MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran 2. IKHTISAR JABATAN :
Melaksanakan pengkajian, pengembangan, penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta monitoring dan evaluasi penerapan sistem penganggaran.
3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya pengembangan dan penerapan sistem penganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, tranparan dan partisipatif.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Pengkajian dan pengembangan di bidang sistem penganggaran terpadu.
4.1.1. Mengidentifikasi permasalahan di bidang sistem penganggaran terpadu; 4.1.2. Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Terpadu untuk menganalisis, mengevaluasi dan mengkaji pelaksanaan sistem penganggaran terpadu;
4.1.3. Mengoreksi hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaan sistem penganggaran terpadu;
4.1.4. Membahas hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaan sistem penganggaran terpadu bersama para kepala subdit di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran, para praktisi, akademisi dan pemerhati di bidang sistem penganggaran untuk mendapat masukan;
4.1.5. Menyampaikan hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaan sistem penganggaran terpadu yang telah disempurnakan kepada Direktur Sistem Penganggaran.
4.1.6. Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu untuk menyiapkan bahan-bahan dan merencanakan pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional terkait dengan pengembangan sistem penganggaran terpadu;
4.1.7. Membahas pengembangan sistem penganggaran terpadu dalam pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.8. Menyampaikan hasil pelaksanaan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional terkait dengan pengembangan sistem penganggaran terpadu kepada Direktur Sistem Penganggaran.
4.2. Menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di
bidang sistem penganggaran terpadu. 4.2.1 Mengidentifikasi permasalahan di bidang sistem penganggaran terpadu; 4.2.2 Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Terpadu untuk merumuskan konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu;
4.2.3 Mempelajari dan mengoreksi konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu;
4.2.4 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu bersama para kasubdit di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran, para praktisi, akademisi dan pemerhati di bidang sistem penganggaran untuk mendapat masukan;
4.2.5 Menyampaikan konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu yang telah disempurnakan kepada Direktur Sistem Penganggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
4.3. Pengkajian dan pengembangan di bidang sistem Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah 4.3.1 Mengidentifikasi permasalahan di bidang sistem penganggaran yang
berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; 4.3.2 Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah untuk menganalisis, mengevaluasi dan mengkaji pelaksanaan sistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.3.3 Mengoreksi hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaan sistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.3.4 Membahas hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaan sistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah bersama para kepala subdit di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran, para praktisi, akademisi dan pemerhati di bidang sistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah untuk mendapat masukan;
4.3.5 Menyampaikan hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaan sistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah kepada Direktur Sistem Penganggaran.
4.3.6 Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah untuk menyiapkan bahan-bahan dan merencanakan pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional terkait dengan sistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.3.7 Membahas sistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.3.8 Menyampaikan hasil pelaksanaan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional terkait dengan sistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah kepada Direktur Sistem Penganggaran.
4.4. Menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di
bidang sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 4.4.1 Mengidentifikasi permasalahan di bidang sistem penganggaran yang
berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; 4.4.2 Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah untuk merumuskan konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.4.3 Mempelajari dan mengoreksi konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.4.4 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah bersama para kasubdit di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran, para praktisi, akademisi dan pemerhati di bidang sistem penganggaran untuk mendapat masukan;
4.4.5 Menyampaikan konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran yang berkaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang telah disempurnakan kepada Direktur Sistem
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
Penganggaran.
4.5. Pengkajian dan pengembangan di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja 4.5.1 Mengidentifikasi permasalahan di bidang penganggaran berbasis kinerja; 4.5.2 Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Berbasis Kinerja untuk menganaliis, mengevaluasi dan mengkaji pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja;
4.5.3 Mengoreksi hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja;
4.5.4 Membahas hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja bersama para kepala subdit di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran, para praktisi, akademisi dan pemerhati di bidang sistem penganggaran yang berkaitan dengan penganggaran berbasis kinerja untuk mendapat masukan;
4.5.5 Menyampaikan hasil analisis, evaluasi dan kajian mengenai pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja kepada Direktur Sistem Penganggaran.
4.5.6 Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja untuk menyiapkan bahan-bahan dan merencanakan pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional terkait dengan penganggaran berbasis kinerja;
4.5.7 Membahas penganggaran berbasis kinerja dalam pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.5.8 Menyampaikan hasil pelaksanaan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional terkait dengan penganggaran berbasis kinerja kepada Direktur Sistem Penganggaran.
4.6. Menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di
bidang sistem penganggaran berbasis kinerja 4.6.1 Mengidentifikasi permasalahan di bidang sistem penganggaran berbasis
kinerja; 4.6.2 Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Berbasis Kinerja untuk merumuskan konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja;
4.6.3 Mempelajari dan mengoreksi konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja;
4.6.4 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja bersama para kasubdit di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran, para praktisi, akademisi dan pemerhati di bidang penganggaran untuk mendapat masukan;
4.6.5 Menyampaikan konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja yang telah disempurnakan kepada Direktur Sistem Penganggaran.
4.7. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penerapan sistem penganggaran 4.7.1 Mengidentifikasi permasalahan di bidang penerapan sistem
penganggaran; 4.7.2 Menugaskan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem
Penganggaran untuk merumuskan konsep Petunjuk teknis penyusunan RKA-KL dan penyusunan perpres rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP);
4.7.3 Mempelajari dan mengoreksi konsep Petunjuk teknis penyusunan RKA-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
KL dan penyusunan perpres rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP);
4.7.4 Membahas konsep Petunjuk teknis penyusunan RKA-KL dan penyusunan perpres rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) bersama para kasubdit di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran, dan para Kepala Subdit pada direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat masukan;
4.7.5 Menugaskan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penganggaran untuk menyempurnakan konsep Petunjuk teknis penyusunan RKA-KL dan penyusunan perpres rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP);
4.7.6 Mempelajari dan mengoreksi konsep Petunjuk teknis penyusunan RKA-KL dan penyusunan perpres rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) yang telah disempurnakan dan menyampaikan kepada Direktur Sistem Penganggaran
4.8. Melaksanakan bimbingan teknis dalam penerapan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran. 4.8.1 Menugaskan para kepala seksi untuk menyiapkan bahan pelaksanaan
bimbingan teknis dalam penerapan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran;
4.8.2 Melaksanakan bimbingan teknis dalam penerapan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran kepada direktorat teknis/pengguna anggaran;
4.8.3 Menugaskan para kepala seksi untuk menyusun laporan pelaksanaan bimbingan teknis dalam penerapan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggara
4.8.4 Mempelajari dan mengoreksi laporan pelaksanaan bimbingan teknis dalam penerapan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran dan menyampaikan kepada Direktur Sistem Penganggaran.
4.9. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan sistem penganggaran. 4.9.1. Menugaskan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem
Penganggaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan norma, pedoman, dan petunjuk teknis dibidang sistem penganggaran;
4.9.2. Mempelajari dan mengoreksi hasil monitoring dan evaluasi penerapan norma, pedoman, dan petunjuk teknis dibidang sistem penganggaran;
4.9.3. Membahas hasil monitoring dan evaluasi penerapan norma, pedoman, dan petunjuk teknis dibidang sistem penganggaran bersama para kepala subdit di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran untuk mendapat masukan;
4.9.4. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penerapan norma, pedoman, dan petunjuk teknis dibidang sistem penganggaran yang telah disempurnakan kepada Direktur Sistem Penganggaran.
4.10. Memberikan bahan masukan penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.10.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.10.2. Menugaskan para Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk menyusun
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.10.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama para Kepala Seksi;
4.10.4. Menugaskan para Kepala Seksi untuk menyempurnakan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan;
4.10.5. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk dikompilasi.
4.11. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.11.1 Menindaklanjuti disposisi Direktur Sistem Penganggaran mengenai tindak
lanjut LHP; 4.11.2 Menugaskan para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya untuk
menyiapkan bahan-bahan dan menyusun konsep tanggapan LHP; 4.11.3 Membahas hasil tindak lanjut LHP dengan para Kepala Seksi untuk
menyusun tanggapan LHP; 4.11.4 Mengoreksi, memaraf dan menyampaikan tanggapan LHP tersebut
kepada Direktur Sistem Penganggaran.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Direktur Sistem penganggaran. 5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran 5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan. 5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.7. Konsep surat/nota dinas/laporan dari para Kepala Seksi.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran terpadu. 7.2. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Sistem Penganggaran
Terpadu. 7.3. Hasil kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran kerangka
pengeluaran jangka menengah. 7.4. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 7.5. Hasil kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja. 7.6. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran
berbasis kinerja. 7.7. Konsep Petunjuk teknis penyusunan RKA-KL dan penyusunan perpres rincian
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP). 7.8. Bahan bimbingan teknis pedoman penerapan sistem penganggaran. 7.9. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan sistem penganggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
7.10. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.
7.11. Tanggapan atas tindak lanjut LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Sistem Penganggaran. 8.2. Memaraf konsep norma/petunjuk teknis mengenai Sistem Penganggaran
Terpadu. 8.3. Memaraf konsep norma/petunjuk teknis mengenai Sistem Penganggaran
Berbasis Kinerja. 8.4. Memaraf konsep norma/petunjuk teknis mengenai Sistem Penganggaran
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 8.5. Memaraf konsep petunjuk teknis penyusunan RKA-KL dan penyusunan perpres
rincian ABPP. 8.6. Memaraf/menandatangani konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan
pengembangan dan penerapan sistem penganggaran.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep norma/petunjuk teknis mengenai Sistem Penganggaran
Terpadu. 9.3. Kebenaran konsep norma/petunjuk teknis mengenai Sistem Penganggaran
Berbasis Kinerja. 9.4. Kebenaran konsep norma/petunjuk teknis mengenai Sistem Penganggaran
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 9.5. Kebenaran konsep petunjuk teknis penyusunan RKA-KL dan penyusunan
perpres rincian ABPP. 9.6. Kebenaran konsep surat/nota dinas yang terkait dengan pengembangan dan
penerapan sistem penganggaran. 9.7. Kebenaran konsep dan paraf/tanda tangan surat dan laporan.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran. 10.2 85 Kementrian/Lembaga. 10.3 Jumlah staf 11 orang
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Sistem Penganggaran dalam hal menerima tugas, pengarahan dan
mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran
dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.3. Para kepala Seksi pada Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran
dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis, lemahnya
sumber data/informasi penganggaran mengakibatkan pengembangan dan penerapan sistem penganggaran menjadi sulit diwujudkan. Dalam hal ini diperlukan koordinasi dan konsolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 22 -
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Resiko fisik : tidak ada 13.2 Resiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pembina / IVa 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat III 14.4. Syarat lainnya :
- Visioning (2) - In-depth problem solving & analysis (3) - Championing change (2) - Planning and organizing (3) - Quality focus (3) - Continuous improvement (3) - Policies, processes & procedures (3) - Stakeholder focus (2) - Integrity (3) - Teamwork and collaboration (2) - Managing others (3) - Meeting leadership (3)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
DIREKTUR SISTEM PENGANGGARAN
KASUBDIT PSP
KASUBDIT PSB
KASUBDIT HPP
KASUBDIT SIP
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENGANGGARAN TERPADU
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENGGANGG ARAN BERBASIS KINERJA
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM KPJM
KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGANGGARAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu.
3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem penganggaran
terpadu. 4.1.1. Menugaskan pelaksana data untuk menyiapkan data-data pendukung,
literatur, buku-buku referensi, praktek-praktek mengenai sistem penganggaran terpadu;
4.1.2. Mempelajari data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-praktek mengenai sistem penganggaran terpadu;
4.1.3. Melakukan analisa pengkajian bersama pelaksana mengenai sistem penganggaran terpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule);
4.1.4. Menyusun konsep pengembangan Sistem Pengangran Terpadu dan menyampaikan kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran berdasarkan hasil analisa dan kajian.
4.2. Menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran terpadu. 4.2.1. Menugaskan pelaksana data untuk menyusun rencana workshop, seminar
dan pertemuan-pertemuan serta menyiapkan bahan-bahan mengenai sistem penganggaran terpadu dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Mempelajari dan mengoreksi konsep rencana workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan serta bahan-bahan mengenai sistem penganggaran terpadu dan menyampaikan kepada kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran;
4.2.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.4. Mempelajari dan mengoreksi laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.3. Menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penganggaran terpadu.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 24 -
4.3.1. Menugaskan pelaksana data untuk mengumpulkan data sebagai bahan dalam merumuskan konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu;
4.3.2. Merumuskan konsep, norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu bersama perumus/penyaji data;
4.3.3. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu bersama para kepala seksi di lingkungan Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.4. Melaksanakan bimbingan teknis dalam penerapan norma, pedoman dan
petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran. 4.4.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan
teknis di bidang sistem penganggaran terpadu;
4.4.2. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang sistem penganggaran terpadu kepada direktorat teknis/pengguna anggaran;
4.4.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun laporan pelaksanaan bimbingan teknis;
4.4.4. Mempelajari dan mengoreksi laporan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sistem penganggaran terpadu dan menyampaikan kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.5. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja
dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.5.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.5.2. Menugaskan pelaksana data untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.5.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.5.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama kepala Subdit dan para Kepala Seksi di lingkungan Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.5.5. Menugaskan pelaksana untuk menyempurnakan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan;
4.5.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.6. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.6.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem
Penganggaran untuk menindaklanjuti LHP; 4.6.2. Menugaskan pelaksana data untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
4.6.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran. 5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penganggaran
terpadu. 5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan. 5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.7. Konsep surat/nota dinas/laporan dari pelaksana.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran terpadu 7.2. Laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan praktisi penganggaran baik di
lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional 7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai pengembangan Sistem
Penganggaran Terpadu. 7.4. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sistem penganggaran terpadu. 7.5. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran 7.6. Tanggapan atas tindak lanjut LHP 7.7. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran.
8. WEWENANG : 8..1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat
Pengembangan Sistem Penganggaran. 8..2. Memaraf hasil kajian mengenai sistem penganggaran terpadu 8..3. Memaraf/menandatangani laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan praktisi
penganggaran. 8..4. Memaraf verbal konsep/net norma/petunjuk teknis mengenai Sistem Penganggaran
Terpadu. 8..5. Memaraf konsep/net rekomendasi dan kebijakan mengenai sistem penganggaran
terpadu. 8..6. Memaraf konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran
terpadu.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 26 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran hasil kajian mengenai sistem penganggaran terpadu. 9.3. Kebenaran laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan praktisi penganggaran 9.4. Kebenaran bahan masukan norma, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Sistem
Penganggaran Terpadu. 9.5. Kebenaran konsep/net rekomendasi dan kebijakan mengenai sistem penganggaran. 9.6. Kebenaran konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga 10.3 Jumlah staf 2 orang
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran dalam hal
menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para kepala seksi di lingkungan Subdirektorat Pengembangan dan Penerapan Sistem Penganggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
11.3. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal pelaksanaan tugas.
11.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penganggaran terpadu menjadi sulit diwujudkan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / (III/c) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat IV 14.4. Syarat lainnya : - Visioning (1)
- In-depth problem solving & analysis (2) - Championing change (2) - Continuous improvement (2) - Policies, processes & procedures (3) - Stakeholder Service (2) - Integrity (2)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 27 -
- Teamwork and collaboration (2) - Presentation skills (2)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Perumus Penelaah Bahan Telaahan Tk.I Penelaah Bahan Telaahan Tk.II Pemroses Bahan Telaahan Tk.I Pemroses Bahan Telaahan Tk.II Penyaji Bahan Telaahan Tk.I Penyaji Bahan Telaahan Tk.II
KASUBDIT PSP
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENGANGGARAN TERPADU
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM KPJM
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENGGANGG ARAN BERBASIS KINERJA
KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGANGGARAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 28 -
1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan dan pengembangan sistem penganggaran terpadu. 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran terpadu di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan analisa dan pengkajian mengenai sistem penganggaran terpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule)
4.1.4. Membantu menyusun konsep pengembangan sistem penganggaran terpadu dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu berdasarkan hasil analisis dan kajian.
4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran terpadu. 4.2.1. Menyusun rencana penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-
pertemuan serta menyiapkan bahan-bahan mengenai sistem penganggaran terpadu dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penganggaran terpadu.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 29 -
4.3.1. Membantu merumuskan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu;
4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu
4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-
K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.4.4. Menyempurnakan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya kepada
Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Terpadu. 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penganggaran
terpadu. 5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 30 -
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan Konsep kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran
terpadu. 7.2. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai
sistem penganggaran terpadu. 7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Pengembangan Sistem
Penganggaran Terpadu. 7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran. 7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP. 7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Terpadu. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian, norma
atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu. 9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal menerima
tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penganggaran terpadu menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 31 -
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / (III/c) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF) : - Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 32 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk I pada Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem penganggaran terpadu. 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran terpadu di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan analisis dan pengkajian mengenai sistem penganggaran terpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule);
4.1.4. Membantu menyusun konsep pengembangan sistem penganggaran terpadu dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu berdasarkan hasil analisis dan kajian.
4.2. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran terpadu. 4.2.1. Menyusun rencana penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-
pertemuan serta menyiapkan bahan-bahan mengenai sistem penganggaran terpadu dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.3. Melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjuk teknis sistem pelaksanaan penganggaran terpadu.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 33 -
4.3.1. Membantu merumuskan konsep norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu;
4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu
4.4. Melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.4.4. Menyempurnakan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
4.5. Melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Terpadu. 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran terpadu. 5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 34 -
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran
terpadu. 7.2. Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan
mengenai sistem penganggaran terpadu. 7.3. Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Pengembangan
Sistem Penganggaran Terpadu. 7.4. Rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja
dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 7.5. Rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Terpadu. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu. 9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.
10. DIMENSI JABATAN : 11 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 12 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal
menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penganggaran terpadu menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 35 -
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / (III/b) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF) : - Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 36 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk II pada Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu..
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Membantu melakukan pengkajian dan pengembangan sistem penganggaran terpadu. 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran terpadu di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan analisis dan pengkajian mengenai sistem penganggaran terpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule);
4.1.4. Membantu menyusun konsep pengembangan sistem penganggaran terpadu dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu berdasarkan analisis dan kajian.
4.2. Membantu melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran terpadu. 4.2.1. Menyusun rencana penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-
pertemuan serta menyiapkan bahan-bahan mengenai sistem penganggaran terpadu dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 37 -
4.3. Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penganggaran terpadu. 4.3.1. Membantu merumuskan konsep norma, pedoman dan petunjuk teknis di
bidang sistem penganggaran terpadu; 4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran terpadu bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu
4.4. Membantu melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.4.4. Menyempurnakan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
4.5. Membantu melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Terpadu. 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran terpadu. 5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 38 -
6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1 Rancangan konsep kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran
terpadu. 7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan
mengenai sistem penganggaran terpadu. 7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Pengembangan
Sistem Penganggaran Terpadu. 7.4 Rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja
dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran 7.5 Rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6 Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Terpadu. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu. 9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal
menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penganggaran terpadu menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 39 -
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF) : - Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 40 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk I pada Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dan pengembangan sistem penganggaran terpadu (tugas-tugas lain). 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran terpadu di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan analisis dan pengkajian mengenai sistem penganggaran terpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule);
4.1.4. Membantu menyusun konsep pengembangan sistem penganggaran terpadu dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu berdasarkan hasil analisis dan kajian.
4.2. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran terpadu. 4.2.1. Menyusun rencana penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-
pertemuan serta menyiapkan bahan-bahan mengenai sistem penganggaran terpadu dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan serta tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.3. Melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penganggaran terpadu.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 41 -
4.3.1. Membantu merumuskan konsep norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu;
4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu
4.4. Melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-
K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.4.4. Menyempurnakan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
4.5. Melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Terpadu. 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran terpadu. 5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 42 -
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran
terpadu. 7.2. Hasil pengolahan data laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-
pertemuan mengenai sistem penganggaran terpadu. 7.3. Hasil pengolahan data rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis
mengenai Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu. 7.4. Hasil pengolahan data rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-
K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 7.5. Hasil pengolahan data rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 7.6. Hasil pengolahan data konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem
penganggaran.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Terpadu. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu. 9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal
menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penganggaran terpadu menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 43 -
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I / (II/d) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF) : - Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 44 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk II pada Seksi Penganggaran Terpadu
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dan pengembangan sistem penganggaran terpadu (tugas-tugas lain). 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran terpadu di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan analisis dan pengkajian mengenai sistem penganggaran terpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule);
4.1.4. Membantu menyusun konsep pengembangan sistem penganggaran terpadu dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu berdasarkan hasil analisis dan kajian.
4.2. Membantu melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran terpadu. 4.2.1. Menyusun rencana penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-
pertemuan serta menyiapkan bahan-bahan mengenai sistem penganggaran terpadu dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 45 -
4.3. Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penganggaran terpadu. 4.3.1. Membantu merumuskan konsep norma, pedoman dan petunjuk teknis di
bidang sistem penganggaran terpadu; 4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran terpadu bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu
4.4. Membantu melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.4.4. Menyempurnakan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
4.5. Membantu melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Terpadu. 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran terpadu. 5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 46 -
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran
terpadu. 7.2. Hasil pengolahan data laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-
pertemuan mengenai sistem penganggaran terpadu. 7.3. Hasil pengolahan data rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis
mengenai Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu. 7.4. Hasil pengolahan data rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-
K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 7.5. Hasil pengolahan data rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP. 7.6. Hasil pengolahan data konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem
penganggaran.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Terpadu. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu. 9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal
menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penganggaran terpadu menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 47 -
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pengatur / (II/c) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF) : - Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 48 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk I pada Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu mengumpulkan bahan dalam rangka kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpunkan dan menyajikan bahan data yang diperlukan dalam rangka
penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan sistem penganggaran terpadu. 4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek penganggaran terpadu di luar negeri; 4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penganggaran
terpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
4.2. Menghimpunkan dan menyajikan bahan persiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran. 4.2.1. Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-
pertemuan serta bahan-bahan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional kepada kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.2.3. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
4.3. Menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistem penganggaran terpadu. 4.3.1. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskan
konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
4.4. Menghimpunkan dan menyajikan bahan data dalam rangka penyusunan
konsep Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 49 -
4.4.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.4.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
4.5. Menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Mengumpulkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikannya kepada
Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Terpadu. 5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran terpadu. 5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran terpadu. 7.2. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai
sistem penganggaran terpadu. 7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Pengembangan Sistem
Penganggaran Terpadu. 7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran 7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran terpadu.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Terpadu. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 50 -
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal
menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementerian/Lembaga dan antar direktorat teknis
dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Resiko fisik : tidak ada 13.2 Resiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I / IIb 14.2. Pendidikan Formal : D III 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 51 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk II pada Seksi Penganggaran Terpadu
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu mengumpulkan bahan dalam rangka penyiapan bahan pengkajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penganggaran terpadu yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan data yang diperlukan
dalam rangka penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan sistem penganggaran terpadu. 4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek penganggaran terpadu di luar negeri; 4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penganggaran
terpadu di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
4.2. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan persiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran. 4.2.1. Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-
pertemuan serta menyiapkan bahan-bahan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional kepada kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu;
4.2.3. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
4.3. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistem penganggaran terpadu. 4.3.1. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskan
konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran terpadu dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
4.4. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan data dalam rangka
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 52 -
penyusunan konsep Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.4.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
4.5. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.5.1. Mengumpulkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Terpadu. 5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran terpadu. 5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep kajian mengenai pengembangan sistem penganggaran terpadu. 7.2. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai
sistem penganggaran terpadu. 7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Pengembangan Sistem
Penganggaran Terpadu. 7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran 7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran terpadu.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 53 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Terpadu. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran terpadu.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal
menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementerian/Lembaga dan antar direktorat teknis
dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Resiko fisik : tidak ada 13.2 Resiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda/IIa 14.2. Pendidikan Formal : D III 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 54 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah.
3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penyusunan sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem penganggaran
kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.1.1. Menugaskan perumus/penyaji data untuk menyiapkan data-data
pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-praktek mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah;
4.1.2. Mempelajari data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-praktek mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah;
4.1.3. Melakukan analisis dan pengkajian mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule).
4.1.4. Menyusun konsep pengembangan sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah dan menyampaikan kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran berdasarkan analisis dan hasil kajian;
4.2. Menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.2.1. Menugaskan perumus/penyaji data untuk menyusun rencana workshop,
seminar dan pertemuan-pertemuan serta menyiapkan bahan-bahan mengenai penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyampaikan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran;
4.2.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.4. Mempelajari dan mengoreksi laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 55 -
4.3. Menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.3.1. Menugaskan perumus/penyaji data untuk mengumpulkan data sebagai
bahan dalam merumuskan konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah;
4.3.2. Merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah bersama pelaksana;
4.3.3. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah bersama para kepala seksi di lingkungan Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.4. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan
Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.4.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.4.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama kepala Subdit dan para Kepala Seksi di lingkungan Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran;
4.4.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan;
4.4.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.5. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem
Penganggaran untuk menindaklanjuti LHP; 4.5.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.5.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran. 5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 56 -
5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu.
5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.7. Konsep surat/nota dinas/laporan dari pelaksana.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil kajian mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka
menengah. 7.2. Laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan praktisi penganggaran baik di
lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional 7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran
kerangka pengeluaran jangka menengah. 7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran 7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran kerangka
pengeluaran jangka menengah.
8. WEWENANG : 8.1 Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat
Pengembangan Sistem Penganggaran. 8.2 Memaraf hasil kajian mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran
jangka menengah 8.3 Memaraf/menandatangani laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan
praktisi penganggaran. 8.4 Memaraf verbal konsep/net norma/petunjuk teknis mengenai sistem
penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 8.5 Memaraf konsep/net rekomendasi dan kebijakan mengenai sistem
penganggaran. 8.6 Memaraf konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran
kerangka pengeluaran jangka menengah.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran hasil kajian mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran
jangka menengah. 9.3. Kebenaran laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan praktisi
penganggaran 9.4. Kebenaran bahan masukan norma, pedoman dan petunjuk teknis mengenai
sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 9.5. Kebenaran konsep/net rekomendasi dan kebijakan mengenai sistem
penganggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 57 -
9.6. Kebenaran konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga 10.3 Jumlah staf 2 orang
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran dalam hal
menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para kepala seksi di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
11.3. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam hal pelaksanaan tugas.
11.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah menjadi sulit diwujudkan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / (III/c) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat IV 14.4. Syarat lainnya : - Visioning (1)
- In-depth problem solving & analysis (2) - Championing change (2) - Continuous improvement (2) - Policies, processes & procedures (3) - Stakeholder Service (2) - Integrity (2) - Teamwork and collaboration (2) - Presentation skills (2)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 58 -
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Perumus
Penelaah Bahan Telaahan Tk.I
Penelaah Bahan Telaahan Tk.II
Pemroses Bahan Telaahan Tk.I Pemroses Bahan Telaahan Tk.II Penyaji Bahan Telaahan Tk.I Penyaji Bahan Telaahan Tk.II
KASUBDIT PSP
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENGANGGARAN TERPADU
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM KPJM
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENGGANGG ARAN BERBASIS KINERJA
KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGANGGARAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 59 -
1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah.
3. TUJUAN JABATAN :
Terlaksananya penyusunan sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem
kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 60 -
4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.3.1. Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah; 4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.4. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.. 4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.4.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.4.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah. 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem kerangka
pengeluaran jangka menengah. 5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 61 -
6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1 Konsep kajian mengenai sistem kerangka pengeluaran jangka menengah. 7.2 Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai
sistem kerangka pengeluaran jangka menengah. 7.3 Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem kerangka
pengeluaran jangka menengah. 7.4 Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran 7.5 Tanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6 Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem kerangka pengeluaran
jangka menengah
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan penerapan
penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah pada Kementrian/Lembaga sehingga upaya penerapan sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upaya memberikan bantuan secara terus menerus mengenai penganggaran kerangka Pengeluaran Jangka menengah dan penerapannya
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 62 -
kepada direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang nantinya memberi bantuan kepada Kementrian/Lembaga dalam menyusun penganggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / (III/c) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 63 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran berbasis Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem
penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 64 -
4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. 4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; 4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-
K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari BUMN/BUMD. 5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 65 -
6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah. 7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan
mengenai sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem
penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan
Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran 7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam hal pelaksanaan tugas. 11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan penerapan
penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah pada Kementrian/Lembaga sehingga upaya penerapan sistem penganggaran Kerangka
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 66 -
Pengeluaran Jangka Menengah menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upaya memberikan bantuan secara terus menerus mengenai penganggaran kerangka Pengeluaran Jangka menengah dan penerapannya kepada direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang nantinya memberi bantuan kepada Kementrian/Lembaga dalam menyusun penganggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : (III/b – III/d) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 67 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem
penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 68 -
4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk
teknis pelaksanaan penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah; 4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA
K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari BUMN/BUMD. 5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 69 -
6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran kerangka
pengeluaran jangka menengah. 7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan
mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem
penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan
Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran 7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran
kerangka pengeluaran jangka menengah.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan penerapan
penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah pada Kementrian/Lembaga sehingga upaya penerapan sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upaya memberikan bantuan secara terus menerus mengenai penganggaran kerangka Pengeluaran Jangka menengah dan penerapannya
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 70 -
kepada direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang nantinya memberi bantuan kepada Kementrian/Lembaga dalam menyusun penganggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : (III/a – III/c) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 71 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem
penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah a di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaran pengeluaran jangka menengah di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Penganggaran Pengeluaran Jangka Menengah;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 72 -
4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah; 4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran berbasis kinerja bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-
K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari BUMN/BUMD. 5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 73 -
6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah. 7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan
mengenai sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem
penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan
Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran 7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan penerapan
penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah pada Kementrian/Lembaga sehingga upaya penerapan sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upaya memberikan bantuan secara terus menerus mengenai penganggaran kerangka Pengeluaran Jangka menengah dan penerapannya kepada direktorat teknis di
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 74 -
lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang nantinya memberi bantuan kepada Kementrian/Lembaga dalam menyusun penganggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : (II/d – III/b) 14.2. Pendidikan Formal : Diploma 3 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 75 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluran Jangka Menengah
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah.
3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem
penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka pengeluaran jangka menengah.
4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 76 -
4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah; 4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT,
RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari BUMN/BUMD. 5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 77 -
6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran kerangka
pengeluaran jangka menengah. 7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan
mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem
penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah. 7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan
Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran 7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran
kerangka pengeluaran jangka menengah.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah.
10. DIMENSI JABATAN :
6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran
10.2 85 Kementrian/Lembaga 11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan penerapan
penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah pada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 78 -
Kementrian/Lembaga sehingga upaya penerapan sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upaya memberikan bantuan secara terus menerus mengenai penganggaran kerangka Pengeluaran Jangka menengah dan penerapannya kepada direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang nantinya memberi bantuan kepada Kementrian/Lembaga dalam menyusun penganggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : (II/c – III/a) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 79 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi
Pengembagan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
2. IKHTISAR JABATAN :
Mengumpulkan bahan/data dalam rangka menyiapkan bahan pengkajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah.
3. TUJUAN JABATAN : Terlaksananya pengumpulan bahan/data dalam rangka pelaksanaan pengembangan sistem penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan bahan pengkajian dan
pengembangan sistem penganggaran Kerangaka Pengeluaran Jangka Menengah. 4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah di luar negeri;
4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penganggaran berbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah.
4.2. Mengumpulkan bahan persiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran. 4.2.1. Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-
pertemuan mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah;
4.3. Mengumpulkan data sebagai bahan dalam perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 80 -
4.3.1. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah.
4.4. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra,
Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1 Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan bahan
masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.4.2 Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah.
4.5. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Mengumpulkan bahan tindaklanjut LHP dan menyampaikannya kepada
Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka
Pengeluran Jangka Menengah. 5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3. Surat dari BUMN/BUMD. 5.4. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.5. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah. 5.6. Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 81 -
7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep kajian mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluran jangka
menengah. 7.2. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai
sistem penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah. 7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran
kerangka pengeluran jangka menengah. 7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran 7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran kerangka
pengeluran jangka menengah.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Sistem
Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran
Jangka Menengah dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan penerapan
penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah pada Kementrian/Lembaga sehingga upaya penerapan sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upaya memberikan bantuan secara terus menerus mengenai penganggaran kerangka Pengeluaran Jangka menengah dan penerapannya kepada direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang nantinya memberi bantuan kepada Kementrian/Lembaga dalam menyusun penganggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 82 -
13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : (II/b – II/d) 14.2. Pendidikan Formal : SLTA 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 83 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Pengembangan Sistem Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
2. IKHTISAR JABATAN :
Mengumpulkan bahan/data dalam rangka menyiapkan bahan pengkajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah.
3. TUJUAN JABATAN : Terlaksananya pengumpulan bahan/data dalam rangka pelaksanaan pengembangan sistem penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan bahan pengkajian dan
pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah di luar negeri;
4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penganggaran berbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah.
4.2. Mengumpulkan bahan persiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran. 4.2.1. Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-
pertemuan mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka pengeluran jangka menengah;
4.3. Mengumpulkan data sebagai bahan dalam perumusan norma, pedoman,
dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah. 4.3.1. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskan
norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka pengeluran jangka menengah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 84 -
4.4. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1 Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan bahan
masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.4.2 Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah.
4.5. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Mengumpulkan bahan tindaklanjut LHP dan menyampaikannya kepada
Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka
Pengeluran Jangka Menengah. 5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3. Surat dari BUMN/BUMD. 5.4. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.5. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah. 5.6. Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep kajian mengenai sistem penganggaran kerangka pengeluran jangka
menengah. 7.2. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai
sistem penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah. 7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran
kerangka pengeluran jangka menengah. 7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 85 -
7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran kerangka
pengeluran jangka menengah.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penganggaran kerangka pengeluran jangka menengah.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Sistem
Penganggaran Kerangka Pengeluran Jangka Menengah.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka pengeluran
jangka menengah dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka pengeluran jangka menengah dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan penerapan
penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah pada Kementrian/Lembaga sehingga upaya penerapan sistem penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan upaya memberikan bantuan secara terus menerus mengenai penganggaran kerangka Pengeluaran Jangka menengah dan penerapannya kepada direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang nantinya memberi bantuan kepada Kementrian/Lembaga dalam menyusun penganggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : (II/a – II/c) 14.2. Pendidikan Formal : SLTA 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 86 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN :
Terwujudnya sistem penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.1.1. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan data-data pendukung,
literatur, buku-buku referensi, praktek-praktek mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja;
4.1.2. Mempelajari data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-praktek mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja;
4.1.3. Melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya (time schedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.2. Menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.2.1. Menugaskan pelaksana untuk merencanakan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyampaikan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran;
4.2.3. Menugaskan pelaksana untuk laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.4. Mempelajari dan mengoreksi laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.3. Menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.3.1. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data sebagai bahan dalam
merumuskan konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja;
4.3.2. Merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja bersama pelaksana;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 87 -
4.3.3. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja bersama para kepala seksi di lingkungan Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.4. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan
Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.4.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.4.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Subdit dan para Kepala Seksi di lingkungan Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran;
4.4.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan;
4.4.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.5. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem
Penganggaran untuk menindaklanjuti LHP; 4.5.2. Menugaskan pelaksana un menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.5.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Kepala Subdit Subdirektorat Pengembangan dan Penerapan Sistem
Penganggaran. 5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3. Surat dari BUMN/BUMD. 5.4. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.5. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran berbasis kinerja. 5.6. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.8. Konsep surat/nota dinas/laporan dari pelaksana.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 88 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 7.2. Laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan praktisi penganggaran baik di
lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional 7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran
berbasis kinerja. 7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran 7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran berbasis
kinerja.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat
Pengembangan Sistem Penganggaran. 8.2. Memaraf hasil kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 8.3. Memaraf/menandatangani laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan
praktisi penganggaran. 8.4. Memaraf verbal konsep/net norma/petunjuk teknis mengenai sistem
penganggaran berbasis kinerja. 8.5. Memaraf/menandatangani konsep/net Kebijakan dan rekomendasi mengenai
sistem penganggaran. 8.6. Memaraf/menandatangani konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan
sistem penganggaran berbasis kinerja.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran hasil kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 9.3. Kebenaran laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan praktisi
penganggaran 9.4. Kebenaran bahan masukan norma, pedoman dan petunjuk teknis mengenai
sistem penganggaran berbasis kinerja. 9.5. Kebenaran konsep/net rekomendasi dan kebijakan mengenai sistem
penganggaran. 9.6. Kebenaran konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan sistem
penganggaran berbasis kinerja.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 89 -
10.3 Jumlah staf 3 orang
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Sistem Penganggaran dalam hal menerima tugas, pengarahan dan
mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Sistem Penganggaran
dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.3. Para kepala Seksi pada Subdirektorat Pengembangan dan Penerapan Sistem
Penganggaran dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi sulit diwujudkan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / IIIc 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat IV 14.4. Syarat lainnya : - Visioning (1)
- In-depth problem solving & analysis (2) - Championing change (2) - Continuous improvement (2) - Policies, processes & procedures (3) - Stakeholder Service (2) - Integrity (2)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 90 -
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Perumus Penelaah Bahan Telaahan Tk.I Penelaah Bahan Telaahan Tk.II Pemroses Bahan Telaahan Tk.I Pemroses Bahan Telaahan Tk.II
Penyaji Bahan Telaahan Tk.I Penyaji Bahan Telaahan Tk.II
KASUBDIT PSP
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENGANGGARAN TERPADU
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM KPJM
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENGGANGG ARAN BERBASIS KINERJA
KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGANGGARAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 91 -
1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem
penganggaran berbasis kinerja. 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya (time schedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran berbasis kinerja;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 92 -
4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja bersama Kepala Seksi Sistem penganggaran berbasis kinerja.
4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-
K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Berbasis Kinerja. 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari BUMN/BUMD. 5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran berbasis kinerja. 5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 93 -
7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.
7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.
7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran
7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran
berbasis kinerja.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 94 -
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : (III/c – IV/a) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 95 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem
penganggaran berbasis kinerja. 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran berbasis kinerja;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 96 -
4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja bersama Kepala Seksi Sistem penganggaran berbasis kinerja.
4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.
4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan;
4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Berbasis Kinerja. 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari BUMN/BUMD. 5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran berbasis kinerja. 5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan
mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem
penganggaran berbasis kinerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 97 -
7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran
7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran
berbasis kinerja.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja.
10. DIMENSI JABATAN :
6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 85 Kementrian/Lembaga BUMN/BUMD
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam hal
menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : (III/b – III/d) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 98 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem
penganggaran berbasis kinerja. 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran berbasis kinerja;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 99 -
4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja bersama Kepala Seksi Sistem penganggaran berbasis kinerja.
4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-
K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Berbasis Kinerja. Surat dari Kementrian/Lembaga. Surat dari BUMN/BUMD. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penganggaran
berbasis kinerja. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan
mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 100 -
7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.
7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran
7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran
berbasis kinerja.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam hal
menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : (III/a – III/c) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 101 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Pengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem
penganggaran berbasis kinerja. 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran berbasis kinerja;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 102 -
4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja bersama Kepala Seksi Sistem penganggaran berbasis kinerja.
4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-
K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Berbasis Kinerja. 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari BUMN/BUMD. 5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran berbasis kinerja. 5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan
mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 103 -
7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.
7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran
7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran
berbasis kinerja.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1.Pangkat/Golongan : (II/d – III/b) 14.2. Pendidikan Formal : Diploma 3 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 104 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Pengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terlaksananya penyusunan sistem penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan sistem
penganggaran berbasis kinerja. 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.3.1 Membantu merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penganggaran berbasis kinerja;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 105 -
4.3.2 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja bersama Kepala Seksi Sistem penganggaran berbasis kinerja.
4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-
K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2 Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.4.3 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.4.4 Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran
Berbasis Kinerja. 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari BUMN/BUMD. 5.4 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.5 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran berbasis kinerja. 5.6 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.7 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1 Rancangan konsep kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 7.2 Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan
mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 106 -
7.3 Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja.
7.4 Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran
7.5 Rancangan konsepTanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6 Rancangan konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran
berbasis kinerja.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja.
10. DIMENSI JABATAN :
10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA :
11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : (II/c – III/a) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 107 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. I pada Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja
2. IKHTISAR JABATAN :
Mengumpulkan bahan/data dalam rangka menyiapkan bahan pengkajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Terlaksananya pengumpulan bahan/data dalam rangka pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan bahan pengkajian dan
pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek sistem penganggaran berbasis kinerja di luar negeri; 4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penganggaran
berbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.2. Mengumpulkan bahan persiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran. 4.2.1. Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-
pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.3. Mengumpulkan data sebagai bahan dalam perumusan norma, pedoman,
dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.3.1. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskan
norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.4. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 108 -
4.4.1 Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.4.2 Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja.
4.5. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Mengumpulkan bahan tindaklanjut LHP dan menyampaikannya kepada
Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. 5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3. Surat dari BUMN/BUMD. 5.4. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.5. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran berbasis kinerja. 5.6. Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 11.1 Konsep kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 11.2 Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai
sistem penganggaran berbasis kinerja. 11.3 Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran
berbasis kinerja. 11.4 Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran 11.5 Tanggapan atas tindak lanjut LHP 11.6 Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran berbasis
kinerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 109 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Sistem
penganggaran berbasis kinerja.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam hal
menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementerian/Lembaga dan antar direktorat teknis
dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : (II/b – II/d) 14.2. Pendidikan Formal : SLTA 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 110 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk. II pada Seksi Pengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja
2. IKHTISAR JABATAN :
Mengumpulkan bahan/data dalam rangka menyiapkan bahan pengkajian, perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pengembangan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Terlaksananya pengumpulan bahan/data dalam rangka pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan bahan pengkajian dan
pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek sistem penganggaran berbasis kinerja di luar negeri; 4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penganggaran
berbasis kinerja di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.2. Mengumpulkan bahan persiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran. 4.2.1. Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-
pertemuan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.3. Mengumpulkan data sebagai bahan dalam perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 4.3.1. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskan
norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran berbasis kinerja serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
4.4. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1 Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan bahan
masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 111 -
4.4.2 Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja.
4.5. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan
laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Mengumpulkan bahan tindaklanjut LHP dan menyampaikannya kepada
Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Disposisi Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. 5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3. Surat dari BUMN/BUMD. 5.4. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.5. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem
penganggaran berbasis kinerja. 5.6. Renstra, Renja, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep kajian mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja. 7.2. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai
sistem penganggaran berbasis kinerja. 7.3. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran
berbasis kinerja. 7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran 7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran berbasis
kinerja.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Pengembangan
Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 112 -
berbasis kinerja.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan Sistem
penganggaran berbasis kinerja.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dalam hal
menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Pengembangan Sistem penganggaran berbasis kinerja dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementerian/Lembaga dan antar direktorat teknis
dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : (II/a – II/c) 14.2. Pendidikan Formal : SLTA 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 113 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penganggaran 2. IKHTISAR JABATAN :
Melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya penerapan sistem penganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan kompilasi dan merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk
teknis dalam penerapan Sistem Penganggaran. 4.1.1 Menugaskan pelaksana data untuk mengumpulkan bahan konsep norma,
pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan Sistem Penganggaran dari Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Terpadu, Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Kerangka pengeluaran Jangka Menengah dan Seksi Pengembangan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja;
4.1.2 Mempelajari dan mengoreksi konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan Sistem Penganggaran;
4.1.3 Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan Sistem Penganggaran bersama para Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Pengembangan dan Penerapan Sistem Penerapan dan menyampaikan kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.2. Menyiapkan bahan sosialisasi norma, pedoman, dan petunjuk teknis dalam
penerapan Sistem Penganggaran. 4.2.1 Menugaskan pelaksana data untuk menyiapkan bahan dan
merencanakan sosialisasi norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penganggaran kepada para pengguna anggaran bersama direktorat teknis;
4.2.2 Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi norma, pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan sistem penganggaran bersama kepala seksi di lingkungan Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran kepada para pengguna anggaran/direktorat teknis;
4.2.3 Menyusun laporan pelaksanaan sosialisasi tersebut dan menyampaikannya kepada Kepala Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran;
4.3. Monitoring dan evaluasi penerapan sistem penganggaran.
4.3.1. Menugaskan pelaksana data untuk menyiapkan data sebagai bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi norma, pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan sistem penganggaran;
4.3.2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi norma, pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan sistem penganggaran bersama pelaksana;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 114 -
4.3.3. Mempelajari dan mengoreksi hasil monitoring dan evaluasi penerapan norma, pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan system penganggaran;
4.3.4. Menyusun konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan norma, pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan sistem penganggaran;
4.3.5. Membahas konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi norma, pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan sistem penganggaran bersama para kepala seksi di lingkungan Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.4. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan
Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1 Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2 Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan
konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.4.3 Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.4.4 Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama kepala Subdit dan para Kepala Seksi di lingkungan Subdit Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.4.5 Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan;
4.4.6 Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.
4.5. Menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem
Penganggaran untuk menindaklanjuti LHP; 4.5.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.5.3. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran. 5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3. Surat dari BUMN/BUMD. 5.4. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.5. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai penerapan sistem
penganggaran. 5.6. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 115 -
5.7. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.8. Konsep surat/nota dinas/laporan dari pelaksana.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep petunjuk teknis penyusunan RKA-KL, petunjuk teknis penyusunan pagu
indikatif, petunjuk teknis penyusunan pagu sementara, petunjuk teknis penyusunan perpres rincian APBN.
7.2. Laporan pelaksanaan sosialisasi norma, pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan sistem penganggaran.
7.3. Konsep laporan hasil monitoring dan evaluasi norma, pedoman, dan petunjuk teknis dalam penerapan sistem penganggaran.
7.4. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran
7.5. Tanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan penerapan sistem penganggaran.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat
Pengembangan Sistem Penganggaran. 8.2. Memaraf verbal konsep/net norma/petunjuk teknis mengenai penerapan Sistem
Penganggaran. 8.3. Memaraf konsep/net petunjuk teknis penyusunan RKA-KL, petunjuk teknis
penyusunan pagu indikatif, petunjuk teknis penyusunan pagu sementara, petunjuk teknis penyusunan perpres rincian APBN.
8.4. Memaraf konsep/net kebijakan dan rekomendasi mengenai penerapan sistem penganggaran.
8.5. Memaraf/menandatangani konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan penerapan sistem penganggaran.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep/net norma/petunjuk teknis mengenai penerapan Sistem
Penganggaran. 9.3. Kebenaran konsep/net petunjuk teknis penyusunan RKA-KL, petunjuk teknis
penyusunan pagu indikatif, petunjuk teknis penyusunan pagu sementara, petunjuk teknis penyusunan perpres rincian APBN.
9.4. Kebenaran konsep/net Kebijakan dan rekomendasi mengenai penerapan sistem penganggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 116 -
9.5. Kebenaran konsep/net surat/nota dinas yang terkait dengan penerapan sistem penganggaran.
9.6. Kebenaran konsep dan paraf/tanda tangan surat dan laporan.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga 10.3 Jumlah staf 2 orang
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran dalam hal
menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para kepala seksi di lingkungan Subdirektorat Pengembangan dan Penerapan Sistem Penganggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
11.3. Para pegawai di lingkungan Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penganggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
11.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penganggaran menjadi sulit diwujudkan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 RIsiko fisik : tidak ada 13.2 RIsiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / IIIc 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tingkat IV 14.4. Syarat lainnya :
- Visioning (1) - In-depth problem solving & analysis (2) - Planning - Continuous improvement (2) - Policies, processes & procedures (3) - Stakeholder Service (2) - Integrity (2) - Teamwork and collaboration (2) - Written communication (3)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 117 -
15. KEDUDUKAN JABATAN :
Perumus Penelaah Bahan Telaahan Tk.I
Penelaah Bahan Telaahan Tk.II
Pemroses Bahan Telaahan Tk.I Pemroses Bahan Telaahan Tk.II Penyaji Bahan Telaahan Tk.I
Penyaji Bahan Telaahan Tk.II
KASUBDIT PPSP
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENGANGGARAN TERPADU
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM KPJM
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENGGANGG ARAN BERBASIS KINERJA
KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGANGGARAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 118 -
1. NAMA JABATAN : Perumus pada Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penganggaran
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menyiapkan konsep telaahan dan pengembangan sistem
penerapan dan evaluasi sistem penganggaran . 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai penerapan dan evaluasi sistem penganggaran di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.2. Membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran . 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi sistem penganggaran ;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 119 -
4.3. Membantu menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penerapan dan evaluasi sistem penganggaran . 4.3.1. Membantu merumuskan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidang
sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran ; 4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran bersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran
4.4. Membantu menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi sistem penganggaran ;
4.4.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.5. Membantu menyusun konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem
penganggaran . 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penerapan
dan evaluasi sistem penganggaran . 5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 120 -
7. HASIL KERJA : Rancangan Konsep kajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem
penganggaran. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem
penerapan dan evaluasi sistem penganggaran. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Sistem Penerapan dan Evaluasi
Sistem Penganggaran. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran. Tanggapan atas tindak lanjut LHP. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Monitoring dan
EvaluasiSistem Penganggaran . 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi sistem penganggaran dalam hal
menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penganggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 121 -
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / (III/c) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF) : - Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 122 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk I pada Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penganggaran
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem penerapan dan evaluasi
sistem penganggaran . 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.2. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran . 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 123 -
4.3. Melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penerapan dan evaluasi sistem penganggaran . 4.3.1. Membantu merumuskan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidang
sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran ; 4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran bersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran
4.4. Melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.4.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.5. Melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem
penganggaran . 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penerapan
dan evaluasi sistem penganggaran . 5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 124 -
7. HASIL KERJA : Rancangan konsep kajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem
penganggaran. Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan
mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran. Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Sistem Penerapan
dan evaluasi sistem penganggaran. Rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. Rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Monitoring dan
Evaluasisistem penganggaran . 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran dalam hal menerima
tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
Para pegawai di lingkungan Seksi Monitoring dan evaluasi sistem penganggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 125 -
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/b) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF) : - Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 126 -
1. NAMA JABATAN : Penelaah Bahan Telaahan Tk II pada Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penganggaran
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengkajian dan pengembangan sistem penerapan dan
evaluasi sistem penganggaran . 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.2. Membantu melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran . 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 127 -
4.3. Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penerapan dan evaluasi sistem penganggaran . 4.3.1. Membantu merumuskan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidang
sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran ; 4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang
sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran bersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran
4.4. Membantu melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.4.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.5. Membantu melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem
penganggaran. 5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penerapan
dan evaluasi sistem penganggaran. 5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 128 -
7. HASIL KERJA : Rancangan konsep kajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem
penganggaran. Rancangan konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan
mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran. Rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Sistem Penerapan
dan evaluasi sistem penganggaran. Rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. Rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penganggaran.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Monitoring dan
Evaluasisistem penganggaran . 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran dalam hal menerima
tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Monitoring dan evaluasi sistem penganggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 129 -
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF) - Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 130 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk I pada Seksi Monitoring dan evaluasi sistem penganggaran
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dan pengembangan sistem
penerapan dan evaluasi sistem penganggaran (tugas-tugas lain). 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.2. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran . 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.3. Melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 131 -
4.3.1. Membantu merumuskan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran ;
4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran bersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran
4.4. Melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.4.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.5. Melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1 Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem
penganggaran . 5.2 Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3 Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4 Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penerapan
dan evaluasi sistem penganggaran . 5.5 Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.6 LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data kajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem
penganggaran .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 132 -
7.2. Hasil pengolahan data laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
7.3. Hasil pengolahan data rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Sistem Penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
7.4. Hasil pengolahan data rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran
7.5. Hasil pengolahan data rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6. Hasil pengolahan data konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem
penganggaran
8. WEWENANG : 8.1 Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Monitoring dan
Evaluasisistem penganggaran . 8.2 Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
9. TANGGUNG JAWAB :
Usul, saran dan pendapat yang diajukan. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan
kajian, norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistem penganggaran.
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran dalam hal menerima
tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Monitoring dan evaluasi sistem penganggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN :
13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata Muda / (III/a) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF) : - Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 133 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk II pada Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem penganggaran
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dan
pengembangan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran (tugas-tugas lain). 4.1.1. Menyusun data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran di luar negeri dan sekaligus merencanakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
4.1.2. Membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun Lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.1.3. Membantu melakukan pengkajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.2. Membantu melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran . 4.2.1. Membuat perencanaan penyelenggaraan workshop, seminar dan
pertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Menyusun bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut;
4.2.3. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.2.4. Menyusun konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.3. Membantu melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 134 -
4.3.1. Membantu merumuskan norma, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran ;
4.3.2. Membahas konsep norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran bersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran
4.4. Membantu melakukan penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan
LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran tahun lalu dan tahun berjalan; 4.4.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L,
Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.4.3. Membahas mengenai konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran bersama Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.4.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.5. Membantu melakukan penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Menyusun konsep tanggapan terhadap LHP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran. Surat dari Kementrian/Lembaga. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penerapan dan
evaluasi sistem penganggaran. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data kajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem
penganggaran .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 135 -
7.2. Hasil pengolahan data laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
7.3. Hasil pengolahan data rancangan konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Sistem Penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
7.4. Hasil pengolahan data rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran
7.5. Hasil pengolahan data rancangan bahan tanggapan atas tindak lanjut LHP 7.6. Hasil pengolahan data konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem
penganggaran
8. WEWENANG : Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Monitoring dan
Evaluasisistem penganggaran . Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian, norma
atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi sistem penganggaran dalam hal
menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai di lingkungan Seksi Monitoring dan evaluasi sistem penganggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementrian/Lembaga di tingkat teknis dan antar
direktorat teknis dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga upaya penerapan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran menjadi sulit dilakukan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kosolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN :
13.1 Risiko fisik : tidak ada 13.2 Risiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pengatur / (II/c) 14.2. Pendidikan Formal : Strata 1 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF) : - Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 136 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk I pada Seksi Monitoring dan Evaluasi sistem penganggaran
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu mengumpulkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengembangan dan penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpunkan dan menyajikan bahan data yang diperlukan dalam rangka
penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran . 4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek penerapan dan evaluasi sistem penganggaran di luar negeri; 4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penerapan dan
evaluasi sistem penganggaran di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.2. Menghimpunkan dan menyajikan bahan persiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran. 4.2.1. Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-
pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
4.2.2. Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran ;
4.2.3. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.3. Menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran . 4.3.1. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskan
norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.4. Menghimpunkan dan menyajikan bahan data dalam rangka penyusunan konsep Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 137 -
Direktorat Sistem Penganggaran. 4.4.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra,
Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
4.4.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.5. Menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Mengumpulkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikannya kepada
Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penerapan
dan evaluasi sistem penganggaran . 5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. 6.2. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. 6.3. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. 6.4. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. 6.5. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : Konsep kajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem
penerapan dan evaluasi sistem penganggaran . Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Sistem Penerapan dan evaluasi
sistem penganggaran . Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran Tanggapan atas tindak lanjut LHP Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penerapan dan evaluasi sistem
penganggaran .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 138 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Monitoring dan
Evaluasisistem penganggaran . 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi sistem penganggaran dalam hal
menerima tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai lingkungan Seksi Monitoring dan evaluasi sistem penganggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementerian/Lembaga dan antar direktorat teknis
dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Resiko fisik : tidak ada 13.2 Resiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I / IIb 14.2. Pendidikan Formal : D III 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 139 -
1. NAMA JABATAN : Penyaji Bahan Telaahan Tk II pada Seksi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penganggaran
2. IKHTISAR JABATAN :
Membantu mengumpulkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengembangan dan penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penyusunan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan data yang diperlukan
dalam rangka penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran . 4.1.1. Menyiapkan data-data pendukung, literatur, buku-buku referensi, praktek-
praktek penerapan dan evaluasi sistem penganggaran di luar negeri; 4.1.2. Menyiapkan data sebagai bahan pengkajian sistem penerapan dan
evaluasi sistem penganggaran di Indonesia dengan cara membandingkan antara teori dan praktek, diikuti dengan langkah-langkah perbaikan (action plan), dan jadwal waktu penyelesaiannya ( time schedule) serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.2. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan persiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran.
Mengumpulkan bahan-bahan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional;
Melaporkan kesiapan penyelenggaraan workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran baik di lingkungan Ditjen Anggaran maupun lembaga Keuangan Internasional/Nasional kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran;
Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan hasil workshop, seminar dan pertemuan-pertemuan dengan praktisi penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.3. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam perumusan norma, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan dalam merumuskan norma, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 140 -
4.4. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan data dalam rangka
penyusunan konsep Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran.
10.1.1 Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran;
10.1.2 Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem Penganggaran dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
4.5. Membantu menghimpunkan dan menyajikan bahan dalam rangka
penyusunan konsep tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.5.1. Mengumpulkan bahan tindak lanjut LHP dan menyampaikannya kepada
Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran .
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem
penganggaran . 5.2. Surat dari Kementrian/Lembaga. 5.3. Surat dari Lembaga keuangan Internasional/Nasional. 5.4. Data dari Kementrian/Lembaga dan instansi terkait mengenai sistem penerapan
dan evaluasi sistem penganggaran . 5.5. Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP Direktorat Sistem
Penganggaran tahun lalu. 5.6. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : Peraturan-petunjuk teknis mengenai sistem penganggaran. Peraturan-petunjuk teknis mengenai standar biaya. Buku-buku literatur mengenai sistem Penganggaran. Buku-buku literatur mengenai standar biaya. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan.
7. HASIL KERJA : Konsep kajian mengenai sistem penerapan dan evaluasi sistem penganggaran. Konsep laporan hasil workshop, seminar, dan pertemuan-pertemuan mengenai sistem
penerapan dan evaluasi sistem penganggaran. Konsep norma, pedoman, petunjuk teknis mengenai Sistem Penerapan dan evaluasi
sistem penganggaran. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-K/L, Penetapan Kinerja dan LAKIP
Direktorat Sistem Penganggaran. Tanggapan atas tindak lanjut LHP. Konsep surat/nota dinas yang terkait dengan sistem penerapan dan evaluasi sistem
penganggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 141 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Seksi Monitoring dan
Evaluasisistem penganggaran . 8.2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kelengkapan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan kajian,
norma atau petunjuk teknis-petunjuk teknis di bidang penerapan dan evaluasi sistem penganggaran .
10. DIMENSI JABATAN : 10.1 6 unit eselon II di lingkungan Ditjen Anggaran 10.2 85 Kementrian/Lembaga
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasisistem penganggaran dalam hal menerima
tugas, petunjuk, pengarahan, mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
11.2. Para pegawai lingkungan Seksi Monitoring dan evaluasi sistem penganggaran dalam hal pelaksanaan tugas.
11.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya konsolidasi antar Kementerian/Lembaga dan antar direktorat teknis
dan lemahnya sistem data/arsip yang baik sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi antar Kementrian/Lembaga dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
13. RISIKO JABATAN : 13.1 Resiko fisik : tidak ada 13.2 Resiko mental : tidak ada
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda/IIa 14.2. Pendidikan Formal : D III 14.3. Kursus/Diklat : - 14.4. Syarat lainnya : - Pencarian Informasi (INF)
- Kerja sama (TW)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 142 -
1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tingkat I 2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat. 3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran .
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN :
4.1. Mengagendakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran . 4.1.1 Meneliti surat masuk dan mengecek kelengkapan berkasnya; 4.1.2 Mencatat dan memberi nomor surat dengan menggunakan Aplikasi
Sistem Persuratan serta menempelkan lembar disposisi surat pada setiap surat masuk;
4.1.3 Mengarahkan surat dan menyampaikan surat kepada para Kepala seksi di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran .
4.2 Mengagendakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Pengembangan
Sistem Penganggaran sebagai alat untuk memonitor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran . 4.2.1 Memberi nomor surat keluar di lingkungan Subdirektorat
Pengembangan Sistem Penganggaran ; 4.2.2 Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3 Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukan
proses e-filing; 4.2.4 Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan
Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran .
4.3 Menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1 Menyiapkan konsep nota dinas peminjaman ruang rapat, peralatan
rapat, dan permintaan konsumsi.
4.4 Melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat pada Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran . 4.4.1 Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat
keluar; 4.4.2 Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi. 5.2. Surat masuk beserta lampirannya. 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi. 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain. 5.5. Map dan amplop.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 143 -
6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya;
6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi. 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi. 7.3. Konsep peminjaman ruang rapat, peralatan rapat dan permintaan konsumsi
rapat; 7.4. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat. 8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi. 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 8.4. Menyimpan surat dan dokumen. 8.5. Penggunaan cap dinas. 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan. 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen. 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan. 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Para Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan.
10.2. Para pelaksana di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas;
10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem Penganggaran.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN :
13.1. Pangkat/Golongan : Juru Tk. I (GoI. I/d) – Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) 13.2. Pendidikan Formal : SMA 13.3. Diklat/Kursus : - 13.4. Syarat lainnya : - Menguasai aplikasi tata persuratan
- Menguasai tata persuratan dinas - Memahami prosedur terkait dengan penyiapan
sarana rapat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 144 -
1. NAMA JABATAN : Penata Usaha Tingkat II 2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Subdirektorat. 3. TUJUAN JABATAN :
Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran .
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menatausahakan surat masuk di lingkungan Subdirektorat
Pengembangan Sistem Penganggaran sebagai alat untuk memonitor surat masuk di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran . 4.1.1. Meneliti dan memilah surat masuk pada aplikasi persuratan sesuai
dengan disposisi Kepala Subdirektorat Anggaran IA serta mengecek kelengkapan berkasnya;
4.1.2. Menggandakan setiap surat masuk beserta data pendukungnya; 4.1.3. Menyampaikan surat masuk kepada unit-unit di lingkungan Direktorat
Anggaran I
4.2. Menatausahakan surat keluar di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran sebagai alat untuk memonitor surat keluar di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran 4.2.1. Meneliti dan memilah surat keluar di lingkungan Subdirektorat
Pengembangan Sistem Penganggaran ; 4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3. Menyampaikan copy surat keluar kepada unit konseptor di lingkungan
Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran . 4.3. Membantu menyiapkan sarana untuk rapat.
4.3.1. Meneliti dan mempelajari surat peminjaman ruang rapat, peralatan rapat, dan permintaan konsumsi rapat;
4.3.2. Menghubungi petugas yang mengatur penggunaan ruang rapat, peralatan rapat, dan konsumsi rapat;
4.3.3. Mengecek kesiapan ruang rapat serta kelengkapannya; 4.3.4. Melaporkan kesiapan sarana rapat.
4.4. Mendistribusikan dokumen/surat masuk dan surat keluar.
4.4.1. Menerima dokumen/surat yang akan didistribusikan; 4.4.2. Mencatat surat tersebut ke dalam buku ekspedisi; 4.4.3. Menyampaikan dokumen/surat tersebut sesuai dengan alamat/unit kerja
yang dituju.
4.5. Membantu menatausahakan berkas, dokumen dan surat pada Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 145 -
4.5.1. Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat keluar;
4.5.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :
5.1. Pengarahan dan disposisi. 5.2. Surat masuk beserta lampirannya. 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi. 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain. 5.5. Map dan amplop.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan
pelaksanaannya. 6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan. 6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi. 7.3. Penyiapan sarana untuk rapat. 7.4. Terselenggaranya distribusi surat masuk dan pengiriman surat keluar. 7.5. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.
8. WEWENANG :
8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat. 8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi. 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 8.4. Menyimpan surat dan dokumen. 8.5. Penggunaan cap dinas. 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
9. TANGGUNG JAWAB :
9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan. 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar. 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen. 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan. 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA :
10.1. Para Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan.
10.2. Para pelaksana di lingkungan Subdirektorat Pengembangan Sistem Penganggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
10.3. Unit-unit di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem Penganggaran
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 146 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :
Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan : Juru (Gol I/c) - Pengatur Muda (Gol. II/a) 13.2. Pendidikan formal : SMA 13.3. Diklat/Kursus : - 13.5. Syarat lainnya : - Menguasai aplikasi tata persuratan
- Menguasai tata persuratan dinas - Memahami prosedur terkait dengan penyiapan
sarana rapat.