Download - Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
1/28
Pd. X XX XXXX X
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan
1 Ruang LingkupRuang lingkup pedoman ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan pokok, yaitu: Pengawasan(pelaporan, pemantauan, evaluasi) dan Penertiban. Dalam pedoman ini kegiatanpengawasan dan penertiban tersebut diuraikan dalam bentuk Ketentuan Umum danKetentuan Teknis.
Materi pedoman mencakup tata cara dan kriteria teknis pengendalian pemanfaatan ruang dikawasan perkotaan, terutama untuk kota besar dan kota metropolitan.
Pedoman ini ditujukan kepada :
a. Pemerintah Kota dan Kabupaten sebagai rujukan dalam rangka menyusun kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan;
b. Masyarakat sebagai acuan/arahan dalam kegiatan pelaporan dan pemantauanpemanfaatan ruang di kawasan perkotaan.
Salah satu contoh konsep pola hubungan antara kawasan perkotaan dan wilayahadministrasi kota serta fenomena urban sprawl yang biasanya terjadi akibat ketersediaanlahan yang semakin langka dan mahal di pusat kota (urban) dapat dilihat pada Lampiran A.Konsep ini sekaligus menunjukkan lokasi dimana pedoman ini dapat diterapkan.
Sementara kedudukan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaandalam penataan ruang ditunjukkan pada Lampiran B.
2 Acuan normatif
Tata Cara Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan, disusun berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
Undang Undang R.I No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang R.I No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah R.I No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional.
Peraturan Pemerintah R.I No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajibanserta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah R.I No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
3 Istilah dan definisi
3.1evaluasi
usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencanatata ruang (penjelasan UU No. 24/1992)
1 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
2/28
Pd. X XX XXXX X
3.2ijin pemanfaatan ruang
ijin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai denganperaturan perundangan undangan, hukum adat, dan kebiasaan yang berlaku (penjelasan UU
No. 24/1992)
3.3kawasan budidaya
kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi danpotensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (UU No.24/1992)
3.4kawasan lindung
kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidupyang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (UU No. 24/1992)
3.5kawasan perkotaan
kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsikawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasapemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (UU No. 24/1992)
3.6kota
kawasan perkotaan yang berstatus Daerah Otonom
3.7
pelaporankegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuaimaupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992)
3.8pemanfaatan ruang
rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurutjangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992)
3.9pemantauan
usaha atau perbuatan untuk mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermatperubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang sesuai maupun tidak sesuai denganrencana tata ruang (penjelasan UU No.24/1992). Proses pemantauan dalam hal inimerupakan kegiatan yang akan terus dilakukan, baik ada pelanggaran maupun tidak adapelanggaran pemanfaatan ruang.
3.10penataan ruang
proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang(UU No. 24/1992)
3.11penertiban
usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapatterwujud (penjelasan UU No. 24/1992)
2 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
3/28
Pd. X XX XXXX X
3.12pengawasan
usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telahditetapkan dalam rencana tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992)
3.13pengendalian pemanfaatan ruang
pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan danpenertiban terhadap pemanfaatan ruang, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencanatata ruang (penjelasan UU No. 24/1992)
3.14rencana tata ruang
hasil perencanaan tata ruang (UU No. 24/1992)
3.15
ruangwadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuanwilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan sertamemelihara kelangsungan hidupnya (UU No. 24/1992)
3.16sub urban
kawasan pinggiran kota (Kamus Besar Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta)
daerah perumahan yang lokasinya di pinggiran kota (a residential district located on theoutskirts of a city - WordNet Dictionary)
kawasan yang terletak di bagian tepi suatu kota yang pemanfaatan ruangnya relatif lebih
rendah intensitasnya, biasanya digunakan sebagai daerah perumahan, pertanian, industridan campuran
3.17tata ruang
wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak (UU No.24/1992)
3.18urban sprawl
pertumbuhan kawasan metropolitan, khususnya ke arah pinggiran kota, dan mencakup luaslahan yang besar (the growth of a metropolitan area, particularly the suburbs, over a largearea en.wikipedia.org/wiki/Urban_sprawl)
4 Ketentuan umum
Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan danpenertiban terhadap pemanfaatan ruang.
Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :a) pelaporan yang menyangkut segala hal yang tentang pemanfaatan ruang;b) pemantauan terhadap perubahan pemanfaatan ruang; serta
c) evaluasi sebagai upaya menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapaitujuan rencana tata ruang.
3 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
4/28
Pd. X XX XXXX X
Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilaksanakansecara terintegrasi dan terkoordinasi.
Penertiban merupakan tindakan yang dilakukan bila terdapat indikasi pelanggaranpemanfaatan ruang (lihat Lampiran C).
4.1 Pengawasan
Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pengawasan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :a) Pengawasan selama proses pembangunan (construction), bertujuan untuk mencegah
terjadinya kelambatan atau masa idle (non-performing) yang berdampak negatif.b) Pengawasan pasca pembangunan, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan
kegiatan yang dilaksanakan terhadap perijinan yang telah diterbitkan.
4.1.1 Pelaporan
a) Fungsi pelaporan adalah sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah atauinstansi yang berwenang dalam memantau dan mengevaluasi pemanfaatan ruangsebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kawasan.
b) Pelaporan tidak hanya berupa laporan pelanggaran atas rencana tata ruang, tetapi jugasegala hal yang menyangkut kegiatan pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupunyang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
c) Subyek pelaporan terdiri dari pihak-pihak yang memiliki hak dan/atau kewajiban untukmelaporkan hal-hal yang menyangkut pemanfaatan ruang. Subyek yang memilikikewajiban untuk melaporkan adalah pihak pengguna ruang, sedangkan subyek yangmemiliki hak untuk melaporkan adalah masyarakat luas dengan perincian sebagaiberikut:
1) pengguna ruang : berupa laporan kegiatan pembangunan yang akan digunakanuntuk menilai sampai sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan ruang direalisasikansesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
2) masyarakat luas (pihak-pihak di luar pengguna baik yang berada maupun tidakberada di sekitar kawasan pemanfaatan ruang) : berguna sebagai penyeimbanginformasi sekaligus sebagai kontrol terhadap laporan yang dibuat oleh penggunaruang.
d) Pelaporan disampaikan kepada : instansi yang berwenang yaitu Dinas Tata Ruang /Dinas Tata Kota / Dinas Pekerjaan Umum atau instansi lain yang berfungsimengendalikan pemanfaatan ruang untuk ditindaklanjuti dalam proses pemantauandan/atau evaluasi.
e) Obyek pelaporan terdiri dari aspek-aspek yang terkait dengan pemanfaatan ruang, baikitu aspek fisik maupun non-fisik. Aspek fisik menyangkut konstruksi bangunan sepertigedung, kantor, rumah, pasar, toko, dan sebagainya; sedangkan non-fisik menyangkutpengaruh/dampak negatif dan positif dari pemanfaatan ruang terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Hal-hal yang dilaporkan dalam aspek non-fisik menyangkuttanggapan dan penilaian masyarakat, serta pengaruh yang ditimbulkan olehpemanfaatan ruang terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
f) Bentuk pelaporan berupa standar-formal (format baku) yang diberlakukan oleh instansipemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalianpemanfaatan ruang. Bentuk pelaporan dapat disampaikan secara tertulis maupun tidaktertulis. Pelaporan tertulis disampaikan oleh pihak pengguna ruang, sedangkan
pelaporan tertulis atau tidak tertulis disampaikan oleh masyarakat umum.
4 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
5/28
Pd. X XX XXXX X
g) Mekanisme pelaporan merupakan proses dan prosedur pelaporan yang harus dilalui olehpelapor, baik pengguna ruang itu sendiri maupun masyarakat umum (lihat Lampiran C).
h) Tahapan pelaporan terdiri dari tahap-tahap pelaporan yang harus dilakukan olehpengguna ruang maupun masyarakat selama proses pelaksanaan kegiatan
pembangunan dilakukan.i) Pelaporan oleh pengguna ruang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:
Tabel 1Ringkasan Tahap Pelaporan
SubyekPelaporan
BentukPelaporan
WaktuPelaporan
Obyek Pelaporan
Penggunaruang(wajiblapor)
Tertulis Tahap PraKonstruksi
TahapKonstruksi
TahapPascaKonstruksi
Masyarakatluas (haklapor)
Tertulis Tidak
tertulis
Kapan punselama dalampelaksanaankegiatanpemanfaatanruang dinilai adahal-hal yangtidak sesuaidenganRencana TataRuang yangberlaku
Aspek fisik (konstruksifisik) : bangunan
Aspek non-fisik(pengaruh/dampak
negatif & positif daripemanfaatan ruangterhadap kehidupansosial-ekonomimasyarakat) :tanggapan danpenilaian masyarakat,pengaruh yangditimbulkan olehpemanfaatan ruangterhadap kehidupansosial-ekonomimasyarakat
1) Tahap Pra Konstruksi, yaknipelaporan rencana finalpembangunan. Dalam tahap inipihak pengguna ruangmenyampaikan semua rencanapemanfaatan ruang yang telahmendapat persetujuan atau ijindari pemerintah atau instansiyang berwenang. Pada tahap ini
pihak pengguna diharuskanmengisi formulir yang telahdisediakan oleh pemerintah atauinstansi terkait.
2) Tahap Konstruksi, yakni pelaporan yang disampaikan pada tahap pelaksanaanpemanfaatan ruang. Pelaporan pada tahap ini berguna sebagai input bagipelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai denganrencana tata ruang. Itu artinya, hasil laporan pada tahap ini akan menentukan apakahpelaksanaan pemanfaatan ruang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan denganrencana atau terus dilanjutkan.
3) Tahap Pasca Konstruksi, yakni pelaporan hasil akhir dari pelaksanaan pemanfaatanruang. Pelaporan yang disampaikan pada tahap ini berupa hasil akhir dari kegiatanpembangunan. Pelaporan ini berguna sebagai input bagi proses evaluasi danpeninjauan kembali terhadap kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan akhirpemanfaatan ruang.
j) Pelaporan oleh masyarakat umum dapat dilakukan kapan pun selama dalampelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai denganRencana Tata Ruang yang berlaku. Prosedur pelaporan yang disampaikan olehmasyarakat umum dapat dilakukan melalu dua cara, yaitu tertulis dan tidak tertulis.
5 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
6/28
Pd. X XX XXXX X
Gambar 1. Ilustrasi Pelaporan
4.1.2 Pemantauan
a) Pemantauan adalah aktivitas yang bertujuan mengamati, mengikuti danmendokumentasikan perubahan status/kondisi suatu kegiatan pemanfaatan ruang suatukawasan/obyek tertentu dalam periode waktu tertentu. Pemantauan merupakan kegiatanrutin dari instansi terkait dan merupakan tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat,pengguna ruang, atau instansi terkait perihal adanya dugaan pelanggaran pemanfaatanruang.
b) Fungsi pemantauan adalah agar pelaksanaan pemanfaatan ruang dapat sesuai denganRencana Tata Ruang dan merupakan salah satu upaya untuk mencegah pelanggaran
pemanfaatan ruang yang dapat merugikan masyarakat.c) Subyek pemantauan terdiri dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang tata
ruang di wilayah administrasi kabupaten/kota seperti Dinas Tata Kota, DinasPermukiman dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, dan dinas lain yang terkait.
d) Pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali dan merupakan :1) kegiatan rutin;2) kegiatan lanjutan setelah adanya laporan dari masyarakat atau instansi terkait perihal
adanya dugaan penyimpangan/ketidaksesuaian pembangunan fisik dengan rencanatata ruang
Tabel 2Ringkasan Tahap Pemantauan
Subyek Pemantauan Bentuk Pemantauan Waktu Pemantauan Obyek Pemantauan
Instansi Pemerintah(DTK, Dinas Perkim &Tata Ruang, Dinas PU,dsb)
Rutin/periodik: berdasarkanprosedur yang berlaku;
Insidentil:untuk memecahkanmasalah lokal (melalui sidak,wawancara, kunjungan lapangan)
Tahap Pra Konstruksi Tahap Konstruksi Tahap Pasca Konstruksi
Wilayah administrasi (kota dankabupaten);
Kondisi lahan terakhir: wilayahterbangun (built up areas) ATAUlahan kosong
6 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
7/28
Pd. X XX XXXX X
Gambar 2. Ilustrasi Pemantauan
e) Penentuan lokasi wilayah pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan :1) Wilayah administrasi, yakni kota dan kabupaten2) Kondisi lahan terakhir :
- wilayah terbangun (built up areas) misalnya untuk memantau kegiatan renovasi,revitalisasi/peremajaan, atau perubahan fungsi ruang seperti dari kawasanperumahan ke kawasan perdagangan, dan lain-lain.
- Wilayah/lahan kosong (misalnya dari kawasan pertanian menjadi kawasan industriatau tanah kosong/telantar menjadi kawasan perumahan dan permukiman)
f) Pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yaitu :1) Masa pra konstruksi, dilaksanakan bersamaan dalam masa studi kelayakan;2) Masa konstruksi, dilaksanakan pada saat kegiatan pembangunan dimulai hingga siap
dimanfaatkan;3) Masa pasca konstruksi, dilaksanakan pada saat bangunan telah dipakai/digunakan
untuk suatu kegiatan.
g) Pemantauan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :1) Pemantauan yang dilakukan secara rutin/periodik, yaitu pemantauan yang dilakukan
oleh aparat instansi yang berwenang berdasarkan prosedur yang berlaku.Pemantauan formal ini menghasilkan laporan periodik.
2) Pemantauan yang dilakukan secara insidentil, yaitu pemantauan yang dilakukan olehaparat instansi yang berwenang untuk memecahkan masalah lokal atau masalahyang mendapat perhatian masyarakat.
h) Hasil pemantauan dikelompokkan ke dalam 4 tipologi pemanfaatan ruang :1) Konversi Lahan (Tipologi A) :2) Dominasi Fungsi (Tipologi B) :3) Hubungan Fungsional Antar Kegiatan dan Antar Kawasan (Tipologi C) :4) Konflik Pemanfaatan Ruang dalam Satu Kawasan (Tipologi D) :
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Lampiran E.
4.1.3 Evaluasi
a) Evaluasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelaporan dan pemantauan. Evaluasi
merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang menghasilkan kesimpulan danrekomendasi pemanfaatan ruang untuk ditindaklanjuti.
2 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
8/28
Pd. X XX XXXX X
b) Tujuan evaluasi adalah penilaian tentang pencapaian manfaat yang telah ditetapkandalam Rencana Tata Ruang, termasuk penemuan faktor-faktor yang menyebabkanpencapaian lebih dan atau kurang dari manfaat yang telah ditetapkan dalam Rencana
Tata Ruang.
c) Subyek evaluasi terdiri dari lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penataanruang (Dinas Tata Ruang & Permukiman atau Dinas Tata Kota atau Dinas PekerjaanUmum), serta unsur masyarakat yang dapat dilakukan oleh suatu forum yangmerepresentasikan kepentingan masyarakat (dewan pakar, tokoh masyarakat, dsb).
d) Indikatoryang digunakan dalam evaluasi, adalah Tipologi A, B, C, dan D (lihat LampiranE).
Tabel 3Ringkasan Tahap Evaluasi
SubyekEvaluasi
IndikatorEvaluasi
AlatEvaluasi
Obyek Evaluasi
InstansiPemerintah(DTK, DinasPerkim & TataRuang, DinasPU, dsb)
Tipologi A,B,C,dan D (lihatLampiran III)
RTRW Ijin lokasi /
bangunan Amdal (jika
ada) Kriteria lokasi
dan standarteknis yangberlaku dibidangpenataanruang
Hasil pelaporan dan hasilpemantauan yangdilakukan oleh aparat danmasyarakat
e) Alat atau instrumen yangdigunakan dalam evaluasi,adalah :1) RTRW (yang telah disahkan
dengan Perda) atau
Rencana Detil yang telahdisahkan oleh Bupati/Walikota;
2) Ijin-ijin tentang lokasi yangdikeluarkan olehpemerintah/dinas terkait
3) Ijin tentang bangunan yangdikeluarkan oleh pemerintah/dinas terkait
4) Analisa mengenai dampaklingkungan (jika ada)
5) Kriteria lokasi dan standarteknis yang berlaku di bidangpenataan ruang
f) Hasil evaluasi merupakan laporan yang berisi rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Darihasil evaluasi dapat diketahui sampai sejauh mana penyimpangan pemanfaatan ruangterjadi, dan berada pada indikator tipologi yang meliputi : konversi lahan / dominasi fungsi/ hubungan fungsional antar kegiatan atau antar kawasan / konflik pemanfaatan ruangdalam satu kawasan.
g) Obyek yang dievaluasi adalah hasil pelaporan dan analisa pencapaian manfaat yangdisusun secara profesional, kemudian dibandingkan dengan dokumen rencana danlaporan pemantauan pelaksanaan penataan ruang yang disusun oleh dinas/instansiterkait.
h) Tata cara pelaksanaan evaluasi akan diuraikan dalam Ketentuan Teknis.
4.2 Penertiban
a) Penertiban merupakan tindakan yang harus dilakukan sesuai peraturan perundanganyang berlaku dan berdasarkan hasil rekomendasi pada tahap evaluasi.
b) Penertiban dilakukan karena hasil rekomendasi dalam tahap evaluasi menunjukkanbahwa telah terjadi pelanggaran/ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap Rencana TataRuang yang berlaku.
c) Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan (penyidikan) dan penyelidikan ataspemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
7 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
9/28
Pd. X XX XXXX X
d) Subyek penertiban terdiri dari lembaga/instansi yang berwenang dalam bidangpengaturan dan pemanfaatan ruang, seperti : Dinas Tata Kota, Dinas PengawasanPembangunan Kota, Dinas Penertiban, dan sebagainya.
Tabel 4Ringkasan Tahap Penertiban
SubyekPenertiban
BentukPenertiban
WaktuPenertiban
Metode Penertiban
InstansiPemerintah(DTK, DinasPerkim & TataRuang, DinasPU, dsb)
Sanksiadministrasi
Sanksiperdata
Sanksipidana
TahapKonstruksi
Tahap PascaKonstruksi
On site (langsung ditempat pelanggaranpemanfaatan ruang)
Proses pengadilan
e) Bentuk penertiban terhadap
pemanfaatan ruang yang tidaksesuai dengan rencana tataruang diselenggarakan dalambentuk pengenaan sanksisesuai dengan peraturanperundang-undangan yangberlaku berupa sanksiadministrasi, sanksi perdata,dan sanksi pidana. Pengenaansanksi dilakukan berdasarkanketentuan-ketentuan tentangsanksi baik pelanggaran
maupun kejahatan yang diaturdalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f) Waktu penertiban dilakukan selama tahap konstruksi maupun tahap pasca konstruksi.
g) Metode penertiban adalah secara langsung di tempat pelanggaran pemanfaatan ruang(on site) atau melalui proses pengadilan.
h) Perijinan merupakan salah satu alat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Suatu ijinpembangunan diberikan kepada pemohon dengan dasar rencana tata ruang.Berdasarkan perijinan itulah maka kegiatan pengawasan dan penertiban dalampemanfaatan ruang dapat dilaksanakan sampai dengan pengenaan sanksi atau denganinsentif dan disinsentif.
i) Beberapa bentuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan antaralain: Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR), Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD), Ijin Lokasi,Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Ijin Undang-Undang Gangguan/HO.
5 Ketentuan teknis
5.1 Pengawasan
a) Kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan :1) Pelaku pembangunan/pengguna ruang melaporkan kegiatan yang dilakukan secara
berkala kepada instansi/lembaga yang berwenang memberikan ijin pemanfaatanruang;
2) Lembaga/instansi yang berwenang memberikan ijin pemanfaatan ruang melakukanpengecekan lapangan terhadap realisasi pembangunan yang dilakukan.
3) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan (melalui instansi yangberwenang) sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatanpengawasan, yang meliputi maksud dan tujuan, mekanisme, serta proses danprosedur pengawasan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat luas.
b) Pemberian wewenang pengawasan pada tingkat kecamatan sampai kelurahan yangmeliputi :
1) Mekanisme pengawasan secara formal di kecamatan/kelurahan2) Pemberian wewenang untuk memberikan surat peringatan
8 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
10/28
Pd. X XX XXXX X
3) Pemberian wewenang untuk mengusulkan mekanisme penertiban untukpelanggaran-pelanggaran.
5.1.1 Pelaporan
Format laporan ditunjukkan pada Lampiran D. Prosedur pelaporan dibedakan menjadi 2(dua) yaitu :
a) Prosedur Pelaporan oleh Pengguna Ruang1) Pra Konstruksi
(a) Pihak pengguna ruang menyampaikan laporan rencana pemanfaatan ruangsecara lengkap (detil) kepada instansi pemerintah dan instansi terkait lainnyayang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(b) P ihak pengguna / pemanfaat berkewajiban mempublikasikan / menginformasikanrencana kegiatan pembangunan kepada masyarakat luas melalui kegiatan ujipublik dan semacamnya (mekanismenya dapat disesuaikan dengan daerah
masing-masing, atau memanfaatkan mekanisme yang sudah ada).(c) Format pelaporan pada tahap pra konstruksi mengikuti ketentuan yang telahdibuat oleh instansi pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalampengendalian pemanfaatan ruang.
2) Konstruksi(a) Pihak pengguna ruang menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
pembangunan kepada instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yangberwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(b) Pihak pengguna juga berkewajiban melaporkan tanggapan masyarakat baiktertulis/tidak tertulis yang bersifat negatif maupun positif terhadap kegiatanpelaksanaan pembangunan.
(c) Format pelaporan pada tahap pra konstruksi mengikuti ketentuan yang telahdibuat oleh instansi pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalampengendalian pemanfaatan ruang.
3) Pasca Konstruksi(a) Pihak pengguna ruang menyampaikan laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan
pembangunan kepada instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yangberwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(b) Selain kepada pemerintah dan instansi terkait lainnya, pihak pengguna jugaberkewajiban mempublikasikan/menginformasikan hasil akhir pelaksanaankegiatan pemanfaatan ruang kepada masyarakat luas.
(c) Format pelaporan pada tahap pasca konstruksi dan mekanisme publikasi kepadamasyarakat mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh instansi pemerintah atau
instansi terkait yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
b) Prosedur Pelaporan oleh Masyarakat Umum
1) Pelaporan oleh masyarakat umum dapat dilakukan kapan pun selama dalampelaksanaan kegiatan pembangunan, bila dinilai ada hal-hal yang tidak sesuaidengan rencana pemanfaatan tata ruang yang berlaku. Prosedur pelaporan yangdilakukan oleh masyarakat umum dapat dilakukan melalui dua cara :(a) Pelaporan tertulis(b) Pelaporan tidak tertulis.
2) Pelaporan tertulis dilakukan melalui dua tahap :(a) Mengisi formulir pelaporan yang telah disediakan oleh instansi pemerintah atau
instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.(b) Menyampaikan laporan berdasarkan format surat penulisan laporan sendiri.Media pelaporan tertulis yang kedua bisa menggunakan teknologi internet ataumembuka kotak pos pengaduan.
9 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
11/28
Pd. X XX XXXX X
3) Pelaporan tidak tertulis dilakukan melalui media interaktifyang dibuat oleh instansipemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalianpemanfaatan ruang.
5.1.2 Pemantauan
a) Alat kerja (instrumen) yang digunakan dalam kegiatan pemantauan adalah :1) Peta RTRW Kota dan atau Kabupaten;2) Peta rencana detail tata ruang (bila ada);3) Dokumen petunjuk pelaksanaan rencana tata ruang;4) Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dan atau Kabupaten;5) Peta penggunaan lahan tahun terakhir;6) Peta dasar wilayah kota dan/atau kabupaten;7) Ketentuan yang dikeluarkan instansi yang berwenang (menyangkut pembangunan
fisik di lokasi tertentu) antara lain :(a) ijin lokasi
(b) ijin peruntukan penggunaan lahan(c) ijin mendirikan bangunan(d) sertifikat laik fungsi (khusus untuk bangunan gedung)(e) AMDAL
b) Tingkat ketelitian peta yang digunakan dalam kegiatan pemantauan disesuaikan dengankebutuhan dengan mengacu pada ketelitian peta RTRW Kab/Kota, RDTR Kota, dan/atauRTR Kota yang berlaku.
c) Informasi yang diperlukan dalam pemantauan yaitu :1) Pengumpulan informasi mengenai tolok ukur tertentu.2) Pengumpulan informasi mengenai data sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat,
kualitas lingkungan, dan sebagainya.3) Pengumpulan informasi mengenai persepsi masyarakat pengguna dan penerima
manfaat melalui metode kuesioner.
d) Pengambilan data pemantauan mengandalkan pengumpulan data sekunder, berbentukdokumen termasuk juga catatan pada saat studi, perencanaan, penilaian, danperancangan kegiatan-kegiatan evaluasi sebelum dan selama pelaksanaan /penyelenggaraan kegiatan.
e) Tata cara pemantauan yang dilakukan secara rutin/periodik adalah sebagai berikut :1) Mengkaji peta guna lahan eksisting;2) Membandingkan peta rencana dengan hasil kajian peta guna lahan eksisting pada
butir a);
3) Menyusun laporan hasil perbandingan pada butir b) untuk melihat apakah terjadiperubahan guna lahan atau tidak;4) Bila terjadi perubahan guna lahan, lakukan analisa untuk menentukan perubahan
guna lahan tersebut termasuk dalam tipologi A, B, C, atau D;5) Menyusun laporan hasil analisa pada butir d) kepada Kepala Dinas terkait (Dinas
Tata Ruang & Permukiman / Dinas Tata Kota / Dinas Pekerjaan Umum).
f) Tata cara pemantauan yang dilakukan secara insidentil adalah sebagai berikut :1) Mempelajari laporan yang masuk dari masyarakat;2) Mengkaji peta guna lahan eksisting;3) Membandingkan kondisi di lapangan dengan laporan masyarakat pada butir a); dan
hasil kajian peta guna lahan eksisting pada butir b);4) Menyusun laporan hasil perbandingan pada butir c) untuk melihat apakah terjadi
perubahan guna lahan atau tidak;5) Bila terjadi perubahan guna lahan, lakukan analisa untuk menentukan perubahan
guna lahan tersebut termasuk dalam tipologi A, B, C, atau D;
10 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
12/28
Pd. X XX XXXX X
6) Menyusun laporan hasil analisa pada butir e) kepada Kepala Dinas terkait (DinasTata Ruang & Permukiman / Dinas Tata Kota / Dinas Pekerjaan Umum).
5.1.3 Evaluasi
a) Tata Cara Evaluasi1) Analisis kasus yang terjadi di lapangan dengan mengisi format serta memilih tipologi
A/B/C/D pada lampiran C untuk mengetahui indikator yang dievaluasi.2) Mengisi format evaluasi (lampiran F) sesuai dengan hasil pelaporan dan/atau
pemantauan.3) Alat evaluasi yang digunakan yaitu :
(a) RTRW Kabupaten/Kota yang telah disahkan(b) RDTR Kawasan di dalam Kabupaten/Kota, jika telah tersedia.(c) Ijin lokasi / ijin mendirikan bangunan(d) Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
(1) RKL (Rencana Kelola Lingkungan)
(2) RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan)(3) ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan)
(e) Kriteria lokasi dan standar teknis kawasan budidaya
b) Mekanisme Evaluasi1) Kepala Dinas terkait (Dinas Tata Ruang & Permukiman / Dinas Tata Kota / Dinas
Pekerjaan Umum) membentuk suatu Tim Evaluasi yang terdiri dari unsur dinas terkaitserta unsur masyarakat (dewan pakar, tokoh masyarakat, dsb).
2) Kegiatan evaluasi dilakukan segera setelah pemantauan dilakukan dan diselesaikandalam waktu maksimal 2 bulan;
3) Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi;4) Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Dinas terkait;5) Hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat, dengan cara ditempel pada papan
pengumuman di lembaga yang berwenang di bidang penataan ruang;6) Menyampaikan laporan hasil evaluasi secara resmi kepada pelapor;7) Apabila dalam proses evaluasi terdapat hal-hal yang tidak dapat ditangani di tingkat
kabupaten/kota, maka laporan hasil evaluasi disampaikan pula kepada instansiterkait di tingkat Provinsi, untuk ditindaklanjuti.
5.2 Penertiban
a) Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses penertiban adalah :1) Peringatan
(a) Penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara perijinan danrealisasi.
(b) Pemberitahuan tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh pelakupembangunan.
2) Sanksi(a) Biaya tambahan dikenakan dalam jangka waktu tertentu sampai dengan pelaku
pembangunan memperbaiki penyimpangan yang terjadi.(b) Peniadaan fasilitas yang diperlukan bagi keberlangsungan kegiatan yang
diberikan sanksi.
3) Pencabutan Ijin dan Proses Hukum (Legal Action)(a) Pencabutan dilakukan melalui serangkaian proses peringatan sebelumnya;
(b) Pencabutan dilakukan secara sepihak, berdasarkan dokumen perijinan dan hasilevaluasi/pengawasan;
(c) Proses banding dimungkinkan bagi kedua belah pihak.
11 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
13/28
Pd. X XX XXXX X
4) Rekomendasi yang tertuang dalam laporan ini akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinasterkait.
5) Rekomendasi dapat berupa kajian lebih lanjut yang harus dilakukan oleh tim yanglebih besar. Kepala Dinas terkait akan menjadi Ketua Tim Evaluasi lanjutan ini.
b) Tingkatan penindakan dalam penertiban :1) Peringatan Tertulis
(a) Penindakan terhadap pelanggaran aktivitas industri yang secara nyata danterbukti sah telah menyalahi ketentuan perijinan.
(b) Pelaku pelanggaran hanya diberi surat peringatan sekali dan diharuskanmemperbaiki kerusakan yang dihasilkan dalam tempo waktu yang telahditetapkan sebelumnya.
(c) Bila sampai jatuh tempo belum dilakukan perbaikan maka penindakan dapatditingkatkan ke penindakan berikutnya.
2) Pengenaan Denda Langsung(a) Penindakan yang berupa penjatuhan denda secara langsung begitu diketahui
pelanggaran yang dilakukan sudah terkategorikan berat dan berbahaya.
(b) Pengenaan denda langsung juga bisa diberikan ketika pelaku pelanggaranterbukti tidak mengindahkan surat peringatan tertulis.
3) Pemutusan Sanksi Pengadilan, yaitu penindakan bagi pelaku pelanggaran berat danberbahaya serta menimbulkan kerusakan yang luas.
4) Pencabutan Ijin Lokasi dan Ijin Usaha(a) Tingkatan penindakan terberat yang memiliki konsekuensi pada penutupan
usaha.(b) Dilakukan jika pelaku pelanggaran yang sudah diganjar putusan pengadilan
masih tetap saja melakukannya.
c) Lokasi penindakan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :
1) Penindakan di tempat kejadian (on site punishment)(a) Dilakukan begitu hasil pengawasan menunjukkan pelaku industri melakukan
pelanggaran.(b) Kriteria penindakan : kategori pelanggaran relatif ringan sampai dengan
berat/berbahaya, namun pelakunya menunjukkan itikad baik untuk memperbaikikerusakan yang ditimbulkan (lihat Lampiran E) dan tidak akan mengulangikesalahannya.
(c) J enis penindakan : pemberian surat peringatan dan pengenaan denda langsung.
2) Penindakan di majelis pengadilan (trial by court)(a) Dilakukan ketika indikasi pelanggaran yang telah dilakukan tergolong berat dan
pelakunya tidak menunjukkan itikad baik memperbaiki kerusakan lingkungan dan
kesalahannya.(b) J enis penindakan : pemutusan sanksi pengadilan serta pemutusan ijin lokasi danijin usaha.
d) Bentuk-bentuk kegiatan penertiban adalah sebagai berikut :1) Penerbitan Surat Peringatan yang disertai lembar evaluasi yang berisikan
pelanggaran yang dilakukan;2) Pemberitahuan tindakan perbaikan yang harus dilakukan;3) Penyusunan dan penetapan kriteria pelanggaran yang berdampak penting;4) Penyusunan dan penetapan kriteria pelanggaran yang berdampak strategis;5) Penetapan jenis sanksi finansial;6) Penetapan sanksi kegiatan yang bertingkat.7) Penetapan besaran denda atas ketidakberhasilan pembangunan;8) Penetapan kriteria yang dapat diperpanjang masa ijin lokasinya;9) Membentuk otoritas kelembagaan yang jelas untuk penanganan masalah
transportasi perkotaan dan pinggiran kota;
12 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
14/28
Pd. X XX XXXX X
10) Pemberlakuan standar peralatan dan prosedur instalasi;11) Pemasangan alat pengukur konsumsi energi dan air bersih;12) Pemberian prioritas/penundaan ijin kepada industri yang memenuhi ketentuan;13) Pemberlakuan standar manajemen industri;14) Pengenaan tarif pajak dan retribusi perbaikan lingkungan;15) Penetapan kewajiban perbaikan lingkungan dan pembangunan infrastruktur publik;16) Penentuan batas maksimum wilayah terkena dampak.
6 Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat
6.1 Kelembagaan
a) Kelembagaan mencakup lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalampengendalian pemanfaatan ruang. Lembaga-lembaga yang dimaksud meliputi instansipemerintah dan institusi-institusi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian
pemanfaatan ruang. (lihat Lampiran G)
b) Lembaga atau institusi pengelola pengendalian pemanfaatan ruang di kawasanperkotaan yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota,dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan institusiterkait dengan pembinaan perencanaan daerah (Bappeda), Dinas PekerjaanUmum/Tata Ruang/Tata Kota, Badan Pertanahan, termasuk BKPRD, serta instansibidang hukum serta aparat kecamatan/desa, serta kerjasama dengan pemerintahkabupaten/kota tetangga jika diperlukan.
c) Tugas dan fungsi kelembagaan pengelola pengendalian atau Tim Koordinasi, meliputi :1) Menyiapkan dan menerima laporan serta melakukan inventarisasi laporan;2) Melakukan peninjauan ke lapangan atau lokasi kasus;3) Memeriksa kesesuaian antara kondisi fisik lapangan dengan rencana pemanfaatan
ruang sesuai RTRW/RDTR;4) Menyusun temuan masalah/penyimpangan, membahas temuan dalam rapat
koordinasi dan merumuskan rekomendasi ;5) Menyusun laporan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang;6) Melakukan evaluasi temuan;7) Menyelenggarakan evaluasi progam pembangunan dan kinerja instansi perijinan;8) Menyiapkan langkah penertiban dengan melakukan koordinasi pelaksanaan
penertiban.
6.2 Peran serta masyarakata) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan oleh pemerintah
dengan melibatkan masyarakat, yang dilaksanakan secara terkoordinasi antarapemerintah dan masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang pentingkarena hasil kegiatan penataan ruang adalah untuk kepentingan masyarakat, sertaterselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan.
b) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaanadalah berbagai kegiatan masyarakat yang terkait dengan fungsi pelaporan,pemantauan, dan evaluasi serta penertiban.
c) Dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan, masyarakatmemiliki hak dan kewajiban untuk memperbaiki kualitas dan mendukung terwujudnya
pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, serta dalam rangkapenertiban pemanfaatan ruang. Masyarakat sebagai mitra pemerintah dapatmendayagunakan kemampuan secara aktif sebagai perwujudan hak dan kewajibannya.
13 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
15/28
Pd. X XX XXXX X
Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh seorang, kelompok orang, badan hukumdan badan usaha swasta.
d) Hak masyarakat adalah :1) Mengetahui secara terbuka peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan
penataan ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW),Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), melalui penyebarluasan rencana tata ruang yangtelah ditetapkan pada tempat-tempat dimana masyarakat dapat mengetahui denganmudah.
2) Memperoleh penggantian yang layak sesuai perundangan yang berlaku atas kondisiyang dialami masyarakat sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yangdilaksanakan. Besarnya penggantian sesuai dengan peraturan perundangan, hukumyang berlaku.
e) Kewajiban masyarakat adalah :1) Berperan serta dalam proses penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang
kawasan perkotaan.2) Berperan serta di dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati ketentuan rencana
tata ruang atau rencana detil tata ruang kawasan perkotaan yang telah ditetapkan.3) Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan
ruang.
Gambar 3. Ilustrasi Peran Serta Masyarakat
f) Bentuk peran serta masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan perkotaanadalah :1) Mengajukan usul, saran atau keberatan kepada pemerintah melalui media massa,
asosiasi profesi, LSM, dan lembaga formal kemasyarakatan.2) Berpartisipasi aktif dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas
lingkungan sesuai arahan rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.3) Melaksanakan pembangunan sesuai rencana pemanfaatan ruang kawasan
perkotaan yang telah ditetapkan.
14 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
16/28
Pd. X XX XXXX X
4) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan agar dihindari pelaksanaanpembangunan yang menyimpang dari tatacara/ kriteria yang telah ditetapkan.
5) Dalam menyusun Tim Evaluasi pemerintah akan melibatkan masyarakat sebagaianggota tim, minimal dari masyarakat pelapor.
9 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
17/28
Pd. X XX XXXX X
Lampiran AKonsep Pola Hubungan antara Kawasan Perkotaan
dan Kawasan Pinggirannya
Keterangan :
Kawasan Perkotaan Sub Urban
Urban SprawlWilayah administratif A
Jaringan Jalan
KOTA X
KABUPATEN Y
10 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
18/28
Pd. X XX XXXX X
Lampiran BKedudukan Pedoman dalam Penataan Ruang
Penataan Ruang(UU No. 24 Tahun 1992)
Pengawasan Penertiban
Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan RuangPengendalian Pemanfaatan
Ruang
Pengendalian Pemanfaatan Ruangdi Kawasan Perkotaan
11 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
19/28
Pd. X XX XXXX X
Lampiran CBagan Alir Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Tahap Pengawasan
PROSES URAIAN PELAKSANAPELAPORAN1. TAHAP PRA KONSTRUKSI
Laporan Rencana Final PemanfaatanRuang
Pengguna ruang/pengembang
2. Laporan diterima oleh Kepala Instansi /Institusi yang berwenang di bidangpenataan ruang
Instansi / Institusi yangberwenang di bidangpenataan ruang
3. Pemeriksaan Laporan dan/atau LaporanMasyarakatLaporan diterima : LANJUTKAN ke
Tahap KonstruksiLaporan tidak diterima : KEMBALI keTahap Pra Konstruksi
Instansi / Institusi yangberwenang di bidangpenataan ruang
Masyarakat
4. TAHAP KONSTRUKSILaporan Pelaksanaan PemanfaatanRuang
Pengguna ruang/pengembang
5. Laporan diterima oleh Kepala Instansi /Institusi yang berwenang di bidangpenataan ruang
Instansi / Institusi yangberwenang di bidangpenataan ruang
6. Pemeriksaan Laporan dan/atau Laporan
MasyarakatLaporan diterima : LANJUTKAN keTahap Pasca KonstruksiLaporan tidak diterima : KEMBALI keTahap Konstruksi
Instansi / Institusi yang
berwenang di bidangpenataan ruang
Masyarakat
7. TAHAP PASCA KONSTRUKSILaporan Hasil Akhir PelaksanaanPemanfaatan Ruang
Pengguna ruang/pengembang
8. Laporan diterima oleh Kepala Instansi /Institusi yang berwenang di bidangpenataan ruang
Instansi / Institusi yangberwenang di bidangpenataan ruang
9. Pemeriksaan Laporan dan/atau LaporanMasyarakatLaporan diterima : LANJUTKAN kePemantauanLaporan tidak diterima : KEMBALI keTahap Pasca Konstruksi
Instansi / Institusi yangberwenang di bidangpenataan ruang
Masyarakat
Laporan Rencana FinalPemanfaatan Ruang
Laporan PelaksanaanPemanfaatan Ruang
Laporantidak
diterima
Pemeriksaan
Laporan
Laporan Hasil AkhirPelaksanaan
Pemanfaatan Ruang
Laporantidak
diterima
PemeriksaanLaporan
Laporan kpdMasyarakat
Uji Publik,dsb
PemeriksaanLaporan
Laporantidak
diterima
Laporantidak
diterima
Laporantidak
diterima
PEMANTAUAN
12 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
20/28
Pd. X XX XXXX X
PROSES URAIAN PELAKSANAPEMANTAUAN
1. Input berupa laporan adanyadampak/penyimpangan pemanfaatanruang DAN/ATAU kondisi eksisting yangperlu dipantau secara rutin.
Masyarakat (baik pengguna,pengembang, maupunmasyarakat yang terkenadampak pemanfaatan ruang)
2. Laporan diterima oleh Kepala Instansi /Institusi yang berwenang di bidangpenataan ruang
Instansi / Institusi yangberwenang di bidangpenataan ruang
3. Pemeriksaan LaporanPerlu tindak lanjut : LANJUTKAN ketahap Peninjauan LapanganTidak perlu tindak lanjut : buat suratkembali kepada pelapor, arsip
Instansi / Institusi yangberwenang di bidangpenataan ruang
4. Proses analisa RTRW versus kondisieksisting dengan metoda surveysekunder (lihat Lampiran Tabel Ceklis)Bila ada penyimpangan : LANJUTKANke tahap EvaluasiBila tidak ada penyimpangan : buatsurat kembali kepada pelapor
Instansi / Institusi yangberwenang di bidangpenataan ruang
EVALUASI
1. Evaluasi : melakukan evaluasi terhadappenyebab terjadinya penyimpanganpemanfaatan ruang.
Instansi / Institusi yangberwenang di bidangpenataan ruang
2. Rekomendasi : memberikan suaturekomendasi untuk tahap Penertibandalam rangka pengendalianpemanfaatan ruang.Bentuk rekomendasi yang diberikandapat didasarkan pada 2 hal : Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan RTRW yang berlaku; RTRW yang berlaku perlu ditinjau
ulang (review).
Instansi / Institusi yangberwenang di bidangpenataan ruang
PemeriksaanLaporan
Perlu tindaklanjut
TIDAK
LaporanMasyarakat
PeninjauanLapangan
Kondisi
Eksisting
YA
Surat Kembali
pd PelaporARSIP
EVALUASI
Analisa RTRW vskondisi eksisting
Adapenyimpangan
Tidak adapenyimpangan
REKOMENDASI
13 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
21/28
Pd. X XX XXXX X
Lampiran D(normatif)
Format laporan
(yang disampaikan secara lisan)
Catatan Laporan Masyarakat (yang disampaikan secara lisan)
Nama Pelapor : Bambang
No. KTP : xx.xxxx.xxxxxx.xxxx
Nama wilayah/kawasanyang dilaporkan
Kelurahan Itu Kecamatan Anu
Materi laporanpemanfataan ruang
2 kavling di Blok perumahan A di Kelurahan Itu berubahfungsi menjadi fungsi industri
Limbah industri dari 2 kavling tersebut mengakibatkanpolusi udara dan polusi air di Blok terkait
Pemanfaatan ruangmenurut rencana *)
Kawasan Perumahan
Nama penerima laporan : Gatot
J abatan : Kasie
Kesesuaian/bias antaraperencanaan tata ruangdengan pemanfaatanrencana tata ruang **)
ADA ketidaksesuaian rencana dengan pemanfaatanruang
Rencana tindak lanjutLaporan diteruskanKepada
Tanggal::
Kasubdit
Atau :
Laporan telah diselesaikansebagai
Atau :
..........................................
......................., 200...
ttd
(nama jelas penerima laporan)
*) kolom ini diisi berdasarkan RTRW yang berlaku
**)membandingkan antara laporan yang diterima dengan RTRW yang berlaku
14 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
22/28
Pd. X XX XXXX X
Lampiran E(normatif)
Format evaluasi pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan
(berdasarkan tipologi pemanfaatan ruang)
Konversi Lahan (TIPOLOGI A)
a b c d e f gNo Fungsi Kawasan Luas Kawasan
(menurut RTRW /Perda tgl. .)
(km2)
Persentase(c : total luas
kawasanperkotaan)x100%
Luas eksisting(km2)
Persentase luaseksisting
(e : total luaskawasan perkotaan)
x100%
Selisih antaracdane (km2) *)
1. Kawasan Lindung
2. Kawasan Budidaya
a. perumahan dan
permukimanb. perdagangan
c. industri
d. fasilitas sosial(pendidikan, kesehatan,peribadatan, rekreasi,olahraga)
e. perkantoran
f. terminal angkutan darat,laut, udara
g. pertanian
h. pemakaman
i. tempat pembuanganakhir
*) bila c e : tidak terjadi konversi lahan
bila c < e : terjadi konversi lahan
Dominasi Fungsi (TIPOLOGI B)
a b c d
No Fungsi Kawasan Luas lahan yangdigunakan untuk
kegiatan non bdalamkawasan b(km2)
Persentase luas lahan yangdigunakan untuk kegiatan non b
dalam kawasanb(c : total luas kawasan b)x100%
1. Kawasan Lindung2. Kawasan Budidaya
a. perumahan dan permukiman
b. perdagangan
c. industri
d. fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan,peribadatan, rekreasi, olahraga)
e. perkantoran
f. terminal angkutan darat, laut, udara
g. pertanian
h. pemakaman
i. tempat pembuangan akhir
15 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
23/28
Pd. X XX XXXX X
Hubungan Fungsional Antar Kegiatan dan Antar Kawasan (TIPOLOGI C)
a B c dNo Fungsi Kawasan Kegiatan laindi sekitar
kawasan byang mengganggu
kegiatan di kawasan b
Gangguan yang ditimbulkan(misal : polusi udara, polusi
suara, dsb)1. Kawasan Lindung 1.1 .
1.2 .
2. Kawasan Budidaya
a. perumahan dan permukiman a.1. .
a.2. .
b. perdagangan b.1. .
b.2. .
c. industri c.1. .
c.2. .
d. fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan,peribadatan, rekreasi, olahraga)
d.1. .
d.2. .
e. perkantoran e.1. .
e.2. .
f. terminal angkutan darat, laut, udara f.1. .
f.2. .
g. pertanian g.1. .
g.2. .
h. pemakaman h.1. .
h.2. .
i. tempat pembuangan akhir i.1. .
i.2. .
Konflik Pemanfaatan Ruang dalam Satu Kawasan (TIPOLOGI D)a b c dNo Fungsi Kawasan Kegiatan laindi dalam
kawasan byang mengganggukegiatan di kawasanb
Gangguan yang ditimbulkan(misal : polusi udara, polusi
suara, dsb)
1. Kawasan Lindung 1.1 .
1.2 .
2. Kawasan Budidaya
a. perumahan dan permukiman a.1. .
a.2. .
b. perdagangan b.1. .
b.2. .
c. industri c.1. .c.2. .
d. fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan,rekreasi, olahraga)
d.1. .
d.2. .
e. perkantoran e.1. .
e.2. .
f. terminal angkutan darat, laut, udara f.1. .
f.2. .
g. pertanian g.1. .
g.2. .
h. pemakaman h.1. .
h.2. .
i. tempat pembuangan akhir i.1. .
i.2. .
16 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
24/28
Pd. X XX XXXX X
Lampiran F(normatif)
Format evaluasi
I. Format Umum Evaluasi
IndikatorTahap Kegiatan
Konversilahan
Dominasifungsi
Hub.Fungsional
KonflikPemanfaat
Penilaian Kesimpulan
Pra Konstruksi(pra perubahanpemanfaatan )
- StudiKelayakan- DED
Konstruksi(proses perubahanpemanfaatan)
Pasca Konstruksi(tahap pemanfaatan )
- th 1
- th 2
- dst.
Rekomendasi
II. Hasil evaluasi sesuai tipologi pemanfaatan ruang yang dikajia. Konversi Lahanb. Dominasi Fungsic. Hubungan Fungsional Antar Kegiatan dan Antar Kawasand. Konflik Pemanfaatan Ruang dalam Satu Kawasan.
III. Kesimpulan
(hasil analisis yang dilakukan pada butir II)
IV. Rekomendasi
(saran tindak dari kesimpulan)
............................, 200....
ttd
Ketua Tim Evaluasi
17 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
25/28
Pd. X XX XXXX X
Lampiran GInstitusi Pemanfaatan Ruang
Peringkat Instit usi Instit usi Pemanfaatan Kriteria Utama Pemanfaatan1.Lembaga Formala. Pusat i. Departemen Kehutanan Pertanahan
ii. Departemen Permukiman danPrasarana Wilayah
Infrastruktur
iii. Kementerian Lingkungan Hidup Keamanan Lingkunganiv. Departemen Kelautan dan
PerikananKeadilan Sosial
v. DPR Keuangan
b. Propinsi i. Dinas Kehutanan Propinsi Penetapan dan perencanaanpengelolaan kawasan;
ii. Dinas Permukiman danPrasarana
Pemanfaatan dan pelaksanaanprogram dan proyek yang bersifat
strategis dan berdampak regionalatau nasional;
iii. Badan Pengendalian DampakLingkungan Propinsi
Pengendalian pemanfaatankawasan;
iv. DPRD Propinsi
c. Kabupaten/Kota i. Dinas KehutananKabupaten/Kota
Mendeliniasi kawasan sesuai kriteria;
ii. Dinas Tata RuangKabupaten/Kota
Menetapkan zona lingkungankawasan;
iii. Badan PertanahanKabupaten/Kota
Memproses pengesahan kawasan;
iv. Badan Pengendalian DampakLingkungan Kabupaten/Kota
Merumuskan rencana pemanfaatankawasan berdasarkan prinsip-prinsip
pengelolaan kawasan;v. DPRD Kabupaten/Kota Merumuskan program pengelolaan
kawasan.
2.Lembaga Non Formala. LSM Peran serta sebagai
stakeholder/pemangku kepentinganb. Perguruan Tinggic. Masyarakat
18 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
26/28
Pd. X XX XXXX X
Lampiran HDaftar nama dan lembaga
1) Pemrakarsa
Direktorat J enderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum
2) Penyusun
Nama Lembaga
1. Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng. Dit. Penataan Ruang Nasional DitjenPenataan Ruang
2. Dra. Lina Marlia, CES Dit. Penataan Ruang Nasional DitjenPenataan Ruang
3. Ir. Nellie M. Tiendas Dit. Penataan Ruang Wilayah Tengah
Ditjen Penataan Ruang
4. Drs. Kristianto Solaiman Dit. Penataan Ruang Nasional DitjenPenataan Ruang
5. Ir. J ames Siahaan, MA Dit. Penataan Ruang Nasional DitjenPenataan Ruang
6. Indira P. Warpani, ST Dit. Penataan Ruang Nasional DitjenPenataan Ruang
7. Sri Nurnaeni, ST Dit. Penataan Ruang Nasional DitjenPenataan Ruang
8. Ir. Muh. Richzal, MT Dit. Penataan Ruang Nasional DitjenPenataan Ruang
9. Drs. Sadikin Dit. Penataan Ruang Nasional DitjenPenataan Ruang
19 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
27/28
Pd. X XX XXXX X
BIBLIOGRAFI
1. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan dan Sub Urban,
Laporan Akhir, Direktorat J enderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum,2003.
2. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Lampiran V : KepmenKimpraswil no.327/KPTS/M/2002, 2002.
3. Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah, DirektoratJ enderal Pembangunan Daerah, 1999/2000.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah disahkan denganPeraturan Daerah.
20 dari 25
-
7/28/2019 Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota
28/28
Pd. X XX XXXX X