Download - Paparan FGD Kemenko
Percepatan Sinkronisasi dan Integrasi Kebijakan Pembangunan
Infrastruktur dan Kawasan Strategis dalam RPJMN 2015-2019
melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Jakarta, 07 September 2015 (Hotel Aryaduta)
Kamis 3 September 2015 (Regional Sumatera) Waktu Acara Narasumber Moderator
09.00 – 09.15 Registrasi Panitia
09.15 – 09.30 Laporan Ketua Panitia Penyelenggaraan FGD Konflik
Pemanfaatan Ruang
Kepala Bidang Penataan Ruang, Kemenko
Perekonomian
09.30 –09.45 Sambutan sekaligus Pembukaan oleh Asdep Bidang
Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi,
Kemenko Perekonomian
Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan
Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko
Perekonomian
Focus Group Discussion Sesi I
09.45 – 10.30 Pembicara I :
Terobosan Regulasi yang Diperlukan dalam Rangka
Percepatan Sinkronisasi dan Integrasi Proyek-proyek
Infrastruktur dan Kawasan Strategis dalam RPJMN 2015-
2019 dengan RTRW
Asisten Deputi Bidang Percepatan
Infrastruktur, Pengembangan
Wilayah, dan Industri, Sekretariat
Kabinet
Kepala Bidang Penataan Ruang,
Kemenko Perekonomian
10.30 – 12.30
Pembicara II :
Inventarisasi Proyek-proyek Infrastruktur dan Kawasan
Strategis RPJMN 2015-2019 yang Belum Terakomodir
dalam RTRW Provinsi
Kepala Bappeda Provinsi Nangro
Aceh Darussalam
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera
Utara
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera
Barat
Kepala Bappeda Provinsi Jambi
Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu
12.30 – 13.30 Ishoma
Focus Group Discussion Sesi II
13.30 – 15.30
Pembicara III :
Inventarisasi Proyek-proyek Infrastruktur dan Kawasan
Strategis RPJMN 2015-2019 yang Belum Terakomodir
dalam RTRW Provinsi
Kepala Bappeda Provinsi Riau Kepala Bidang Penataan Ruang,
Kemenko Perekonomian Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan
Riau
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera
Selatan
Kepala Bappeda Provinsi Bangka
Belitung
Kepala Bappeda Provinsi Lampung
15.30 – 16.00 Coffe Break
16.00 – 16.30 Diskusi Panel
Pembacaan Kesimpulan dan Penutup
Kepala Bidang Penataan Ruang,
Kemenko Perekonomian
Senin 7 September 2015 (Regional Bali-NT, Papua – Kep Maluku) Waktu Acara Narasumber Moderator
09.00 – 09.15 Registrasi Panitia
09.15 – 09.30 Laporan Ketua Panitia Penyelenggaraan FGD Konflik Pemanfaatan
Ruang
Kepala Bidang Penataan Ruang, Kemenko
Perekonomian
09.30 –09.45 Sambutan sekaligus Pembukaan oleh Asdep Bidang Penataan
Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko Perekonomian
Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang
dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko
Perekonomian
Focus Group Discussion Sesi I
09.45 – 10.30 Pembicara I :
Mekanisme dan Tata Cara Perubahan/Revisi RTRW untuk
Percepatan Sinkronisasi Proyek Infrastruktur dan Kawasan
Strategis RPJMN 2015-2019 dengan RTRW
Direktur Penataan Ruang Wilayah
Nasional , Kementerian Agraria
dan Tata Ruang
Dirjen Bangda , Kemendagri
Kepala Bidang Penataan Ruang,
Kemenko Perekonomian
10.30 – 12.00
Pembicara II :
Inventarisasi Proyek-proyek Infrastruktur dan Kawasan Strategis
RPJMN 2015-2019 yang Belum Terakomodir dalam RTRW Provinsi
Kepala Bappeda Provinsi Bali
Kepala Bappeda Provinsi Nusa
Tenggara Barat
Kepala Bappeda Provinsi Nusa
Tenggara Timur
12.00 – 13.00 Ishoma
Focus Group Discussion Sesi II
13.00 – 15.00
Pembicara III :
Inventarisasi Proyek-proyek Infrastruktur dan Kawasan Strategis
RPJMN 2015-2019 yang Belum Terakomodir dalam RTRW Provinsi
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Kepala Bidang Penataan Ruang,
Kemenko Perekonomian Kepala Bappeda Provinsi Maluku
Utara
Kepala Bappeda Provinsi Papua
Kepala Bappeda Provinsi Papua
Barat
15.00 – 15.30 Coffe Break
15.30 – 16.00 Diskusi Panel
Pembacaan Kesimpulan dan Penutup
Kepala Bidang Penataan Ruang,
Kemenko Perekonomian
Selasa 8 September 2015 (Regional Kalimantan dan Sulawesi) Waktu Acara Narasumber Moderator
09.00 – 09.15 Registrasi Panitia
09.15 – 09.30 Laporan Ketua Panitia Penyelenggaraan FGD Konflik Pemanfaatan
Ruang
Kepala Bidang Penataan Ruang, Kemenko
Perekonomian
09.30 –09.45 Sambutan sekaligus Pembukaan oleh Asdep Bidang Penataan Ruang
dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko Perekonomian
Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan
Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko
Perekonomian
Focus Group Discussion
09.45 – 10.30 Pembicara I :
Percepatan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan
Kawasan STrategis dalam RPJMN 2015-2019 dengan RTRW
Direktur Pengembangan Wilayah,
Bappenas
Kepala Bidang Penataan Ruang,
Kemenko Perekonomian
10.30 – 12.30
Pembicara II :
Inventarisasi Proyek-proyek Inventarisasi Proyek-proyek
Infrastruktur dan Kawasan Strategis RPJMN 2015-2019 yang Belum
Terakomodir dalam RTRW Provinsi
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan
Timur
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan
Tengah
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan
Selatan
Kepala Bidang Penataan Ruang,
Kemenko Perekonomian
10.30 – 12.30
Pembicara II I:
Inventarisasi Proyek-proyek Inventarisasi Proyek-proyek
Infrastruktur dan Kawasan Strategis RPJMN 2015-2019 yang Belum
Terakomodir dalam RTRW Provinsi
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi
Tenggara
Latar Belakang
1. Surat Seskab No. B 432/Seskab VIII/2015 tgl 24 Agusutus 2015 tentang “Percepatan Pembangunan
Proyek Infrastruktur Strategis dan Kawasan Strategis (RPJMN 2015-2019) dan Permasalahan Tata
Ruang
2. Adanya indikasi beberapa proyek infrastruktur dan kawasan strategis dalam RPJMN 2015-2019
yang belum Terakomodir dalam RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota
3. Sesuai UU No. 26 Tahun 2007 bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Nasional, Provinsi
maupun Kabupaten/Kota harus menjadi pertimbangan awal dalam proses pembangunan
infrastruktur dan kawasan.
4. Proyek infrastruktur dan kawasan ekonomi yang belum terakomodir dalam RTRW Nasional, RTRW
Provinsi maupun Kabupaten/Kota berpotensi akan terhambat pembangunannya. Kondisi ini
mengakibatkan:
Terhambatnya capaian target pembangunan infrastruktur dan KS dalam RPJMN 2015-2019
Tidak terserapnya anggaran APBN/APBD untuk pembangunan infrastruktur
5. Peran RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota dalam pembangunan menjadi sangat penting
sebagai dasar pertimbangan diterbitkannya Izin Penetapan Lokasi (IPL) oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota
6. Banyaknya gugatan masyarakat (PTUN) terhadap Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang diterbitkan oleh
Gubernur, Bupati/Walikota terkait pembangunan infrastruktur dan kawasan karena belum
terakomodir dalam RTRW.
07/09/2015 5
Surat Sekretaris Kabinet No. B-432/SESKAB/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur dan Penyelesaian Permasalahan Pemanfaatan Ruang
1. Infrastruktur yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2016 namun lokasinya belum ditetapkan agar segera ditetapkan guna kesesuaian dengan RTR KSN/ RTRWP / RTRW Kab-Kota
2. Investarisasi infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 skala nasional dan strategis untuk disesuaikan dengan peruntukan ruang dalam RTRWN.
3. Klarifikasi ke K/L terkait kesesuaian antara renja K/L 2016 dengan infrastruktur dalam RKP 2016 dan RTRW Provinsi/ Kabupaten/Kota
4. Supervisi terhadap Perda RTR Provinsi dan RTR Kab/Kota yang belum dilengkapi lampiran peta untuk melakukan penyesuaian lokasi proyek infrastruktur
5. Pengkajian kembali peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang guna percepatan pembangunan infrastruktur.
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN FGD
Maksud pelaksanaan FGD adalah untuk melakukan percepatan sinkronisasi dan integrasi kebijakan dan
program pembangunan infrastruktur prioritas dan kawasan strategis dalam RPJMN 2015-2019 melalui
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
07/09/2015 6
1. Melakukan inventarisasi proyek-proyek infrastruktur dan kawasan strategis dalam RPJMN 2015 – 2019 yang belum
terakomodir dalam RTRW Provinsi
2. Mengidentifikasi berbagai isu strategis dan hambatan implementasi RTRW Provinsi terkait dengan pembangunan
infrastruktur dan kawasan strategis RPJMN 2015 – 2019
3. Merumuskan kriteria proyek infrastruktur dan kawasan strategis RPJMN 2015-2019 yang diprioritaskan untuk
dipercepat pembangunannya
4. Merumuskan terobosan/deregulasi yang diperlukan dalam rangka percepatan sinkronisasi dan integrasi proyek-proyek
infrastruktur dan kawasan strategis yang belum Terakomodir dalam RTRW Provinsi
5. Merumuskan kriteria dan tata cara amandemen/revisi RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota agar dapat
mempercepat integrasi proyek-proyek infrastruktur dan kawasan strategis RPJMN 2015 – 2019 dengan RTRW
Maksud
Tujuan
RENCANA PEMBANGUNAN
RPJPNasional
RPJMN RPJMN
RPJPDaerah Provinsi
RPJMD
RPJPD Kab/Kota
RPJMD RPJMD
RENCANA SPASIAL
Nasional
Provinsi
Kabupaten/ Kota
RTRWN
RTR Kawasan Strategis Nasional
RTRW Provinsi
RTR Kawasan Strategis
RTRW Kab/Kota
RTR Kawasan Strategis Kab/Kota
Masih adanya Gap Rencana
Pembangunan vs Spatial Planning
RPJMD
RPJMN 2014-2019 : Program “NAWA CITA”
Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Strategis RPJMN dalam Pelaksanaan RTRW
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan
RTRWN (PP No. 26 Tahun 2008)
RTR Pulau (Perpres)
1 : 1000.000
Perda RTRW Provinsi
Perda RTRW Kabupaten/Kota
1 : 500.000
Perpres RTR Kawasan
Strategis Nasional
Zoning Regulation (RDTR)
1 : 250.000
1 : 100.000
1 : 10.000
HIRARKHI DOKUMEN
PERENCANAAN
HIRARKHI RENCANA
TATA RUANG
RPJMN RPJP
1 : 50.000
1 : 250.000 1 : 50.000
1 : 5.000
NASIONAL
RKP/RKPD RENSTRA KEBIJAKAN
RPJMD RPJPD
PROVINSI
RPJMD RPJPD
KAB/KOTA
MUSRENBANG
UU No. 25/2004 SPPN UU No. 26/2007
Penataan Ruang
PROGRAM SEKTOR
Instrumen Pengendalian
Perpajakan, DBH, DAU, DAK
Insentif / Disinsentif
8
PENGEMBANGAN WILAYAH, RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA
Jalan baru 2.650 Km Jalan tol 1.000 Km Pemeliharaan jalan 46.770 Km
Pembangunan 15 Bandara baru Pengadaan 20 Pesawat Perintis Pengembangan Bandara untuk
pelayanan Cargo Udara di 6 Lokasi
Pembangunan 24 Pelabuhan baru Pengadaan 26 Kapal Barang Perintis Pengadaan 2 Kapal Ternak Pengadaan 500 unit kapal Rakyat
Pembangunan Jalur KA 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan terdiri dari: KA Antar kota 2.159 km KA Perkotaan 1.099 km
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di
60 lokasi Pengadaan kapal penyeberangan (terutama
perintis) sebanyak 50 unit
Pembangunan BRT di 29 kota Pembangunan angkutan massal cepat di
kawasan perkotaan (6 Kota metropolitan, 17 Kota besar)
9
TARGET INFRASTRUKTUR YANG DIBANGUN 2015-2019
Pembangunan 49 Waduk Baru dan 33 PLTA
Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 1 Juta Ha
Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi
Jangkauan Pitalebar/broadband di
100% kab/kota Indeks e-government mencapai
3,4 (skala 4,0) Pengmbangan e-pengadaan, e-
kesehatan, e-pendidikan, dan e-logistik
Pembangunan Rusanawa 5.257 Twinblok (515.711 rumah tangga)
Bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 Juta rumah tangga
Penanganan kawasan kumuh 37.407 Ha Fasilitasi kredit perumahan untuk MBR 2,5 Juta rumah
tangga
Pembangunan SPAM di perkotaan 21,4 juta sambungan rumah (268.680 liter/detik)
Pembangunan SPAM di perdesaan 11,1 juta sambungan rumah (22.647 desa)
Pembangunan sistem air limbah komunal di 227
kota/kab dan terpusat di 430 kota/kab Pembangunan IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja
perkotaan di 409 kota/kab Pembangunan TPA sanitary landfill dan fasilitas 3R di
341 kota/kab dan fasilitas 3R terpusat & komunal di 294 kota/kab
Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman
10
INFRASTRUKTUR YANG DIBANGUN 2015-2019
11
WADUK KEUREUTO, RUKOH, TIRO, JAMBO AYE (NAD)
WADUK LOGUNG, JLANTAH, MATENGGENG (JATENG)
WADUK TELAGAWAJA, LAMBUK (BALI)
WADUK KARIAN, SINDANGHEULA (BANTEN)
WADUK BENER, KARANGTALUN (DIY)
WADUK CIAWI, SUKAMAHI, CIPANAS, LEUWIKERIS, SADAWARNA, SANTOSA, SUKAHURIP (JABAR)
WADUK SEMANTOK, WADUK BAGONG, WADUK LESTI, WADUK WONODADI (JATIM)
WADUK TAPIN (KALSEL)
ESTUARI SEI GONG, DOMPAK, BUSUNG (KEPRI)
WADUK SUKOHARJO, SEGALAMINDER, WAY SEKAMPUNG, SUKARAJA III (LAMPUNG)
WADUK BINTANG BANO, TANJU DAN MILA, MUJUR (NTB)
WADUK RAKNAMO, KOLHUA, ROTIKLOD, NAPUNGGETE (NTT)
WADUK LOMPATAN HARIMAU (RIAU) WADUK KARALOE,
PASELORENG, PAMUKULU, JENELATA, NIPA-NIPA (SULSEL)
WADUK LOLAK, KUWIL (SULUT)
WADUK SEPAKU SEMOI, MARANGKAYU, TERITIP (KALTIM)
WADUK LASONGI (SULTRA)
WADUK LAUSIMEME (SUMUT)
LOKASI PEMBANGUNAN 49 WADUK
Sumber: RPJMN 2015-2019
07/09/2015 12
TOL LAUT
Sumber: RPJMN 2015-2019
07/09/2015 13
RENCANA PENGEMBANGAN PERKERETAAPIAN 2015-2019
Sumber: RPJMN 2015-2019
14
RENCANA PENGEMBANGAN 15 BANDARA BARU DAN PENGEMBANGAN 9 BANDARA KARGO
Rencana Pembangunan 15 Bandara Baru
Pengembangan 9 Bandara Penyeberangan Kargo Udara
Sumber: RPJMN 2015-2019
REGULASI YANG MENGATUR KRITERIA DAN TATA CARA PERUBAHAN/REVISI RTRW (PP NO. 15 TAHUN 2010)
Pasal 88
Rekomendasi perlunya dilakukan perubahan/revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (Nasional, Provinsi,
Kabupaten/Kota) dilakukan apabila:
a. Terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional, provinsi,
kabupaten/kota
b. Terdapat dinamika pembangunan yang menuntut perlunya dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dan revisi
RTRW Nasional, RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota
Pasal 89
Revisi terhadap RTRW dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan dan prosedur penetapan RTRW sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 s/d Pasal 38, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 53 s/d 58, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 67 s/d Pasal 70, dan Pasal 75 s/d
Pasal 80
Catatan:
Terkunci lagi di Pasal 89
Tata Cara Perubahan/Revisi RTRW menurut PP No. 15 Tahun 2010 membutuhkan jangka waktu dan proses yang cukup
panjang (Hampir seperti menyusun Perda RTRW Baru)
REGULASI YANG MENGATUR KRITERIA DAN TATA CARA PERUBAHAN/REVISI RTRW (PP NO. 15 TAHUN 2010) LANJUTAN..
Pasal 90
1) Revisi Terhadap RTRW yang materi perubahannya tidak lebih dari 20%
penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan
tentang Rencana Tata Ruang
2) Jangka Waktu RTRW hasil Perubahan/Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir s/d berakhirnya jangka waktu RTRW yang dimaksud
Pasal 91
Perubahan/Revisi terhadap RTRW dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap
penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang
STATUS PENYUSUNAN PERDA RTRW PROVINSI NO PROVINSI
STATUS PENYUSUNAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Aceh
2 Sumatera Utara
3 Sumatera Barat
4 Riau
5 Jambi
6 Sumatera Selatan
7 Bengkulu
8 Lampung
9 Kep. Bangka Belitung
10 Kep. Riau
11 Banten
12 DKI Jakarta
13 Jawa Barat
14 Jawa Tengah
15 DIY
16 Jawa Timur
17 Kalimantan Barat
18 Kalimantan Tengah
19 Kalimantan Selatan
20 Kalimantan Timur
21 Kalimantan Utara
22 Bali
23 Nusa Tenggara Barat
24 Nusa Tenggara Timur
NO PROVINSI STATUS PENYUSUNAN
1 2 3 4 5 6 7
25 Sulawesi Utara
26 Gorontalo
27 Sulawesi Tengah
28 Sulawesi Barat
29 Sulawesi Tenggara
30 Sulawesi Selatan
31 Maluku
32 Maluku Utara
33 Papua
34 Papua Barat
Keterangan 1. Belum Revisi 2. Sedang menyusun Raperda RTRW 3. Proses Pembahasan di BKPRN 4. Mendapatkan Persub Menteri PU 5. Pembahasan di DPRD 6. Evaluasi di Kemdagri 7. Perda
Catatan : • Status proses persetujuan kehutanan tidak disampaikan
pada laporan ini.
Perda No. 9/2009
Perda No. 4/2011
Perda No. 1/2011
Perda No. 5/2012
Perda No. 16/2009
Perda No. 3/2010
Perda No. 2/2010
Perda No. 6/2010
Perda No. 22/2010
Perda No. 1/2012
Perda No. 2/2011
Perda No. 1/2010
Perda No. 2/2012
Perda No. 13/2012
Perda No. 10/2013
Perda No. 16/2013
Perda No. 2/2013
Perda No. 2/2013
Perda No. 8/2013
Perda No. 19/2013
Perda No. 1/2014
Perda No. 2/2014
Perda No. 1/2014
Perda No. 23/2013
Perda No. 2/2014
Perda No. 10/2014
07/09/2015 18
Mapping “Inventarisasi Proyek Infrastruktur dan Kaw Strategis RPJMN 2015-2019
dengan RTRW Provinsi (Hasil Sementara FGD)”
34 Provinsi
Perda RTRW Provinsi (Usia Perda < 5 Tahun)
19 Propinsi: NAD, Sumbar, Jambi, Bengkulu,
Babel, Banten, DKI Jakarta, Jatim, Kalbar, NTT,
Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sukbar, Sultra, Kep
Maluku dan Papua
Perda RTRW Provinsi
sdh Masuk Periode
Peninjauan Kembali (PK)
7 Propinsi : Lampung, Jabar, Jateng, DI
Yogyakarta, Bali NTB dan Sulsel
Status Masih Ranperda
RTRW Provinsi
8 Propinsi : Sumut, Riau, Sumsel, Kepri,
Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara
Sumsel : Menunggu Rekomendasi
Ombudsman
Sebagian Proyek Infrastruktur
dan Kaw Strategis RPJMN
2015-2019 Belum
Terakomodir dalam RTRWP
Sebagian Proyek Infrastruktur
dan Kaw Strategis RPJMN
2015-2019 Belum
Terakomodir dalam RTRWP
Proyek Infrastruktur dan Kaw
Strategis RPJMN 2015-2019
sebagian besar sudah
Diakomodir dalam Ranperda
RTRWP
Status RTRW Provinsi RPJMN 2015-2019 ALTERNATIF TEROBOSAN
1. Perlu Diterbitkan Pedoman PK
Perda RTRW Provinsi dalam
Rangka Percepatan Integrasi
Proyek2 Infrastruktur dan Kaw
Strategis RPJMN (PP, Perpres
Permen)
2. Revisi Perpres RPJMN 2015-2019
dan RKP 2016
1. Upaya Percepatan Proses PK
Perda RTRW Provinsi dalam
Rangka Integrasi Proyek2
Infrastruktur dan Kaw Strategis
RPJMN 2015-2019
2. Revisi Perpres RPJMN 2015-2019
dan RKP 2016
1
2
3 Upaya Percepatan Penyelesaian Perda
RTRW Provinsi (Kaw Hutan):
1. PP No. 8 Tahun 2013 “Ketelitian
Peta RTR”
2. Inpres No. 8 Thn 2013
“Penyelesaian Perda RTRW”
3. SEB 3 Menteri No.
650/1393/SJ02/SE/M/2014
“Holding Zone”
PENYUSUNAN - Permendagri; - Permen PU; - Permen Kelautan dan Perikanan; - Dll
KONSULTASI
Substansi Teknis
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN
PENATAAN RUANG
Persetujuan Substansi
Teknis
RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH
GUBERNUR
Surat Permintaan Evaluasi dari
Gubernur
EVALUASI Raperda RTRW
MENDAGRI
GUBERNUR Menetapkan Raperda menjadi Perda
Diselenggarakan
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN
PENATAAN RUANG
Dikoordinasikan oleh BKPRN
Dihasilkan
Dilakukan
Berkoordinasi dengan BKPRN
Koordinasi Menteri ATR – amanah UU No.26 Tahun 2007
Koordinasi Menteri Dalam Negeri – amanah UU No.32 Tahun 2004 – 15 hari kerja
Belum disusun dokumen RTRW
Proses penyusunan dokumen RTRW
Proses persetujuan substansi di BKPRN
Sudah mendapat persetujuan
substansi BKPRN
Pembahasan Raperda di DPRD
Proses Evaluasi Raperda RTRW
Sudah ditetapkan menjadi Perda
RTRW
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)
1 2 3 4 5 6 7
PROSES KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI melalui BKPRN
Permendagri No. 28 tahun 2008 tentang Mekanismme Penetapan Perda RTRW Provins dan Perda RTRW Kabupaten/Kota
Belum disusun dokumen
RTRW
Proses penyusunan
dokumen RTRW
Proses pembahasan untuk rekomendasi
Gubernur
Proses persetujuan substansi di BKPRN
Sudah mendapat persetujuan
substansi BKPRN
Pembahasan Raperda di DPRD
Proses Evaluasi Raperda RTRW
Sudah ditetapkan menjadi Perda RTRW
PENYUSUNAN
- Permendagri;
- Permen PU
- Permen Kelautan dan
Perikanan;
- Dll
KONSULTASI
Substansi
Teknis
Surat Permintaan Evaluasi dari
Bupati/ Walikota
EVALUASI
Raperda RTRWK/K
MENDAGRI
Bupati/Walikota
Mentepakan Raperda
menjadi Perda
Diselenggarakan
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN
PENATAAN RUANG
Atas Dasar Surat Rekomendasi
Dikoordinasi oleh BKPRN
Dihasilkan
Dilakukan
Dapat Melibatkan
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN
PENATAAN RUANG
Surat Reko-mendasi
GUBERNUR C.q. BKPRD Provinsi
Dihasilkan
GUBERNUR
Koordinasi Menteri ATR – amanah UU No.26 Tahun 2007
RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH
BUPATI/WALIKOTA
Persetujuan Substansi
Teknis
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)
1 2 3 4 5 6 7 8
PROSES KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN/KOTA melalui BKPRN
Permendagri No. 28 tahun 2008 tentang Mekanismme Penetapan Perda RTRW Provins dan Perda RTRW Kabupaten/Kota
Beberapa Proyek Infrastruktur
dan Kaw Strategis
(RPJMN 2015-2019) belum
Terakomodir dalam RTRW
Potensi Terhambatnya
Pembangunan Proyek
Infrastruktur Prioritas
RPJMN 2015 - 2019
Regulasi & Mekanisme yang
ada Belum Dapat Mempercepat
Proses Perubahan/
Revisi RTRW
(PP No. 15 Thn 2010)
Kondisi Awal Terobosan/Deregulasi
Proyek2 Infrastruktur Prioritas
dan Kaw Strategis dlm RPJMN
dapat Terakomodir dalam
RTRW
Percepatan Pembangunan
Proyek infrastruktur dan
Kawasan Strategis
RPJMN 2015 - 2019
Terobosan/Deregulasi dlm
Rangka Percepatan Sinkronisasi
dan Integrasi melalui Proses
Perubahan/Revisi RTRW
Kondisi Yang Diinginkan
Pemetaaan dan Inventarisasi Proyek2
infrastruktur dan Kaw Strategis RPJMN
2015-2019 yang belum Terakomodir dalam
RTRW
Menentukan kriteria Proyek2 Infrastruktur
dan Kawasan Strategis RPJMN yang
Dipriortiaskan untuk Percepatan
Pembangunan
Terobosan Regulasi dalam rangka
mengintegrasikan Proyek2 Infrastruktur dan
Kawasan Strategis RPJMN 2015-2019
dalam RTRW
Forum Koordinasi Stakehoders
Pemanfaatan Ruang: BKPRN, K/L Terkait ,
dan Pemerintah Daerah
DIPERLUKAN TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN DEREGULASI
Pembangunan Wilayah Pulau Papua sebagai
Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari;
Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati;
Percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi, emas, perak dan tembaga;
Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon;
Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat; serta
Pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Papua yang mandiri, produktif, dan berkepribadian.
07/09/2015 22
TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH (PULAU PAPUA) DALAM RPJMN 2015-2019
Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku sebagai
Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional
Percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan
Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel dan tembaga
Pariwisata bahari
07/09/2015 23
TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH (KEP. MALUKU DAN KEP. NUSA TENGGARA) DALAM RPJMN 2015-2019
Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara sebagai
Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri MICE
Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut
Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung
Pengembangan industri mangan dan tembaga
07/09/2015 24
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
KEK Sorong KEK Merauke
Kawasan Industri Kawasan Industri Teluk Bintuni
Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis Adat
KPE Saereri KPE Mamta KPE Me pago
KPE La pago KPE Ha’anim
PKSN PKSN Jayapura PKSN Merauke PKSN Tanah Merah
Kota Baru Publik Sorong dan Jayapura
Lokpri Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota
Kawasan Misool dan sekitarnya (Papua Barat) Kawasan Manokwari dan sekitarnya (Papua Barat) Kawasan Arso dan sekitarnya (Papua) Kawasan Merauke dan sekitarnya (Papua)
PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN PAPUA DALAM RPJMN 2015-2019
07/09/2015 25
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
KEK Morotai Rencana KEK di Prov. Maluku
Kawasan Industri Kawasan Industri Buli
Lokpri Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota
Daruba dan sekitarnya (Maluku Utara) Maba dan sekitarnya (Maluku Utara) Bula dan sekitarnya (Maluku)
PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN KEP. MALUKU, BALI, DAN KEP. NUSA TENGGARA DALAM RPJMN 2015-2019
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
KEK Mandalika Rencana KEK di NTT
Kawasan Perkotaan Metropolitan
Kawasan Perkotaan Metropolitan Sarbagita (Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan) Gumi Rinjani Raya (Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara)
PKSN PKSN Atambua PKSN Kefamenanu
PKSN Kalabahi
Lokpri Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota
Praya dan sekitarnya Sumbawa Besar dan sekitarnya Raba dan sekitarnya
Labuan Bajo dan sekitarnya Ende dan sekitarnya Tabanan dan Sekitarnya
Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara
Kepulauan Maluku
07/09/2015 26
JALAN PERKERETAAPIAN BANDAR UDARA PELABUHAN
Pembangunan jalan
Okaba-Sanomere-Bade
Pembangunan KA
Sorong-Manokwari
Pengembangan Bandara
Sentani
Pengembangan
Pelabuhan Merauke
Pembangunan jalan
Merauke-Okaba_Buraka-
Wanam-Bian-Wogikel
Pembangunan Bandara Taria
Pengembangan
Pelabuhan Pomako
Pembangunan jalan
Timika – Potowaiburu –
Wagete - Nabire
Pengembangan Bandara
Domine Eduard Osok
Pengembangan
Pelabuhan Seget
Pembangunan jalan
Manokwati - Bintuni
Pengembangan Bandara
Bintuni
Pengembangan
Pelabuhan Kaimana
Pembangunan jalan Sorong – Pelabuhan Arar
BEBERAPA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS DI PULAU PAPUA DALAM RPJMN 2015-2019
07/09/2015 27
JALAN KETENAGALISTRIKAN BANDAR UDARA PELABUHAN
Pembangunan Jalan Trans
Maluku
PLTMG Mobile PP (Ambon) 70
MW
Perpanjangan Runway Bandara di
Tual
Pembangunan Pelabuhan Areate
Pembangunan Jalan Lingkar
Halmahera Bagian Selatan,
Tengah, dan Utara
PLTMG Mobile PP (Ternate)
30 MW
Pengembangan Bandara 1
Pattimura
Pelabuhan container di Passo
Pengembangan jaringan
transmisi dan distribusi
Pengembangan Bandara Pitu
Morotai
Pengembangan Pelabuhan Sofifi
Pengembangan Bandara Sultan
Babullah Ternate
Pengembangan Pelabuhan Tikong
BEBERAPA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS DI KEP. MALUKU, BALI DAN KEP NUSA TENGGARA DALAM RPJMN 2015-2019
JALAN KETENAGALISTRIKAN BANDAR UDARA PELABUHAN
Pembangunan Jalan Lintas
Selatan Sumbawa
PLTGU Lombok Peaker 150
MW
Pengembangan Bandara
Internasional Lombok
Pembangunan Faspel Laut
Pelabuhan Lombok
Pembangunan Jalan mendukung
KSN Rinjani
PLTGMG Bima 50 MW Pengembangan Bandara Sultan
Salahuddin Bima
Pengembangan Pelabuhan
Lembar
Pembangunan Jalan Lintas
Selatan Pulau Timor
Pembangunan PLT Energi Arus
Laut
Pengembangan Bandara Komodo Pembangunan Dermaga Kapal
Pesiar di Labuan Bajo
Pembangunan Jalan Antasari –
Seririt (Bali)
PLTU Bali Utara 130 MW Pembangunan Bandara Bali Utara Pelabuhan Pariwisata Tanah
Ampo, Bali
Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara
Kepulauan Maluku
RTR Infrastruktur Strategis
RTRWN
Infrastruktur Perhubungan
a. Pengembangan Terminal Multipurpose di area Reklamasi Ancol Timur b. Pengembangan Pelabuhan Pangandaran c. Pembangunan Pelabuhan Laut di Indramayu untuk mendukung pariwisata ke Pulau
Biawak d. Pembangunan Pelabuhan Wonogiri e. Pengembangan Pelabuhan Probolinggo f. Pembangunan Airstrip Pangandaran g. Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo h. Pembangunan Bandara Banten Selatan
RTR Pulau Jawa
Infrastruktur Jalan a. Pembangunan Jalan Rembang – Blora – Batas Jatim Infrastruktur Perhubungan
a. Pembangunan jalur KA antara Cangkring – Pelabuhan Cirebon b. Pembangunan monorail Bandung Raya c. Pembangunan airstrip Pangandaran d. Pengembangan Pelabuhan Pamanukan e. Pembangunan Pelabuhan Laut di Indramayu untuk mendukung pariwisata ke Pulau
Biawak f. Pembangunan Pelabuhan Pangandaran g. Pembangunan Pelabuhan Wonogiri h. Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo i. Pembangunan Jalur Gandara Lintas Selatan Jawa – Paron – Madiun – Mojokerto –
Wonokromo j. Pembangunan Monorail dan Tram Surabaya k. Pengembangan Pelabuhan Probolinggo l. Pembangunan Jalan Tanjung Lesung – Sumur (24 km)
Infrastruktur Energi a. Pipa Kepodang – TambakLorok 250 KM b. PLTU Jawa-4 1000 MW c. PLTU Jawa-8 1000 MW d. PLTU Jawa Tengah 2x950 MW e. PLTU Jawa-10 660 MW f. PLTGU Jawa-3 800 MW g. PLTGU Peaker Jawa Bali -2 500 MW h. PLTU Jawa-5 2000 MW i. PLTU Jawa-7 2x1000 MW
RTRW Provinsi Banten
Infrastruktur Jalan a. Pembangunan Jalan Tanjung Lesung – Sumur (24 km) b. Pembangunan Jalan penghubung Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung (Jalur Karet (6,5
km), Jalur Cipanon (0,42 km), jalur Panjang – Cipenyu (5,3 km)) Infrastruktur Perhubungan
a. Pembangunan sistem transit Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang
Infrastruktur Energi a. PLTU Banten 625 MW b. PLTP Rawa Dano 110 MW c. PLTU Lontar Exp 315 MW d. PLTGU Peaker Jawa – Bali 3 500 MW e. PLTU Jawa-5 2000 MW
07/09/2015 28
HASIL FGD REGIONAL PULAU JAWA
Infrastruktur Strategis pada RPJMN 2015-2019 yang Belum Terakomodir Surat Permintaan Evaluasi RTR Ke Kementerian ATR
Surat Menko Bidang Perekonomian No. S-163/M.EKON/07/2015 tentang Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota
RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat ditinjau kembali dan direvisi 1 (satu) kali dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat ditinjau kembali dan direvisi lebih dari 1 kali dalam 5 tahun dalam hal: • Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan • Perubahan batas territorial Negara/wil provinsi/kab/kota yang ditetapkan undang-undang • Pertimbangan perkembangan ekonomi yang ditetapkan perundang-undangan (Pasal 20 ayat 5 UU 26 thn 2007)
Pasal 23 ayat (4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun Penjelasan Pasal 23 ayat (4) Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah
provinsi dan/atau terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; atau b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika internal provinsi
yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar.
RTRW Provinsi
Pasal 26 ayat (5) Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun Penjelasan Pasal 26 ayat (5) Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang
wilayah kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan.
RTRW Kabupaten/Kota
RTRW ditinjau kembali 1 kali dalam 5thn atau > 1 kali jika terdapat kondisi tertentu
PENINJAUAN KEMBALI DAN REVISI RTRW (UU 26 TAHUN 2007)
31
TERIMA KASIH
Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 # Pasal 30 dan Pasal 31
• Dalam hal terdapat bagian kawasan hutan dalam wilayah provinsi yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya mengacu pada ketentuan peruntukan kawasan hutan RTR sebelumnya.
• Bagian kawasan hutan dalam wilayah provinsi yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya diintegrasikan ke dalam RTR yang akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berdasarkan RTR sebelumnya.
• Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.
INPRES nomor 8 Tahun 2013 (tentang Penyelesaian Penyusunan RTRW
Provinsi dan Kabupaten/ Kota)
Diktum 6b; Para Gubernur dan Bupati/Walikota menerapkan kawasan yang belum
ditetapkan peruntukan ruangnya (Holding Zone), dalam hal terdapat usulan perubahan
peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum mendapalkan persetujuan dari
Menteri Kehutanan.
HOLDING ZONE (DASAR HUKUM)
Ketentuan Teknis Inpres 8 Tahun 2013
SEB 3 Menteri No.650/1393/SJ; 02/SE/M/2014; 2/Menhut-VII/2013 tanggal 17 Maret 2014
Perpres No. 87 Tahun 2011 tentang RTR
Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK),
penerapan pada:
o Pasal 77 ayat (8) huruf g “Zona B4 (industri) yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan
sebagai HPK selanjutnya disebut HPK/B4.”
o Pasal 77 ayat (9), “Perubahan peruntukan dan
fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”
Perpres No.62 Tahun 2011 tentang RTR MEBIDANGRO, penerapan pada:
o Pasal 76 ayat (4) huruf c “Zona B4 (industri) yang menurut penunjukkan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai HPT pada zona B7 yg selanjutnya disebut zona B7/B4 ....”
o Pasal 77 ayat (5), “Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
B7/B4
HPK/B4
HOLDING ZONE (CONTOH PENERAPAN)