PROF. DR. Ir. A. RAHMAN, M. MSKetua Dewan pembina
Lembaga Pengembangan & Konsultasi Nasional
Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya dihaturkan terima kasih.
Dengan Hormat,
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional akan mengadakan Pelatihan Online yang akan diselenggarakan pada :
Mengingat besarnya kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh kegiatan suap terhadap tatanan masyarakat dan negara, maka Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Menindaklanjuti Inpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengadopsi secara identik standar ISO 37001: 2016 menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Suap. SNI ISO 37001:2016 dapat digunakan untuk menanamkan budaya anti-suap dalam sebuah organisasi/institusi negara maupun swasta. Standar ini mendeteksi potensi penyuapan, sehingga organisas/institusi bisa melakukan pencegahan sejak dini.
Pemahaman & ImplementasiSISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN BERDASARKAN ISO 37001:2016
Di Lingkungan Pemerintah, BUMN, BUMD, BLU dan Penyedia Barang/Jasa
No : SR /AntiPenyuapan/LPKN /2021 Jakarta,Sifat : Penting dan Segera Hal : Undangan Pelatihan Online
mor .133 /VI 21 Juni 2021
ISO 37001 berfungsi sebagai kerangka kerja dalam tindakan pencegahan integritas organisasi dan membantu memerangi risiko penyuapan yang terkait dan untuk mendorong budaya bisnis yang layak. Ini membantu organisasi untuk mencegah, mengidentifikasi dan menanggapi penyuapan dan mematuhi undang-undang anti-penyuapan dan komitmen sukarela yang berlaku untuk kegiatannya.
Informasi dan Pendaftaran : LPKN Training Center :
Telp : (021) 47862224 ; Fax : (021) 47867127
0811 1242 824Gd. Linggardjati, Jl. Kayu Putih II No. 7 Lantai 1, Kayu putih - Pulomas Jakarta Timur
Tempat
Kepada Yth :Bapak /Ibu Pimpinandi -
Tatap Muka Online
Media Pembelajaran
Kontribusi
: Gel II : 21 - 24 Juli 2021 | 09.00 - 12.00 WIB
: ZOOM Online
: Rp 2.750.000,- Harga Promo : Rp 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN BERDASARKAN ISO 37001:2016Di Lingkungan Pemerintah, BUMN, BUMD, BLU dan Penyedia Barang/Jasa
Pemahaman & Implementasi
A. Latar Belakang Kegiatan Penyuapan adalah tindakan memberikan atau meminta uang, barang, atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap dengan maksud agar penerima suap memberikan kemudahan berupa tindakan atau kebijakan dalam wewenang penerima suap sesuai dengan kepentingan pemberi suap.
Suap dapat membuat orang yang berhak kehilangan haknya, dan orang yang tidak berhak mendapatkannya. Suap adalah sesuatu yang sangat merusak tatanan masyarakat. Apabila jika suap telah menjadi kebiasaan atau tradisi, maka bisa menghancurkan sebuah negara. Yang menjadi korbannya ialah rakyat dan juga generasi penerus bangsa dengan kondisi negara yang carut marut. Suap seperti penyakit yang secara diam-diam menggerus keadilan dan kemanusiaan.
Mengingat besarnya kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh kegiatan suap terhadap tatanan masyarakat dan negara, maka Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Menindaklanjuti Inpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengadopsi secara identik standar ISO 37001: 2016 menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Suap. SNI ISO 37001:2016 dapat digunakan untuk menanamkan budaya anti-suap dalam sebuah organisasi/institusi negara maupun swasta. Standar ini mendeteksi potensi penyuapan, sehingga organisas/institusii bisa melakukan pencegahan sejak dini.
B. Standar ISO 37001 Standar ISO 37001 memberikan persyaratan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti-penyuapan. Standar ini dirancang untuk semua jenis organisasi dari sektor apa pun dan untuk semua jenis penyuapan yang mungkin akan dihadapi. Selain itu, ini juga dapat diimplementasikan sebagai standar mandiri atau diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya.
ISO 37001 berfungsi sebagai kerangka kerja dalam tindakan pencegahan integritas organisasi dan membantu memerangi risiko penyuapan yang terkait dan untuk mendorong budaya bisnis yang layak. Ini membantu organisasi untuk mencegah, mengidenti�ikasi dan menanggapi penyuapan dan mematuhi undang-undang anti-penyuapan dan komitmen sukarela yang berlaku untuk kegiatannya.
C. Tujuan Dari ISO 37001 2016Pada dasarnya ISO 37001 disusun untuk membantu organisasi/perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen anti suap dan mencegah praktek suap terus terjadi. Dengan standar ini, langkah-langkah tegas bisa diambil untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi di suatu organisasi/perusahaan.
Selain itu, standar ini juga terdapat bimbingan terkait pelaksanaannya terkait masalah korupsi.
D. Target Pelatihan Peserta akan dibekali dengan konsep, ketrampilan dalam menerapkan sistem manajemen mengacu pada standar SNI 37001- Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP)
Peserta menjadi mampu membuat tindakan yang dirancang untuk mengidenti�ikasi dan mengevaluasi risiko dari, dan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi tindakan penyuapan.
Peserta menjadi mampu memberikan solusi perbaikan atas ketidaksesuaian dengan persyaratan SNI 37001 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP)
Peserta menjadi mampu membuat perencanaan dan melaksanakan SNI 37001 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan untuk mencegah tindakan penyuapan dan korupsi dalam sebuah organisasi atau perusahaan.
E. SNI ISO 37001:2016 · penyuapan di sektor publik, swasta, dan nirlaba;· penyuapan oleh organisasi;· penyuapan oleh personil organisasi yang bertindak atas nama organisasi dan atau keuntungan organisasi;· penyuapan oleh rekan bisnis organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau keuntungan organisasi;· penyuapan kepada organisasi;· penyuapan kepada personil organisasi dalam kaitan dengan kegiatan organisasi;· penyuapan kepada rekan bisnis organisasi dalam kaitan dengan kegiatan organisasi;· penyuapan langsung dan tidak langsung (ditawarkan atau diterima melalui atau oleh pihak ketiga).
F. Manfaat Penerapan ISO 37001Standar ISO 37001 ini adalah praktik yang terbaik untuk organisasi dan berlaku resmi secara internasional. Bagi organisasi yang menerapkan standar ini, maka ia telah mengikuti standar manajemen anti korupsi dan suap berstandar global.
Meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan bagi klien. Pihak yang banyak berinteraksi dengan organisasi/perusahaan yang memiliki standar ISO 37001 akan semakin yakin bahwa tidak ada praktik suap selama interaksi berlangsung bersama organisasi/perusahaan tersebut.
Adanya ISO 37001 dapat membantu organisasi menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani kasus penyuapan yang ada. Organisasi yang menerapkan langkah sesuai ISO 37001 akan mampu mengurangi risiko dengan mencegah atau mendeteksi adanya tindak penyuapan sebelum terjadi dampak negatif terhadap organisasi. Selain itu standar ISO 37001 juga akan menjadi panduan untuk mengambil tindakan berdasarkan sifat risiko penyuapan yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi.
Terciptanya efesiensi operasional. Yaitu tidak ada biaya tambahan yang ditimbulkan akibat praktek suap. Efek biaya tambahan memang bisa mempengaruhi harga produk atau jasa kepada konsumen.
ISO 37001 dapat melakukan kontrol terhadap risiko reputasi. Yaitu apabila masyarakat mengetahui suatu organisasi atau perusahaan melakukan praktik suap, maka citra organisasi tersebut akan turun di mata public.
Standar ini bisa melakukan kontrol terhadap risiko hukum. Implikasi suap yang melibatkan penyelenggara Negara yaitu dilanggarnya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
F. Materi Kegiatan Latar belakang penerapan dan sejarah SNI 37001 : 2016
Penjelasan Perpres No.54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Pemahaman pengertian suap dan peraturan perundangan terkait
Langkah – Langkah Penerapan ISO SNI 37001 : 2016.
Lingkup, De inisi dan Tujuan Penerapan ISO SNI 37001 : 2016
Pemahaman Penerapan Klausul 4.0 Kontek Organisasi
Pemahaman Penerapan Klausul 5.0 Kepemimpinan
Pemahaman Penerapan Klausul 6.0 Perencanaan
Pemahaman Penerapan Klausul 7.0 Dukungan Sumber Daya, Kompetensi, Kepedulian, Pelatihan dan Komunikasi
Pemahaman Penerapan Klausul 8.0 Operasi meliputi Perencanaan dan Pengendalian, Uji Kelayakan, Pengendalian Keuangan, Pengendalian Non Keuangan, Pengendalian anti Penyuapan dan Investigasi Penanganan Penyuapan
Pemahaman Penerapan Klausul 9.0 Evaluasi Kinerja meliputi Pemantauan, pengukuran, Analisis dan Evaluasi serta Audit Internal, Tinjauan Manajemen dan Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
Pemahaman Penerapan Klausul 10 Peningkatan meliputi, Ketidak Sesuaian dan Tindakan Korektif serta Peningkatan Berkelanjutan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
G. Fokus Sektor (Target Kepesertaan dari) • Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah• BUMN• Badan Layanan Umum / Daerah• Tata Niaga
• Migas• Infrastruktur• Sektor Private• Penerimaan Negara
H. Waktu Pelaksanaan, Kontribusi dan Fasilitas Tatap Muka Online Media PembelajaranKontribusi
: Gel II : 21 - 24 Juli 2021: ZOOM Online: Rp 485.000,- :Fasilitas : • Mengikuti 8 Sesi Pelatihan
• Materi Pelatihan• Rekaman Video Pelatihan• E- Serti�ikat Kepesertaan• Door Prize
DOORPRIZE (DI UNDI AKHIR PELATIHAN)
• 1 Unit Laptop
• 2 Voucer Pelatihan