Download - Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
1/26
PANCASILA DALAM
SISTEM KETATANEGARAN INDONESIA
Selasa, 01 Oktober 2013
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
2/26
Pancasila
1
Pancasila pada hakekatnya adalah nilai (Kaelan, 2002)Nilai dasar Pancasila itu adalah nilai Ketuhanan,Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan
2 Lima nilai dasar itu bagi negara bangsa Indonesia
dijadikan dasar (falsafah) negara
3
Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 menegaskan
bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalamPembukaan UUD 1945 adalah dasar negaradari NKRI.Dasar negara didalamnya mengandung makna pulaideologi nasional
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
3/26
Fungsi Pancasila dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Pancasila pada hakikatnyaadalah nilai yaitu lima nilaidasar sebagai kesatuan (sistem
nilai)
Lima nilai tersebut dijadikan
(berfungsi) sebagai dasar(filsafat) bernegara dandijadikan ideologi nasionalIndonesia
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
4/26
Pancasila Sebagai Dasar Negara
Nilai-nilai Pancasila dijadikan acuan perilaku dalamkehidupan bernegara.
Konsekwensinya penyelenggaraanbernegara tidak boleh bertentangan dengan
nilai-nilai Pancasila
Penyelenggaraan bernegara tidak menyimpang darinilai keTuhanan, tidak bertentangan dengan nilai
kemanusiaan, dan seterusnya
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
5/26
Pancasila Sebagai Dasar Negara
Agar nilai bisa dijadikan acuanperilaku maka nilai harusdiwujudkan kedalam norma. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan ke dalamnorma hukum dan norma moral
bernegara.
Norma moral membentuksistem etik, sedang norma
hukum membentuk sistemhukum. Kedua norma tersebutmengatur perilaku hidupbernegara.
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
6/26
Norma Etik
Norma-norma etik dalamkehidupan bernegaramenjadi pedoman perilakubaik oleh penyelenggaranegara maupun warga
negara
Norma etik kehidupanbernegara Indonesiadiwujudkan melalui Pokok-Pokok Etika KehidupanBerbangsa (Ketetapan MPR
No VI/MPR/2001)
Pokok pokok etikabersumber dari (nilai etik)
Pancasila yg harusdijabarkan lagi kedalamkode etikmasing-masingprofesi
Norma etik/moral bersifattidak memaksa tetapiberdasar pada hati nuranimanusia itu sendiri untukmelaksanakan (subyektif)
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
7/26
Sepenggal berita tentang
Jaksa Nakal. Makassar (ANTARA News) - Jaksa Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung yang
tiba di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, mulai memeriksa 10 jaksa nakal yang terlibat
pemerasan dan penyuapan dalam penanganan perkara.
Pemeriksaan yang dilakukan Jamwas Kejagung itu terkait adanya laporan dari tersangka kasus
korupsi BTN Syariah Jusmin Dawi dengan kerugian negara sebesar Rp44 miliar, maupun
pemberitaan media massa mengenai banyaknya jaksa yang terlibat penyuapan maupun
pemerasan.Kesepuluh jaksa itu yakni AM, AK, WJ, dan DY dari bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejati
Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), dan YH, MD, AMD, IY, NN dan RP dari bagian Pidana
Umum (Pidum) Kejati Sulsel, serta PL staf Tata Usaha Kejati Sulselbar.
Khusus untuk jaksa senior AM yang dilaporkan telah melakukan pemerasan terhadap
tersangka Jusmin Dawi, pihak Jamwas akan memeriksa secara intensif dan memberikan hasil
itu kepada pihaknya maupun ke pusat.
Tetapi sebelum diberi sanksi tegas, AM akan disidang kode etik terlebih dahulu.
Jaksa AM dituduh memeras tersangka Jusmin Dawi sebesar Rp150 juta lebih ditambah
sebuah mobil Honda Jazz.
Salah satu alat bukti pemerasan yang dilaporkan tersangka adalah adanya bukti rekaman
percakapan tersangka yang beredar di Kejati maupun di Kejari Makassar terhadap AM,
dengan durasi waktu hampir setengah jam.
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
8/26
Fakta tentang hakim di Indonesia.
MALANG, KOMPAS.com Sejak Januari hingga Awal Mei 2011 ini, Komisi Yudisialmenemukan 1.000 hakim nakal di seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Haltersebut diketahui setelah Komisi Yudisial mendapat laporan dari masyarakat.
Seribu hakim nakal itu adalah mereka yang memanfaatkan posisinya untukmengambil keuntungan materi secara pribadi.
"Dari kasus itu sudah ada yang ditangani secara tegas oleh Komisi Yudisial (KY),"
ujar Imam. Adapun hakim yang sudah ditindak secara tegas sekitar 200 orang.
"(Penindakan) termasuk memberikan surat peringatan dan sanksi tegas. Saat inimasih terus dilakukan oleh KY," kata Ansori.
Untuk melakukan kontrol para hakim di pengadilan negeri di seluruh Indonesia,pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar jangan segan-segan melaporkankinerja aparat penegak hukum lewat posko pengaduan yang dibentuk KY.
"Kalau masyarakat sudah menemukan ada hakim yang nakal, silakan dilaporkan keKY langsung, atau bisa juga melalui posko Lembaga Kantor Bantuan Hukum yangada di seluruh Indonesia," ujarnya.
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
9/26
Apa Komentar Saudara ???
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
10/26
Adakah contoh kasus yang lain ??
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
11/26
Norma Hukum
Kehidupan bernegaraternyata tidak hanyamembutuhkan norma moral/ etik tetapi juga butuhnorma hukum
Nilai Pancasila sebagai (dijadikan)
sumber bagi penyusunan normahukum di Indonesia (Pancasilasebagai sumber hukum material).Menurut teori jenjang norma(stufentheorie) Pancasila adalah
grundnorm
Norma hukum bersifat
memaksa dan mengikat(bersifat obyektif) terhadapwarganegara
Norma hukum tertinggi
negara adalah UUD 1945yang bersumber dari nilaiPancasila
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
12/26
Norma Hukum
1
UUD 1945 merupakan hukum tertinggi negara. UUD1945 sebagai hukum dasar negara
2
UUD 1945 dijabarkan lagi dalam peraturanperundang-undangan dibawahnya
3 Tata urutan perundang-undangan ini membentuk
sistem norma hukum Indonesia
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
13/26
Tata Urutan
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Presiden
UUD 1945
Peraturan Pemerintah
Tap MPR
UU/PERPU
Perda Provinsi
Perda Kab/Kota
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
14/26
4 Prinsip Cita Hukum Nasional
Melindungi semua unsurbangsa (nation) demikeutuhan (integrasi)
Mewujudkan keadilansosial dalam bidang
ekonomi dan
kemasyarakatan
Mewujudkan kedaulatanrakyat (demokrasi) dannegara hukum
Menciptakan toleransi
atas dasar kemanusiaandan berkeadaban dalam
hidup beragama
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
15/26
Hukum harus memelihara
integrasi bangsa baik secaraideologis maupun teritorial
Hukum harus membuka jalanbahkan menjaminterciptanya keadilan sosialbagi seluruh rakyat Indonesia
Hukum harus menjamintampilnya tata politik dankenegaraan yang demokratisdan nomokratis
Hukum harus mampumembnagun terciptanya toleransi
hidup beragama diantara parawarganya dan menjamin agar tak
seorangpun melanggar ataudilanggar haknya dalam memelukdan melaksanakan ajaran agama
yang diyakini dan dianut
MASALAH MENDASAR DALAMPEMBANGUNAN HUKUMNASIONAL
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
16/26
Contoh Kasus Akibat Perda Diskriminatif
Lilis Lisdawati adalah karyawan sebuah restoran yang sedang hamil 2 bulan.Suaminya Kustoyo, adalah guru SD. Tanggal 27 Februari 2006, Lilis ditangkap olehpetugas saat sedang menunggu kendaraan umum di daerah Tangerang. Ia dituduhtelah melanggar Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.
Aturan perda tersebut memang multitafsir sehingga menyebabkan ketidakpastianhukum dan berpotensi menyebabkan salah tangkap. Pasal 4 ayat 1 misalnya,menyebutkan bahwa:
Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkansuatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah
penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempattontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong atau tempat-tempat lain didaerah.
Petugas lalu bisa menangkap seseorang, terutama perempuan, semata-mata atasdasar kecurigaan bahwa orang tersebut adalah pelacur (PSK). Meski telahmenyampaikan bahwa ia bukan PSK, Lilis tetap ditahan dan dihukum. PengadilanNegeri Tangerang menjatuhkan hukuman 8 hari penjara dan denda Rp 300 Ribu.Lilis berada dalam tahanan selama 4 hari sebelum akhirnya dibebaskan setelahsuaminya membayar denda tersebut.
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
17/26
Lilis menggugat walikota Tangerang karena menjadi korban salah tangkap. Gugatanini ditolak Pengadilan Negeri Tangerang. Gugatan Lilis semakin tidak mendapatperhatian setelah Mahkamah Agung menolak permohonan uji materi olehmasyarakat Tangerang atas Perda tersebut. Alasannya, Perda itu telah dirumuskansesuai dengan proses yang disyaratkan. Pemerintah Kota Tangerang juga tidakmelakukan upaya untuk merehabilitasi nama baik Lilis.
Lilis mengalami keguguran pasca peristiwa ini. Ia juga dikeluarkan daripekerjaannya. Suaminya keluar dari pekerjaan karena tertekan dengan tudinganberistrikan pekerja seks. Tekanan juga datang dari masyarakat sekeliling. Di tengahketerpurukan ini, Lilis dan keluarganya mulai terlilit hutang dan hidup berpindah-pindah. Lilis akhirnya meninggal dunia di penghujung 2008 dalam kondisi depresi.
Tangerang adalah satu dari 38 daerah yang memiliki perda tentang pelacuran yangmengkriminalisasi perempuan. Tidak satupun peraturan daerah serupa ini yangdibatalkan. Bahkan, Mahkamah Agung juga kembali menolak permohonanjudicialreviewuntuk perda serupa dari Bantul. Kali ini dengan alasan bahwa permohonandiajukan melewati batas waktu yang diperbolehkan, yaitu 180 hari sejak Perda ituditetapkan. **
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
18/26
Diskusikan Kasus ini...
Outsourcing adalah praktek dalam dunia bisnis yang munculsejak akhir 80an dan menjadi strategi utama bisnis dalam iklimkompetisi yang semakin ketat. Didefinisikan sebagai sebuahproses mengalihdayakan atau memindahkan ataumemborongkan kegiatan usaha ke pihak ketiga, tujuan utama
dan terutama melakukan outsourcing adalah untuk menghematbiaya produksi. Salah satu cara untuk menghemat biaya produksiadalah melalui efisiensi tenaga kerja. Diterjemahkanke dalamranah kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia sebagaibagian darikebijakan Labour Market Flexibilityatau Pasar Kerja Fleksibelyang berintikan keleluasaan merekrut dan memecatburuh sesuaidengan situasi usaha untuk menghindarkankerugian, hubungankerja kontrak dan outsourcing dilegalkanmelalui UU 13/2003 dankeputusan/peraturan menteri.
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
19/26
Pancasila Sebagai Ideologi Nasional
Pancasila sebagai ideologinasional artinya nilai-nilaidasar ( 5 nilai) dalamPancasila dijadikan cita-citanormatif dalam
penyelenggaraan kehidupanbernegara.
Tujuan penyelengaraankehidupan berbangsa danbernegara Indonesiadiharapkan terwujudnyakehidupan berbangsa yang
bercirikan nilai-nilai dasarPancasila
Pancasila sebagai ideologinasional juga berarti nilai-
nilai yang terkandungdidalamnya dijadikan alatpemersatu masyarakatIndonesia
Nilai-nilai dalam ideologi
Pancasila diterima, disepakatidan dianggap baik, idealuntuk dijadikan nilai bersama(common value) masyarakat
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
20/26
Visi Indonesia 2020
Religius : a.terwujudnya masyarakat yangberiman, bertakwa, berakhlak mulia sehinggaajaran agama, khususnya yang bersifatuniversal dan nilai-nilai luhur budaya,terutama kejujuran, dihayati dan diamalkandalam perilaku keseharian ; b.terwujudnyatoleransi antar dan antara umat beragama;c.terwujudnya penghormatan terhadap
martabat kemanusiaan
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
21/26
Manusiawi : a.terwujudnya masyarakat yangmenghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil danberadab; b.terwujudnya hubungan harmonisantar manusia Indonesia tanpa membedakan
latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lain-lain; c.berkembangnya dinamika kehidupanbermasyarakat ke arah peningkatan harkat danmartabat manusia; d.terwujudnya keseimbangan
antara hak dan kewajiban dalam perilakukehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara.
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
22/26
Bersatu: a.meningkatnya semangat persatuandan kerukunan bangsa; b.meningkatnyatoleransi, kepedulian, dan tanggung jawab
sosial; c.berkembangnya budaya dan perilakusportif serta menghargai dan menerimaperbedaan dalam kemajemukan;d.berkembangnya semangat antikekerasan;
e.berkembangnya dialog secara wajar dansaling menghormati antarkelompok dalammasyarakat.
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
23/26
Demokratis a.terwujudnya keseimbangan kekuasaanantara lembaga penyelenggara negara dan hubungankekuasaan antara pemerintahan nasional dan daerah;b. menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudankedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang jujur,
adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, efektifitasperan dan fungsi partai politik dan kontrol sosialmasyarakat yang semakin meluas; c. berkembangnyaorganisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, danorganisasi politik yang bersifat terbuka; d. terwujudnyamekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa danbernegara; e. berkembangnya budaya demokrasi:transparansi, akuntabilitas, jujur, sportif, menghargaiperbedaan; f. berkembangnya sistem kepemimpinanyang egaliter dan rasional
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
24/26
Adil a.tegaknya hukum yang berkeadilan tanpadiskriminasi; b.terwujudnya institusi dan aparathukum yang bersih dan profesional;c.terwujudnya penegakan hak asasi manusia;
d.terwujudnya keadilan gender; e.terwujudnyabudaya penghargaan dan kepatuhan terhadaphukum; f.terwujudnya keadilan dalam distribusipendapatan, sumberdaya ekonomi dan
penguasaan aset ekonomi, serta hilangnyapraktek monopoli; g.tersedianya peluang yanglebih besar bagi kelompok ekonomi kecil,penduduk miskin dan tertinggal
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
25/26
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
25
5NILAI DASAR
PANCASILA
NORMA ETIK
NORMA HUKUM
SISTEM ETIK
SISTEM HUKUM
PERUNDANG-2 NEGARA
UU NO 10 TH 2004
ETIKA KEHIDUPANTAP MPR NO VI TH 2001
WNI
-
7/27/2019 Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan
26/26
PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI NASIONAL
26
5NILAI DASAR
PANCASILA
CITA-CITA BERNEGARA
/VISI BANGSA
SARANA PEMERSATU
BANGSA
BANGSA YANG :
RELIGIUS
MANUSIAWI
BERSATU
DEMOKRATIS
ADIL
MENGINTEGRASIKAN
MASYARAKAT YG PLURAL