0
1
PPaarrttiissiippaassii MMaassyyaarraakkaatt
PPaaddaa PPeerreennccaannaaaann
LLiinnggkkuunnggaann
Penyusun : Edy Hendras Wahyono, Nano Sudarno, Yopie
Basyarah, M.Dedit Aulia, Akbar Ario Digdo, Agus Wijayanto
Editor : Fransisca Noni Dokumentasi : YPLK3 dan Yapeka Desain : Nano Sudarno Diterbitkan : WCS-Indonesia Program Dukungan dana : PNPM Support Facility -World Bank Literatur yang disarankan Wahyono, E. H. dkk. 2010. Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Lingkungan. WCS-Indonesia Program, Bogor.
2
Kata Pengantar
Modul ini merupakan hasil dari pengalaman penyusun yang ingin dibagikan kepada siapa saja yang ingin membangun masyarakat melalui partisipasi pada perencanaan untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik. Diharapkan melalui modul ini, masyarakat ikut tertantang untuk ikut berpartisipasi mengeluarkan kebijakan yang nantinya berguna bagi lingkungan sekitar. Modul ini juga memberikan contoh bagaimana merencanakan suatu pembangunan jangka menengah desa di Desa Talang Dantuk, diharapkan masyarakat bisa mengambil hal-hal yang baik yang bisa diikuti di masing-masing desa sesuai dengan kondisi lingkungannya. Besar harapan modul ini bisa membantu dalam menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desanya. Tak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam terwujudnya modul ini, masyarakat yang senantiasa menginspirasi penyusun untuk tetap semangat bekerja demi terwujudnya lingkungan yang lebih lestari bagi Indonesia tercinta.
Penyusun,
Maret 2011
3
Daftar Isi
Kata Pengantar ……………………………………….................………… 2 Daftar Isi …………………………………...................…………….……….. 3 Daftar Singkatan .................................................................. 4 Pendahuluan ……………...……….................……….……………..….. 5 1. Potret Desa dan Lingkungannya 6
2. Teori Partisipasi Masyarakat 8
3. Partisipasi Masyarakat Bagi Lingkungan 11
4. Partisipasi Masyarakat dalam Proses RPJMDes 14
5. Contoh RPJMDesa (dari Sulawesi Utara) 37 Penutup ………………………………………..…................…………….. 101 Daftar Pustaka ……………………….................………………………… 102
4
Daftar Singkatan
1. Amdal : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 2. APB : Anggaran Pendapatan Belanja 3. APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 4. BPD : Badan Perwakilan Desa 5. Kaur : Kepala Urusan 6. Klausul : Ketentuan di dalam perjanjian 7. KPMD : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 8. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat 9. LPMD : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa 10. Musrenbang : Musyawarah Rencana Pembangunan 11. Ormas : Organisasi Masyarakat 12. Perdes : Peraturan Desa 13. Perkedes : Peraturan Kepala Desa 14. Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri 15. PNPM : Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat 16. P3MD : Perencanaan Partisipatif Pembangunan
Masyarakat dan Desa 17. RPJM Des : Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Desa 18. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Desa 19. RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah 20. RPJP : Rencana Pembangunan Jangka
Panjang 21. RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menegah 22. RKP : Rencana Kerja Pembangunan 23. RKP : Rencana Kerja Pembangunan 24. RUU TCP3 : Rancangan Undang-Undang Tata Cara
Peraturan Perundang-Undangan 25. SKPD : Satuan Kerja Pemerintah Daerah
5
Pendahuluan
Peran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor publik telah banyak diakomodir dalam berbagai kebijakan publik di negeri ini. Sejak pengakuan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik diakomodir dalam Pasal 53 UU No. 10/2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, maka banyak UU yang lahir setelah itu yang memuat klausul khusus yang mengatur ihwal partisipasi masyarakat, termasuk UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dari UU inilah yang banyak mengilhami setiap perumusan perundang-undangan yang berperspektif partisipasi masyarakat setiap sektor publik hingga sekarang ini. Disamping keberhasilan penerapan teori good governance (Pemerintahan yang baik) yang diantaranya menekankan partisipasi masyarakat dalam setiap sektor publik. Dengan terus berkembangnya tatanan sosial kemasyarakatan, masalah-masalah yang dihadapi warga desa pun bertambah rumit dan kompleks. Dibutuhkan partisipasi masyarakat yang dapat mengenali masalah utama desa, kehendak bersama yang diharapkan tercapai, kerangka tindakan yang dipilih, serta jenis-jenis tindakan yang dirasa paling memungkinkan dilakukan untuk menjadi bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
6
1
Potret Desa dan Lingkungannya
Desa adalah suatau kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri (Sutardjo Kartodikusuma). Sedangkan menurut Paul H. Landis desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan dan cara berusaha ekonominya adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam, seperti : iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Istilah Desa di Indonesia adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah Nagari, di Lampung Barat dengan istilah Pekon
7
dan di Papua serta di Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah Kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa adalah: Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada
berdasarkan hak asal usul desa Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.
Potret lingkungan desa dapat terpaparkan dengan baik, apabila fasilitasi dalam PRA dapat berlangsung dengan baik.
8
2
Teori Partisipasi Masyarakat
Berdasarkan sifatnya, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu konsultatif dan kemitraan (Cormick,1979). Pola partisipatif yang bersifat konsultatif ini biasanya dimanfaatkan oleh pengambilan kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Dalam pendekatan yang bersifat konsultatif ini meskipun anggota masyarakat yang berkepentingan mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan hak untuk diberitahu, tetapi keputusan akhir tetap ada ditangan kelompok pembuat keputusan tersebut (pemrakarsa). Pendapat masyarakat di sini bukanlah merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan, selain sebagai strategi memperoleh dukungan dan legitimasi publik. Sedangkan pendekatan partisipatif yang bersifat kemitraan lebih
9
menghargai masyarakat lokal dengan memberikan kedudukan atau posisi yang sama dengan kelompok pengambil keputusan. Karena diposisikan sebagai mitra, kedua kelompok yang berbeda kepentingan tersebut membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membuat keputusan secara bersama-sama. Dengan demikian keputusan bukan lagi menjadi monopoli pihak pemerintah dan pengusaha, tetapi ada bersama dengan masyarakat. dengan konsep ini ada upaya pendistribusian kewenangan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam teori politik sering disebut "Participatory Democracy". Gibson (1981) salah satu penganjur "Participatory Democracy" menyatakan bahwa penyelarasan kedua macam kepentingan tersebut dapat terwujud jika proses pengambilan keputusan menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepeda mereka untuk mengungkapkan kepentingan dan pandangan mereka. Proses pengambilan keputusan, yang menyediakan kelompok kepentingan untuk berperan serta didalamnya, dapat mengantarkan kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan mencapai saling pengertian dan penghayatan terhadap satu sama lain. Dengan demikian perbedaaan kepentingan dapat dijembatani. Untuk mengefektifkan partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan prakondisi-prakondisi. Hardjasoemantri (1986) merumuskan syarat-syarat agar partisipasi masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna, sebagai berikut: 1) Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan
pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya; 2) Informasi lintas batas (transfrontier information); mengingat
masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia;
3) Informasi tepat waktu (timely information); suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi
10
sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil sehingga masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan;
4) Informasi yang lengkap dan menyeluruh (comprehensive information); dan
5) Informasi yang dapat dipahami (comprehensible information).
11
3
Partisipasi Masyarakat Bagi Lingkungan
Dalam UU No. 32/2009, peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur secara khusus pada Bab XI, Pasal 70. Dalam ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk-bentuk peran diatur dalam ayat (2) berupa pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Sementara tujuan peran masyarakat itu sesuai ayat (3) untuk: meningkatkan kepedulian
12
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkembangkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain Pasal 70 yang mengatur perihal partisipasi masyarakat, pada pasal 18 juga mengakui pelibatan masyarakat dalam pembuatan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang melibatkan partisipasi masyarakat kemudian akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Penegasan Pasal 18 kemudian disebutkan dalam bagian penjelasan terhadap Pasal 70 huruf (b) tentang pemberian saran dan pendapat masyarakat dalam ketentuan UU No. 32/2009 termasuk dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dan amdal. Penyusunan dokumen Amdal yang melibatkan partisipasi masyarakat juga disebutkan dalam Pasal 26. Dalam pasal yang terbagi atas 4 ayat tersebut menyebutkan bahwa dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat (ayat 1). Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal. Setelah pembuatan kajian lingkungan hidup strategis oleh pemerintah/pemerintah daerah, pihak pemerintah/pemerintah daerah pun diwajibkan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana
13
pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (Pasal 15 ayat 2). Hasil kajian lingkungan hidup strategis menjadi dasar kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil kajian lingkungan hidup strategis menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis, dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi (Pasal 17).
14
4
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses RPJMDes
Partisipasi masyarakat mengandung pengertian sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan (Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25). Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang - perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko (Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25).
15
Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RPJMDes) adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Pasal 4 ayat (1) Permendagri No 66 Th 2007). Perencanaan Pembangunan Desa dalam Peraturan Pemerintah (PP) 72 tahun 2005 disebutkan : Pasal 63 : 1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun
perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten /kota
2) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesui dengan kewenanganya
Pasal 64 : 1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud
pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang
selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu lima tahun.
b. Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun.
2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa (perdes) dan RKP desa ditetapkan dalam Peraturan kepala desa (Perkedes)
16
Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah
17
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan
18
mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
Peraturan Desa (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Tujuan penyusunan RPJM-Desa adalah: a. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat. b. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi
pembangunan desa c. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran, dan
19
d. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.
Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip: a. Lengkap artinya RPJM-Desa mencakup semua aspek
pembangunan b. Masyarakat dan desa; c. Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun
secara teliti, objektif dan dapat dipercaya; d. Sistematis artinya RPJM-Desa disusun berdasarkan alur
pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut: e. Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku
kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan:
f. Keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM-Desa.
RPJM-Desa pada hakikatnya adalah dokumen yang menerjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangka perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, mutu
20
rencana pembangunan desa ditentukan sejauh mana dokumen tersebut dapat menampilkan rumusan pemikiran strategis. Pemikiran strategis dimaksud berkenaan dengan arah dan tujuan pembangunan desa, target pencapaian selama periode perencanaan serta cara dan langkah-langkah mencapai tujuan. Melalui proses pemikiran strategis tersebut diharapkan terumuskan: a. Tujuan dan sasaran pembangunan desa yang:
Konsisten dengan visi dan misi kepala desa terpilih,
Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (Spesifik, Terukur, Dapat diterima, Realistis dan Jelas kerangka waktunya) dan
Sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya. b. Arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas
oleh masyarakat c. Kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara
terarah dan efisien d. Kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana
serta sumber daya yang tersedia e. Cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai
tujuan, dan f. Alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan
pembangunan desa.
21
RPJM-Desa sebagai dokumen perencanaan akan berhasil apabila dilaksanakan dan diperlakukan sebagai proses yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan maupun pelaksanaan RPJM-Desa harus: a. Berorientasi pada pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur
Pemerintahan Desa b. Dimasyarakatkan dan dikonsultasikan secara berkelanjutan c. Dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi d. Dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.
Penyusunan RPJM-Desa pada dasarnya adalah proses kegiatan sesuai tahapan secara sistematis. Tahapan dimaksud adalah a. Persiapan b. Identifikasi para pihak pemangku kepentingan c. Pengkajian keadaan dan kecenderungan perkembangan
desa d. Pengkajian potensi, masalah dan daya dukung e. Perumusan tujuan f. Perumusan program dan kegiatan g. Penetapan waktu dan penanggung jawab pelaksanaan
kegiatan h. Perumusan alat ukur pencapaian tujuan
22
Jumlah anggota Tim Penyusun sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari: a. Kepala Desa b. Sekretaris Desa c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus LPMD.
Bila belum terbentuk LPMD. maka digantikan oleh wakil dari pengurus Ormas dan/atau LSM yang ada di desa yang bersangkutan.
b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah perempuan.
c. Sekurang-kurangnya 2 (dua ) orang Kepala dusun. dan d. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang wakil masyarakat yang
sekurang-kurangnya satu diantaranya adalah perempuan
Tim Penyusun RPJM Desa dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa. Pembentukan Tim dimaksud dilakukan melalui kegiatan: 1) Sosialisasi, Pemerintah Desa berkewajiban
menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang : a. Rencana penyusunan RPJM-Desa b. Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPJM-Desa c. Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
23
d. Jumlah, unsur dan tatacara pemilihan anggota Tim Penyusun
e. Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Desa. 2) Pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah :
a. Mengumumkan pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun RPJM-Desa
b. Memproses pendaftaran calon anggota Tim Penyusun c. Mengumumkan daftar calon anggota Tim Penyusun d. Menampung aspirasi dan masukan warga terhadap
calon-calon anggota Tim Penyusun. 3) Pemilihan anggota Tim Penyusun
Proses pemilihan anggota Tim Penyusun dilakukan dalam Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa.
Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim dimaksud mencakup kegiatan: 1) Persiapan
24
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun RPJM-Desa adalah :
Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan
Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun.
2) Pelaksanaan/Proses rapat
Rapat dipimpin oleh Kepala Desa. Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurang-kurangnya mencakup:
Pembukaan
Penjelasan materi rapat, mencakup: a) Penjelasan proses penyusunan RPJM-Desa: b) Penjelasan Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun
RPJM-Desa: c) Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon
anggota Tim Penyusun: d) Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun
RPJM-Desa: e) Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan.
Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
25
Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil. maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum.
Penetapan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa. Anggota Tim Penyusun RPJM-Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.
Kepala Desa karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk: Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM-
Desa Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim
Penyusun RPJMDesa
Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM-Desa
Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
26
Mengundang anggota Tim Penyusun Memimpin Rapat Tim Penyusun Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim
Penyusun
Menugaskan KPMD dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan desa
Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM-Desa Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk: • Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat
Membantu Kepala Desa mengelola Rapat Tim Penyusun
Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
• Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM-Desa Pengurus LPMD, KPMD, Kepala Dusun dan Wakil Masyarakat tersebut diatas adalah sebagai anggota Tim Penyusun. bertugas dan bertanggungjawab untuk:
Menghadiri rapat Tim Penyusun
Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM-Desa
27
Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJMDesa dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (kecamatan dan/atau kabupaten) yang berkompeten, Setrawan (kecamatan dan/atau kabupaten), dan pihak lain yang berkompeten. Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM-Desa oleh Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Perdes tentang RPJM-Desa oleh Kepala Desa kepada BPD. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa Persiapan Kegiatan pada tahap ini, antara lain : a. Memastikan kesiapan KPMD dan LPMD b. Memastikan penugasan KPMD dan LPMD melakukan
fasilitasi pengkajian keadaan desa c. Memastikan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim
Penyusun RPJMDesa d. Memastikan tersedianya hasil-hasil MMDD dan Penggalian
Gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan desa
e. Menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMDesa
f. Menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa.
Pengkajian Keadaan Desa Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa. Kajian ini terdiri dari potensi desa, permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat.
28
Kegiatan pengkajian keadaan desa difasilitasi oleh KPMD dan LPMD. Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Desa). Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan. Instrumen yang digunakan adalah Form-form B (Masukan) dan C (Proses) sesuai lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007. Proses a. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat
kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
b. Memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah
c. Memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengkajian tindakan pemecahan masalah
d. Memfasilitasi masyarakat dalam melakukan penentuan peringkat tindakan
Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan desa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa yang bersangkutan. Hasil dari kegiatan ini adalah: a. Data potensi desa b. Data permasalahan c. Data kebutuhan/peringkat tindakan sesuai matrik lampiran
Permendagri No. 66 Tahun 2007. Penyusunan Rancangan RPJM-Desa 1.Rancangan RPJM-Desa
Rancangan RPJM-Desa dimaksud terdiri dari: (1) naskah rancangan kebijakan pembangunan desa dan (2) rencana kegiatan pembangunan desa.
29
2.Sistematika/tata susun Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa disusun sesuai sistematika/tata susun.
3.Perumusan Rencana Kegiatan pembangunan desa a. Rencana kegiatan disusun berdasarkan “urusan" b. Urusan dipilah menjadi urusan wajib dan urusan pilihan c. Urusan wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang
menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia, mencakup bidang dan kegiatan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Sarana prasarana. (4) Lingkungan hidup. (5) Sosial budaya, (6) Pemerintahan, dan (6) Koperasi dan usaha masyarakat.
d. Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat, mencakup: (1) Pertanian, (2) Kehutanan; (3) Pertambangan, (4) Pariwisata, dan (5) Kelautan.
e. Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
f. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur, dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya.
4.Rapat Penyusunan a. Penyusunan Rancangan RPJM-Desa dilakukan dalam
forum rapat tim penyusun b. Rapat dipimpin oleh pimpinan rapat yang terdiri dari
seorang ketua atau sebutan lain. seorang wakil ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
c. Kepala desa dan sekretaris desa karena jabatannya adalah ketua dan sekretaris rapat tim penyusun.
d. Wakil ketua rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim penyusun secara demokratis.
e. Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas.
f. Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada rapat pertama tim penyusun.
30
g. Rapat tim penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun rancangan RPJM-Desa yang lengkap dan layak.
h. Rapat dibagi menjadi: (1) rapat pleno, dan (2) rapat komisi i. Rapat pleno
Rapat pleno membahas dan merumuskan naskah kebijakan pembangunan desa dan membahas hasil rapat komisi.
Rapat pleno diikuti oleh semua anggota tim penyusun f. Rapat komisi
Rapat komisi membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan desa
Pembentukan komisi memperhatikan "urusan" dan disesuaikan dengan jumlah anggota tim dan kebutuhan.
Rapat komisi dipimpin oleh pimpinan rapat komisi
Pimpinan rapat terdiri dari seorang ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris
Pimpinan rapat dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.
5.Waktu penyusunan Penyusunan rancangan dimaksud dilakukan setelah pengkajian keadaan desa sampai dengan sebelum pelaksanaan musrenbang pembahasan rancangan RPJM-Desa.
6.Hasil Kegiatan penyusunan menghasilkan dokumen rancangan (awal) RPJM-Desa
31
Pembahasan Rancangan RPJM-Desa 1.Forum Pembahasan
a. Rancangan (awal) RPJM-Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa.
b. Musrenbang adalah Forum Musrenbang Desa yang diselenggarakan khusus, 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk membahas rancangan (awal) RPJM-Desa.
2.Peserta a. Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta
Musrenbang Desa dimaksud adalah
Tim Penyusun
Wakil kelompok-kelompok masyarakat, ormas, dan LSM
Wakil kelompok perempuan
Wakil masyarakat miskin
Pengurus Lembaga Kemasyarakat Desa b. Dapat mengundang unsur masyarakat lainnya yang
dipandang perlu
3.Fasilitator Proses pembahasan rancangan RPJM-Desa difasilitasi oleh tim fasilitator yang terdiri dari KPMD dan LPMD.
4.Proses Pembahasan
Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut: a. Pembukaan dan pengarahan oleh camat b. Pemaparan proses penyusunan rancangan RPJM-Desa
oleh kepala desa c. Pemaparan pokok-pokok materi rancangan (awal) RPJM-
Desa oleh tim penyusun d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang
Desa e. Tanggapan balik kepala desa/tim penyusun f. Pembahasan oleh peserta
32
Pembahasan dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
Jumlah kelompok disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
Kelompok diskusi dipimpin oleh pimpinan diskusi yang terdiri dari seorang ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
g. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang
h. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM-Desa oleh kepala desa
i. Penutupan oleh kepala desa
5.Hasil Hasil proses pembahasan dimaksud adalah rancangan (akhir) RPJMDesa.
Penetapan rancangan RPJM-Desa 1.Forum penetapan
a. Rancangan (akhir) RPJM-Desa ditetapkan dalam forum rapat BPD yang diselenggarakan oleh dan sesuai peraturan tata tertib BPD
b. Rapat dipimpin oleh pimpinan BPD.
2.Peserta rapat Peserta Rapat BPD untuk penetapan rancangan peraturan desa tentang RPJM-Desa adalah • Semua anggota BPD
Kepala desa • Sekretaris desa • Semua kepala urusan (Kaur) pemerintah desa • Anggota tim penyusun rancangan RPJM-Desa
33
Wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan masyarakat miskin.
• Pengurus ormas dan/atau LSM • Unsur masyarakat lainnya
3.Sifat rapat Rapat BPD untuk penetapan Perdes tentang RPJM-Desa bersifat terbuka untuk umum
4. Penetapan/Pengesahan Rancangan (akhir) RPJM-Desa ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes)
5.Tahapan Kegiatan Penetapan dan Pengesahan
5.1. Pengajuan Rancangan Perdes Kepala Desa wajib mengajukan Rancangan Perdes tentang RPJM-Desa kepada BPD. paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan (awal) RPJM-Desa
5.2. Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BPD a. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rancangan
Perdes diterima. BPD menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Perdes tentang RPJM-Desa.
b. Rapat Penetapan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Perdes tentang RPJM-Desa diterima.
5.3. Proses Rapat Penetapan a. Pembukaan dan pengantar rapat oleh pimpinan rapat b. Penyampaian nota pengantar rancangan peraturan desa
tentang RPJM-Desa oleh kepala desa c. Tanggapan anggota BPD d. Jawaban kepala desa e. Pengambilan keputusan/penetapan Perdes tentang
RPJMDesa f. Penandatanganan naskah Perdes oleh kepala desa dan
ketua BPD.
34
5.4. Hasil Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM-Desa
6. Sumber Dana Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM-Desa dipenuhi dari sumber dana: a. APBD kabupaten/kota b. APB Desa c. Swadaya masyarakat d. Sumber lain yang tidak mengikat
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa) Penyusunan RKPD bertujuan untuk: a. Menjabarkan RPJM-Desa dalam perencanaan untuk periode
1 (satu) tahun b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas d. Menetapkan kerangka pendanaan Tim Penyusun 1. Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusun
a. Pembentukan tim penyusun dilakukan dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa
b. Tim Penyusun RKP-Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa
2. Jumlah Anggota dan Unsur Tim Penyusun a. Jumlah anggota Tim Penyusun RKP-Desa sekurang-
kurangnya 11 (sebelas) orang b. Tim Penyusun RKP-Desa terdiri dari kepala desa selaku
pengendali kegiatan, sekretaris desa selaku penanggung
35
jawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan KPMD.
3. Matrik RKP Desa RKPD disusun sesuai dengan matrik sebagaimana dimaksud dalam lampiran Permendagri 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. 4. Penetapan RKP-Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. 5. Hasil Dokumen RKP-Desa yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
36
SISTEMATIKA RANCANGAN RPJM-Desa BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Pengertian BAB II : PROFIL DESA 2.1. Kondisi Desa 2.1.1. Sejarah Desa 2.1.2. Demografi 2.1.3. Keadaan Sosial 2.1.4. Keadaan Ekonomi 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa 2.2.1. Pembagian wilayah desa 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa BAB III : POTENSI DAN MASALAH 3.1. Potensi 3.2. Masalah BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 4.1. Visi dan Misi 4.1.1. Visi 4.1.2. Misi 4.2. Kebijakan Pembangunan 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 4.2.2. Potensi dan Masalah 4.2.3. Program Pembangunan Desa 4.2.4. Strategi Pencapaian BAB. V : PENUTUP Lampiran: 1. Peta Sosial Desa 2. Tabel data potensi. masalah, dan tindakan pemecahan masalah 3. Tabel Rencana Pembangunan Desa
37
5
Contoh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes)
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Penutup Keberhasilan mengarusutamakan perspektif partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik tak bisa dilepaskan dari peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Goverment Organization) yang terlibat dalam Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) yang mengawal Rancangan Undang-Undang Tata Cara Peraturan Perundang-Undangan (RUU TCP3) hingga menjadi UU No. 10/2004. Dari UU inilah yang banyak mengilhami setiap perumusan perundang-undangan yang berperspektif partisipasi masyarakat setiap sektor publik hingga sekarang ini. Disamping keberhasilan penerapan teori good governance yang diantaranya menekankan partisipasi masyarakat dalam setiap sektor publik. Proses pengambilan keputusan, yang menyediakan kelompok kepentingan untuk berperan serta didalamnya, dapat mengantarkan kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan mencapai saling pengertian dan penghayatan terhadap satu sama lain. Dengan demikian perbedaaan kepentingan dapat dijembatani. Buku mengenai partisipasi masyarakat pada perencanaan lingkungan ini diharapkan dapat menjadi alat bantu kawan-kawan dalam memfasilitasi rencana pembangunan jangka menengah di suatu desa yang menjadi dampingan kegiatannya. Semoga buku kecil ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan menjadi inspirasi untuk memberikan yang terbaik bagi alam tercinta Indonesia Raya ini.
102
Daftar Pustaka 1. Muslimin B Putra. 26 Maret 2010. Partisipasi Masyarakat
dalam Pengendalian Lingkungan Hidup. Implikasi UU No 32 Tahun 2009, http://www.mediaindonesia.com/webtorial/klh/index.php?ar_id=Njg4NQ=
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 414.2/1408/PMD_Tanggal 31 Maret 2010
3. RPJM Desa 2011 – 2015, Desa Talang Dantuk, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
103