Nomor : LAP-143/PW21/4/1/2011 Tanggal : 19 Januari 2011
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 i
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Tamalanrea Raya No. 3 BTP, MakassarTelp.: (0411) 590591, 590592 Fax.: (0411) 590595
RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF
aaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja
yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Tahun 2010-2014 dan dijabarkan
dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2010.
Hasil penilaian atas pelaksana Rencana Kinerja BPKP tahun 2010 menunjukkan
bahwa rata-rata capaian kinerja dari 3 program yang telah ditetapkan adalah 91,50 %
atau tergolong Sangat Baik.Hasil konkrit dari peran pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulawesi
Selatan sebagai Internal Auditor Presiden melalui kegiatan audit, sosialisasi dan
asistensi/bimbingan teknis antara lain:
a. Nilai penyelamatan uang negara sebesar Rp 3.321.714.391,26 dari 193 kejadian
dari temuan hasil audit atas proyek PHLN.
b. 11 pemda dan provinsi dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan
SAP dengan Opini hasil Audit dari BPK minimal Wajar Dengan Pengecualian.
c. 2 pemda yang diasistensi memperoleh penilaian dengan kategori cukup.
d. 7 pemda dapat menyusun APBD tepat waktu.
e. 15 Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peratuan Kepala Daerah tentang SPIP.
f. Sebanyak 3 pemda telah membentuk Satgas penyelenggaraan SPIP.
g. 5 BUMD kinerjanya mendapatkan predikat baik.
h. Nilai koreksi penyesuaian harga dan klaim tahun 2010 sebesar
Rp79.600.314.194,25 meningkat sebesar Rp63.211.594.394,25 atau 385,70 %
jika dibandingkan dengan koreksi penyesuaian harga tahun 2009 sebesar
Rp16.388.719.800,00.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 i
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Tamalanrea Raya No. 3 BTP, MakassarTelp.: (0411) 590591, 590592 Fax.: (0411) 590595
RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF
aaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja
yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Tahun 2010-2014 dan dijabarkan
dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2010.
Hasil penilaian atas pelaksana Rencana Kinerja BPKP tahun 2010 menunjukkan
bahwa rata-rata capaian kinerja dari 3 program yang telah ditetapkan adalah 91,50 %
atau tergolong Sangat Baik.Hasil konkrit dari peran pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulawesi
Selatan sebagai Internal Auditor Presiden melalui kegiatan audit, sosialisasi dan
asistensi/bimbingan teknis antara lain:
a. Nilai penyelamatan uang negara sebesar Rp 3.321.714.391,26 dari 193 kejadian
dari temuan hasil audit atas proyek PHLN.
b. 11 pemda dan provinsi dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan
SAP dengan Opini hasil Audit dari BPK minimal Wajar Dengan Pengecualian.
c. 2 pemda yang diasistensi memperoleh penilaian dengan kategori cukup.
d. 7 pemda dapat menyusun APBD tepat waktu.
e. 15 Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peratuan Kepala Daerah tentang SPIP.
f. Sebanyak 3 pemda telah membentuk Satgas penyelenggaraan SPIP.
g. 5 BUMD kinerjanya mendapatkan predikat baik.
h. Nilai koreksi penyesuaian harga dan klaim tahun 2010 sebesar
Rp79.600.314.194,25 meningkat sebesar Rp63.211.594.394,25 atau 385,70 %
jika dibandingkan dengan koreksi penyesuaian harga tahun 2009 sebesar
Rp16.388.719.800,00.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 i
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Tamalanrea Raya No. 3 BTP, MakassarTelp.: (0411) 590591, 590592 Fax.: (0411) 590595
RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF
aaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja
yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Tahun 2010-2014 dan dijabarkan
dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2010.
Hasil penilaian atas pelaksana Rencana Kinerja BPKP tahun 2010 menunjukkan
bahwa rata-rata capaian kinerja dari 3 program yang telah ditetapkan adalah 91,50 %
atau tergolong Sangat Baik.Hasil konkrit dari peran pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulawesi
Selatan sebagai Internal Auditor Presiden melalui kegiatan audit, sosialisasi dan
asistensi/bimbingan teknis antara lain:
a. Nilai penyelamatan uang negara sebesar Rp 3.321.714.391,26 dari 193 kejadian
dari temuan hasil audit atas proyek PHLN.
b. 11 pemda dan provinsi dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan
SAP dengan Opini hasil Audit dari BPK minimal Wajar Dengan Pengecualian.
c. 2 pemda yang diasistensi memperoleh penilaian dengan kategori cukup.
d. 7 pemda dapat menyusun APBD tepat waktu.
e. 15 Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peratuan Kepala Daerah tentang SPIP.
f. Sebanyak 3 pemda telah membentuk Satgas penyelenggaraan SPIP.
g. 5 BUMD kinerjanya mendapatkan predikat baik.
h. Nilai koreksi penyesuaian harga dan klaim tahun 2010 sebesar
Rp79.600.314.194,25 meningkat sebesar Rp63.211.594.394,25 atau 385,70 %
jika dibandingkan dengan koreksi penyesuaian harga tahun 2009 sebesar
Rp16.388.719.800,00.
DAFTAR ISI
Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………… iDAFTAR ISI ………………………………………………… iii
BAB I Pendahuluan ………………………………………… 1A. Gambaran Singkat Organisasi………………… 1
1 Tugas Pokok dan Fungsi ………………….. 12 Struktur Organisasi ………………………… 3
B. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh …… 5C. Sumber Daya …………………………………… 8
1 Sumber Daya Manusia …………………… 82 Sarana Dan Prasarana ……………………. 93 Keuangan ……………………………………. 10
BAB II Perencanaan Kinerja ……………………………… 11A, Pernyataan Visi …………………………………. 11B. Pernyataan Misi ………………………………… 12C. Tujuan Strategis……………………................... 14D. Sasaran Stratejik …………………………………. 14E. Arah Kebijakan Dan Strategi BPKP 15F. Program dan Kegiatan............................ 16G. Target Kinerja Tahun 2010 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………. 18A. Capaian Kinerja 2010 ………………………… 19B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2010 ………. 19C. Akuntabilitas Keuangan ……………………… 54
Bab IV PENUTUP …………………………………………….. 56
LampiranI Target Program dan Kegiatan Tahun 2010
II Penetapan Kinerja Tahun 2010III Capaian Kinerja Output Tahun 2010IV Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 1
A. Gambaran Singkat Organisasi
erwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keppres
Nomor : 62 Tahun 2001 dan Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-
06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 merupakan unit pelaksana BPKP
Pusat di daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPKP.
Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup 2
provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 25 pemerintah
daerah dan Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas 6 pemerintah daerah.
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP berdasarkan Surat
Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30
Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP adalah
melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta
penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Perwakilan BPKP
mempunyai fungsi yaitu :
1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.
2) Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan pengurusan Barang Milik/Kekayaan Negara.
3) Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan pengurusan Barang Milik/Kekayaan Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 2
4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang
bersifat strategis dan/atau lintas Departemen/Lembaga/Wilayah.
5) Pemberian asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem
Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
6) Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pusat dan Daerah.
7) Audit terhadap Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, Cabang
Usaha Pertamina, Kontraktor Bagi Hasil dan Kontraktor Kerjasama,
badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan
pemerintah, pinjaman bantuan luar negeri yang diterima Pemerintah
Pusat, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8) Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara
pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan badan-
badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit
terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian
bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi pemerintah
lainnya.
9) Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan
serta pengendalian mutu pengawasan.
10) Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
Disamping itu sebagai auditor yang bertanggungjawab kepada Presiden
seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP berperan
mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan negara melalui fungsi :
1). Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas
kegiatan tertentu yang meliputi (Pasal 49) :
Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam
pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 3
negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat
dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau
kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan,
Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penerapan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
Khusus dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern atas
kegiatan kebendaharaan umum Negara, Menteri Keuangan
melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi
pemerintah lainnya,
Kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden.
2). Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah (Pasal 59),
3). Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum
disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4),
4). Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat
nasional (dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya)
sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 ayat 3.
2. Struktur OrganisasiPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki struktur
berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-
286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah terakhir dengan SK Kepala
BPKP Nomor KEP-713/K/SU/2002, dengan struktur yang terdiri dari
Kepala Perwakilan yang membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Tata
Usaha, 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kelompok Jabatan
Fungsional. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP dapat dilihat pada
diagram berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 4
Masing-masing Bagian/bidang/kelompok mempunyai tugas sebagai
berikut :
1). Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan,
persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga,
pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan.
2). Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan
pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar
negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan
penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan
evaluasi hasil pengawasan.
PPeerrwwaakkiillaann BBPPKKPP
BBaaggiiaann TTaattaa UUssaahhaa
SSuubb.. BBaagg.. PPrrooggrraamm &&PPeellaappoorraann
SSuubb..BBaagg.. KKeeuuaannggaann
SSuubb.. BBaagg..KKeeppeeggaawwaaiiaann
SSuubb..BBaagg.. UUmmuumm
BBiiddaannggIInnvveessttiiggaassii
BBiiddaannggAAkkuunnttaannNNeeggaarraa
BBiiddaannggAAkkuunnttaabbiilliittaassPPeemmeerriinnttaahh
DDaaeerraahh
BBIIDDWWAASSIInnssttaannssii
PPeemmeerriinnttaahhPPuussaatt
KKeelloommppookk JJaabbaattaann FFuunnggssiioonnaall AAuuddiittoorr
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 5
3). Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan
instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta
pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan
evaluasi hasil pengawasan.
4). Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan serta
evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan
akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, Pertamina, cabang
usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama,
badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan
pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah,
serta evaluasi hasil pengawasan.
5). Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi
penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara,
dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan
pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran
pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi
penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
(tupoksi), Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari
pengaruh lingkungan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 6
1. Tuntutan untuk Membangun Kepemerintahan yang Baik.Reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 membawa amanah kepada
pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang
ditopang oleh tiga pilar yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Penerapan ketiga prinsip ini dipercaya dapat meningkatkan efisiensi dan
efektifitas penyelenggaraan negara dan dapat mengembalikan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal tersebut merupakan
spirit bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel sebagai Auditor Presiden
untuk turut aktif dalam rangka mendorong terwujudnya tata
pemerintahan yang baik dan bersih sesuai tuntutan reformasi, baik di
lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah maupun BUMN/D
melalui sosialisasi dan asistensi tentang good government dan good
corporate governance.
2. Tuntutan Masyarakat untuk Terbentuknya Aparatur Yang Bersihdan Bebas dari Praktik-Praktik KKNKesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan praktik-praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin meningkat. Hal ini terlihat
dari banyaknya tuntutan atas pengungkapan dan penyelesaian kasus
hukum tindak pidana korupsi. Tuntutan masyarakat tersebut
mempengaruhi tugas dan fungsi Perwakilan BPKP sebagai institusi
pengawasan dalam memerangi KKN. BPKP secara aktif dengan cara
preventif, represif dan edukatif turut berkontribusi dalam pencegahan
dan penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini direspons dengan
melakukan audit investigasif dan perhitungan kerugian keuangan
negara/daerah terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan
negara/daerah, audit terhadap hambatan kelancaran pembangunan,
perhitungan klaim/ eskalasi; dan pemberian keterangan ahli pada
instansi penyidik dan pengadilan. Selain itu juga dilakukan sosialisasi
anti korupsi sebagai langkah edukatif dalam mencegah korupsi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 7
3. Tuntutan Pelaksanaan Otonomi Daerah.Diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kewenangan yang lebih
besar pada pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya yang
dimilikinya.
Perubahan kewenangan dari sentralisasi ke desentralisasi membawa
konsekuensi pada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan
publik yang maksimal guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat
dan daya saing daerah. Perubahan kewenangan ini turut membawa
pengaruh kepada peran BPKP di daerah berkaitan dengan tuntutan
akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban keuangan dan sumber daya daerah. Peran
tersebut diwujudkan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan melalui kerjasama pengawasan dan
asistensi pengelolaan keuangan daerah serta pengembangan sumber
daya manusia di pemda.
4. Tuntutan Penerapan dan Pengembangan SPIP.Pemerintah dalam mengelola dan mempertanggunggugatan
(akuntabiltas) pengelolaan keuangan negara membutuhkan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern ini
dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menjadi kewajiban bagi
instansi Pemerintah sesuai amanat UU No Undang-undang Nomor 1
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No 60 tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) untuk
menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Tuntutan tersebut
direspons dengan membangun sistem pengendalian intern di
lingkungan BPKP sendiri agar dapat menjadi model bagi
pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di instansi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 8
lain dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP untuk intansi
pemerintah.
C. Sumber Daya
1. Sumber Daya Manusia
Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi per 31
Desember 2010 sebanyak 179 orang terdiri atas :
No Uraian Jumlah
1 Struktural 9
2 PFA 115
3 Fungsional Lainnya 7
4 Staf TU 48
Jumlah 179
Dalam tahun 2010 terdapat penambahan jumlah pegawai sebanyak 36
orang dan terjadi pengurangan pegawai sebanyak 24 orang karena
adanya SK Mutasi Kepala BPKP Kep-1000/K/2010 dan Kep-
1008/K/2010 tanggal 29 Oktober 2010, meninggal dan pensiun.
Jumlah SDM yang dimiliki belum cukup memadai dari segi kuantitas
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP yang
kegiatannya semakin meningkat dan beragam untuk memenuhi
kebutuhan pemangku kepentingan.
Salah seorang pejabat struktural (Kepala Bidang IPP) per 1 November
2010 telah memasuki masa pensiun dan sampai dengan tanggal 31
Desember 2010 belum ditetapkan pejabat penggantinya.
Jumlah pegawai tersebut menurut jenjang pendidikan dapat terlihat
pada grafik di bawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 9
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi; tanah, bangunan, inventaris/
peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya.
Luas tanah, bangunan dan kendaraan terlihat pada tabel di bawah ini :
No Uraian Jumlah Satuan
1 Tanah 41.292 m2
2 Bangunan 68 unit
3 Kendaraan Dinas 15 Buah
Tanah dan Bangunan yang dimiliki termasuk tanah dan bangunan
Kantor Penghubung Perwakilan BPKP Sulsel di Provinsi Sulawesi Barat.
Sarana dan prasarana tersebut di atas telah cukup memadai guna
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Tanah dan bangunan
diperuntukkan sebagai bangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan dan kantor penghubung yang berada di Provinsi
Sulawesi Barat serta rumah dinas. Selain ruang untuk bekerja,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 9
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi; tanah, bangunan, inventaris/
peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya.
Luas tanah, bangunan dan kendaraan terlihat pada tabel di bawah ini :
No Uraian Jumlah Satuan
1 Tanah 41.292 m2
2 Bangunan 68 unit
3 Kendaraan Dinas 15 Buah
Tanah dan Bangunan yang dimiliki termasuk tanah dan bangunan
Kantor Penghubung Perwakilan BPKP Sulsel di Provinsi Sulawesi Barat.
Sarana dan prasarana tersebut di atas telah cukup memadai guna
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Tanah dan bangunan
diperuntukkan sebagai bangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan dan kantor penghubung yang berada di Provinsi
Sulawesi Barat serta rumah dinas. Selain ruang untuk bekerja,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 9
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi; tanah, bangunan, inventaris/
peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya.
Luas tanah, bangunan dan kendaraan terlihat pada tabel di bawah ini :
No Uraian Jumlah Satuan
1 Tanah 41.292 m2
2 Bangunan 68 unit
3 Kendaraan Dinas 15 Buah
Tanah dan Bangunan yang dimiliki termasuk tanah dan bangunan
Kantor Penghubung Perwakilan BPKP Sulsel di Provinsi Sulawesi Barat.
Sarana dan prasarana tersebut di atas telah cukup memadai guna
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Tanah dan bangunan
diperuntukkan sebagai bangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan dan kantor penghubung yang berada di Provinsi
Sulawesi Barat serta rumah dinas. Selain ruang untuk bekerja,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 10
bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan sarana olah raga,
ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, koperasi, sarana
ibadah dan kantin.
3. Keuangan
Dana yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebesar
Rp19.986.098.000,00 bersumber dari DIPA tahun 2010, droping dana
dari pusat dan pemerintah daerah/BUMD/BUMN. Rincian jumlah
anggaran tahun 2010 sebagai berikut:
No Sumber Dana Anggaran (Rp,00)
1. DIPA Perwakilan 17.130.611.000
2. Dropping Pusat 1.884.322.000
3. Pemerintah Daerah/BUMD/BUMN 971.165.000
Jumlah 19.986.098.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 11
A. PERNYATAAN VISI
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat
baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya
sebagai Auditor Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat
memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan
yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang
dihadapi pemerintahan. Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk
membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir
yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat
diberikan BPKP kepada shareholder.
Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan
dan arahan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh
karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk
mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi dan akan terjadi
akibat dari perubahan tersebut. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan
dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan,
sebagai berikut:
AUDITOR PRESIDEN YANG RESPONSIF, INTERAKTIF DAN
TERPERCAYA UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA YANG BERKUALITAS DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN DAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 12
B. PERNYATAAN MISIMisi yang ditetapkan untuk mencapai visi Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:
1.
Misi Pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan
pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara di Provinsi
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain itu, misi ini menegaskan
peran BPKP untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam
mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya
pencegahan KKN. Misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern
pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah
(value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan
consulting.
Dengan peran tersebut, fungsi utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan adalah memberikan masukan kepada Presiden/ Pemerintah untuk
memastikan tercapainya efektifitas kinerja pemerintah dan pengelolaan
keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Fungsi
lain yang sejalan dengan peran BPKP adalah memberikan rekomendasi
perbaikan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya.
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yangbaik dan bebas KKN.
2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalianintern pemerintah.
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintahyang profesional dan kompeten.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusanyang andal bagi presiden/pemerintah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 13
Misi Kedua terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP
terhadap seluruh instansi pemerintah yang diamanatkan kepada BPKP
sesuai dengan pasal 50 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam
pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung
berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan
tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden yang merupakan suatu kesatuan
akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga
Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipastikan efektifitas penyelenggaraan
SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Misi Ketiga ditetapkan dalam rangka perwujudan pengawasan yang
terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung
perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, dan
berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja APIP
yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP dijalankan dalam
semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP. Namun, efektifitas
sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang bersinergi memiliki
kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-
masing. Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai dasar dalam
menetapkan strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan
kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sendiri maupun
kapasitas APIP secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Barat.
Misi Keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden di Provinsi Sulawesi Selatan
dan Sulawesi Barat dalam rangka membangun sistem dukungan
pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu
Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau
yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi
Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 14
keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang
berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang
menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi
akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan
memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-
time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat
perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.
C. TUJUAN STRATEGIS
Tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan
perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan yang berorientasi pada
operasionalisasi visi dan misi tersebut yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam kurun waktu sampai lima tahun mendatang . Tujuan strategis
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Renstra
Perwakilan BPKP Sulsel 2010-2014 adalah sebagai berikut:
D. SASARAN STRATEGISSasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan
mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah
ditetapkan. Sasaran Strategis yang telah dtetapkan dalam Renstra 2010-
2014 sebagai berikut:
TT UU JJ UU AA NN1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan
pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara4. Tercapainya efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten6. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang
andal bagi Presiden/pemerintah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 15
Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
TUJUAN SASARAN STRATEGISTARGET
2010 2014
1. Meningkatnya kualitas akunta-bilitas keuangan negara
Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannyamemperoleh opini minimal WDP dari BPK RI 65% 95%
2. Meningkatnya tata pemerinta-han yang baik
Persentase instansi pemerintah dan BUMN/BUMD yang menerapkan good governance 50% 80%
3. Terciptanya iklim yang men-cegah kecurangan dan memu-dahkan pengungkapan kasusyang merugikan keuanganNegara
Indeks persepsi korupsi 2,8 5
4. Tercapainya efekfivitas penye-lenggaraan SPIP
Persentase K/L dan Pemda yang menye-lenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun2008
20% 70%
5. Meningkatnya kapasitas APIPyang profesional & kompeten
Persentase SDM pengawasan (APIP) yangprofesional dan kompeten 55% 80%
6. Terselenggaranya sistem du-kungan pengambilan keputu-san yang andal bagi Presiden/pemerintah
Tersedianya informasi yang komprehensif dalammendukung pengambilan keputusan Presiden
4Sistem
4Sistem
E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPKP
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menyusun strategi yang
selaras dengan strategi BPKP yaitu menyeimbangkan pemenuhan
kepentingan pihak luar dan pembenahan ke dalam. BPKP mengadopsi
konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi
disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik.
Empat perspektif yang digunakan untuk menetapkan strategi meliputi:
Manfaat bagi Stakeholder, Manfaat bagi Auditan/Pengguna Jasa, Proses
Internal, dan Pertumbuhan dan Pembelajaran.
Perspektif Manfaat bagi Stakeholder dicapai melalui keberhasilan BPKP
memenuhi ekspektasi auditan maupun pengguna jasa yang diwujudkan
dengan efektifitas rekomendasi hasil kerja BPKP, kepuasan
auditan/pengguna jasa, dan meningkatnya permintaan jasa. Perspektif
manfaat bagi stakeholder dan bagi auditan/pengguna jasa dapat tercapai
jika didukung proses internal yang berkualitas yang diindikasikan dengan:
tercapainya efektifitas penelitian dan pengembangan pengawasan;
terlaksananya pemberian jasa yang berkecukupan, berkualitas, tepat waktu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 16
dengan biaya yang efisien; dan terwujudnya efektifitas komunikasi publik.
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran terdiri dari tiga modal utama
yaitu modal organisasi (organization capital), modal sumber daya manusia
(human capital), dan modal sistem informasi dan prosedur (information
capital).
Dengan menggunakan keempat perspektif tersebut, Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan arah kebijakan dan strategi tahun
2010 - 2014. Arah kebijakan dan strategi tersebut ditetapkan untuk
menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi BPKP dalam lima
tahun mendatang.
F. PROGRAM DAN KEGIATAN
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan program dan
kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi yang diberikan oleh BPKP sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan
kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang
diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan
perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Program dan
kegiatan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
menggambarkan domain BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan
negara yang meliputi 4 C yaitu Capacity Building (expertise), Current
Issues, Clearing House, dan Check and Balance.
Rincian lebih lanjut program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2010
dapat dilihat di Lampiran I Rencana Stratejik tahun 2010-2014.
G. TARGET KINERJA TAHUN 2010Untuk dapat mengetahui keberhasilan implementasi Rencana Kinerja tahun
2010, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 17
target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai yang didasarkan
Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan
yang telah ditetapkan Kepala BPKP.
Target Kinerja tahun 2010 ditetapkan untuk setiap program yang didukung
oleh penetapan kinerja yang ada pada tingkat kegiatan. Ikhtisar rencana
kinerja di tingkat program dan kegiatan beserta indikatornya untuk tahun
2010 dapat dilihat pada Lampiran II Penetapan Kinerja Tahun 2010.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 18
Keberhasilan program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan
setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Dalam
pengukuran kinerja untuk mengurangi bias capaian angka yang sangat tinggi
seperti mencapai lebih dari 100%, maka capaian indikator tersebut dibatasi
maksimum sebesar 100 %.
Keberhasilan pencapaian program digolongkan sesuai dengan dalam tabel
sebagai berikut:
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
I Capaian > 85% Sangat Baik
II 70% < Capaian < 85% Baik
III 55% < Capaian < 70% Cukup
IV Capaian < 55% Kurang
Dalam tahun 2010 terdapat 3 program kerja yang dilaksanakan. Untuk
pengukuran keberhasilan program dilakukan pembobotan dalam penilaian atas
program sebagai berikut :
No Program Bobot1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah
80 %
2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya-BPKP
10 %
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturNegara BPKP
10 %
Jumlah 100 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 19
A. CAPAIAN KINERJA 2010Sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2010, Perencanaan Kinerja Tahun
2009 mencakup pelaksanaan 28 kegiatan dalam 3 Program.
Berdasarkan pengukuran kinerja yang ditetapkan belum semua program
yang ditetapkan dapat dicapai dengan optimal, capaian dari 3 Program
tersebut sebagai berikut ;
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian JumlahProgram
I Capaian > 85% Sangat Baik 3
II 70% < Capaian < 85% Baik -
III 55% < Capaian < 70% Cukup -
IV Capaian < 55% Kurang -
Jumlah 3
Hasil penilaian atas pelaksana Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2010 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja
dari 3 program yang telah ditetapkan adalah sebesar 91,50 atau tergolong
Sangat Baik yang terinci sebagai berikut:
No Program %Capaian Bobot % Capaian
Tertimbang1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan PenyelenggaraanSistem Pengendalian Intern Pemerintah
89,37 80% 71,50
2 Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya-BPKP
100 10% 10,00
3 Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Negara BPKP
100 10% 10,00
Rata -Rata 91,50
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2010Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dari 3 (tiga) program yang
ditetapkan didalam rencana kinerja tahun 2010, 3 program tercapai dengan
kategori capaian sangat baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 20
Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing program tersebut dapat
dijelaskan pada bagian berikut ini.
1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintahProgram Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
memiliki 2 sasaran yaitu :
1). Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern
akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan
SPIP pada Kementerian/ lembaga, pemerintah daerah serta
penyelenggaran SPI pada BUMN/D.
2). Meningkatnya Kementerian/ lembaga dan pemda yang
menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku.
Keberhasilan Program dan sasaran didukung oleh 26 kegiatan dengan
capaian rata-rata 89,37. Ringkasan capaian kegiatan sebagai berikut :
NoOutput
IndikatorLaporan Capaian
Target Real. % Target1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor
Bidang Perekonomian11 32 290,91 100,00
2 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensipenyusunan LKKL bidang Perekonomian
12 34 283,33 100,00
3 Laporan hasil pengawasan ataspenerimaan negara Bidang Perekonomian
2 3 150,00 100,00
4 Laporan hasil pengawasan ataspermintaan stakeholder bidangPerekonomian
9 14 155,56 100,00
5 Laporan hasil pengawasan atas ProyekPHLN
113 157 138,94 100,00
6 Laporan hasil pengawasan lintas sektorbidang Polsoskam
76 35 46,05 46,05
7 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensipenyusunan LKKL bidang Polsoskam
10 18 180,00 100,00
8 Laporan hasil pengawasan ataspenerimaan negara bidang Polsoskam
5 1 20,00 20,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 21
NoOutput
IndikatorLaporan Capaian
Target Real. % Target9 Laporan hasil pengawasan atas
permintaan stakeholder bidang Polsoskam2 15 750,00 100,00
10 Laporan hasil pengawasan BUN bidangKeuangan Daerah
114 126 110,53 100,00
11 Laporan hasil pengawasan ataspermintaan presiden Bidang KeuanganDaerah
2 2 100,00 100,00
12 Laporan hasil bimtek/ asistensipenyusunan LKPD
17 25 147,06 100,00
13 Laporan hasil pengawasan ataspermintaan stakeholder bidang KeuanganDaerah
28 24 85,71 85,71
14 Laporan hasil pengawasan atas kinerjapelayanan publik bidang Keuangan Daerah
36 45 125,00 100,00
15 Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP bidang KeuanganDaerah
12 16 133,33 100,00
16 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPIsektor korporat
17 28 164,71 100,00
17 Laporan hasil pengawasan atas kinerjaBUMD
25 41 164,00 100,00
18 Laporan hasil pengawasan ataspermintaan presiden Bidang AkuntanNegara
1 1 100,00 100,00
19 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 1 1 100,00 100,00
20 Laporan hasil bimtek/asistensiimplementasi FCP
3 1 33,33 33,33
21 Laporan hasil kajian pengawasan 13 5 38,46 38,46
22 Laporan hasil audit investigasi atas HKP,Eskalasi dan Klaim
7 22 314,29 100,00
23 Laporan hasil audit investigasi,perhitungan kerugian negara, danpemberian keterangan ahli ataspermintaan Instansi Penyidik
54 107 198,15 100,00
24 Laporan hasil audit investigasi ataspermintaan Instansi lainnya
2 12 600,00 100,00
25 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapanJFA APIP Daerah
1 1 100,00 100,00
26 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapantatakelola APIP Daerah
1 1 100,00 100,00
Jumlah 574 767 89,37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 22
Capaian untuk masing-masing kegiatan baik output dan OH yang
digunakan dapat dilihat pada lampiran III. Penjelasan atas pelaksanaan
kegiatan sebagai berikut :
1). Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor BidangPerekonomian.Kegiatan yang mendukung capaian dilakukan melalui audit kinerja
Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dilakukan pada 15
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi
Barat yaitu Kabupaten Pangkep, Barru, Tana Toraja, Enrekang,
Bantaeng, Jeneponto, Bone, Sinjai, Luwu, Luwu Utara, Sidrap,
Pinrang, Maros, Takalar dan Mamuju.
Selain itu terdapat kegiatan non PKPT yaitu Audit atas Kegiatan
Revitalisasi Kakao (Rehabilitasi Sambung Samping) pada Dinas
Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten : Wajo, Luwu
Timur, dan Bone yang mendukung capaian kegiatan ini.
Jumlah output laporan hasil audit sebanyak 32 laporan atau 291%
dari target sebayak 11 laporan. Jumlah realisasi hari penugasan
sebanyak 834 OH atau 143% dari target sebanyak 583 OH.
Hasil audit terhadap pelaksanaan pengawasan Program
Peningkatan Ketahanan Pangan dapat diuraikan sebagai berikut :
Audit kinerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan mencakup
kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, kegiatan Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian dan kegiatan Ketahanan Pangan.
Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian Indikator Utama Kinerja
(KPI) yang ditetapkan untuk kegiatan Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Pertanian (P2HP) mencapai 86,54%, kegiatan Ketahanan
Pangan 82,93% dan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air
mencapai 83,36%.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program
Peningkatan Ketahanan Pangan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 23
Hasil Pertanian Tahun 2009 di Provinsi Sulawesi Selatan berhasil
meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi
dalam negeri.
2). Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKLBidang Perekonomian.Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini
melalui kegiatan:
a. Inventarisasi asset Barang Milik Negara (BMN) pada
Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan dan
Kelautan pada 9 Kabupaten dan Povinsi yaitu Kabupaten
Pangkep, Maros, Selayar, Takalar, Polman, Mamuju dan
Majene, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat .
b. Inventarisasi asset Barang Milik Negara (BMN) pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian
Pertanian di Kabupaten Tana Toraja, Barru, Pangkep, Sidrap,
Enrekang, Bulukumba, Sinjai, Bone dan Provinsi Sulawesi Barat.
c. Pendampingan penusunan laporan keuangan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Non Vertikal
Tertentu Kementerian Pekerjaan Umum Kota Palopo, Bone,
Parepare, Polewali Mandar, Majene, dan Provinsi Sulawesi
Selatan.
Jumlah output laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta
kompilasinya sebanyak 34 laporan atau 283% dari target sebesar
12 laporan. Jumlah realisasi hari penugasan sebanyak 878 OH
atau 366% dari jumlah hari yang direncanakan sebanyak 240 OH.
3). Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara BidangPerekonomian.Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja tersebut
adalah melakukan audit operasional pengelolaan penerimaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 24
negara di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
yaitu pada Kantor Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Makassar,
Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar dan
Kantor Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja
Indosesia (BP3TKI) Makassar.
Jumlah output laporan terbit dari kegiatan audit tersebut adalah
sebanyak 3 laporan atau 150% dari target sebanyak 2 laporan.
Jumlah realisasi hari penugasan sebanyak 105 OH atau 131% dari
jumlah hari yang direncanakan sebanyak 80 OH.
4). Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan StakeholderBidang Perekonomian.Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut
melalui audit kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan pada Dinas Pekerjaan Umum 10 Kabupaten/ Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat yaitu
Kabupaten Bone, Bulukumba, Tana Toraja, Luwu, Luwu Utara,
Luwu Timur, Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa dan Kota
Makassar.
Jumlah output laporan terbit sebanyak 14 laporan atau mencapai
156% dari target sebanyak 9 laporan. Jumlah realisasi hari
penugasan sebanyak 388 OH atau 81% dari jumlah hari yang
direncanakan sebanyak 477 OH.
5). Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLNKegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator
tersebut adalah melakukan audit terhadap Program Pembangunan
yang dibiayai dari dana PHLN yang bersumber dari Loan IBRD,
Loan JBIC, Loan AusAID dan Loan ADB.
Jumlah realisasi output kinerja adalah sebanyak 157 laporan atau
139% dari target sebanyak 113 laporan. Jumlah realisasi hari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 25
penugasan sebanyak 5.250 OH atau 106% dari jumlah OH yang
direncanakan sebanyak 4.968 OH.
Kegiatan audit PHLN antara lain meliputi :
Audit PNPM IBRD 7505 pada 12 kabupaten dan provinsi yaitu
Kabupaten Bone, Bantaeng, Tana Toraja, Pangkep, Luwu,
Bulukumba, Polewali Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju,
Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat.
Audit PNPM Mandiri Perkotaan IBRD 7504/IDA 4384 pada
Kabupaten Gowa dan Kota Palopo.
Audit PNPM PISEW pada Kabupaten Jeneponto, Sinjai,
Mamuju, Mamuju Utara, Bone, dan Provinsi Sulawesi Barat.
Audit PNPM LPM pada Kabupaten Mamasa dan Tana Toraja.
Audit IBRD 6427 IND FEATI pada Kabupaten Sinjai, Gowa,
Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Audit LMPD IBRD 4731 pada BPN Kabupaten Maros, Takalar,
Gowa, dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Audit USRDP IBRD 4786 pada Kabupaten Sidrap dan Kota
Parepare.
Audit IBRD 4740 Second Coral Reef and Management pada
Kabupaten Selayar, Pangkep, dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Nilai penyelamatan uang negara sebesar Rp 3.321.714.391,26 dari
193 kejadian dari temuan hasil audit atas proyek PHLN.
6). Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang PolsoskamKegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian tersebut adalah
audit Dana Dekonsentrasi, Audit Kinerja Manajemen Pendidikan,
Evaluasi Bidang Pendidikan, Audit Kinerja Pelayanan Kesehatan,
dan Audit Kinerja Bidang Pendidikan.
Target dan realisasi masing-masing kegiatan tresebut adalah
sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 26
No Uraian Target Realisasi %1 Audit Dana Dekonsentrasi 7 4 66,672 Audit Kinerja Manajemen
Pendidikan4 4 100,00
3 Evaluasi Bidang Pendidikan 12 6 50,004 Evaluasi Program Utama K/L 1 0 -5 Audit Kinerja Pelayanan
Kesehatan3 6 200,00
6 Audit Kinerja Bidang Pendidikan 49 15 30,61Jumlah 76 35 46,05
(1). Audit Dana DekonsentrasiKegiatan yang mendukung kinerja melalui audit dana
dekonsentrasi.
Audit Dana Dekonsentrasi dilakukukan pada Perpustakaan
Nasional pada Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat serta Audit pada
Program Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial di Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat.
Jumlah Laporan terbit atas kegiatan ini sebanyak 4 laporan dari
target sebanyak 7 laporan atau mencapai 66,67%.
Target tidak tercapai karena adanya pembatalan oleh unit
rendal pada saat penyesuaian PKPT bulan Juni 2010.
(2). Audit Kinerja Manajemen PendidikanKegiatan yang dilakukan untuk mendukung kinerja adalah
melalui Evaluasi atas Program Pendidikan Tinggi Kementerian
Agama Provinsi Sulawesi Selatan pada STAIN Pare Pare dan
Bone serta UIN Makassar.
Jumlah laporan yang terbit beserta kompilasinya sebanyak 4
laporan dari target 4 laporan atau mencapai 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 27
(3). Evaluasi Bidang PendidikanKegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja
adalah :
Audit Kinerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat.
Audit Operasional Atas Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama
Prov.Sulsel dan Sulawesi Barat.
Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
Jumlah laporan terbit sebanyak 6 laporan dari target 12
laporan atau tercapai 50%.
Target laporan tidak tercapai karena sebanyak 8 PP (termasuk
2 PP non PKPT) kegiatan Evaluasi atas Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Departemen Agama batal
dilaksanakan yaitu 5 PP telah dibatalkan unit Rendalwas dan 3
PP batal berdasar usulan pembatalan Perwakilan dan telah
mendapat persetujuan pembatalan dari Rendalwas pada saat
penyesuaian PKPT bulan Juni 2010.
(4). Evaluasi Program Utama K/LKegiatan yang direncanakan adalah melalui evaluasi Program
Keluarga Berencana pada BKKBN. Kegiatan ini tidak
terealisasi karena pembatalan oleh unit Rendal pada saat
penyesuaian PKPT bulan Juni 2010.
(5). Audit Kinerja Pelayanan Kesehatan.Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut
adalah melakukan audit terhadap Program Jaminan Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 28
Masyarakat (Jamkesmas) pada 4 (empat) Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) yaitu, RSUD Kabupaten Maros, RSUD
Kabupaten Pangkep, RSUD Kabupaten Polewali Mandar,
RSUD Kota Palopo dan 2 (dua) Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, yaitu Dinas Kesehatan Kota Palopo, Dinas
Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
Jumlah output dari kegiatan tersebut adalah sebanyak 6
laporan atau 200% dari target sebanyak 3 laporan.
(6). Audit Kinerja Bidang PendidikanKegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah
melakukan audit terpadu atas Program Wajib Belajar 9 Tahun
Kegiatan Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan
Kabupaten di 5 (lima) kabupaten, Kegiatan Peningkatan Mutu,
relevansi dan daya saing di 5 (lima) kabupaten, Audit Kinerja
atas Program BOS KITA pada Dinas Pendidikan Kabupaten di
3 (tiga) kabupaten.
Jumlah laporan terbit sebanyak 15 laporan atau sebesar
30,61% dari target sebanyak 49 laporan.
Target tidak tercapai karena sebanyak 38 PP (termasuk 4 PP
non PKPT) yang tidak terealisasi yaitu:
Audit Operasional atas Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
sebanyak 9 PP.
Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu,
Relevansi dan Daya Saing Wajib Belajar 9 Tahun
sebanyak 12 PP.
Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu SD
sebanyak 17 PP.
Audit Operasional atas ketiga program tersebut dirancang
dalam bentuk Joint Audit dengan segala pembiayaan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 29
alokasi pembagian PP merupakan kewenangan Inspektorat
Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga PP audit
operasional tersebut pelaksanaannya menjadi uncontrolable.
7). Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKLBidang Polsoskam.Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut berupa
pendampingan penyusunan laporan keuangan Kementerian dan
Lembaga pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UAPPA-W) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Ham Provinsi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi
Selatan, Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
Kementerian Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi
Sulawesi Selatan, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, KPUD
Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan Kementerian Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan
Provinsi Sulawesi Barat, Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi
Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
Jumlah output laporan hasil pendampingan penyusunan laporan
keuangan Kementerian dan lembaga sebanyak 18 laporan atau
180% dari target sebesar 10 laporan. Jumlah realisasi hari
penugasan sebanyak 546 OH atau 117% dari jumlah OH yang
direncanakan sebanyak 466 OH.
Hasil dari kegiatan tersebut yang dapat dicapai adalah Satuan
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat wilayah sebanyak
10 UAPPA-W dapat menyusun Laporan Keuangan Kementerian
dan Lembaga melalui aplikasi (SAKPA dan SIMAK-BMN).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 30
8). Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara BidangPolsoskamKegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja
tersebut adalah melakukan audit terhadap Penerimaan Negara
Bukan Pajak atas pemanfaatan asset pada Embarkasi Haji
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 dan
semester I Tahun 2010. Output dari kegiatan tersebut adalah 1
(satu) laporan atau 20% dari target sebanyak 5 (lima) laporan
dengan jumlah realisasi penugasan sebanyak 52 OH atau 17% dari
jumlah OH yang direncanakan sebanyak 303 OH.
Target Tidak tercapai karena adanya pembatalan audit PNBP
Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh unit Rendal karena
belum ada MOU antara BPKP dengan POLRI di tingkat pusat
sebagai dasar pelaksanaan penugasan
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan audit tersebut adalah sebagai
berikut;
a. Target penerimaan PNBP atas pemanfaatan asset pada
Embarkasi Haji Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009 dan semester I Tahun 2010 telah dicapai.
Penerimaan PNBP tersebut sebahagian langsung digunakan
untuk membiayai kegiatan operasional BPIH Embarkasi Haji
Makassar dan penerimaan yang tidak digunakan langsung
belum disetorkan ke kas rekening Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI,
dengan rincian sebagai berikut :
No PeriodeJumlah (Rp)
Penerimaan PenggunaanLangsung
Sisa(Belum Setor)
1 Tahun Anggaran 2009 7.306.372.630 6.552.404.423 753.968.207
2 Semester I TahunAnggaran 2009
3.028.739.361 2.458.906.494 569.832.867
Jumlah 10.335.111.991 9.011.310.917 1.323.801.074
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 31
b. Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang perlu
dioptimalkan pada BPIH Embarkasi Haji Makassar adalah ;
Stiker pas masuk bebas area parker BPAH bagi Jemaah
Haji Kota Makassar sebanyak jumlah jamaah haji Kota
Makassar
Jasa catering kegiatan pada BPAH Embarkasi Makassar
diluar musim haji.
9). Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan StakeholderBidang Polsoskam.Kegiatan yang mendukung kinerja melalui evaluasi pelayanan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Evaluasi Pelayanan Publik atas
pembuatan paspor khusus TKI dilakukan pada Kantor Imigrasi
Makassar dan Pare-pare.
Jumlah Laporan terbit atas kegiatan ini sebanyak 2 laporan dari
target sebanyak 2 laporan atau mencapai 100%. Jumlah OH
terpakai 104 OH dengan target 240 OH.
Selain itu terdapat kegiatan lain yang mendukung capaian kinerja
yaitu audit Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan
dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro
pada 8 BMT, Audit Operasional pada PT BPR Gerbang Masa
Depan Kabupaten Takalar, Survey Pemahaman dan Penggunaan
LPG pada 2 Kabupaten/Kota. di Wilayah Kota Makassar,
Melakukan Monitoring Penyelesaian Proyek Pembangunan Lapas
Parepare dan Rutan Sengkang yang dibiayai APBN-P Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sul Sel T.A 2010, dan
Evaluasi Dokumen Pengadaan Alat Penelitian Kedokteran pada
Universitas Hasanuddin dan Pengukuran Volume Penimbunan dan
Pematangan Tanah pada Kampus Baru PIP Makassar.
Jumlah Laporan terbit kegiatan tersebut sebanyak 13 laporan dan
dengan realisasi sebanyak 315 OH. Jumlah laporan hasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 32
pengawasan atas permintaan stakeholder yang terbit 15 laporan
atau mencapai 750% dari target 2 laporan. Jumlah hari penugasan
yang digunakan 49 OH atau sebesar 174,58% dari target 240 OH.
10). Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan DaerahKegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini
adalah melalui monitoring pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
dan Dana Transfer Lainnya pada 10 Kabupaten dan Provinsi yaitu
Kabupaten Gowa, Takalar, Maros, Jeneponto, Pangkep, Toraja
Utara, Polewali Mandar dan Soppeng serta Provinsi Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat.
Monitoring dana DAK dan Dana transfer lainnya mencakup 13
bidang meliputi Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi,
Infrastruktur Jalan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Perdagangan,
Sarana Prasarana Pedesaan, Kesehatan, Irigasi, Perikanan dan
Kelautan, Keluarga Berencana, Sarana Pemerintahan, Kehutanan,
dan Pendidikan.
Jumlah Laporan hasil pengawasan yang terbit sebanyak 126
laporan dari target laporan 114 laporan atau dengan capaian output
kegiatan sebesar 110,52%. Jumlah OH yang terpakai dalam
kegiatan ini sebanyak 2.252 OH melebihi target sebesar 1.482 OH
atau mencapai 151,95%.
Hasil dari monitoring Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer
Lainya antara lain sebagai berikut:
Pemda tidak melaporkan penyerapan dana DAK/ Dana
Transfer lainnya kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan
yang berlaku.
Hasil Kegiatan belum dapat dimanfaatkan secara optimal
Terdapat alokasi dana DAK digunakan untuk membiayai
kegiatan non DAK.
Pekerjaaan tidak sesuai dengan realisasi fisik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 33
Pemda tidak menyediakan dana pendamping sesuai dengan
ketentuan.
11). Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden BidangKeuangan DaerahKegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator
adalah melalui penyusunan profil Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
Laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang
dihasilkan sebanyak 2 buah dan terealisasi sebanyak 2 laporan
sehingga capaian kinerjanya mencapai sebesar 100%. Jumlah OH
yang terpakai dalam kegiatan ini sebanyak 30 OH atau dibawah
target sebesar 60 OH atau mencapai 50%.
Hasil dari Penyusunan Profil Pemda dapat dipergunakan untuk
melihat kondisi capaian pelaksanaan urusan wajib dan pilihan
dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kesehatan dan Pendidikan,
Jumlah nilai investasi dan dokumen perencanaan yang dimiliki.
12). Laporan Hasil Bimtek/ Asistensi Penyusunan LKPDKegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja ini melalui
Bimtek/pendampingan/asistensi dan sosialisasi antara lain
mengenai :
Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem
Informasi Barang Milik Daerah (SIM BMD), Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIMDA).
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi.
Reviu Laporan Keuangan Pemda, Sosialisasi Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 34
Pendampingan reviu Laporan Keuangan Daerah pada
Kabupaten Takalar, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur,
Jeneponto, dan Luwu Utara.
Asistensi/ Bimtek implementasi SIMDA Gaji pada Kabupaten
Bulukumba, Pangkajene dan Kepulauan dan Wajo
Asistensi/ Bimtek implementasi SIMDA Keuangan pada
Kabupaten Tana Toraja, Luwu Utara, Toraja Utara, Pangkajene
dan Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Barat.
Asistensi/Bimtek penyusunan LAKIP pada Kabupaten Tana
Toraja Utara, Enrekang, Tana Toraja, Luwu Utara, Bulukumba,
Bantaeng, Gowa, Pinrang, Soppeng, Luwu Timur, Kota
Parepare dan Palopo
Asistensi /Pendampingan inventarisasi barang milik daerah
pada Kabupaten Gowa, Tana Toraja, Kota Makassar dan
Provinsi Sulawesi Barat.
Asistensi/Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palopo.
Asistensi Penyusunan LKPJ LPPD ILPPD tahun 2009 pada
Kabupaten Soppeng
Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi
Sulawesi Barat, Kota Palopo dan Kabupaten Toraja Utara.
Laporan hasil Bimtek/ Asistensi Penyusunan LKPD yang
dihasilkan terealisasi sebanyak 25 laporan dari target sebanyak 17
laporan sehingga capaian kinerjanya mencapai sebesar 147%.
Jumlah OH yang terpakai dalam kegiatan ini sebanyak 1.226 OH
atau di atas target sebesar 755 OH atau mencapai 162%.
Hasil dari kegiatan tersebut yang dapat dicapai adalah :
Sebanyak 11 Pemda yaitu Kabupaten Takalar, Soppeng, Tana
Toraja, Luwu Timur, Bulukumba, Pangkep, Wajo, Toraja Utara,
Makassar, Gowa dan Provinsi Sulawesi Barat dapat menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 35
Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dengan Opini hasil
Audit dari BPK minimal Wajar Dengan Pengecualian.
Sebanyak 2 Pemda yang diasistensi memperoleh penilaian
dengan kategori cukup berdasarkan evaluasi hasil LAKIP yaitu
Kabupaten Enrekang dan Luwu Utara.
Sebanyak 7 Pemda dapat menyusun APBD tepat waktu yaitu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Wajo, Luwu Utara,
Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kota Parepare.
13). Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan StakeholderBidang Keuangan DaerahKegiatan yang mendukung capaian laporan hasil pengawasan atas
permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah adalah Analisis
Kinerja Keuangan Pemda, Evaluasi Penyusunan APBD, Evaluasi
AKIP, Kajian Current Issues dan Kajian Pengawasan Pengadaan
Barang dan Jasa oleh APIP
Jumlah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder
bidang Keuangan Daerah terbit sebanyak 24 laporan dari target
sebanyak 28 atau mencapai 85,71%. Jumlah OH yang terpakai
dalam kegiatan ini sebanyak 669 OH atau di bawah target sebesar
1.225 OH atau mencapai 54%.
Target dan realisasi dari indikator ini adalah sebagai berikut:
No Keterangan Target Reali. %1 Analisis Kinerja Keuangan Pemda 2 1 50,00
2 Evaluasi Penyusunan APBD 8 9 112,50
3 Evaluasi AKIP 14 10 71,43
4 Kajian Current Issues 1 2 200,00
5 Kajian Pengawasan PengadaanBarang dan Jasa oleh APIP
2 2 100,00
6 Monitoring PAD 1 0 -
Jumlah 28 24 85,71
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 36
Penjelasan target dan realisasi masing-masing kegiatan sebagai
berikut:
(1) Analisis Kinerja Keuangan PemdaKegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyusunan
analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/
Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.Jumlah Laporan hasil analisis kinerja Keuangan Pemda yang terbit
sebanyak 1 laporan dari target laporan 2 laporan atau dengan
capaian output kegiatan sebesar 50 %. Jumlah OH yang terpakai
dalam kegiatan ini sebanyak 2.252 OH melebihi target sebesar
1.482 OH atau mencapai 151,95%.
Target output kegiatan tidak tercapai karena data laporan
keuangan pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Barat tidak
diperoleh sehingga tidak dapat dilakukan analisis laporan
keuangan. Hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemda,
sebagai berikut:
Rasio Ketergantungan pendapatan transfer dari pemerintah
pusat terhadap total pendapatan dalam APBD untuk pemda
se-Sulawesi Selatan rata-rata sebesar 90%.
Derajat kemandirian Pemda di Provinsi Sulawesi Selatan
yang merupakan rasio jumlah PAD terhadap pendapatan
transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman
daerah masih rendah berkisar 3,35 % sampai dengan
15,71%.
(2) Evaluasi Penyusunan APBDEvaluasi penyusunan APBD dilakukan untuk menganalis
tahapan-tahapan dalam penyusunan APBD dilakukan pada 9
Kabupaten dan Provinsi yaitu Kabupaten Takalar, Mamuju,
Soppeng, Tana Toraja, Jeneponto, Enrekang, Bulukumba,
Sinjai dan Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah Laporan terbit
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 37
pada kegiatan ini sebanyak 9 laporan dengan target sebanyak
8 laporan atau tercapai sebesar 112,5%.
Penyebab keterlambatan penyusunan APBD, antara lain :
Keterlambatan penetapan RKPD, KUA dan PPAS.
Pergantian pejabat bupati dan atau pejabat eselon II, III, IV
Keterlambatan musrenbang
Keterlambatan penyerahan renja SKPD ke Bappeda
Pelantikan anggota DPRD yang baru
(3) Evaluasi AKIPKegiatan Evaluasi AKIP dilaksanakan berdasarkan permintaan
Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi
Birokrasi, dalam tahun 2010 dilakukan evaluasi terhadap 10
Pemda yaitu Kabupaten Barru, Bone, Takalar, Sidrap, Luwu,
Majene, Enrekang, Luwu Utara, Polewali Mandar dan Kota
Parepare.
Jumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 10 laporan
dari target sebanyak 14 atau mencapai 71,43%. Target
laporan hasil evaluasi LAKIP tidak tercapai karena kebijakan
memperkecil sampling evaluasi yakni +/- 25% dari jumlah
kabupaten/kota yang ada serta beberapa wilayah langsung
dievaluasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
Hasil evaluasi, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) atas 10 pemda yang dievaluasi
dapat dikategorikan sebagai berikut:
No. Kategori Pemda
1 Sangat Baik -2 Baik -3 Cukup 24 Kurang 8
Jumlah 10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 38
(4) Kajian Current IssuesKajian current issues dilaksanakan untuk memetakan
mengenai hasil dan pelaksanaan dari kebijakan yang ada di
daerah. Kajian Curent Issues yang dilakukan adalah kajian
tentang pengaruh Program Pendidikan Gratis terhadap kinerja
bidang Pendidikan pada 2 Kabupaten di Provinsi Sulawesi
Selatan dan kajian atas implementasi SAKIP dan
keterkaitannya dengan SPIP di Provinsi Sulawesi Selatan.
Jumlah Laporan yang terbit atas kegiatan ini sebanyak 2
laporan dan dengan target sebanyak 1 laporan maka capaian
ouput kegiatan ini mencapai 150%.
(5) Kajian Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa oleh APIPKegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2010 untuk
mendukung capaian laporan Kajian Pengawasan Pengadaan
Barang dan Jasa oleh APIP adalah melaksanakan kajian
pelaksanaan pengadaan di Sekolah Polisi Negara Batua dan
kajian pengadaan barang dan jasa pada Politeknik Ilmu
Pelayaran (PIP) Makassar.
Jumlah laporan terbit atas kegiatan ini sebanyak 2 laporan atau
mencapai 100 % dari targetnya sebanyak 2 laporan.
(6) Monitoring PADKegiatan monitoring PAD bertujuan untuk memetakan potensi-
potensi PAD yang dapat ditingkatkan sehingga dapat
mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan dari
pemerintah pusat.
Kegiatan monitoring PAD pada pemerintah daerah tidak
terlaksana karena belum ada petunjuk teknis pelaksanaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 39
kegiatan. Sehingga dengan target 1 laporan capaian kegiatan
adalah sebesar 0%.
14). Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja Pelayanan PublikBidang Keuangan DaerahKegiatan yang mendukung capaian Laporan hasil pengawasan atas
kinerja pelayanan publik bidang keuangan daerah adalah evaluasi
keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN, evaluasi
Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah dan Audit Kinerja
Pelayanan Pemda.
Jumlah laporan yang terbit sebayak 45 laporan dari target 36
laporan atau mencapai 125%. Jumlah OH yang terserap dalam
kegiatan ini sebanyak 1.132 OH atau di bawah target sebesar
1.420 OH atau mencapai 79%.
Target dan realisasi indikator ini, sebagai berikut :
No Keterangan Target Real. %
1 Evaluasi Keselarasan RKPD danRKP serta RPJMD dan RPJMN
6 6 100,00
2 Evaluasi Laporan Penyeleng-garaan Pemerintah Daerah
28 27 96,40
3 Audit Kinerja Pelayanan Pemda 2 12 600,00
Jumlah 36 45 125,00
Penjelasan atas capaian masing-masing kegiatan tersebut sebagai
berikut:
(1) Evaluasi Keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD danRPJMNKegiatan evaluasi Keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD
dan RPJMN dilaksanakan dengan melakukan analisis atas
dukungan Pemerintah Daerah terhadap 11 Prioritas
Pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dilakukan
pada 6 Kabupaten dan Provinsi yaitu Kota Palopo, Kabupaten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 40
Luwu Utara, Polewali Mandar, Mamuju serta Provinsi Sulawesi
Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
Jumlah laporan yang terbit pada kegiatan ini sebanyak 6
laporan dengan target sebanyak 6 laporan atau tercapai 100%.
Hasil dari kegiatan antara lain :
RPJMD Pemda belum sepenuhnya mengacu pada 11
prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam
RPJMN 2010-2014
Perumusan sasaran/program pembangunan yang
dinyatakan dalam dokumen perencanaan tahunan belum
selaras dengan yang dinyatakan dalam dokumen jangka
menengahnya.
Sasaran/program/kegiatan yang ditetapkan dalam
dokumen perencanaan belum seluruhnya dilengkapi
dengan target dan indikator kinerja, baik yang bersifat
jangka menengah, maupun tahunan.
(2) Evaluasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah(LPPD)Kegiatan evaluasi LPPD dilakukan pada 27 Kabupaten dan
Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Hasil
evaluasi LPPD, sebagai berikut :
No KategoriPemda
%SulawesiSelatan
SulawesiBarat
Jumlah
1 Sangat Tinggi 2 1 3 11,11
2 Tinggi 21 3 24 88,89
3 Sedang - - - -
4 Rendah - - - -
Jumlah 23 4 27 100,00
Jumlah laporan yang terbit sebanyak 27 laporan dari target 28
laporan atau mencapai 96,42%. Target tidak tercapai karena
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 41
Kabupaten Toraja Utara sebagai darah otonom baru tidak
dilakukan evaluasi LPPD tetapi evaluasi daerah otonom baru
(EKDOB).
(3) Audit Kinerja Pelayanan PemdaKegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kegiatan
ini adalah melaksanakan audit kinerja pelayanan pada 2
kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Pinrang dan Kota
Makassar.
Audit kinerja pelayanan mencakup 6 bidang pelayanan yaitu
kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan
dan Catatan Sipil.
Jumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 12 laporan
dengan target laporan sebanyak 2 laporan maka capaian ouput
kegiatan sebesar 600%. Hasil dari kegiatan antara lain:
Renstra belum memuat indikator kinerja dan targetnya
Target-target SPM belum ditetapkan dalam dokumen
perencanaan
Belum adanya sistem pengumpulan data kinerja
Belum dibuatnya mekanisme pengaduan atas pelayanan
yang menyimpang.
Belum ditetapkannya kompensasi terhadap penerima
layanan apabila pelayanan yang diberikan menyimpang
dari standar
Kurangnya transparansi atas standar pelayanan yang
diberikan yang mencakup prosedur, persyaratan, waktu
dan biaya pelayanan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 42
15). Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BidangKeuangan DaerahKegiatan yang mendukung capaian laporan dukungan pembinaan
penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah melalui
sosialisasi dan Bimtek SPIP.
Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada
penyelenggara pemerintahan tentang sistem pengendalian intern
dan pentingnya membangun sistem pengendalian intern. Pada
tahun 2010 telah dilakukan Sosialisasi SPIP pada 12 Kabupaten
dan Provinsi yaitu Kabupaten Enrekang, Soppeng, Barru, Bone,
Pinrang, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Kota Palopo dan
Parepare serta Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Bimtek SPIP dilaksanakan untuk membantu instansi pemerintah
dalam membangun dan menerapkan SPIP di lingkungan
instansinya dan telah dilaksanakan pada 2 Kabupaten melalui
diagnostic assessment di Kabupaten Sinjai dan Kota Palopo serta
Bimtek Penyusunan Perkada SPIP pada Provinsi Sulawesi Selatan
dan Barat.
Jumlah laporan yang terbit dari kegiatan ini sebanyak 16 laporan
dari target sebanyak 12 laporan atau mencapai 133%. Hasil dari
sosialisasi dan Bimtek SPIP yang telah dilaksanakan, yaitu :
Sebanyak 15 Kabupaten dan Provinsi telah menerbitkan
Peraturan Kepala Daerah tentang SPIP yaitu Kabupaten Sinjai,
Bulukumba, Pinrang, Bone, Gowa, Tana Toraja, Soppeng,
Jeneponto, Luwu Utara, Mamuju dan Kota Makassar, Palopo
dan Parepare serta Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat.
Sebanyak 3 Pemda telah membentuk Satgas penyelenggaraan
SPIP yaitu Kabupaten Sinjai, Bone dan Kota Palopo.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 43
16). Jumlah Laporan Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat.Dalam tahun 2010, realisasi laporan bimtek/asistensi GCG/KPI
sektor korporat sebanyak 28 laporan atau 164,71 % dari target
sebanyak 17 laporan. Jumlah OH yang terserap dalam kegiatan ini
sebanyak 1.355 OH atau melebihi target sebesar 765 OH atau
mencapai 177%.
Rincian realisasi dan target terlihat sebagai berikut:
No Indikator Hasil Target Reali. %
1 Bimtek MR 1 0 0,002 Evaluasi GCG 2 2 100,003 Evaluasi KPI 1 3 300,004 Sosialisasi BLUD 2 3 150,005 Sosialisasi Manajemen Aset 6 14 233,336 Sosialisasi SKAI pada BUMD 1 1 100,007 Bimtek Corporate Plan 1 1 100,008 Bimtek Penetapan Kinerja 2 2 100,009 Bimtek Sistem Informasi Akuntansi 1 2 200,00
Jumlah 17 28 164,71
Capaian Indikator keluaran ini dicapai melalui kegiatan :
a. Evaluasi GCG pada PT Pelindo IV (Persero).
b. Evaluasi KPI pada PT Pelindo IV (Persero) dengan bentuk
kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan, Pegawai, dan Vendor
dalam rangka Evaluasi Capaian KPI pada PT Pelindo IV
(Persero) Tahun 2009 sebanyak 3 laporan.
c. Sosialisasi BLUD pada RSUD Andi Makassau Parepare, RSUD
Lamadukelleng Kabupaten Wajo, dan RSUD Kabupaten Luwu
Timur sebanyak 3 laporan.
d. Sosialisasi / Manajemen Aset BUMD berupa:
Sosialisasi dan workshop manajemen aset pada PDAM
Kota Palopo sejumlah 2 laporan.
Sosialiasi manajemen aset dalam rangka persiapan RSUD
menjadi Badan Layanan Umum Daerah masing-masing 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 44
laporan pada RSUD di lingkungan Kota Makasar, RSUD
Daya Kota Makasar, RSUD Kabupaten Bulukumba, RSUD
Kabupaten Bantaeng sebanyak 4 laporan.
Manajemen aset dalam rangka audit clearance aset pada
PT Angkasa Pura II (Persero) di Cabang Makasar, MATSC,
dan Warehousing, sebanyak 3 laporan.
Manajemen aset dalam rangka audit clearance aset pada
PT Pelindo IV (Persero) di Kantor Pusat, Cabang Makasar,
Cabang Unit Terminal Peti Kemas kota Makasar, dan
Cabang Parepare, sebanyak 4 laporan.
Sosialisasi SKAI/SPI pada BUMD berupa sosialisasi sistem
pengendalian intern RSUD dalam rangka persiapan
menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD
Kabupaten Sinjai sebanyak 1 laporan.
e. Bimbingan Teknis Corporate Plan/Business Plan pada RSUD
Pertiwi Makasar dalam rangka persiapan menjadi Badan
Layanan Umum Daerah sebanyak 1 laporan.
f. Bimbingan Teknis Penetapan Kinerja yaitu Bimbingan Teknis
Penyusunan Persyaratan Administratif PPK-BLUD RS pada
RSUD Daya Kota Makasar dan RSUD Lamadukelleng
Kabupaten Wajo sebanyak 2 laporan.
g. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Akuntansi yaitu pada
PDAM Kabupaten Gowa dan Divisi Regional X PT Pos
Indonesia (Persero) sebanyak 2 laporan.
Target Bimtek Management Risiko tidak terealisasi karena adanya
permintaan penundaan penugasan dari PT Semen Tonasa sesuai
surat Nomor : 690/ST/HK.00.1/12.31/03-2010 tanggal 9 Maret
2010.
Berdasar hasil evaluasi BUMN/D/BUL/BLU/BLUD/ BHMN yang
GCG dan KPI mendapat skor baik yang mendorong pencapaian
target dan prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2009
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 45
yaitu Pelindo IV (Persero) dengan 2 jenis kegiatan utama asistensi
penyusunan laporan GCG dan survey kepuasan pelanggan,
pegawai, dan vendor dalam rangka evaluasi capaian KPI .
17). Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMDDalam tahun 2010, pencapaian realisasi laporan hasil pengawasan
atas kinerja BUMD sebanyak 41 laporan atau mencapai hasil
sebesar 164,00% dari target sebesar 25 laporan sebagai berikut:
No Indikator Hasil Target Real. (%)
1 Audit Kinerja BUMD 18 20 111,11
2 Audit Keuangan BUMD 7 21 300,00
Jumlah 25 41 164,00
Jumlah OH yang terserap dalam kegiatan ini sebanyak 1.637 OH
atau melebihi target sebesar 1.446 OH atau mencapai 113%.
Capaian Indikator keluaran program ini dicapai melalui kegiatan :
Audit Kinerja BUMD yang dilakukan pada 16 PDAM di
Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, PT Bank Sulsel
dan PT BPR Handayani Cipta Sejahtera Kabupaten Wajo
sebanyak 20 laporan.
Audit Keuangan BUMD, dilakukan pada 16 PDAM di Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat dan pada PT Bank Sulsel
sebanyak 21 laporan.
Kinerja BUMD berdasarkan hasil audit kinerja dapat dikategorikan
sebagai berikut:
No Predikat Jumlah
1 Baik 4
2 Cukup 11
3 Kurang 5
Jumah 20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 46
BUMD yang mendapatkan predikat baik yaitu PDAM Kabupaten
Majene, PDAM Kota Palopo, PDAM Kabupaten Bantaeng dan PT
Bank Sulsel.
Opini atas laporan keuangan berdasarkan hasil audit keuangan
adalah sebagai berikut:
No Opini Jumlah
1 Wajar Tanpa Pengecualian 10
2 Wajar Dengan Pengecualian 10
3 Tidak Memberikan Pendapat 1
Jumlah 21
BUMD yang mendapatkan opini minimal Wajar Tanpa Pengecualian
yaitu pada 8 PDAM di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan
PT Bank Sulsel untuk laporan keuangan tahun buku 2009 dan 1
(satu) PDAM untuk tahun buku 2008.
Sementara BUMD yang mendapatkan opini minimal Wajar Dengan
Pengecualian yaitu pada 7 PDAM di Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Barat untuk laporan keuangan tahun buku 2009 serta 3 PDAM
untuk laporan keuangan tahun buku 2008. Sedangkan Opini Tidak
Memberikan Pendapat pada PDAM Kabupaten Bulukumba tahun
buku 2008.
18). Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden BidangAkuntan NegaraDalam tahun 2010, pencapaian target laporan hasil pengawasan
atas permintaan Presiden Bidang Akuntan Negara sebanyak 1
laporan atau 100% dari target dengan bentuk kegiatan updating
profil RSU/D, BUMN/D dan Badan Usaha Daerah lainnya Provinsi
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2008 dan 2009.
Hasil pemetaan diketahui bahwa jumlah PDAM di Provinsi Sulawesi
Selatan sebanyak 23 PDAM dan di Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 47
Sebanyak 5 PDAM, cakupan layanan air bersih rata-rata baru
mencapai 43,12 % di wilayah perkotaan. Pada umumnya PDAM
masih merugi karena harga jual air rata-rata masih lebih rendah
dibandingkan dengan harga pokoknya, serta tingkat kehilangan air
masih di atas batas normal kewajaran utamanya karena jaringan
pipa yang sudah tua atau rusak. Sebanyak 30 RSUD di Provinsi
Sulawesi Selatan bari satu RSUD yaitu RSUD Kota Parepare yang
telah menerapkan pola pengelolaan BLUD. Selain itu beberapa
RSUD dan perusahaan daerah lainnya berupaya menjadi PPK
BLUD pada tahun 2011.
19). Laporan Hasil Sosialisasi Program Anti Korupsi.Sosialisasi Program Anti Korupsi bertujuan untuk memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang korupsi, penanganan
korupsi, penyebab dan dampaknya bagi masyarakat. Sosialisasi
program anti korupsi dalam tahun 2010 dilaksanakan di Kota
Parepare ditujukan pada 3 (tiga) fokus grup yaitu tokoh agama,
pendidik (guru) dan pengelola imbal swadaya bidang pendidikan.
Jumlah peserta yang hadir sebanyak 156 orang dari target
sebanyak 150 orang.
Pada setiap akhir sesi sosialisasi telah disampaikan lembar
kuesioner kepada setiap peserta sosialisasi untuk mengetahui
tingkat pemahaman dan kepedulian terhadap program anti korupsi.
Hasil kuesioner tersebut langsung dikirim ke Deputi Investigasi
untuk diolah dan ditabulasi secara nasional.
20). Laporan Hasil Bimbingan Teknis / Asistensi Implementasi FCP.Target laporan kegiatan Bimbingan teknisi/ asistensi implementasi
FCP sebanyak 3 laporan melalui kegiatan diagnostic, implementasi
dan sosialisasi Fraud Controll Plan (FCP). Realisasi dari kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 48
ini adalah sebanyak 1 laporan atau tercapai sebesar 33,33% dari
target sebanyak 3 laporan.
Kegatan yang tereliasasi adalah sosialisasi FCP sebagai langkah
awal sebelum pelaksanaan implementasinya yang dihadiri 43 orang
staf Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat.
Kegiatan yang tidak terealisasi yaitu diagnostik dan implementasi
FCP disebabkan rendahnya komitmen dari pimpinan instansi.
21). Laporan Hasil Kajian PengawasanKegiatan yang mendukung capaian output kinerja adalah melalui
kegiatan penyamaan persepsi sebanyak 12 laporan dan kajian
pengawasan sebanyak 1 laporan.
Kegiatan penyamaan persepsi dilakukan melalui kegiatan
komunikasi dan koordinasi bidang Investigasi yang dilaksanakan
setiap bulan dan jumlah laporan yang terbit sebanyak 4 laporan
berupa laporan triwulanan atas pelaksanaan forum komunikasi
kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan yang
berindikasi korupsi. Dalam tahun 2010 telah dilaksanakan
penyamaan persepsi atas 38 kasus berindindikasi TPK yang terdiri
dari 23 kasus yang ditangani Kejaksaan dan 15 kasus yang
ditangani Kepolisian.
Kajian Pengawasan yang dilakukan dalam tahun 2010 adalah
penelaahan atas peraturan yang berindikasi KKN pada Program
Gerhan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun
anggaran 2009.
Jumlah laporan terbit 5 laporan dari target sebanyak 13 laporan
atau mencapai sebesar 38,46%.
Target tidak tercapai karena kegiatan penyamaan persepsi pada
masing-masing unit Rendalwas di Deputi Investigasi dibatalkan
berdasarkan penyesuaian PKPT Juni 2010. Selanjutnya kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 49
koordinasi pengawasan digabungkan hanya pada 1 unit Rendalwas
di Deputi Investigasi.
22). Laporan Hasil Audit HKP, Klaim dan EskalasiJumlah kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Klaim
dan eskalasi yang ditangani dalam tahun 2010 dengan realisasi
penyelesaian 22 kasus. Jika dibandingkan dengan target sebesar 7
laporan, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 314%. Jumlah
OH yang terserap dalam kegiatan ini sebanyak 739 OH atau
melebihi target sebesar 364 OH atau mencapai 203%.
Dalam tahun tahun 2010 terdapat peningkatan nilai koreksi
penyesuaian harga dan klaim yang signifikan jika dibandingkan
dengan koreksi atas penyesuaian harga dan klaim tahun 2009.
Nilai koreksi penyesuaian harga dan klaim pada tahun 2010
sebesar Rp79.600.314.194,25 atau meningkat sebesar
Rp63.211.594.394,25 atau 385,70 % jika dibandingkan dengan
nilai koreksi penyesuaian harga pada tahun 2009 sebesar
Rp16.388.719.800,00.
Sedangkan jumlah laporan yang diterbitkan tahun 2010 adalah 22
laporan meningkat 16 laporan bila dibandingkan dengan tahun 2009
sebanyak 6 laporan atau meningkat 266,67%.
23). Laporan Hasil Audit Investigatif, Perhitungan KerugianKeuangan Negara (PPKN) dan Pemberian Keterangan Ahli(PKA) atas Permintaan Instansi PenyidikJumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 107 laporan.
Jumlah tersebut bila dibandingkan target sebanyak 54 laporan
mencapai sebesar 198,15%. Jumlah OH yang terserap dalam
kegiatan ini sebanyak 1.897 OH atau kurang dari target sebesar
2.354 OH atau mencapai 80%
Rincian realisasi dan target kegiatan sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 50
No Kegiatan Target Realisasi % Capaian1 AI 13 12 92,3
2 PKKN 21 21 100,0
3 PKA 20 74 370,0
Jumlah 54 107 198,15
Berdasarkan instansi peminta bantuan laporan kegiatan dan audit
investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara yang terbit
dapat dirinci sebagai berikut :
No Keterangan Kepolisian Kejaksaan InstansiPenyidik Lain Jumlah
1 AI 7 5 - 12
2 PPKN 6 15 - 21
Jumlah 13 20 - 33
Jumlah kerugian keuangan negara dari hasil Audit Investigatif dan
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara masing-masing adalah
sebesar Rp7.130.243.584,73 dan Rp10.225.851.962,44 atau
seluruhnya sebesar Rp17.356.095.547,17.
Berdasarkan instansi peminta bantuan, nilai kerugian keuangan
negara dapat dirinci sebagai berikut :
No Keterangan Kepolisian Kejaksaan InstansiLain Jumlah
1 AI 5.953.115.784,15 1.177.127.800,58 - 7.130.243.584,73
2 PPKN 2.326.678.099,16 7.899.173.863,28 - 10.225.851.962,44
Jumlah 8.279.793.883,31 9.076.301.663,86 17.356.095.547,17
24). Laporan Hasil Audit Investigatif atas Permintaan InstansiLainnya.Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif atas permintaan instansi
lainnya sebanyak 12 laporan terdiri dari 3 laporan audit investigasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 51
atas penyaluran subsidi minyak goreng dan 5 laporan evaluasi
ACAP (Anti Corruption Action Plan) dan 5 laporan AI Program
Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing Wajar 9 Tahun TA 2008.
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2010 sebanyak 2
laporan maka realisasi tahun 2010 mencapai 600% dari target.
Jumlah OH yang terserap dalam kegiatan ini sebanyak 317 OH
atau melebihi target sebesar 158 OH atau mencapai 201%.
25). Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP DaerahKegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2010 sebanyak 2
(dua) kali yaitu sosialisasi Peraturan Kepala BPKP Nomor Per
706/K/JF/2009 Tentang Pengangkatan kedalam JFA melalui
Perlakuan Khusus dan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-
707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan tata kerja penilaian Angka
Kredit Auditor untuk PFA Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dan
Kabupaten Mamuju di Mamuju dan Sosialisasi Peraturan Kepala
BPKP Nomor Per-12/K/JF/2010 tentang Penyesuaian Angka Kredit
Auditor. Sosialisasi ditujukan untuk Pejabat Fungsional Auditor
pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
26). Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tatakelola APIP Daerah.Realisasi kegiatan ini sebanyak 1 kali sehingga dibandingkan target
sebanyak 1 laporan capaian kegiatan sebesar 100%.
Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian adalah
melaksanakan pemetaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) di Provinsi Sulawesi Selatan.
Hasil pemetaan dipergunakan sebagai dasar penyusunan konsep
pengembangan dan peningkatan peran APIP di masa yang akan
datang.
Hasil pemetaan menunjukkan 18 unit APIP yang dievaluasi rata-
rata berada pada level 1 ( initial) dan Level 2 ( Infrastructure) atau
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 52
memiliki tingkat kapabilitas manajemen yang belum dikelola secara
berkesinambungan, lebih banyak tergantung pada usaha-usaha
individu dalam organisasi, belum mengintegrasikan informasi dari
berbagai organisasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan dari
dalam dan luar organisasi
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya-BPKPKegiatan yang mendukung capaian ini adalah melalui monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan dan
Pembinaan Tahunan (PKP2T) dan hasil pengawasan melalui SIM
Monev RKT dan SIM HP.
Sesuai Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) 2010,
target penugasan pengawasan (PP) sebanyak 582 PP dan terealisasi
sebanyak 770 PP atau mencapai 133,45% terdiri dari 514 PP PKP2T dan 252
PP Non PKP2T.
Temuan hasil pengawasan dalam tahun 2010 sebanyak 806 kejadian
dengan nilai Rp39.627.120.439,66 dan telah ditindaklanjuti sebanyak
222 kejadian (27,54%) dengan nilai Rp22.137.413.559,84 (55,86%)
sehingga saldo temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 584
kejadian (72,46%) dengan nilai Rp17.489.706.879,82 (44,14%).
Rincian temuan, tindak lanjut dan saldo temuan tahun 2010 sebagai
berikut:
INSTANSITEMUAN TINDAK LANJUT SALDO
KEJ NILAI (Rp) KEJ NILAI (Rp) KEJ NILAI (Rp)
KEMENTERIAN/
LPNK743 22.122.973.880,31 204 6.188.627.796,98 539 15.924.346.083,33
PEMDA 31 2.832.255.424,10 10 2.235.828.306,86 21 596.427.117,24
BUMN 12 13.708.257.456,00 7 13.708.257.456,00 5 ---
BUMD 20 973.633.679,25 1 4.700.000,00 19 968.933.679,25
Total 806 39.627.120.439,66 222 22.137.413.559,84 584 17.489.706.879,82
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 53
Saldo temuan yang belum ditindaklanjuti sampai dengan 31 Desember
2010 sebanyak 1.311 kejadian dengan nilai Rp42.316.539.673,05
dengan rincian sebagai berikut:
INSTANSITEMUAN TINDAK LANJUT SALDO
KEJ NILAI (Rp) KEJ NILAI (Rp) KEJ NILAI (Rp)KEMENTERIAN/
LPNK5.999 177.807.970.524,77 4.888 154.155.645.242,33 1.111 23.652.325.282,44
PEMDA 1.694 65.869.600.450,36 1.631 64.396.621.473,22 63 1.472.978.977,14
BUMN 727 179.832.863.474,27 696 174.942.163.143,29 31 5.564.435.264,04
BUMD 491 59.568.963.292,71 385 47.942.163.143,29 106 11.626.800.149,43
Total 8.911 483.079.397.742,12 7.600 440.762.858.069,07 1.311 42.316.539.673,05
Rincian saldo temuan per tahun pelaporan adalah sebagai berikut:
Persentase tindaklanjut hasil pengawasan dalam tahun 2010 adalah
sebesar 30,99% untuk tindak lanjut jumlah kejadian dan sebesar
39,25% untuk tindak lanjut nilai rupiah.
Terdapat faktor internal dan eksternal BPKP yang masih merupakan
hambatan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam penyelesaian
tindaklanjut hasil pengawasan, yaitu :
Faktor Internal
Perubahan peran dan fungsi BPKP, yaitu kewenangan dalam
melakukan kegiatan audit, semakin berkurang yang berpengaruh
terhadap upaya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan.
TAHUNSaldo
Kej Nilai (Rp)
s.d 2005 10 727.751.818,38
2006 27 275.718.871,26
2007 132 5.158.261.737,71
2008 117 1.521.391.081,09
2009 441 17.143.709.284,69
2010 584 17.489.706.879,82
T o t a l 1.311 42.316.539.673,05
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 54
Faktor Eksternal, antara lain :
Adanya perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal/auditan
baik kelembagaan, penanggungjawab maupun personilnya.
Kegiatan pemutakhiran temuan pemeriksaan belum terjadwal.
Upaya yang ditempuh untuk mengurangi hambatan tersebut dilakukan
dengan mendorong auditan untuk melakukan tindaklanjut yaitu melalui:
Gelar pengawasan,
Pemutakhiran data tindaklanjut dengan auditan,
Pengiriman Surat Peringatan ke-2 dan ke-3 (SP2/SP3) kepada
auditan,
Mendorong koordinator tindaklanjut untuk melakukan fasilitasi
pertemuan bilateral antara unit-unit pemeriksa BPKP dan auditan.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NegaraBPKPKegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian program
adalah melalui pengadaan alat komunikasi dan studio berupa
handycam dan rehabilitasi kantor.
Target kegiatan sebanyak 2 unit dan telah terealisasi sebanyak 2 unit
atau tercapai 100%. Hasil kegitan telah dipergunakan dalam
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan memberikan dukungan
dalam kenyamana bekerja.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dana yang tersedia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebesar
Rp19.986.098.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 19.333.161.000,00 atau
sebesar 96,73 %.
Rincian dari anggaran dan realisasi dana sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 55
(Rp 000)
No Sumber Dana Anggaran Realisasi %1. DIPA Perwakilan 17.130.611 16.564.775 96,702. Dropping Pusat 1.884.322 1.797.221 95,383. Pemda/BUMD 971.165 971.165 100,00
Jumlah 19.986.098 19.333.161 96,73
Rincian dari anggaran dan realisasi dana masing-masing sebesar
Rp17.130.611.000,00 dan Rp16.564.775.000,00 untuk membiayai kegiatan
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari DIPA
Perwakilan BPKP dapat dilihat pada lampiran IV.
Dana yang berasal dari Droping BPKP Pusat sebesar Rp1.884.322.000,00
dengan realisasi sebesar Rp1.797.221.000,00 atau sebesar 95,38%
antara lain untuk pembiayaan kegiatan audit PNPM Mandiri, PNPM
Perkotaaan, Program BosS Kita, Sertifikasi Guru dan Program Jamkesmas.
Sementara dana yang berasal dari Pemerintah Daerah/BUMN/D sebesar
Rp971.165.000,00 merupakan dana yang terealisasi untuk pembiayaan
bimbingan teknis dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah
atas dasar permintaan pemerinatah daerah sebesar Rp 551.662.000,00
dan sebesar Rp 419.503.000,00 berasal dari BUMN/D untuk pembiayaan
bimbingan teknis dan audit pada BUMN/D.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 56
Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan bermanfaat untuk mengetahui
keberhasilan dan kegagalan dalam mendukung tujuan organisasi serta
memberikan masukan dalam perbaikan perencanaan serta pelaksanaan
program dan kegitaan di masa mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dapat mencapai program yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2010 Sulawesi Selatan dengan
baik.
Capaian rata-rata pelaksanaan 3 program dan mencakup 28 kegiatan yang
ditetapkan adalah sebesar 91,50 % tergolong dalam kriteria sangat baik.
Capaian di atas menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan turut berkontribusi dalam melaksanakan pengawasan yang akuntabel,
transparan dan independen sebagaimana visi BPKP.
Namun demikian, dalam tahun 2010 masih terdapat kegiatan yang capaiannya
masih perlu ditingkatkan, sehingga perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk
diperbaiki dalam tahun 2011 yaitu sebagai berikut:
Audit Dana Dekonsentrasi
Audit Penerimaan Bidang Polsoskam
Evaluasi LAKIP
Evaluasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
Bimtek dan Penerapan FCP
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan
Daerah.
Target program-program di atas belum dapat dicapai diantaranya disebabkan
oleh hambatan diluar kendali organisasi yaitu ketergantungan atas permintaan
dari pihak lain.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 57
Beberapa langkah penting untuk memecahan permasalahan di atas yang
sekaligus akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk
merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Lebih interaktif menjalin kerjasama dengan stakeholder, terutama instansi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pegawai.
Melakukan evaluasi secara periodik pencapaian outcome dan melakukan
koreksi kegiatan apabila hasil kegiatan kurang optimal.
Meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan.
Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan berharap LAKIP Tahun 2010 dapat memenuhi
kewajiban ber-akuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi
dalam pengambilan keputusan.
Lamp 1/1 - 1
Perwakilan Provinsi SULAWESI SELATAN
2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 6
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Lap 7 8 8 9 10
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Lap 1 1 1 1 1
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Lap 4 4 5 5 6
Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Lap 27 30 33 36 40
Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Perekonomian Lap 5 6 6 7 7
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Lap 30 33 36 40 44
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Lap 1 1 1 1 1
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Lap 1 1 1 1 1
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Lap 6 7 7 8 9
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Lap 1 1 1 1 1
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Lap 1 1 1 1 1
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Lap 2 2 2 3 3
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Lap 2 2 2 3 3
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Lap 58 64 70 77 85
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Lap 1 1 1 1 1
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Lap 18 20 22 24 26
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Lap 8 9 10 11 12
2. Meningkatnya K/L & Pemda yangMenyelenggarakan SPIP sesuaiKetentuan yang Berlaku
1. Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem PengendalianIntern Pemerintah
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANTARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2010-2014
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUANTARGET
1. Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pengawasan intern,akuntabilitas keuangan negara danpembinaan penyelenggaraan SPIPpada Kementerian/ Lembaga,pemerintah daerah sertapenyelenggaran SPI pada BUMN/D
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Lap 18 20 22 24 26
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Lap 8 9 10 11 12
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Lap 32 35 39 43 47
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Lap 4 4 5 5 6
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Lap 5 6 6 7 7
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Lap 4 4 5 5 6
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Lap 6 7 7 8 9
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Lap 2 2 2 3 3
Laporan hasil kajian pengawasan Lap 1 1 1 1 1
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Lap 2 2 2 3 3
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberianketerangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
Lap 23 25 28 31 34
Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Lap 2 2 2 3 3
2. Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya-BPKP
3. Meningkatnya kualitas dukunganmanajemen dan kapasitaspenyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara danpembinaan penyelenggaraan SPIP
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 1 1 1 1 1
3. Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Negara BPKP
4. Terpenuhinya kebutuhan saranadan prasarana aparatur BPKP
Jumlah Sarana Prasarana Unit 31 34 38 41 45
1. Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem PengendalianIntern Pemerintah
lamp II/ 1 - 3
Perwakilan Provinsi SULAWESI SELATAN
1 2 3 6 7
1Laporan hasil pengawasan lintas sektorBidang Perekonomian
11 Laporan 88.000 583
2Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensipenyusunan LKKL bidang Perekonomian
12 Laporan 72.000 240
3Laporan hasil pengawasan ataspenerimaan negara Bidang Perekonomian
2 Laporan 16.000 80
4Laporan hasil pengawasan atas permintaanstakeholder bidang Perekonomian
9 Laporan 72.000 477
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
INDIKATOR
OutputPROGRAM SASARAN
TARGET THNBERJALAN
ANGGARAN(Rp.000)
TARGET OHSETAHUN
5
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010
1. Pengawasan InternAkuntabilitas KeuanganNegara dan PembinaanPenyelenggaraan SistemPengendalian InternPemerintah
1. Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pengawasanintern, akuntabilitas keuangannegara dan pembinaanpenyelenggaraan SPIP padaKementerian/ Lembaga,pemerintah daerah sertapenyelenggaran SPI pada BUMN/D
2. Meningkatnya K/L & Pemdayang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku
4Laporan hasil pengawasan atas permintaanstakeholder bidang Perekonomian
9 Laporan 72.000 477
5Laporan hasil pengawasan atas ProyekPHLN
113 Laporan 1.000.384 4.968
6Laporan hasil pengawasan lintas sektorbidang Polsoskam
76 Laporan 163.140 3.560
7Laporan hasil pengawasan BUN bidangPolsoskam
Laporan - -
8Laporan hasil pengawasan atas permintaanpresiden Bidang Polsoskam
Laporan - -
9Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensipenyusunan LKKL bidang Polsoskam
10 Laporan 80.000 466
10Laporan hasil pengawasan ataspenerimaan negara bidang Polsoskam
5 Laporan 40.000 303
11Laporan hasil pengawasan atas permintaanstakeholder bidang Polsoskam
2 Laporan 114.519 240
12Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam
Laporan - -
1. Pengawasan InternAkuntabilitas KeuanganNegara dan PembinaanPenyelenggaraan SistemPengendalian InternPemerintah
1. Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pengawasanintern, akuntabilitas keuangannegara dan pembinaanpenyelenggaraan SPIP padaKementerian/ Lembaga,pemerintah daerah sertapenyelenggaran SPI pada BUMN/D
2. Meningkatnya K/L & Pemdayang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku
lamp II/ 2 - 3
INDIKATOR
OutputPROGRAM SASARAN
TARGET THNBERJALAN
ANGGARAN(Rp.000)
TARGET OHSETAHUN
513
Laporan hasil pengawasan lintas sektorbidang Keuangan Daerah
Laporan - -
14Laporan hasil pengawasan BUN bidangKeuangan Daerah
114 Laporan 228.000 1.482
15Laporan hasil pengawasan atas permintaanpresiden Bidang Keuangan Daerah
2 Laporan 16.000 60
16Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunanLKPD
17 Laporan 114.100 755
17Laporan hasil pengawasan atas permintaanstakeholder bidang Keuangan Daerah
28 Laporan 256.590 1.225
18Laporan hasil pengawasan atas kinerjapelayanan publik bidang Keuangan Daerah
36 Laporan 288.000 1.42018
Laporan hasil pengawasan atas kinerjapelayanan publik bidang Keuangan Daerah
36 Laporan 288.000 1.420
19Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP bidang KeuanganDaerah
12 Laporan 138.000 510
20Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPIsektor korporat
17 Laporan 191.000 765
21Laporan hasil pengawasan atas kinerjaBUMD
25 Laporan 408.050 1.446
22Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunanLK BUMD
Laporan - -
23Laporan hasil pengawasan atas permintaanpresiden Bidang Akuntan Negara
1 Laporan 9.815 26
24Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 1 Laporan 25.000 40
25Laporan hasil bimtek/asistensiimplementasi FCP
3 Laporan 39.000 52
26 Laporan hasil kajian pengawasan 13 Laporan 130.000 108
27Laporan hasil audit investigasi atas HKP,Eskalasi dan Klaim
7 Laporan 85.000 364
lamp II/ 3 - 3
INDIKATOR
OutputPROGRAM SASARAN
TARGET THNBERJALAN
ANGGARAN(Rp.000)
TARGET OHSETAHUN
5
28
Laporan hasil audit investigasi, perhitungankerugian negara, dan pemberianketerangan ahli atas permintaan InstansiPenyidik
54 Laporan 484.812 2.354
29Laporan hasil audit investigasi ataspermintaan Instansi lainnya
2 Laporan 36.000 158
31Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapanJFA APIP Daerah
1 Laporan 134.698 20
32Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapantatakelola APIP Daerah
1 Laporan 8.000 -
2. Dukungan Manajemendan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya-BPKP
3. Meningkatnya kualitas dukunganmanajemen dan kapasitaspenyelenggaraan pengawasanintern akuntabilitas keuangannegara dan pembinaanpenyelenggaraan SPIP
33
Laporan Dukungan Manajemen PerwakilanBPKP
1 Laporan 12.692.5032. Dukungan Manajemendan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya-BPKP
3. Meningkatnya kualitas dukunganmanajemen dan kapasitaspenyelenggaraan pengawasanintern akuntabilitas keuangannegara dan pembinaanpenyelenggaraan SPIP
33
Laporan Dukungan Manajemen PerwakilanBPKP
1 Laporan 12.692.503
3. Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur NegaraBPKP
4. Terpenuhinya kebutuhan saranadan prasarana aparatur BPKP 34
Jumlah Sarana Prasarana 2 Unit 200.000
JUMLAH 577 Laporan 17.130.611 21.701
Lampiran III/1 - 2
Perwakilan Provinsi SULAWESI SELATAN
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1Laporan hasil pengawasan lintas sektorBidang Perekonomian
15 laporan 11 Laporan 583 32 290,91 100,00 834 143,05
2Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidangPerekonomian
0 laporan 12 Laporan 240 34 283,33 100,00 878 365,83
3Laporan hasil pengawasan ataspenerimaan negara BidangPerekonomian
0 laporan 2 Laporan 80 3 150,00 100,00 105 131,25
4Laporan hasil pengawasan ataspermintaan stakeholder bidangPerekonomian
14 laporan 9 Laporan 477 14 155,56 100,00 388 81,34
5Laporan hasil pengawasan atas ProyekPHLN
160 laporan 113 Laporan 4.968 157 138,94 100,00 5.250 105,68
6Laporan hasil pengawasan lintas sektorbidang Polsoskam
30 laporan 76 Laporan 3.560 35 46,05 46,05 1.780 50,00
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANCAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2010
PROGRAM SASARAN
OUTPUT
KeteranganINDIKATOR
TAGETTAHUNANRENSTRA
TARGET TAHUNBERJALAN
Jumlah % Jumlah %
4
TARGETOH
SETAHUN
REALISASI OHREALISASI OUTPUT
% Mak100
1. Pengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negara danPembinaanPenyelenggaraanSistem PengendalianIntern Pemerintah
1. Meningkatnya kualitaspenyelenggaraanpengawasan intern,akuntabilitas keuangannegara dan pembinaanpenyelenggaraan SPIP padaKementerian/ Lembaga,pemerintah daerah sertapenyelenggaran SPI padaBUMN/D
2. Meningkatnya K/L &Pemda yangMenyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yangBerlaku
file: lampiran lakip.xlsx; Lamp3R
6Laporan hasil pengawasan lintas sektorbidang Polsoskam
30 laporan 76 Laporan 3.560 35 46,05 46,05 1.780 50,00
7Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidangPolsoskam
7 laporan 10 Laporan 466 18 180,00 100,00 546 117,17
8Laporan hasil pengawasan ataspenerimaan negara bidang Polsoskam
1 laporan 5 Laporan 303 1 20,00 20,00 52 17,16
9Laporan hasil pengawasan ataspermintaan stakeholder bidangPolsoskam
1 laporan 2 Laporan 240 15 750,00 100,00 419 174,58
10Laporan hasil pengawasan BUN bidangKeuangan Daerah
47 laporan 114 Laporan 1.482 126 110,53 100,00 2.252 151,96
11Laporan hasil pengawasan ataspermintaan presiden Bidang KeuanganDaerah
1 laporan 2 Laporan 60 2 100,00 100,00 30 50,00
12Laporan hasil bimtek/ asistensipenyusunan LKPD
0 laporan 17 Laporan 755 25 147,06 100,00 1.226 162,38
13Laporan hasil pengawasan ataspermintaan stakeholder bidangKeuangan Daerah
0 laporan 28 Laporan 1.225 24 85,71 85,71 669 54,61
14Laporan hasil pengawasan atas kinerjapelayanan publik bidang KeuanganDaerah
4 laporan 36 Laporan 1.420 45 125,00 100,00 1.132 79,72
15Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP bidang KeuanganDaerah
32 laporan 12 Laporan 510 16 133,33 100,00 338 66,27
1. Meningkatnya kualitaspenyelenggaraanpengawasan intern,akuntabilitas keuangannegara dan pembinaanpenyelenggaraan SPIP padaKementerian/ Lembaga,pemerintah daerah sertapenyelenggaran SPI padaBUMN/D
2. Meningkatnya K/L &Pemda yangMenyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yangBerlaku
file: lampiran lakip.xlsx; Lamp3R
Lampiran III/2 - 2
PROGRAM SASARAN
OUTPUT
KeteranganINDIKATOR
TAGETTAHUNANRENSTRA
TARGET TAHUNBERJALAN
Jumlah % Jumlah %
4
TARGETOH
SETAHUN
REALISASI OHREALISASI OUTPUT
% Mak100
16Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPIsektor korporat
14 laporan 17 Laporan 765 28 164,71 100,00 1.355 177,12
17Laporan hasil pengawasan atas kinerjaBUMD
26 laporan 25 Laporan 1.446 41 164,00 100,00 1.637 113,21
18Laporan hasil pengawasan ataspermintaan presiden Bidang AkuntanNegara
0 laporan 1 Laporan 26 1 100,00 100,00 80 307,69
19Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 6 laporan 1 Laporan 40 1 100,00 100,00 23 57,50
20Laporan hasil bimtek/asistensiimplementasi FCP
2 laporan 3 Laporan 52 1 33,33 33,33 2 3,85
21 Laporan hasil kajian pengawasan 1 laporan 13 Laporan 108 5 38,46 38,46 107 99,07
22Laporan hasil audit investigasi atas HKP,Eskalasi dan Klaim
2 laporan 7 Laporan 364 22 314,29 100,00 739 203,02
23
Laporan hasil audit investigasi,perhitungan kerugian negara, danpemberian keterangan ahli ataspermintaan Instansi Penyidik
44 laporan 54 Laporan 2.354 107 198,15 100,00 1.897 80,60
24Laporan hasil audit investigasi ataspermintaan Instansi lainnya
2 laporan 2 Laporan 158 12 600,00 100,00 317 201,27
file: lampiran lakip.xlsx; Lamp3R
24Laporan hasil audit investigasi ataspermintaan Instansi lainnya
2 laporan 2 Laporan 158 12 600,00 100,00 317 201,27
25Jumlah sosialisasi dan bimtekpenerapan JFA APIP Daerah
0 laporan 1 Laporan 20 1 100,00 100,00 417 2085,00
26Jumlah sosialisasi dan bimtekpenerapan tatakelola APIP Daerah
0 laporan 1 Laporan - 1 100,00 100,00 0,00
409 574 21701 767 134% 89,37 22473 103,56
2. DukunganManajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya-BPKP
3. Meningkatnya kualitasdukungan manajemen dankapasitas penyelenggaraanpengawasan internakuntabilitas keuangannegara dan pembinaanpenyelenggaraan SPIP
1
Laporan Dukungan ManajemenPerwakilan BPKP
1 laporan 1 Laporan 1 100,00 100,00 - 0%
3. Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur Negara BPKP
4. Terpenuhinya kebutuhansarana dan prasaranaaparatur BPKP
1
Jumlah Sarana Prasarana 2 Unit 2 Unit 2 100,00 100,00 - 0%
JUMLAH 821 Laporan 577 Laporan 21701 770 91,50 22473 104%
file: lampiran lakip.xlsx; Lamp3R
Lampiran: IV/1 - 2
Perwakilan Provinsi SULAWESI SELATAN
OUTPUT KeteranganINDIKATOR DIPA Pusat/ Obrik Obrik Jumlah DIPA Pusat Obrik Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Laporan hasil pengawasan lintassektor Bidang Perekonomian
88.000 85.879 173.879 222.732 85.879 308.611 253%
Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidangPerekonomian
72.000 208.393 280.393 58.340 206.643 264.983 81%
Laporan hasil pengawasan ataspenerimaan negara BidangPerekonomian
16.000 5.830 21.830 - 5.830 5.830 0%
Laporan hasil pengawasan ataspermintaan stakeholder bidangPerekonomian
72.000 46.150 118.150 76.277 46.150 122.427 106%
Laporan hasil pengawasan atasProyek PHLN
1.000.384 439.815 1.440.199 893.057 439.815 1.332.872 89%
Laporan hasil pengawasan lintassektor bidang Polsoskam
163.140 1.038.325 1.201.465 67.080 958.754 1.025.834 41%
Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidangPolsoskam
80.000 80.000 62.243 62.243 78%
Laporan hasil pengawasan ataspenerimaan negara bidangPolsoskam
40.000 40.000 7.466 7.466 19%
Laporan hasil pengawasan ataspermintaan stakeholder bidangPolsoskam
114.519 59.930 174.449 130.843 54.150 184.993 114%
1. Pengawasan InternAkuntabilitas KeuanganNegara dan PembinaanPenyelenggaraan SistemPengendalian InternPemerintah
1. Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pengawasanintern, akuntabilitas keuangannegara dan pembinaanpenyelenggaraan SPIP padaKementerian/ Lembaga,pemerintah daerah sertapenyelenggaran SPI padaBUMN/D
2. Meningkatnya K/L & Pemdayang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku
REALISASI ANGG. (Rp000)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2010
ANGGARAN (Rp 000)PROGRAM SASARAN
Laporan hasil pengawasan ataspermintaan stakeholder bidangPolsoskam
114.519 59.930 174.449 130.843 54.150 184.993 114%
Laporan hasil pengawasan BUNbidang Keuangan Daerah
228.000 228.000 269.447 269.447 118%
Laporan hasil pengawasan ataspermintaan presiden BidangKeuangan Daerah
16.000 16.000 - - 0%
Laporan hasil bimtek/ asistensipenyusunan LKPD
114.100 551.662 665.762 33.926 551.662 585.588 30%
Laporan hasil pengawasan ataspermintaan stakeholder bidangKeuangan Daerah
256.590 256.590 169.361 169.361 34%
Laporan hasil pengawasan ataskinerja pelayanan publik bidangKeuangan Daerah
288.000 288.000 87.254 87.254 30%
Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP bidangKeuangan Daerah
138.000 138.000 36.584 36.584 27%
Laporan hasil bimtek/asistensiGCG/KPI sektor korporat
191.000 191.000 61.875 61.875 32%
Laporan hasil pengawasan ataskinerja BUMD
408.050 419.503 827.553 454.129 419.503 873.632 111%
Laporan hasil pengawasan ataspermintaan presiden Bidang AkuntanNegara
9.815 9.815 7.620 7.620 78%
Laporan hasil sosialisasi masalahkorupsi
25.000 25.000 37.084 37.084 148%
Laporan hasil bimtek/asistensiimplementasi FCP
39.000 39.000 - - 0%
Lampiran: IV/2 - 2
OUTPUT KeteranganINDIKATOR DIPA Pusat/ Obrik Obrik Jumlah DIPA Pusat Obrik Jumlah
REALISASI ANGG. (Rp000) ANGGARAN (Rp 000)PROGRAM SASARAN
Laporan hasil kajian pengawasan 130.000 130.000 20.370 20.370 16%
Laporan hasil audit investigasi atasHKP, Eskalasi dan Klaim
85.000 85.000 103.704 103.704 122%
Laporan hasil audit investigasi,perhitungan kerugian negara, danpemberian keterangan ahli ataspermintaan Instansi Penyidik
484.812 484.812 664.201 664.201 137%
Laporan hasil audit investigasi ataspermintaan Instansi lainnya
36.000 36.000 - - 0%
Jumlah sosialisasi dan bimtekpenerapan JFA APIP Daerah
134.698 134.698 158.381 158.381 118%
Jumlah sosialisasi dan bimtekpenerapan tatakelola APIP Daerah
8.000 8.000 4.790 4.790 60%
2. Dukungan Manajemendan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya-BPKP
3. Meningkatnya kualitasdukungan manajemen dankapasitas penyelenggaraanpengawasan internakuntabilitas keuangan negaradan pembinaanpenyelenggaraan SPIP
Laporan Dukungan ManajemenPerwakilan BPKP
12.692.503 12.692.503 12.743.756 12.743.756 100%
3. Peningkatan Saranadan Prasarana AparaturNegara BPKP
4. Terpenuhinya kebutuhansarana dan prasarana aparaturBPKP
Jumlah Sarana Prasarana 200.000 200.000 194.255 194.255 97%3. Peningkatan Saranadan Prasarana AparaturNegara BPKP
4. Terpenuhinya kebutuhansarana dan prasarana aparaturBPKP
Jumlah Sarana Prasarana 200.000 200.000 194.255 194.255 97%
JUMLAH 17.130.611 1.884.322 971.165 19.986.098 16.564.775 1.797.221 971.165 19.333.161 96,70%