadaan Aparatur serta Data
dan Informasi Aparatur.
e. Kepala Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, membawahkan :
1. Subbidang Formasi Aparatur ;
2. Subbidang Pengadaan Aparatur;
3. Subbidang Data dan Informasi Aparatur.
III.1 Subbidang Formasi Aparatur
Subbidang Formasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang;
Subbidang Formasi Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengembangan Formasi Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang
Formasi Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang ;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Formasi Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-11
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Formasi Aparatur.
III.2 Subbidang Pengadaan Aparatur
Subbidang Pengadaan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang;Subbidang Pengadaan Aparatur mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan dan pengembangan Bidang Pengadaan Aparatur. Dalam melaksanakan
tugas pokok Subbidang Pengadaan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang
Pengadaan Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pengadaan Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbidang
Pengadaan Aparatur.
III.3 Subbidang Data dan Informasi Aparatur
Subbidang Data dan Informasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang. Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengembangan Subbidang Data dan Informasi Aparatur. Dalam melaksanakan
tugas pokok Subbidang Data dan Informasi Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Data dan
Informasi Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi
Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Data dan
Informasi Aparatur.
IV. Bidang Pengembangan Karier Aparatur
Bidang Pengembangan Karier Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang. Bidang Pengembangan Karier Aparatur mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-12
Pengembangan Karier Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang
Pengembangan Karier Aparatur menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang
Pengembangan karier Aparatur, meliputi Subbidang Pola Karier Jabatan
Fungsional Aparatur, Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Jabatan Administrasi Aparatur serta Subbidang Penilaian Kinerja dan
Penghargaan Aparatur;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengembangan Kareir Aparatur,
meliputi Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur, Subbidang Pola
Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur serta
Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;
h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang
Pengembangan Karier Aparatur meliputi Subbidang Pola Karier Jabatan
Fungsional Aparatur, Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Jabatan Administrasi Aparatur serta Subbidang Penilaian Kinerja dan
Penghargaan Aparatur.
i. Bidang Pengembangan Karier Aparatur, membawahkan :
1. Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur;
2. Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasi Aparatur;
3. Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur.
IV.1 Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur
Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur oleh seorang Kepala
Subbidang. Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional
Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang Pola Karier Jabatan
Fungsional Aparatur menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pola
Karier Jabatan Fungsional Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pola Karier Jabatan
Fungsional Aparatur;
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-13
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur.
IV.2 Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Jabatan Administrasi Aparatur
Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang. Subbidang Pola Karier Jabatan
Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan dan pengembangan Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Jabatan Administrasi Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang Pola
Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang Pola
Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pola Karier Jabatan
Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur.
IV.3 Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang. Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan Subbidang pengembangan
Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok
Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang
Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penilaian Kinerja dan
Penghargaan Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-14
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur.
V. Bidang Mutasi Aparatur
Bidang Mutasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Mutasi
Aparatur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
tugas – tugas di Bidang Mutasi Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang
Mutasi Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Mutasi
Aparatur , meliputi Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur,
Subbidang Kepangkatan Aparatur dan Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin
Aparatur;
b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Mutasi Aparatur, meliputi Subbidang
Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur, Subbidang Kepangkatan Aparatur dan
Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang
Mutasi Aparatur, meliputi Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur,
Subbidang Kepangkatan Aparatur dan Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin
Aparatur.
e. Bidang Mutasi, Disiplin Dan Fasilitasi Kelembagaan Aparatur, membawahkan :
1. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur,
2. Subbidang Kepangkatan Aparatur,
3. Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur.
V.1 Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur
Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur
mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang
Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok
Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang
Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pemindahan dan
Pemberhentian Aparatur;
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-15
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur.
V.2 Subbidang Kepangkatan Aparatur
Subbidang Kepangkatan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang. Subbidang Kepangkatan Aparatur mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan dan pengembangan Subbidang Kepangkatan Aparatur. Dalam
melaksanakan tugas pokok Kepala Subbidang Kepangkatan Aparatur
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang
Kepangkatan Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Kepangkatan
Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Kepangkatan Aparatur.
V.3. Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur
Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang. Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur mempunyai
tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur.
Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang
Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Kesejahteraan dan
Disiplin Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-16
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur.
VI. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Subbidang
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur, meliputi Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Struktural,
Fungsional Dan Teknis Aparatur, Subbidang Pengembangan Pendidikan Dan
Pelatihan Aparatur dan Subbidang Pendidikan Formal Aparatur;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur,
meliputi Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, Fungsional Dan Teknis
Aparatur, Subbidang Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur,
Subbidang Pendidikan Formal Aparatur;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, meliputi Subbidang Pendidikan Dan
Pelatihan Struktural, Fungsional Dan Teknis Aparatur, Subbidang Pengembangan
Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur, Subbidang Pendidikan Formal Aparatur.
e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, membawahkan :
1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan
Teknis Aparatur;
2. Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
3. Subbidang Pendidikan Formal Aparatur;
VI.1 Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural,
Fungsional dan Teknis Aparatur
Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis
Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang. Subbidang Pendidikan dan
Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis Aparatur mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan dan pengembangan Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural,
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-17
Fungsional dan Teknis Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang
Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis Aparatur
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang
Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pendidikan dan
Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional.
VI.2 Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang. Kepala Subbidang Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan
Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.Dalam
melaksanakan tugas pokok Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
VI.3 Subbidang Pendidikan Formal Aparatur
Subbidang Pendidikan Formal Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang. Subbidang Pendidikan Formal Aparatur mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan dan pengembangan Pendidikan Formal Aparatur. Dalam melaksanakan
tugas pokok Subbidang Pendidikan Formal Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Subbidang
Pendidikan Formal Aparatur;
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-18
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pendidikan Formal
Aparatur;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang
Pendidikan Formal Aparatur.
VII. UPT Fasilitasi Kelembagaan Profesi Aparatur
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Fasilitasi Kelembagaan Profesi Aparatur adalah
sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
UPT Fasilitasi Kelembagaan Profesi Aparatur mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengkonsultasikan, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan
program/kegiatan dan pengelolaan sebagian fungsi Badan di bidang pelayanan
fasilitasi dan pembinaan pengelolaan teknis operasional administrasi Lembaga-
lembaga Profesi Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Fungsi
Dalam Melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Kepala UPT Fasilitasi
Kelembagaan Profesi Aparatur, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Menetapkan program kerja, Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan
rencana operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap
program fasilitasi kelembagaan profesi aparatur;
b. Melaksanakan program kerja , Pengumpulan dan pengolahan bahan
penyusunan rencana operasional pembinaan, pengembangan serta
pengendalian terhadap program fasilitasi kelembagaan profesi aparatur;
c. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi ; serta
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja
dengan tugas pokok dan fungsi.
VIII. Jabatan Fungsional
(1) Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan
oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-19
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian kegiatan Badan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan
keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
2.2. Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPPD tidak terlepas dari faktor tersedianya
Potensi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Anggaran .
1. Potensi Sumber Daya Manusia BKPP
Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung berjumlah 65 (enam puluh lima) orang, dengan perincian
sebagai berikut :
Tabel II.1
Pegawai Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Jenis Kelamin
NO. GOLONGAN JUMLAH PENDIDIKAN JUMLAH AGAMA JUMLAH JENIS
KELAMIN JUMLAH
I/A - SD - ISLAM 65 LAKI-LAKI 44
I/B - SLTP KATHOLIK - PEREMPUAN 21
I/C - SLTA 19 PROTESTAN -
I/D - DI 1 HINDU -
II/A 8 DII 0 BUDHA -
II/B 3 DIII 5
II/C 5 DIV 4
II/D 4 S1 23
III/A 8 S2 10
III/B 14 S3 3
III/C 7
III/D 5
IV/A 4
IV/B 3
IV/C 1
IV/D 3
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-20
NO. GOLONGAN JUMLAH PENDIDIKAN JUMLAH AGAMA JUMLAH JENIS
KELAMIN JUMLAH
IV/E
Tabel II. 2
Jumlah Pegawai Bedasarkan Eselon
NO. ESELON JUMLAH
I.A -
I.B -
II.A -
II.B 1
III.A 1
III.B 4
IV.A 11
IV.B -
V.A -
V.B -
Tabel II.3
Potensi Sarana BKPPD
NO. NAMA BIDANG BARANG JUMLAH BARANG
1 Tanah 0
Tanah 0
2 Peralatan dan Mesin 758
Alat-alat Besar 0
Kendaraan/Alat Angkutan 19
Alat Kantor dan Rumah
Tangga 707
Alat Studio dan Alat
Komunikasi 31
Alat Laboratorium 1
3 Gedung dan Bangunan 1.436
Bangunan Gedung 1.436
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0
Jalan dan Jembatan 0
5 Asset tetap lainnya 505
Buku Perpustakaan 498
Barang bercorak kebudayaan 7
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung pada Tahun
dari tahun 2011-2015 mempunyai anggaran sebesar Rp. 174.112.131.131,- dan realisai
anggaran sebesar Rp. 165.330.992.384,- dengan perincian sebagai berikut :
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-21
Tabel II. 4
Anggaran BKPP Tahun Anggaran 2011-2015
Rencana Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Rencana Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.) Rencana Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.) Rencana Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.) Rencana Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.)
Belanja Daerah 24,268,594,420.00 23,808,184,499.00 28,363,587,809.00 27,049,926,058.00 30,632,671,100.00 28,958,417,607.00 42,359,663,856.00 39,150,989,408.00 48,487,613,946.00 46,363,474,812.00 174,112,131,131.00 165,330,992,384.00 94.96
Belanja Tidak Langsung 18,802,404,620.00 18,546,238,460.00 20,846,316,309.00 20,123,905,926.00 21,209,398,160.00 20,196,779,548.00 31,288,425,870.00 30,167,839,427.00 35,932,714,427.00 35,011,276,299.00 128,079,259,386.00 124,046,039,660.00 96.85
Belanja Pegawai 18,802,404,620.00 18,546,238,460.00 20,846,316,309.00 20,123,905,926.00 21,209,398,160.00 20,196,779,548.00 31,288,425,870.00 30,167,839,427.00 35,932,714,427.00 35,011,276,299.00 128,079,259,386.00 124,046,039,660.00 96.85
Belanja Tidak Langsung 5,466,189,800.00 5,261,946,039.00 7,517,271,500.00 6,926,020,132.00 9,423,272,940.00 8,761,638,059.00 11,071,237,986.00 8,983,149,981.00 12,554,899,519.00 11,352,198,513.00 46,032,871,745.00 41,284,952,724.00 89.69
Belanja Pegawai 916,261,000.00 891,291,000.00 988,394,000.00 924,109,100.00 1,334,516,000.00 1,071,616,000.00 1,042,382,000.00 961,908,000.00 931,834,000.00 804,284,000.00 5,213,387,000.00 4,653,208,100.00 89.25
Belanja Barang Jasa 4,495,704,800.00 4,317,274,039.00 6,034,884,575.00 5,524,212,599.00 7,048,281,940.00 6,707,368,468.00 9,377,079,020.00 7,434,123,031.00 11,371,605,519.00 10,324,011,980.00 38,327,555,854.00 34,306,990,117.00 89.51
Belanja Modal 54,224,000.00 53,381,000.00 493,992,925.00 477,698,433.00 1,040,475,000.00 982,653,591.00 651,776,966.00 587,118,950.00 251,460,000.00 223,902,533.00 2,491,928,891.00 2,324,754,507.00 93.29
Total Rencana
Anggaran 2011-2015
Total Realisasi
Anggaran 2011-2015
Presentasi
(%)Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-1
2.3 Kinerja Pelayanan BKPPD
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang
akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang
dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Daerah Kabupaten
Bandung dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang
dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan
jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan
oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah daerah Kabupaten Bandung
akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan
dapat tercapai sesuai harapan.
Hasil Telaah Indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Daerah Tahun 2016-2021 dapat uraikan sebagai berikut :
Tabel II.5 Indikator Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Daerah Tahun 2016-2021
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Urusan Rutin
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang tertata selama 1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah penyediaan listrik, air bersih, telekomunikasi dan internet
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas keberihan dan sopir
Jumlah peralatan/bahan kebersihan
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan
Jumlah penyediaan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat alat listrik 17 jenis
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makan minum
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukita negara dan luar provinsi jawa barat
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-2
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten bandung
Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah Jumlah peran serta BKPPD dalam peringatan hari bersejarah
Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
Jumlah kartu diselesaikan selama 1 tahun
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin bekala perlengkapan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun
Program peningkatan disiplin aparatur Persentase penunjang kerja aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pekaian dinas dan perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya pakaian olahraga, batik dan korpri bagi aparatur BKPPD
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah pegawai yang pensiun
Pemindahan tugas PNS Jumlah dokumen Inventarisasi Data Mutasi ASN
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Bimtek Implementasi peraturan perundangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pesentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan akhir keuangan
Penunjang Urusan
Penunjang Urusan
Kepegawaian
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-3
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat Jumlah Dokumen kebutuhan diklat
Penyelenggaraan Assesment ASN Jumlah ASN Yang Mengikuti Assesment
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase ASN yang memenuhi sasaran penilaian Kinerja minimal
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir
Pengadaan Aparatur Sipil Negara Seleksi Penerimaan Calon Pegawai PNS dan PPPK
Penempatan PNS Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional dan sumpah jabatan
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Terbitnya sk kenaikan pangkat PNS
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah Pemutahiran Data ASN
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah PNS Yang Mendapatkan Penghargaan
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah proses penanganan permasalahan kepegawaian
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Ijin Belajar
Formasi Pegawai Jumlah Dokumen Formasi ASN
Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur Frekuensi pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rohani
Pembinaan Organisasi Profesi ASN Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Profesi ASN
Sedangkan ketercapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pembangunan dengan sumber dana APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015 pada Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Daerah adalah sebagai berikut :
Tabel II.6 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Daerah
No Nama Kegiatan/Jenis Belanja
Target Output
Realisasi % Satuan Indikator Program
BELANJA DAERAH
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Gaji dan Tunjangan
Tambahan Penghasilan PNS
II BELANJA LANGSUNG
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-4
a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bulan Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan Internet Selama 12 Bulan
Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan Internet Selama 12 Bulan
100
b Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Orang
Jenis
jumlah petugas kebersihan dan sopir 3 Orang
Jumlah peralatan/bahan kebersihan 32 Jenis
jumlah petugas kebersihan dan sopir 3 Orang
Jumlah peralatan/bahan kebersihan 32 Jenis
100
100
c Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Jumlah penyediaan alat tulis kantor 67
Jumlah penyediaan alat tulis kantor 67
100
d Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis
Lembar
Jumlah penyediaan bahan cetakan 31 Jenis
Jumlah penyediaan penggandaan 89.390 Lembar
Jumlah penyediaan bahan cetakan 27 Jenis
Jumlah penyediaan penggandaan 89.338 Lembar
87,09
99,9
e Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Paket Jumlah alat-alat listrik dan elektronik 1 Paket
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik 1 Paket
100
f Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Unit jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 32 Unit
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 32 Unit
100
g Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Paket Jumlah penyediaan bahan bacaan sebanyak 4 Paket
Jumlah penyediaan bahan bacaan sebanyak 4 Paket
100
i Penyediaan Makanan dan Minuman
Dus
Dus
Org/ Bulan
Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan tamu sebanyak 586 dus
Jumlah penyediaan snack yang tersedia sebanyak 300 dus
Jumlah penyediaan makan dan minum kegiatan Sebanyak 432 Org/ Bulan
Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan tamu sebanyak 339 dus
Jumlah penyediaan snack yang tersedia sebanyak 193 dus
Jumlah penyediaan makan dan minum kegiatan Sebanyak 432 Org/ Bulan
57,84
64,3
100
j Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
HOK Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat Sebanyak 402 HOK
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat Sebanyak 347 HOK
86,31
k Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
Arsip Jumlah Berkas Arsip Kepegawaian Sebanyak 152.830 Arsip
Jumlah Berkas Arsip Kepegawaian Sebanyak 152.830 Arsip
100
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-5
l rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah
HOK Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota Sebanyak 424 HOK
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota Sebanyak 267 HOK
62,97
m Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Nasional
Kali
Stell
terlaksananya peran BKPP dalam peringatan hari-hari bersejarah Sebanyak 10 Kali
Tersedianya Pakaian Adat Sebanyak 60 Stel
BKPP dalam peringatan hari-hari bersejarah Sebanyak 5 Kali
Tersedianya Pakaian Adat Sebanyak 60 Stel
50
100
2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
a Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Paket Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor Sebanyak 2 Paket
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor Sebanyak 2 Paket
100
b Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jenis Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat (7 unit) dan roda (11 unit) dan biaya eksploitasi
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat (7 unit) dan roda (11 unit) dan biaya eksploitasi
100
c Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jenis Jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Sebanyak 192 jenis
Jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Sebanyak 120 jenis
62,5
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Potong
stel
Jumlah penyediaan seragam batik 60 Potong
Jumlah penyediaan Training Park 60 Stell
Jumlah penyediaan seragam batik 60 Potong
Jumlah penyediaan Training Park 60 Stell
100
100
4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
a Pemulangan pegawai yang pensiun
Orang Jumlah pegawai yang pension Sebanyak 551 Orang
Jumlah pegawai yang pension Sebanyak 551 Orang
100
5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
Kali Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 7
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-
100
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-6
Kali undangan Sebanyak 7 Kali
b Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Kali Jumlah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 1 Kali
Jumlah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 1 Kali
100
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuanngan
a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Buku Jumlah dokumen LAKIP sebanyak 1 Buku
Jumlah Laporan Tahunan sebanyak 1 Buku
Jumlah Dokumen Renja sebanyak 1 Buku
Jumlah Dokumen Renstra sebanyak 1 Buku
Jumlah laporan kinerja SKPD Triwulan ( I s/d IV ) sebanyak 1 Buku
Jumlah dokumen LAKIP sebanyak 1 Buku
Jumlah Laporan Tahunan sebanyak 1 Buku
Jumlah Dokumen Renja sebanyak 1 Buku
Jumlah Dokumen Renstra sebanyak 1 Buku
Jumlah laporan kinerja SKPD Triwulan ( I s/d IV ) sebanyak 1 Buku
100
b Penyusunan laporan keuangan semesteran
Buku
Dokumen
Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 Buku
Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan Sebanyak 10 Dokumen
Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 Buku
Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan Sebanyak 10 Dokumen
100
100
c Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Sebanyak 1 Dokumen
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Sebanyak 1 Dokumen
100
7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
a Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD
Orang Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan Sebanyak 1076 Orang
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat prajabatan Sebanyak 1004 Orang
93,3
b Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Orang Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan Sebanyak 76 Orang
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan Sebanyak 76 Orang
100
c Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Orang Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi Sebanyak 498 orang
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi Sebanyak 409 orang
83
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-7
8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Kali
Kali
Kegiatan
kegiatan
kali
kegiatan
kali
Jumlah terlaksananya sidang BAPERJAKAT Sebanyak 20 Kali
Jumlah terlaksananya pembinaan terhadap tim PAK jabatan fungsional sebanyak 1 kali
Jumlah terlaksananya psikotes, pengambilan data metode biometric dan medical chek up bagi para calon pejabat struktural di lingkungan PEMKAB Bandung 2 kegiatan 160 Orng
Jumlah pengambilan data metode biometrik, MCU, dan ujiu kinerja sebanyak 1 kegiatan
Jumlah workshop penyusunan standar kompetensi jabatan sebanyak 2 kali
Jumlah seleksi calon auditor Sebanyak 1 Kegiatan
Jumlah seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Sebanyak 2 Kali
Jumlah terlaksananya sidang BAPERJAKAT Sebanyak 20 Kali
Jumlah terlaksananya pembinaan terhadap tim PAK jabatan fungsional sebanyak 0 kali
Jumlah terlaksananya psikotes, pengambilan data metode biometric dan medical chek up bagi para calon pejabat struktural di lingkungan PEMKAB Bandung 2 kegiatan 153 orang
Jumlah pengambilan data metode biometrik, MCU, dan ujiu kinerja sebanyak 1 kegiatan
Jumlah workshop penyusunan standar kompetensi jabatan sebanyak 2 kali
Jumlah seleksi calon auditor Sebanyak 1 Kegiatan
Jumlah seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Sebanyak 2 Kali
100
100
95,65
100
100
100
100
b Seleksi penerimaan calon PNS Orang Penyelesaian Proses Pemberkasan Cpns sebanyak 1.013 Orang
Penyelesaian Proses Pemberkasan Cpns sebanyak 944 Orang
93,18
c Penempatan PNS Kali
Frekwensi pelantikan pejabat struktural dan Fungsional sebanyak 3 kali
Frekwensi pelantikan pejabat struktural dan Fungsional sebanyak 3 kali
100
d Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Orang Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat PNS dan KGB Sebanyak 5000 Orang
Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat PNS dan KGB Sebanyak 4330 Orang
86,6
e Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Orang
Jumlah data PNS yang diperbaharui sebanyak 2000 orang
Jumlah data PNS yang diperbaharui sebanyak 2000 orang
100
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-8
Orang
Program
Buku
Orang
orang
Tersusunnya arsip takah PNS sebanyak 500 orang
Program aplikasi pengembangan WebSite BKPP sebanyak 1 program
Buku profile kepegawaian sebanyak 95 buku
Terinputnya e- LHKASN Pejabat Struktural
dilingkungan Pemkab Bandung sebanyak 1343 orang
Terfasilitasinya penginputan ePUPNS Bagi PNS
Dilingkungan Pemkab Bandung sebanyak 1390 pns
Tersusunnya arsip takah PNS sebanyak 500 orang
Program aplikasi pengembangan WebSite BKPP sebanyak 1 program
Buku profile kepegawaian sebanyak 95 buku
Terinputnya e- LHKASN Pejabat Struktural
dilingkungan Pemkab Bandung sebanyak 1343 orang
Terfasilitasinya penginputan ePUPNS Bagi PNS
Dilingkungan Pemkab Bandung sebanyak 1390 pns
f Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Orang Jumlah PNS yang mendapat penghargaan sebanyak 225 Orang
Jumlah PNS yang mendapat penghargaan sebanyak 225 Orang
100
g Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Kasus
Kasus
Kali
kartu
Jumlah proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disipllin PNS sebanyak 20 kasus
Jumlah proses penyelesaian izin perkawinan dan
perceraian PNS sebanyak 50 kasus
Jumlah kegiatan pengambilan sumpah/janji PNS sebanyak 3 kali
Jumlah penyelesaian Karpeg, karis/Karsu, Taspen, ASKES, dan Taperum sebanyak 500 kartu
Jumlah proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disipllin PNS sebanyak 20 kasus
Jumlah proses penyelesaian izin perkawinan dan
perceraian PNS sebanyak 50 kasus
Jumlah kegiatan pengambilan sumpah/janji PNS sebanyak 2 kali
Jumlah penyelesaian Karpeg, karis/Karsu, Taspen, ASKES, dan Taperum sebanyak 665kartu
100
100
67
133
h Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Orang Jumlah PNS yang difasilitasi untuk ijin belajar dan tugas belajar 83 (TB 15 orang, 68 orang ujian dinas)
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk ijin belajar dan tugas belajar 80 (TB 37 orang, 43 orang ujian dinas)
97
i Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
orang Jumlah peserta yang ikut seleksi praja IPDN sebanyak 150 Orang
Jumlah peserta yang ikut seleksi praja IPDN sebanyak 157 Orang (yang lulus sebanyak 6 orang)
105
j Formasi Pegawai Skpd
Orang
Jumlah SKPD yang menyampaikan dokumen formasi sebanyak 72 skpd
pegawai Jumlah Data Profil Bakat Minat dan
Jumlah SKPD yang menyampaikan dokumen formasi sebanyak 72 skpd
pegawai Jumlah Data Profil Bakat
100
90,67
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-9
skpd
Potensi CPNSD dari Tenaga Honorer K1 dan K2 sebanyak 536 Orang
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek Analisis Kebutuhan Pegawai (E-Formasi) sebanyak 72 orang
Minat dan Potensi CPNSD dari Tenaga Honorer K1 dan K2 sebanyak 486 Orang
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek Analisis Kebutuhan Pegawai (E-Formasi) sebanyak 72 orang
100
k Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur
Kali Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani sebanyak 44 kali
Jumlah pelaksanaan pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental dan rohani sebanyak 12 kali
Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani sebanyak 44 kali
Jumlah pelaksanaan pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental dan rohani sebanyak 12 kali
100 100
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam pengembangan yang
diinginkan dan proyeksi yang diharapkan dimasa depan yang dimulai tahun 2016 adalah
selain sumber daya manusia yang handal, sarana dan prasara yang menunjang serta anggaran
yang memadai dan peningkatan pelayanan kepada aparatur di bidang kepegawaian yang
optimal diantaranya menjalankan Renstra tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :
1. Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Terintegritas
Dengan Berbasis Teknologi Informasi dengan strateginya yaitu :
a. Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur dengan
memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi;
b. Optimalisasi Lembaga dalam Proses Reformasi Birokrasi;
c. Peningkatan hubungan Kerjasama dengan Mitra Kerja;
d. Peningkatan Kesejahtreraan Pegawai untuk menumbuhkan Disiplin dan Motivasi
Kerja;
e. Peningkatan Pemahaman Aparatur terhadap ketentuan peraturan Kepegawaian.
2. Memantapkan Pembinaan dan Pengembangan ASN dengan strateginya yaitu :
a. Peningkatan Kualitas Pembinaan Pegawai Melalui Penerapan Peraturan
Kepegawaian Secara Konsisten;
b. Perumusan Pola Karir Aparatur Sipil Negara;
c. Optimalisasi Reward Dan Punishment;
d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Melalui Pengelolaan Pendidikan Dan
Pelatihan Yang Berkualitas;
e. Peningkatan Moralitas, Mentalitas Dan Etos Kerja Pegawai;
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-10
f. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai;
g. Peningkatan Kualitas Administrasi Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai;
h. Peningkatan Kealitas Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai;
i. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Data, Sistem Informasi Dan
Dokumentasi Kepegawaian;
j. Peningkatan Sarana Dan Prasarana dalam Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan
Dokumentasi Kepegawaian;
k. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Data, Sistem
Informasi Dan Dokumentasi Kepegawaian.
2.4 Tantangan Dan Peluang BKPPD Kabupaten Bandung
Tantangan yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah:
1. Perubahan dan perkembangan peraturan perundangan bidang kepegawaian yang harus
disikapi secara cepat dan tepat;
2. Jumlah Pegawai ASN yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 (lima) tahun ke depan
yang perlu disiapkan penggantinya;
3. Pengisian jabatan berdasarkan Undang-undang No. 5/2014 tentang ASN;
4. Peningkatan dan pengendalian kinerja dan disiplin Pegawai ASN;
5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk peningkatan pelayanan publik;
Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah:
a. Adanya potensi Sumber Daya Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan
personil;
b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada
aparatur agar pegawai berdisiplin dan profesional;
c. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangakan dan mengelola pegawai yang
profesional dalam penataan manajemen pegawai;
d. Sistem teknologi informasi komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat
dan tepat.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 II-11
Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi
Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah telah
disinkronkan dan sinergi dengan Renstra Badan Kepegawaian pada tingkat yang lebih
Atas, sehingga program dan kegiatan yang terlah tercantum pada Renstra Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung mengikuti program
dan kegiatan pada pusat dan propinsi. Seperti contoh, pada tingkat Pusat dan Provinsi,
terdapat kegiatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), maka Kabupaten/Kota
di wajibkan untuk menyiapkan kegitan tersebut sehingga pelayanan anatar pusat, provinsi
dan kabupaten/kota terintegrasi.
Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bandung
Tugas pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah
melaksanakan kebijakan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan bidang kepegawaian
serta pendidikan dan pelatihan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung tidak berkaitan
dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bandung.
Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
Seperti halnya dengan Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Kabupaten Bandung, karena tugas pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bandung tidak berkaitan langsung dengan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-1
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pelayanan
Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun
ke depan dalam pengelolaan Sumber daya Manusia Aparatur adalah:
a. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah dan komposisi pegawai sesuai dengan formasi yang
ditetapkan;
b. Tuntutan kebutuhan media dan teknologi informasi yang terus meningkat dalam rangka
pelayanan manajemen kepegawaian;
c. Belum optimalnya pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kinerja
PNS;
d. Belum tertatanya personil secara berkesinambungan melalui pembinaan dan pengembangan
karier pegawai.
Faktor penentu keberhasilan
Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana sehingga memperjelas hubungan Visi, Misi
dan nilai Asumsi, sebagai berikut:
1. Adanya Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian;
2. Adanya Manajemen kepegawaian yang memadai;
3. Dukungan anggaran pembiayaan yang dinamis;
4. Teknologi informasi yang terus berkembang;
5. Fasilitasi sarana/prasarana yang memadai;
6. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur
3.2 Telaahan Visi, Misi, Tujuan Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah daerah Visi Kabupaten Bandung adalah : “Memantapkan
Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-2
Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius,
Kultural dan Berwawasan Lingkungan” Dengan Misi :
1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan;
2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta
memperhatikan aspek kebencanaan;
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
5. Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif;
6. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kemandirian desa;
8. Meningkatkan reformasi birokrasi;
9. Meingkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.
Dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan pencapaian visi,
misi, program dan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dihadapkan kepada
kajian yang menjadi bahan pertimbangan, adapun yang menjadi kajian tersebut adalah faktor
pendorong dan penghambat pada aspek reformasi birokrasi, uraian faktor-faktor yang menjadi
pendorong dan penghambat terhadap pencapaian visi, misi, program dan kegiatan kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat dilihat pada tabel III.1.
Tabel III.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati
dan Wakil Bupati Terpilih
Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius,
Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
No Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih
Permasalahan Pelayanan PD
Faktor
Penghambat Pendorong
I. Misi 8
"Meningkatkan reformasi birokrasi".
Pelayanan di bidang Kepegawaian masih di rasa kurang maksimal
Belum memiliki sarana dan prasarana yang layak dalam menunjang
Dengan kondisi yang ada, pegawai Badan Kepegawaian
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-3
kelancaran tugas pokok dan fungsi
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas pokoknya dengan rasa tanggung jawab. rasa
1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Anggaran untuk peninagkatan kapasitas sumber daya aparatur belum memadai sesuai ketentuan dan belum memiliki sarana dan prasarana penunjang kediklatan.
Belum memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan penyelenggaran peningkatan kapasitas melalui diklat yang sesuai dengan standar LAN
Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan memiliki hak untuk meningkatkan kapasitasnya dan pengetahuan lain yang lebih tinggi.
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Belum terpenuhinya standar kompetensi jabatandalam memenuhi kebutuhan karir ASN
Belum memiliki fasilitas guna menunjang kelancaran program pembinaan dan pengembangan Aparatur.
BKPPD telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.
3.3 Telaah Renstra K/L
Agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung adalah
melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pembangunan Manajemen Sumberdaya
Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah
dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur yang profesional dan proporsional.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 III-4
3.3 Telaah Rtrw Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-Isu Strategis
Pengembangan pemanfaatan Ruang Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung sangat
terkait dengan RTRW Provinsi Jawa Barat dimana Kabupaten Bandung diharapkan memiliki
fungsi utama penunjang sistem metropolitan sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi.
Kebijakan strategisnya adalah pengembangan sistem jaringan Prasarana Wilayah. Dari isu
strategis tersebut, sasaran yang diharapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung ke depan adalah peningkatan kapasitasumber daya
aparatur untuk menjaga kecakapan aparatur yang mampu memberikan daya dukungnya
terhadap pengembangan karier.
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Penentuan isu-isu Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 yang harus di tangani secara berkesinambungan untuk
mendukung isu strategis daerah yaitu:
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Peningkatan kesejahteraan pegawai.
3. Peningkatan sarana prasarana pelayanan kepegawaian.
4. Pembinaan kepegawaian secara proporsional dan berkesinambungan.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 IV-1
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi Dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung
Guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung yaitu :
“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing,
melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan
Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung
menetapkan visinya sebagai berikut :
“Mewujudkan Kualitas Aparatur Sipil Negara Yang Berdaya Saing,
Berintegritas, Dan Melayani”
Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Dalam rangka mendukung program nasional Reformasi Birokrasi , maka Badan
Kapegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dalam 5
(lima) tahun Kedepan diharuskan dapat mewujudkan kualitas ASN yang lebih
baik dan mampu bersaing dalam melaksanakan tugas.
b. Integritas yang berarti memiliki sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak
mau korupsi dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai
moral. Dengan demikian dalam 5 (lima) tahun kedepan Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung turut mendukung
pemberantasan korupsi dan penyakit-penyakit moral lainnya.
c. Melayani dengan artian Badan Kapegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung merupakan pelayanan bagi seluruh masyarakat ASN di
Kabupaten Bandung dalam pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan ASN
baik itu secara administrasi maupun peningkatan kapasitas ASN .
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 IV-2
Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan visi tersebut, maka di
tetapkan misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung sebagai berikut :
1. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN
2. Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang
Terintegrasi Dengan Berbasis Teknologi Informasi
3. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN melalui penilaian
penilaian prestasi kerja
Setelah dilakukan kajian terhadap renstra BKPPd maka misi kabupaten Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah kabupaten bandung di
ubah menjadi :
5. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN
6. Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang
Terintegrasi Dengan Berbasis Teknologi Informasi
7. Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN melalui penilaian
penilaian prestasi kerja
8. Memantapkan tatakelola instansi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan daerah Daerah Kapupaten Bandung
8.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan daerah Kabupaten Bandung
Dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Bandung, maka Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daearah Kabupaten Bandung menentukan
arah tujuan dan sasaran sesuai dengan misi ke 8 Bupati Bandung yaitu “Meningkatkan
Reformasi Birokrasi”, dimana tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
daerah Daearah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD periode 2016-2021
adalah “Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan
publik’. Setelah dilakukan kajian internal maka tujuan dari Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan daerah Daearah Kabupaten Bandung ditambah dengan
“Meningkatkan Kapabilitas Internal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
daerah Daerah Kapupaten Bandung”.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 IV-3
Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap sasaran dan indikatror Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daearah Kabupaten Bandung,
selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka di tetapkan sasaran dan indikator sebagai
berikut :
Tabel IV.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPPD 2016-2021 Setelah Kajian
Tujuan Sasaran Indikator
Sebelum
Kajian
Setelah
Kajian
Sebelum Kajian Setelah
Kajian
Sebelum
Kajian
Setelah
Kajian
Meningkatkan
kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggara
pelayanan
publik
Meningkatkan
kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggara
pelayanan
publik
Terwujudnya
Peningkatan
Kompetensi
Pegawai Melalui
Pendidikan dan
Pelatihan Yang
Berkualitas
Meningkatnya
kompetensi
pegawai
melalui
pendidikan
dan pelatihan
Persentase
PNS yang
memenuhi
kompetensi
jabatan
Prosentase
PNS yang
memenuhi
kompetensi
jabatan
Terwujudnya
peningkatan
pelayanan naik
pangkat,
pensiun, gaji
berkala, karpeg,
karis, karsu,
askes, taperum
dan taspen
dengan mudah
cepat dan tepat
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Yang Tepat
Waktu
Persentase
penyelesaian
administrasi
kepegawaian
Prosentase
penyelesaian
administarsi
Kepegawaian
Tepat Waktu
Terwujudnya
peningkatan
sasaran prestasi
kerja pegawai
minimal < 50%
Meningkatnya
sasaran
prestasi kerja
pegawai
minimal
Presentase
Pegawai
Yang
Menduduki
Jabatan dan
Memenuhi
Sasaran
Penilaian
Prestasi
Prosentase
Pegawai
yang
memenuhi
sasaran
penilaian
prestasi
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 IV-4
Tujuan Sasaran Indikator
Sebelum
Kajian
Setelah
Kajian
Sebelum Kajian Setelah
Kajian
Sebelum
Kajian
Setelah
Kajian
Kerja
Minimal
(>50%)
kerja
minimal
Meningkatkan
Kapabilitas
Internal Badan
Kepegawaian
Pendidikan dan
Pelatihan
daerah Daerah
Kapupaten
Bandung
Meningkatkan
Akuntabilitas
dan
Kapabilitas
internal
BKPPD
Prosentase
Peningkatan
Capaian
Kinerja
BKPPD
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka
Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel IV.2. di bawah ini.
Tabel IV.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka
Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah
Tahun 2016 – 2021 Sebelum Kajian
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatk
an kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelengga
ra pelayanan
publik
Meningkatnya kompetensi pegawai
melalui pendidikan dan pelatihan
Persentase PNS yang memenuhi kompetensi
jabatan
Terwujudnya Peningkatan Sasaran
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Minimal
Presentase Pegawai Yang Menduduki Jabatan
dan Memenuhi Sasaran Penilaian Prestasi Kerja
Minimal (>50%)
Meningkatnya pelayanan naik pangkat,
pensiun, gaji berkala, karpeg, karis,
karsu, askes, dan taspen dengan
mudah, cepat dan tepat
Persentase penyelesaian administrasi
kepegawaian
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 IV-5
Tabel IV.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah
Tahun 2016 – 2021 Setelah Kajian
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelenggara
pelayanan publik
Meningkatnya kualitas kinerja aparatur
pemerintah
Prosentase PNS yang memenuhi
kompetensi jabatan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Kepegawaian Yang Tepat Waktu
Prosentase penyelesaian
administarsi Kepegawaian Tepat
Waktu
Meningkatnya sasaran prestasi kerja
pegawai minimal
Prosentase Pegawai yang memenuhi
sasaran penilaian prestasi kerja
minimal
Meningkatkan
Kapabilitas Internal
Badan Kepegawaian
Pendidikan dan
Pelatihan daerah
Daerah Kapupaten
Bandung
Meningkatkan Akuntabilitas dan
Kapabilitas internal BKPPD
Capaian Nilai AKIP
Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik
8.3 Strategi Dan Kebijakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah Kabupaten Bandung
Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan
permasalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran.
Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk
mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama
periode Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. serta kebijakan ini diarahkan kepada
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 IV-6
pilihan pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung serta
peraturan perundang undangan yang berlaku.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif mengenai bagaimana Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan daerah Kabupaten Bandung mencapai tujuan dan sasaran Renstra
dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif,
perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi,
reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja
mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang
mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan
dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas
birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan
di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi,
sebagai berikut :
Tabel IV.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke 8 Tahun 2016 – 2021
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Visi : Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan
Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan
Misi 8 : Meningkatkan reformasi birokrasi
Meningkatkan
kinerja aparatur
dan kelembagaan
penyelenggara
pelayanan publik
Meningkatnya
kualitas kinerja
aparatur
pemerintah
Penyelenggaran
manajemen
kepegawaian
daerah berbasis
kompetensi;
Meningkatkan kompetensi dan
pemahaman terhadap peraturan
dibidang kepegawaian
Meningkatkan
efisiensi Penerapan
System Aplikasi
Meningkatkan kualitas pelayanan
kepegawaian daerah yang baik
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 IV-7
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
pelayanan
administrasi
publik
Pelayanan
Kepegawaian
secara
menyeluruh dan
bersinergi
dengan
Pemerintah,
Pemerintah
Propinsi Dan
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah Di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Bandung;
melalui pembangunan system
pelayanan kepegawaian yang berbasis
teknologi informasi.
Meningkatkan
efisiensi
kinerja dan
fungsi
kelembagaan
Meningkatkan
kapasitas aparatur
pemerintah
.
Peningkatan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan aparatur
pemerintah
Meningkatkan
pemanfaatan
potensi daerah
Meningkatkan
efisiensi
pelayanan
administrasi
publik
Meningkatkan
efisiensi
pelayanan
administrasi
publik
Meningkatkan
pemanfaatan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 IV-8
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
(TIK)
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
Terwujudnya
regulasi
penyelengaraan
pemerintahan
daerah
Memantapkan
Pembinaan Dan
Pengembangan
ASN
Terbangunnya
aparatur yang
memiliki
kemampuan,
keterampilan
dan perilaku
kerja produktif
Peningkatan
keimanan dan
ketakwaan
aparatur
pemerintah
daerah untuk
mendukung
terciptannya
masyarakat yang
Religius, Maju
dan Sejahtera
Memberikan wawasan dan
pengetahuan keagamaan sehingga
memiliki kecerdasan spiritual
Terbangunnya
aparatur
pemerintah
daerah yang
agamis
sebagai wujud
jatidiri bangsa
Indonesia
Peningkatan
kualitas
sumberdaya
aparatur
pemerintah
daerah berbasis
kompetensi;
Meningkatkan pola-pola
pengembangan karier pegawai
melalui pendidikan kedinasan,
memberikan bantuan tugas belajar
dan ijin belajar
Terbangunnya
aparatur
pemerintah
daerah yang
mempunyai
Peningkatan
integritas, budaya
kerja dan etos
kerja aparatur
pemerintah
Meningkatkan disiplin pegawai
dengan pemberian punish and reward
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 IV-9
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
daya tanggap
terhadap
kepentingan
publik
daerah sehingga
mempunyai daya
tanggap terhadap
kepentingan
public
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-1
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, berdasarkan tugas pokok
dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen
kepegawaian dan meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur di Pemerintah
Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan didasarkan pada 2 (dua) unsur
yaitu unsur Internal dan Eksternal.
I. Program SKPD Terdiri Dari :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
13 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
14 Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2 Pembangunan Gedung Kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-2
C. Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
D. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
1 2
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
Pemindahan tugas PNS
E. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
F. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
II. Program Urusan Wajib yang terdiri dari
G. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
4 Pembangunan Gedung Diklat
5 Perencanaan, pengembangan dan evaluasi diklat
6 Penyelenggaraan Assesment ASN
H. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
2 Seleksi penerimaan calon PNS
3 Penempatan PNS
4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-3
6 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
7 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
8 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
9 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
10 Formasi Pegawai
11 Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur
12 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
13 Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga
14 FasilitasiPenyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
15 Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan indikatif pada Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada
lampiran .
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-4
Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Program dan Kegiatan
Sebelum Kajian Setelah Kajian Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran
100 % 1,183,745,000
100 % 1,484,425,732
100 % 1,255,835,071
100 % 1,293,510,123
100 % 1,332,315,426
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Surat Keluar dan Masuk
Jumlah Surat Keluar dan Masuk
5000 SURAT 15,000,000
5000 SURAT 15,000,000
5000 surat 15,000,000
5000 surat 15,000,000
5000 surat 15,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah penyediaan, listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet
Jumlah penyediaan, listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet
12 BLN 30,000,000
12 BIN 110,650,000
12 BIN 110,650,000
12 BIN 110,650,000
12 BIN 110,650,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah petugas kebersihan dan sopir
Jumlah petugas kebersihan dan sopir
3 ORANG
45,000,000
3 ORANG
82,000,000
3 ORANG
82,000,000
3 ORANG
82,000,000
3 ORANG
82,000,000
Jumlah peralatan/bahan kebersihan (jenis)
Jumlah peralatan/bahan kebersihan (jenis)
34 JENIS 34 JENIS 34 JENIS 34 JENIS 34 JENIS
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
69 BUAH 80,000,000
69 BUAH 80,000,000
60 JENIS 50,000,000
60 JENIS 50,000,000
60 JENIS 50,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan bahan cetakan
Jumlah penyediaan bahan cetakan
29 JENIS 81,000,000
29 JENIS 81,000,000
29 JENIS 50,000,000
29 JENIS 50,000,000
29 JENIS 50,000,000
Jumlah penyediaan penggandaan
Jumlah penyediaan penggandaan
72500 LBR 72500 LBR
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik
11 JENIS 5,000,000
11 JENIS 5,000,000
11 JENIS 5,000,000
22 JENIS 10,000,000
22 JENIS 10,000,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
180 JENIS 651,242,500
170 JENIS 641,986,200
70 JENIS 474,395,539
70 JENIS 474,395,539
70 JENIS 474,395,539
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan
Jumlah penyediaan bahan bacaan
5 SURAT KABAR
60,000,000
5 SURAT KABAR
30,000,000
5 SURAT KABAR
30,000,000
5 SURAT KABAR
30,000,000
5 SURAT KABAR
30,000,000
66 BUKU ILMU PENGETAHUAN 40 BUKU ILMU PENGETAHUAN 40 BUKU ILMU PENGETAHUAN 40 BUKU ILMU PENGETAHUAN 40 BUKU ILMU PENGETAHUAN
104 BUKU PERATURAN PERUNDANGAN
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah Penyediaan makanan dan minuman/snack
Jumlah Penyediaan makanan dan minuman/snack
166 BOX 19,502,500
166 BOX 19,502,500
166 BOX 19,502,500
166 BOX 19,502,500
166 BOX 19,502,500
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-5
800 SNACK 800 SNACK 800 SNACK 800 SNACK 800 SNACK
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat dan ibu kota negara
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat dan ibu kota negara
116 HOK 100,000,000
221 HOK 286,287,032
221 HOK 286,287,032
221 HOK 293,962,084
221 HOK 293,962,084
Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administrasi
Jumlah tenaga pendukung administrasi
5 ORANG
17,000,000
5 ORANG
36,000,000
5 ORANG
36,000,000
5 ORANG
36,000,000
5 ORANG
36,000,000
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota
256 HOK 55,000,000
256 HOK 55,000,000
256 HOK 55,000,000
256 HOK 55,000,000
300 HOK 93,805,303
Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam peringatan hari besar daerah dan nasional
Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam peringatan hari besar daerah dan nasional
10 KALI 25,000,000
10 KALI 25,000,000
10 KALI 25,000,000
10 KALI 50,000,000
10 KALI 50,000,000
Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian
Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam pembuatan karpeg/karis/karsu, taspen, bapertarum dan BPJS
Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam pembuatan karpeg/karis/karsu, taspen, bapertarum dan BPJS
0 -
500 kartu 17,000,000
500 kartu 17,000,000
500 kartu 17,000,000
500 kartu 17,000,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)
100 % 858,651,000
100 % 1,337,251,000
100 % 831,375,345
100 % 863,271,131
100 % 891,419,265
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun 20% Gedung 20% Gedung 20% Gedung
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
2 UNIT -
11 unit 325,000,000
-
250,000,000
250,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor
1 PAKET 104,418,000
1 PAKET 190,618,000
1 PAKET 190,617,999
1 PAKET 190,600,000
1 PAKET 190,600,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua
19 unit 101,180,000
24 unit 118,580,000
24 unit 118,580,000
24 unit 118,600,000
24 unit 118,600,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
55 JENIS 53,053,000
70 JENIS 103,053,000
70 JENIS 103,053,000
70 JENIS 103,100,000
70 JENIS 103,100,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah gedung yang direhabilitasi
Jumlah gedung yang direhabilitasi
1 PAKET 600,000,000
1 PAKET 600,000,000
1 PAKET 419,124,346
1 PAKET 200,971,131
1 PAKET 229,119,265
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-6
Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase penunjang kerja aparatur (%)
Persentase penunjang kerja aparatur (%)
100 % 50,000,000
100 % 132,000,000
100 % 53,045,000
100 % 54,636,350
100 % 56,275,441
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya
Jumlah penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya
70 STEL 25,000,000
65 STEL 66,000,000
65 STEL 25,000,000
65 STEL 27,300,000
65 STEL 29,275,441
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah penyediaan training park dan perlengkapannya
Jumlah penyediaan training park dan perlengkapannya
70 POTONG
25,000,000
65 POTONG
66,000,000
65 POTONG
28,045,000
65 POTONG
27,336,350
65 POTONG
27,000,000
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS (%)
Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS (%)
100 % 75,000,000
100 % -
100 % 164,567,500
100 % 125,000,000
100 % 125,000,000
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti
Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti
500 orang 75,000,000
-
79,567,500
75,000,000
75,000,000
Pemindahan tugas PNS Jumlah dokumen Inventarisasi Data Mutasi ASN
100 Orang 100 Orang 85,000,000
100 Orang 50,000,000
100 Orang 50,000,000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)
Persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)
100 % 350,582,000
100 % 449,582,000
100 % 286,932,444
100 % 333,090,417
100 % 344,583,130
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
7 KALI 250,000,000
7 KALI 300,000,000
5 kali 115,000,000
5 kali 150,000,000
5 kali 150,000,000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Bimtek implementasi peraturan perundangan
Jumlah Bimtek implementasi peraturan perundangan
1 kali 100,582,000
1 KALI 149,582,000
1 KALI 171,932,444
2 KALI 183,090,417
2 KALI 194,583,130
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
100 % 100,000,000
100 % 100,000,000
100 % 106,090,000
100 % 109,272,700
100 % 112,550,881
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah dokumen laporan Perencanaan dan Evaluasi
10 DOKUMEN
50,000,000
10 DOKUMEN
50,000,000
10 DOKUMEN
53,045,000
10 DOKUMEN
54,636,350
10 DOKUMEN
56,275,441
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester
Jumlah dokumen laporan keuangan semester
2 DOKUMEN
40,000,000
2 DOKUMEN
40,000,000
2 DOKUMEN
43,045,000
2 DOKUMEN
44,636,350
2 DOKUMEN
46,275,440
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir
1 DOKUMEN
10,000,000
1 DOKUMEN
10,000,000
1 DOKUMEN
10,000,000
1 DOKUMEN
10,000,000
1 DOKUMEN
10,000,000
2,617,978,000
3,503,258,732 2,697,845,360
2,778,780,721
2,862,144,143
Urusan Wajib
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-7
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)
100 % 7,138,663,000
5,993,220,078
7,573,407,577
7,800,609,804
8,034,628,098
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
Jumlah cpns yang mengikuti diklat prajabatan
Jumlah cpns yang mengikuti diklat prajabatan
600 orang 3,000,000,000
44 Pegawai
133,888,000
-
orang 133,888,000
-
orang -
200
orang 800,000,000
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Jumlah pns yang mengikuti diklat kepemimpinan
Jumlah pns yang mengikuti diklat kepemimpinan
100 orang 1,500,000,000
80 Pegawai
1,434,923,000
85
orang 1,434,923,000
90
orang 2,862,450,000
62
orang 2,693,548,000
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Jumlah pns yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
Jumlah pns yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
490 orang 2,638,663,000
460 Pegawai
3,124,409,078
650
orang 6,004,596,577
610
orang 4,738,159,804
640
orang 4,341,080,098
Pembangunan Gedung Diklat
Jumlah gedung diklat
Jumlah gedung diklat -
3
dok 1,300,000,000
3
dokumen dokumen 1
gdng
Penyelenggaraan Assesment ASN Jumlah ASN yang mengikuti Assesment 100
Orang 200,000,000
200,000,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
100 % 2,861,337,000
4,930,536,178
100 % 3,035,592,423
100 % 3,126,660,196
100 % 3,220,460,001
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Jumlah data profile pegawai
Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir
5 kegiatan
1,016,337,000
6 kegiatan
1,250,000,000
5 kegiatan
879,567,500
5 kegiatan
933,022,298
5 kegiatan
879,567,499
Seleksi penerimaan calon PNS
Jumlah pelamar umum yang mengikuti seleksi
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN
10000 orang 500,000,000
10000 orang 1,000,000,000
10000 orang 500,000,000
10000 orang 500,000,000
10000 orang 500,000,000
Penempatan PNS Jumlah pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan
Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional dan sumpah jabatan
9 kali 100,000,000
9 Kali 225,000,000 9 Kali 200,000,000
9 Kali 200,000,000
9 Kali 200,000,000
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Jumlah dokumen KP dan KGB
Terbitnya sk kenaikan pangkat PNS
5500 orang 130,000,000
1000 SK 150,000,000 1000 SK 150,000,000
1000 SK 150,000,000
1000 SK 150,000,000
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah database PNS yang Valid
Jumlah database PNS yang Valid
5000 data 170,000,000
5000 Pegawai
394,995,000 5000 data 200,000,000
5000 data 200,000,000
5000 data 200,000,000
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan
Jumlah PNS Yang Mendapatkan Penghargaan
300 orang 100,000,000
300 Orang 200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah penanganan kasus disiplin dan perceraian
Jumlah proses penanganan permasalahan kepegawaian
20 disiplin PNS, 40 ijin perkawinan dan perceraian
kasus 250,000,000
20 disiplin PNS, 40 ijin perkawinan dan perceraian
kasus 629,522,678
20 disiplin PNS, 40 ijin perkawinan dan perceraian
kasus 281,024,923
20 disiplin PNS, 40 ijin perkawinan dan perceraian
kasus 281,024,923
20 disiplin PNS, 40 ijin perkawinan dan perceraian
kasus 365,438,082
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 V-8
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk bantuan TB dan pemberian IB
Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Ijin Belajar
15 orang 200,000,000
19 Orang 297,946,000
19 Orang 250,000,000
19 Orang 250,000,000
19 Orang 250,000,000
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Jumlah peserta yang difasilitasi seleksi praja IPDN
Jumlah peserta yang difasilitasi seleksi praja IPDN
200 orang 75,000,000
150 Orang 75,000,000
150 Orang -
0 0 0
Formasi Pegawai Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan pegawai ASN
Jumlah Dokumen Formasi ASN
5 dokumen
170,000,000
5 dokumen
208,072,500 5 dokumen
150,000,000
5 dokumen
187,612,975
5 dokumen
195,154,340
Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur
Jumlah kegiatan senam dan siraman rohani
Jumlah kegiatan senam dan siraman rohani
56 kali 150,000,000
57 Kali 200,000,000 57 Kali 200,000,000
57 Kali 200,000,000
57 Kali 255,300,080
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti
Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti
0 -
500 Pegawai
300,000,000
500 sk -
600 sk -
600 sk -
Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN
0 -
5 Kegiatan 5 Kegiatan
100,000,000
50 spt 100,000,000
5 Kegiatan
100,000,000
FasilitasiPenyelenggaraanPenerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
Jumlah informasi yang disampaikan (melalui spanduk dan baliho)
Jumlah peserta yang ikut seleksi praja IPDN
0 -
150 Orang 25,000,000
150 Orang 25,000,000
150 Orang 25,000,000
10,000,000,000
-
10,923,756,256
10,609,000,000
10,927,270,000
11,255,088,099
12,617,978,000
-
14,427,014,988
13,306,845,360
13,706,050,721
14,117,232,242
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 VI-1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang
dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui
perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang dinginkan sesuai dengan tujuan dan
sasaran. Salah satu tujuan di dalam RPJMD adalah mewujudkan Pemerintah yang efektif,
bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional,
aspiratif, partisipatif dan transparan. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berupa Meningkatkan kinerja aparatur
dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik, indikator kinerja tujuannya adalah
sebagai berikut :
Tabel VI.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka
Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah
Tahun 2016 – 2021 Sebelum Kajian
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Satuan
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Meningkatk
an kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelengga
ra pelayanan
publik
Meningkatnya
kompetensi
pegawai melalui
pendidikan dan
pelatihan
Persentase PNS
yang memenuhi
kompetensi
jabatan
Persen 18.19 14,05 17,68 16,84 16,89
Meningkatnya
sasaran prestasi
kerja pegawai
minimal
Presentase
Pegawai Yang
Menduduki
Jabatan dan
Memenuhi
Sasaran
Penilaian
Prestasi Kerja
Minimal (>50%)
Persen 100 100 100 100 100
Meningkatnya Persentase
penyelesaian
Persen 100 100 100 100 100
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 VI-2
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Satuan
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Yang Tepat Waktu
administrasi
kepegawaian
Tabel VI.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah
Tahun 2016 – 2021 Setelah Kajian
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Satuan
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Meningkatk
an kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelengga
ra pelayanan
publik
Meningkatnya
kualitas kinerja
aparatur
pemerintah
Prosentase
PNS yang
memenuhi
kompetensi
jabatan
Persen 18.19 14,05 10,68 10,84 10,89
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Yang Tepat Waktu
Prosentase
penyelesaian
administarsi
Kepegawaian
Tepat Waktu
Persen 100 100 100 100 100
Meningkatnya
Sasaran Penilaian
Prestasi Kerja
Pegawai Minimal
Prosentase
Pegawai
yang
memenuhi
sasaran
penilaian
prestasi kerja
minimal
Persen 80 80 80 80 80
Meningkatk
an
Meningkatkan
Akuntabilitas dan
Capaian Nilai
AKIP
Angka 65 67 68 69 70
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 VI-3
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Satuan
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Kapabilitas
Internal
Badan
Kepegawaia
n Pendidikan
dan
Pelatihan
daerah
Daerah
Kapupaten
Bandung
Kapabilitas
internal BKPPD
Prosentase
Aset Dalam
Kondisi Baik
Prosen 90 91 93 94 95
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 VII-1
BAB VII
PENUTUP
Kemandirian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan
melakukan sumberdaya manusia dalam satu sisi tentunya memberikan kebebasan
dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya manusia yang dimilikinya, tetapi
disisi lain apabila tidak dapat memanfaatkan dengan baik kewenangan yang dimiliki
akan menyebabkan penurunan kualitas profesional aparatur.
Amanat Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagai bingkai pengelolaan manajemen sumberdaya aparatur hendaknya
lebihj profesional dalam menjalankan tugasnya baik sebagai pelaksana pembangunan
pemerintahan maupun sebagai pelayan masyarakat dan dituntut untuk netral dari
kepentingan politik maupun golongan.
Hakekat otonomi Daerah memberikan ruang interaksi yang mendekatkan
masyarakat dengan pemerintah Daerah, fenomena tersebut tentunya mempunyai
implikasi langsung terhadap kesiapan sumberdaya Manusia dalam merespon dan
mengantisipasi semakin cerdasnya masyarakat.
Desentralisasi manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara dilaksanakan
secara profesional dalam rangka memberdayakan Pegawai ASN, sehingga mampu
menyelenggarakan Otonomi Daerah secara akuntabel dalam rangka Negara Kesatuan
republik Indonesia.
Untuk memberdayakan manajemen Pegawai ASN sebagai bagian dari
menejemen kepegawaian nasional, di perlukan perumusan kebijakan manajemen
kepegawaian secara komprehensif berdasarkan:
1. Penyelenggaraan manajemen Pegawai ASN harus tetap menjamin peningkatan dan
keserasian dengan manajemen kepegawaian nasional, dengan menerapkan pronsip
koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi.
Rencana Stratrgis BKPPD Kab. Bandung 2016-2020 VII-2
2. Pengembangan manajemen Pegawai ASN yang rasional perlu dilakukan analisis
jabatan, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan pola karier serta
prestasi kerja.
Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang
memberikan arahan/strategis pembangunan, sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima)
tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum program
pembangunan daerah ke depan. Dengan demikian Renstra Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan dapat menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan
Rencana kerja tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya melalui
monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) SKPD.
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 800.01/Kep. 41.A /BKPPD/2017 Lampiran : 1 (satu) lembar
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016-2021 Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyusunan dan Tim Penyusun Rencana Startegis (Renstra) Perubahan BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah :
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++\
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH JALAN RAYA SOREANG KM.17 TELP/FAX. (022) 5892244 SOREANG 40911 Website : http://bkpp.bandungkab.go.id email : [email protected]
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tercantum sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;
KEDUA : Tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perubahan BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah menyusun Rencana Strategis BKPP Tahun 2016-2021 dengan dasar RPJMD dan RKPD yang ada
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di : Pada Tanggal :
Soreang 28 Februari 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Dr. H. ERICK JURIARA, E., M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19640603 198603 1 010
KEPUTUSAN KEPALA BKPP KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 800.01/41.A /BKPPD/2017 TANGGAL : 28 Februari 2017 TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
PERUNAHAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016-2021
Penanggungjawab : Kepala BKPPD Ketua Tim : Sekretaris BKPPD Tim Pelaksana : 1. Kepala Bidang Pengembangan Karir Aparatur : 2. Kepala Bidang Formasi dan Informasi Aparatur : 3. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur : 4. Kepala Bidang Mutasi Aparatur : 5. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
: 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 7. Kepala Sub Bagian Keuangan
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
JALAN RAYA SOREANG KM.17 TELP/FAX. (022) 5892244 SOREANG 40911 Website : http://bkpp.bandungkab.go.id email : [email protected]
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 800.01/83/BKPPD/2017 Lampiran : 1 (satu) lembar
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016-2021 Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rencana Startegis (Renstra) Perubahan BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
JALAN RAYA SOREANG KM.17 TELP/FAX. (022) 5892244 SOREANG 40911 Website : http://bkpp.bandungkab.go.id email : [email protected]
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA : Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.;
KEDUA : Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.;
KETIGA : Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung;
Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pada Tanggal :
Soreang 4 Mei 2017