Download - Meeting wamen renstra 301013
Kementerian Perhubungan
Rapat Koordinasi Ke-II Bersama Wakil Menteri Perhubungan Jakarta, 30 Oktober 2013
Lead Advisor Support Unit - LASU
Dukungan Terhadap RENSTRA 2015-2019
Kementerian Perhubungan
2
Latar Belakang
1. Bappenas sedang melakukan Kajian Latar Belakang (Background Study) penyusunan RPJMN III 2015-2019 sektor transportasi.
2. Kementerian Perhubungan juga sedang melakukan Background Study penyusunan RENSTRA 2015-2019.
3. RENSTRA adalah instrumen pelaksanaan dari RPJMN.
4. Kondisi objektif : • Defisit infrastruktur transportasi di semua lini dan
kesenjangan transportasi antar wilayah. • Banyak target RPJMN I dan II yang tidak tercapai. • Bottleneckings dan Gridlocks bertambah luas.
5. Oleh karena itu RPJMN dan RENSTRA 2015-2019 memikul tugas berat untuk mencapai target pembangunan RPJPN 2025.
6. LASU IndII membantu Bappenas dan Kemenhub melakukan Background Study RPJMN dan RENSTRA.
3
Transportasi Dalam RPJPN dan 4 RPJMN
Pemerintah sudah membangun banyak fasilitas infrastruktur transportasi selama RPJMN I dan II. Namun kebijakan RPJPN dan 4 RPJMN dalam partisipasi sektor swasta belum banyak mengalami kemajuan yang berarti. Perubahan kerangka hukum, peraturan, dan kelembagaan sudah berada pada jalur yang benar namun belum cukup mempercepat pembangunan. RENSTRA III memikul tugas berat untuk mengatasi hal ini.
RPJPN 2005-2025
Meningkatkan jaringan infrastruktur Nasional sebagai satu Kepulauan Nusantara.
Meningkatkan jaringan infrastruktur transportasi Nasional yang terintegrasi, lancar dan handal.
RPJMN I 2005-2009
Percepatan
pembangunan sektor transportasi melalui peningkatan peran Swasta
Kebijakan & regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan sektor transportasi
RPJMN II 2010-2014
Percepatan
pembangunan sektor transportasi melalui KPS
Pembangunan jaringan infrastruktur transportasi untuk mendukung kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian
RPJMN III 201-2019
Terpenuhinya ketersediaan, kehandalan dan aksesbilitas infrastruktur transportasi yang efisien dan skema KPS yang produktif
Perekonomian yang kuat dan maju dengan didukung dengan infrastruktur transportasi dan layanan yang handal
Pemenuhan jaringan transportasi dengan perencanaan tata ruang nasional
Pembangunan daerah teringgal dan terbelakang dengan sistem jaringan transportasi untuk mendukung sektor pertanian
RPJMN IV 2020-2025
Penyediaan jaringan
insfrastruktur transportasi dan pelayanan yang handal, effisien dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia yang berkelanjutan dan terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia
RENSTRA I RENSTRA II RENSTRA III RENSTRA IV
4
RENSTRA 2015-2019
Beban Ekstra RPJMN dan RENSTRA III
Perlu dukungan perubahan kebijakan yang ofensif, perubahan kelembagaan ekonomi transportasi sesuai amanat undang-undang, dan ofensif investasi pemerintah dan sektor swasta termasuk inovasi pembiayaan. Kapasitas kelembagaan dan kualitas birokrasi juga menjadi faktor penentu.
Target RPJMN I dan RPJMN II Yang Tidak Tercapai
Target RPJMN III Yang Diamanatkan oleh
UU No. 17/2007 Tentang RPJPN
Tantangan Global dan Isu Strategis Domestik
RPJMN III 2015-2019
<Heavy Duty>
RPJM III dan RPJM IV sangat kritis bagi pembentukan landasan menuju Indonesia maju secara ekonomi, politik, dan sosial budaya.
RPJMN I 2005-2009
RPJMN II 2010-2014
RPJMN III 2015-2019
RPJMN IV 2020-2025
Meningkatnya kompetisi global, tuntutan global compliance dan meningkatnya kompleksitas tatanan sosial, ekonomi, dan politik domestik
Political Determination <Conjecture>
Technocratic Determination <Projection>
Transportasi di Indonesia mengalami defisit dan
kesenjangan yang luar biasa besar dan oleh karenanya perencanaan
pembangunannya tidak dapat dibuat berdasarkan pendekatan linier dan teknokratik semata.
Harus berani menggunakan pendekatan non-linier dan kalau perlu eksponensial dan harus ada
determinasi politik yang kuat.
The future of the past
The future of the future
Conjecture
Kegagalan membangun infrastruktur transportasi yang maju dan modern akan membawa implikasi yang sangat berbahaya bagi perekonomian mendatang.
2005
2010 2015
2025
Tahun 2025-2030 infrastruktur transportasi Indonesia seharusnya sudah “well established” melayani pergerakan ekonomi maju dan menopang negara Indonesia yang modern, bersatu dalam ekonomi dan politik, dan lebih sejahtera.
Perencanaan Non-Linier
RENSTRA I
RENSTRA II
RENSTRA III
RENSTRA IV
6
Struktur RENSTRA 2010-2014
BAB I Pendahuluan
BAB II Evaluasi
Pencapaian Kinerja 2005-2009
Realisasi 2005-2009
Masalah dan Tantangan
BAB III Kebutuhan
Investasi 2010-2014
Kondisi Sektor Trasnportasi 2005-2009
Pertumbuhan & Pembiayaan
APBN & Pembiayaan Pemerintah
Lainnya
Investasi BUMN
Investasi Swasta
BAB IV Analisis
Lingkungan Strategis
2010-2014
Sistem Transportasi
Nasional
Globalisasi
Pembangunan Berkelanjutan &
Pengarusutamaan Perubahan Iklim
Teknologi & Energi
BAB V Arah Kebijakan
2010-2014
BAB VI Transportasi
di Area Perbatasan dan Rawan Bencana
Sasaran
Program Pembangunan
Misi 2014
Program Pembangunan
BAB VII Dampak
Perubahan Iklim Pada Sektor Transportasi
Mitigasi Emisi
BAB VIII Kaidah
Pelaksanaan
Tujuan
Kebijakan Umum
Arah Pembangunan
Strategi
Visi 2014
Kondisi Umum
Sasaran
Strategi
Latar Belakang
Dampak
Arah Kebijakan
Lampiran RENSTRA
• Substansi Kebijakan Strategis ada pada Bab I – Bab VII • Analisis Lingkungan Strategis (Bab IV, 11 hal.) dengan SWOT nampak sangat
kualitatif dan “stand alone” • Sulit melihat keterpautan antara analisis strategis, kebijakan strategis, dan
program dan kegiatan strategis.
7
Kemungkinan Struktur RENSTRA 2015-2019
BAB I Pendahuluan
BAB II Evaluasi Kinerja
RENSTRA 2010-2014
Realisasi Program Pembangunan
BAB III Lingkungan
Strategis
BAB IV Investasi &
Pembiayaan
Realisasi Pelaksanaan
Kebijakan
Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) dan
Diagnostik
Perekonomian Global
Kependudukan & Urbanisasi
Kesenjangan Wilayah
Transportasi Multimoda
Teknologi, Energi, dan Lingkungan
Pembangunan Berkelanjutan dan Pengarusutamaan Perubahan Iklim
Investasi Pemerintah
Peran BUMN/BUMD
Partisipasi Sektor Swasta (PSP)
Inovasi Pembiayaan (Creative Financing)
Dana Investasi Pemerintah/SMI
Dukungan/JaminanPemerintah/PII
Dana Investasi Pemerintah/SMI
New Initiatives Fund for PPP
Kerjasama Pemerintah swasta
(KPS)
Investasi Sektor Swasta (PFI)
Aliansi Strategis
Obligasi Infrastruktur
Domestic Capital Market
PBAS
Multi Years Contract
Visi 2010-2014
Misi
2010-2014
Tujuan Pembangunan
Sasaran Pembangunan
Strategi Pembangunan
Sistem Transportasi Nasional
Pertumbuhan Sektor Transportasi
Catatan:
• Satu dari beberapa opsi struktur penulisan dan masih bersifat “unconstrained”
• DCM terdiri dari dana perbankan, dana pensiun, dana asuransi, pasar modal, dan dana kelembagaan non-bank.
• Bab IV tentang Investasi dan Pembiayaan dapat digeser ke Bab VIII.
8
Kemungkinan Struktur RENSTRA 2015-2019
BAB V Kebijakan Nasional Sektor Transportasi
Membangun Konektivitas Nasional
Membangun Pasar dan Industri Transportasi Nasional
Mengintegrasikan Isu Isu Lintas Sektor dan Sektor
Transportasi Multimoda
Sistem Logistik Nasional
Percepatan Pembangunan Transportasi Wilayah
Transportasi & Ekonomi
KA Barang Luar Jawa
Short Sea Shipping
Revitalisasi Kelembagaan KPS, Revisi Perpres dan Peraturan Menteri Terkait
Dengan KPS
Tarif dan Pembiayaan Transportasi Modern
Pemisahan Fungsi Regulator dan Operator
Angkutan Umum Perkotaan
Transportasi KTI, Daerah
Tertinggal,Perbatasan, dan Kawasan Perdesaan
Modernisasi Angkutan
Keperintisan
ASEAN Connectivity
Menigkatkan peran pemerintah pusat dalam Kereta Api Perkotaan
Value for Money & Life-Cycle Costing
Fungsi dan Peran BUMN Kedepan
Sinkronisasi Kelembagaan KPS
Mengurangi praktek monopoli
Mainstreaming KPS dalam APBN
Efektivitas Kerangka Hukum dan Peraturan
Transportasi Hemat Energi
Dampak Sosial Budaya Dari Transportasi
Pendidikan Dini Untuk Kepedulian
Transportasi Publik
Laksanakan RUNK dan Kurangi
Kecelakaan Transportasi
Riset dan Teknologi Transportasi
Kualitas dan Kapasitas SDM
Manajamen Sistem Transportasi Berbasis Teknologi
Revitalisasi pola Subsidi, PSO, dan Keperintisan
Kebijakan Utama
Kebijakan Strategis
Program Strategis
9
Kemungkinan Struktur RENSTRA 2015-2019
BAB VI Transportasi
Perdesaan, dan Kawasan Tertinggal
BAB VII Transportasi Perkotaan
BAB VIII Energi, Lingkungan,
dan Teknologi
Kawasan Timur Indonesia
Kawasan Perbatasan
Daerah Tertinggal
Optimasi Jaringan Jalan Kota
Daerah Rawan Bencana
Kereta Api Perkotaan
Transport Demand Management
Konservasi dan Diversifikasi Energi untuk Transportasi
Lampiran RENSTRA
BAB IX Kaidah Pelaksanaan
Transportasi dan Ekonomi Kota
Inovasi Pembiayaan
Pengarusutamaan Dampak Pemanasan
Global
Teknologi Transportasi dan Perkeretaapian
Catatan:
1. Lampiran Rencana Strategis mencakup sebagian besar dari isi RENSTRA 2010-2014.
2. Program dan kegiatan strategis setiap subsektor dan kegiatan penunjang lainnya akan tetap menjadi bagian yang lukratif dari RENSTRA 2015-2019.
3. Akan tetapi korelasi langsung antara substansi dan lampiran harus lebih terlihat sebagai satu kesinambungan dari kebijakan sampai dengan kegiatan strategis, tahun demi tahun dan lintas wilayah.
4. Struktur RENSTRA diatas tidak merupakan struktur yang secara riil harus diacu oleh proses penyusunan dan penulisan RENSTRA oleh Kemenhub.
5. Struktur diatas menjadi acuan bagi penulisan Background Study yang lebih substantif.
Intelligent Transport System
Catatan:
6. Tentu ada korelasi yang dekat antara Background Study dengan RENSTRA. Sebagian dari struktur Background Study dapat menjadi struktur RENSTRA, sepanjang itu disepakati oleh Kemenhub.
7. Yang harus diusahakan sedapat mungkin adalah membentang benang merah dari hulu ke hilir, menjaga konsistensi substansi dari kebijakan, program, dan kegiatan strategis sektor transportasi.
8. Barangkali struktur Lampiran RENSTRA juga harus memuat 2 hal besar: (i) program dan kegiatan berkesinambungan dari RENSTRA I dan II yang tertunda atau belum selesai; (ii) program dan kegiatan strategis yang menggambarkan non linieritas dari RENSTRA III.
10 National Planning Specialist
Devie Anggra
National Communication & Institutional Specialist
Muslich Z Asikin National Sector Specialist
Muhammad Isnaeni
Struktur Organisasi LASU Terkait Pekerjaan RENSTRA
Wamenhub
Sekertaris Jenderal Biro Perencanaan
Sebagai Tim awal yang diprioritaskan fokus untuk RENSTRA 2015-2019
Junior Program Officer
Knowledge-Sharing Advisors
Sri Purwanti Meilany Fahriantiny
Divisi Perencanaan dari Dirjen Darat, Dirjen KA,
Dirjen Laut, Dirjen Udara
BSTP
Knowledge-Sharing Consultant
Peter Midgley
Fokus pada mobilitas perkotaan sebagai tim
Knowledge-Sharing
Policy Support Wamenhub
Emil Ardiaman Yoke Saputra
National Lead Advisor Suyono Dikun
National Policy/Planning Advisors
Devie Anggra Isnaeni
National Lead Advisor Suyono Dikun
Dirjen Perhub. Laut
Dirjen Perhub. Udara
Dirjen Perkeretaapian
Dirjen Perhub. Darat
Policy Support Wamenhub
Emil Ardiaman Yoke Saputra
Wakil Menteri Perhubungan
Menteri Perhubungan
Sekretaris Jenderal Biro Perencanaan
Badan Litbang
Struktur Organisasi Awal LASU untuk dukungan RENSTRA &Tim Knowledge Sharing
Organisasi LASU untuk RENSTRA 2015-2019
11
[2] Draf Naskah Kebijakan
(Indii)
Biro Perencanaan
[3] Badan Litbang
[4] Rapat Konsolidasi
[6] Naskah Kebijakan
Disetujui dan Diverifikasi
[8] Rapat Koordinasi
[7] Wakil Menteri
Perhubungan
[1] Draft Awal RENSTRA
[3] RENSTRA dengan
inkorporasi Sektor Jalan
[4] Pertemuan Mulitilateral
Kemenhub – Sektor Ekonomi lainnya
[8] Final RENSTRA
[2] Pertemuan
Bilateral KemenhubBina Marga
Mekanisme Internal MoT
Mekanisme Dengan Instansi Terkait Lainnya
[11] Biro Perencanaan
Konsolidasi Naskah
[12] Draft Awal RENSTRA
2015-2019
[10] Naskah Kebijakan di
setujui
Diagram ini menggambarkan mekanisme internal di Kementerian Perhubungan dan mekanisme interaksi dengan instansi terkait diluar Kementrian Perhubungan dalam upaya membangun komunikasi dan untuk mencapai pemahaman dan persepsi yang sama terkait dengan RENSTRA 2015-2019.
Ya
Tidak
[5] Setuju/ Tidak setuju
Perbaikan Konsep
Direktorat Jenderal
[1] Konsep Awal Dari IndII,
Litbang, atau Dari Biro
Perencanaan
[12] Uji Publik 1 : Perguruan Tinggi, Asosiasi, Industri,
Operator
[7] Penyempurnaan
Draft Akhir RENSTRA
[6] Uji Publik 2: LSM, Pemerintah Daerah
Mekanisme Kerja RENSTRA 2015-2019
[9] Setuju/ Tidak setuju
Tidak, Revisi
Ya
[5] RENSTRA dengan inkorporasi Sektor Jalan dan Sektor
Ekonomi
12
RPJP Kementerian Perhubungan 2005-2025
Visi Departemen Perhubungan 2025 Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan
memberikan nilai tambah
Misi Departemen Perhubungan: Memulihkan kinerja pelayanan jasa transportasi Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang
peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan SDM Meningkatkan aksesibilitas masyarakat thd pelayanan jasa transportasi Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi
transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yg berkelanjutan dgn kuantitas dan kualitas yg memadai
Tujuan Pembangunan Transportasi Nasional Jangka Panjang Untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien
guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis
Sasaran Pembangunan Transportasi Nasional Jangka Panjang Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi minimal dua kali
pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka memberikan sumbangan terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional (sustainable growth) dan perluasan lapangan kerja
Terjaminnya kepastian dan stabilitas penyediaan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang, jasa dan mobilitas penumpang dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pengendalian laju inflasi
Terwujudnya penghematan pengeluaran devisa dan peningkatan perolehan devisa dalam penyelenggaraan jasa transportasi dalam rangka memberikan kontribusi terhadap penyehatan neraca pembayaran khususnya dlm menekan defisit neraca jasa dlm neraca transaksi berjalan
Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dan menjaga keutuhan NKRI
Strategi Pembangunan Transportasi Nasional: Pembangunan transportasi dilakukan berdasarkan penerapan
prinsip ekonomi (manfaat maksimum dan biaya minumum) Pembangunan transportasi dilakukan dengan mempertimbangkan
aspek politik, sosial, budaya dan pertahanan Pembangunan transportasi difokuskan kepada segmen-segmen
tertentu untuk menunjang kegiatan sektor-sektor utama Pembangunan transportasi untuk mewujudkan pembangunan
nasional yang berkelanjutan Pembangunan transportasi dilakukan dengan orientasi peningkatan
pelayanan kepada masyarakat Pembangunan transportasi dilakukan sesuai dengan arah
pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistik dan rasional
Pembangunan transportasi dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta)
Kebijakan Umum Pembangunan Transportasi Nasional: Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara Pertumbuhan dan Efisiensi Nasional Koordinasi inter, antar sektor dan antar moda Rencana terpadu, riset dan pengembangan teknologi Persyaratan teknis, keselamatan dan keamanan Fungsi penunjang dan fungsi pendorong Dukungan terhadap kebijakan otonomi daerah Dukungan kepada sektor-sektor lain Pembangunan transportasi berkelanjutan Pelibatan peranserta swasta Pengadaan barang dan jasa Perlindungan dan pengamanan Dukungan terhadap pertahanan Pemakaian hasil produksi dalam negeri Kemudahan penyelenggaraan angkutan massal Prinsip penetapan tarif jasa transportasi Subsidi dan PSO Pajak dan PNBP Energi
Sumber: KM 49/2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan 2005-2025
13
Visi perkeretaapian nasional tahun 2030 yaitu mewujudkan perkeretaapian yang berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan mampu menjawab tantangan perkembangan.
Arah pengembangan perkeretaapian nasional: Pelayanan prasarana dan sarana
perkeretaapian yang handal Teknologi perkeretaapian yang modern,
ramah lingkungan, daya angkut besar dan berkecepatan tinggi
Penyelenggaraan perkeretaapian nasional yang mandiri dan berdaya saing
Strategi pengembangan perkeretaapian nasional: Pengembangan jaringan dan layanan
perkeretaapian Peningkatan keamanan dan keselamatan
perkeretaapian Alih teknologi dan pengembangan industri
perkeretaapian Pengembangan SDM perkeretaapian Pengembangan kelembagaan
penyelenggaraan perkeretaapian Investasi dan pendanaan perkeretaapian
Target Pengembangan Perkeretaapian Nasional Tahun 2030: perkeretaapian nasional memiliki pangsa pasar penumpang sebesar 11%-13% dan barang sebesar 15%-17% dari total pangsa pasar transportasi nasional pada tahun 2030
Peranan Perkeretaapian Nasional: Penghubung antar simpul transportasi Mendukung keterhubungan wilayah Mendukung pengembangan koridor ekonomi
Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Perkeretaapian Nasional
Program Pengembangan Jaringan dan Layanan Tahun 2015-2019: Pengembangan jaringan dan layanan KA antara kota: Banda Aceh-Sigli,
Lhokseumawe-Langsa Besitang, Rantau Prapat-Duri-Dumai, Tj Api-api, KM3-Bakauheni, Padang-Bengkulu, Tj Enim-Pulau Baai, Muara Enim-Tj Api-api, Banko Tengah-Srengsem, Stasiun Sukacita-Stasiun Kertapati, Shortcut Tj Enim-Baturaja, Shortcut Rejosari-Tarahan, Shortcut Solok-Padang, Double Track Semarang – Bojonegoro-Surabaya, Double Track Solo-Madiun-Surabaya, Pembangunan Jalur KA di Pulau Bali, Parungpanjang-Citayam, Nambo-Cikarang-Tj Priok, Puruk Cahu-Bangkuang, Bangkuang-Lupak Dalam, Kudangan-Kumai, Muara Wahau-Lubuk Tutung, Balikpapan Tanah Grogot Tanjung, Makassar-Pare-pare
Pengembangan jaringan dan layanan KA regional: Jabodetabek, Mebidangro, Patungraya, Joglosemar, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, Mamminasata
Pengembangan jaringan dan layanan KA perkotaan: Medan, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Batam, Jakarta, Bandung Raya, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Denpasar, Makassar Sumber: PM 43/2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
14
KEBIJAKAN STRATEGIS (K) DAN STRATEGIS PROGRAM (P)
(K.1) Pemulihan kondisi jaringan pelayanan penyeberangan eksisting dan mempertahankan kinerjanya dalam jangka panjang:
(P.1) Pemulihan pelayanan penyeberangan eksisting (2010-2019)
(K.2) Optimalisasi dan peningkatan kapasitas pelayanan penyeberangan pada jaringan eksisting secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan permintaan perjalanan:
(P.2) Meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan eksisting sebagai fungsi dari pertumbuhan permintaan perjalanan, penumpang dan kendaraan (2010-2019)
(P.3) Integrasi / koordinasi dengan rencana pengembangan jaringan jalan, jalan rel dan angkutan laut (2010-2029)
(K.3) Pengembangan jaringan pelayanan penyeberangan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan pemerintah
(P.4) Mengembangkan pelayanan penyeberangan pada lintas-lintas penyeberangan utama, sebagai perwujudan konsep sabuk (2010-2019)
(P.5) Mengembangkan pelayanan penyeberangan pada lintas-lintas baru sebagai perwujudan koneksitas/aksesibilitas antar kawasan yang terpisah oleh perairan (2010-2029)
Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Transportasi Penyeberangan
Sumber: KM 6/2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan
KONSEP SABUK TRANSPORTASI PENYEBERANGAN NASIONAL
TOLOK UKUR RENCANA PENGEMBANGAN
15
Visi pembangunan di bidang kepelabuhanan: Terwujudnya sistem Kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif yang mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah
Tujuan pembangunan di bidang kepelabuhanan: Meningkatkan daya saing dalam perdagangan global dan
pelayanan jasa transportasi Meningkatkan daya saing jasa kepelabuhanan, mengurangi
biaya pelabuhan dan meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan
Mensinergikan pelabuhan dalam pembangunan sistem transportasi nasional, sistem logistik nasional dan pembangunan ekonomi
Mengembangkan kapasitas pelabuhan untuk memenuhi permintaan kebutuhan jasa transportasi
Mengembangan kapasitas SDM dalam sektor kepelabuhanan
Kebijakan pelabuhan nasional: Mendorong investasi swasta Mendorong persaingan Pemberdayaan peran penyelenggara pelabuhan Terwujudnya integrasi perencanaan Men ciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang
tepat dan fleksibel Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yg aman & terjamin Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim Mengembangkan sumber daya manusia
Strategi implementasi: Pedoman kebijakan pelabuhan nasional dan strategi bisnis
yang komprehensif Perencanaan terpadu, hierarki pelabuhan, dan pemantauan
kinerja Pengaturan tarif Mondorong persaingan di sektor pelabuhan Meningkatkan kompetensi SDM di pelabuhan Meningkatkan keselamatan kapal dan keamanan fasilitas
pelabuhan secara efektif Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim secara efektif
Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Kepelabuhanan Nasional
Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan No KP 414/2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional
PELABUHAN STRATEGIS DALAM KORIDOR EKONOMI INDONESIA
INVESTASI SEKTOR PELABUHAN BERDASARKAN KORIDOR EKONOMI DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN (JALAN JUTA US$)
16
Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya
Tatanan kebandarudaraan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan bandar udara yang andal, terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan Nusantara:
Andal yaitu bandar udara yang disusun dalam jaringan dan simpul yang terstruktur, dinamis dalam memenuhi tuntutan kebutuhan angkutan udara
Terpadu yaitu bandar udara yang saling menunjang dan mengisi peluang dalam satu kesatua tatanan kebandarudaraan nasional
Efisien yaitu bandar udara yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, tidak saling tumpang tindih dan tidak terjadi duplikasi dalam melayani kebutuhan angkutan udara
Berdaya saing global yaitu bandar udara yang tidak rentan terhadap pengaruh global serta mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan kebutuhan angkutan udara
Menunjang pembangunan nasional yaitu bandar udara sebagai pintu gerbang perekonomian, dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan pengembangan Indonesia wilayah barat dan Indonesia wilayah timur
Menunjang pembangunan daerah yaitu bandar udara sebagai pembuka daerah terisolir, tertinggal dan mengembangkan potensi industri daerah.
Berwawasan Nusantara yaitu bandar udara yang memandang kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, dalam rangka mempersatukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Kebandarudaraan Nasional
Sumber: PM 69/2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL EKSISTING
TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL EKSISTING DAN RENCANA
17
Visi transportasi antarmoda/multimoda Tahun 2030 adalah “Arus Barang dan Mobilitas Orang Efektif dan Efisien”
Misi dan kebijakan transportasi antarmoda/multimoda : Mewujudkan kelancaran arus barang:
- Meningkatnya kualitas badan usaha angkutan multimoda. - Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul
transportasi laut - Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul
transportasi udara - Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal
Mewujudkan kelancaran mobilitas orang: - Meningkatnya kelancaran mobilitas orang di perkotaan - Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal.
Tujuan transportasi multimoda: Menekan Iarnanyawaktu pelayanan pada simpuI moda
transportasi. Menurunkan biaya pelayanan transportasi pada sirnpul moda
transportasi. Meningkatkan kelancaran arus barang dan rnobilitas orang pada
kota metropolitan. Meningkatkan aksesibilitas rnasyarakat dari dan ke daerah
tertinggal. Strategi pengembangan transportasi antarmoda/multimoda: Meningkatnya kualitas badan usaha angkutan multimoda Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul
transportasi laut Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul
transportasi udara Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal Meningkatnya kelancaran mobilitas orang di perkotaan Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal
Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda
Sumber: KM 15/2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010 - 2030
CAKUPAN CETAK BIRU TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA
RENCANA PENGEMBANGAN 2015-2019 Pengembangan/pemantapan akses jalan/jalan rel ke beberapa
pelabuhan (Lhokseumawe, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Batam, Panjang, Palembang, Bojonegara, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pontianak, Banjarmasin, Benoa, Samarinda, Makassar, Balikpapan, Bitung)
Pembangunan dan pengembangan dermaga serta penambahan fasilitas pelabuhan (Belawan, Pekanbaru, Tekuk Bayur, Bojonegara, Tanjung Perak, Banjarmasin, Kupang, Makassar, Balikpapan, Bitung, Ambon, Biak, Jayapura, Sorong)
Peningkatan alur pelayaran dan SBNP Pelabuhan (Tanjung Perak, Samarinda)
Pelaksanaan kerja operasional pelabuhan 24 jam (Lhokseumawe, Tanjung Pinang)
Optimasi Bandara (Sukarno Hatta) Peningkatan aksesibilitas rel/jalan dan angkutan umum ke Bandara
(Sukarno Hatta, Kuala namu, Adi Sucipto), Pengembangan dan pembangunan fasilitas bandara (Kualanamu,
Ngurah rai, Hasanuddin, Sam Ratulangi, Supadio, Sepinggan , F. Kaisepo)
Optimasi manajemen transportasi kota Metropolitan (Mebidangro, Palembang, Kedungsepur, Yogyakarta, Gerbangkertosusilo)
Pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi, Mebidangro, Palembang, Jabodetabek, Bandung Raya, Kedungsepur, Yogyakarta, Gerbangkertosusilo, Sarbagita, Mamminasatta)
Pengembangan transportasi antarmoda/intermoda untuk daerah tertinggal (pengembangan jaringan angkutan, penyediaan sarana, dan peningkatan jalan)
18
Bagan diatas merupakan suatu proses Teknokratis dan Proses Politik dalam penyusunan RENSTRA-KL berdasarkan pedoman penyusunan RENSTRA –KL 2010-2014 BAPPENAS
Bagan Alur Penyusunan RPJM dan RENSTRA-KL