Download - Materi Resume Wawasan Nusantara & HAM
TUGAS : PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA DAN WAWASAN NUSANTARA
NAMA : ABDUL RAZAK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI NEGARA
NAHDATUL WATHON (NW)
2012
HAK ASASI MANUSIA DAN WAWASAN NUSANTARA
A. LATAR BELAKANG TIMBULNYA HAK ASASI MANUSIA
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam
penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait
dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu
yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan
dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih
diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa
dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan
orang lain.
Hak asasi manusia (atau disingkat HAM) adalah hak dasar yang telah dipunyai
semata-mata karena akibat dari kualitas yang disandangnya selaku manusia dengan tanpa
adanya pengecualian. Selain itu, HAM bersifat universal yang artinya penerapannya tidak
mengenali batasan-batasan, entah itu bersifat kewarganegaraan, kewilayahan atau yang
lainnya. Singkatnya, selama ia dipandang memiliki kualitas sebagai manusia dianggap
memiliki HAM.
Dalam kaitannya dengan itu, maka HAM yang kita kenal sekarang adalah sesuatu
yang sangat berbeda dengan yang hak-hak yang sebelumnya termuat, misal, dalam
Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Prancis. HAM yang dirujuk sekarang
adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II
yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya,
negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga
negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa
kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan
HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam jurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun.
Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau
menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki
oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.
Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia
yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati,
dijaga, dan dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya
menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara
kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati,
melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung
jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun
Militer), dan negara.
Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik
kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :
1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia
secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,
pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara
membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.
Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam
disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenannya bukan sesuatu yang kontroversial bila
komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat
domestik. Malahan, peran komunitas internasional sangat pokok dalam perlindungan HAM
karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme pertahanan dan
perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang sangat rentan untuk
disalahgunakan, sebagaimana telah sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri. Contoh
hak asasi manusia (HAM)
- Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
- Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain.
- Hak untuk hidup.
- Hak untuk memperoleh pendidikan.
- Hak untuk mendapatkan pekerjaan.
- Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain.
Maka dari bagian-bagian hak tersebut, sudah semestinya kita menjunjung tinggi
hak-hak yang ada pada manusia. Karena dengan hak ini, kita sebagai manusia punya
derajat dan martabat yang tinggi dihadapan manusia dan tuhan. Adapun macam-macam
hak asasi, diantaranya sebagai berikut yakni:
1. Hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi hak untuk bebas menyatakan
pendapat, bebas memeluk agama, bebas bergerak, dan lain sebagainya. Contohnya, di
kelas setiap siswa memiliki hak untuk menyatakan pikirannya, termasuk untuk bertanya
atau meminta penjelasan guru.
2. Hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau
menjual serta memanfaatkannya. Contohnya, setiap orang memiliki hak untuk membeli
beras.
3. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau
disebut rights of legal quality. Contohnya setiap warga negara Indonesia dari latar
belakang apapun memiliki hak yang sama untuk hidup aman. Oleh karena itu, setiap
warga berhak mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan.
4. Hak asasi politik atau political rights, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih
(memilih dan dipilih) dalam pemilu. Contohnya, setiap warga negara Indonesia berhak
mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur, bupati, walikota, camat, atau lurah.
5. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights, misalnya hak pendidikan,
hak mengembangkan kebudayaan. Contohnya, setiap anak Indonesia memiliki hak untuk
mendapatkan pendidikan formal di sekolah.
Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan perlindungan atau
procedural rights, misalnya hak perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan (razia),
penangkapan, peradilan, dan pembelaan. Contohnya setiap warga negara Indonesia memiliki
hak untuk mendapatkan bantuan pengacara saat menghadapi sebuah kasus
B. HAK ASASI MANUSIA (HAM)
1. Pengertian Dan Ciri Pokok Hakikat Ham
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya
(Kaelan: 2002).
- Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human
Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa
HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia
mustahil dapat hidup sebagai manusia.
- John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh
Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).
- Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan
bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia”
2. Ciri Pokok Hakikat Ham
Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang
beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:
HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari
manusia secara otomatis.
HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama,
etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara
membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih,
2003).
3. Perkembangan Pemikiran HAM
Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi dalam 4 generasi, yaitu :
- Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang
hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan
politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya
keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib
hukum yang baru.
- Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga
hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua
menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa
generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi
ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.
- Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga
menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum
dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan.
Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami
ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti
pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan
sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang
dilanggar.
- Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam
proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan
dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program
pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara
keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM
generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun
1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic
Duties of Asia People and Government
C. Perkembangan Pemikiran HAM di Dunia
1. Magna Charta
Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di
kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat
pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan
hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi
kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum(Mansyur
Effendi,1994).
2. The American declaration
Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American
Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu.
Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya,
sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.
3. The French declaration
Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi
Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The
Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang
sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang
ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada
keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.
4. The four freedom
Ada empat bentuk hak kebebasan yakni :
- Hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat.
- Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang
diperlukannya,
- Hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai
tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya,
- Hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan,
sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan
serangan terhadap negara lain ( mansyur effendi,1994).
D. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia
Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada
Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan
perlakukan yang sama hak kemerdekaan.
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3
UUD dalam 4 periode, yaitu:
1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945
2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik
Indonesia Serikat
3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945
E. HAM Dalam Tinjauan Islam
Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukan bahwa Islam sebagai agama
telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu,
perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri
yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. Hak-hak
yang diberikan Allah itu bersifat permanent, kekal dan abadi, tidak boleh dirubah atau
dimodifikasi (Abu A’la Almaududi, 1998). Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak,
yakni hak manusia (hak al insan) dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama
lain. Hak Allah melandasi manusia dan juga sebaliknya. Dalam aplikasinya, tidak ada
satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya sholat.
Konsep islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris
(theocentries) atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur
tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga
masyarakjat atau warga bangsa. Dengan demikian konsep Islam tentang HAM berpijak pada
ajaran tauhid. Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. Dilihat
dari tingkatannya, ada 3 bentuk HAM dalam Islam, pertama,
1. Hak Darury (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar,
bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga eksistensinya bahkan hilang harkat
kemanusiaannya. Sebagai misal, bila hak hidup dilanggar maka berarti orang itu mati.
2. Kedua, hak sekunder (hajy) yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat
hilangnya hak-hak elementer misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang
pangan yang layak maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup.
3. Ketiga hak tersier (tahsiny) yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer
dan sekunder (Masdar F. Mas’udi, 2002)
E. HAM Dalam Perundang-Undangan Nasional
Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang
memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam
ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan
pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan
peraturan pelaksanaan lainnya.
Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat
karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam
ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain
melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam
konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam
konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam bentuk
Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya
mengalami perubahan.
F. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk
aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok
orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan
HAM). Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran
HAM berat itu.
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok
etnis dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota
kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota
kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan
secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan
mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari
kelompok tertentu ke kelompok lain (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).
Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai
bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut
tujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan,
perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas)
ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran
secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap
suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras,
kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara
paksa, dan kejahatan apartheid.
Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun
bukan aparatur negara (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Karena itu penindakan
terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga
pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran
HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang
terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan
pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.
Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM
1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan
yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.
2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata
kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.
3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para
pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga
sangat rentan terjadi kecelakaan.
4. Para pedagang tradisioanal yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran
HAM ringan terhadap pengguna jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati
arus kendaraan yang tertib dan lancar.
5. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan
tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang
anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
Dari sejarah sampai pada perkembangaanya HAM, Maka Ham adalah hak-hak dasar
yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan
agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah
melanggar atau menindas HAM orang lain.
HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih
dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama
ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga
terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.
Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan
RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok
atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan.
A. Latar Belakang Terjadinya Wawasan Nusantara
Indonesia adalah negara kepulauan yang berarti Indonesia terdiri dari pulau-pulau.
Hal ini juga memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa
yang mempunyai bahasa yang berbeda-beda, kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda,
kepercayaan yang berbeda, kesenian, ilmu pengetahuan, mata pencaharian dan cara berpikir
yang berbeda-beda. Berkat kekuasaan kerajaan Majapahit dan penjajahan Belanda Indonesia
mulai bersatu. Untuk menjadi sebuah negara yang merdeka Indonesia harus mempunyai
wilayah, penduduk dan pemerintah. Semua warga daerah di kepulauan nusantara yang
dijajah Belanda setuju untuk bersatu dan membentuk sebuah negara kesatuan melalui
sumpah pemuda. Agar Indonesia dapat merdeka Indonesia harus memiliki keinginan
bersama. Setelah Indonesia merdeka tentu Indonesia harus mempertahankan kesatuan negara
yang sdah diperjuangkan dengan darah. Oleh karena itu Indonesia harus puya cara pandang
Bangsa Indonesia yang sama terhadap negara Indonesia.
Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara
kepulauan yang berdasarkan Pancasila dengan semua aspek kehidupan yang beragam
disebut Wawasan Nusantara. Wawasan nusantara dibentuk dan dijiwai oleh geopol. geopol
adalah ilmu pengelolaan negara yang menitikberatkan pada keadaan geografis. Geopol
selalu berkaitan dengan kekuasaan an kekuatan yang mengangkat paham atau
mempertahankan paham yang idanut oleh suatu bangsa atau negara demi menjaga persatuan
dan kesatuan.
B. Pengertian Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan
lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta
sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiawai kehidupan bangsa dalam
mencapai tujuan atau cita-cita nasional.
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara
1. Wilayah
2. Geopolitik dan Geostrategi.
3. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya.
D. Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara
1. Wadah
2. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen
- Wujud Wilayah batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang
di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya
perairan. Oleh karena itu nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta
dihubungkan oleh perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu
bentuk kerucut terbuka keatas dengan titik puncak kerucut di pusat bumi.
Letak geografis negara berada di posisi dunia anatar 2 samudra, yaitu pasifik dan
samudera hindia dan antara dua benua, yaitu asia dan australia. Letak geografis ini
berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional Indonesia. Perwujutan
wilayah nusantara menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-busaya dan
pertahanan keamanan.
- Tata Inti Organisasi bagi Indonesia. Tata inti organisasi negara berdasarkan pada
UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah,
sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara
kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang
sepenuhnya oleh majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Indonesia merupakan Negara
Hukum (Rechk Staat) bukan hanya kekuasaan.
3. Tata Kelengkapan Organisasi
Cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Negara
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Rakyat Indonesiayang
berkehidupan kebangsaan yang bebas. Pemerintahan negara Indonesia melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas keterpaduan semua
aspek kehidupan nasional berciri manunggal. Satu kesatuan wilayah nusantara mencakup
daratan, perairan dan dirgantara. Satu kesatuan politik. Satu kesatuan sosial budaya Satu
kesatuan ekonomi, atas asas usaha bersama. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
Satu kesatuan kebijakan nasional. Isi Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara mencakup
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti :
a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan
satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta
menjadi modal dan milik bersama bangsa Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari
berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan
meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus
merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
b. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib
sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai
cita-cita bangsa. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa
dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju
tujuannya.
c. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan
politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam
arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan
nasional.
d. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut
menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada
kepentingan nasional.
e. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti
f. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan
milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata
di seluruh wilayah tanah air
g. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa
meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan
ekonominya.
h. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan
ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan
ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
i. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam
arti
j. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan
kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang
sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan
tingkat kemajuan bangsa.
k. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam
budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan
landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai –
nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-
hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
l. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan,
dalam arti
m. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan
ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara
n. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam
rangka pembelaan negara dan bangsa.
2.
E. Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan nsaional
1. Implementasi Wawasan
Nusantara dalam Kehidupan Nasional Dalam rangka menerapkan Wawasan Nusantara ,
kita sebaiknya terlebih dahulu mengerti dan memahami pengertian , ajaran dasar , hakikat
, asas , kedudukan , fungsi serta tujuan dari Wawasan Nusantara . WAwasan Nusantara
dalam kehidupan nasional yang mencakup kehidupan politik , ekonomi , sosial budaya ,
dan pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola pikir , pola sikap , dan pola tindak
yang senantiasa mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan . Dengan demikian , Wawasan
Nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang
berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara , sehingga menggambarkan sikap dan
perilaku , paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang
merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia
2. Hakikat Wawasan Nusantara
Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara , dalam pengertian : cara
pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan
nasional . Hal tersebut berarti bahwa etiap warga bangsa dan aparatur negara harus
berfikir , bersikap , dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan
negara Indonesia . Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus
dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia , tanpa menghilangkan
kepentingan lainnya , seperti kepentingan daerah , golongan , dan orang per orang
3. Pemikiran Berdasarkan Pancasila
Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang
mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaanya yang serba terhubung
dengan sesamanya, lingkungannya dan alam semesta, dan penciptanya. Dengan adanya
pemahaman seperti ini maka akan menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk
mempertahankan eksitensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi.Nilai-
nilai pancasila bersemayam dalam pengembangan wawasan nusantara, hal ini dapat
dilihat dari nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:
a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa
Indonesia memiliki kepercayaan dan ketakwaan terhadap tuhan yang Maha Esa
sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan hidup saling
menghormati dan mengembangkan sikap toleransi. Nila pancasila mewarnai
wawasan nasional yang dianut bangsa Indonesia yang menghendaki keutuhan dan
kebersamaan dengan tetap menghormati dan memberikan kebebasan dalam
menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Sila Kemanusiaan Yang adil
dan Beradab Nilai
b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang terkandung bangsa Indonesia
mengakui, mengahargai, dan memberikan hak dan kebesan yang sama kepada setiap
warganegaranya untuk menerapkan hak asasi manusia. Sikap ini mewarnai wawasan
nasional dengan memberikan kebebasan dalam mengeksprisikan HAM dengan tetap
mengingat dan menghormati hak orang lain sehingga menumbuhkan toleransi dan
kerja sama.
c. Sila Persatuan Indonesia, Dengan sila Persatuan Indonesia, bangsa Indonesia lebih
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan suku, agama, dan
golongan. Sikap ini melandasi wawasan nasional dengan tetap memperhatikan,
menghormati, dan menampung kepentingan golongan, suku bangsa, maupun
perorangan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia.
d. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/ Perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila ini, bangsa
Indonesia berusaha dalam membuat keputusan lebih mengutamakan musyawarah
untuk mencapai mufakat. Sikap ini mewarnai wawasan nusantara dengan
mengembangkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputuasan dengan
tetap menghormati perbedaan pendapat.
e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam
sila ini, bangsa Indonesia mengakui dan mengahrgai warganya untuk mencapai
kesejahteraan yang setinggi-tingginya sesuai hasil karya dan usahanya masing-
masing. Nilai ini mewarnai wawasan nasional dengan memberikan kebebasan kepada
bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan sitinggi-tingginya bagi setiap orang
dengan memperlihatkan keadilan social bagi darerah penghasil, daerah lain, orang
lain sehingga tercapai kemakmuran bersama.
Dari uraiaan diatas dapat disimpulkan bahwa wawasan nasional sebagai pancaran
pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.
4. Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya
Budaya adalah khasanah yang memperkaya kehidupan masyarakat suatu bangsa.
Masyarakat Indonesia terbentuk dari dengan ciri kebudayaan yang sangat beragam yang
muncul karena pengaruh ruang hidup, dan perbedaan ras maupun etnik serta berupa
kepulauan di mana ciri alamiah sangat beragam antar satu pulau dengan pulau lainnya.
Faktor alamiah inilah membentuk perbedaan khas kebudayaan di tiap-tiap daerah
sekaligus perbedaan daya tanggap inderawi serta pola kehidupan. Wawasan nusantara
diwarnai oleh keinginan menumbuhkan factor-faktor positif dari perbedaaan tersebut,
dengan tujuan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan berusaha untuk terhindar
dari disintegrasi bangsa.
2. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA
Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiawai
kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi Wawasan Nusantara, yakni :
Wilayah.
Geopolitik dan Geostrateg
Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya
Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara
Adapun unsure-unsur dasar dari wawasan Nusantara, yakni :
1. Wadah,
2. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen :
- Wujud Wilayah
- Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya
terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Oleh
karena itu nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan
dalamnya. Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka
keatas dengan titik puncak kerucut di pusat bumi.
- Letak geografis negara berada di posisi dunia anatar 2 samudra, yaitu pasifik dan
samudera hindia dan antara dua benua, yaitu asia dan australia. Letak geografis ini
berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional Indonesia. Perwujudan
wilayah nusantara menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-busaya dan
pertahanan keamanan.
Tata Inti Organisasi. Bagi Indonesia. Tata inti organisasi negara berdasarkan
pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan
pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah
negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang
sepenuhnya oleh majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem pemerintahannya
menganut sistem presidensial. Indonesia merupakan Negara Hukum (Rechk Staat)
bukan hanya kekuasaan. Tata Kelengkapan OrganisasiIsi wawasan nusantara
tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indoensia dalam eksistensinya yang
meliputi :
1. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Negara
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Pemerintahan negara
Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia.
2. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal. Satu
kesatuan wilayah nusantara mencakup daratan, perairan dan dirgantara. Satu
kesatuan politik
3. Satu kesatuan sosial budaya Satu kesatuan ekonomi, atas asas usaha bersama
Satu kesatuan pertahanan dan keamanan Satu kesatuan kebijakan nasional.