MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATLIR NEGARA
NOMOR: PER11 9IM.PANl1012008
TENTANG
JABATAN FLlNGSlONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan
kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan
tugas penyuluhan perikanan, dipandang perlu menetapkan Jabatan
Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara;
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tenfang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 169, .Tambahan Lembaran ~ e b a r a Republik lndonesia
Nomor 3890); . .
2. Undang-Undang Nomor 31. Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 443);
3. UndBng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Rep~~blik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 108);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lernbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian 1 Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 23);
8. Peratwan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 9980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 31 76);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3547);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I 1 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2002 Nornor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 41 92);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 41 93);
13.Peraturan Pemel-intah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4019);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nonior 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenIKota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
1B.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;
Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dengan suratnya Nomor:
B. 13 IIMEN-KP/lll/2008 tertanggal 31 Maret 2008;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya
Nomor: K 26-30N.95-3/93 tanggal 31 Juli 2008.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA TENTANG JABATAN FLINGSIONAL PENYULUH
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini
yang dimaksud dengan:
I Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban
secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
2. Penyuluh Perikanan Terartipil adalah pejabat fungsional Penyuluh
Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya
mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
3. Penyuluh Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh
Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya
didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik
analisis tertentu;
Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku
utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu
menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses
informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya
sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha,
pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan
kesadaran dalam pelestal-ian fu~igsi lingkungan hidup;
Kegiatan Penyuluh Perikanan meliputi pendidikan, penyuluhan
perikanan, perrgembangan penyuluhan, pengembangan profesi,
dan penunjang kegiatan penyl.lll.~han perikanan;
Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya
ikan, dan pengolah ikan;
Pelaku usaha adalah perorangan warga negara lndonesia atau
badan hukum yang dibentuk menurut hukum lndonesia yang
mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari
hulu sampai hilir;
Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah danlatau
masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan
penyuluhan perikanan;
Rekomendasi teknologi adalah pemberian persetujuan terhadap
teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan;
Forum Komunikasi Penyuluhan Perikanan adalah wadah
komunikasi antar pemangku kepentingan dalam rangka
meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
penyelenggaraan penyuluhan;
F'rogram penyelenggaraan penyuluhan perikanan adalah suatu
rencana kegiatan pendayagunaan segala sumberdaya penyuluhan
perikanan di berbagai tingkat berdasarkan prinsip kerjasama yang
serasi, selaras dan terpadu antara Pelaku UtamaIPelaku Usaha
dengan pemerintah dan antara Pemerintah Daerah dengan
Pemerintah Pusat, dalam rangka mewujudkan kondisi yang
sebaik-baiknya bagi keberhasilan program perrlbangunan
?erikanan;
Programa penyuluhan perikanan adalah rencana tertulis yang
disusun secara sistematis untuk merr~berikan arah dan pedoman
pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali
pencapaian tujuan;
Rencana kerja Penyuluh Perikanan adalah jadwal kegiatan yang
disusun oleh para Penyuluh Perikanan Terampil dan Penyuluh
Perikanan Ahli berdasarkan programa penyuluhan perikanan
setempat, yang mencantumkan hal-ha1 yang perlu disiapkan
dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha;
Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh
Penyuluh Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang
bersangkutan;
Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah tim
penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Perikanan;
Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan danlatau hasil kajianlpenelitian yang disusun oleh
kelompok danlatau perorangan yang membahas suatu pokok
bahasan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui
identifikasi dan deskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran
pemecahannya;
Tanda jasalpenghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan
oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing atau organisasi
ilmiah nasionallinternasional yang mempunyai reputasi baik di
kalangan masyarakat ilmiah;
Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan disiplin ilmu peflgetahuan di bidang
perikanan dan etika profesi di bidang penyuluhan perikanan;
Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan
untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan
yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan danlatau
keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan
syarat jabatan;
Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan
kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang
diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah
terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
Pasal2
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan termasuk dalam rumpun llmu
Hayat.
Pasal3
(1) Penyuluh Perikanan adalah pejabat fungsional yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang
penyuluhan perikanan kepada unit organisasi atau masyarakat
pelaku utama dan pelaku usaha dibidang perikanan pada instansi
pemerintah tingkat pusat dan daerah.
(2) Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (I), merupakan jabatan karier yang hanya dapat
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
Pasal4
Tugas pokok Penyuluh Perikanan adalah melakukan kegiatan
penyuluhan per~kanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi
dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan.
BAB Ill
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
Pasal5
(1) lnstansi Pembina Jabatan Fungsional Penylrluh Perikanan adalah
Departemen Kelautan dan Perikanan.
(2) lnstansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
mempunyai kewajiban:
a. menyusun petunjuk tekrlis pelaksanaan Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan;
b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan;
c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan;
d, mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan;
e. sosialisasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan serta
petunjuk pelaksanaannya;
f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional /
teknis fungsional Penyuluh Perikanan;
g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional /
teknis fungsional Penyuluh Perikanan;
h. mengerr~bangkan sistem informasi Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan
i. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh
Perikanan
j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Penyuluh
Perikanan;
k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode
etik Penyuluh Perikanan; dan
I. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Penyuluh
Perikanan.
BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal6
Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Perikanan yang dapat dinilai
angka kreditnya, terdiri dari:
a. Pendidikan, meliputi:
1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazahlgelar;
2. Pendidikan dan pelatihan dibidang penyuluhan Perikanan
dan rnemperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh
STTPP.
b. Penyuluhan Perikanan, meliputi:
Persiapan;
2. Pelaksanaan; dan
3. Evaluasi dan pelaporan.
c "i?ngembangan Penyuluhan Perikanan, meliputi:
4 . Penyusunan pedomanlpetunjuk pelaksanaanlpetunjuk tekr~is
Penyuluhan Perikanan;
2. Perumusan kajian arah kebijakan pengerr~bangan
penyuluhan perikanan; dan
3. Pengembangan MetodelSistem Kerja Pe~iyuluhan Perikanan.
d Pengembangan profesi, meliputi:
1. Penyusunan karya tulislkarya ilrr~iah dibidang perikanan
2. Penerjemahanlpenyaduran buku dan bahan lain dibidang
perikanan; dan
3. Bimbingan bagi Penyuluh Perikanan di bawah jenjang
jabatannya dan tutorial profesi.
e. Penunjang penyuluhan, meliputi:
1. Pengajarlpelatih dalam bidang perikanan;
2. Peran serta dalam seminarllokakarya dibidang perikanan;
3. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penyuluh
Perikanan;
4. Penghargaanltanda jasa;
5. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsilnasionall
internasional; dan
6. Memperoleh ijazahlgelar diluar bidang tugasnya.
BAB V
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 7
(1) Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan terdiri dari:
a. Penyuluh Perikanan Terampil; dan
b. Penyuluh Perikanan Ahli.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Terampil dari
yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula;
b. Penyuluh Perikanan Pelaksana; ,. c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan; dan
d. Penyuluh Perikanan Penyelia.
(3) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Ahli dari yang
terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
a . Penyuluh Perikanan Pertama;
b. Penyuluh Perikanan Muda;
c, Penyuluh Perikanan Madya; dan
d. Penyuluh Perikanan Utama.
(4) Jerljang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Perikanan
Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan
jenjang jabatannya, yaitu:
a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula:
Pengatur Muda, golongan ruang Illa;
b. Penyuluh Perikanan Pelaksana:
1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang Illb;
2. Pengatur, golongan ruang Illc; dan
3. Perlgatur Tingkat I, golongan ruang Illd.
c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan :
1. Penata Muda, golongan ruang Illla; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb.
d. Penyuluh Perikanan Penyelia:
1. Penata, golongan ruang Illlc; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang Illld.
(5) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Perikanan Ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang
jabatannya, yaitu:
a. Penyuluh Perikanan Pertama:
1. Penata Muda, golongan ruang Illla; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb.
b. Penyuluh Perikanan Muda:
1 Penata, golongan ruang Illlc ;
2. Penata Tingkat I, golongan ruang Illld.
c. Penyuluh Perikanan Madya:
1 Pembina, golongan ruang IVIa;
2. Rembina Tingkat I golongan ruang IVIb; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc.
d. Penyuluh Perikanan Utama:
1 Pembina Utama Madya, golongan ruang IVId; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IVle.
(6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penyuluh
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
adalah jenja~g pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit
yang dirr~iliki sebagaimana tersebut dalam lampiran Ill, IV, V, VI,
VII dan Vlll Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara ini.
(7) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Perikanan untuk
pengangkatan dalam jabatan, ditetapkan berdasarkan jumlah
angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan
pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) .
BAB VI
RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNlLAl
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT
Pasal 8
(1) Rincian kegiatan Penyuluh Perikanan Terampil, sebagai berikut :
a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, yaitu :
1. Mengumpulkan datalinformasi primer tingkat kesulitan
rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan,
atau permasalahan individu, kelompok, maupun
masyarakat perikanan;
2. Mengumpulkan datalinformasi sekunder tingkat
kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem
perairan, atau permasalahan individu, kelompok,
maupun masyarakat perikanan;
3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat
kesulitan rendah di wilayah kerja penyuluhan;
4. Membuat data monografi wilayah binaan;
5. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok
pelaku utama perikanan;
6. Menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di
tingkat desalunit kerja lapangan;
7. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan
pelaku utania dan pelaku usaha;
8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak
berupa folder;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak
berupa flipchartlpeta singkap;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak
berupa kartu kilatlflier;
Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama
dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada
sasaran perseoranganlanjangsana;
Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama
dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada
sasaran kelompok;
Melaksanakan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;
Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;
Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;
Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;
Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak
pelaku utama andalan dan pelaku usaha di tingkat
desalunit kerja lapangan;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit
kerja lapangan;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit
kerja lapangan;
Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan
bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat
desalunit kerja lapangan;
Melaksanakan dan mendampingi kegiatan
widyakaryalwidyawisata bagi pelaku utama dan pelaku
I :.;aha;
Menyusun materilmodul kursus bagi pelaku utama;
Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
Per
I.
Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan
perikanan;
Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan
masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan
pengolah ikan dan menjagalmemelihara sarana
prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan
kebersihan lingkungan);
Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah
pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha
kelompok dengan swasta;
Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di
Tingkat KabupatenlKota;
Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di
Tingkat Kecamatan;
Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep
hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Kabupatenl Kota;
Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep
hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Kecamatan.
~yuluh Perikanan Pelaksana, yaitu :
Mengumpulkan datalinformasi primer tingkat kesulitan
sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan,
atau permasalahan individu, kelompok, maupun
masyarakat perikanan; - Mengumpulkan datalinformasi sekunder 'tingkat
kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem
perairan, atau permasalahan individu, kelompok,
maupun masyarakat perikanan;
Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat
kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan;
Membuat data monografi wilayah binaan;
Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok
pelaku utama perikanan;
Menjadi anggota dalam menyusun konsep programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
Menjadi peserta dalam membahas konsep programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan
pelaku utama dan pelaku usaha;
Menyusun materi penyuluhan perikanan dalam bentuk
media tertayang berupa klipslserial photo;
Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama
dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh pada
sasaran perseoranganlanjangsana;
Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama
dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh pada
sasaran kelompok;
Melaksanakanlmelakukan demonstrasi caralhasil
teknologi perikanan tingkat sederhana yang
direkomendasi;
Melaksanakan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;
Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
Merljadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan
bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat
Kecamatan;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit
kerja lapangan;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit
kerja lapangan;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit
kerja lapangan;
Melaksanakan dan mendampingi kegiatan
widyakaryalwidyawisata bagi pelaku utama dan pelaku
usaha;
Menyusun materilmodul kursus bagi pelaku utama;
Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan;
Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan
masyarakat nelayan, perr~budidaya ikan dan pengolah
ikan dan menjagalmemelihara sarana prasarana
perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan
lingkungan);
Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah
pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku
utama dan atau pelaku usaha;
Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha
kelompok dengan swasta;
Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat
KabupatenIKota;
Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat
Kecamatan;
Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di
Tingkat Kecamatan;
Mengumplrlkan dan mengolah data bahan evaluasi
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
34. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep
hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenlKota;
35. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep
hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Kecamatan.
c. Penyl-~luh Perikanan Pelaksana Lanjutan, yaitu :
1. Mengumpulkan datalinformasi primer tingkat kesulitan
tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau
permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat
perikanan;
2. Mengolah datalinformasi tentang potensi wilayah,
ekosistem perairan, atau permasalahan individu,
kelompok, maupun masyarakat perikanan tingkat
kesulitan rendah;
3. Membuat data monografi wilayah binaan;
4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok
pelaku utama perikanan;
5. Menjadi ketua dalam penyusunan konsep programa
penyuluhan perikanan Tingkat Kecamatan;
6. Menjadi penyqji dalam membahas konsep programa
penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenlKota;
7. Menjadi peserta dalam membahas konsep programa
penyuluhan perikanan di Ting kat Ka bupaten1Kota;
8. Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
9. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan
pelaku utama dan pelaku usaha;
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak
berupa leaflet;
11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak
berupa poster;
12. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak
berupa booklet;
Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama
dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada
sasaran perseoranganlanjangsana;
Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama
dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada
sasaran kelompok;
Melaksanakan 1 melakukan demonstrasi cara I hasil
teknologi perikanan tingkat sedang yang
direkomendasikan;
Me~ijadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba
lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat
tinggi;
lblelaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di'Tingkat Kecamatan;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya 1
widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;
Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama;
Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi
pelaku utama;
Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan
masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah
ikan dan menjaga I memelihara sarana prasarana
perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan
lingkungan);
28. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah
pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
29. Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku
utama danlatau pelaku usaha;
30. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama
danlatau pelaku usaha;
31. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku
utama perikanan;
32. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha
kelompok dengan swasta;
33. Menyusun proposal kewirausahaan dalam
pengembangan wirausaha penyuluh perikanan;
34. Melaksanakan pendampingan wirausaha dalam
pengembangan wirausaha penyuluh perikanan;
35. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan
perikanan di Tingkat KabupatenIKota;
36. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep
hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenIKota;
37. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep
hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Kecamatan;
38. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi
penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan
kebijakan pembangunan perikanan.
d. Penyuluh Perikanan Penyelia, yaitu :
1. Mengdah datalinformasi tingkat kesulitan sedang
tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau
permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat
perikanan;
2. Membuat data monografi wilayah binaan;
3. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok
pelaku utama perikanan;
4. Mer~jadi anggota dalam penyusunan konsep programa
penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenlKota;
5. Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
6. Menjadi peserta dalam membahas konsep programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
7 . Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan
pelaku utama dan pelaku usaha;
8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa bahan tayang;
9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa filmlvideo;
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
terdengar berupa naskah radio;
11. Melakukan klrnjungan pembinaan kepada pelaku utama
dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada
sasaran perseoranganlanjangsana;
12. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama
dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada
sasaran kelompok;
13. Me~jadi anggota tim dalam mendisain uji coba lapang
paket teknologi perikanan spesifik lokasi;
14. Melaksanakanlmelakukan demonstrasi caralhasil
teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;
15. Melaksanakan secara perorangan uji coba lapang paket
teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sederhana;
16. Menjadi ketua tim dalam uji coba paket teknologi
perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
17. Melaksanakan kegiatan temu usaha di Tingkat
KabupatenJKota;
18. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan di
Tingkat KabupatenIKota;
19. Menyusun materilmodul kursus bagi pelaku utama;
20. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
21. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan
masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah
ikan dan menjagatmemelihara sarana prasarana
perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan
lingkungan);
22. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah
pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
23. Menumbuhkan koperasitkelernbagaan kelompok usaha
pelaku utama;
24. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha
kelompok dengan swasta;
25. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan
perikanan;
26. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat
KabupatentKota;
27. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatentKota;
28. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep
hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatentKota;
29. Menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan konsep
hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Kecamatan;
30. Merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik
lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan
perikanan.
(2) Rincian kegiatan Penyuluh Perikanan Ahli, sebagai berikut :
a. Penyuluh Perikanan Pertama, yaitu :
I. Mengumpulkan datatinformasi sekunder tingkat
kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem
perairan, atau permasalahan individu, kelompok,
maupun masyarakat perikanan;
Mengolah datalinformasi tingkat kesulitan rendah
tentang potensi wilayah, ekosistem peraira n, atau
permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat
perikanan;
Membuat data monografi wilayah binaan;
Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok
pelaku utama;
Menjadi peserta dalam membahas programa
penyuluhan perikanan di tingkat KabupatenlKota;
Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
Menjadi pembahas dalam merr~bahas konsep programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
Menjadi narasumber dalam membahas konsep
programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
Menjadi peserta dalam membahas konsep programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak
berupa brosur;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak
berupa poster;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak
berupa booklet;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa bahan tayang;
Menyusun materi penyuluhan dalam bcqtuk media
tertayang berupa sound slide;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa filmlvideo;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa naskah W ;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
terdengar berupa naskah radio;
Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama
dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kapada
sasaran perseoranganlanjangsana;
Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama
dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kapada
sasaran kelompok;
Melaksanakar~lmelakukan demonstrasi caralhasil
teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
Menjadi intermedier pada kegiatan teniu karya bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan
bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat
Kecamatan;
Menyusun materilmodul kursus bagi pelaku utama;
Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan;
Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan
masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah
ikan dan menjagalmemelihara sarana prasarana
perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan
lingkungan);
Melakukanlmelaksanakan penyuluhan melalui radio;
Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku
utama danlatau pelaku usaha;
Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama
danlatau pelaku usaha;
Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku
utama perikanan; .
Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha
kelompok dengan swasta;
Mengembangkan wirausaha penyuluh perikanan melalui
pendampingan wirausaha;
Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan
di Tingkat Kecamatan;
Menjadi penyaji dalam mendiskusikan has11 evaluasi
pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat
Kecamatan;
Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi
pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat
Kecamatan;
Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi
pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat
Kecamatan;
Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenIKota;
Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Kecamatan;
Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenIKota;
Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Kecamatan.
Menjadi pernbahas dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Kecamatan.
Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Kecamatan.
b. Penyuluh Perikanan Muda, yaitu :
1. Mengolah datalinformasi tingkat kesulitan sedang
tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau
permasalahan individu, kelornpok, maupun masyarakat
perikanan;
2. Menganalisis datalinformasi tentang potensi wllayah,
ekosistem perairan dan permasalahan perikanan
individu, kelompok, maupun masyarakat;
3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat
kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan;
4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok
pelaku utama;
5. Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep
programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
6. Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep
programa penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenIKota;
7. Menjadi ketua dalam kegiatan menyusun konsep
programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
8. Menjadi peserta dalam kegiatan membahas programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
9. Menjadi penyaji dalam kegiatan membahas programa
penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenIKota;
10. Mer~jadi pembahas dalam kegiatan membahas
programa penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenIKota;
11. Menjadi narasumber dalam kegiatan membahas
programa penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenIKota;
12. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan
pelaku utama dan pelaku usaha;
13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak
berupa leaflet;
14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak
berupa folder;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak
berupa baliho;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa bahan tayang;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa klipslserial photo;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa filmlvideo;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa naskah TV;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa jingleliklan layanan masyarakat;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa blogger;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
terdengar berupa naskah radio;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
terdengar berupa jingleliklan layanan masyarakat;
Menjadi anggota tim dalam mendesain uji coba lapang
paket teknologi perikanan spesifik lokasi;
Mengkajilmenguji teknologi perikanan tingkat sederhana
yang direkomendasi;
Melaksanakanlmelakukan demonstrasi caralhasil
teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;
Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi
perikanan spesifik lokasi tingkat sedang (perorangan);
Menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba
lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat
tinggi;
Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil
pengkajianlpengujian teknologi ;
Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat
sederhana yang direkomendasi;
Melaksanakar~ kegiatan temu wicara bagi pelaku utama
dan pelaku usalia di Tingkat KabupatenlKota;
32. Melaksanakan kegiatan temu tekr~is bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat KabupatenlKota;
33. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat KabupatenIKota;
34. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat KabupatenIKota;
35. Melaksanakar~ kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak
pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat
KabupatenIKota;
36. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam
pengembangan metodelmateri penyuluhan bagi pelaku
utama dan pelaku usaha di Tingkat KabupatenIKota;
37. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat
KabupatenIKota;
38. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi
pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat
KabupatenIKota;
39. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat
KabupatenIKota;
40. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat
KabupatenIKota;
41. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan
bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat
KabupatenlKota;
42. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam
pengembangan metodelmateri penyuluhan bagi pelaku
utama dan pelaku usaha di Tingkat KabupatenlKota;
43. Mendisain dan membuat display pameran
pembangunan perikanan;
44. Melakukanlmelaksanakan penyuluhan melalui radio;
45. Melakukanlmelaksanakan penyuluhan melalui televisi;
Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah
pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
Menumbuhkan koperasilkelembagaan kelompok usaha
pelaku utama;
Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha
kelompok dengan swasta;
Membangun jejaring kerja antar kelompoklasosiasi di
Tingkat KabupatenIKota;
Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar
kelembagaan kelornpoklasosiasi di Tingkat
KabupatenIKota;
Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan
perikanan;
Mengembangkan wirausaha Penyuluh Perikanan
melalui penyusunan proposal kewirausahaan;
Mengembangkan wirausaha Penyuluh Perikanan
melalui pengevaluasian hasil dan manfaat wirausaha;
Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan
di Tingkat KabupatenIKota;
Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi
pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi
pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenIKota;
Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi
pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenIKota;
Me~jadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi
pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenIKota;
Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil
evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat
Kecamatan;
Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
61. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenIKota;
62. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Provinsi;
63. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenIKota;
64. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenIKota;
65. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Kecamatan;
66. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi
penyuluhan spesifik lokasi, yang tekait dengan kebijakan
pembangunan perikanan;
67. Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi
tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan
perikanan yang bersifat penyempurnaan;
68. Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi
tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan
perikanan yang bersifat pembaharuan.
c. Penyuluh Perikanan Madya, yaitu :
1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan tinggi tentang
potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan
individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
2. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat
kesulitan tinggi di wilayah kerja penyuluhan;
3. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok
pelaku utama;
4. Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan;
5. Menjadi anggota dalam menyusun konsep programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
Menjadi ketua dalam menyusun konsep programa
penyuluh perikanan di Tingkat Provinsi;
Menjadi ketua dalam menyusun konsep programa
penyuluh perikanan di Tingkat Kabupatenl Kota;
Menjadi peserta dalam membahas programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
Merljadi penyaji dalam kegiatan membahas programa
penyl~luhan perikanan di Tingkat Provinsi;
Menjadi pembahas dalam kegiatan membahas
programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
Menjadi narasumber dalam kegiatan membahas
programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa bahan tayang;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa filmlvideo;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa naskah TV;
16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa blogger;
17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
terdengar berupa naskah radio;
18. Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan
spesifik lokasi (perorangan);
19. Menjadi ketua tim dalam mendisain uji coba lapang
paket teknologi perikanan spesifik lokasi; .)
20. Mengkajilmenguji teknologi perikanan tingkat sedang
yang direkomendasi;
21. Menjadi ketua tim dalam melaksanakan uji coba lapang
paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
22. Menjadi penyaji dalam kegiatan diskusi hasil
pengkajianlpengujian teknologi;
Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat
sedang yang direkomendasi;
Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak
pelaki~ utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam
pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku
utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan
bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat
Provinsi;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam
pengembangan metodelmateri penyuluhan bagi pelaku
utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi;
Melakukanlrnelaksanakan penyuluhan melalui radio;
Melakukanlmelaksanakan penyuluhan melalui televisi;
Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha
kelompok dengan swasta;
Membangun jejaring kerja antar kelornpok/asosiasi di
Tingkat Provinsi;
Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar
kelembagaan kelompoklasosiasi Tingkat Provinsi;
Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan
perikanan
Mendisain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan;
Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi
pelaporan hasil pelaksa naa n penyuluhan peri ka nan;
Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan
di Tingkat Provinsi;
Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi
pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi
pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi
pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil
evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat
Provinsi;
49. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil
evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenIKota;
50. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
51. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Provinsi;
52. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Nasional;
53. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak peny~~luhan perikanan di Tingkat
Provinsi;
54. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Provinsi;
55. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Provinsi;
56. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi darr~pak penyuluhan perikanan di Tingkat
KabupatenIKota;
57. Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi
yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.
d. Peny~~luh Perikanan Utama , yaitu :
1. Menyusun rancang bangunlrekayasa bisnis berbasis
perikanan;
2. Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas
kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha di
bidang perikanan;
3. Menjadi ketua tim dalam penyusunan konsep programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
4. Menjadi penyaji dalam membahas programa
penyuluhar~ perikanan di Tingkat Nasional;
5. Menjadi pembahas dalam membahas programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
6. Menjadi narasumber dalam membahas programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
7. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa bahan tayang;
9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa filmlvideo;
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa naskah TV;
11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa blogger;
12. Menyusun materi penyuluhan dalam media terdengar
berupa naskah radio;
Mengkajilmenguji teknologi perikanan tingkat tinggi yang
direkomendasi;
Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil
pengkajianlpengujian teknologi;
Menjadi narasumber dalam mendiskusikan has11
pengkajianlpengujian teknologi;
Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat
tinggi yang direkomendasi;
Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam
pengembangan metodelmateri penyuluhan bagi pelaku
utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat
Nasional;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasiond;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan
bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat
Nasional;
Menjadi interrnedier pada kegiatan temu pakar dalam
pengerr~bangan rnetodelmateri penyuluhan bagi pelaku
utama dan pelaltu usaha penyuluhan di Tingkat
Nasional;
Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan;
Melakukanlmelaksanakan penyuluhan melalui radio;
Melakukanlmelaksanakan penyuluhan melalui televisi;
Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha
kelompok dengan swasta;
Membangun jejaring kerja antar kelompoklasosiasi di
Tingkat Nasional;
Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar
kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional;
Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan
perikanan;
Mengevaluasi urrlpan balik manfaat laboratoriumlklinik
penyuluhan perikanan;
Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan
di Tingkat Nasional;
Me~jadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi
pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
Me~jadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi
pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
Mepjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil
evaluasi pelaksanaan penyull-~han perikanan di Tingkat
Nasional;
Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan
penyuluhan perikanan;
Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Nasional;
Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Nasional;
Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Nasional;
45. Menjadi narasumber dalani niendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat
Nasional;
46. Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi
yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan;
47. Menyusun pedomanlpetunjuk pelaksanaanlpetunjuk
teknis penyuluhan perikanan;
48. lblengevaluasi pedomanlpetunjuk pelaksanaanlpetunjuk
teknis peny~~l~uhan perikanan;
49. Menyusun rencanaldesain kajian arah kebijakan
pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat
penyempurnaan;
50. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil
kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan
perikanan yang bersifat penyempurnaan;
51. Menyusun rencanaldesain kajian arah kebijakan
pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat
pembaharuan;
52. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil arah
kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang
bersifat pembaharuan;
53. Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan;
54. Perumusan metodelsistem baru penyuluhan perikanan.
(3, Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh
Perikanan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan
profesi, dan penunjang tugas Penyuluh Perikanan diberikan nilai I
angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
(4) Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan
Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan
penunjang tugas Penyuluh Perikanan diberikan nilai angka kredit
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
Pasal 9
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Perikanan yang
sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2) , maka
Penyuluh Per~kanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu
tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan.
Pasal 10
Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:
a. Penyuluh Perikanan yang melaksanakan tygas Penyuluh
Perikanan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit
yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen)
dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut
dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
b. Penyuluh Perikanan yang melaksanakan tugas Penyuluh
Perikanan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit
yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan
angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut
dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
Pasal 11
( I Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri
dari:
a. Unsur utama; dan
b. Unsur penunjang.
(2) Unsur utama, terdiri atas:
a. Pendidikan;
b. Penyuluhan perikanan;
c. Pengembangan penyuluharl perikanan; dan
. Pengembangan profesi.
(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan
tugas pokok Penyuluh Perikanan sebagaimana tersebut dalam
Pasal 6 huruf e.
(4) Rincian kegiatan Penyuluh Perikanan dan angka kredit masing-
masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , untuk
Penyuluh Perikanan Terampil adalah sebagaimana tersebut pada
Lampiran I dan untuk Penyuluh Perikanan Ahli adalah
sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparat~~r Negara ini.
Pasal 12
(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh
setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan
dan kenaikan jabatanlpangkat Penyuluh Perikanan, untuk:
a. Penyuluh Perikanan Terampil adalah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Ill, IV dan V Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
b. Penyuluh Perikanan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran VI, VII dan Vlll Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
(2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:
a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur utama; dan
b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur penunjang.
Pasal 13
(1) Penyuluh Perikanan yaug merniliki angka kredit melebihi angka
kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat
lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk
kenaikan pangkat berikutnya.
(2) Penyuluh Perikanan pada tahun pertama telah memenuhi atau
melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat
dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua
diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen)
angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan jabatan atau pangkat setingkat leb~h t~nggi yang berasal
dari kegiatan tugas pokok.
Pasal 14
Penyuluh Perikanan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina
Tingkat I golongan ruang lVlb sampai dengan menjadi Penyuluh
Perikanan utama golongan ruang lVle dari angka kredit kumulatif yang
disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit harus berasal
dari kegiatar~ pengerr~bangan profesi.
Pasal 15
( I ) Penyuluh Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang Illld, setiap tahun sejak menduduki jabatanlpangkatnya
wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sep~ll~.~h) angka kredit dari
kegiatan tugas pokok Penyuluh Perikanan.
I f " Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan
ruang IVIe, setiap tahun sejak menduduki jabatanlpangkatnya
wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka
kredit dari kegiatan tugas pokok Penyuluh Perikanan.
Pasal 16
(1) Penyuluh Perikanan yang secara bersama-sama membuat karya
tulis ilmiah di bidang penyuluhan perikanan, diberikan angka kredit
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 60 % (enam puluh persen) bagi
penulis utama dan 40 % (empat puluh persen) untuk penulis
pem bantu;
b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh persen) bagi penulis
utama dan masing-masing 25 % (dua puluh lima persen)
untuk penulis pembantu; dan
c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 40 % (empat puluh persen) bagi
penulis utama dan masing-masing 20 % (dua puluh persen)
untuk penulis pembantu.
(2) Jumlah penulis perr~bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
paling banyak 3 (tiga) orang.
BAB VI I
PENlLAlAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 17
( 1 Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap
Penyuluh Perikanan diwajibkan mencatat, menginventarisasi
seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan
Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
(2) Setiap Penyuluh Perikanan mengusulkan secara hirarkhi Daftar
Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Perikanan
dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3
(tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.
Pasal 18
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon 1 yang
ditunjuk bagi Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina
Tingkat I golongan ruang IVIb sampai dengan Penyuluh
Perikanan Utama pangkat Pemb~na Utama golongan ruang
IVIe di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dan
Daerah Provinsi, KabupatenIKota;
b. Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan
pada Departemen Kelautan dan Perikanan, bagi Penyuluh
Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh
Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama
sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina
golongan ruang IVla di lingkungan Departemen Kelautan dan
Perikanan;
.t c. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan
Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan
Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan
ruang IVla di lingkungan Provinsi;
-J Sekretaris KabupatenIKota bagi Penyuluh Perikanan
Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan
Penyelia, dan bagi Penyuluh Perikanan Pertama sampai
dengan Penyuluh Per~kanan IWadya pangkat Pembina
golongan ruang IVIa di lingkungan KabupatenlKota.
(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana pada ayat (1) huruf c dan
huruf d dapat menunjuk pejabat setingkat eselon II yang
membidangi penyuluhan perikanan.
(3) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) , dibantu oleh:
a. Tim Penilai angka kredit Penyuluh Per~kanan Pusat bagi
Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang
ditunjuk yang selanjutnya disebut tim penilai pusat;
b. Tim Penilai angka kredit Penyuluh Perikanan Unit Kerja bagi
Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan
pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya
disebut tim penilai unit kerja;
c. Tim Penilai Penyuluh Perikanan Provinsi bagi Sekretaris
Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut tim penilai provinsi;
d. Tim Penilai Penyuluh Perikanan KabupatenIKota bagi
Sekretaris Daerah KabupatenIKota, yang selanjutnya disebut
tim penilai KabupatenIKota.
Pasal 19
(1) Tim Penilai Jabatan Penyuluh Perikanan terdiri dari unsur teknis
yang membidangi penyuluhan perikanan, unsur kepegawaian, dan
pejabat fungsional Penyuluh Perikanan.
(2) Susunan keaggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian; dan
d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurl~f d,
paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penyuluh
Perikanan.
4 ; " darat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, adalah:
a. Menduduki jabatanlpangkat paling rendah sama dengan
jabatanlpangkat Penyuluh Perikanan yang dinilai;
b. Memiliki keahlian serta marrlpu untuk menilai prestasi kerja
Penyuluh Pel-ikanan; dan
c. Dapat aktif melakukan penilaian.
(5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Perikanan, maka
anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain
yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh
Perikanan.
Pasal20
(1) Apabila tim penilai provinsi, belum dapat dibentuk karena belum
memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan,
penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan
kepada tim per~ilai provinsi lain terdekat atau tim penilai unit kerja.
(2) Apabila tim penilai KabupatenIKota, belum dapat dibentuk karena
belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan,
penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan
kepada Tim Penilai KabupatenlKota lain terdekat, atau provinsi
lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
(3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan
ole h:
a. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat;
b. Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan di
Departemen Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit
Kerja;
c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
d. Sekretaris Daerah KabupatenIKota untuk Tim Penilai
KabupatenIKota.
Pasal21 - . (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai
dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali
,:;,etelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(3) Dalam ha1 terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka
Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai
pengganti.
Pasal22
Tata kerja Tim Penilai Penyuluh Perikanan dan tata cara penilaian
angka kredit Penyuluh Perikanan ditetapkan oleh lnstansi Pembina.
Pasal23
Usul penetapan angka kredit Penyuluh Perikanan diajukan oleh:
a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada masing-masing
instansi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat
eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Penyuluh Perikanan
Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IVlb sampai
dengan Penyuluh Perikanan Utama pangkat Pembina Utama
golongan ruang IVle;
b. Pejabat struktural yang membidangi kepegawaian pada unit kerja
penyuluhan perikanan di Departemen Kelautan dan Perikanan
kepada Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan pada
Departemen Kelautan dan Perikanan untuk angka kredit Penyuluh
Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan
Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama sarr~pai derrgan
Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang lVla
di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
c. Pimpinan Lembaga Penyuluhan atau Pejabat yang membidangi
kepegawaian paling rendah eselon IV kepada Sekretaris Daerah
Provinsi dan Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di
bidang penyuluhan perikanan untuk angka kredit Penyuluh
Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan
Penyelia, dan Pe~iyuluh Periianan Pertama sampai dengan
Penyuluh Perikanarl Madya pangkat Pembina golongan ruang IVla
di lingkungan Provinsi;
d. Pimpinan Lernbaga Penyuluhan atau Pejabat yang membidangi
kepegawaian paling rendah eselon IV kepada Sekretaris Daerah
KabupatenlKota atau Kepala Dinas yang tugas dan
tarrggungjawabnya di bidang penyuluhan perikanan untuk angka
kredit Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan
Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama
sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina
golongan ruang lVla di lingkungan KabupatenlKota.
Pasal24
(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, digunakan ~ ~ n t u k mempertimbangkan
pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatanlpangkat
Penyuluh Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Perikanan yang
bersangkutan.
BAB Vlll
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENYLILUH PERIKANAN
Pasal25
Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Penyuluh
Perikanan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal26
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam
jabatan Penyuluh Perikanan Terampil harus memenuhi syarat:
a berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah
(SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang
kelautan dan perikanan;
b. pangkat paling rendah Perrgatur MI-lda, golongan ruang
Illa; dan
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam
' ]tan Penyuluh Perikanan Ahli harus memenuhi syarat:
a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)IDiploma IV di bidang
perikanan;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Ill/a;
dan
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Pen~laian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3), paling kurang bernilai baik dalam I (satu) tahun
terakhir.
(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat
harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan
perikanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh lnstansi
Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
(4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan
perikanan, diberhentikan dari jabatan Penyuluh Perikanan.
(5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi
jabatan Penyuluh Perikanan melalui pengangkatan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) Penyuluh Perikanan.
Pasal27
Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Perikanan
dilaksanakan sesuai formasi jabatan Penyuluh Perikanan dengan
ketentuan, sebagai berikut:
a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan
Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan formasi
Penyuluh Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara
setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan
Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan formasi
Penyuluh Perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-
nasing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara
setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
Pasal28
(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan Penyuluh Perikanan dapat dipertimbangkan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat ( I ) atau ayat (2) dan Pasal27;
b. memiliki pengalaman di bidang penyuluhan perikanan paling
kurang 2 (dua) tahun;
c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan
(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir; dan
e. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penyuluh
Perikanan.
(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang
dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah
angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.
(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
Pasal29
(1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan atau kenaikan jabatan
rnenjadi Penyuluh Perikanan Utama disamping memenuhi angka
,,;dit kumulatif yang ditentukan wajib merr~presentasikan karya
tulis ilmiah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai presentasi karya tulis ilmiah ,
ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan
irjstansi pembina.
Pasal30
(1) Penyuluh Perikanan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana
':VDiploma IV dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh
Perikanan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
~untuk jabatan Penyuluh Perikanan ahli;
b. telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok
dari jabatan Penyuluh Perikanan Terampil ke Penyuluh
Perikanan Ahli; dan
c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
(2) Pengangkatan dalam jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tersedia
formasi untuk jabatan Penyuluh Perikanan Ahli.
(3) Penyuluh Perikanan Terampil yang akan beralih menjadi
Penyuluh Perikanan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 %
(enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas
pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah
sarjana (S1)IDiploma IV yang sesuai kompetensi, dengan tidak
memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
BAB IX
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENI-IAN DARl JABATAN
Pasal31
(1) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda,
golongan ruang llla sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia,
pangkat Penata, golongan ruang Illlc dan Penyuluh Perikanan
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla sampai
dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama
Madya, golongan ruang IVId, dibebaskan sementara dari
jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
diangkat dalam 'pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan
angka kredit untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi.
(2) Penyul~~h Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang .lllld, dibebaskan sementara. dari jabatannya apabila setiap
tahun sejak menduduki jabatanlpangkat tidak dapat
mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas
pokok Penyuluh Perikanan.
(3) Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan
ruang IVle dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap
tahun sejak menduduki jabatan I pangkat tidak dapat
mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari
kegiatan tugas pokok Penyuluh Perikanan.
46
Di sarrlping perrlbebasan sementara sebaga~mana dimaksud pada
ayat ( I ) , ayat (2), dan ayat (3), Penyuluh Perikanan d~bebaskan
sementara dari jabatannya, apabila:
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
berupa penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Perikanan;
d. cuti diluar tanggungan negara kecuali cuti untuk persalinan
keempat dan seterusnya; atau
e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Pasal32
Penyuluh Perikanan yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( I ) , ayat
(2), dan ayat (3) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan.
Penyuluh Perikanan yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf
a, d, dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh
Perikanan.
Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali
dalam jabatan Penyuluh Perikanan apabila berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana
percobaan.
Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali
ke dalam Jabatan Penyuluh Perikanan apabila berusia paling
tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
, Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , dengan menggunakan
mgka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka
kredit dari tugas pokok Penyuluh Perikanan yang diperoleh selama
pembebasan sementara.
Pasal33
. ..,&I Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
I?:i jabatarlnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (I),
47
tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk
kenaikan jabatantpangkat setingkat lebih tinggi;
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan; atau
c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan
pangkat.
Pasal34
Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian
dari jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31, Pasal 32 dan Pasal 33, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB X
PENYESUAlANllNPASSlNG DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
Pasal35
(1) Pegawai Negeri Sipil pada saat ditetapkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini telah dan masih
melaksanakan tugas dibidang penyuluhan perikanan berdasarkan
Keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikanl
inpassing dalam jabatan Penyuluh Perikanan dengan ketentuan
sebagai berikut : a. Untuk Penyuluh Perikanan terampil harus memenuhi syarat:
1. berijazah paling rendah berpendidikan SLTA;
2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang
Illa; dan
3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daflar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.
b. Untuk Penyuluh Perikanan Ahli harus memenuhi syarat : 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)IDiploma IV di
bidang perikanan atau bidang lain sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan;
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
Illla; dan
3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Per~ilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.
(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing dalam jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), adalah
sebagaimana tersebut dalam lampiran IX dan X Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran IX dan X Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaianl
inpassing.
(4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikanldiinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) maka dalam melaksanakan penyesuaianlinpassing perlu
mempertimbangka~i formasi jabatan.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal36
Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dibidang penyuluhan perikanan
yang pada saat Peraturan ini ditetapkan menduduki jabatan Penyuluh
Pertanian dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Perikanan.
Pasal37
Jenjang jabatan Penyuluh Perikanan bagi Penyuluh Pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan sesuai dengan
jumlah angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan Penyuluh
Pertanian.
BAB XI1
KE'TENTUAN LAlN - LAlN
Pasal38
Penyuluh Perikanan yang mendapat penghargaan sebagai Penyuluh
Perikanan Teladan diberi angka kredit untuk kenaikan jabatanl pangkat
dengan ketentuan:
a. 50% (lima puluh persen) dari angka kredit untuk kenaikan
jenjanglpangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80%
(delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh
persen) untuk unsur penunjang bagi Penyuluh Perikanan Teladan
Tingkat Nasional;
49
b. 37,5% (tiga puluh tujuh setengah persen) dari angka kredit untuk
kenaikan jenjanglpangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian
80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua
puluh persen) untuk unsur penunjang bagi Penyuluh Perikanan
Teladan Tingkat Provinsi;
c. 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit untuk kenaikan
jenjanglpangkat setingkat lebih linggi dengan rincian 80%
(delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh
persen) untuk unsur penunjang bagi Penyuluh Perikanan Tingkat
KabupatenlKota.
BAB Xlll
KETENTUAN PENUTUP
Pasal39
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan
Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal40
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2008
MENTERl NEGARA
ARATUR NEGARA,
TAUFIQ EFFENDI
LAMPIRAN 1: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER11 9lM.PANI1012008 TANGGAL 20 Oktober 2008
RlNClAN KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA
ANGKA KREDIT
1 1.
II.
2 PENDlDlKAN
PENYULUHAN PERIKANAN
3 A. Pendidikan,gekolah dengan
rnemperoleh ijazahlgelar
B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan rnemperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat
C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan rnernperoieh STTPP
A. Persiapan
4 1. SarjanalD.IV dibidang Perikanan
2. Sarjana MudalD.III dibidang Perikanan 3. D.11 dibidang Perikanan
4. SUPMISMK Perikanan 1. Larnanya lebih dari 960 jam
2. Larnanya 641-960 jam
3. Lamanya 481-640 jam
4. Larnan~a 161-480 jam
5. Lamanya 81-160 jam
6. Larnanya 30-80 jam
Prajabatan golongan II
1. ldentifikasi potensi wilayah, ekosistern perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan a. Mengumpulkan datalinforrnasi tentang
potensi wilayah, ekosistern perairan, atau permasalahan individu, kelornpok, maupun masyarakat perikanan
1) Primer
a) Tingkat Kesulitan Rendah
b) Tingkat Kesulitan Sedang
C) Tingkat Kesulitan Tinggi
2) Sekunder a) Tingkat Kesulitan Rendah
5 Setiap ijazah
Setiap ijazah Setiap ijazah
Setiap ijazah Setiap sertifikat
Setiap sertifikat
Setiap sertifikat
Setiap sertifikat
Setiap sertifikat
Setiap sertifikat
Setiap sertifikat
Data
Data
Data
Data
6 100
60 40
25 15
9
6
3
2
1
1,5
- -
7 Semua jenjang
Semua jenjang Semua jenjang
Semua jenjang Sernua jenjang
Semua jenjang
Sernua jenjang
Semua jenjang
Sernua jenjang
Sernua jenjang
-
0,029
0,054
0,169
0,013
Pelaksana Pemula
Pelaksana
Pelaksana Lanjutan
Pelaksana Pemula
NO 1
UNSUR 2
SUB UNSUR 3
B. Pelaksanaan
BUTlR KEGIATAN 4
(2) sebagai peserta
b) KabupatenlKota
(1) sebagai penyaji (2) sebagai peserta
c) Kecamatan
(1) sebagai penyaji (2) sebagai peserta
b. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utarna dan pelaku usaha
1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan
a. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk : 1) Media cetak
a) Leaflet b) Folder C) Poster d) Booklet e) FlipcharUpeta singkap
f) Kartu KilatlFlier 2) Media tertayang
a) Bahan tayang b) klipslserial photo c) Filmlvideo
3) Media terdengar a) Naskah radio
2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada
pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran :
1) Perseoranganlanjangsana
2) Kelompok
SATUAN HASlL 5
Laporan
Laporan Laporan
Laporan Laporan
Rencana Kerja Penyuluhan
Leaflet Folder Poster Booklet
Flipcharti petasingkap
Kartu kilatlflier
Bahan tayang Klipslserial photo
Filmlvideo
Naskah radio
Laporan
Laporan
ANGKA KREDIT
6 0,090
0,045
0,040
0,050 0,012 0,042
0,056 0,140 0,280
0,084 0,017 0,069 0,120 0,033
0,016
0,093 0,027 0,250
0,098
0,007 0,019 0,025 0,049 0,008
PELAKSANA 7
Penyelia
Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan
Pelaksana Lanjutan Pelaksana
Pelaksana Pernula
Pelaksana Pelaksana Lanjutan
Penyelia
Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pernula Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pernula
Pelaksana Pernula
Penyelia Pelaksana Penyelia
Penyelia
Pelaksana Pernula Pelaksana
Pelaksana Lanjutan Penyelia
Pelaksana Pernula
SATUAN HASlL 5
Disain
Laporan Laporan Laporan
Paket Teknologi
Paket Teknologi Paket Teknologi
Laporan Ternu Lapang
Laporan Ternu Lapang
Laporan Ternu Wicara
Laporan Ternu Wicara
Laporan Ternu Teknis
Laporan Temu Teknis
Laporan Ternu Karya Laporan Ternu Karya
BUTIR KEGIATAN 4
b. Mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi sebagai anggota
c. Melaksanakan/melakukan demonstrasi caralhasil teknologi perikanan yang direkomendasi 1) Tingkat Sederhana 2) Tingkat Sedang 3) Tingkat Tinggi
d. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi
1) Perorangan (Tingkat Sederhana) 2) Tim (Tingkat Tinggi)
a) Ketua b) Anggota
e. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adrn):
1) Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha a) Tingkat Kecarnatan
b) Tingkat DesalUnit Kerja Lapangan (UKL)
2) Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha a) Tingkat Kecamatan
b) Tingkat DesalUKL
3) Ternu teknis bagi pelaku utarna dan pelaku usaha a) Tingkat Kecamatan
b) Tingkat OesalUKL
4) Ternu karya bagi pelaku utarna dan pelaku usaha a) Tingkat Kecarnatan b) Tingkat DesaIUKL
NO I
ANGKA KREDIT
6 0,011 0,027 0,054 0,080
0,080 0,300 0,800
0,400
0,800 0.300
0,032
0,024
0,040
0,030
0,090
0,027
0,090 0,027
UNSUR 2
PELAKSANA 7
Pelaksana Pelaksana Lanjutan
Penyelia Penyelia
Pelaksana Pelaksana Lanjutan
Penyelia -
Penyelia
Penyelia Pelaksana Lanjutan
Pelaksana
Pelaksana Pernula
Pelaksana
Pelaksana Pernula
Pelaksana Lanjutan
Pelaksana Pernula
Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pernula
SUB UNSUR 3
Q
z ;5 3- W a
t
n
w
CL: X
U3
9
4
V)
QI Z Q
3
!- 2 - Zz
:
g ol 3
V)
5m
m
3
0)
ol 3
cn z 3
0
.!I
5~
0
N- o
t
m
+- 3 z m
2m
S
r
2 m
-
B
000
0
-- o
10
cu
2'
m
c
m
m
v
o 0-
. m u m
5 - = 3
2
.- ES
u
a
,- 5i
2 m
Y m
s
a
U3
CC
) 9 0
k 2
21
m
- 3 S a z ,
- m
a, a
t.
N
0-
0
k f." . . m
C
m
.- rn
6
C
m
- 3 2 Y 1;
S
m
-
2 0
NO
8 C)
e
. m u rm
E
3
3
3
mi
l
'a
UI
C
C
C
E E E
0 0
0
_m 3
$ U)
Y, -
2 U3
8 C
E
B
o
zc
8"
zm
~p
$%
aa
,
cm
*,,
* . a
m
A
,= 1 6 .=
Y
IB
az
.
$m
=x
E;IP a
Ea
i=
s:
. n E
xi y
i=
m
Y
-
2 00 0 0-
0
C
E
mm
m
E
Z
.L
;C
;C
mZ
'm
P
cm
cm
mE
qs
d
82
2'o
d
a
m
-1
.--
.s 2 CB
P
3P
z
.'5;y
3
YC
E
mF
a
G
m
- 3
S a 2 m 2 - a, a U
3 0 0-
0
I C
E
="
YY
o~
:Y
_
~,
m.
m.
mm
=
=x
YY
,u
&
a
. m u m
5 - 3 3
Y
3
Q a
E
8
m
C
m
Lo
Y
- m LI)
a
00
0 0-
0
C)
E
3
3
Y
m
- a a Y
m
- . 0 Y
m
.- .c
zm
C
E"
pa
"m
m
mg
.=a
m
3E
%
ma
~%
a
pp
pa
m.
~j
~i
=.
gE
=
6
5~ =
JE
'DZ
qss 'o
dg
x
a
m
A
m
$ d 0, . i= B
m
C
m
U)
Y
- m
a) a
00 0
0-
0
C)
E
3
-1
rqs m
g
=a
E
KI A
A
-1
y
% Q
2 X
F
p
~B
B
52
s
8=
Y
C
m - 3 .- c m
A
m
c
m
Y m
- a,
a
0
N
0-
0
C)
E
C
m
u
m
5 C 3
3
x
m
-
m
r
m
2 m
-
2 CO 0
=? 0
C
E
7 :1 c" z!! a, 2
%
gx
m
-1
Xm
g
;a-
i;i
C
m
u
m
5 .-. 3
3
x
m - g
$a,=
A
w
am
s m
a,
2%
:
$25
EG
F
:6 m
$i
2%
g
y
m
-1
fs
G
$
A
10
m"
r
m
u
m
E, @ 3 3
Y
m
- %
2%
$5
$2
o
5 % 2 " - d
c
m
-0
;$zz c
Fm
2 p
nm
L
V
8.
m
E 5
m
Y
S
i= E
a
3
Y
m
- a, a
Y
m
C
C
0
Ym
'- c
gg =
3
g2
m
A c
P i=
=O
)=
a
2-
2-
g
S
m
-1
-1
Y
NO 1
UNSUR 2
SUB UNSUR 3
BUTlR KEGIATAN 4
a) Tingkat KabupatenlKota
b) Tingkat Kecamatan
c) Tingkat DesalUKL
SATUAN HASlL 5
Laporan dan surat keterangan
Laporan dan surat keterangan
Laporan dan surat
pp
Pelaksana Pemula
Pelaksana Pelaksana Lanjutan
Pelaksana Pemula
Pelaksana Pelaksana Lanjutan
Penyelia Pelaksana Lanjutan
Pelaksana Pemula
Pelaksana Pelaksana Lanjutan
Penyelia Pelaksana Lanjutan
Pela ksana
Pelaksana Pemula
Pelaksana Pernula
Pelaksana
Pelaksana Lanjutan
Penyelia
Pelaksana Pemula
Pelaksana Pelaksana Lanjutan
Penyelia
g. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakaryatwidyawisata
h. Menyusun materilmodul kursus bagi pelaku utama
i. Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utarna
j. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama
k. Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku utama
I. Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan
m. Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan perikanan
o. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjagalmemelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)
p. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan
3. Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan
ANGKA KREDIT
6 0,040
0,008
0,006
Laporan dan surat keterangan
Modul
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan dan SPT
Laporan
Laporan
PELAKSANA 7
Penyelia
Pelaksana
Pelaksana Pemula
0,028
0,037 0,093
0.046
0,061 0,153 0,305 0,078
0,010
0,014 0,034 0,068 0,113
0,029
0,014
0,012
0,016
0,041
0,081
0,008
0,011 0,028 0,056
NO 1
UNSUR 2
SUB UNSUR 3
C. Evaluasi dan Pelaporan
BUTIR KEGIATAN 4
a. Menumbuhkan kelembagaan kelompok usahalasosiasi pelaku utama perikanan
1) Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku utama dan I atau pelaku usaha
2) Menumbuhkembangkan asosiasi kelernbagaan pelaku utama danlatau pelaku usaha
3) Menumbuhkan koperasilkelembagaan kelompok usaha pelaku utama
b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama danlatau pelaku usaha
c. Menilai peningkatan kelas kemarnpuan kelompok pelaku utarna perikanan
d. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta
e. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan
4. Pengembangan wirausaha penyuluh perikanan
a. Menyusun proposal kewirausahaan b. Pendampingan wirausaha
1. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan
a. Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan 1) Kabupatenlkota
a) sebagai penyaji b) sebagai peserta
2) Kecamatan a) sebagai penyaji b) sebagai peserta
SATUAN HASIL 5
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Proposal Laporan
Konsep Konsep
Konsep Konsep
ANGKA KREDIT
6
0,014
0,026
0,058
0,030
0,031
0,009
0,012 0,031 0,062 0,055
0,080
0,030
0,060 0,006
0,008 0,020
0,012 0,006
0,008
PELAKSANA 7
Pelaksana
Pelaksana Lanjutan
Penye!ia
- Pelaksana Lanjutan
Pelaksana Lanjutan
Pelaksana Pernula
Pelaksana Pelaksana Lanjutan
Penyelia Penyelia
Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan
Penyelia Pelaksana Pernula
Pelaksana Pelaksana Lanjutan
Pelaksana Pelaksana Pernula
Pelaksana
'111 IS3riOtld
Nv9NvaW33N3d ueuey!~ed Buep!q!p qe!wl!
eheyp!lnl ehey ueunsnAuad y
9'
6ue!ua! enwas
6uefuaf enwas
e!laAuad
000'9
OoS'Z 1
190'0
qele!e~
n4ng
elea
dna qalo ueyJepa!p uep ueywal 6ueA qe(e[ew ynluaq welep uey!sey!lqnd!p
6ueA !senle~a/ue![ey l!seq ueuey!~ad 6uep!q!p qe!wl! eheyls!lnl ehey unsnAua~ 'z leuo!seu e~e3as ueyJepa!p uep ueyl!qJal!p
6ueA nynq ynluaq welep uey!sey!lqnd!p 6ueA !senle~a/ue![ey I!seq ueuey!~ad
Guep!q!p ye!wl! eLeyls!lnl ehey unsnAuayy ' t ueuey!~ad ueun6ueqwad ueyehqay ue6uap
l!eyJal 6ueA '!seyo( yysads ueqnlnAuad isenle~a l!seq ue~odel ueysnwn~aw 'q
ueueypad
NO 1
SATUAN HASlL 5
Buku
Majalah
--
buku
Majalah
Tulisan ilmiah
Buku
Bukulkliping
Majalah
Buku
Buku
Laporan
Setiap 2 jam pertemuan
Laporan
BUTlR KEGIATAN 4
3. Menyusun karya tulislkarya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauanlulasan ilrniah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku
4. Menyusun karya tulislkarya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauanlulasan ilrniah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah
5. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilrniah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku
6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk rnajalah
7. Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan rnelalui media rnassa
1. Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional
2. Didokumentasikan dalarn bentuk buku (kliping)
3. Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang
4. Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku
5. Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah
1. Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi
2. Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi
3. Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi
ANGKA KREDIT
6 5,000
3,500
- -
4000-
2,500
1,500
7,000
3,000
3,500
3,000
1,500
0,020
0,035
0,050
UNSUR 2
PELAKSANA 7
Sernua jenjang
Semua jenjang
---
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Sernua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Penyelia
Penyelia
Penyelia
SUB UNSUR 3
B. Penerjemahanlpenyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan
C. Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi
I
6ue!ua! enwas
6ue!ua! enwas Buefua! enwas Guefua! enwas 6ue!ua! enwas
6ue!ua! enwas Gue!uai enwas fiue!ua! enuas
Buelua! enwas
6ue!ua! enwas
fiue!ua! enwas
6ue!ua! enwas
6ue!ua! enwas
6ue!ua! enwas
Guerua! enwas
6ue!ua! enwas
6ue!ua! enwas
6ue!ua! enwas
6ue!ual enwas
6uelua! enwas
6uelua! enwas L .. .
, ,., 8,. , ,: , .! , ; x':j -1 2 :j I
00~~0
000' 1. 000's OOO'Z 000' 1
OOS'O 000' 1. 00s' 1
OOS'O
OSL'O
001'0
OSL'O
OOZ'O
OOZ'O
OSZ'O
OOE'O
OOE'O
OSE'O
000'1.
0~0'0
OPO'O 9 .- --
J l@2U?! w43N',;f -
uefiue~alay $ems I we6e!d
ue6ue~alay le~ns I we6e!d
lue6e!d wefie!d we6e!d
we6e!d wefie!d urefie!d
uesnlnday $ems
uesnlnday tuns ue6ue~alay
le~ns I ieyy!~as ue6ue~alay
le~ns I leyu!vas ue6ue~alay
le~n~ I le~~!uas
uefiue~alay le~n~ I leyu!uas
uefiue~a+ay PJ~S I leyu!pas
uefiue~alay le~ns I ieyy!pas
~e6ue~alay le~ns I ley~vas
ue6ue~alay PJnS I ley!J!VaS
ue6ue~alay I~J~S I ley!~!~a~
uefjue~alay leJnS fleyY!PaS
ue6ue~alay )ems ney!j!pag
S . - .- -.
-l!s\.qd ;4bJ.'j ;is.f:;
j !,I,. tL\vzI yj J?! i! l-i!'i$ j
. . . . . . .
. ,. , ' '-!'I
'Al I I . .
!sa~o~d !ses!ue6~0 welep elo66ue !efieqas .I
isajo~d !ses!ue6~0 welep sn~n6uad !e6eqag ' 1 unqelog (3 unqel0~ (q unqelo~ (e
ehey eue3ual eA+es eser epue~~ueefi~eqfiuad 'Z elonlua~ednqen 1ey6u!l (3
!su!~o~d ley6u!l (q leuo!se~ leyfiu!~ (e
sele qeluyawad !Jep eser epuel ueefi~eqfiuad ' 1 !el!uad WI~ e1066uv tefieqas '2
!el!uad w!l s!JelaJyaslenlay I!yeM lenlay !e6eqas ' 1
epasad !efieqas (3
JoleJapoVylseqeqwad le6eqas (q
ueJeseJwad1JaqwnseJeN !e6eqas (e eioylualednqey leyfiu!~ .c
epasad !e6eqag (3
~ole~apo~ylseqeqwad !e6eqas (q
ueJeseJwad1JaqwnseJeN !e6eqas (e !SU!AOJ~ ley6u!l 'I
epasad !efieqag (3
JoleJapoyylseqeqwad !e6eqas (q
UeJeseJwadIlaqwnseJeN !e6eqa~ (e
leuo!se~ ley6u!l ' L ueuey~ad 6uep!q
welep ueq!leladluwe!e6uad !senle~a6uayy 'I:
ueuey!~ad )e(y!p eped ~nlyn~pu!lq!lelad/~e!e6uad .1 P , - -- .. .
,tu
leuo!seu~a+u! /~~UO!S~U/!SU!AOJ~ !sajo~d !S~S!U~~JO
welep ueelo66ueay .=J
ese! ep~e~~t?e6Je~fi~ad 'a ueueyyad qnlnhuad
1euo!s6unj ueleqe! !el!uad w!i welep ueelo66ueay
ueueyj~ad Cuep!q!p ehey eyol/Jeu!was
welep epas ue~ad 'g
ueuey!~ad 6uep!q welep q!leladpele6uad .v
6 . - - . .. .
NVHnlnAN3d 3NVfNnN3d z .--- ... ... - .- - .
I g{;L,>J() ;g('is --,
21 ;d~dil
TAUFlQ EFFENDI
N 0 1
BUTlR KEGIATAN 4
3. Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan
1. SarjanalD.IV
2. Sarjana MudalD.III
UNSUR 2
SATUAN HASIL 5
Piagam I Surat keterangan
Ijazahlgelar
ljazahlgelar
SUB UNSUR 3
F. Memperoleh ijazahlgelar kepangkatan tidak sesuai tugas
ANGKA KREDIT
6 0.250
5.000
4.000
PELAKSANA 7
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PERll9/M.PANll0/2008 '
TANGGAL 20 OMober 2008
RlNClAN KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN TINGKAT AHLl DAN ANGKA KREDITNYA
NO
1 I.
II
UNSUR
2 PENDlDlKAN
PENYULUHAN PERIKANAN
SUB UNSUR
3 A. Pendidikan sekolah dengan
memperoleh ijazahlgelar
B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat
C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP
A. Persiapan
- -
BUTlR KEGIATAN
4 1. Doktor dibidang Perikanan
2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan 3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan 1. Lamanya lebih dari 960 jam
2. LamanYa 641 -960 Jam
3. Lamanya 481-640 jam
4. Lamanya 161-480 jam
5. Lamanya 81-160 jam
6. Lamanya 30-80 jam
Prajabatan golongan Ill
1. ldentifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan. kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan
a. Mengumpulkan datalinformasi Sekunder Tingkat Kesulitan Tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau perrnasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan
b. Mengolah datalinformasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan
1) Tingkat Kesulitan Rendah 2) Tingkat Kesulitan Sedang
, 3) Tingkat Kesulitan Tinggi . - - -
SATUAN HASlL
5 Setiap ijazah
Setiap ijazah Setiap ijazah Setiap sertifikat
Setiap sertifikat
Setiap sertifikat
Setiap sertifikat
Setiap sertifikat
Setiap sertifikat
Setiap sertifikat
Data
Data Olahan Data Olahan Data Olahan --
ANGKA KRED.IT
6 200
150 100 15
9
6
3
2
1
2
0,120
0,090 0,307 0,606
PELAKSANA
7 Semua jenjang
Semua jenjang Sernua jenjang Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Sernua jenjang
Sernua jenjang
Sernua jenjang -
Pertama
Pertama Muda
y Mad a
NO
1
UNSUR
2
SUB UNSUR
3
a) Tingkat Nasional
(1) sebagai penyaji Laporan 0,240 Utama
BUTlR KEGlATAN
4 c. Menganalisis datalinformasi tentang
potensi wilayah, ekosistem perairan dan permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat
d. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan
1) Tingkat Kesulitan Sedang 2) Tingkat Kesulitan Tinggi
e. Mernbuat data monografi wilayah binaan
f. Merekapitulasi rencana keglatan usaha kelompok pelaku utama perikanan
g. Menyusun rancang bangunlrekayasa bisnis berbasis perikanan.
h. Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan
i. Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok pelaku utama danlatau pelaku usaha di bidang perikanan
2. Perencanaan penyuluhan perikanan a. Menyusun programa penyuluhan
Perikanan 1) Menyusun konsep programa
SATUAN HASlL
5 Laporan Analisis
Peta Peta Monografi
Rekap Rencana Usaha
Konsep Rancang Bangun Laporan Rumusan Teknologi Konsep
ANGKA KREDIT
6 0,306
0,239 0,525 0,166
0,116
0,232 0,348 0,726
0,600
0,800
PELAKSANA
7 Muda
Muda Madya Pertama
Pertama
Muda Madya Utama
Madya
Utama
NO
1
UNSUR
2
SUB UNSUR
3
BUTlR KEGIATAN
4 (2) sebagai pernbahas
(3) sebagai narasumber
(4) sebagai peserta
b) Provinsi (1) sebagai penyaji (2) sebagai pembahas
(3) sebagai narasumber
SATUAN HASlL
5 Laporan
Laporan
Laporan
Laporan Laporan
Laporan
ANGKA KREDIT
6 0,200
0,200
0,150
0,165 0,135
0,135
PELAKSANA
7 Utarna
Utarna
Madya
Madya Madya
Madya
~AP~w
epnw
epnw ~AP~W
~AP~N
006'0
OOP'O
080'0 08 1'0
OPZ'O
!6olouyal !!fllue!!e~ law
!6olouyal !!n~ue!!en layed
u!es!a u!es!a
u!es!a
SU~P~S $eyfju!l (2
euewapas $ey6u!l (I !sepuaLuoyu!p
6ueA ueueyyad !6olouyal !!n6uawfi!ey6uayy 3
e1066uv (q enlay (e
W!l (2 ue6ueJoJad (C
!seyol yysads ueuey~ad
UNSUR
2
SUB UNSUR
3
I e. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi I
BUTlR KEGIATAN
I
4 3) Tingkat Tinggi
d. Melaksanakanlrnelakukan dernonstrasi caralhasil teknologi perikanan yang direkomendasi 1) Tingkat Sedang ILaporan
a) Ketua 1 Paket Teknologi I 1,200 1 Madya b) Anggota IPaket Teknologi 0,600 1 Muda
0,300 ( Pertarna
1) Tingkat Sedang (Perorangan)
2) Tingkat Tinggi (Tim)
PELAKSANA SATUAN HASlL
5 Paket KajianIUji Teknologi
ANGKA KREDIT
2) Tingkat Tinggi 1 ~aporan
Paket Teknologi
f. Mendiskusikan hasil pengkajianlpengujian teknologi
1) sebagai penyaji 2) sebagai pembahas 3) sebagai narasurnber
4) sebagai peserta
6 1,600
0,800 1 Muda
g. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkornendasi : 1) tingkat sederhana
2) tingkat sedang
3) tingkat tinggi
7 Utama
0,800
Laporan
Laporan Laporan Laporan
. r
Muda
Laporan Laporan
Laporan
0,120
0,100
0,100
0,050
h. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adrninistrasi):
1) Ternu Wicara bagi pelaku utarna dan pelaku usaha
a) Tingkat Nasional
b) Tingkat Provinsi
c) Tingkat KabupatenIKota
2) Ternu Teknis bagi pelaku utarna dan pelaku usaha
a) Tingkat Nasional
b) Tingkat Provinsi
c) Tingkat KabupatenlKota
Madya Utarna Utama Muda
0,120
0,180
0,240
Muda
Madya
Utarna
Lap. Ternu Wicara
Lap. Ternu Wicara
Lap. Ternu Wicara
Lap. Ternu Teknis
Lap. Ternu Teknis Lap. Ternu Teknis
0,400
0,300
0,200
0,360
0,270
0,180
Utarna
Madya
Muda
Utama
Madya
Muda
o
0-
m
o
.E 2
LE
6 Z
6
V)
Y
4 W a
5 OW
2 g
=! V
) 6 I
Zm
3
m
- m
s
C
S .-
0)
c'-J 7
Si
(D
H c
G-
- .-
"
5
'-?
o
m
I-- 'O
a: 3 V
) Z
3
m 3
V)
a: 3 V
) Z
3
0 2'-
F E
3
0 0 9
o
c
3
m9
.m
5
:o
5
22
00
0
ak
a3
'
??
-
o
:::
nC
nc
nC
.E 2
2$H$H$
d!! m
mm
mm
m
JW
JW
JW
9.m
-0
32s
000
wr
-$
N. o
m
c22
y N
m
m
aC
aC
$s
E%
J L
* N
C
m
-0
m
5
a 3
I- $
$g
m
r
0 0
'?
o
mm
m
c
mm
m
3
0-
.E 2
ds!
. . C
3
.s
C
m
u
m
S a
z 0)
ri J
m
5
-e
a 0)
0
N
a-
o
- 2 3
V)
C
o m
:
J
3
2
0 0
N. o
s
3
C
m
-0
2 ,m 3
5
0
6 $ J
Y
3
Y
m
C -
m $
03
.- : g D
2 0)
++
I-
6.
mm
m
J
C
m
u
m
5
zzz a
0)
a
1-1
-1
-
&rid
mm
m
J
m9
.m
s
on
2
z 0)
ri J
- 3
5 9
m
m
$5
I-
J I1
2
=3
0
2s
J
m~
m
:
Sr
r
00
0
00
0
"? o
oo
LL
L
m
YY
Y
m
=:xm=m
=1
-3
$5
c;2ciFc;P
ma
m~
)m
a
J a
3
Y
m
- 0) a
Y
m
+
C
80
0
+-
I
FE
E
V)
V)
V)
CC
C
mc
mc
mc
v
mu
mu
m
C~
C~
C~
F;F:EE
gz
J
YJ
YJ
Y
2
0$Ob
2:
NO
1
UNSUR
2
2
i i
SUB UNSUR
3
c) Tingkat KabupatenlKota
d) Tingkat Kecamatan
4) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha
a) Tingkat Nasional
b) Tingkat Provinsi
c) Tingkat KabupatenlKota
d) Tingkat Kecarnatan
5) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha a) Tingkat Nasional
b) Tingkat Provinsi
c) Tingkat KabupatenlKota
d) Tingkat Kecamatan
6) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha
a) Tingkat Nasional
b) Tingkat Provinsi
c) Tingkat KabupateniKota
d) Tingkat Kecamatan
0,040
0,020
0,080
0,060
0,040
0,020
0,080
0,060
0,040
0,020
0,080
0,060
0,040
0,020
keterangan Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan
Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan
Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan
Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan
Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan
BUTlR KEGIATAN
4 d) Tingkat Kecamatan
3) Ternu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha a) Tingkat Nasional
b) Tingkat Provinsi
Muda
Pertama
Utama
Madya
Muda
Pertama
Utarna
Madya
Muda
Pertama
Utama
Madya
Muda
Pertama
ANGKA KREDIT
6 0,020
0,080
0,060
SATUAN HASlL
5 Laporan dan surat keterangan
1 Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat
PELAKSANA
7 Pertama
Utama
Madya
s Uu
='
5 3
=! V
)
9 z 6 3 I- $ Z, 4 $ m E 3
V)
5 m 3
V1
E
3
V) z
=> 5?- rr,
v
m
cu
0-
00
C
0%
3
Y
c --m
m w
m
a
,!i .E, "
2
s #= g
2 m
g<s
3
mw
3c
--a
x0
$
.=s
'z
am
L
dn
z
m m
~
,~
g;
ii
z
F‘
LI
I
22
9
33
3
mm
ln
C
CE
m
cm
c
um
um
um
cP
cr
o
Lo
~o
~=
8
%
AY
-I
Y-
lY
~
.- .- >
2
g
- 0) a 5 m
c
cm
ct
J)
a
r-
a
~z
m
cu
m
z 3 C
X
9 g
- 0) .C C' e
gO
mN
O(
DF
. m
2 ,,, 3 'o
3
B E
2 2
28
:
s
3 .,
S-" Z
g 0-
2
o 2
.- m
0
0
5
3
--m w
m
V
.- g
x .=
g
r" S a
%
ZL
b-
rr
nw
"
00
00
k V1
5 C
CX
C
g 2 +a
Y
* =.
-
= g Z
2 m
zz .--
ZC,
.&
A=
- $ E . Z C
2
g X
S
m s , g ..
~5
.~
5
$2
5
5
I~
In
In
Hn
uE
ax
9
e o
2 -I
m5
u
3
m
ma
55 :$ $::$r m
mu
n.
c
E$
.mrn
s2
SE
I 5
- m_
m m
sz
2
$O
FE
m
m=
~
~5
8~
51
.n
:~
~F
z
G~
ZE
~.
$=
m
cr
U~
,s
'2
c
mc
m
=m
'm
mr
2 €
5 2
S.Z
a 9, m
.z
~2
Z
Z$
(u
wa
C
m
5 ?
C, n c
x
m
=
2 E
2..
3.5
"
5
w,
ZE
0
00
-
N
0-0-
00
00
00
0(0
C
OW
N~
WU
I
00
00
00
C
m
2 z
m E
.- 2 3
zi? P
) n
z
3 E - .-
C
m
0)
C
5 F
.m 3
2s
EX
a5
.- .- U) - 5 m r-" G
c
op 2 . " 3 a
5
Er, $
@
- $2. m
.- EX
X
as
.=
a
35
:
= 3s
- nJ Zn
w
m
n
d
3
Y
IC
xg
n
m
as
5%
64
-o
.~
5; a
~~
~;
zo
.
$3
CS
g,r 5 cP -
am
E
u
ZE
5a
mZ
3
g $ a5
m
gg 76s
ma
Cm
:g
zs
$5
9
6; f2 .- a: Z
.Z
2 8 E
%
2,
a~
ti
epnw eweuad
epnw
ewein
ekpew
eweln ekpew
epnw epnn
ehpew ewem
epnw ekpen eue~n
eueln ehPeW epnw
eweuad
eueuad
euJeUad
epnm
ewe~ad L - -
VNVSYVl3d
ue~ode1 ue~odel
lesOd0~d
ue~odel
u!es!a
ue~odel
ue~odel ue~odel ue~odel
ue~odel ue~odel ue~odel
ue~odel
ue~odel
ue~odel
ue~odel
ue~odel S
~ISVH NVnlVS
080'0 060'0
091'0
OOP'O
OOZ' 1
01 1'0 680'0
9~0'0
080'0
OPZ'O
0~9'0
OPL'O OSP'O OOZ'L
~11'0 E60'0 290'0
1~0'0
1~0'0
0C0'0
8~0'0
920'0 9
l1a3tin rn313NV
eqesne~!~ leeluew uep l!seq !senle~aBuayy 'o eqesne~!~ ue6u!dwepuad 'q
ueeqesne~!~ay lesodo~d unsnLuayy .e
ueueyyad qnlnAuad eqesneJ!M ue6ueqwafiuad 'S ueuey!~ad ueqnlnkuad y!u!ly/wn!JoleJoqel
leejuew yqeq uedwn !senlen2 .q
~eUey!~ad ueqn~nkuad y!u!ly/wn!JoleJoqe( u!es!puayy .e
ueuey!~ad ueqnlnkuad y!u!ly/wn!JoleJoqel ue6ueqwafiuad .p
ueueyyad ueqnlnkuad !sew~oju! uep !sey!unwoy e!palu elola6uaw '6
e~on~ua~ednqen leyEu!1 (c !su!no~d ley6u!l (2
~euo!se~ !ey6u!1 (1 ~se!soselyoduolay
ueetjequralay Jew ueuey!Jad eqesn ueequol~ad ue!el!uad ueynyelayy y
eion/ua~ednqen teyBu!l (c !su!~o~d )ey6u!l (1
leuo!se~ leyEu!1 ( 1 !se!soselyoduolay
Jelue el~ay 6u!~efaf un6ueqwayy .a
else~s uefiuap yodwolay eqesn uewl!uray 6ueje66uaw uep ueyqnqurnuayy .p
ueuey!~ad ewein nyelad yodwolay uendweway selay ueley6u!uad !el!uayy .9
eqesn nyepd neleluep eluetn nyepd ueebeqwalay uendureway ueyley6u!uayy .q
eweln nyelad eqesn yodwolay uee5eqwalayl!se~adoy ueyqnqwnuayy (2
eqesn nyelad neleluep eweln nyelad uee6eqwalay
!se!sose uey6ueqway qnqwnuayy (1 P
NV~VI~~Y tfllna
E
tlns~n gns z
tlns~n 1
ON
ewegad
epnw ewepad
ewepad
epnvi
eApe(n1 ePnN
epnw
epnw ehpew ehpew ehpew
ehpew e~eln ewn ewn
ewepad
ePnvi
~AP~w
eue~n
~AP~W
- - L
VNtlSYM3d L
ueuey!~ad ueqnlnkuad ueeuesyelad yeduep !senle~=~ .I
epasad !e6eqas (p Jaqunsweu ie6eqas (3
seqequad te6eqas (q !feKuad te6eqas (e
ue+euma>l (p
euasad !e6eqas (p JaqunseJeu le6eqas (3
seqeqwad !e6eqas (q
!!eKuad !e6eqas (e
e~ontua~ednqen (E eyasad !e6eqas (p
JaqunseJeu !e6eqas (3
seqeqwad !e6eqas (q !feKuad le6eqas (e
!SU!AOJd (2 epasad !e6eqas (p
Jaqwnseleu !e6eqas (3 seqequad ie6aqas (q
!lehuad !e6eqas (e leuo!seN (1
ueuey!~ad ueqnlnKuad ueeuesyeled !senleha l!seq uey!snys!puayy .3
ue~eue3a)l ]ey6u!l (p
e~onlua~ednqen 1ey6u!l (c !SU!~OJ~ ley6u!l (2
I~UO!S~N 1ey6u!1 (1 ueueyyad ueqnlnhuad
ueeuesyelad l!seq !senler\aBuayy .q
ueuey!~ad ueqnlnKuad ueeuesyelad (!seq uwodelad !senleha uep 6u!~ol!uou uaunqsu! ueyde!r(uayy .e
ueuey!~ad ueqnlnhuad ueeuesyelad I!seq ue~odelad uep !senler\s L
P
NVLVIOM tlllna
0~0'0
OPO'O
OZO'O
OEO'O
OPO'O
090'0
OPO'O
090'0
OPO'O
090'0
090'0
060'0
090'0
080'0
080'0
021'0
OEO'O
090'0
060'0
0~1'0
000'1
9 1103tlX W9NV
dasuoy
dasuoy dasuoy
dasuoy
dasuoy
dasuoy dasuox
dasuoy
dasuoy dasuon dasuoy dasuoy
dasuoy dasuon dasuoy dasuon
ue~odel uwodei
uwodei
ue~odei
uaun~lsul
4
~ISVH Nvnlvs
ue~odelad uep !senleg -3 E - ~
tlns~n ans 2
tlns~n 1
ON
PELAKSANA
7 Pertama
Madya
Muda
Utarna
Utama
Utarna
Utama
Muda
Utama
Utama
Muda
Utama
ANGKA KREDIT
6 0,020
1,200
0,900
P
NO
1
Ill.
UNSUR
2
PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN
SATUAN HASlL
5 Laporan
Instrumen
Data dan Naskah
SUB UNSUR
3
BUTlR KEGIATAN
4 d) sebagai peserta
3. Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan a. Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan
spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan
b. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan
A. Penyusunan pedomanlpetunjuk pelaksanaan1petunJuk teknis penyuluhan perikanan
B. Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan
c. Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan
1. Menyusun pedomanlpetunjuk peiaksanaanl petunjuk teknis penyuluhan perikanan
2. Mengevaluasi pedomanlpetunjuk pelaksanaanl petunjuk teknis penyuluhan perikanan
1. Menyusun rencanaldisain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan
2. Menyiapkan dan mengolah bahanldata inforrnasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan
3. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan
4. Menyusun rencanaldisain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pernbaharuan
5. Menyiapkan dan mengolah bahanldata informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan
6. Menganalis data informasi dan rnerumuskan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat
Laporan
Pedoman umum
Laporan
Disain
Data
Laporan
Disain
Data
Laporan
0,123
0.920
0,140
0,600
0,276
0,560
0,560
0,280
0,560
NO
1
IV.
UNSUR
2
PE~GHUBANGAN PROFESI
SUB UNSUR
3 C. Pengernbangan
MetodelSistem Kerja Penyuluhan Perikanan
A. Penyusunan karya tulislkarya ilmiah dibidang perikanan
B. Penerjemahanl penyaduran buku danpahan lain dibidang perikanan
BUTlR KEGIATAN
4 1. Pengkajian metode dan sistern penyuluhan
perikanan 2. Perumusan metodelsistem baru penyuluhan
perikanan 1. Menyusun karya tulislkarya ilmiah dibidang
perikanan hasil kajianlevaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
2. Menyusun karya tulislkarya ilmiah dibidang perikanan hasil kajianlevaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk rnajalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP
3. Menyusun karya tulislkarya ilrniah dibidang perikanan hasil tinjauanlulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku
4. Menyusun karya tulislkarya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauanlulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di
5. Menyusun rnakalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku
6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilrniah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah
7. Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa
1. Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional
2. Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)
3. Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang
4. Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku
5. Tidak dipublikasikan dalarn bentuk majalah
SATUAN HASlL
5 Laporan
Naskah Perumusan
Buku
Majalah
Buku
Majalah
buku
Majalah
Tulisan ilmiah
Buku
Bukulkliping
Majalah
Buku
Buku
ANGKA KREDIT
6 0,280
0,250
PELAKSANA
7 Utama
Utama
12,500
6,000
5,000
3,500
4,000
2,500
1,500
7,000
3,000
3,500
3,000
1,500
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Sernua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang
Sernua jenjang
Sernua jenjang
CC
CC
m
_.m_.z.m
C
CC
C
33
33
S,a,m
0000
m
m
. (I,
0
L" o
mc
nm
mm
m
.g.,a,,!&
EE
E
mmw
000
In=-? 7.-o
EL
53 a
5 3
(I,
EL 53 cn z
53
P-
mm
mm
C
CC
C
m
.-
.-
.-
.-
C
CC
C
m
a, .-
3
$5
5
v,
00
0
m
- 0-0-
.-
.- 3
N
mm
m
CC
C
mm
m
.- C
CC
mm
m
a,
mm
.- x
55
c
nc
nc
n
00
0
0100
n? 0
00
rn
m
m
a, .- cn
0
-
m
m a, .- V)
0
N- O
.- .- 3
m
m m
a, .- cn
0
rg 4
o
m
c
a
C
.- a, .-
x
"
rn
Y = 3 .%-
- 1 .%
.E s
=a
."= a
3
mI:a
v
=C%
. $2 E
.- Z
"J
2 ",
E'g2E
iii a.% c
0'
m
C
m
c
.-
mm
m
.- 3
SE
E
cn
cn
cn
00
0
om
0
*. -
00
m
C
m
C
.- a, .- 3
0-
- 5 m
"c
g
m
s 5 $
P
5%
'Z
rn
!? E, "
2
a r,
a
[3)
C
m
.- C
m
a, .- 3
5 cn
0
cS 0-
o
IS, C
m
.- C
m
a, .-
=I
E
cn
0
cS 0-
o
z
z 3 4 3
z 3
3 >
z Z
W
W
a a
3
C
m
0
4
D
5g
T
ii"J m
2
%
* $
DE
. m
r
cc
m
2 'S g
E
$%
m:
m
E, 5 m
X
u
9 m '0
2 0
m a-
o
m E, 5 m'
>
u
9 m -0
2 rT)
m 0-
o
a z
Y
4 k
3; Q
m
5 5
- Erm .S
.E! E&C
252
;--a
c~
E
,2&
2Xa
g.!%s
rn
C=%
mc
c
mo
m
Yn
n
ci
m
E, s "m
' s 2 m u 2 0
WZ
:
.m m :
a 2 a m
g r p
P)
L
d
TAUFIQ EFFENDI
NO
1
. UNSUR
2
!
SUB UNSUR
3
. ri
E. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsilnasionall internasional
F. Memperoleh ijazahlgelar kepangkatan tidak sesuai tugas
BUTlR KEGIATAN
4 2. Penghargaanrranda Jasa Satya Lencana
a) 10 tahun b) 20 tahun c) 30 tahun
1. Sebagai pengurus dalam organisasi profesi
2. Sebagai anggota dalarn organisasi profesi
3. Sebagai pengurus dalam organisasi kernasyarakatan
1. Doktor
2. Ma ister 3. Sarjana
SATUAN HASlL
5
Piagam Piagam Piagam Piagam I Surat keterangan
Piagam I Surat keterangan
Piagarn I Surat keterangan ljazahlgelar
Ijazahlgelar Ijazahlgelar
ANGKA KREDIT
6
1.000 2.000 3.000 1.000
0.500
PELAKSANA
7
Semua jenjang Sernua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
Sernua jenjang
0.250
15.000
10.000 5.000
Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang Semua jenjang
LAMPIRAN Ill: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA NOMOR: PER11 9IM.PANI1012008 TANGGAL 20 Oktober 2008
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT
PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDlDlKAN SUPMlSMKlDlPLOMA I DlBlDANG PERIKANAN
TAUFIQ EFFENDI
NO.
1
2
U N S U R
UNSURUTAMA
A. Pendidikan : a). Pendidikan Sekolah b). Diklat
6. Penyuluhan Perikanan
C. Pengembangan Profesi
UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang rnendukung pelaksanaan tugas
Penyuluh Perikanan
J U M L A H
PROSENTASE
2 80%
S 20%
JENJANG JABATANI GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
PENYULUH PERIKANAN
- PEV\KSANA PEMULA
l lla
25
25
PENYELIA
l 1 llc
25
140
35
200
PELAKSANA
lllld
25
220
55
300
lllla
25
60
15
100
PELAKSANA LANJUTAN
llllb
2 5
100
25
150
llld
25
44
11
80
lllb
25
12
3
40
lllc
25
28
7
60
LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERl NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA NOMOR: PER11 9IM.PANI1012008 TANGGAL 20 Oktober 2008
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT
PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDlDlKAN DIPLOMA II DlBlDANG PERKANAN
NO. 1 U N S U R
1 UNSURUTAMA
A. Pendidikan :
IB. Penyuluhan Perikanan
I C. Pengembangan Profesi
2 UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas
Penyuluh Perikanan
J U M L A H
JENJANG JABATANIGOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
PENYULUH PERIKANAN
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA NOMOR: PER11 9lM.PANl1012008 TANGGAL 20 Oktober 2008
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT
PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDlDlKAN SARJANA MUDAlDlPLOMA Ill DlBlDANG PERIKANAN
TAUFIQ EFFENDI
PROSENTASE
r 80%
JENJANG JABATANIGOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
PENYULUH PERIKANAN NO. I U N S U R
1
-
UNSUR UTAMA
A. Pendidikan :
a). Pendidikan Sekolah b). Diklat
8. Penyuluhan Perikanan
C. Pengembangan Profesi
PENYELIA
28
200
-
PELAKSANA
l l llc
60
112
48
300
PELAKSANA LANJUTAN
8
100
lllc
60
4
80
2
l l lld
60
192
l l lla
60
32
18
150
Illd
60
16
llllb
60
72
60
UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas
Penyuluh Perikanan
120%
IAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA NOMOR: PER11 9IM.PANI1012008 TANGGAL 20 Oktober 2008
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT
PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDlDlKAN SARJANA (S1)IDIPLOMA IV
NDAYAGUNAAN
TAUFIQ EFFENDI
NO.
1
2
U N S U R
UNSURUTAMA
A. Pendidikan : a). Pendidikan Sekolah b). Diklat
B. Penyuluhan Perikanan
C. Pengembangan Penyuluhan Perikanan
D. Pengembangan Profesi
UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas
Penyuluh Perikanan
J U M L A H
PROSENTASE
2 80%
120%
JENJANG JABATANI GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
100 150
Illla
100
PERTAMA
Illlb
100
40
10
200 850 300 1050 700 400
Illlc
100
80
20
IVId
100
600
150
PENYULUH PERIKANAN
550
MUDA
lllld
100
120
80
UTAMA
I Vle
100
760
190
IVIc
100
480
120
IVIa
100
240
60
MADYA
IVIb
100
360
90
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA NOMOR: PER11 91M. PAN11 012008 TANGGAL 20 Oktober 2008
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT
PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDlDlKAN PASCA SARJANA (S2) DlBlDANG PERIKANAN
RATUR NEGARA,
NO.
1
2
U N S U R
UNSUR UTAMA A. Pendidikan :
a). Pendidikan Sekolah b). Diklat
0. Penyuluhan Perikanan
C. Pengembangan Penyuluhan Perikanan
D. Pengembangan Profesi
UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan
J U M L A H
PROSENTASE
2 80%
s 20%
150
JENJANG JABATANl GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
PERTAMA PENYULUH PERIKANAN
MUDA MADYA -
UTAMA
200
IVIc
150
440
110
Illlb
150
700 300 400 850 550
I V/a
150
200
50
1050
llllc
150
40
10
IVIb
150
320
80
IVId
150
560
140
Illld
150
120
30
IVIe
150
720
180
LAMPIRAN Vlll PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PERI19IM.PANI1012008 TANGGAL 20 Oktober 2008
JUMIAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT
PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDlDlKAN DOKTOR (S3) DlBlDANG PERIKANAN
TAUFIQ EFFENDI
NO.
1
2
U N S U R
UNSURUTAMA
A. Pendidikan
a). Pendidikan Sekolah b). Diklat
B. Penyuluhan Perikanan
C. Pengembangan Penyuluhan Perikanan
D. Pengembangan Profesi
UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas
Penyuluh Perikanan
J U M L A H
PROSENTASE
2 80%
5 20%
JENJANG JABATANIGOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
200 850 300 1050
l l llc
200
700
IVld
200
520
130
400
MUDA Illld
200
80
20
PENYULUH PERIKANAN UTAM A
IVIe
200
680
170
550
IVlc
200
400
100
IVla
200
160
40
MADYA IVlb
200
280
70
LAMPIRAN IX PEFUTURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APAFUTUR NEGARA NOMOR: PEW1 9IM.PANI1012008 TANGGAL 20 Oktober 2008
ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAlANllNPASSlNG BAG1 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN KETERAMPllAN
('xGhiy PENDAYAGUNAAN APARA UR NEGARA
1
1
2
3
4
5
6
7
8
TAUFIQ EFFENDI
GOLONGAN RUANG
2
llla
lllb
Illc
Illd
Illla
llllb
Illlc
Illld
SlTBll JAZAH ATAU YANG SETINGKAT
3
SLTAID. I
SLTND.IlDII
SLTAID.IIDII
SARJANA MUDA I D Ill
SLTA/D.IlDII
SARJANA MUDA I D Ill
SLTND.IlDII , SARJANA MUDA I D Ill
SLTND.IIDII
SARJANA MUDA I D Ill
SLTND.IIDII
SARJANA MUDA I D Ill
SLTAID.IIDII
SARJANA MUDA I D Ill
7
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
3 TAHUN
7
35
55
75
78
9 1
95
130
133
180
183
267
271
300
300
2 TAHUN
6
3 1
50
70
72
87
90
120
122
170
172
244
247
300
300
KURANG 1 TAHUN
4
25
40
60
60
80
80
100
100
150
150
200
200
300
300
4 TAHUN I LEBIH
8
40
60
80
80
100
100
150
150
190
200
290
295
300 i
300
1 TAHUN
5
28
45
65
66
83
85
110
111
160
161
222
223
300
300