Download - Merumuskan PANDUAN CSR Di Indonesia
Tugas Terstruktur
Mata Kuliah “Seminar Akuntansi”
PANDUAN CSR DI INDONESIA
OLEH
DIAH KARTIKA RETNA ASIH
(C1C007066)
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMANFAKULTAS EKONOMIJURUSAN AKUNTANSI
PURWOKERTO2010
Merumuskan PANDUAN CSR di
Indonesia
14 Dec 2009
Republika
Teknologi
Oleh Anjar Fahmlarto
Salah satu negara yang perlu dicontoh dalam pelaksanaan CSR nya adalah
Norwegia.
Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social
Responsibility (CSR) di Indonesia makin menunjukkan kemajuan. Indikasinya,
makin banyak perusahaan yang mulai peduli dan melaksanakan program CSR
dalam berbagai bentuk.Memang dari sisi idealita, tidak semua perusahaan yang
telah ber-CSR, mampu menerapkan konsep tersebut dengan tepat. Banyak dari
mereka yang mengklaim telah melakukan CSR padahal nyatanya belum, atau
sekadar menjalankan kegiatan charity.
Salah satu penyebabnya, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),
Sofyan Wanandi, belum adanya semacam buku putih atau panduan tentang
konsep dan pelaksanaan CSR yang ideal. Akibatnya banyak perusahaan yang
melaksanakan CSR sesuai dengan konsep atau pemahaman mereka sendiri.
"Karena itu mendesak untuk segera disusun buku panduan tentang praktik CSR
yang benar. Ini penting agar perusahaan di Indonesia bisa melaksanakan CSR
dengan benar dan tepat sasaran," katanya kepada wartawan, disela-sela seminar
bertema Membangun CSR di Indonesia, di Jakarta, pekan lalu.
Panduan tersebut, lanjut Sofyan, juga diperlukan pemerintah untuk melaksanakan
UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT) yang salah satu
pasalnya mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Hingga saat ini UU tersebut belum bisa diimplementasikan karena belum ada
peraturan pemerintah (PP) yang mengatur lebih rinci.Apindo, tuturnya, dengan
sejumlah pihak terkait juga sedang mendiskusikan berbagai hal penting sebagai
bahan masukan bagi pemerintah untuk menyusun PP tentang pelaksanaan CSR.
"Jika sudah ada buku panduan tentang CSR, maka pemerintah bisa menentukan
mana kegiatan perusahaan yang benar-benar CSR dan berhak mendapat insentif
pajak misalnya, dan mana yang tidak perlu mendapat insentif karena pelaksanaan
CSR nya belum tepat. Jadi keberadaan buku panduan tersebut sudah sangat
mendesak," jelas Sofyan.Untuk menyusun panduan CSR, masih katanya, perlu
dilakukan studi banding dengan negara-negara yang telah lebih maju dalam
melaksanakan CSR. Ini penting untuk menemukan poin-poin yang bisa
diaplikasikan di Indonesia.
Salah satu negara yang perlu dicontoh dalam pelaksanaan CSR nya adalah
Norwegia. Negara di Eropa Timur ini sangat ketat dalam melaksanakan CSR.
Mereka juga sudah punya panduan tentang praktik CSR yang ideal. Banyak
bidang yang menjadi fokus perhatian CSR nya, seperti kesejahteraan karyawan,
antikorupsi, lingkungan, hak asasi manusia, dan sebagainya.
"Mau nggak mau kita harus mulai sekarang untuk merumuskan pelaksanaan CSR
yang benar dan ideal. Sebab beberapa tahun ke depan CSR akan menjadi prasyarat
utama untuk perdagangan global. Ini berarti jika kita tidak melaksanakan CSR
dengan benar, sangat mungkin produk-produk kita ditolak di kancah global,"
papar Sofyan.Sementara itu, Direktur Program MM-CSR Universitas Trisakti,
Maria R Nindita Radyati. mengatakan, ada beberapa karakter program CSR yang
baik. Antara lain sesuai dengan core business perusahaan dan berkelanjutan
(sustainable). Keberlanjutan program CSR perusahaan ditentukan oleh komunitas
yang ada di perusahaan itu sendiri.
Hal tersebut karena mereka menerapkan transparansi dan mempraktikkan perilaku
bisnis yang beretika, mengakomodasi dan melibatkan para stakeholder, kerja
sama, dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan."Karakter inti CSR
antara lain kesukarelaan yang berarti tidak boleh ada unsur paksaan, berorientasi
pada multi stakeholder, dan lebih dari sekadar filantropi atau charity," kata Maria.
Dukungan pemerintah
Seskretaris Menko Kesra, Prof Indroyono, mengatakan pemerintah mendukung
sepenuhnya pelaksanaan CSR di Indonesia. Ini seiring dengan berkembangnya
konsep bahwa perusahaan tidak boleh hanya sekadar mengejar keuntungan
sebesar-besarnya namun harus mengembangkan etika, budaya, dan nilai-
nilai.Caranya mudah, yaitu dengan mengembangkan wilayah dan masyarakat
yang ada di sekitar perusahaan.Pemerintah, katanya, tidak bisa menyelesaikan
berbagai permasalahan yang berkembang saat ini seperti angka pengangguran
yang tinggi, terbatasnya lapangan kerja, kemiskinan, dan berbagai problem
lainnya.
"Dunia usaha sangat besar potensinya untuk ikut serta menyelesaikan berbagai
permasalahan tersebut. Karena itu pemerintah terus mendorong agar dunia usaha
melaksanakan CSR nya dengan baik, benar, dan tepat sasaran,"
katanya.Pelaksanaan CSR, tutur Indroyono, sangat erat kaitannya dengan
pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Misalnya tentang
pendidikan, lingkungan, kesehatan untuk mengurangi angka kematian ibu dan
anak serta mengurangi penderita HIV/AIDS dan TBC. Juga meningkatkan akses
masyarakat terhadap air bersih, kesetaraan gender, dan kerja sama
internasional."Pemerintah akan menggalang kerja sama yang lebih erat lagi
dengan dunia usaha untuk mengintensifkan pelaksanaan CSR di Indonesia.
Tujuannya untuk memobilisasi sumber daya yang ada guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat," jelas Indroyono.
Pendahuluan
Maraknya peristiwa kerugian yang dialami oleh suatu komunitas
masyarakat karena kerusakan lingkungan hidup tempat mereka tinggal akibat
beroperasinya suatu perusahaan makin menimbulkan sinisme masyarakat terhadap
keberadaan suatu perusahaan.
Dari asal katanya, ‘company’ (perusahaan) berasal dari dua kata dalam
bahasa Latin (‘cum’ dan ‘panis’) yang berarti memecahkan roti bersama-sama. Ini
berarti, ide asli dari pembentukkan suatu perusahaan sebenarnya memiliki
konotasi komunal / sosial.
Karena itu, sebenarnya, berdirinya suatu perusahaan tak terlepas dari peran
perusahaan tersebut terhadap masyarakat sekitarnya. Seperti dikatakan oleh B.
Tamam Achda, memang diakui bahwa di satu sisi sektor industri atau korporasi
skala besar telah banyak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi
nasional tetapi di sisi lain, eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh industri
telah menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah. Hal inilah yang
menjadikan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) relevan dan penting
(perlu) dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan.
Pembahasan
A. Pengertian CSR
Ada banyak definisi yang diberikan untuk konsep CSR. Dari kata-
kata ‘corporate’, ‘social’ dan ‘responsibility’ yang terkandung dalam istilah
ini maka CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dimiliki
oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat di mana perusahaan tersebut
berdiri atau menjalankan usahanya.
Kamus online Wikipedia mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep
bahwa suatu organisasi (khususnya, tapi tidak terbatas pada, perusahaan)
memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pelanggan,
karyawan, pemegang saham, komunitas dan pertimbanganpertimbangan
ekologis dalam segala aspek dari usahanya. Sedangkan Schermerhorn secara
singkat mendefinisikannya sebagai kewajiban dari suatu perusahaan untuk
bertindak dalam cara-cara yang sesuai dengan kepentingan perusahaan
tersebut dan kepentingan masyarakat secara luas.
The International Organization of Employers (IOE) mendefinisikan
CSR sebagai "initiatives by companies voluntarily integrating social and
environmental concerns in their business operations and in their interaction
with their stakeholders." Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
pertama, CSR merupakan tindakan perusahaan yang bersifat sukarela dan
melampaui kewajiban hukum terhadap peraturan perundang-undangan
Negara. Kedua, definisi tersebut memandang CSR sebagai aspek inti dari
aktifitas bisnis di suatu perusahaan dan melihatnya sebagai suatu alat untuk
terlibat dengan para pemangku kepentingan.
Definisi yang diterima luas oleh para praktisi dan aktivis CSR adalah
definisi menurut The World Business Council for Sustainable Development
yaitu bahwa CSR merupakan suatu komitmen terus-menerus dari pelaku
bisnis untuk berlaku etis dan untuk memberikan kontribusi bagi
perkembangan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup para pekerja
dan keluarganya, juga bagi komunitas lokal dan masyarakat pada
umumnya.10 Dari definisi ini kita melihat pentingnya ‘sustainability’
(berkesinambungan / berkelanjutan), yaitu dilakukan secara terusmenerus
untuk efek jangka panjang dan bukan hanya dilakukan sekali-sekali saja.
Konsep CSR memang sangat berkaitan erat dengan konsep sustainability
development (pembangunan yang berkelanjutan).
Konsep CSR dengan demikian memiliki arti bahwa selain memiliki
tanggung jawab untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang
saham dan untuk menjalankan bisnisnya sesuai ketentuan hukum yang
berlaku, suatu perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral, etika, dan
filantropik. Pandangan tradisional mengenai perusahaan melihat bahwa
tanggung jawab utama (jika bukan satu-satunya) perusahaan adalah semata-
mata terhadap pemiliknya, atau para pemegang saham. Adanya konsep CSR
mewajibkan perusahaan untuk memiliki
B. Latar Belakang Diterapkannya CSR
CSR merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan bukan hanya
aksi karikatif yang dimaksudkan untuk menghindari tekanan dari pihak lain
misalnya masyarakat ataupun sebagai alat Public Relation untuk membentuk
citra baik perusahaan semata. Ada beberapa hal yang dapat melatarbelakangi
program CSR, Setidaknya bisa diidentifikasi tiga motif yaitu motif menjaga
stabilitas sarana produksi, motif mematuhi legalitas, dan motif moral untuk
memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal.
Motif pertama yaitu menjaga stabilitas sarana produksi berkaitan
erat keberlanjutan dan keamanaan berbagai faktor produksi yang dapat
menunjang keberlanjutan proses produksi. Sebagian besar perusahaan
berada di suatu kawasan tertentu yang memiliki tingkat keamanan yang
berfluktuatif. Sementara fasilitas produksinya terbentang dalam area yang
sangat luas. Secara fisikal, kontrol terhadap infrastruktur tersebut tidak
mudah. Hal ini sangat rentan dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya
sabotase oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan perusahaan
tersebut, baik konflik fisik maupun konflik laten yang merupakan faktor
potensial untuk terjadinya kerusakan-kerusakan fasilitas produksi. Motif
kedua yaitu motif mematuhi legalitas berkaitan erat dengan keharusan
perusahaan mentaati segala peraturan yang telah di tetapkan oleh
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan erat
dengan tata cara dan tata laksana pengoperasian suatu usaha tertentu.
Dengan demikian sangat mungkin perusahaan memasukan program CSR di
dalam kerangka kerja perusahaannya. Motif ketiga yaitu motif moral untuk
memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal dan lingkungan
berkaitan erat dengan kesadaran perusahaan terhadap memenuhi
komitmennya untuk berkontribusi nyata terhadap lingkungan sekitar, motif
moral ini seyogyanya akan menjadi landasan mendasar dalam pelaksanaan
program-program CSR.
C. Keuntungan Diterapkannya CSR
CSR dapat dipandang sebagai aset strategis dan kompetitif bagi
perusahaan di tengah iklim bisnis yang makin sarat kompetisi ini. CSR dapat
memberi banyak keuntungan yaitu:
1) peningkatan profitabilitas bagi perusahaan dan kinerja finansial yang
lebih baik. Banyak perusahaan-perusahaan besar setelah
mengimplementasikan program CSR menunjukan keuntungan yang
nyata terhadap peningkatan nilai saham.
2) menurunkan risiko benturan dengan komunitas masyarakat sekitar,
karena sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka
memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri disebuah kawasan,
dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi
perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan
masyarakat sekitar atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk
dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder
yang terkait
3) mampu meningkatkan reputasi perusahaan yang dapat dipandang
sebagai social marketing bagi perusahaan tersebut yang juga merupakan
bagian dari pembangunan citra perusahaan (corporate image building).
Social Marketing akan dapat memberikan manfaat dalam pembentukan
brand image suatu perusahaan dalam kaitannya dengan kemampuan
perusahaan terhadap komitmen yang tinggi terhadap lingkungan selain
memiliki produk yang berkualitas tinggi. Hal ini tentu saja akan
memberikan dampak positif terhadap volume unit produksi yang
terserap pasar yang akhirnya akan mendatangkan keuntungan yang besar
terhadap peningkatan laba perusahaan. Kegiatan CSR yang diarahkan
memperbaiki konteks korporat inilah yang memungkinkan alignment
antara manfaat sosial dan bisnis yang muaranya untuk meraih
keuntungan materi dan sosial dalam jangka panjang.
D. Panduan CSR di Indonesia
1. Pra –UU No. 40 Tahun 2007.
Sebelum diatur secara eksplisit dalam UU No. 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (dan sebelumnya dalam UU No. 25
tahun 2007 tentang Penanaman Modal), konsep CSR sebenarnya
telah diatur dalam beberapa Undang-undang di Indonesia.
Mengingat definisi dan cakupan CSR yang luas, yaitu termasuk
bidang lingkungan, konsumen, ketenagakerjaan dan lain-lain, maka
di bawah ini diuraikan tentang beberapa Undang-undang yang di
dalamnya secara tidak langsung mengatur tentang konsep CSR.
a. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Pasal 6 (1): Setiap orang berkewajiban memelihara
kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan
menanggulangi pencemaran dan perusakan.
Pasal 6 (2): Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan
akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 16(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha
dan/atau kegiatan.
Pasal 17(1): Setiap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan
beracun.
b. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang ini banyak mengatur tentang kewajiban dan
tanggung jawab perusahaan terhadap konsumennya.
Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan: menumbuhkan
kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumensehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung
jawab dalam berusaha
Pasal 7 Mengatur tentang kewajiban pelaku usaha
BAB IV (Pasal 8 - 17) Mengatur tentang Perbuatan yang
dilarang bagi Pelaku Usaha
BAB V (Pasal 18 )Mengatur tentang Ketentuan Pencantuman
Klausula Baku
BAB VI (Pasal 19 – 28) Mengatur tentang Tanggung Jawab
Pelaku Usaha
c. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang ini antara lain bertujuan untuk memberikan
perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan
tenaga kerja dan keluarganya (pasal 4). Selain diatur dalam UU
yang mengatur berbagai aspek tersebut di atas, konsep CSR
juga telah diatur dan diwajibkan dalam UU No. 25 tahun 2007
tentang Penanaman Modal sebagai berikut:
Pasal 15 Setiap penanam modal berkewajiban:
a. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
b. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha penanaman modal;
c. Penjelasan pasal 15 Huruf b
Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial
perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada
setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai
dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat
setempat.
Pasal 16 Setiap penanam modal bertanggung jawab:
a. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
b. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kesejahteraan pekerja; …
Pasal 34
(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal; atau
d.pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau
usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. UU NO. 40 Tahun 2007
Bab I – Ketentuan Umum
Pasal 1
a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah
komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan
dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya.
Bab IV – Rencana Kerja,Laporan Tahunan dan Penggunaan
Laba Bagian Kedua – Laporan Tahunan
Pasal 66
1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah
ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir
2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat sekurang kurangnya : laporan pelaksanaan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
Bab V – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Pasal 74
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhitungkan kepatutan
dan kewajaran
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah
Penjelasan Pasal 74
(1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan
Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan
lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
(2) Yang dimaksud dengan ‘Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang sumber daya alam’ adalah Perseroan yang
kegiatan usahanya mengelola dan mengusahakan sumber daya
alam. Yang dimaksud dengan ‘Perseroan yang menjalankan
kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam’
adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan
sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada
fungsi kemampuan sumber daya alam.
E. PP TJSL (Peraturan Pemerintah Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan)
Salah satu bentuk perwujudan untuk mengatasi banyaknya
perusahaan yang melaksanakan CSR sesuai dengan konsep atau pemahaman
mereka sendiri maka DPR mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan
PP TJSL sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan CSR di
Indonesia.
Namun, penerapan PP TJSL sepertinya akan mengalami banyak
kendala atau menimbulkan masalah karena pertama yang harus diluruskan
adalah bahwa TJSL tidaklah identik dengan CSR. Seluruh pakar sepakat
bahwa salah satu pilar CSR adalah voluntarism atau kesukarelaan (Crane,
Matten, Spence, 2008; Dahlsrud, 2008). Arti kesukarelaan di sini adalah
kehendak untuk melampaui seluruh regulasi yang berlaku. Jadi, CSR
mengandaikan bahwa seluruh regulasi dipenuhi terlebih dulu oleh
perusahaan, kemudian perusahaan berlomba-lomba menambahkannya
dengan hal positif yang tidak diatur oleh regulasi. Jelaslah bahwa
’meregulasi CSR’ adalah sebuah contradictio in terminus—CSR tak
mungkin diregulasi karena meregulasi kesukarelaan melampaui regulasi itu
jelas tak mungkin. Kalau pemerintah mewajibkan TJSL, itu berarti TJSL
adalah kumpulan dari regulasi yang ada.
Kedua, sangat jelas bahwa TJSL belumlah didefinisikan dengan
kokoh di level UU PT sendiri. Pasal 1 dan Pasal 74 memiliki pengertian
yang berbeda mengenai TJSL, sehingga seharusnya kontradiksi ini
diselesaikan dulu sebelum PP-nya hendak dikeluarkan. Lebih jauh daripada
itu, berbagai regulasi yang tampak seperti ’pewajiban CSR’ di Indonesia
memang perlu disikronisasikan terlebih dahulu. UU Penanaman Modal (UU
No. 25/2007) juga menyatakan pewajiban ini, dengan istilah—di situ
dinyatakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan—dan pengertian yang
berbeda. Regulasi soal program Kemitraan dan Bina Lingkungan—biasa
disebut PKBL—di kalangan BUMN juga sering dinyatakan sebagai ’CSR
untuk BUMN’, dengan pengertian yang juga berbeda. Karena itu, Komisi
Hukum Nasional dalam studi mutakhirnya menyarankan sinkronisasi
pengertian sebelum berbagai peraturan turunan bisa dibuat dan efektif
dijalankan.
F. Saran dan Solusi
1. Pemerintah perlu mempertegas cakupan TJSL yang diharapkan dari
dunia usaha. Hal ini dapat dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah
tentang TJSL. Yang perlu dipertegas adalah bahwa TJSL yang
diharapkan haruslah kegiatan-kegiatan yang dapat “meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat… bagi…
komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya” sebagaimana
yang ditentukan dalam pasal 1 (3) UU PT. Jadi, kegiatan TJSL yang
dilakukan haruslah membawa suatu peningkatan dan bukannya
memperbaiki kondisi belaka, apalagi karena kerusakan akibat aktifitas
bisnis.
2. Mengingat adanya dualisme antara pengaturan dalam pasal 74 (1)
dengan penjelasannya mengenai jenis perusahaan yang harus diwajibkan
melakukan TJSL, maka hal ini harus dipertegas juga dalam Peraturan
Pemerintah tentang TJSL.
3. Mengingat kemampuan setiap perusahaan tidaklah sama, maka
diharapkan juga keterlibatan dan partisipasi masyarakat, media massa
serta LSM-LSM untuk tidak menuntut semua perusahaan melakukan
TJSL dalam kapasitas dan kualitas yang sama
4. Perlu ditetapkan adanya institusi pemerintah tertentu untuk mengawasi
dan mengevaluasi pelaksanaan TJSL ini secara obyektif dan transparan.
DAFTAR PUSTAKA
Fahmiarto, Anjar. 2009. Merumuskan Panduan CSR di Indonesia.
Bataviase.co.id,(online), (http://bataviase.co.id/ diakses 19 Juni 2010)
Jalal. 2010. Ada apa di Balik Desakan DPR atas PP TJSL. Lingkar Studi CSR
(online), (http://www.csrindonesia.com/ diakses 19 Juni 2010)
Kalangit, Holy K. M. 2009. Konsep Corporate Social Responsibility, Pengaturan
dan Pelaksanaannya di Indonesia. (http://www.google.com/ siakses 19
Juni 2010)
Kurniawan, Endang.2009. Corporate Social Responsibility ”Harmonisasi Si
Kumbang dan Si Kembang”. Indonesia Environment Consultant,
(online), (http://www.iec.co.id/ diakses 19 Juni 2010)