Download - Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE
Untuk Mendukung Penerapan E-Government dalam Kegiatan Tata Persuratan Dinas
Pemanfaatan Aplikasi E-Office/TNDE
Bandung, 07 Mei 2014
Doni Marshall Rangga, S.Komp, CEH, RHCSA
Pranata Komputer
Pusat Data dan Sarana Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Narasumber
Dasar Hukum
E-Government
Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan e-Government
TNDE
Permen PAN&RB Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tentang Tata Naskah Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah
Menurut Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government:
“Pengembangan e-government merupakan upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang
berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan
efisien.”
E-Government
Penyelenggaraan
Pemerintahan
BerbasisElektron
ik
E-Governmen
t
E-Government #2
• Pengembangan e-Government bertujuan diantaranya untuk: menyederhanakan birokrasi pelayanan publik. pertukaran informasi secara on-line. mengeliminasi redundant bureaucracy system. memberikan jaminan kecepatan respon
terhadap keluhan dan kebutuhan pengguna. mengusahakan one-stop-service bagi
keperluan bisnis. meminimalisasi biaya pelayanan publik
dengan mengintegrasikan kegiatan layanan.
Pengembangan E-Government
• Pelayanan lebih baik
• Keterbukaan informasi
• Pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan dan kecukupan informasi
• Pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel
Manfaat E-Government
Produktivitas Kerja
Tertib Administrasi
Efektivitas
Good Governance
Struktur Implementasi E-Office/TNDE
Infrastruktur
Suprastruktur
InfrastrukturSoftware, Server, Jaringan, PC, Scanner
SuprastrukturKelembagaan, Ketatalaksanaan, SDM
• Surat Masuk
• Disposisi
• Surat Keluar
• Agenda
• Manajemen Templat/Borang Acu
• Tanda tangan dijital
Fitur “Wajib” E-Office/TNDEMenurut Permen PAN&RB Nomor 6 Tahun 2011
Surat Masuk
Disposisi
Surat Keluar
Arsitektur TNDE
Ekosistem Berbasis Komputasi Awan
• Pasal 8 ayat 1:• Penyedia/vendor yang mengembangkan
perangkat lunak wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi kepada Instansi yang bersangkutan
• Pasal 17 ayat 1:• Penyelenggara Sistem Elektronik untuk
pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya
PP Nomor 82 tahun 2012Tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik
• Ketidak sesuaian sistem yang dikembangkan dengan yang dibutuhkan pengguna
• Ketidak sinambungan pengembangan sistem
• Rendahnya kinerja sistem akibat tidak adanya tahapan uji yang baku
• Kurangnya dukungan organisasi
• Beragamnya sistem SIM (Sistem Informasi Masing-masing)
Permasalahan Penerapan
Dr. I Made Wiryana (2014)
Kunci Pendukung Implementasi
Dukungan Pejabat
Payung Hukum SDM
Memberikan contoh dengan ikut melakukan Implementasi
Implementasi dan pengelolaan layanan
Bimtek pengguna &Penyiapan SDM infrastruktur terlatih
• Aplikasi e-office yang dikembangkan oleh Direktorat e-Government Kemkominfo, untuk digunakan oleh K/L, dan pemerintah daerah di Indonesia
• Berbasiskan cloud, dapat pula diinstall pada data center milik instansi pemerintah
• Dapat diakses melalui perangkat mobile iOS dan Android
• Contact Person:• P: 021-3849366, atau email ke
Aplikasi SiMAYA
Aplikasi SiMAYA