MAQDIR ISMAIL & PARTNERS LAW FIRMHENDROPRIYONO AND ASSOCIATES
Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M; Dr. Ir. AM Hendropriyono, S.H., M.H; Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum; M. Rudjito, S.H., LL.M; Dasril Affandi, S.H., M.H; Masayu Donny Kertopati, S.H;Meitha Wila Roseyani, S.H., M.Hum.; Hendrawarman, S.H., M.H; Ade Kurniawan, S.H.; Mohammad Ikhsan, S.H; Heru Pamungkas, S.H; Amin Setyono, S.H.; Wishnu Priyo Wibisono, S.H.
MEMORI BANDING
2012
Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST., tanggal 21 Desember 2011
Doni
i
I. …………………………………………….1
a) Pokok – Pokok Alasan Keberatan Terhadap Putusan
Tingkat Pertama ……………………………
5
...............................................14
1. Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam
Menilai dan Menyimpulkan Fakta (Hukum) yang
Terungkap Di Depan Persidangan ……………………
14
2. Tingkat Pertama Telah Memanipulasi
Fakta yang Diuraikan Penuntut Umum Dalam Surat
Dakwaan Sebagai Fakta (Hukum) yang Terungkap
Di Depan Persidangan …………………………………
15
3. Persamaan Antara Surat Dakwaan Dengan Surat
Tuntutan dan Pertimbangan Hukum
Tingkat Pertama ………………………………………
184. Fakta Hukum yang Disebutkan Oleh
Tingkat Pertama pada Halaman 585 s/d 590 Banyak yang Tidak Benar dan Tidak Relevan Dengan Fakta Di Persidangan serta Patut Diduga Rekayasa …….....
57
5. Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru
Dalam Menuangkan “Fakta Hukum” Di Dalam
Pertimbangan Putusan Pada Halaman 585 – 590 Dan
Dijadikan Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam
Menguji Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 3 ……......
59
DAFTAR ISI
Hlm.
PENDAHULUAN
II. ALASAN – ALASAN KEBERATAN TERHADAP SEGALA
ISI DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN
TINGKAT PERTAMA
Judex Factie
Judex Factie
Judex Factie
Judex Factie
Judex Factie
Judex Factie
JUDEX
FACTIE
ii
6. Sanggahan Terhadap Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama Dalam Menguji
Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 3 …………………..72
7. Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam
Mempertimbangkan Unsur “Menyalahgunakan
Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada
Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” ………….97
8. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam
Mempertimbangkan Unsur “Yang Dapat Merugikan
Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” ……
133
……………………………………………………136
Judex Factie
Judex Factie
III. PENUTUP
MEMORI BANDINGTerdakwa “Ir. Eddie Widiono Suwondho, MSc” selaku
PEMOHON BANDING Terhadap
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
37/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst
tanggal 21 Desember 2011
=======================================================
KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc.
PEMOHON BANDING Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.;
Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum.; M. Rudjito, S.H., LL.M; Dasril
Affandi, S.H., M.H.; Masayu D. Kertopati, S.H.; Ade Kurniawan, S.H.;
Mohammad Ikhsan, S.H.; Heru Pamungkas, S.H.; Amin Setyono,
S.H.; Wishnu Priyo Wibisono, S.H.
Jakarta, 17 Februari 2012
Kepada yang terhormat,
Jl. Letjen. Soeprapto
Jakarta
Melalui:
Yang terhormat,
Jl. Gajah Mada No. 17
Jakarta
Dengan hormat,
Untuk dan atas nama Terdakwa ,
selaku , yaitu:
dan , seluruhnya adalah Advokat
Hlm. | 2Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
dan Konsultan Hukum pada Kantor
, yang beralamat di Jl. Bandung No. 4 Menteng, Jakarta
10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Desember
2011. Serta
dan Seluruhnya
adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus bertanggal 07 Februari 2012. Dengan ini menyampaikan
Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 37/Pid.B/TPK/2011/
PN.JKT.PST., bertanggal 21 Desember 2011, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut: -------------------------------------------------
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS
Law Firm
Dr. Ir. AM Hendropriyono, S.H., M.H.; Meitha Wila
Roseyani, S.H., M.Hum; Hendrawarman, S.H., M.Si.
HENDROPRIYONO And ASSOCIATES
Mengadili :
1. Menyatakan Terdakwa Ir. Eddie Widiono Suwondho Msc.,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya, terhadap Terdakwa Ir.
Eddie Widiono Suwondho Msc., dengan pidana penjara selama 5
(lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti
dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh
Terdakwa Ir. Eddie Widiono Suwondho Msc., dikurangkan
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Ir. Eddie Widiono Suwondho Msc,
tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti, berupa uang yang disita dari:
Hlm. | 3Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 37/Pid.B/TPK/2011/PN.
JKT.PST yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, Terdakwa
Amri (Fungsional, pemeriksaan KPP AR.GA Makmur
Bengkulu) Rp. 163.000.000,- dan Rp. 27.000.000,-
Nurachman Ma’arif (fungsional; pemeriksaan KPP Pratama
Ilir Barat Palembang) Rp. 81.000.000,- dan Rp. 14.000.000,-
Abdul Gani (Kabag Keberatan dan Banding Kantor Kanwil
DJP Serang) Rp. 95.000.000,-;
Erikson P Situmorang (Kasi Administrasi Penyidikan Kanwil
Jabar) Rp. 95.000.000,-;
Linda Sari Hendayani ( Analisis Hukum PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur) Rp. 500.000.000,-;
Julkifli (Pegawai PT.PLN Pusat) Rp. 10.000.000,-;
Trio Supriyanto (Satuan Pengawas Internal PT. PLN Pusat)
Rp. 1.000.000,-;
Pandu Angklasito (Pegawai PT. PLN Expert Niaga Direktorat
Bisnis dan Management Risiko) Rp. 15.000.000,-;
Djoko Tedratno (Mantan Manager Keuangan PT. PLN Disjaya)
Rp. 13.000.000,-;
Reddy Tjahyono sebesar Rp. 10.000.000,-;
Budi Sudjanto (Pegwai PT. PLN Disjaya) Rp. 1.500.000,-;
Rex R. Panambunan (Mantan Kepala Satuan Pelayanan
Hukum Corporate PT. PLN) Rp. 20.000.000,-
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa Ir. Eddie Widiono Suwondho
Msc untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah).
Ir. Eddie
Hlm. | 4Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Widiono Suwondho Msc
Eddie Widiono
Suwondho, Msc
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
BANDING, telah menyatakan Permohonan Banding pada hari
Rabu, 28 Desember 2011, sesuai dengan Akta Permintaan
Banding Nomor: 33/Akta.pid/TPK/2011/PN.JKT.PST. Dengan
demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam
tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 233 ayat (2)
KUHAP yang menyatakan: -------------------------------------------------
Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat masih dalam tenggang waktu yang
disyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal
237 KUHAP yang menyatakan bahwa:----------------------------------
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan
beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang
memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan
Memori Banding ini.-------------------------------------------------------
Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tim
Penasihat Hukum PEMOHON BANDING/Terdakwa Ir.
. yang telah dibacakan pada persidangan tanggal
14 Desember 2011.----------------------------------------------------------
“Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidakhadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)”.----
“Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi”.------------------------------------------------------------
Pleidooi
Hlm. | 5Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Bahwa turunan Putusan Nomor: 37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.
baru diterima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012. -----------------------------
Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan
pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan
keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan
Amar Putusan Tingkat Pertama Nomor:
37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST., tersebut tidak tepat dan tidak
benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini: ------------
A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam
mempertimbangkan kegiatan pengadaan CIS-RISI, seolah-olah
perbuatan berlanjut sesuai dengan pendapat dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( ), tanpa
mempertimbangkan bahwa perubahan dari pola
( ) ke non OSCO sebagaimana tercantum
dalam Surat Direktur Utama ( ) tertanggal 21 Nopember
2001 adalah dalam rangka memenuhi saran Dewan Komisaris
( ) sebagaimana ditunjukkan dalam surat-surat Dekom
dan Catatan rapat konsultasi terbatas Dekom dan Dirut
tanggal 8 Nopember 2001 sebagaimana diterangkan oleh saksi
dan saksi . Sehingga Majelis Hakim
Tingkat Pertama telah keliru, karena tidak mempertimbangkan
bahwa proses yang terjadi pada tahun 2000 & 2001, secara
substansial berbeda dengan apa yang terjadi di tahun 2002 dan
2003, yaitu bahwa proses 2000 & 2001 adalah membentuk
OSCO atau perusahaan patungan, sedangkan proses tahun
2002 – 2003 merupakan proses pengadaan jasa konsultan
pengembangan CIS RISI menjadi CIS RISI Plus dengan lingkup
judex factie
Outsourcing
Company
“BPKP”
“OSCO”
“Dirut”
“Dekom”
Sofyan A. Djalil Purwanto
Hlm. | 6Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
termasuk implementasinya. Peran Direksi dalam
tahun 2003 – 2004 adalah dalam rangka memperoleh
persetujuan Dekom dan RUPS. Direksi tidak pernah
memerintahkan penunjukan langsung terhadap rekanan
tertentu, menentukan lingkup ataupun menentukan HPS
dalam pengadaan Outsourcing CIS RISI. -----------------
B. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak
sependapat dengan Tingkat Pertama, yang
menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum
tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap
di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan
pada bagian pertimbangan hukum oleh Tingkat
Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian
Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum
Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari
manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh
Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum
pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya,
tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada
fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan
keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh
Tingkat Pertama. ------------------------------------------------
C.
------------------------------------------
Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh
Fakta Hukum sebagai berikut: ----------------------------------------
a) Bahwa tidak pernah ada bukti atau dibuktikan bahwa
Terdakwa kekayaannya
outsourcing
Roll-Out
judex factie
judex factie
judex factie
judex factie
judex
factie
Kekhilafan Hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain.
Ir.Eddie Widiono Suwondho, MSc
Hlm. | 7Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
bertambah setelah adanya perjanjian antara PT. PLN
(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dengan PT.
Netway Utama, tentang CIS RISI PT. PLN
(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang; --------------
b) Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim,
;
c) Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim, tidak ada fakta
berdasarkan bukti tertulis atau keterangan saksi bahwa
Terdakwa telah menerima
uang sebesar Rp.2.000.000.000,- ( ); -------
d) Tidak juga ada fakta atau bukti tertulis yang menyatakan
bahwa atau PT.
Netway Utama telah memperoleh kekayaan sebesar Rp.42.
189.037.336,59 (
); ---------------------------
e) Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena
Putusan pengadilan tidak mempertimbangkan adanya fakta
bahwa penerimaan uang oleh petugas pajak tidak jelas
hubungannya dengan perkara Terdakwa
: ------------------------------------------------------
1) AMRY (Fungsional.l Pemeriksa KPP Ar.ga Makmur Bengkulu)
Rp. 163.000.000 dan Rp.27.000.000.-; ----------------------------
2) NURACHMAN MA'ARIF (Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Ilir
Barat Palembang) Rp.81.000.000,- dan Rp. 14.000.000,-; ----
3) ABDUL GANI (Kabag Keberatan dan Banding kantor Kanwil DJP
Serang) Rp.95.000.000,-; --------------------------------------------
Outsourcing Roll-Out
dua milyar rupiah
empat puluh dua milyar seratus delapan
puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh
enam rupiah lima puluh sembilan sen
tidak pernah
terbukti dihadapan persidangan berdasarkan alat bukti yang
sah menurut Pasal 184 KUHAP, yang menerangkan bahwa
terdakwa menerima MTC yang berjumlah Rp.850.000.000,-
( ) dari Arthur Pelupessy
Ir. Eddie Widiono Suwondho, MSc.,
secara pasti dan nyata Gani Abdul Ghani
Ir. Eddie Widiono
Suwondho, Msc.
delapan ratus lima puluh juta rupiah
Hlm. | 8Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
4) ERIKSON P SITUMORANG (Kasi Administrasi Penyidikan Kanwii
Jabar) Rp.95.000.000,-; ----------------------------------------------
f) Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena
Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan
adanya fakta bahwa penerimaan uang oleh LINDASARI
HENDAYANI (Analis Hukum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur) senilai Rp.500.000.000,- ( ) tidak
ada sangkut pautnya dengan perkara Terdakwa
; --------------------------------------------
g) Penerimaan uang oleh beberapa orang pegawai PT. PLN
(Persero) masing-masing: -------------------------------------------
1) ZULKIPLI (Pegawai PT PLN Pusat) senilai Rp.10.000.000,-; ----
2) RIYO SUPRIYANTO (Satuan Pengawas Intemal PT PLN Pusat)
senilai Rp.1.000.000,-; -----------------------------------------------
3) PANDU ANGKLASITO (Pegawai PT PLN Expert Niaga Direktorat
Bisnis dan Manajemen resiko) Rp. 15.000.000,-; ---------------
4) DJOKO TETRATMO (Mantan Manajer Keuangan PLN Disjaya)
Rp.13.000.000,-; -------------------------------------------------------
5) REDDY TJAHYONO sebesar Rp.10.000.000,-;---------------------
6) BUDI SUDJANTO (Pegawai PLN Disjaya) Rp.1.500.000,-; ------
7) REX R PANAMBUNAN (Mantan Kepala Satuan Pelayanan
Hukum Corporate PT PLN) Rp.20.000 000,-; ----------------------
--------
D.
--------------------------------------------------------------
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan
yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan
judex factie
lima ratus juta rupiah
Ir. Eddie
Widiono Suwondho, Msc
Berdasarkan hal-hal yang dikemukan tersebut di atas tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa mempunyai
tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Kekhilafan Hakim Mengenai Adanya Penyalahgunaan
Kewenangan.
Hlm. | 9Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan, sebab Putusan Tingkat
Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa
pekerjaan CIS RISI PLN Disjaya dan Tangerang ini telah
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Pemegang
saham, hal tersebut dapat dlihat dari: ---------------------------------
a. RKAP tahun 2002, dikatakan, “Pelaksanaan Roll-Out CIS-RISI
Distribusi Jaya dan Tangerang telah
dapat dibuktikan kemanfaatannya (proven) dan mengikuti prinsip-
prinsip good corporate governance serta peraturan-peraturan yang
berlaku sehingga dapat dicapai efisiensi biaya secara menyeluruh”;
( ) -----------------------------------------------
Selanjutnya mengenai Implementasi CIBS dinyatakan, “
.”; ( ) ----------------------
b. Dalam RUPS RKAP tahun 2003, diputuskan mengenai biaya Roll-
out CIS RISI sebagai biaya luncuran program tahun 2002; (
) ------------------------------------------------------
c. Dalam risalah rapat konsultasi Dewan Komisaris dengan Direksi
PT. PLN (Persero) pada tanggal 29 Oktober 2003, dinyatakan bahwa
CIS RISI merupakan sistem informasi yang diperlukan dalam
rangka melaksanakan ; ( )
d. Dalam RUPS RKAP Tahun 2004, Dewan Komisaris menyatakan
pendapatnya pada butir 4.6 sebagai berikut: ------------------------
“
judex factie
Roll-Out
Kegiatan
lainnya pada tahun 2002 adalah melakukan implementasi sistem
informasi Customer Information and Billing System (CIBS) dan
melaksanakan Roll-Out CIBS disemua Unit Pelayanan (UP) di UB
Distribusi Jaya dan Tangerang. Pada Tahun 2004 sistem informasi
CIBS tersebut direncanakan ditingkatkan menjadi IBP-CIS. Untuk
tahun 2002 pendanaannya dianggarkan sebesar Rp.150.000.000.
000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) masuk dalam biaya
administrasi dan pelaksanaannya menunggu persetujuan Dewan
Komisaris/RUPS
revenue ptotection
Untuk pelaksanaan program Roll-Out CIS RISI keseluruhan UP PT.
PLN (Persero) UBD Jakarta Raya dan Tangerang dan pengadaan
dapat dilakukan bilamana
RKAP Tahun 2002 hlm. 5
RKAP Tahun 2002 hlm. 57
RKAP
Tahun 2003 hlm.10
RISALAH RAPAT hlm.4
Hlm. | 10Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
hardware secara sewa agar tetap dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta berdasar least cost principle untuk
memperoleh nilai kontrak yang wajar dan dapat dipertanggung
jawabkan
Roll-Out
.”; ( -------------------------------
e. Dalam Laporan Management Tahun 2004 program Roll-Out CIS
RISI ini telah dilaporkan kepada RUPS dan tidak mendapat
penolakan atau catatan dari pemegang saham (
) -------------------------------
f. Dalam laporan Management Tahun 2005 program CIS RISI
PLN Distribusi Jaya dan Tangerang ini dilaporkan kepada
pemegang saham dan tidak mendapat penolakan atau catatan dari
pemegang saham (
) --------------------------------------------------------------------------
g. Kebenaran adanya RUPS RKAP Tahun 2002, 2003, 2004 dan
Laporan Management Tahun 2004 dan Tahun 2005 dibenarkan
oleh saksi Sofyan A Djalil, saksi ,
, dan saksi ; --
h. Bahwa seluruh proses pembentukan tim untuk melakukan kajian
dan perundingan dengan PT. Netway Utama telah sesuai dengan
ketentuan yang ada di PT. PLN (Pesero) sebagaimana diterangkan
oleh saksi dan
saksi . ------------------------------------------------------
----------------
E.
----------------------------------------------------------------------
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan
yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya kerugian
RUPS RKAP Tahun 2004)
Laporan
Management tahun 2004 hlm.16 – 17
Laporan Management tahun 2005 hlm.22 –
23
Suyut Wartadipraja Parno
Isworo Joko Paryanto, Djuanda Nugraha Ibrahim
Margo Santoso, Joko Tetratmo, Pandu Angklasito,
Budi Harsono
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah
melakukan “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.
Tidak Ada Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian
Negara.
Hlm. | 11Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana kami
uraikan sebagai berikut: ------------------------------------------------
a) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata,
karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
mempertimbangkan adanya kerugian negara hanya berdasarkan
keterangan ahli yang tidak diberikan
berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian dengan cara melakukan
audit sesuai standar audit, yaitu dengan cara melakukan
konfirmasi terhadap semua pihak yang terkait; ----------------------
b) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata,
karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
mempertimbangkan adanya kerugian negara berdasarkan pendapat
ahli dengan mengambil alih penghitungan
Penghitungan kerugian negara ini adalah tidak tepat karena
hanya berdasarkan pendapat yang tidak sesuai dengan kenyataan
dan tidak mengandung kepastian; -------------------------------------
c) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata
karena menganggap penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP
adalah benar, meskipun metode penghitungan Kerugian Negara
tidak mengikuti prosedur audit, di mana Auditor diwajibkan
memberi hak asersi kepada Auditee (tidak dilakukan dalam kasus
ini). Sehingga penghitungan Kerugian Negara berdasar atas
rekaan dan asumsi “kewajaran” harga dari Ahli IT, yang mana
dalam memberi opininya Ahli telah secara material dan signifikan
mengabaikan (TOR), dan pasal-pasal kontrak
antara PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang dengan PT. Netway
Utama. Perhitungan kerugian berdasar atas rekaan dan asumsi
“kewajaran” dengan cara di atas sangat subyektif, sehingga
sebagaimana
disyaratkan dalam peraturan perundangan; --------------------------
Agustina Arumsari
Agustina Arumsari
tidak
memenuhi asas kerugian yang nyata dan pasti
Ahli
Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia. Berita Acara
Pemeriksaan ( ) Ahli IT yang menerangkan pendapat Ahli atas
pekerjaan Roll-Out Customer Information System – Rencana Induk
Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Pesero) Distribusi Jakarta
Raya dan Tangerang Tahun 2004-2006 ditandatangani 17 Desember
2010.
Terms of Reference
BAP
Hlm. | 12Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
d) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata,
karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
mempertimbangkan adanya kerugian negara berdasarkan pendapat
ahli dengan mengambil alih penghitungan
mengenai
cukup 1767 sebagaimana diterangkan oleh Ahli
. Pendapat Ahli ini berbeda dengan
pendapat ahli IT , sebab menurut
untuk mengerjakan pekerjaan CIS RISI memerlukan
sebanyak 4000 . Penghitungan kerugian negara yang
berdasarkan pendapat ahli IT yang berbeda antara ahli yang satu
dan ahli lain ini menimbulkan ketidak-kepastian dan tidak nyata,
dan ini bertentangan dengan ketentuan tentang Keuangan Negara;
e) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekhilafan yang nyata
dalam menilai adanya kerugian negara, berdasarkan keterangan
Ahli dari BPKP, padahal keterangan tersebut
bukan merupakan hasil audit. Keterangan tidak sesuai dengan
maksud dari Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Bahwa kerugian negara itu harus pasti
dan nyata. Keterangan Ahli dari BPKP ini tidak
sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan
bahwa
; --------------------------------------------------------------------
f) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata
dalam menilai dan menganggap sah keterangan ahli
dari BPKP, sebab menurut ketentuan Pasal 23 E ayat (1)
UUD Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan
No. 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga
Ahli dari Luar BPK, bahwa yang berwenang menghitung kerugian
negara adalah BADAN PEMERIKSA KEUANGAN; --------------------
Agustina Arumsari
Yudho Giri
Sucahyo Yudho Giri Sucahyo
Agung Harsoyo Agung Harsoyo
Agustina Arumsari
Agustina Arumsari
kerugian negara itu harus nyata dan pasti serta dihitung
oleh Ahli
Agustina
Arumsari
Ahli
Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia man-month
Roll-Out
man-month
Hlm. | 13Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
g) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang
nyata, karena tidak mempertimbangkan fungsi dan kewenangan
BPKP sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005
Pasal 52 dan Pasal 53, bahwa BPKP tidak lagi dan
memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan
negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian
negara. BPKP juga tidak lagi memeriksa dan
mengevaluasi pelaksanaan dan serta
laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Negara; ---------
h) Majelis Hakim Tingkat Pertama juga melakukan kekhilafan ketika
tidak mempertimbangkan pendapat ahli
, yang menyatakan bahwa keterangan Ahli
dari BPKP bukan hasil audit, tetapi hanya melampirkan
keterangan dalam satu surat. Lampiran surat tersebut tidak
tergolong hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan audit, sehingga
keterangan tersebut tidak nyata dan pasti sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; --------------------------------------------------
i) Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata,
karena Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan
adanya fakta bahwa pekerjaan CIS RISI PLN Disjaya dan
Tangerang ini menguntungkan masyarakat, PLN, dan Pemegang
Saham. Karena pada hakekatnya CIS RISI menguntungkan PLN
dengan nilai manfaat di atas Rp. 800 Milyar per tahun;
menguntungkan Masyarakat/Konsumen melalui pelayanan
pembayaran dan data-data pelanggan yang lebih cepat dan akurat
(tidak antri, info tagihan lebih awal, produk-produk PRAQTIS, Call
Centre 123, dst.); menguntungkan Negara (mengurangi susut,
subsidi dan laporan keuangan lebih akurat); -------------------------
------------
berfungsi
berwenang
bertugas
good corporate governance
judex factie
Roll-Out
Dr. Dian Puji
Simatupang Agustina
Arumsari
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Hlm. | 14Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Oleh karenanya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan
Keberatan terhadap segala isi dan pertimbangan hukumnya, yakni
sebagai berikut: -------------------------------------------------------------
1.1. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan
tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh
Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum),
karena fakta yang diungkapkan oleh Tingkat
Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta
daripada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta
barulah dilakukan oleh pada saat
pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu,
fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat
“netral” dan belum merupakan kesimpulan fakta
(hukum). ---------------------------------------------------------
1.2. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan
tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh
Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum),
karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh
Tingkat Pertama. Padahal di depan
persidangan, PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah
menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta
(hukum) tersebut. Namun oleh Tingkat
1. TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM
MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) YANG
TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN.
JUDEX FACTIE
judex factie
judex factie
judex factie
judex factie
judex factie
judex factie
Hlm. | 15Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Pertama, fakta tersebut masih diterima sebagai fakta
(hukum). -----------------------------------------------------------
2.1. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan
tidak sependapat dengan Tingkat Pertama,
yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan
hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta
(hukum) yang terungkap di depan persidangan.-------
2.2. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian
pertimbangan hukum oleh Tingkat Pertama
tersebut, sebagian besar persis sama dengan fakta
yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat
Dakwaannya, utamanya pertimbangan hukum pada
bagian unsur “
”. Uraian fakta dalam
pertimbangan hukum pada bagian ini hanya ditempel
kata-kata “saksi” belaka di depan nama-nama orang
yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan
demikian, segala hasil pemeriksaan di depan
persidangan selama ini menjadi tidak berguna dalam
mengungkap kebenaran dan keadilan dalam perkara
PEMOHON BANDING (Terdakwa); ---------------------------
2. TINGKAT PERTAMA TELAH MEMANIPULASI
FAKTA YANG DIURAIKAN PENUNTUT UMUM DALAM SURAT
DAKWAAN SEBAGAI FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DI
DEPAN PERSIDANGAN.
JUDEX FACTIE
judex factie
judex facti
menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan
Hlm. | 16Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
2.3. Bahwa uraian pertimbangan hukum
Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan
hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan
oleh Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam
pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas,
sangat tidak jelas sumbernya. Siapakah (saksi) yang
menerangkan fakta tersebut dan apakah fakta itu
juga berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya,
tidak pernah dikonstatir oleh Tingkat
Pertama. Tingkat Pertama juga tidak
pernah merangkaikan dan menyambung-hubungkan
antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan
saksi yang lainnya serta alat bukti lainnya.-------------
2.4. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan
tidak sependapat dengan pertimbangan hukum
Tingkat Pertama, karena sebagian besar
pertimbangan hukum Tingkat Pertama
tersebut tidak didasarkan pada fakta (hukum) yang
terungkap di depan persidangan. Tingkat
Pertama dalam putusan halaman 585 s/d halaman
590 telah mengkonstatir fakta yang terungkap di
depan persidangan sebagai fakta (hukum). Kemudian
fakta (hukum) tersebut telah dijadikan sebagai bahan
pertimbangan hukum dalam membahas unsur-unsur
Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah
dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya dijadikan sebagai
dasar menentukan kesalahan PEMOHON BANDING
(Terdakwa). ---------------------------------------------------
judex factie
judex factie
judex factie
Judex factie
judex
factie
judex factie
Judex factie
Hlm. | 17Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
2.5. Bahwa sesungguhnya sebagian dari fakta (hukum) yang
dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh
Tingkat Pertama tidak merupakan fakta (hukum)
sebagaimana dikonstatir oleh Tingkat
Pertama dalam putusannya halaman 585 s/d halaman
590. Oleh karena itu, putusan Tingkat
Pertama “batal demi hukum” karena tidak memenuhi
ketentuan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d
menyatakan: --------------------------------------------------
“
” ----------------------
2.6. Bahwa fakta (hukum) yang dijadikan bahan
pertimbangan oleh Tingkat Pertama yang
dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa
tersebut di atas, akan kami uraikan dalam
pembahasan terhadap unsur-unsur yang diterapkan
oleh Tingkat Pertama, sehingga akan
terlihat dengan nyata bahwa fakta tersebut tidak
pernah dikonstatir sebelumnya oleh
Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum) pada halaman
585 s/d halaman 590. Bahkan uraian fakta (hukum)
tersebut persis sama dengan fakta yang diuraikan
dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; -----------------
judex factie
judex factie
judex factie
Surat putusan pemidanaan memuat; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai
yang menjadi dasar
penentuan kesalahan terdakwa.
judex factie
judex factie
judex factie
fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 18
3. PERSAMAAN ANTARA SURAT DAKWAAN DENGAN SURAT TUNTUTAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM
TINGKAT PERTAMA.
* Point/butir : pertanyaan/jawaban* Alinea : lanjutan jawaban/pertanyann
NO SURAT DAKWAAN SURAT TUNTUTAN PERTIMBANGAN HUKUM TINGKAT
PERTAMA
KETERANGAN SAKSI-SAKSIBERDASARKAN BERITA ACARA
PERSIDANGAN (“BAS”) DAN TRANSKRIP SIDANG
Ir. Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
keterangan TerdakwaVide:
kesaksian Margo
JUDEX FACTIE
JUDEX FACTIE
1 Atas kesepakatan tersebut,
mempersiapkan proposal kegiatan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5 ( lima ) tahun ( multiyears) dengan asumsi biaya sebesar Rp.905.608.262.568,00 (Sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta duaratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan kemudian mempresentasikannya
Bahwa benar selanjutnya padasekitar bulan September 2000, ketika kontrak kerjasama antara PT. PLN Disjaya dengan Politeknik ITB akan berakhir, saksi Gani Abdul Gani mendatangi saksi Margo Santoso di Kantor PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyampaikan tawaran untuk membentuk perusahaan patungan antara PT. Netway Utama dengan PT. (Persero) PLN Disjaya dan Tangerang guna menangani pelayanan pelanggan di PT. (Persero) PLN Disjaya dan tangerang dengan mengimplementasikan aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada di Kantor Cabang/Rayon PT PLN Disjaya dan Tangerang. Atas tawaran tersebut saksi
Bahwa sekitar bulan September 2000, ketika kontrak kerjasama antara PT. PLN Disjaya dengan Politeknik ITB akan berakhir, saksi Gani Abdul Gani menemui saksi Margo Santoso di Kantor PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyampaikan tawaran untuk membentuk perusahaan patungan antara PT. Netway Utama dengan PT. (Persero) PLN Disjaya dan Tangerang guna menangani pelayanan pelanggan di PT. (Persero) PLN Disjaya dan tangerang dengan mengimplementasikan aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada di Kantor Cabang/Rayon PT PLN Disjaya dan Tangerang. Atas tawaran tersebut saksi
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Maka dapat diketemukan kesesuaian fakta bahwa tidak adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan
perihal proposal SIMPEL RISI. Disamping itu,
atas inisiatif sendiri datang ke Disjaya untuk melakukan presentasi. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan halaman 586 dan halaman 597 tidak sesuai dengan fakta persidangan.(Berita Acara Sidang halaman 388butir 1, ) dan ( Berita Acara Sidang hlm. 15 butir ke-10 dan hlm 16butir ke-1, Saksi
Saksi Margo Santoso meminta Saks i
judex factie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 19
dihadapan Margo Santoso selaku General Manajer (GM) PT P L N Disjaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana hasil presentasi tersebut dilaporkan Margo Santoso kepada Terdakwa. (hlm.3)
(hlm.434-435)
(hlm.586 dan hlm.597)
2 - Setelah presentasi tersebut saksi Margo Santoso memberikan tanggapan bahwa penawaran kerjasama yang disampaikan oleh PT. Netway Utama adalah kewenangan Direksi PT. (Persero)
Bahwa setelah presentasi tersebut selesai, saksi Margo Santoso memberikan tanggapan bahwa penawaran kerjasama yang disampaikan oleh PT. Netway Utama adalah
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa datang sendiri untuk minta waktu / atas
Margo Santoso meminta Saks i Abdul Gani membuat proposal tertulis serta melakukan presentasi te rlebih dahulu, yang mana kemudian saksi Gani Abdul Gani mempers iapkan proposal kegiatan Rol Out CIS RISI di PT PLN Dis jaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5(l ima) tahun (multiyears) dengan asumsi b iaya sebesar Rp. 905.608.262.568,00 (Sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan bersama dengan Hermet dan Peter Grogan dari o rgan Direksi PT Netway Utama mempresentasikannya dihadapan saks i Margo Santoso selaku General Manager (GM) PT PLN Dis jaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT PLN (persero) Dis jaya dan Tangerang antara lain: saksi Dodoh Rahmat dan s aksi Budi Harsono.
Abdul Gani membuat proposal tertulis serta melakukan presentasi terleb ih dahulu, mana kemudian saks i Gani Abdul Gani mempers iapkan proposal kegiatan Rol Out CIS RISI di PT PLN Dis jaya dan T angerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5(l ima) tahun (multiyears ) dengan asumsi biaya sebesar Rp. 905.608.262.568,00 (Sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), Saksi Gani Abdul Gani bersama dengan Hermet dan Peter Grogan dari Direksi PT Netway Utama mempresentas ikannya dihadapan saks i Margo Santoso selaku General Manager (GM) PT PLN Dis jaya dan Tangerang serta beberapa pe jabat di PT PLN (persero) Dis jaya dan Tangerang yakni: saks i Dodoh Rahmat dan saksi Budi Harsono.
judex factie
Santoso).
Gani Abdul Gani
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 20
PLN dan saksi Margo Santoso juga menyampaikan kepada saksi Gani Abdul Gani agar melakukan presentasi di depan para Direksi PT. PLN dengan alasan karena proposal tersebut berhubungan dengan kontrak kerjasama untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan biayanya cukup besar maka kewenangan untuk memutuskannya ada Pada Direksi PT (Persero) PLN. Pada saat itu, Saksi Gani Abdul Gani menyatakan di depan Forum bahwa proposal yang baru dipresentasikannya tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi di PLN dan Terdakwa yang meminta Saksi Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi di PT. PLN Disjaya dan Tangerang. (hlm. 436)
kewenangan Direksi PT. PLN(Persero) dan saksi Margo Santoso juga menyampaikan kepada saksi Gani Abdul Gani agar melakukan presentasi di depan para Direksi PT. PLN(Persero) dengan alasan karena proposal tersebut berhubungan dengan kontrak kerjasama untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan biayanya cukup besar maka kewenangan untuk memutuskannya ada Pada Direksi PT PLN (Persero). (Hlm.587)Bahwa atas penyampaikan saksi Margo Santoso, Saksi Gani Abdul Gani menyampaikan, bahwa proposal yang baru dipresentasikannya sudah diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi di PLN (Persero) (hlm.587 dan hlm.597)
inisiatif sendiri untuk mempresentasikan di Disjaya yang kemudian dilanjutkan presentasi di PLN Pusat. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan hlm 587 dan hlm 597 tidak sesuai dengan fakta persidangan.
(BAS hlm. 15 butir ke-9, 10, & 11,dan hlm. 16 butir ke-1,
3 Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan September 2000 bertempat diruang rapat Direktur Pemasaran PT PLN mengundang Gani Abdul Gani untuk mempresentasikan kembali proposal rencana
Bahwa kemudian sekitar tanggal 21 September 2000 Terdakwa mengundang saksi Gani Abdul Gani untuk menyampaikan presentasi terhadap proposal yang diajukannya di ruang rapat Direktur Pemasaran Pt PLN, sehingga saksi Gani Abdul Gani kembali mempresentasikan proposal rencana kerjasama Roll
bahwa sekitar tanggal 21 September 2000 Terdakwa meminta saksi Gani Abdul Gani untuk menyampaikan presentasi terhadap proposal tersebut, dan kemudian saksi Gani Abdul Gani kembali mempresentasikan proposal rencana kerjasama Roll Out CIS RISI tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, yakni:
( : BAS Hlm 249 butir ke-16, 17, 18, & 19, dan hlm 250 butir ke-1, 2).
( : BAS hlm
kesaksian Margo Santoso Vide:
).
Gani Abdul Gani Vide
Margo Santoso Vide
judex factie
•
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 21
kerjasama Roll Out CIS RISI tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa pejabat PT P LN Pusat serta PT PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana kemudian Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan meminta Gani Abdul Gani mengajukan penawaran ke PT PLN Disjaya dan Tangerang, selain itu Terdakwa memerintahkan Margo Santoso melakukan kajian atas proposal PT Netway Utama yang diajukan Gani Abdul Gani serta melaporkan hasilnya langsung kepada Terdakwa. (hlm.3-4)
Out CIS RISI tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa pejabat PT. PLN Pusat serta PT. PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan meminta Gani Abdul Gani mengajukan penawaran ke PT. PLN Disjaya dan Tangerang, selain itu Terdakwa memerintahkan Margo Santoso melakukan kajian atas proposal PT. Netway Utama yang diajukan Gani Abdul Gani serta melaporkan hasilnya langsung kepada Terdakwa. (hlm. 437)
pejabat PT. PLN Pusat serta PT.PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana kemudian Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan meminta Gani Abdul Gani mengajukan penawaran ke PT. PLN Disjaya dan Tangerang, selain itu Terdakwa memerintahkan Margo Santoso melakukan kajian atas proposal PT. Netway Utama yang diajukan Gani Abdul Gani serta melaporkan hasilnya langsung kepada Terdakwa (hlm. 587 dan hlm.598)
25 butir ke-5, 6, 7, & 8). Dan
( : BAS hlm 392 butir ke-1).
Terdakwa tidak pernah mengundang untuk mempresentasikan proposal mengenai pekerjaan SIMPEL RISI, akan tetapi berinisiatif sendiri untuk meminta izin presentasi ke pusat. Setelah dilakukan presentasi, tidak ada kesepakatan yang terjadi antara PLN Pusat dengan PT. Netway. Yang ada hanyalah antusias positif dari terdakwa sehubungan dengan proposal PT. Netway dan arahan dari Terdakwa yang apabila memungkinkan, proposal PT. Netway dapat diajukan dan dievaluasi terlebih dahulu ke Disjaya. Pemberian arahan tersebut juga masuk dalam ruang lingkup tugas Terdakwa. Laporan tersebut ditujukan kepada Direksi dan bukan Terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan hlm 587 dan hlm598 tidak sesuai dengan fakta persidangan.
4 Memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, pada tanggal 27 September 2000 Gani Abdul Gani
Bahwa benar dalam rangka memenuhi permintaan Terdakwa, pada tanggal 27 September 2000 saksi Gani
Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut,saksi Gani Abdul Gani pada tanggal 27 September
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
• Keterangan Terdakwa Vide
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
judex
factie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 22
menyampaikan surat penawaran PT Netway Utama NomorNET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT PLN Disjaya dan Tangerang yangtembusannya ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian atas proposal dan surat penawaran PT Netway Utama kepada Terdakwa dengan surat Nomor : 1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 yang isinya memohon ijinuntuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT Netway Utama terkait permintaankonfirmasi formal dari PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (Letter of Intent ) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (scope o f works ), kesepakatan tingkat layanan ( service level agreement ) dan model
Abdul Gani menyampaikan surat penawaran PT. Netway Utama NomorNET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang tembusannya ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Margo Santoso melaporkan hasil kajian atas proposal dan surat penawaran PT. Netway Utama kepada Terdakwa dengan surat Nomor: 1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 yang isinya memohon izin untuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT. Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT. PLN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (Letter of Intent) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (scope of work), kesepakatan tingkat layanan (service level agreement) dan model pembiayaan (financial model). (hlm. 449)
2000 menyampaikan surat penawaran PT. Netway Utama NomorNET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang tembusannya ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Margo Santoso melaporkan hasilkajian atas proposal dan surat penawaran PT. Netway Utama kepada Terdakwa dengan surat Nomor: 1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 yang isinya memohon izin untuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT. Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT. PLN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (Letter of Intent) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (scope of work), kesepakatan tingkat layanan (service level agreement) dan model pembiayaan (financial model) (hlm.587 dan hlm.598)
Keterangan Terdakwa, yaitu:
( : BAS hlm 256 butir ke-16)
( : BAS hlm21 butir ke-14). Dan
( : BAS hlm 392 butir ke-1).
Serta tidak benar bahwa Terdakwa meminta atau memerintahkan kepada agar mengajukan penawaran kepadaPLN Disjaya. Dengan demikian, pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama dalam Tingkat Pertama ini pada hlm. 587 dan hlm. 598 tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan.
•
•
•
Gani Abdul Gani Vide
Margo Santoso Vide
Keterangan Terdakwa Vide
Gani Abdul Gani
judex fac tie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 23
pembiayaan ( financial model ). (hlm.4)
5 Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT PLN Pusat memerintahkan Aziz Sabarto membuat surat Nomor : 4323/060/D1TSAll/2000 tanggal 13 Oktober 2000 ditujukan kepada GM PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan ijin kepada PT P L N Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001 padahal di dalam surat yang diajukan GM PT PLN Disjaya dan Tangerang kepadaTerdakwa tidak ada
Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT. PLN Pusat memerintahkan saksi Aziz Sabarto membuat surat Nomor: 4323/060/D1TSAll/2000 tanggal 13 Oktober 2000 ditujukan kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan izin kepada PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT.PLN Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001, padahal di dalam surat yang diajukan GM PT PLN Disjaya dan Tangerang kepada terdakwa tidak ada permintaan ijin menempuh cara Outsourcing. (hlm.441)
Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT. PLN Pusat telah memerintahkan saksi Aziz Sabarto membuat surat Nomor: 4323/060/D1TSAll/2000 tanggal 13 Oktober 2000 yang ditujukan kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan izin kepada PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT. PLN Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001(hlm.588 dan hlm.598)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, yaitu:
( : BAS hlm 59butir ke-7). Dan
( : BAS hlm 392 butir ke-10 dan hlm 393 butir ke-1).
Bahwa berdasarkan alat bukti surat Nomor : 1308/061/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 menyatakan bahwa “
”
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, maka GM
dalam suratnya Nomor:
judex factie
guna meningkatkan kinerja perusahaan dengan sis tem outsourcing serta adanya proposal CIS Outsourcing Solution dan PT . Netway dengan nomor Net.DIRII/0019/IX/2000 tanggal 27 September 2000, kamimemohon izin untuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT. Netway agar kami dapat mengadakan pembicaraan lebih lanjut….. dst.
•
•
Aziz Sabarto Vide
Keterangan Terdakwa Vide
Margo Santoso
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 24
permintaan ijin menempuh cara Outsourcing. (hlm.4)
1308/ 061/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 jelas-jelas menyebutkan meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem outsourcing. membuat surat dimaksud berdasarkan laporan dalam sidang Direksi. Terdakwa tidak pernah memberikan kepada sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 4323/060/DITSAR/2000 tanggal 13 Oktober 2000. Dengan demikian, pertimbangan
Tingkat Pertama ini pada hlm. 588 dan hlm. 598 tidak sesuai dengan fakta-faktapersidangan.
6 Selanjutnya, Margo Santoso pada tanggal 2 Oktober 2000 membentuk Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai oleh Dodoh Rahmat dengan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor 121.K/021/PD.IV/2000…dst (Hlm 4)
Untuk menyiapkan anggaran sebagaimana perintah terdakwa tersebut tersebut saksi Margo Santoso pada tanggal 2 Oktober 2000 menerbitkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN Disjaya dan Tangerang Nomor: 121.K/021/PD.IV/2000 tentang pembentukan Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai saksi Dodoh Rahmat dengan tugas melakukan penelitian terhadap proposal PT. Netway Utama,….dst (hlm. 444)
Bahwa untuk menyiapkan anggaran tersebut saksi Margo Santoso pada tanggal 2 Oktober 2000 menerbitkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN Disjaya dan Tangerang Nomor: 121.K/021/PD.IV/2000 tentang pembentukan Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai saksi Dodoh Rahmat dengan tugas melakukan penelitian terhadap proposal PT. Netway Utama; (hlm. 588 dan hlm.597-599)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa:
( : BAS hlm36 butir ke-11).
( : BAS hlm 46 butir ke-1, 5, & 7).
( : BAS hlm25 butir ke-10). Dan
( : BAS hlm 400 butir ke-5).
Berdasarkan keterangan saksi-
Aziz Sabarto
Margo Santoso
Dodoh Rahmat Vide
Pandu Angklasito Vide
Margo Santoso Vide
Keterangan Terdakwa Vide
Letter of Intent
judex factie
judex factie
•
•
•
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 25
saksi dan keterangan Terdakwa di atas, diperoleh Fakta Hukum bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan instruksi kepada
dan Tim EOSPKP untuk melakukan penunjukan langsung dan memberikan rekomendasi kepada PT. Netway. Menurut fakta-fakta persidangan,
lah yang mempunyai kepentingan denganpenunjukan langsung PT. Netway dengan memberikan arahan-arahan kepada Tim EOSPKPK. Dengan demikian, Pertimbangan dalam Tingkat Pertama ini pada hlm 588 dan hlm 597-599 tidak sesuai dengan fakta-faktapersidangan.
7 Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2001 kembali mengundang Ir Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi atas penawaran PT Netway Utama di Kantor PT PLN Pusat yang dihadiri Terdakwa, beberapa pejabat PT P L N Pusat bidang pemasaran dan distribusi serta bidang teknologi, pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang antara lain :Margo Santoso dan Dodoh
Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2001 kembali mengundang saksi Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi atas penawaran PT Netway Utama di Kantor PT PLN Pusat yang dihadiri Terdakwa, beberapa pejabat PT P L N Pusat bidang pemasaran dandistribusi serta bidang teknologi, pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso dan Dodoh Rahmat dan pejabat PT Netway Utama, setelah penyampaian
- Bahwa Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2001 mengundang saksi Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi atas penawaran PT Netway Utama di Kantor PT PLN Pusatdi hadapan beberapa pejabat PT PLN Pusat termasuk Terdakwa dan beberapa pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang yakni : Margo Santoso dan Dodoh Rahmat serta dari PT Netway Utama. (Hlm. 588
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yaitu:
: BAS hlm256 butir ke-4
( : BAS hlm 54butir ke-2). Dan
: BAS hlm 392 butir ke-3
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwadi atas, diperoleh Fakta Hukum
Margo Santoso
Margo Santoso
Gani Abdul Gani (Vide)
Aziz Sabarto Vide
Keterangan Terdakwa (Vide)
judex factie
judex factie
•
•
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 26
Rahmat dan pejabat PT Netway Utama, setelahpenyampaian presentasi kemudian Terdakwa menyatakan bahwa "ini adalah peluang bagi P L N dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT Netway Utama", selanjutnya Terdakwa dalam beberapa kesempatan rapat di Kantor Pusat PT P L N yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa "secara teknis proposal PT Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan dan lawaran PT Netway Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI sebagai
presentasi kemudian Terdakwa menyatakan bahwa "ini adalah peluang bagi P L N dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT Netway Utama", selanjutnyaTerdakwa dalam beberapa kesempatan rapat di Kantor Pusat PT P L N yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa "secara teknis proposal PT Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkankedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan dan lawaran PT Netway Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI sebagai pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT PLN Disjaya". (hlm. 447)
dan hlm.599)- Bahwa setelah penyampaian
presentasi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa "ini adalah peluangbagi P L N dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasidengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT Netway Utama". (hlm. 588 dan hlm.599)
- Bahwa selanjutnyaTerdakwa dalam beberapa kesempatan rapat di Kantor Pusat PT P L N yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa "secara teknis proposal PT Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan. (hlm. 588 dan hlm.599)
bahwa tidak benar Terdakwameminta membuat proposal serta melakukan presentasi terlebih dahulu di PT PLN (Persero)Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.
Gani Abdul Gani
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 27
pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT PLN Disjaya.(hlm. 5)
8 Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2001 menerbitkan surat Nomor 36/160/DITSAR/2001 ditujukan kepada G M PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya antara lain memerintahkan agar PT PLN Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT Netway Utama serta menugaskan Tim IBP (
) CIS di PT. PLN Pusat sebagai pengarah teknis, untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut Margo Santoso pada tangal 24 Januari 2001 menerbitkan SK Nomor: 004.K/021/PD.IV/2000 yang memperbaharui susunan Tim Pengarah dalam Tim EOSPKP. (hlm.5)
Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2001 menerbitkan surat Nomor 36/160/DITSAR/2001 yang ditujukan kepada G M PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya antara lain memerintahkan agar PT PLN Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT Netway Utama serta menugaskan Tim IBP (
) CIS di PT PLN Pusat sebagai pengarah teknis, dan untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut saksi Margo Santoso pada tangal 24 Januari 2001 memperbaharui susunan Tim Pengarah dalam Tim EOSPKP. menerbitkan SK Nomor: 004.K/021/PD.IV/ 2000. (hlm.449)
Bahwa pada tanggal 15 Januari 2001 Terdakwa menerbitkan surat Nomor 36/160/DITSAR/2001 yang ditujukan kepada General Manager PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya meminta PT PLN Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT Netway Utama dan menugaskan Tim IBP ( Industrial Best Practice Program) CIS di PT PLN Pusat sebagai pengarah teknis. (Hlm.588 dan hlm.599)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa masuknya tim pengarah dari PLN Pusat adalah karena perbedaan pendapat mengenai seperti apa CIS – IBP, tim pengarah PLN Pusat berasal dari tim CIS – IBP yang telah cukup jauh merumuskan bentuk CIS – IBP yang dikehendaki PLN.
9 Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2001 dalam pertemuan di Ruang Rapat Dirsar PT P L N Pusat yang
Bahwa benar pada bulan Februari 2001 dalam pertemuan di Ruang Rapat Dirsar PT P L N Pusat yang
Bahwa pada bulan Februari 2001 dalam pertemuan di Ruang Rapat Dirsar PT P L N Pusat yang dihadiri oleh : saksi
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
Industrial Best PracticeProgram
Indus trial Best Practice Program
judex factie
judex factie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 28
dihadiri antara lain : Azis Sabarto, Sunggu Aritonang, Supanca, Margo Santoso, Dodoh Rahmat, Pandu Angklasito dan Antoni Diwono memerintahkan agar CIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin, selanjutnya Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP untuk melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Terdakwa sehingga basil evaluasi Tim EOSPKPakhirnya memberikan pendapat bahwa "PT Netway Utama cukup beralasan untuk ditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO ( Outsourcing Company ) dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menunggu terbentuknya OSCO", kemudian hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001dilaporkan Margo Santoso kepada Terdakwa yang saat itu sudah menjabat Dirut PT P L N sejak 02 Maret
dihadiri antara lain : saksi Azis Sabarto, saksi Sunggu Aritonang, saksi Supanca, saksi Margo Santoso, saksi Dodoh Rahmat, saksi Pandu Angklasito dan Antoni Diwono, Terdakwa memerintahkan agarCIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegeramungkin, sehingga atas perintah terdakwa tersebut saksi Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP melakukan evaluasi sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKPakhirnya memberikan pendapat bahwa "PT Netway Utama cukup beralasan untukditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menungguterbentuknya OSCO", dan hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001 dilaporkan saksi Margo Santoso kepada Terdakwa yang sejak 02 Maret sudah menjabat Dirut PT PLN. (hlm. 452)
Azis Sabarto, saksi Sunggu Aritonang, saksi Supanca, saksi Margo Santoso, saksi Dodoh Rahmat, saksi Pandu Angklasito dan Antoni Diwono, Terdakwa meminta agar CIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin, sehingga atas perintah terdakwa tersebut saksi Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP melakukan evaluasi sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKPakhirnya memberikan pendapat bahwa "PT Netway Utama cukup beralasan untukditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menungguterbentuknya OSCO", dan hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001 dilaporkan saksi Margo Santoso kepada Terdakwa yang sejak 02 Maret sudah menjabat Dirut PT PLN. (hlm.589 dan hlm.599-600)
keterangan terdakwa:: BAS hlm
25 butir ke 10
: BAS hlm33 butir ke 4
: BAS hlm 46 butir ke 5 . Dan
: BAS hlm 394 butir ke-1
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas,diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan agar CIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin dan memerintahkan mengarahkan Tim EOSPKP untuk melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Terdakwa sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKP akhirnya memberikan pendapat bahwa “PT Netway Utama cukup beralasan untuk ditunjuk sebagai PLN dalam OSCO (
), dan kerjasama CIS dapat segera
dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menunggu terbentuknya OSCO.
•
•
•
•
Margo Santoso (Vide)
Dodoh Rahmat (Vide)
Pandu Anklasito (Vide)
Keterangan Terdakwa (Vide)
Margo Santoso
partnerOutsourcing
CompanyOutsourcing
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 29
2001. (hlm. 5)
10 Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2001 mengadakan beberapa kali rapat dengan jajarandireksi yang juga dihadiri pejabat PT P LN Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso, Antoni Dewono dan Dodoh Rahmat untuk membahas pelaksanaan kerjasamaOutsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PTNetway Utama, yang mana dalam rapat tersebut Hardiv Harris Situmeang selaku Direktur Perencanaan menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Terdakwa tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam
Pada sekitar bulan Mei 2001 dalam rapat dengan jajarandireksi untuk membahas kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama yang dihadiri Terdakwa dan pejabat PT P LN Disjaya dan Tangerang, saksi Hardiv Harris Situmeang selakuDirektur Perencanaan menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISIdilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Terdakwa tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utamasebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dan memerintahkan saksi Margo Santoso melanjutkanprosesnegosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung. (hlm.457)
Bahwa pada bulan Mei 2001 dalam rapat dengan jajarandireksi Pusat dan pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang untuk membahas pelaksanaan kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PTNetway Utama, saksi Hardiv Harris Situmeang selakuDirektur Perencanaan telah menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISIdilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Terdakwa tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utamasebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI yang kemudian meminta saksi Margo Santoso melanjutkan proses negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung. (hal 589 dan hlm.600)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi:
: BAS hlm. 17 butir Pertama
: BAS hlm.32 butir ke-8
Berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, diperoleh Fakta Hukum bahwa tidak benar Terdakwa tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dengan memerintahkan
melanjutkan proses negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung.
judex factie
•
•
Margo Santoso (Vide)
Dodoh Rahmat (Vide)
Margo Santoso
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 30
pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dengan memerintahkan Margo Santoso melanjutkanproses negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung prosespenunjukan langsung. (hlm. 6)
11 Atas perintah Terdakwa tersebut, Margo Santoso pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milikYayasan Pendidikan dan kesejahteraan PT PLN Persero dan melampirkan dokumen proposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum gunamendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama dalamOutsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor HukumReksa Paramitra menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek
Bahwa benar atas perintah Terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan PT PLN Persero yang melampirkan dokumenproposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum gunamendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramitra menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek Teknologi Informasi pada PT P L N Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan
Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan PT PLN Persero yang melampirkan dokumenproposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum gunamendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramitra menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek TeknologiInformasi pada PT P L N Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan langsung PT Netway Utama
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:
: BAS hlmbutir ke-4 & 5
: BAS hlm 38 butir ke-8 dan 9
: BAS hlm36 butir ke-14 Dan
: BAS hlm 40-41
Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas,diperoleh Fakta Hukum bahwaTerdakwa tidak pernahmemerintahkan untuk mengirim Surat Nomor: 546/060/D.IV/2001 Kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra.
judex factie
•
•
•
•
Margo Santoso (Vide).
Azis Sabarto (Vide).
Dodoh Rahmat (Vide).
Keterangan Terdakwa (Vide).
Margo Santoso
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 31
Teknologi Informasi pada PT P L N Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasilkajian hukum tersebut kepada Terdakwa berikut Berita Acara Pengusulan PT Netway Utama sebagai Partner dalam Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor :001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang dibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001. (hlm 6)
langsung PT Netway Utama sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. (hlm459-460)
sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. (hal 589 dan hlm.600)
Serta yang memberikan arahan untuk dilakukan kajian hukum adalah saksi bukan Terdakwa. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam hlm.589 dan hlm 600 tidak terbukti.
12 - Selain itu, Terdakwa juga menerima laporan dari Margo Santoso tentang adanyapermintaan Gani Abdul Gani untuk
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkanketerangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa:
: BAS hlm
Azis Sabarto
Margo Santoso (Vide
Setelah Terdakwa menerima laporan dari saksi Margo Santoso tentang hasil kajian hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra berikut berikut Berita Acara Pengusulan PT. Netway Utama
Bahwa setelah Terdakwa menerima laporan dari saks i Margo Santoso tentang hasilkajian hukum tersebut kepada Terdakwa berikut Berita Acara Pengusulan PT. Netway Utama
judex factie
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 32
melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapalokasi Unit Pelayanan (UP) PT PLN Disjaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001, atas laporan tersebut Terdakwa memerintahkan MargoSantoso untuk memenuhi permintaan Ir Gani Abdul Gani dengan menunjuk langsung PT Netway Utama sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana diatur di dalam SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. P L N ( Persero)sehingga dengan penunjukan langsung tersebut rencana pelaksanaan
24 butir ke- 3 & 7
: BAS hlm 256 ke-12 &13
: BAS hlm 29 butir ke-13
: BAS hlm37 butir ke-18, hlm 38 butir ke-11
: BAS hlm22 butir ke- 9
: BAS hlm 22 butir ke-10 Dan
( : BAS hlm 36).
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diperoleh Fakta Hukum bahwa Terdakwa tidak pernahmendapatkan laporan dari Margo Santoso mengenai 6 kontrak. Apalagi menandatangani perjanjian 6 kontrak tersebut. Dengan demikian pertimbangan hakim pada hlm.7 tidak benar.
sebagai Partner dalam Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor :001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang d ibuat T im EOSPKP tanggal 28 Mei 2001 dan laporan tentang adanya permintaan Gani Abdul Gani untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operas i dan pemeliharaan aplikas i SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa lokasi Unit Pelayanan (UP) PT. PLN Dis jaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Lis trik (TDL) tahun 2001. Terdakwa mempersilahkan Margo Santoso menunjuk langsung PT. Netway Utama untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operas i dan pemeliharaan aplikas i SIMPEL RISI tersebut, sehingga saksi Margo Santoso bersama saksi Gani Abdul Gani pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani surat perjan jian kerjasama No. 135.1Pj/061/D.IV/2001 dengan nilai Rp 8.580.000.000,- (delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 s/d 13 Maret 2002, selain
sebagai Partner dalam Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor : 001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang d ibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001 dan laporan tentang adanyapermintaan Gani Abdul Gani untuk melaksanakan pekerjaan penyes uaian, dukungan operas i dan pemeliharaan aplikas i SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa lokas i Unit Pelayanan (UP) PT. PLN Dis jaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001. Terdakwa mempers ilahkan Margo Santoso menunjuk langs ung PT. Netway Utama untuk melaksanakan pekerjaan penyes uaian, dukungan operas i dan pemeliharaan aplikas i SIMPEL RISI tersebut, sehingga saksi Margo Santoso bersama saksi Gani Abdul Gani pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani surat perjanjian kerjasama No. 135.1Pj/061/D.IV/2001 dengan nilai Rp 8.580.000.000,- (delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 s/d 13 Maret 2002, yakni:1. Surat perjanjian kerjasama
).
Gani Abdul Gani Vide).
Azis Sabarto (Vide).
Budi Harsono (Vide
).
Budi Santoso (Vide).
Muljo Abdoel Gani (Vide).
Keterangan Terdakwa Vide
•
•
•
•
•
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 33
Outsourcing Roll Out CIS RISI yang akan menunjuk PT Netway Utama sebagai partner kerjasama terlaksana.(hlm. 6-7)
- Selanjutnya Margo Santoso bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani surat perjan jian kerjasama No. 135.1Pj/061/D.IV/2001 dengan nilai Rp 8.580.000.000,-(delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 s/d 13 Maret 2002, selain itu juga menandatangani beberapa perjanjian lain terkait penyesuaian TDL tersebut, yaitu:1. Surat perjanjian
kerjasama No.050.1 Pj/061/D.IV/2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp 4.395.000.000,-(empat milyar tiga
itu juga menandatangani beberapa perjanjian lain terkait penyesuaian TDL tersebut, yaitu:1. Surat perjanjian kerjasama
No.050.1 Pj/061/D.IV/2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp 4.395.000.000,- (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh l ima juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 s/d 13 Desember 2002;
2. Surat perjanjian kerjasama No.242.1 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 30 Juli 2001 dengan nilai Rp 2.061.026.000,-(dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 s/d 25 Desember 2002;
3. Surat perjanjian kerjasama No.576 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp 5.992.067.000,- (l ima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 26 September 2003;
No.050.1 Pj/061/D.IV/2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp 4.395.000.000,- (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 s/d 13 Desember 2002;
2. Surat perjanjian kerjasama No.242.1 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 30 Juli 2001 dengan nilai Rp 2.061.026.000,- (dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 s/d 25 Desember 2002;
3. Surat perjanjian kerjasama No.576 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp 5.992.067.000,- (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 26 September 2003;
4. Surat perjanjian kerjasama No.025.3 Pj/061/D.IV/2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 34
ratus Sembilan puluh l ima juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 s/d 13 Desember 2002;
2. Surat perjanjian kerjasama No.242.1 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 30 Juli 2001 dengan nilai Rp 2.061.026.000,-(dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 s/d 25 Desember 2002;
3. Surat perjanjian kerjasama No.576 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp 5.992.067.000,-(lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh tu juh ribu rupiah) untuk jangka waktu
4. Surat perjanjian kerjasama No.025.3 Pj/061/D.IV/2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp 1.925.688.000,- (s atu milyar Sembilan ratus dua puluh l ima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 s/d 28 Jul i 2003;
5. Surat perjanjian kerjasama No.323.A Pj/061/D.IV/2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp 3.993.037.000,- (tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 September 2003 s/d 29 Maret 2004; (hlm.463)
1.925.688.000,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh l ima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 s/d 28 Juli 2003;
5. Surat perjanjian kerjasama No.323.A Pj/061/D.IV/2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp 3.993.037.000,- (tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 September 2003 s/d 29 Maret 2004; (hlm 589-590 )dan hlm.600-601
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 35
pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 26 September 2003;
4. Surat perjanjian kerjasama No.025.3 Pj/061/D.IV/2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp 1.925.688.000,-(satu milyar Sembilan ratus dua puluh l ima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 s/d 28 Jul i 2003;
5. Surat perjanjian kerjasama No.323.A Pj/061/D.IV/2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp 3.993.037.000,- (tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 36
September 2003 s/d 29 Maret 2004; (hlm.7)
judex factie
13 Terdakwa pada sekitar tanggal 10 Agustus 2001 menemui Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama PT P L N dan Purwanto selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT PLNuntuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT Netway Utama selaku partnerkerjasama, namun Dewan Komisaris meminta agar Terdakwa menyampaikanpermintaan tersebut dengan penjelasan tertulis, kemudian Terdakwa tanpasepengetahuan direksi menyampaikan surat Nomor : 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai Partner dalam KSO (Kerja Sama Operasi) telah
- Pada sekitar tanggal 10 Agustus 2001 terdakwa menemui saksi Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama PT PLN dan saksi Purwanto selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN untuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT Netway Utama selaku partner kerjasama, namun Dewan Komisaris meminta agar Terdakwamenyampaikan permintaan tersebut dengan penjelasan tertulis; (Hal 468)
- Bahwa benar atas permintaan Dekom tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan surat Nomor : 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai Partner dalam KSO (Kerja Sama Operasi) telah
- Bahwa akan tetapi, Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2001 menemui saksi Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama PT PLN dan saksi Purwanto selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN untuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT Netway Utama selaku partner kerjasama, namun Dewan Komisaris meminta agar Terdakwa menyampaikan permintaan tersebut dengan penjelasan tertulis; (Hlm 601)
- Bahwa atas permintaan Dekom tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan surat Nomor : 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai Partner dalam KSO
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkanketerangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa:
: BAS hlm 49 butir ke-18, hlm 50 butir ke-1
: BAS hlm37 butir ke-10 Dan
: BAS hlm 14-15
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas,diperoleh Fakta, yakni bahwatidak benar dakwaan penuntut umum yang mengatakan bahwa surat Nomor: 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 tanpa sepengetahuan Direksi.
•
•
•
Azwani Sjeh Umar (Vide
).
Parno Isworo (Vide).
Keterangan Terdakwa (Vide).
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 37
didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hokum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra. (hlm. 7-8)
didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra, padahal surat itu dibuat tanpa melalui persetujuan rapat direksi; (hlm.471-472)
(Kerja Sama Operasi) telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra, padahal surat itu dibuat tanpa melalui persetujuan rapat direksi; (hlm.602)
14 Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 109/DK-PLN/2001 tanggal 22 Agustus 2001 memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi OutsourcingRoll Out CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapidengan kajian aspek kepemilikan, aspek hak milik inteiektual dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebih lanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsung sebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor :
Terhadap surat Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 109/DK-PLN/2001 tanggal 22 Agustus 2001 yang memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapi dengan kajian aspek kepemilikan, aspek hak milik inteiektual dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebihlanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsungsebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 038.K/920/DIR/1998. (hlm.474)
Bahwa terhadap surat Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris mengirim surat Nomor : 109/DK-PLN/2001 tanggal 22 Agustus 2001 yang memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapi dengan kajian aspek kepemilikan, aspek hak milik inteiektual dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebihlanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsungsebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 038.K/920/DIR/1998. (hlm.602)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini
tidak benar, karena berdasarkanBerita Acara Sidamg No. Perkara 37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. Tidak ditemukan keterangan saksi-saksi yang mengetahui fakta atau surat sebagaimana fakta (hukum) Tingkat Pertama pada hlm. 602.
judex fac tie
judex fac tie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 38
038.K/920/DIR/1998. (hlm.8)
15 Terdakwa pada tanggal 11 September 2001 mengirimkan surat Nomor2360/090/DIRUT/2001-R kepada Dewan Komisaris PT PLN yang isinya antara lain menjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama telah sesuai dengan S K Direksi PT. P L N (Persero) Nomor: 038.K/920/I MR/1998, padahal dalamrangka memenuhi permintaan Dewan Komisaris tersebut Margo Santoso baru pada tanggal 13 September 2001 mengajukan surat Nomor : 972/060/D.1V/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra untuk meminta kajian hukum mengenai aspek IPR atasaplikasi CIS RISI dan Penunjukan Langsung PT Netway Utama. (hlm.8)
Bahwa benar pada tanggal 11 September 2001 terdakwa mengirimkan surat Nomor2360/090/DIRUT/2001-R kepada Dewan Komisaris PT PLN yang isinya antara lainmenjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISIadalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama telah sesuaidengan S K Direksi PT. P L N (Persero) Nomor: 038.K/920/I MR/1998, padahal saat itu belum ada kajian hokum mengenai aspek IPR dan IPR yang menurut Terdakwa milik PT Netway Utama sama sekali belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI). (hlm.476)
Bahwa pada tanggal 11 September 2001 terdakwa mengirimkan kembali surat Nomor 2360/090/DIRUT/2001-R kepada Dewan Komisaris PT PLN yang isinya antara lainmenjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama telah sesuai dengan S K Direksi PT. P L N (Persero) Nomor: 038.K/920/I MR/1998, padahal saat itu belum ada kajian hokum mengenai aspek IPR dan IPR yang menurut Terdakwa milik PT Netway Utama sama sekali belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI). (hlm.602)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini
tidak benar, karena berdasarkanBarita Acara Sidamg No. Perkara 37/Pid.B/TPK/2011/PN. JKT PST. Tidak ditemukan keterangan saksi-saksi yang mengetahui fakta atau surat sebagaimana fakta (hukum) Tingkat Pertama pada hlm. 602.
judex fac tie
judex fac tie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 39
16 Sebagai jawaban atas surat Terdakwa Nomor : 2360/090/DIRUT/2001-R tanggal 11 September 2001, Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yangditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksanaan Harian Komisaris Utama yang isinya antara lain menyatakan:
biaya dengan pola OSCO terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontraksebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harus melalui
Bahwa benar sebagai jawaban atas surat Terdakwa Nomor : 2360/090/DIRUT/2001-R tanggal 11 September 2001, Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yang ditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksanan Harian Komisaris Utama yang isinyaantara lain menyatakan:
biaya dengan pola OSCO terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontraksebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harusmelalui persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka.Kebijakan penunjukan langsung yang diusulkan
Bahwa sebagai jawaban atas surat Terdakwa Nomor : 2360/090/DIRUT/2001-R tanggal 11 September 2001, Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yang ditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksanan Harian Komisaris Utama yang isinyaantara lain menyatakan:1. biaya dengan pola OSCO
terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontraksebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harusmelalui persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka.
2. Kebijakan penunjukan langsung yang diusulkan
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini
tidak benar, karena berdasarkan Berita Acara sidang No. perkara 37/Pid.B/TPK/2011/PN. Jkt Pst tidak di temukan keterangan saksi-saksi yang mengetahui fakta atau surat sebagaimana fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm. 602.
-
-
-
judex fac tie
judex fac tie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 40
persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka.Kebijakan penunjukan langsung yang diusulkan Direksi tidak memenuhi syaratsebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN Nomor : 038.K/920/DIR/1998. (hlm. 9)
Direksi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN Nomor: 038.K/920/DIR/1998.(hlm.489)
Direksi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN Nomor: 038.K/920/DIR/1998.(hlm.602-603)
17 Terdakwa sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dewan Komisaris Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs tersebut sehingga Dewan Komisaris kembali mengirim surat Nomor : 132/DK-P1 N/2001 tanggal 22 Oktober2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komisaris Utama, atas surat Dewan Komisaris tersebut Terdakwa mengirimkan jawaban dengan surat Nomor:2971/090/Dirut/2001 tanggal 01 Nopember 2001 yang menyatakan bahwa Proyek Roll Out CIS RISI
- Terdakwa sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dewan Komisaris Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs tersebut sehingga Dewan Komisaris kembali mengirim surat Nomor : 132/DK-P1 N/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komisaris Utama. (hlm.491)
- Bahwa benar tanggal 01 Nopember 2001 terdakwa mengirimkan surat Nomor:2971/090/Dirut/2001 sebagai jawaban atas surat Dewan Komisaris 132/DK-P1 N/2001, didalam surat tersebut Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dewan Komisaris Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs tersebut sehingga Dewan Komisaris kembali mengirim surat Nomor : 132/DK-P1 N/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komisaris Utama. (hlm.603)
- Bahwa tanggal 01 Nopember 2001 terdakwa mengirimkan surat Nomor:2971/090/Dirut/2001 sebagai jawaban atas surat Dewan Komisaris 132/DK-P1 N/2001, didalam surat tersebut Terdakwa
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan alat bukti surat Nomor : 2971/090/Dirut/2001 tanggal 01 Nopember 2001. Dakwaan Penuntut Umum tidak benar. Karena dalam surat tersebut tidak ada kata-kata penunjukan langsung kepada PT Netway Utama, maelainkan di Surat tersebut Terdakwa hanya mengatakan: 1. CIS RISI merupakan system yang lebih baik dari CIS lain yang dimilik PLN; 2. Pola OSCO merupakan satu-satunya alternative, Resiko yang dihadapi jika dengan pola Non OSCO; dan 3. Mengenai Justifikasi Harga atas hal-hal tersebut, serta melampirkan buku kajian dalam
-
judex factie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 41
adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukanlangsung yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan. (hlm.9-10)
menyatakan bahwa Proyek Roll Out CIS RISI adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukan langsung yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan.(hlm.496)
menyatakan bahwa Proyek Roll Out CIS RISI adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukan langsung yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan.(hlm.603)
Surat dimaksud. Disamping itu, surat dimaksud terdapat paraf, yang mana menurut tatalaksana surat di dalam PLN, orang yang memparaf surat adalah orang yang mengkonsep surat dimaksud. Didalam surat dimaksud juga dijelaskan bahwa CIS-Bandung Timur tidak dapat diperbandingkan dengan CIS RISI. Dengan demikian, fakta (hukum)
Tingkat Pertama hlm.603 tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.
18 Atas surat Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melakukan rapat internal tanggal 7 Nopember 2001 dan rapat konsultasi terbatas antara Dewan Komisaris dengan Terdakwa selaku Dirut pada tanggal 8 Nopember 2001 di Hotel Bimasena Jakarta danmenyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CIS! RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangansoftware lanjutan dalam rangka Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh pihak
Bahwa benar atas jawaban Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris kembali melakukan rapat internal tanggal 7November 2001 dan rapat konsultasi terbatas antara Dewan Komisaris denganTerdakwa selaku Dirut pada tanggal 8 November 2001 di Hotel Bimasena Jakarta danmenyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CIS RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangan software lanjutan dalam rangka Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dewan
Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris kembali melakukan rapat internal tanggal 7 November 2001 dan rapat konsultasi terbatas antara Dewan Komisaris dengan Terdakwa selaku Dirut pada tanggal 8 November 2001 di Hotel Bimasena Jakarta danmenyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CIS RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangan software lanjutan dalam rangka Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dewan
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini
tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi ( : BAS hlm 122 butir ke-2, 3, 4 & 5, hlm. 123 butir ke-1, 6, & 7, dan hlm. 124 butir ke-1, 3 & 5dan berdasarkan alat bukti surat yaitu Notulen hasil Kesimpulan Rapat Konsultasi Terbatas Dirut dan Dekom PLN yang dibuat oleh saksi , tanggal 8 Nopember 2001, di Hotel Bimasena Jakarta.Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat di atas, tidak ada fakta mengenai penjelasan biaya yang masih belum akurat, melainkan Dekom dalam hal ini sangat mendukung
judex factie
judex fac tie
Sofyan A. Djalil Vide
)
Sofyan A. Djalil
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 42
lain sehingga Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuannya. (hlm. 10)
Komisaris belum dapat memberikan persetujuannya; (hlm.498)
Komisaris belum dapat memberikan persetujuannya;(Hlm. 603)
proyek CIS-RISI karena dapat mengatasi permasalahan yang terjadi akibat lemahnya system IT pada PLN Dsijaya, kemudian masalah biaya CIS-RISIakan dinegosiasikan kembali. Dengan demikian, fakta (hukum)
Tingkat Pertama hlm.603 tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.
19 Terdakwa tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 23 Nopember 2001 melalui surat Nomor : 3163/070/Sekper/2001 memberitahukan Margo Santoso selaku GM PT PLN Disjaya dan Tangerang bahwa Dewan Komisaris telah menerima danmendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT P L N Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkannegosiasi dengan PT Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut dengan menyertakan Pejabat Kantor Pusat. (hlm.10)
Bahwa benar meskipun belum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 23 November 2001 terdakwa memberitahukan saksi Margo Santoso selaku GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang melalui surat Nomor: 3163/070/Sekper/2001 yang isinya menyatakan bahwa Dewan Komisaris telah menerima danmendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT. Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut denganmenyertakan Pejabat Kantor Pusat. (hlm.502)
Bahwa meskipun belum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 23 November 2001 melalui surat Nomor: 3163/070/Sekper/2001 memberitahukan saksi Margo Santoso selaku GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang bahwa Dewan Komisaris telah menerima dan mendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT. Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut denganmenyertakan Pejabat Kantor Pusat; (hlm. 603)”
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi dan menurut keterangan dari
dan berdasarkan alat bukti surat Nomor :3163.070/Sekper/2001 tanggal 23 November 2001, nyata-nyata telah didasarkan atas persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana tertulis di dalam Kesimpulan Rapat Konsultasi Terbatas Dirut dan Dekom pada tanggal 8 November 2001, di Hotel Bimasena Jakarta yang ditandatangani oleh
selaku Komisaris.Bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dakwaan Pertimbangan Hakim dalam putusan tentang tidak adanya persetujuan dari Dewan
(cos t)
judex fac tie
judex factie
Sofyan A. Djalil
Terdakwa
Sofyan A. Djalil
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 43
Komisaris sehubungan dengan surat Terdakwa tanggal 23 November 2001 No. 3163.070/Sekper/2001 ke Margo Santoso adalah tidak benar. Karena surat tersebut nyata-nyata telah didasari dari Kesimpulan Rapat Konsultasi Terbatas Dirut dan Dekom pada tanggal 8 November 2001, di Hotel Bimasena Jakarta yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil selaku Komisaris dan pada rapat tersebut. Dengan demikian fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm. 603 tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.
20 Atas perintah Terdakwa tersebut, Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor :005.K7021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002 untuk melakukan kajian ulang atas hasil analisaTim EOSPKP, berdasarkan SK tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 Tim Re-evaluasi dan Negosiasi
Bahwa benar berdasarkan surat terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor :005.K7021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002 dengan tugas melakukan kajian ulang atas hasil analisa Tim EOSPKP, yang mana Tim tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 melakukan pcrtemuan-pertemuan dengan saksi Gani Abdul Gani yang
Bahwa berdasarkan surat terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor :005.K7021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002 dengan tugas melakukan kajian ulang atas hasil analisa Tim EOSPKP, yang mana Tim tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 melakukan pcrtemuan-pertemuan dengan saksi Gani Abdul Gani yang dibiayai oleh
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini
tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan alat bukti surat:
: BAS hlm22 butir ke-2, 6& 8
: BAS hlm 173 butir ke-4, 5, 6, 7 & 9
: BAS hlm187 butir ke- 4, 9 & 13
: BAS
note taker
judex factie
judex fac tie
•
•
•
•
Margo Santoso (Vide)
Djoko Tetratmo (Vide)
Budi Harsono (Vide)
Gani Abdul Gani (Vide
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 44
melakukan pcrtemuan-pertemuan dengan Ir Gani Abdul Gani yang dibiayai oleh PT Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002 Tim membuat laporan dengan kesimpulan antara lain:
Penunjukan langsung PT Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk RollOut dengan teknologi yang sudah ada client- server bukan dengan teknologi three tier:Jangka waktu Outsourcing Roll Out CIS RISI adalah 24 bulan;Biaya personil dan non personil hasil negosiasi dengan PT Netway Utama disepakatisebesar Rp 155.000.000.000,- ( seratus lima puluh lima milyar rupiah ) dihitungberdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT Netway Utama dan untuk sementara dianggap sebagai take
dibiayai oleh PT Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002 Tim membuat laporan dengan kesimpulan antara lain:
Penunjukan langsung PT Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk RollOut dengan teknologi yang sudah ada client- server bukan dengan teknologi threetir:Jangka waktu Outsourcing Roll Out CIS RISI adalah 24 bulan;Biaya personil dan non personil hasil negosiasi dengan PT Netway Utama disepakati sebesar Rp 155.000.000.000,- ( seratus lima puluh lima milyar rupiah ) dihitungberdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT Netway Utama dan untuksementara dianggap sebagai take home pay karena PT Netway Utama belum dapatmenyerahkan payroll ;Biaya lisensi sebesar Rp 35.000.000.000,- ( tigapuluh lima milyar rupiah ) tidak dapatdijustifikasi oleh Tim karena
PT Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002Tim membuat laporan dengan kesimpulan antara lain:1. Penunjukan langsung PT
Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk RollOut dengan teknologi yang sudah ada client- server bukan dengan teknologi threetir:
2. Jangka waktu Outsourcing Roll Out CIS RISI adalah 24 bulan;
3. Biaya personil dan non personil hasil negosiasi dengan PT Netway Utama disepakati sebesar Rp 155.000.000.000,- ( seratus lima puluh lima milyar rupiah ) dihitungberdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT Netway Utama dan untuksementara dianggap sebagai take home pay karena PT Netway Utama belum dapatmenyerahkan payroll ;
4. Biaya lisensi sebesar Rp 35.000.000.000,- ( tigapuluh lima milyar rupiah ) tidak dapat dijustifikasi oleh Tim karena belum mempunyai dasar perhitungan sesuai
hlm 248 butir ke- 7, 8 & 9
: BAS hlm238 butir ke-8 & 9) Dan
: BAS hlm 404butir ke-1, 2, 3, 5, 6 & 7
dan berdasarkan alat bukti Surat No. 3163/070/Sekper/2001 tanggal 23 Nopember 2001, tidak diketemukan adanya perintah dari Terdakwa untuk membentuk Tim Re-Evaluasi dan Negoisasi. Adapun Saksi yang menyatakan bahwa ada perintah Terdakwa, namun hanya berdasarkan pada keterangan satu saksi saja, yaitu saksi di mana dalam asas hukum di kenal dengan isitilah “satu saksi bukan saksi” .Di samping itu, ada pertemuan-pertemuan antara Tim PL dengan Netway mengenai proses negosiasi, akan tetapi berdasarkan Keterangan dari Saksi dan saksi
pertemuan tersebut tidak dibiayai oleh Netway. Dengan demikian, fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm. 604 tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.
-
-
-
-
-
-
-
)
Kahar Mulyani (Vide
Terdakwa (Vide)
Margo Santoso
Gani Abdul Gani Kahar Mulyani
•
•
(Unus Testis nullus Testis )
judex factie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 45
home pay karena PT Netway Utama belum dapat menyerahkan payroll ;Biaya lisensi sebesar Rp 35.000.000.000,- ( tigapuluh lima milyar rupiah ) tidak dapatdijustifikasi oleh Tim karena belum mempunyai dasar perhitungan sesuai dengan peraturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik. (hlm.10)
belum mempunyai dasar perhitungan sesuai denganperaturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik.(hlm.504)
dengan peraturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik. (hlm.604)
21 Terdakwa setelah menerima laporan Tim Re-evaluasi dan Negosiasi, memerintahkan Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaanpengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT PLN Disjaya dengan metode penujukan langsung, selanjutnya Margo Santoso menerbitkan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim
Bahwa benar Terdakwa setelah menerima laporan Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi, memerintahkan saksi Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT. PLN Disjaya dengan metodepenunjukan langsung, yang mana kemudian saksi Margo Santoso menerbitkan SK GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota
Bahwa benar Terdakwa setelah menerima laporan Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi, memerintahkan saksi Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan JasaOutsourcing Roll Out CIS RISI PT. PLN Disjaya dengan metodepenunjukan langsung, selanjutnya saksi Margo Santoso menerbitkan SK GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi:
: BAS hlm 25 butir ke-10s
: BAS hlm 192 butir ke 3, 4 dan 5
: BAS hlm188 butir ke -17
Bahwa tidak ada fakta yang menunjukan adanya laporan kegiatan mengenai hasil Tim RE & N, dan senyatanya
lah yang memerintahkan Tim RE & N untuk
-
judex factie
•
•
•
Margo Santoso (Vide)
Sunggu Anwar Aritonang(Vide
)
Budi Harsono (Vide)
Margo Santoso
Margo Santoso
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 46
Penunjukan Langsung dan Nota Dinas Nomor: 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan Tim Penunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan cara penunjukan langsung kepada PT Netway Utama. (hlm. 11)
Dinas Nomor: 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan TimPenunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasapekerjaan tersebut dengan cara penunjukan langsung kepada PT Netway Utama; (hlm.516)
Dinas Nomor: 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan TimPenunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasapekerjaan tersebut dengan cara penunjukan langsung kepada PT Netway Utama; (hlm.604)
memutuskan penghentian negoisasi dan melakukan penunjukan langsung. Dengan demikian, fakta (hukum)
Tingkat Pertama hlm.604 tidak sesuai dengan fakta persidangan.
22 Atas dasar SK dan Nota Dinas tersebut, Tim Penunjukan Langsung hanya melaksanakan tugas-tugas adminstratif dalam rangka penyusunan dan penandatangan dokumen pengadaan secara formalitas, dan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Tim hanya menggunakan data audited payroll yang diberikan PT Netway Utama tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya, kemudian menetapkan harga penawaran senilai Rp 142.791.000.000.- ( seratus empat puluh dua milyar
Bahwa benar Tim Penunjukan Langsung tidak melakukan tahapan-tahapan prosedur untuk melaksanakan proses penunjukan langsung, melainkan hanya melaksanakan tugas-tugas administratif dalam rangka penyusunan dan penandatanganan dokumen pengadaan secara formalitas, sedangkan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Tim hanya menggunakan data audited payroll yang diberikan PT Netway Utama tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya, sehingga kemudian tanpa melakukan proses negosiasi yang benar
Bahwa Tim Penunjukan Langsung tidak melakukan tahapan-tahapan prosedur untuk melaksanakan proses penunjukan langsung, melainkan hanya melaksanakan tugas-tugas administratif dalam rangka penyusunan dan penandatanganan dokumen pengadaan secara formalitas, sedangkan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Tim hanya menggunakan data audited payroll yang diberikan PT Netway Utama tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya, sehingga kemudian tanpa melakukan yang dicantumkan dalam BA Negosiasi Harga Nomor: 01/BA-
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi:
: BAS hlm187 butir ke-14, hlm 188 butirke-15, hlm 189 butir ke 12
: BAS hlm 174 butir ke-1
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tim penunjukan langsung tidak hanya melaksanakan tugas-tugas administratif dalam rangka penyusunan dan penandatanganan dokumen pengadaan secara formalitas, melainkan melakukan kegiatan Tim sesuai dengan pengarahan
judex factie
judex factie
•
•
Budi Harsono (Vide
)
Djoko Tetratmo (Vide)
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 47
tujuh ratus Sembilan puluh satu juta rupiah ) yang dicantumkan dalam BA Negosiasi Harga Nomor: 01/BA-NH/TPL CISI-RISI/KD/2003 tanggal 22 Mei 2003 tanpa melakukan proses negosiasi. (hlm. 11)
Tim menetapkan harga penawaran senilai Rp 142.791.000.000.- ( seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta rupiah ) yang dicantumkan dalam BA Negosiasi Harga Nomor: 01/BA-NH/TPL CISI-RISI/KD/2003 tanggal 22 Mei 2003. (hlm.518)
NH/TPL CISI-RISI/KD/2003 tanggal 22 Mei 2003. (hlm.605)
GM Disjaya dan Tim melakukan klarifikasi kebenarannya dengan melakukan negoisasi ulang. Dengan demikian, fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm.605 tidak sesuai dengan fakta persidangan.
23 Selanjutnya, hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaan dilaporkan oleh Margo Santoso kepada Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga danPelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798/061/D.1V/2003 tanggal 16 September 2003 yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa. (hlm. 11)
Bahwa benar, hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaandilaporkan oleh saksi Margo Santoso kepada saksi Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798/061/D.1V/2003 tanggal 16 September 2003 yangtembusannya disampaikan kepada Terdakwa. (hlm.525)
Bahwa hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaanoleh saksi Margo Santoso dilaporkan kepada saksi Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798/061/D.1V/2003 tanggal 16 September 2003 yangtembusannya disampaikan kepada Terdakwa.(hlm.605)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan Surat Nomor : 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003, tembusan ditujukan kepada Terdakwa selaku Dirut pada saat itu. Namun berdasarkan Surat Nomor : 1798/061/D.IV/2003 tanggal 16 September 2003, tembusan hanya ditujukan kepada Direktur Keuangan (“Dirkeu”), Direktur Sumber Daya Manusia (“DirSDM”), dan Tim CIS-RISI Disjaya. Dengan demikian, fakta (hukum)
Tingkat Pertama hlm 605 tidak sesuai dengan fakta persidangan.
24 Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2003 menerbitkan SK Dirut PT PLN Nomor :1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat Fahmi Mochtar selaku GM PT PLN
Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2003 Terdakwa menerbitkan SK Dirut PT. PLN Nomor : 1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat saksi Fahmi Mochtar selaku GM PT. PLN
Uraian fakta dalam pertimbangan hakim ini tidak benar dan merupakan hasil rekayasa, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi-saksi:
:
Margo Santoso,
Sunggu Anwar Aritonang (Vide
judex factie
judex factie
judex factie
Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2003 Terdakwa menerbitkan SK Dirut PT . PLN Nomor :1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat saksi Fahmi •
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 48
Disjaya dan Tangerang menggantikan Margo Santoso dan selanjutnya memerintahkan MargoSantoso melalui Sunggu Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT Netway Utama dan prosespenunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor : 014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrahim selaku Manajer MarketingPT Netway Utama untuk ditandatanganinya. (hlm.11)
Disjaya dan Tangerang menggantikan saksi Margo Santoso dan terdakwa melalui Sunggu Aritonang memerintahkan agar saksi MargoSantoso membuat pernyataan yang isinya seolah-olahmenerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT.Netway Utama dan prosespenunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor: 014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrahim selaku Manajer Marketing PT. Netway Utama untuk ditandatangani nya. (hlm.605)
BAS hlm ; dan
: BAS hlm23 butir ke-8
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka fakta (hukum)Tingkat Pertama hlm.605 tentang adanya perintah Terdakwa kepada
untuk membuat surat pernyataan melalui
adalah tidak sesuai fakta persidangan.
25 Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor : 02924/061/Dirut/2003kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dewan Komisaris PT PLN untuk menunjuk langsung PT Netway Utama
Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor : 02924/061/Dirut/2003 terdakwa kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dewan Komisaris PT PLN untukmenunjuk langsung PT Netway Utama dalam melaksanakan
Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor : 02924/061/Dirut/2003 terdakwa kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dewan Komisaris PT PLN untukmenunjuk langsung PT Netway Utama dalam melaksanakan implementasi Outsourcing Roll
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini
tidak benar, karena baik berdasarkan Berita Acara Sidang No. Perkara 37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tidak ditemukan keterangan saksi-saksi yang mengetahui fakta atau surat sebagaimana
Mochtar selaku GM PT. PLN Dis jaya dan Tangerang menggantikan saks i Margo Santoso dan selanjutnya memerintahkan saksi MargoSantoso melalui Sunggu Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT . Netway Utama dan prosespenunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor: 014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrahim selaku Manajer Marketing PT. Netway Utama untuk ditandatangani nya (hlm.526)
judex factie
judex fac tie
193 butir ke-19)
Margo Santoso (Vide)
Margo SantosoSunggu
Aritonang
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 49
dalam melaksanakan implementasi OutsourcingRoll Out CIS RISI di PT P L N Disjaya secara multiyears atau dalam jangka waktu 24 ( duapuluh empat) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp 100.000.000.000,- ( Seratus Milyar rupiah ) , yang mana Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 18.Pst/DKPLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisarisbelum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan Terdakwa sehingga Dewan Komisaris meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melaluiindependent review dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris. (hlm. 11-12)
implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT P L N Disjaya secara multiyears atau dalam jangka waktu 24 ( duapuluh empat) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp 100.000.000.000,- ( Seratus Milyar rupiah ) , yang mana Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 18.Pst/DKPLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan Terdakwa sehinggaDewan Komisaris meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melalui independent review dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris”. (hlm.529)
Out CIS RISI di PT P L N Disjaya secara multiyears atau dalam jangka waktu 24 ( duapuluh empat) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp 100.000.000.000,- ( SeratusMilyar rupiah ) , yang mana Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 18.Pst/DKPLN/ 2003 tanggal 07 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan Terdakwa sehingga Dewan Komisaris meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melalui independent review dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris”. (hlm.529)
perhitungan Tingkat Pertama pada hlm.529.
26 Atas surat jawaban dari Dewan Komisaris tersebut,
Atas surat Nomor:18.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003, saksi
Bahwa atas surat Nomor:18.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003, saksi
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar,, karena berdasarkan
judex factie
judex factie
Sunggu Anwar Aritonang Sunggu Anwar
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 50
dengan sepengetahuan Terdakwa meminta Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT Netway Utama, selanjutnya Fahmi Mochtar memerintahkanTim Penunjukan Langsung yang diketuai Budi Harsono untuk melakukan negosiasiulang, kemudian tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya Budi Harsono dan Gani Abdul Gani menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp 142.791.000.000.- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 137.132.000.000,-(seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BA-NH/TPLCISRISI/KD/2003 tanggal 12 Nopember 2003 dan atas kesepakatan penurunan harga kontrak tersebut Fahmi Mochtar melaporkan kepada Terdakwa dengan surat
dengansepengetahuan Terdakwa meminta saksi Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT.Netway Utama, sehingga saksi Fahmi Mochtar memerintahkanTim Penunjukan Langsung yang diketuai saksi Budi Harsono untuk melakukan negosiasiulang, yang mana kemudian tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya saksi Budi Harsono dan saksi Gani Abdul Gani menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp 142.791.000.000.- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BA-NH/TPLCISRISI/KD/2003 tanggal 12 November 2003. Hasil penurunan harga kontrak tersebut dilaporkan oleh saksi Fahmi Mochtar kepada Terdakwa melalui surat Nomor :2087/06l/DIV/2003 tanggal 13 November 2003; (hlm.532)
dengan sepengetahuan Terdakwa meminta saksi Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT.Netway Utama, sehingga saksi Fahmi Mochtar memerintahkanTim Penunjukan Langsung yang diketuai saksi Budi Harsono untuk melakukan negosiasiulang, yang mana kemudian tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya saksi Budi Harsono dan saksi Gani Abdul Gani menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp 142.791.000.000.- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BA-NH/TPLCISRISI/KD/2003 tanggal 12 November 2003. Hasil penurunan harga kontrak tersebut dilaporkan oleh saksi Fahmi Mochtar kepada Terdakwa melalui surat Nomor :2087/06l/DIV/2003 tanggal 13 November 2003; (hlm 606)
keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:
: BAS hlm 194 butir ke-8dan hlm. 198 butir ke-4
: BAS hlm152 butir ke- 3, hlm. 157 butir ke- 3 dan hlm. 159 butir ke- 1
: BAS hlm186 butir ke- 1, 2 & 4
: BAS hlm 175 butir ke- 3 & 12 ; Dan
: BAS hlm 65 butir ke- 1 & 2 dan Hlm. 66 butir ke- 4
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, tindakan yang di negosiasi yang dilakukan
yang meminta untuk melakukan
negosiasi ulang adalah tidak benar. Justru kepada
lah Laporan Penurunan harga tersebut dilaporkan. Negosiasi harga dari 147 M menjadi 137 M adalah kesimpulan dari Tim yang mana
memberikan arahan sehingga harga kontrak menjadi turun dan penurunan
Aritonang Sunggu Anwar Aritonang
Sunggu Anwar Aritonang (Vide .
)
Fahmi Mochtar (Vide
)
Budi Harsono (Vide)
Djoko Tetratmo (Vide)
Keterangan Terdakwa.( Vide
).
Sunggu Anwar AritonangFahmi Mochtar
Sunggu Anwar Aritonang
Margo Santoso
•
•
•
•
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 51
Nomor :2087/06l/DIV/2003 tanggal 13 Nopember 2003. (hlm. 12)
harga kontrak tersebut diketahui oleh Direksi. Dengan demikian fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm.606 ini tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.
27 Selanjutnya, Terdakwa tanpa sepengetahuan direksi mengirimkan surat Nomor : 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada Dewan Komisaris PT P LN untuk meminta persetujuan ijin Roll Out CIS RISI dengan menyatakan bahwa direksiberkesimpulan harga kontrak senilai Rp 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah ) adalah wajar padahal penentuan hargatersebut tidak melalui rapat Direksi. (hlm. 12)
Bahwa benar Bahwa
(hlm.606)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini
tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan alat bukti surat:
: BAS hlm 198 butir ke- 4, dan hlm. 200 butir ke- 10
: BAS hlm336 butir ke- 2 & 6, dan Hlm.337 butir ke-8
: BAS hlm330 butir ke- 1
: BAS hlm
Dan
: BAS hlm 59 butir ke- 8 dan Hlm. 66 butir ke- 4
Berdasarkan alat bukti Surat Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003, jelas bahwa surat dimaksud ditembuskan kepada Dewan
judex factie
Terdakwa tanpa sepengetahuan Direks i mengirimkan s urat Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada Dewan Komisaris PT. PLN untuk meminta persetujuan izin Ro ll Out CIS R ISI dengan menyatakan bahwa Direksi berkesimpulan harga kontrak senilai Rp.137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan hargatersebut tidak melalui rapat Direksi;
Terdakwa tanpa sepengetahuan Direks i mengirimkan surat Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada D ewan Komisaris PT . PLN untuk meminta persetujuan izin Roll Out CIS RISI dengan menyatakan bahwa Direks iberkesimpulan harga kontrak senilai Rp. 137.132.000.000,-(seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan harga tersebut tidak melalui rapat Direksi;
judex fac tie
•
•
•
•
•
Sunggu Anwar Aritonang(Vide
)
Juanda NIW (Vide
)
Parno Isworo (Vide)
Fahmi Mochtar (Vide157 butir ke- 9 & 10 dan Hlm.159 butir ke-1);
Keterangan Terdakwa.( Vide
)
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 52
Direksi. Hingga sampai sekarang tidak ada bukti bahwa Surat tersebut mendapat penolakan dari Dewan Direksi.
Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fajta hukum bahwa tidak benar bahwaDireksi tidak mengetahui surat dimaksud beserta juga dengan harga wajar kontrak yang sudah disepakati. Dengan demikian fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm.606 ini tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.
28 - Atas dasar surat Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor :19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa DewanKomisaris menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biayaseperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan
Bahwa benar atas dasar surat Terdakwa Nomor 03282/061/Dirut/2003 tesebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor:19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 November 2003 memberikan jawaban bahwa DewanKomisaris menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biayaseperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan training board sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Terdakwa
Bahwa atas dasar surat Terdakwa Nomor 03282/061/Dirut/2003 tesebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor:19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 November 2003 memberikan jawaban bahwa DewanKomisaris menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biayaseperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan training board sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Terdakwa
Uraian fakta dalam pertimbangan hakim ini tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwadan berdasarkan alat bukti surat:
: BAS hlm333 butir ke- 8 & 9
: BAS hlm 338 butir ke- 3 & 4
: BAS hlm155 butir ke- 6 dan Hlm 156 butir ke- 6, 7 & 9
: BAS hlm 196 butir ke- 5, Hlm 200 butir ke- 10, dan Hlm
judex factie
•
•
•
•
Parno Isworo (Vide)
Juanda NIW (Vide)
Fahmi Mochtar (Vide
)
Sunggu Anwar Aritonang(Vide
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 53
training board sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Terdakwa dalam surat Nomor :03618/06l/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003 kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyatakan seolah-olah Dewan Komisaris telah memberipersetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitian yang baru dengan melibatkan anggota Tim Renegosiasi yang lama. (hlm. 12)
- “Berdasarkan surat Terdakwa tersebut, Fahmi Mochtar membuat SuratNo.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT Netway
menyatakan kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang melalui surat Nomor:03618/06l/Dirut/ 2003 tanggal 22 Desember 2003 yang isinya seolah-olah Dewan Komisaris telah memberi persetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitiaan yang baru dengan melibatkan anggota Tim Re-Negosiasi yang lama. Sehingga kemudian saksi Fahmi Mochtar membuat SuratNo.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT. Netway Utamasebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,- (seratus tigapuluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT. PLNDisjaya dan Tangerang Nomor : 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto; (hlm.
menyatakan kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang melalui surat Nomor:03618/06l/Dirut/ 2003 tanggal 22 Desember 2003 yang isinya seolah-olah Dewan Komisaris telah memberi persetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitiaan yang baru dengan melibatkan anggota Tim Re-Negosiasi yang lama. Sehingga kemudian saksi Fahmi Mochtar membuat SuratNo.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT. Netway Utamasebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,- (seratus tigapuluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT. PLNDisjaya dan Tangerang Nomor : 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto; (hlm
201 butir ke- 5 Dan
: BAS hlm 67 butir ke-6 dan Hlm. 68 butir ke- 6 & 7
Berdasarkan alat bukti Surat Nomor: 19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 Nopember 2003, dalam surat tersebut pada prinsipnya dapat mendukung usulan kontrak pelaksanaan Roll Out CIS RISI keseluruh PT. PLN (Persero) UBD Jakarta Raya&Tangerang dan surat dimaksud di tembuskan kepada GM PT. PLN (persero) UBD Jaya Tangerang.
Berdasarkan alat bukti Surat Nomor: 03618/061/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003, poin 1 menyatakan “
surat tersebut juga ditembuskan kepada Dewan Komisaris PLN dan Direksi.
Berdasarkan alat bukti Surat Nomor: 03618/061/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003, nyata-nyata tidak ada perintah Terdakwa
);
Keterangan Terdakwa. Vide
)
•
bahwa usulan untuk pekerjaan outsourcing Roll Out CIS-RISI dapat d isetujui untuk dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang diminta oleh Dewan Komisaris .”
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 54
Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Oui CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan nilaipekerjaan Rp 137.132.000.000,- (seratus tigapuluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah ) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK G M PT P LNDisjaya dan Tangerang Nomor : 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto. (hlm. 13)
537). 607) agar supaya Fahmi Mochatr membuat Surat No.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004.
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa tidak benar Dewan Komisaris belum memberi persetujuan karena Komisaris pada prinsipnya mendukung usulan kontrak pelaksanaan Roll Out CIS RISI. Dan, tidak benar ada perintah Terdakwa agar supaya membuat Surat No. 047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004. Dengan demikian, fakta (hukum)
Tingkat Pertama hlm. 607 ini tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.
29 Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani kontrak dengan PT Netway Utama dan untuk itu Terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 0016-l
- - Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:
: BAS hlm156 butir ke- 6 & 8
: BAS hlm329 butir ke- 2, 4, 5 & 6, Hlm.330 butir ke- 4, dan
Fahmi Mochtar
Fahmi Mochtar (Vide)
Parno Isworo (Vide
judex factie
Bahwa benar Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungisaksi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani kontrak dengan PT. Netway Utama dan untuk itu Terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0016-l
Bahwa T erdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungi saksi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani kontrak dengan PT. NetwayUtama dan untuk itu Terdakwa menerbitkan SuratKuasa Khus us Nomor: 0016-lSKu/020/Dirut/2004
judex factie
•
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 55
SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004, sehingga Fahmi Mochtar bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 29 April 2004 menandatangani surat perjanjian kerjasamaOutsourcing Roll Out CIS RISI antara P LN Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor :800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (multiyears) tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Dasar PT. P LN (Persero) Tahun 1998 terhadap perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroanuntuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Rapat
(hlm.545)” (hlm.607)
-
Hlm.331 butir ke- 3)
: BAS hlm337 butir ke- 1) dan Hlm. 338 butir ke-7, 8 & 9
: BAS hlm
: BAS hlm186 butir ke-12
: BAS hlm 206 butir ke- 3 & 4, hlm.207 butir ke- 2
: BAS hlm 211 butir ke- 3 & 5, Hlm.212 butir ke-1, Hlm. 214 butir ke-2, Hlm.215 butir ke-5 & 6Dan
: BAS hlm 32 butir ke- 7, dan Hlm. 33 butir ke- 1
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, terkuak fakta hukumbahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi untuk mempercepat penandatanganan kontrak. Surat Kuasa Khusus sendiri diajukan oleh dan bukan inisiatif dari Terdakwa untuk mempercepat penandatanganan
SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004, yang mana berdasarkan SKK tersebut pada tanggal 29 April 2004 saksi Fahmi Mochtar bersama saksi GaniAbdul Gani menandatangani surat perjanjian kerjasamaOutsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Dis jaya dengan PT. Netway Utama Nomor: PLN Dis jaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor: PT. Netway Utama Nomor:800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (multiyears);
tanggal 26 Maret 2004, yang mana berdasarkan SKK tersebut pada tanggal 29 April 2004 saksi Fahmi Mochtar bersama saksi GaniAbdul Gani menandatangani surat perjanjian kerjasamaOutsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Dis jaya dengan PT . Netway Utama Nomor:PLN Dis jaya 122.PJ/061/D.IV /2004 dan Nomor: PT. Netway Utama Nomor:800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (multiyears); Bahwa penandatangan kontrak tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Das ar PT. PLN (Persero) Tahun 1998 terhadap perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau p ihak lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan untuk jangka waktu lebih dari 1 (Satu) tahun atau 1 (Satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direks i
•
•
•
•
•
•
Juanda NIW (Vide
)
Djoko Tetratmo (Vide179 butir ke- 6)
Budi Harsono (Vide)
Laksamana Sukardi (Vide
)
Roes Aryawijaya (Vide
);
Keterangan Terdakwa. (Vide
)
Fahmi Mochtar
Fahmi Mochtar
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 56
Umum Pemegang Sahamdan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. (hlm. 13).
(hlm.607)
kontrak. Dan, anggaran pekerjaan Roll Out CIS RISI sudah disahkan didalam RKAP tahun 2002 dan diluncurkan tahun 2003 dan 2004. Dengan demikian fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm. 607 ini tidakterbukti dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.
setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuanyang berlaku;
judex factie
Hlm. | 57Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
4. FAKTA HUKUM YANG DISEBUTKAN OLEH
TINGKAT PERTAMA PADA HALAMAN 585 S/D 590 BANYAK YANG
TIDAK BENAR DAN TIDAK RELEVAN DENGAN FAKTA DI
PERSIDANGAN SERTA PATUT DIDUGA REKAYASA.
JUDEX FACTIE
4.1. Bahwa fakta hukum yang dikonstatir oleh
Tingkat Pertama dalam putusan halaman 585 s/d 590 akan
diuraikan dan dibahas sesuai dengan butir-butir yang
tertuang dalam putusan tersebut. -----------------------------
4.2. Bahwa fakta (hukum) pada Putusan Tingkat
Pertama, hlm. 586 butir pertama, menyatakan,
Di samping itu, fakta (hukum) pada Tingkat
Pertama, hlm. 586 butir ketiga, menyatakan,
judex factie
judex factie
judex factie
“
” --------------
“
Terdakwa adalah Direktur Utama PT. PLN (Persero) yang
diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Nomor: KEP-180/M-MBU/2003 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Listrik Negara tanggal 6 Maret 2003.
Bahwa sekitar bulan September 2000, ketika kontrak kerjasama antara PT. PLN (Persero) Disjaya dengan Politeknik lTB akan
berakhir, saksi Gani Abdul Gani menemui saksi Margo Santoso di
Kantor PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyampaikan tawanan untuk membentuk perusahaan patungan antara PT. Netway
Utarna dengan PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang guna menangani pelayanan pelanggan di PT. PLN (persero) Disjaya dan
Tangerang dengan mengimplementasikan aplikasi SIMPEL RlSl
yang sudah ada di Kantor Cabang/Rayon PT. PLN (Persero)
Disjaya dan Tangerang. Atas tawaran tersebut saksi Margo Santoso
rneminta saksi Gani Abdul Gani untuk rnembuat proposal tertulis
serta melakukan persentasi terlebih dahulu, kemudian saksi Gani Abdul Gani mempersiapkan proposal kegiatan ROLL OUT CIS RISI
di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5 (lima) tahun (multiyears) dengan asumsi
biaya sebesat Rp. 905.608.262.568,00 (sembilan ratus lima milyar
enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus
Hlm. | 58Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
enam puluh delapan rupiah), saksi Gani Abdul Gani bersama
Harmeet dan Peter Grogan dari Direksi PT. Netway Utama mempersentasikannya dihadapan saksi Margo Santoso Selaku
General Manager (GM) PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT. PLN (Persero) Disjaya dan
Tangerang yakni: saksi Dodoh Rahmat dan saksi Budi Harsono; ”
4.2.1. Bahwa sesungguhnya fakta tersebut di atas
mendeskripsikan peristiwa tahun 2000, padahal
kesalahan yang didakwakan kepada PEMOHON
BANDING (Terdakwa) adalah peristiwa yang terjadi
pada tahun 2004 s/d 2006 saat PEMOHON BANDING
(Terdakwa) selaku Dirut PT PLN (Persero), bukan
selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi ( ).
Fakta ini menceriterakan interaksi antara saksi
dengan saksi . Karena itu,
fakta ini tidak memiliki relevansi dengan substansi
dakwaan. Dengan demikian, fakta ini telah
membangun alur peristiwa berlanjut. -----------------
4.2.2. Bahwa Tingkat Pertama telah nyata-nyata
keliru dan tersesat karena telah mencampur-adukkan
antara
1994 –
2001 dengan Padahal kedua sistem
itu berbeda, yakni: -------------------------
tahun 1994 s/d tahun 2001 adalah proyek SIMPEL
RISI. -------------------------------------------------------
tahun 2001 s/d tahun 2003 adalah proyek
implementasi CIS RISI hasil modifikasi SIMPEL; ----
tahun 2004 s/d selesai
-----------------------------------------------------------
“Dirsar”
Gani
Abdul Gani Margo Santoso
judex factie
Sistem Informasi Manajemen Pelanggan
Rencana Induk Sistem Informasi (SIMPEL RISI)
Roll Out CIS RISI.
-
-
- Outsourcing Roll Out CIS
RISI.
Hlm. | 59Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
4.3. Bahwa fakta (hukum) pada Putusan Tingkat
Pertama, hlm. 586 butir pertama, menyatakan, --------
“
” ---------------------------------
4.3.1.Bahwa fakta hukum ini tidak benar karena saksi
tidak pernah menyatakan proposal
yang dipresentasikan tersebut telah diketahui oleh
PEMOHON BANDING (Terdakwa) selaku Dirsar. ----
5.1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Tingkat
Pertama pada halaman 585, alinea keenam, dinyatakan:
Bahwa adapun fakta (hukum) yang salah dan keliru di
mana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan
Tingkat Pertama tersebut karena tidak sesuai dengan
judex factie
Bahwa setelah presentasi tersebut selesai, saksi Margo Santoso memberikan tanggapan bahwa penawaran kerjasama yang disampaikan oleh PT. Netway Utama adalah kewenangan Direksi PT. PLN (Persero), dan saksi Margo santoso menyampaikan kepada saksi Gani Abdul Gani agar melakukan presentasi di depan para Direksi PT. PLN (Persero) dengan alasan karena proposal tersebut berhubungan dengan kontrak kerjasama untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan biayanya cukup besar maka kewenangan untuk memutuskannya ada pada Dircksi PT. PLN (Persero);
judex factie
judex
factie
Gani Abdul Gani
5. TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU
DALAM MENUANGKAN “FAKTA HUKUM” DI DALAM
PERTIMBANGAN PUTUSAN PADA HALAMAN 585 – 590 DAN
DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENGUJI
TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 3.
JUDEX FACTIE
“Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum
tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:”
Hlm. | 60Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai
berikut: ------------------------------------------------------------
5.2.
,
. Fakta (hukum) tersebut kemudian dikutip ulang
dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum dalam
unsur Pasal “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan”, pada , yang
menyatakan: ------------------------------------------------------
-------------------------------
Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi) yang
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta
tersebut sesungguhnya dikutip oleh Tingkat
Pertama dari . ---------------------
PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak
fakta (hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta
yang terungkap di depan persidangan, yaitu saksi
menerangkan
Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum) yang
tertuang pada Tingkat Pertama (hlm. 587 butir
pertama)
halaman 597 butir ketiga
Surat Tuntutan (hlm. 436)
Margo
Santoso
Gani Abdul Gani
Pamus
Honando, Djoko Tetratmo, Adi Santoso
Budi Harsono
judex factie
atas
inisiatif dari PT. Netway sendiri
“
”
Bahwa atas penyampaian saksi tersebut, saksi
menyampaikan bahwa proposal yang baru
dipresentasikannya selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi di PLN dan Terdakwa yang
meminta Saksi untuk melakukan presentasi di PT.
PLN Disjaya dan Tangerang.
Margo Santoso
Gani Abdul Gani
sudah diketahui oleh Terdakwa
Gani Abdul Gani
judex factie
bahwa pada tahun 2000 ada presentasi
dari Sdr. di PLN Disjaya dan Tangerang
yang dihadiri oleh
kemudian ada dan
beberapa teman seperti Sdr. dan lain-lain. Dalam
pertemuan itu tidak ada kesepakatan yang diambil antara PLN
Hlm. | 61Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
dan Netway sesudah Sdr. melakukan presentasi
di Disjaya.
bahwa sebelum
mengadakan presentasi ke PLN Disjaya, saksi belum pernah
ketemu dengan Terdakwa. Yang mengajukan presentasi di PLN
Disjaya dan Tangerang adalah atas inisiatifnya sendiri, yang
kemudian karena menurut PLN Disjaya dan Tangerang sifatnya
multiyears maka saksi diminta juga untuk melakukan presentasi
di PLN Pusat.
bahwa Sdr.
tidak pernah berkonsultasi dengan PLN Pusat untuk
pembuatan proposal.
bahwa tidak benar Terdakwa pada bulan September
2000 bersepakat dengan Sdr. untuk
merencanakan implementasi aplikasi SIMPEL RISI dan menyuruh
Sdr. untuk membuat proposal serta melakukan
presentasi di Disjaya
judex factie
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Aziz Sabarto Gani Abdul
Gani
Terdakwa
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum) yang
tertuang pada Tingkat Pertama (hlm. 587,
butir kedua)
Fakta hukum ini berkesesuaian dengan fakta
yang diterangkan saksi ,
Fakta hukum ini juga didukung keterangan
saksi , yang menerangkan
Keterangan para saksi dibenarkan oleh
,
. -------------------------------------------------
Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa di atas, maka diperoleh Fakta Hukum bahwa
PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak pernah mengadakan
kesepakatan dengan saksi serta tidak
mengetahui perihal proposal PT. Netway Utama yang
dipresentasikan di PLN Disjaya dan Tangerang, serta
Presentasi yang dilakukan saksi adalah
atas inisiatif sendiri. -------------------
5.3.
. Fakta (hukum) tersebut kemudian oleh
Tingkat Pertama dikutip ulang dan dijadikan
dasar pertimbangan hukum dalam memenuhi unsur
judex factie
Hlm. | 62Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan”, pada , yang
menyatakan: ---------------------------------------------------
---------------------
Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi) yang
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta
tersebut dikutip oleh Tingkat Pertama dari
. ------------------------------------------------------------------
PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak fakta
(hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta yang
terungkap di depan persidangan, di mana saksi
menerangkan
halaman 598 butir pertama
Surat
Dakwaan (hlm. 3, butir kelima) dan/atau Surat Tuntutan (hlm.
437)
Gani Abdul
Gani
“
.”
Bahwa sekitar tanggal 21 September 2000 Terdakwa meminta
saksi untuk menyampaikan presentasi terhadap
proposal tersebut, dan kemudian saksi kembali
mempresentasikan proposal rencana kerjasama Roll Out CIS
RISI tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa pejabat PT.
PLN Pusat serta PT. PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana
kemudian Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan
meminta mengajukan penawaran ke PT. PLN
Disjaya dan Tangerang, selain itu Terdakwa memerintahkan
melakukan kajian atas proposal PT. Netway
Utama yang diajukan serta melaporkan
hasilnya langsung kepada Terdakwa
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Margo Santoso
Gani Abdul Gani
judex factie
bahwa sebelum mengadakan presentasi ke
PLN Disjaya, saksi belum pernah ketemu dengan Terdakwa. Saksi
atas inisiatif sendiri mengajukan presentasi di PLN Disjaya dan
Tangerang, yang kemudian karena menurut PLN Disjaya dan
Tangerang sifatnya multiyears maka saksi diminta juga untuk
melakukan presentasi juga di PLN Pusat.Setelah melakukan
Hlm. | 63Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
presentasi di PLN Pusat, Saksi melihat bahwa Terdakwa antusias
dengan presentasi dari Saksi karena sesuai dengan kebutuhan
PLN. Saksi mendengar Terdakwa mengatakan,
“ya silahkan aja gitu a... bikin perjanjianya jalin kerjasama yang lebih baik ” Kemudian saksi
membuat surat perkenalan ke Pusat, untuk meminta izin melakukan presentasi.
bahwa pada tahun 2000 ada presentasi dari Sdr.
di PLN Disjaya dan Tangerang atas inisiatif dari
PT. Netway sendiri yang dihadiri oleh
kemudian ada dan beberapa teman seperti
Sdr. dan lain-lain. Setelah presentasi di PLN Disjaya
dan Tangerang saksi mengarahkan agar PT. Netway Utama juga
melakukan presentasi di PLN Pusat.Setelah presentasi tidak ada
kesepakatan yang diambil antara PLN dan Netway.
bahwa Terdakwa sangat sibuk dan hanya berkata singkat,
Silahkan proposal di ajukan kepada GM PLN Distribusi Jakarta. Setelah ada proposal masuk, PLN Disjaya harus mengkaji dan mengevaluasi untuk melaporkan ke Direksi. Arahan tersebut masih masuk ke dalam lingkup pekerjaan Direksi.
bahwa tidak
benar Terdakwa bertempat di ruang rapat Direktur Pemasaran PT.
PLN mengundang Sdr. untuk mempresentasikan
kembali proposal rencana kerjasama Roll Out CIS RISI dan
kemudian Terdakwa menyetujui proposal dari Sdr. .
--------------------
-------------------------------------------
Fakta ini didukung oleh keterangan saksi ,
menerangkan
,
Fakta ini
juga didukung keterangan saksi , menerangkan
------
“
” ------------------------------------------------------------
Terakhir, keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh
PEMOHON BANDING ( ), menerangkan
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa di atas, maka diperoleh Fakta Hukum yang jelas
bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak pernah
kalau memungkinkan.
Margo Santoso
Gani Abdul Gani
Pamus Honando, Djoko
Tetratmo Adi Santoso
Budi Harsono
Aziz Sabarto
Terdakwa
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Hlm. | 64Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
meminta saksi untuk mempresentasikan
proposal mengenai pekerjaan SIMPEL RISI, akan tetapi saksi
berinisiatif sendiri untuk meminta izin
presentasi ke PLN Pusat. Setelah dilakukan presentasi, tidak
ada kesepakatan yang terjadi antara PLN Pusat dengan PT.
Netway Utama. Yang ada hanyalah antusias positif dari
PEMOHON BANDING (Terdakwa) sehubungan dengan
proposal PT. Netway dan arahan dari PEMOHON BANDING
(Terdakwa) yang apabila memungkinkan, proposal PT.
Netway dapat diajukan dan dievaluasi terlebih dahulu ke
PLN Disjaya & Tangerang. Serta pemberian arahan tersebut
juga masuk dalam ruang lingkup tugas PEMOHON BANDING
(Terdakwa). Laporan tersebut ditujukan kepada Direksi dan
bukan kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa). --------------
5.4.
. Fakta (hukum) tersebut kemudian oleh
Tingkat Pertama dikutip ulang dan dijadikan dasar
pertimbangan hukum dalam memenuhi unsur Pasal
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, pada
, yang menyatakan: -------------------
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum) yang
tertuang pada Tingkat Pertama (hlm. 587, butir
ketiga)
halaman 598 butir kedua
judex factie
judex factie
“Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut,saksi
pada tanggal 27 September 2000 menyampaikan surat
penawaran PT. Netway Utama Nomor NET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang tembusannya ditujukan
kepada Terdakwa, selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian
atas proposal dan surat penawaran PT. Netway Utama kepada Terdakwa dengan surat Nomor: 1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober
2000 yang isinya memohon izin untuk mengirimkan Letter of Intent
kepada PT. Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT. PLN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat
Gani
Abdul Gani
Hlm. | 65Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
(Letter of Intent) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang
lingkup pekerjaan (scope of work), kesepakatan tingkat layanan (service level agreement) dan model pembiayaan (financial model)”.
Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi) yang
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta
tersebut dikutip oleh Tingkat Pertama dari
. ------------------------------------------------------------
PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak fakta
(hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta yang
terungkap di depan persidangan, yaitu saksi
menerangkan
Fakta ini didukung
oleh keterangan saksi , menerangkan
,
. -----------------------------------------------------------------------
Akhirnya keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh
, yang menerangkan
---------------------------
Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa di atas, maka diperoleh Fakta Hukum yang jelas
bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak pernah
judex factie
bahwa Netway management berinisiatif sendiri
mengajukan proposal ke PLN Disjaya dan Tangerang.Kemudian
Terdakwa meminta atau memerintahkan kepada Saksi agar
mengajukan penawaran kepada Disjaya.
bahwa
pada tahun 2000 ada presentasi dari Sdr. di PLN
Disjaya dan Tangerang atas inisiatif dari PT. Netway sendiri yang
dihadiri oleh kemudian ada
dan beberapa teman seperti Sdr. dan lain-
lain
bahwa tidak benar Terdakwa
meminta atau memerintahkan kepada agar
mengajukan penawaran kepada Disjaya.
Surat
Dakwaan (hlm. 4, butir pertama) dan/atau Surat Tuntutan
(hlm. 449)
Gani Abdul Gani
Margo Santoso
Gani Abdul Gani
Pamus Honando, Djoko Tetratmo Adi
Santoso Budi Harsono
Terdakwa
Gani Abdul Gani
Hlm. | 66Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
meminta atau memerintahkan kepada saksi
agar mengajukan penawaran kepada PT. PLN (Persero)
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya). -----------
5.5.
. Fakta (hukum) tersebut kemudian dikutip ulang
dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam
memenuhi (menguji) unsur “menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan”, pada , yang
menyatakan: ---------------------------------------------------------
-------------------
Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi) yang
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta
tersebut dikutip oleh Tingkat Pertama dari
. ------------------------------------------------------------------
PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak fakta
(hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta yang
terungkap di depan persidangan, saksi
menerangkan
Gani Abdul Gani
Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum) yang
tertuang pada Tingkat Pertama (hlm. 587, butir
keempat)
halaman 598 butir ketiga
Surat
Dakwaan (hlm. 4, butir kedua) dan/atau Surat Tuntutan (hlm.
441)
Aziz Sabarto
judex factie
“
”
Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT.
PLN Pusat telah memerintahkan membuat surat Nomor:
4323/060/D1TSAll/2000 tanggal 13 Oktober 2000 yang ditujukan
kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan
izin kepada PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara
outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT. PLN Disjaya
dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya
dengan sasaran implementasi Januari 2001.
Aziz Sabarto
judex factie
bahwa khusus surat 4323 tahun 2000 tanggal 14
Oktober 2000 dibuat berdasarkan laporan Terdakwa dalam sidang
Hlm. | 67Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Direksi. Terdakwa tidak pernah memberikan Letter of Intent
kepada Sdr. . Terdakwa tidak pernah memberikan
perintah mengenai anggaran. Dalam surat 4323 tidak ada
membicarakan mengenai anggaran. Surat 4323 hanya mengatakan
bahwa ada efisiensi di PLN dan tidak mengatakan investasi jangka
panjang. Itu yang disarankan Direksi dan Terdakwa kepada Saksi
dan juga jangan sampai merugikan PLN.
bahwa tidak benar Surat Nomor: 4323/ 060/DITSAR/2000 tanggal
13 Oktober 2000 tersebut tidak sepengetahuan dan persetujuan
Direksi PT. PLN Pusat.
Guna meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem outsourcing serta adanya proposal CIS Outsourcing Solution dan PT Netway dengan nomor NetIDIRII/00191IX12000 tanggal 27 September 2000, kami mohon ijin untuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT Netway agar kami dapat mengadakan pembicaraari lebih lanjut……dst.
outsourcing
Letter of Intent
Margo Santoso
Terdakwa
Margo Santoso
Aziz Sabarto
Margo Santoso
----------------------------
Akhirnya terhadap fakta tersebut, menerangkan
Keterangan ini diperkuat dengan alat
bukti tertulis berupa bukti surat Nomor: 1308/06l/D.IV
/2000 tanggal 6 Oktober 2000 menyatakan: -------------------
“
”---------------
Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi,
keterangan Terdakwa dan alat bukti surat sebagaimana
tersebut di atas, maka diperoleh Fakta Hukum yang jelas
bahwa saksi dalam suratnya Nomor:
1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 menyebutkan
meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem
. Dan saksi membuat Surat
dimaksud berdasarkan laporan dalam Sidang Direksi, serta
PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak pernah memberikan
kepada saksi sebagaimana
tertuang dalam Surat Nomor: 4323/060/DITSAR/2000
tanggal 13 Oktober 2000. -----------------------------------------
Hlm. | 68Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
5.6.
, yang kemudian dikutip ulang dan dijadikan sebagai
dasar pertimbangan hukum dalam unsur Pasal
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, pada
, yang menyatakan: ------------------
-------------------------------------
Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi)
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta
(hukum) tersebut dikutip oleh Tingkat Pertama
dari
. -----------------------------------------
PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak fakta
(hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta yang
terungkap di depan persidangan, di mana saksi
menerangkan
Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum yang
tertuang pada Tingkat Pertama (hlm. 589, butir
kedua)
halaman 600 butir kedua
Surat Dakwaan (hlm. 6, butir kedua) dan/atau Surat
Tuntutan (hlm. 459 – 460)
Margo
Santoso
judex factie
“
”
Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso
pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001
kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan
dan kesejahteraan PT PLN Persero dan melampirkan dokumen
proposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian
hukum guna mendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai
partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga
pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramita
menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek Teknologi
Informasi pada PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang memberikan
pendapat bahwa penunjukan langsung PT. Netway Utama sebagai
partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan
Rapat Umum Pemegang Saham.
judex factie
bahwa Saksi tidak pernah menerima
Hlm. | 69Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
arahan dari Terdakwa untuk melakukan pemilihan RSP sebagai
konsultan hukum, Saksi mengetahui ada permintaan dari Dewan
Komisaris agar supaya proposal dilengkapi dengan kajian hukum.
Yang pertama, terkait dengan IPR dan yang kedua mengenai
penunjukan langsung.
bahwa saksi pernah
mengarahkan Sdr. , agar melakukan kajian hukum
kepada kajian hukum aspek legal PT. Netway ke kantor hukum
Reksa Paramita. Karena di sana menyangkut masalah bahwa
SIMPEL RISI milik PLN, dan kalau itu dinyatakan ada tambahan
milik orang lain, itu yang perlu diteliti secara hukum.
bahwa Saksi membuat draft surat ke RSP, Saksi
tidak tahu peran Terdakwa dalam pembuatan draft surat tersebut
untuk melakukan kajian hukum.
bahwa
saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Pak , Saksi
tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa sebagai Dirut
untuk melakukan kajian hukum, Saksi diperintah oleh Sdr.
, Terdakwa tidak pernah menunjuk RSP.
bahwa tidak benar Terdakwa
memerintahkan Sdr. untuk mengirim Surat Nomor:
546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramita.
legal
Fakta ini didukung oleh keterangan
saksi , menerangkan
Fakta ini
juga didukung oleh keterangan saksi , yang
menerangkan
Serta fakta ini didukung juga
oleh keterangan saksi , yang menerangkan
dan -------------
Akhirnya terhadap fakta-fakta tersebut, dalam persidangan,
menerangkan
---
Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
keterangan Terdakwa di atas, diperoleh Fakta Hukum yang
jelas bahwa yang meminta untuk dilakukan kajian hukum
mengenai aspek PT. Netway Utama ke kantor hukum
RSP adalah bukan atas perintah/arahan dari PEMOHON
Aziz Sabarto
Margo Santoso
Dodoh Rahmat
Nuraini
Margo
Santoso
Terdakwa
Margo Santoso
Gani
Hlm. | 70Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
BANDING (Terdakwa), melainkan atas perintah/arahan dari
saksi . -------------------------------------------------
5.7.
yang kemudian dikutip ulang dan dijadikan sebagai
dasar pertimbangan hukum dalam unsur Pasal
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, pada
, yang menyatakan: ------------------
Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi)
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta
tersebut dikutip oleh Tingkat Pertama dari
. -----------------------------------------------------------
PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak fakta
(hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta yang
terungkap di depan persidangan, di mana saksi
Aziz Sabarto
Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum yang
tertuang pada Tingkat Pertama (hlm. 589, butir
ketiga)
halaman 600 butir ketiga
Surat
Dakwaan (hlm. 7, butir pertama) dan/atau Surat Tuntutan
(hlm. 463)
Margo
judex factie
“
” ---------------
Bahwa setelah Terdakwa menerima laporan dari saksi Margo Santoso
tentang hasil kajian hukum tersebut kepada Terdakwa berikut Berita
Acara Pengusulan PT. Netway Utama sebagai Partner dalam
Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor: 001.BA/060/TIM-
EOSPKP/2001 yang dibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001 dan
laporan tentang adanya permintaan Gani Abdul Gani untuk
melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan
pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa
lokasi Unit Pelayanan (UP) PT. PLN Disjaya dan Tangerang terkait
perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001. Terdakwa
mempersilahkan Margo Santoso menunjuk langsung PT. Netway Utama
untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan
pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI tersebut,…..dst.
judex factie
Hlm. | 71Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Santoso
Gani Abdul Gani,
Margo Santoso
Aziz Sabarto
Margo Santoso
Toni Duyono
Budi Harsono
Margo Santoso
Budi Santoso
Muljo Adji
menerangkan
dan
Fakta ini didukung oleh keterangan saksi
yang menerangkan
dan
. Fakta ini juga
didukung oleh keterangan saksi , yang
menerangkan
“
”. Dan fakta ini juga didukung
oleh keterangan saksi , menerangkan
Serta fakta ini juga didukung oleh
keterangan saksi , yang menerangkan
Kemudian
fakta ini juga didukung oleh keterangan saksi
bahwa Saksi tidak pernah mendapat
perintah dari Terdakwa terkait pelaksanaan 6 kontrak antara PT.
PLN Disjaya dengan PT. Netway Utama, Saksi hanya melaporkan
perjanjian I dengan PT. Netway Utama secara lisan, Saksi tidak
pernah memintakan izin kepada Terdakwa untuk pelaksanaan 6
kontrak, tanpa ada persetujuan dari Terdakwa, Saksi bisa
membuat perjanjian dengan PT. Netway Utama secara langsung.
bahwa Saksi tidak pernah meminta
Terdakwa agar diberikan pekerjaan yang berkaitan dengan
pekerjaan SIMPEL RISI ini dengan Disjaya, Terdakwa tidak
mengetahui mengenai 6 kontrak yang dibuat untuk SIMPEL RISI
mulai 4 Juli 2001 sampai dengan kontrak yang ke 6 tanggal 29
September 2003 antara PT. Netway Utama dengan Disjaya yang
ditandatangani oleh Saksi dan Sdr.
bahwa pada saat Saksi dijadikan Tim Re-Evaluasi
dan Negosiasi terungkap bahwa Sdr. selaku GM PT.
PLN Disjaya dan Sdr. sudah melakukan kontrak
dengan PT. Netway. Saya mengatakan, loh, PLN Pusat belum tahu,
karena tidak pernah dilaporkan.
bahwa
kontrak-kontrak kecil dengan Netway Utama tidak pernah
dikonsultasikan kepada Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui
kontrak-kontrak kecil tersebut. Kontrak-kontrak kecil tersebut
inisiatif dari GM sendiri. Tim untuk pelelangan
kontrak-kontrak kecil tersebut terpisah dan bertanggung jawab
langsung kepada GM.
bahwa
Saksi tidak mengetahui adanya kontrak-kontrak kecil.
Hlm. | 72Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Abdoel Gonie
Terdakwa
Margo Santoso Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Margo Santoso
Margo
Santoso
6. SANGGAHAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM
TINGKAT PERTAMA DALAM MENGUJI TERPENUHINYA UNSUR-
UNSUR PASAL 3.
6.1. Unsur “Setiap Orang”
PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT
PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENILAI
KEDUDUKAN ATAU JABATAN PEMOHON BANDING SEBAGAI
SUBJEK HUKUM DALAM PERKARA .
, yang menerangkan
. --------------------------
Akhirnya terhadap fakta-fakta tersebut,
menerangkan
--------------------
Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
keterangan Terdakwa di atas, diperoleh Fakta Hukum yang
jelas bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak pernah
mendapatkan laporan dari saksi mengenai 6
(enam) kontrak. Apalagi mempersilahkan saksi
untuk menandatangani perjanjian 6 (enam) kontrak
tersebut. -------------------------------------------------------------
bahwa Saksi tidak
mengetahui adanya kontrak-kontrak kecil
bahwa terdakwa tidak menerima laporan dari Sdr.
tentang adanya permintaan Sdr.
untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi
dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI, bahwa tidak benar
adanya perintah agar supaya Margo Santoso memenuhi
permintaan Sdr. , dengan “menunjuk langsung PT.
Netway” sebagai pelaksana tanpa melalui proses pelelangan
sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor:
038.K/920/DIR/1998 untuk 6 (enam) Kontrak.
JUDEX FACTIE
A QUO
Hlm. | 73Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
6.1.1. Bahwa Tingkat Pertama telah salah dan
keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman
592, alinea pertama, menyatakan: ----------------------
-----------------------------------------
6.1.2. Bahwa pertimbangan hukum Tingkat
Pertama di atas, nyata-nyata salah dan keliru karena
bilamana disambung – hubungkan dengan surat
dakwaan Penuntut Umum serta fakta yang terungkap
di depan persidangan, terlihat bahwa
, tidak menitik-beratkan pada
perbuatan dan kedudukan atau jabatan PEMOHON
BANDING (Terdakwa) sebagai Direktur Utama PT. PLN
(Persero), melainkan
pada PT.
PLN (Persero), di mana perbuatan atau tindakan
PEMOHON BANDING dalam kedudukannya sebagai
Dirsar langsung dilanjutkan ketika PEMOHON
BANDING (Terdakwa) naik jabatan atau kedudukannya
sebagai Direktur Utama PT. PLN (Persero). Hal ini
menunjukkan Surat Dakwaan meruntut dan
menegaskan, tindakan PEMOHON BANDING (Terdakwa)
sebagai , sebagaimana
judex factie
judex factie
“
”
Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat
ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena
melakukan
suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan
pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas
perbuatannya itu;
kedudukan
atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan
Surat Dakwaan
dan saksi-saksi dan bukti lainnya yang diajukan di
depan persidangan
dimulai dan menitikberatkan dari
perbuatan atau tindakan PEMOHON BANDING
(Terdakwa) ketika berkedudukan atau menjabat sebagai
Direktur Pemasaran dan Distribusi (“Dirsar”)
tindakan yang berkelanjutan
Hlm. | 74Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
diatur dalam Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang Undang
Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, surat Dakwaan
Penuntut Umum yang tidak mencantumkan Pasal
tersebut dalam surat dakwaannya, tidak
dipertimbangkan oleh Tingkat Pertama
dalam putusannya sebagaimana telah diuraikan oleh
PEMOHON BANDING (Terdakwa) dalam Eksepsi serta
Nota Pembelaannya. Dengan demikian, pertimbangan
hukum Tingkat Pertama (hlm. 592, alinea
kedua) yang tidak mempertimbangkan dan
Nota Pembelaan atau PEMOHON BANDING
(Terdakwa), yang menyatakan: --------------------------
Merupakan pertimbangan yang mengandung
kesalahan dan tidak dapat diterima. Sebab, isi surat
Dakwaan merupakan batas hakim untuk melihat dan
memutuskan suatu tindakan yang dituduhkan kepada
judex factie
judex factie
Eksepsi
Pleidooi
“
”
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap
didepan persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan nama
dan identitasnya dalam
yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-180/M-MBU/2003
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan
Listrik Negara tanggal 6 Maret 2003. Dengan demikian Majelis
berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orang dalam
perkara a quo adalah Terdakwa
sebagai orang perseorangan karena kedudukan atau
jabatannya selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero) yang
mampu melakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang
disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan
sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya unsur setiap orang
ini telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan diri Terdakwa;
dakwaan a quo yakni lr. Eddie
Widiono Suwondho. MSc. sebagai Direktur Utama PT. PLN
(Persero)
lr. Eddie Widiono Suwondho.
MSc.
Hlm. | 75Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
seorang terdakwa. Surat Dakwaan Penuntut Umum
menuduh tindakan atau perbuatan PEMOHON
BANDING (Terdakwa) dalam kedudukan atau
jabatannya sebagai Dirsar pada PT. PLN (Persero) yang
kemudian dilanjutkan dalam kedudukannya sebagai
Direktur Utama PT. PLN (Persero). Di samping itu,
pertimbangan Tingkat Pertama ini juga
memperlihatkan inkonsistensinya dengan
pertimbangan yang menyatakan “
”. -----------------------------------------
Sekalipun unsur ini bukan merupakan Delik Inti
dalam rumusan suatu Pasal, namun sangat
berhubungan dan berdampak pada unsur-unsur
lainnya, utamanya unsur Pasal 3 yakni “unsur
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana karena kedudukan atau jabatannya”. ---------
-------------
6.2.1. Bahwa maksud dari unsur ini harus diberi
pengertian bahwa Terdakwa memang sejak awal
telah sadar dan mempunyai niat jahat untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
korporasi melalui cara-cara yang bertentangan
dengan hukum atau perundang-undangan. ---
6.2.2. Bahwa pada kenyataannya Tingkat
Pertama dalam pertimbangan hukumnya sama
judex factie
setiap orang yang
karena
judex factie
kedudukan atau jabatan dan perbuatannya
yang didakwakan
6.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau korporasi”.
Hlm. | 76Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
sekali tidak mengkonstatir adanya fakta
(hukum) yang menerangkan bahwa PEMOHON
BANDING (Terdakwa) sejak awal secara sadar
telah mempunyai niat jahat untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
korporasi melalui cara-cara yang bertentangan
dengan hukum atau perundang-undangan. ---
6.2.3. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa)
sependapat dengan Tingkat Pertama
yang menyatakan bahwa PEMOHON BANDING
(Terdakwa) sama sekali tidak memperoleh
keuntungan secara pribadi dari perjanjian
kerjasama antara
PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan
Tangerang dengan PT Netway Utama (Nomor
Disjaya: 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor
Netway: 800/NET/PJN/IV/2004, tanggal 29 April
2004, karena tidak ada alat bukti surat,
keterangan ahli, petunjuk atau pengakuan
PEMOHON BANDING (Terdakwa) yang
menerangkan, ia telah memperoleh keuntungan
pribadi dari perjanjian tersebut. Demikian juga
tidak ada bukti yang menerangkan PEMOHON
BANDING (Terdakwa) berafiliasi dalam
kepengurusan dan kepemilikan dalam PT.
Netway Utama dan/atau menikmati atau
mendapatkan fasilitas atau sarana dari PT.
Netway Utama atau dari orang lain. --------------
judex factie
Outsourcing Roll Out CIS RISI,
Hlm. | 77Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
6.2.4. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak
sependapat dengan pertimbangan hukum
Tingkat Pertama pada halaman 593-596,
menyatakan: -----------------------------------------
judex
factie
“
”----------------------------------------------------
“-
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang
terungkap di depan persidangan ini, baik yang
diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat,
barang bukti, keterangan ahli serta keterangan
terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai
berikut :”--------------------------------------------------
“- Bahwa dalam perjanjian kerjasama Outsourcing
Roll Ouf CIS RlSl, antara PT PLN (Persero)
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dengan PT.
Netway Utama, PT. Netway Utama telah
mendapatkan pembayaran secara bertahap sejak
bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Mei 2006
hingga seluruhnya setelah dipotong pajak berjumtah
Rp. 92.278.045.753,26 (sembilan puluh dua milyar dua
ratus tuiuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu
tujuh ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh enam
sen);
Bahwa
, sebagaimana tertuang dalam
Laporan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara atas Dugaan tindak Pidana Korupsi dalam
Pengadaan outsourcing Roll out customer
lnformation system - Rencana lnduk sistem lnformasi
(CIS-RISI) pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta
Raya dan Tangerang Tahun 2OO4 -2006,
seharusnya biaya riil atas pengadaan tersebut
sejumlah Rp. 46.089.008.416,67 (empat puluh enam
milyar detapan putuh sembilan iuta delapan ribu
empat ratus enam belas rupiah enam puluh tujuh sen)
sehingga terdapat selisih pembayaran kepada PT.
berdasarkan pendapat Ahli Agustina
Arumsari Ak', CFE'
sesuai
surat Deputi Bidang lnvestigasi Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-
176/D6/02/2011 tanggal 16 Februari 2011
Hlm. | 78Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Netway Utama sejumlah Rp. 46.189.037.336,59-
(empat puluh enam milyar seratus delapan puluh
sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga
puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), yang
telah menguntungkan PT' Netway Utama sejumlah
tersebut;” ------------------------------------------------
6.2.5. Bahwa pertimbangan hukum
Tingkat Pertama tersebut keliru dan
menyesatkan karena dalam menentukan jumlah
kerugian negara, KPK telah melakukan
pelanggaran . Ketika PEMOHON
BANDING (Terdakwa) ditetapkan sebagai
tersangka oleh penyidik, kerugian negara belum
dihitung oleh ahli. Fakta menunjukkan Kerugian
Negara baru selesai dihitung sesuai Surat
Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR – 176/
D6/02/2011, tanggal 16 Februari 2011. Artinya
ketika PEMOHON BANDING (Terdakwa)
ditetapkan sebagai tersangka
yang dihitung oleh ahli. Dengan
demikian, ketika PEMOHON BANDING (Terdakwa)
ditetapkan sebagai tersangka “belum ada
perbuatan pidana yang dilakukan”. -------------
6.2.6. Bahwa badan/lembaga yang menghitung
kerugian atas keuangan negara adalah pejabat
dari BPKP bernama .
Lembaga ini sudah
. Bahkan
penghitungan kerugian Keuangan Negara yang
judex factie
asas legalitas
belum ada kerugian
negara
Agustina Arumsari, Ak, CFE
tidak berwenang dalam
menghitung kerugian negara
Hlm. | 79Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
dilakukan oleh ahli ,
hanya didasari atas pendapat dari Ahli
Informasi Teknologi semata,
yang mana Ahli Informasi Teknologi
tidak menghitung jumlah
secara menyeluruh, akurat dan komprehensif.
Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: ---------
- Penghitungan kerugian negara sesuai dengan UU
No.15 tahun 2006, khususnya Pasal 6,
merupakan kewenangan dari Badan Pemeriksa
Keuangan, bukan kewenangan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan, sesuai ketentuan
Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006
menyatakan,
.
Dalam Pasal 8 ayat (3) UU No.15 Tahun 2006,
dinyatakan
. Dengan
demikian tidak ada lagi kewenangan Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk
melakukan pemeriksaan mengenai adanya
kerugian negara terkait dengan korupsi
Kemudian dalam Pasal 8 ayat (4) ditentukan,
“laporan” BPK tersebut dijadikan dasar
“penyidikan” oleh pejabat penyidik. Artinya, badan
yang berwenang memeriksa keuangan negara
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,
Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum,
BUMD dan lembaga atau badan lain adalah BPK.
Demikian juga yang berwenang melaporkan
Agustina Arumsari, Ak, CFE
Yudho Giri Sucahyo
Yudho Giri
Sucahyo man-month
BPK menilai dan/atau menetapkan
jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh
perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai
yang dilakukan oleh bendahara, pengelola
BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara
jika dalam pemeriksaan ditemukan
unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut
kepada instansi yang berwenang
.
Hlm. | 80Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
kepada penyidik adanya kerugian negara adalah
BPK. Dengan demikian BPKP tidak lagi memiliki
kewenangan untuk melakukan pemeriksaan
terhadap kerugian negara yang terkait dengan
korupsi; --------------------------------------------
6.2.7.Bahwa meskipun Keppres No. 31 Tahun 1983,
Pasal 44 memberi kewenangan kepada Kepala
BPKP untuk melaporkan kepada Jaksa Agung
jika terdapat dari hasil satu pemeriksaan
ditemukan unsur korupsi. Tata cara penerimaan
laporan yang dimaksud oleh Keppres No. 31
Tahun 1983, sepenuhnya merupakan hak dari
Jaksa Agung, tidak termasuk KPK. Demikian
juga Petunjuk Pelaksanaan Bersama Jaksa
Agung Republik Indonesia dan Kepala BPKP
Nomor: Juklak -001/ J.A/2/1989; Nomor: Kep-
145/K/1989, pada 2 Pebruari 1989 tidak dapat
digunakan oleh KPK dalam melakukan
penghitungan kerugian negara, karena yang
terikat dalam kerjasama tersebut hanya kedua
lembaga tersebut.; -----------------------------------
6.2.8. Bahwa sesungguhnya Keppres No. 31 Tahun
1983
oleh Keppres No. 42 Tahun 2001. Menurut
Pasal 112 angka 2, “
” Kemudian dengan Keppres
No. 103 Tahun 2001, Pasal 52, 53 dan Pasal 54
mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BPKP
disebutkan,
. Akhirnya, dalam
telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi
Keppres No. 31 Tahun 1983
tidak berlaku lagi.
BPKP tidak lagi mempunyai
kewenangan melakukan audit
Hlm. | 81Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, Pasal 10
ayat (1) dinyatakan
” Demikian juga BPK sebagai
badan/lembaga yang berwenang menentukan
pihak yang berkewajiban membayar ganti
kerugian. Dengan demikian, kewenangan untuk
melakukan perhitungan kerugian negara tidak
lagi dapat dilakukan BPKP. Demikian juga
halnya lembaga lain, tidak mempunyai
kewenangan untuk menentukan ada atau tidak
adanya jumlah kerugian negara; -----------------
6.2.9.Bahwa penyerahan pemeriksaan penghitungan
kerugian negara kepada BPK didasarkan pada
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, menyatakan
pemeriksaan terhadap pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara menjadi
wewenang BPK. Bilamana diperhatikan bunyi
Pasal 9 UU No.15 tahun 2004, maka
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara hanya dapat dilakukan oleh
BPK, meskipun mereka dapat menggunakan
tenaga diluar tenaga BPK. BPKP dapat
melakukan pemeriksaan jika dilakukan untuk
dan atas nama BPK sebagaimana diatur dalam
“BPK berwenang menilai
dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara
yang diakibatkan oleh perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai yang
dilakukan oleh bendahara, pengelola
BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan
negara.
Hlm. | 82Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004
Tentang
. Jika itu tidak
dilakukan, secara yuridis-teoritis, hasil
pemeriksaan menjadi ; -------
6.2.10. Bahwa hasil pemeriksaan BPKP didasarkan pada
Surat Deputi Bidang Investigasi Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor:
SR-176/D6/02/2011, tanggal 16 Februari 2011.
Pemeriksaan kerugian keuangan negara
dilakukan tidak didasarkan pada permintaan
BPK. Padahal menurut ketentuan UU No. 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara, Pasal
13 dan UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 8 ayat (3),
“
” Jadi bukan
BPKP; --------------------------------------------------
6.2.11. Bahwa menurut
,
.
. Padahal
menurut Surat Dakwaan, kerugian negara
dihitung berdasarkan pendapat
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
batal demi hukum
Ahli Keuangan Negara Dr. Dian
Puji N. Simatupang, S.H., M.H
Ahli Teknologi
Badan yang berwenang melaporkan adanya
indikasi kerugian negara/daerah dan/atau
unsur pidana lainnya adalah BPK.
kerugian negara
adalah kerugian uang, surat berharga, barang,
yang nyata atau pasti berarti menjadi
milik negara dan suatu hak-hak yang
dokumennya sah dan dihitung dengan suatu
metode yang pasti dan nyata. Tidak memakai
penghitungan berdasarkan asumsi
Nyata
Hlm. | 83Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Informasi Yudho Giri Sucahyo
ahli Teknologi
Informasi Ir. Agung Harsoyo,
Dr. Dian
Puji N. Simatupang, S.H., M.H,
. Penghitungan
dilakukan tidak secara menyeluruh
termasuk -nya, tidak menganalisis
TOR , tidak
mempertimbangkan kondisi dan resiko
pekerjaan. Sehingga menurut
; ----------------------------------------
6.2.12. Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara
. ----------
Berdasarkan uraian di atas, penghitungan
keuangan negara tidak hanya dilakukan oleh
lembaga yang tidak berwenang, tetapi juga secara
man-month
scope of work
(Terms Of Reference)
existing
penghitungan dari
Ahli Teknologi Informasi
tidak akurat
apabila suatu
kerugian negara dinyatakan terlebih dahulu baru
kemudian diminta melakukan penghitungan
terhadap kerugian negara tersebut, maka secara
yuridis formal telah terjadi mal-adiministrasi.
Sehingga penghitungan tersebut dapat dikatakan
batal mutlak (absolute nietig) atau batal demi
hukum (absolute nietig van recht wege). Di
samping itu, apabila pemeriksa melalaikan asas
atensi dalam melakukan pemeriksaannya,
menurut Undang-Undang No.15 tahun 2004 dapat
dipidana 5 tahun. Secara etika juga melanggar
kode etik yang disusun oleh Ikatan Akuntan
Indonesia. Hal tersebut merupakan standar dalam
Pemeriksaan Keuangan Negara. (jika keuangan
PLN dianggap sebagai keuangan negara)
Yudho Giri Sucahyo
Hlm. | 84Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
yuridis formal telah terjadi mal-adiministrasi dan
pelanggaran kode etik yang mana pemeriksa
dapat dipidana 5 (Lima) tahun. Sehingga
penghitungan tersebut dapat dikatakan
( )
( . Penghitungan
dari BPKP tersebut sesat dan menyesatkan. -----
Bahwa pertimbangan hukum tersebut juga tidak
dapat diterima, sebagaimana yang telah diuraikan
dalam Nota Pembelaan/ pada halaman
452 – 454 yang tidak dipertimbangkan oleh
Tingkat Pertama. -------------------------------
6.2.13. Bahwa seandainya benar ada keuntungan PT.
Netway Utama yang diperoleh setelah ditanda-
tangani perjanjian antara PT. PLN (Persero)
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dengan
PT. Netway Utama, tentang
CIS RISI, maka hal tersebut adalah wajar, karena
penerimaan itu diperoleh oleh PT. Netway Utama
sesuai dengan perjanjian. Keuntungan tersebut
merupakan hak mereka yang dibayar karena
adanya prestasi yang diberikan. Pembayaran
seperti ini dalam kehidupan normal adalah
lumrah dan tidak melanggar hukum. Dalam pada
itu harus dilihat secara nyata, bahwa
keuntungan yang diperoleh PT. Netway Utama itu
sesuai dengan prestasi yang diberikan atau tidak.
batal
mutlak atau batal demi hukumabsolute nietig
absolute nietig van recht wege)
Pleidooi
judex
factie
Outsourcing Roll Out
Hlm. | 85Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
6.2.14. Bahwa andaikata benar – - ada
perhitungan ahli IT yang ditunjuk secara sepihak
dan tanpa konfirmasi kepada PT. PLN (Persero)
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT.
Netway Utama, bahwa harga kontrak yang
disepakati dalam Perjanjian tersebut ada
kelebihan pembayaran sebesar Rp. 41 Milyar,
maka kesimpulan ini adalah kesimpulan yang
terlalu dini.
,
sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli
2006. Sebab dalam putusan Mahkamah
Konstitusi dinyatakan: ------------------------------
6.2.15. Bahwa dalam praktik penghitungan/kerugian
satu perusahaan, maka perhitungan itu harus
dilakukan dan disesuaikan dengan tahun buku.
Sehingga untuk menyatakan satu perusahaan
mengalami keuntungan atau kerugian dalam
bisnisnya, maka harus dilihat neraca yang berisi
laba-rugi dari perusahaan tersebut. Tidak dapat
dilakukan serta merta seperti dihitung oleh ahli IT
yang “diminta” dan dipesan untuk menghitung
quod non
Kesimpulan semacam ini bukan
perhitungan yang dilakukan oleh ahli
“
.”-----------
Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan
kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang
secara logis dapat disimpulkan kerugian negara
terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh
ahli dalam keuangan negara, perekonomian
negara, serta ahli dalam analisis hubungan
perbuatan seseorang dengan kerugian
Hlm. | 86Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
kerugian dari satu transaksi. Seandainya benar
ada keuntungan yang diperoleh PT. Netway
Utama, maka jumlah yang diterima oleh PT.
Netway Utama sebagian dari PT. PLN (Persero)
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang
dapat dikatakan sebagai keuntungan
PT. Netway Utama dan kerugian PT. PLN (Persero)
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. ----------
6.2.16. Bahwa kecuali itu harus dibuktikan pula cara
perhitungan ahli IT yang ditunjuk secara sepihak
dan tanpa konfirmasi kepada PT. PLN (Persero)
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT.
Netway Utama, apakah sesuai atau tidak dengan
cara yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero)
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dengan
PT. Netway Utama, ketika menentukan ruang
lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh PT.
Netway Utama. Jika cara penghitungan dalam
menentukan ruang lingkup pekerjaan yang
dilakukan oleh PT. Netway Utama ini tidak
dilakukan, maka cara penghitungan yang
dilakukan oleh ahli IT yang ditunjuk secara
sepihak dan tanpa konfirmasi tersebut tidak
dapat digunakan sebagai pembanding untuk
menilai besarnya kontrak antara PT. PLN
(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang
dan PT. Netway Utama. --------------------------------
tidaklah
serta merta
Hlm. | 87Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
6.2.17. Bahwa Tingkat Pertama dalam
pertimbangan hukumnya pada halaman 594-595
juga menyatakan:-------------------------------------
judex factie
“
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahwa dari keuntungan tersebut, PT. Netway Utama
telah mengeluarkan sejumlah uang kepada :-----------
sejumlah Rp. 163.000.000.- (seratus enam puluh
tiga juta rupiah), sesuai Surat Tanda Penerimaan
Barang Bukti Nomor: 463/23/VII/2010 tanggal 09 Juli
2010 ;--------------------------------------------------------
sejumlah Rp. 81.000.000.- (delapan
puluh satu juta rupiah), sesuai Surat Tanda Penerimaan
Barang Bukti Nomor: 465/23/VII/2010 tanggal 29 Juli
2010;----------------------------------------------------------
Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor:
483/23/VII /2010 tanggal 15 Juli 2010 dari
atas uang sebesar Rp. 95.000.000.- (sembilan Puluh
lima juta rupiah);---------------------------------------------
sejumlah Rp. 95.000.000.-
(sembilan puluh lima juta rupiah), sesuai Surat Tanda
Penerimaan Barang Bukti Nomor: 484/23/VII/2010
tanggal 15 Juli 2010;------------------------------------
sejumlah Rp.27.000.000.- (dua puluh juta rupiah),
sesuai surat Tanda penerimaan Barang Bukti Nomor:
488/23/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010; ------------------
sejumlah Rp.14.000.000.- (empat
belas juta rupiah), sesuai surat Tanda Penerimaan
Barang bukti Nomor: 489/23/ VII/2010 tanggal 16 Juli
2010 ;---------------------------------------------------------
sejumlah Rp.500.000. 000.- (lima
ratus juta rupiah), sesuai surat Tanda Penerimaan
Barang Bukti Nomor: 709/ 23/XI/2010 tanggal 3
Nopember 2010 ;-------------------------------------------
sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah),
sesuai Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor:
377/23/V/2011 tanggal 10 Mei 2011; --------------------
sejumlah Rp.10. 000.000.- (sepuluh juta rupiah), sesuai surat Tanda Penerimaan Barang Bukti
Nomor: 377/23/ V/2011 tanggal 31 Mei 2011 ;-----------
Amry
Nurachman Ma'arif
Abdul Gani
Erikson P Situmorang
Amry
Nurachman Ma'arif
Lindasari Hendayani
Zulkipli
Riyo supriyanto
Hlm. | 88Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
-
-
-
-
”
Pandu Angklasito
Djoko Tetratmo Pandu Puro
Reddy Tjahyono
REX R Panambunan
sejumlah Rp.15.000. 000.- (lima belas
juta rupiah), sesuai Surat Tanda Penerimaan Barang
Bukti Nomor: 378/23/V/2011 tanggal 31 Mei 2011; ---
sejumlah Rp.13.000.000.-
(tiga belas juta rupiah), sesuai Surat Tanda Penerimaan
Barang Bukti Nomor: 379/23/V/2011 tanggal 31 Mei
2011; -------------------------------------------------------
seiumlah Rp.10.000. 000.- (sepuluh
juta rupiah), sesuai Tanda Penerimaan Barang Bukti
Nomor: 427/23/ VI/2011 tanggal 15 Juni 2011; ------------
Penerimaan Barang Bukti Nomor: 428/23/VI/2011
tanggal 15 Juni 2011 atas uang sejumtah Rp.1.500.000.-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) ; --------------------------
Rp.20.000.000.- (dua puluh juta
rupiah), sesuai Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti
Nomor: 434/23/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;
-
6.2.18. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di
atas, merupakan pertimbangan hukum keliru dan
tanpa dasar fakta yang jelas. Sebab, “
Sebanyak 9 (Sembilan) orang saksi dari 11 (Sebelas)
orang saksi yang disebutkan tersebut,
diajukan ke depan persidangan untuk didengar
keterangannya. Dengan demikian, fakta tersebut
bukan merupakan fakta (hukum) yang dapat
dijadikan pertimbangan hukum oleh
Tingkat Pertama untuk menyatakan unsur
“menguntungkan orang lain” telah terpenuhi. ------
6.2.19. Bahwa kedudukan saksi
dan adalah
sebagai pegawai pajak dan bertugas sebagai tim
memeriksa pajak di PT. Netway Utama. Para saksi
--------
judex factie
judex factie
barang bukti
tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara yang
didakwakan kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa).
tidak pernah
Amry, Nurachman Ma’arif,
Abdul Gani Erikson P. Situmorang
Hlm. | 89Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
ini tidak pernah diajukan didepan persidangan
untuk dimintakan keterangannya terkait perkara
yang sedang didakwakan kepada terdakwa. Oleh
karenanya keterangan para saksi dalam BAP (Berita
Acara Pemeriksaan) tersebut para tidak dapat
dijadikan sebagai ALAT BUKTI, sebagaimana diatur
dalam KUHAP Pasal 185 ayat (1). Demikian juga
uang yang diterima dari PT. Netway Utama melalui
saksi sejumlah Rp.450.000.000,-
( ) sebagai uang
tanda terima kasih atas selesainya pemeriksaan
pajak di PT. Netway Utama tidak dapat
dihubungkan dengan perkara ini. Selain dari itu
jumlah nominal barang bukti yang disita dari
masing-masing saksi yang dijadikan barang bukti,
keterangan masing-masing para
saksi yang dinyatakan dalam BAP (Berita Acara
Pemeriksaan) dalam tingkat penyidikan. ------------
6.2.20. Bahwa saksi , Pegawai Bagian
Hukum PT. PLN Disjatim, tidak pernah diajukan di
depan persidangan untuk dimintakan
keterangannya terkait perkara ini. Keterangan saksi
dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam
tingkat penyidikan menyebutkan bahwa uang yang
diterima oleh saksi sejumlah Rp.500.000.000,- (
) yang dijadikan barang bukti oleh
Penuntut Umum, merupakan uang dana taktis yang
diberikan langsung oleh selaku
yang telah
dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi
Tumpak J. Purba
berbeda dengan
Lindasari Hendayani
Hariadi Sadono
PT. PLN Disjatim
empat ratus lima puluh juta rupiah
lima
ratus juta rupiah
General Manager
Hlm. | 90Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
terkait (CMS) di
lingkungan Distribusi Jawa Timur. Oleh karenanya,
barang bukti uang sejumlah Rp.500.000.000,- (
) yang disita dari saksi
yang tidak pernah dihadirkan di depan
persidangan perkara ini, tidak dapat dikualifikasi
sebagai fakta (hukum) dan dijadikan pertimbangan
hukum oleh Tingkat Pertama
menyatakan unsur “menguntungkan orang lain”
telah terpenuhi. -------------------------------------------
6.2.21. Bahwa saksi Pegawai PT. PLN (Persero)
Pusat, di samping tidak pernah diajukan di depan
persidangan untuk dimintakan keterangannya
dalam perkara ini, tidak dapat dijadikan dasar
untuk menjerat terdakwa sebagaimana diatur dalam
Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi dalam
BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam tingkat
penyidikan juga menyebutkan bahwa uang yang
diterima oleh saksi sejumlah Rp.10.000.000,-
( ) yang dijadikan barang bukti
tersebut merupakan uang yang diberikan oleh salah
satu Manager PT. PLN Disjaya dan Tangerang dalam
rangka perlombaan memancing dalam
penyambutan Hari Listrik Nasional (HLN). Oleh
karenanya, barang bukti berupa uang sejumlah
Rp.10.000.000,- ( ) yang disita
tersebut, tidak dapat disebut fakta hukum dan
dijadikan pertimbangan hukum oleh
Tingkat Pertama menyatakan unsur
“menguntungkan orang lain” telah terpenuhi. ------
Costumer Managemenet Service
lima
ratus juta rupiah
judex factie
sepuluh juta rupiah
sepuluh juta rupiah
judex factie
Lindasari
Hendayani
Zulkifli
Hlm. | 91Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
6.2.22. Bahwa saksi Satuan Pengawas
Internal PT. PLN (Persero) Pusat, dalam tingkat
Penyidikan menerangkan dalam BAP (Berita Acara
Pemeriksaan) pernah menerima parcel hari raya
pada tahun 2002 dari PT. Netway seharga kira-kira
Rp. 500.000,- ( ) tidak pernah
diajukan di depan persidangan untuk dimintakan
keterangannya terkait perkara yang didakwakan
kepada terdakwa. Oleh karenanya berdasarkan
Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi dalam
BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam tingkat
penyidikan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti
untuk menjerat terdakwa dan barang bukti
sejumlah Rp. 1.000.000,- ) yang
disita dari saksi tersebut tidak dapat dihubungkan
dengan perbuatan terdakwa telah “menguntungkan
orang lain”. Di samping itu, barang bukti yang telah
disita dan dijadikan barang bukti oleh Penuntut
Umum, senyatanya bertentangan dengan
keterangan saksi dalam BAP (Berita Acara
Pemeriksaan) dalam tingkat penyidikan yang
dinyatakan sejumlah Rp. 500.000,- (
). ----------------------------------------------------
6.2.23. Bahwa saksi Deputi Manajer Sistem
Aplikasi TI PLN Distribusi Jakarta Raya dan
Tangerang, yang dalam tingkat Penyidikan
menerangkan di dalam BAP (Berita Acara
Pemeriksaan) pernah menerima uang tunai dari PT.
Netway sebesar Rp. 1.500.000,- (
) tidak pernah diajukan didepan
Riyo Supriyanto,
Budi Sudjanta,
lima ratus ribu rupiah
(satu juta rupiah
lima ratus ribu
rupiah
satu juta lima ratus
ribu rupiah
Hlm. | 92Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
persidangan, terkait perkara yang didakwakan
kepada terdakwa. Oleh karenanya berdasarkan
Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi dalam
BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam tingkat
penyidikan tidak dapat disebut fakta hukum dan
dijadikan pertimbangan hukum oleh
Tingkat Pertama menyatakan unsur
“menguntungkan orang lain” telah terpenuhi. ------
6.2.24. Bahwa saksi Mantan Staff Bidang
Pemasaran PT. PLN Pusat, tidak pernah diajukan di
depan persidangan untuk dimintakan
keterangannya dalam perkara ini, tidak dapat
dijadikan dasar untuk menjerat terdakwa sesuai
dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 185 ayat (1).
Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tingkat
penyidikan, saksi menerangkan uang yang diterima
oleh saksi sejumlah Rp. 10.000.000,-
) diterima dari PT. PLN Distribusi Jawa Timur,
dalam bentuk MTC (Mandiri ) yang
terdapat di dalam kartu ucapan selamat Idul Fitri
pada tahun 2006 dan 2007. Oleh karenanya,
barang bukti berupa uang sejumlah Rp.
10.000.000,- ) yang disita
tersebut, tidak dapat dijadikan pertimbangan
hukum oleh Tingkat Pertama untuk
menyatakan unsur “menguntungkan orang lain”
telah terpenuhi. -------------------------------------------
6.2.25. Bahwa saksi mantan Kepala
Satuan Pelayanan Hukum Corporate PT. PLN, tidak
judex factie
(sepuluh juta
rupiah
Travellers Cheque
(sepuluh juta rupiah
judex factie
Reddy Tjahyono,
Rex R. Panambunan
Hlm. | 93Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
pernah diajukan di depan persidangan untuk
dimintakan keterangannya dalam perkara ini. Oleh
karena itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk
menjerat terdakwa sesuai ketentuan KUHAP Pasal
185 ayat (1). Lebih-lebih keterangan saksi dalam
BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam tingkat
penyidikan juga menyebutkan bahwa saksi tidak
pernah menerima uang terkait dengan PT. Netway
Utama. Uang yang diterima saksi sejumlah Rp.
20.000.000, ) yang dijadikan
barang bukti oleh Penuntut Umum merupakan
uang yang diberikan oleh terkait dengan
jasa hukum dari PT. PLN Disjaya & Tangerang
sekitar tahun 2001. Oleh karenanya, barang bukti
berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,
) yang disita tersebut, tidak dapat
dijadikan pertimbangan hukum ole
Tingkat Pertama untuk menyatakan PEMOHON
BANDING (Terdakwa) telah “menguntungkan orang
lain”. --------------------------------------------------------
6.2.26. Bahwa saksi Pegawai PT. PLN
(Persero) Pusat, dalam keterangan di depan
persidangan pada 20 September 2011, menyatakan,
s
. Namun Saksi di
hadapan persidangan menerangkan,
- (dua puluh juta rupiah
- (dua puluh
juta rupiah
h judex factie
aksi pernah menerima uang dari Rp.2.000.000,-
(dua juta rupiah) dan dari Rp. 13.000.000,- (tiga
belas juta rupiah)
tidak pernah
memberikan uang kepada Sdr. .
Keterangan saksi dihadapan persidangan
tidak pernah menjelaskan maksud dan tujuan uang yang
Sunaryo
Djoko Tetratmo
Kahar
Sunjoko
Kahar Mulyani
Djoko Tetratmo
Djoko Tetratmo
Hlm. | 94Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
diterimanya dari Sdr.
judex factie
judex factie
Kahar Mulyani
Sunjoko
Djoko Tetratmo
Djoko
Tetratmo
. Oleh karena itu,
uang yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut
Umum tidak dapat dihubungkan dan dijadikan
barang bukti untuk menjerat terdakwa telah
“menguntungkan orang lain”. Di samping itu, saksi
yang dikatakan sebagai pemberi uang
kepada saksi , tidak pernah
dihadirkan di hadapan persidangan untuk didengar
keterangannya, sehingga keterangan saksi
yang hanya berdiri sendiri dan tidak
menjelaskan maksud dan tujuan penerimaan uang
tersebut, tidak dapat dihubungkan dan dijadikan
barang bukti untuk menyatakan PEMOHON
BANDING (Terdakwa) telah “menguntungkan orang
lain”. Dengan demikian, berdasarkan analisis fakta
dan hukum di atas, maka pertimbangan hukum
Tingkat Pertama telah keliru dan salah
dalam menghubungkan barang bukti untuk
menyatakan unsur “menguntungkan orang lain”
telah terpenuhi. -----------------------------------------
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
pertimbangan hukum Tingkat Pertama
pada halaman 595 alinea pertama, yang
menyatakan: ----------------------------------------------
“Menimbang, bahwa dengan telah diuntungkannya PT.
Netway Utama dalam Pengadaan Outsourcing Roll Out
Customer lnformation Sysfem - Rencana lnduk Sistem
Informasi (ClS-RlSl) pada PT PLN (Persero) Distribusi
Jakarta Raya dan Tangerang sejumlah tersebut di atas yang
mana keuntungan tersebut telah dikeluarkan untuk pihak
Hlm. | 95Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
lain sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka
Majelis berpendapat bahwa unsur dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan diri
Terdakwa;
Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan
Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis untuk
mengembalikan uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan
ratus lima puluh juta rupiah) kepada Negara yang diterima
dalam bentuk MTC dari (pemilik PT Arti
Duta Aneka Usaha yang telah dipidana dalam perkara
tindak pidana korupsi bersama-sama Ir. Hariadi Sadono,
MM (GM PT PLN Disjatim) terkait pengadaan outsourcing
Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (customer
Management System) Berbasis Teknologi Informasi pada
PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (Disjatim) Tahun
2004 s/d Tahun 2007), yang telah dicairkan oleh
(saudara ipar dari istri terdakwa) dan telah
digunakan untuk pembayaran atas sebagian dari harga
pembelian rumah di jalan Brawijaya V Jakarta Selatan yang
dibeli oleh isteri terdakwa kepada
(penjual), Majelis tidak sependapat dengan tuntutan
tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang
terungkap dipersidangan tidak satu alat buktipun yang
menunjukkan, bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah
uang tersebut di atas, sehingga tidak dapat dibebankan
kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah
tersebut.
”
“
” -------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
judex factie
Merupakan pertimbangan hukum yang nyata-nyata
mengandung kesalahan dan kekeliruan yang nyata.
6.2.27. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) sependapat
dengan pertimbangan hukum Tingkat
Pertama, (hlm. 613, alinea pertama), menyatakan:
Arthur Pelupessy
Mustafa
Sulaiman
(Myra Djumirah) Jozua
Makes
Hlm. | 96Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Pertimbangan hukum Tingkat
Pertama tersebut di atas telah benar dan tepat
karena
; --------------------
6.2.28. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa)
sependapat dengan pertimbangan hukum
Tingkat Pertama (hlm. 612, alinea
pertama dan kedua), menyatakan:
Pertimbangan hukum Tingkat Pertama
tersebut telah benar dan tepat, oleh karena tidak ada
fakta berdasarkan bukti tertulis atau keterangan
saksi bahwa Terdakwa
judex factie
judex
factie
judex factie
tidak pernah terbukti dihadapan
persidangan berdasarkan alat bukti yang sah
menurut Pasal 184 KUHAP, yang menerangkan
bahwa terdakwa menerima MTC yang berjumlah
Rp.850.000.000,- (
) dari Arthur Pelupessy
Ir. Eddie Widiono Suwondho,
delapan ratus lima puluh juta
rupiah
“
”
“
” ---------
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan ini, maka diperoleh fakta hukum,
bahwa terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada
diri terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang
dalam Tuntutannya telah mendalilkan bahwa berdasarkan
Business Plan Tahun 2005-2007, Terdakwa telah menerima
sejumlah uang Rp. 2.000.000.000 dari PT.Netway Utama.
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum
tersebut, Majelis tidak sependapat, karena dalam fakta
persidangan tidak satu pun terungkap baik dari keterangan
saksi dan barang bukti yang menunjukkan bahaw Terdakwa
telah menerima sejumlah uang tersebut di atas, sehingga
Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat
dibebankan untuk membayar uang pengganti;
Hlm. | 97Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
MSc.,
dengan
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan.
7. TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM
MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “MENYALAHGUNAKAN
KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA
PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN”
surat
Dakwaan (hlm. 7 – 8) dan/atau Surat Tuntutan (hlm. 471 – 472)
telah menerima uang sebesar Rp.
2.000.000.000,- ( ). ------------------
Dari uraian tersebut di atas, maka unsur
-----------------------------------------------
7.1. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum)
Tingkat Pertama (hlm. 602, butir pertama), yang
menyatakan: -----------------------------------------------
Fakta hukum tersebut tidak jelas sumbernya (saksi) yang
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya yang terungkap di depan persidangan. Fakta
tersebut dikutip oleh Tingkat Pertama dari
.
dua milyar rupiah
judex
factie
judex factie
JUDEX FACTIE
“
”
Bahwa atas permintaan Dekom tersebut, Kemudian
Terdakwa menyampaikan surat Nomor: 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang
isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT. Netway Utama sebagai Partner dalam KSO (Kerja Sama
Operasi) telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat
hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramita, padahal surat itu dibuat tanpa melalui persetujuan rapat direksi;
Hlm. | 98Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak
fakta (hukum) tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya yang terungkap di depan persidangan, di mana
saksi menerangkan,
. Keterangan saksi ini
didukung oleh keterangan saksi , menerangkan
. Keterangan kedua saksi ini dibenarkan oleh
PEMOHON BANDING ( ), yang menerangkan
. ---------------
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan
Terdakwa di atas, diperoleh Fakta Hukum, Surat Nomor:
2117/061/DIRUT/2001, tanggal 14 Agustus 2001 pada
kenyataannya .
sehingga tidak benar PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara
. Dengan demikian, fakta tersebut tidak dapat
dikualifikasi sebagai fakta hukum dan dijadikan pertimbangan
hukum ole Tingkat Pertama, untuk menyatakan
unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
telah terpenuhi. --------------------------------------------------------
7.2. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum)
Tingkat Pertama (hlm. 603, butir pertama), yang
menyatakan: -------------------------------------------------------------
Azwani Sjeh Umar
Parno Isworo
Terdakwa
telah diketahui dan disetujui oleh rapat Direksi
ia hadir dalam rapat
Direksi tanggal 7 dan 9 Agustus 2001
bahwa saksi hadir dalam rapat Direksi tanggal 7 dan 9 Agustus 2001
dan ide OSCO (Outsourcing Company) sudah mati pada tahun 2001,
kemudian pada tahun 2003 berjalan lagi, akan tetapi bukanlah ide
tahun 2001
bahwa pada
7 Agustus 2001 dan 9 Agustus 2001 ada rapat Direksi
mengirimkan Surat Nomor: 2117/061/ DIRUT/2001, tanggal 14
Agustus 2001
h judex factie
judex
factie
Hlm. | 99Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
“
” -----------------------------------------
Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris kembali
melakukan rapat internal tanggal 7 November 2001 dan rapat konsultasi
terbatas antara Dewan Komisaris dengan Terdakwa selaku Dirut pada
tanggal 8 November 2001 di Hotel Bimasena Jakarta dan menyimpulkan
bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada discrepansi
antara kontrak awal pengembangan CIS RISI oleh Politeknik ITB
dengan pengembangan software lanjutan dalam rangka Roll Out CIS
RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dewan Komisaris belum
dapat memberikan persetujuannya;
Fakta hukum tersebut di atas tidak jelas sumbernya (saksi)
yang menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di persidangan. Fakta (hukum)
tersebut dikutip oleh Tingkat Pertama dari
. ----------------------------------------------------------------------
Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak
fakta (hukum) tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan, di mana saksi
menerangkan,
Keterangan
saksi ini juga diperkuat dengan bukti surat berupa Notulen
judex factie
antara Direksi dan Komisaris tidak
terjadi kesepakatan di rapat-rapat resmi, kemudian Komisaris masih
menjembatani dengan cara ngemong dari hati ke hati, sehingga staf
dari Komisaris dan staf Direksi tidak hadir. Kemudian karena tidak
ada staf Direksi dan Komisaris yang hadir, Saksi bertindak sebagai
note taker. Saksi membuat catatan di Hotel Bimasena Jakarta,
kemudian Saksi tanda tangani. Komisaris juga mempunyai konsen,
jika seandainya CIS-RISI tidak dilaksanakan, maka kerugian PLN
atau kebocoran cukup besar. Dari Komisaris sebenarnya mendukung
program melakukan menghindari kebocoran tersebut. Komisaris
setuju perihal kepemilikan copy right oleh PT. Netway Utama. Pada
tahun 2001 konsep OSCO sudah tidak dipergunakan lagi. Komisaris
mendukung pekerjaan CIS, tetapi tidak dengan harga.
Surat
Dakwaan (hlm. 10, butir pertama) dan/atau Surat Tuntutan (hlm.
498)
Sofyan A. Djalil
Hlm. | 100Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hasil Kesimpulan Rapat Konsultasi Terbatas Dirut dan Dekom
PLN yang dibuat oleh Saksi , pada 8 Nopember
2001, di Hotel Bimasena Jakarta. Dalam notulen itu
dinyatakan, antara lain: ---------------------------------------------
“
Fakta tersebut ditegaskan lagi oleh Keterangan , yang
menerangkan
. -----------------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Bukti Surat, dan
Keterangan Terdakwa di atas, maka diperoleh Fakta Hukum
bahwa tidak ada penjelasan mengenai biaya yang masih belum
akurat, melainkan Dekom dalam hal ini sangat mendukung
Sofyan A. Djalil
Terdakwa
3.
bahwa pada 7 Agustus 2001 dan 9 Agustus 2001 ada
rapat Direksi
Dewan Komisaris sangat mendukung dengan rencana Roll-Out ClS-RlSI tersebut karena akan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi akibat lemahnya sistem IT di Distribusi Jaya dan Tangerang selama
ini.
5. Atas pertimbangan di atas Direksi dan Dekom PLN melihat perlunya
kerjasarna dengan pihak ketiga, khususnya dengan pihak yang telah mengembangkan sistem CIS-RISI dalam hal software untuk Roll-Out CIS-RlSI. Sehingga RolI-Out tersebut dapat berjalan sesuai dengan
harapan dan aspek reliability dan accountability dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan masalah cost akan dinegosiasi kembali.
6. Oleh karena ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CIS-RISI oleh pihak Politeknik ITB, sedangkan pengembangan software
lanjutan dalam rangka Roll-Out CIS-RISI dilakukan oleh pihak lain, maka Direksi perIu menyelesaikan masalah hukum dan lain-lain yang
terkait dengan hal tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah di
belakang hari.
7. Untuk kebutuhan investasi selain software dan biaya operasional Roll-Out CIS-RISI agar Direksi melakukan studi yang komprehensif
mengenai metode pengadaan maupun cara pembiayaannya. Misalnya
kemungkinan menggunakan scheme leasing untuk hardware, dan pembiayaan langsung dari APLN untuk operasional costs, dll.
8. Direksi akan melakukan studi lebih lanjut tentang masalah ini dan
melaporkan kepada Dekom pada kesempatan berikut.” ------------
Hlm. | 101Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
proyek CIS-RISI karena dapat mengatasi permasalahan yang
terjadi akibat lemahnya sistem IT pada PLN Disjaya, kemudian
dalam hal masalah biaya ( ) CIS-RISI akan dinegosiasikan
kembali. Dan Surat Nomor: 2117/061/DIRUT/ 2001, tanggal 14
Agustus 2001 pada kenyataannya
. Sehingga tidak benar PEMOHON BANDING
(Terdakwa) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan dengan cara mengirimkan Surat Nomor: 2117/061/
DIRUT/2001, tanggal 14 Agustus 2001. Dengan demikian, fakta
tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan
kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh
Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi. -----------------
7.3. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum)
Tingkat Pertama (hlm. 603, butir keempat), yang
menyatakan:
Fakta (hukum) tersebut di atas tidak jelas sumbernya (saksi
yang menerangkannya) dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta tersebut
dikutip oleh Tingkat Pertama dari
.
cost
judex factie
judex
factie
judex factie
telah diketahui dan disetujui
oleh rapat Direksi
surat Dakwaan
(hlm. 10, butir kedua) dan/atau Surat Tuntutan (hlm. 502)
“
”
Bahwa meskipun belum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris,
pada tanggal 23 November 2001 melalui surat Nomor: 3163/070/Sekper/2001 memberitahukan Margo Santoso selaku GM PT. PLN Disjaya
dan Tangerang bahwa Dewan Komisaris telah menerima dan mendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT.
PLN Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT.
Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut dengan menyertakan Pejabat Kantor Pusat;
Hlm. | 102Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak
dan keberatan atas fakta (hukum) tersebut karena tidak sesuai
dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan
persidangan, di mana saksi menerangkan,
Bahwa fakta (hukum) tersebut dibantah oleh Terdakwa,
. Keterangan Terdakwa ini diperkuat
dengan bukti Surat No. 3163/070/Sekper/2001 tanggal 23
Nopember 2001, sehingga menjadi nyata surat tersebut telah
didasarkan atas persetujuan dari Dewan Komisaris
sebagaimana tertulis di dalam Kesimpulan Rapat Konsultasi
Terbatas Dirut dan Dekom pada 8 Nopember 2001, di Hotel
Bimasena Jakarta, yang ditandatangani oleh
selaku Komisaris Utama. Adapun Surat No. 3163/
Sofyan A. Djalil
Margo Santoso
Sofyan A. Djalil
karena antara Direksi dan Komisaris tidak terjadi kesepakatan di
rapat-rapat resmi, kemudian Komisaris masih menjembatani dengan
cara ngomong dari hati ke hati, sehingga staf dari Komisaris dan staf
Direksi tidak hadir. Kemudian karena tidak ada staf Direksi dan
Komisaris yang hadir, Saksi bertindak sebagai note taker. Saksi
membuat catatan di Hotel Bimasena Jakarta, kemudian Saksi tanda
tangani. Komisaris juga mempunyai konsen, jika seandainya CIS-RISI
tidak dilaksanakan, maka kerugian PLN atau kebocoran cukup besar.
Dari pihak Komisaris sebenarnya mendukung program tersebut guna
menghindari kebocoran keuangan PLN. Pada rapat konsultasi 8
Oktober 2001 di Hotel Bimasena Jakarta, yang dimaksud pihak
ketiga adalah PT. Netway Utama. Komisaris setuju perihal
kepemilikan copy right oleh PT. Netway Utama. Pada tahun 2001
konsep OSCO sudah tidak dipergunakan lagi. Komisaris mendukung
pekerjaan CIS, tetapi tidak dengan harga.
tidak
benar Terdakwa pada 23 Nopember 2001, tanpa persetujuan dari
Dewan Komisaris mengirim surat No. 3163/070/Sekper/2001
kepada saksi
Hlm. | 103Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
070/Sekper/2001, tanggal 23 Nopember 2001, didasarkan atas
poin-poin Kesimpulan Rapat Dirut dan Dekom, yang
menyatakan,
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa, dan bukti surat di atas, diperoleh fakta, Surat
tersebut nyata-nyata didasarkan atas Kesimpulan Rapat
Konsultasi Terbatas Dirut dan Dekom pada 8 Nopember 2001,
di Hotel Bimasena Jakarta, yang ditandatangani oleh saksi
selaku Komisaris Utama dan pada
rapat tersebut. Sehingga diperoleh Fakta Hukum, yaitu
atas surat Terdakwa No.
3163/070/Sekper/2001, tanggal 23 Nopember 2001, kepada
. Oleh karena itu, tidak benar PEMOHON
BANDING (Terdakwa) telah menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan dengan cara
. Dengan
demikian, fakta tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta
hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum ole
Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.
“
”
3. Dewan Komisaris sangat mendukung dengan rencana Roll-Out CIS RISI
tersebut karena akan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi akibat
lemahnya system IT di Distribusi Jaya dan Tangerang selama ini.
5. Atas pertimbangan di atas Direksi dan Dekom PLN melihat perlunya kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya dengan pihak yang telah
mengembangkan system CIS-RISI, dalam hal software untuk Roll-Out
CIS-RISI, sehingga Roll-Out tersebut dapat berjalan sesuai dengan
harapan dan aspek reliability dan accountability dapat
dipertanggungjawabkan, sedangkan masalah cost akan dinegosiasi kembali.
Sofyan A. Djalil
adanya
persetujuan dari Dewan Komisaris
Margo Santoso
note taker
mengirimkan Surat Nomor:
2117/061/ DIRUT/2001, tanggal 14 Agustus 2001
h
judex factie
Hlm. | 104Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
7.4. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum)
Tingkat Pertama (hlm. 604, butir kedua), yang menyatakan: --
Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi yang
menerangkannya) dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta (hukum)
tersebut dikutip oleh Tingkat Pertama dari
. ----------------------------------------------------------------------
Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak
dan keberatan atas fakta (hukum) tersebut karena tidak sesuai
dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan
persidangan, di mana saksi menerangkan,
Keterangan (fakta) tersebut
berkesesuaian dengan keterangan saksi
, menerangkan
. Saksi juga mengetahui
judex factie
judex factie
bahwa
Saksi
untuk menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar
pelaksanaan pengadaan jasa outsourcing Roll-Out CIS -RISI PLN Disjaya
dengan metode Penunjukan Langsung.
bahwa pada tahun 2003, Saksi pernah
menerima permohonan penetapan Direksi atas usulan hasil negosiasi
dari Sdr. Berita Acara Hasil
“
”
Bahwa benar Terdakwa setelah menerima laporan Tim Re-Evaluasi dan
Negosiasi, memerintahkan Margo Santoso menggunakan laporan Tim
tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Jasa Outsourcing Roll
Out CIS RISI PT. PLN Disjaya dengan metode penunjukan langsung,
selanjutnya Margo Santoso menerbitkan SK GM PT. PLN Disjaya dan
Tangerang Nomor: 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003
tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota Dinas Nomor:
002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan
Tim Penunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi
pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan cara penunjukan langsung
kepada PT Netway Utama;
surat
Dakwaan (hlm. 11, butir pertama) dan/atau Surat Tuntutan (hlm.
516)
Margo Santoso
Sunggu Anwar
Aritonang
Margo Santoso
tidak pernah menerima perintah secara langsung dari
Terdakwa
Hlm. | 105Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Penunjukkan Langsung yaitu No.01BA/HPL/PPL/CIS RIS I/KD/2003,
tanggal 27 Mei 2003, menyatakan Tim Penunjukkan Langsung telah
menetapkan Netway Utama sebagai pemenang Penunjukan Langsung.
Berita Acara tersebut dilampirkan Saksi dalam Surat tertanggal 11
Juni 2003 membawa usulan hasil negosiasi dari
Sdr. ke Rapat Direksi tanggal 8 September 2003
usulan hasil negosiasi dari Sdr.
dimintakan kajian teknis dan kajian hukumnya.
Sdr. menganggap keterlibatan bapak-
bapak PLN Pusat menghambat kerja Tim secara keseluruhan, sehingga
rapat selalu tidak ada hasilnya, kemudian Sdr.
membentuk Tim Penunjukkan Langsung tanpa melibatkan lagi Pejabat
PLN Pusat. Sdr. mengeluarkan Nota Dinas
No. 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya
memerintahkan Tim Penunjukan Langsung segera memproses
administrasi dan negosiasi pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan
cara Penunjukkan Langsung kepada PT. Netway Utama.
bahwa
menggunakan
Laporan Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi sebagai dasar pelaksanaan
Pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT. PLN Disjaya dengan
Metode Penunjukkan Langsung
. Kemudian Saksi
. Dalam
Rapat Direksi tersebut,
Keterangan kedua
saksi ini diperkuat oleh keterangan saksi
menerangkan,
Kemudian
Akhirnya
sejalan dengan keterangan saksi-saksi tersebut,
membantah dengan menerangkan,
. ----------------------------------------
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan
Terdakwa di atas, tidak diperoleh fakta hukum yang
mengenai
hasil Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi kepada Terdakwa, dan
senyatanya saksi lah yang memerintahkan Tim
Re-Evaluasi dan Negosiasi untuk memutuskan penghentian
negosiasi dan . Oleh karena
Margo Santoso
Margo Santoso
Budi Harsono,
Margo Santoso
Margo Santoso
Margo Santoso
Terdakwa
menunjukkan adanya laporan kegiatan Margo Santoso
Margo Santoso
melakukan Penunjukkan Langsung
tidak benar
Terdakwa memerintahkan Sdr. Margo Santoso
Hlm. | 106Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
itu, tidak benar PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara
. Dengan
demikian, fakta tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta
hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh
Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.
7.5. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum)
Tingkat Pertama (hlm. 605, butir ketiga), yang menyatakan: ---
Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi yang
menerangkannya) dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta tersebut
dikutip oleh Tingkat Pertama dari
. ---
setelah menerima laporan Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi,
memerintahkan menggunakan laporan Tim tersebut
sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS
RISI PT. PLN Disjaya dengan metode penunjukan langsung
judex factie
judex factie
judex factie
Margo Santoso
surat Dakwaan
(hlm. 11, butir keempat) dan/atau Surat Tuntutan (hlm. 526)
“
” -----------------
Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2003 Terdakwa menerbitkan
SK Dirut PT. PLN Nomor : 1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat Fahmi
Mochtar selaku GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang menggantikan Margo
Santoso dan selanjutnya memerintahkan Margo Santoso melalui Sunggu
Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah
menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT. Netway Utama
dan proses penunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai
dengan ketentuan. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo
Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor:
014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrahim selaku Manajer
Marketing PT. Netway Utama untuk ditandatanganinya;
Hlm. | 107Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak
dan keberatan atas fakta (hukum) tersebut karena tidak sesuai
dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan
persidangan, di mana saksi
menerangkan,
Demikian juga saksi menerangkan,
.
Keterangan kedua saksi ini diperkuat oleh , yang
menerangkan
,
. Akhirnya
sejalan dengan keterangan saksi-saksi tersebut,
menerangkan
,
. -----------------------------
Sunggu Anwar Aritonang
Margo Santoso
Margo Santoso Zulkifli
Margo Santoso
Margo Santoso
Sunggu Anwar Aritonang
Terdakwa
Margo Santoso Sunggu Anwar Aritonang
Terdakwa
Margo
Santoso Sunggu Anwar Aritonang
Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi agar
Sdr. menandatangani surat pernyataan. Dalam Rapat
Direksi yang tidak dihadiri oleh Terdakwa, Saksi pernah meminta Sdr.
untuk membuat surat pernyataan melalui
sehubungan dengan pekerjaan CIS-RIS I. Surat pernyataan tersebut
baku, dan bukan sesuatu benda baru, bunyinya standard, serta
disiapkan untuk proses pengadaan. jenis Surat Pernyataan seperti
yang dibuat oleh Sdr. telah berlaku di PT. PLN sejak
Tahun 1990.
bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perintah Terdakwa melalui
Sdr. , mengenai permintaan pembuatan surat
pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses
kajian terhadap Proposal PT. Netway Utama, dan proses penunjukkan
langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan
bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan agar
Sdr. melalui Sdr. membuat
Pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses
kajian terhadap Proposal PT. Netway dan proses penunjukan langsung
yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan
bahwa tidak pernah memerintahkan agar Sdr.
melalui Sdr. membuat Pernyataan
yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap
Proposal PT. Netway dan proses penunjukan langsung yang telah
dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan
Hlm. | 108Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan
Terdakwa di atas, diperoleh Fakta Hukum bahwa
untuk
membuat Surat Pernyataan melalui saksi
. Oleh karena itu, tidak benar PEMOHON BANDING
(Terdakwa) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
dengan cara
Dengan demikian, fakta tersebut tidak
dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian
dijadikan pertimbangan hukum ole Tingkat
Pertama, untuk menyatakan unsur menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi. ---------------
7.6. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum)
Tingkat Pertama (hlm. 606, butir pertama), yang menyatakan:
tidak ada
perintah dari Terdakwa kepada saksi Margo Santoso
Sunggu Anwar
Aritonang
Margo Santoso Sunggu Anwar
Aritonang
memerintahkan melalui
untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah
menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT. Netway
Utama dan proses penunjukan langsung yang telah dilakukan sudah
sesuai dengan ketentuan.
h judex factie
judex factie
“Bahwa atas surat Nomor:18.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003,
saksi dengan sepengetahuan Terdakwa
meminta saksi untuk melakukan negosiasi ulang harga
kontrak dengan PT. Netway Utama, selanjutnya Fahmi Mochtar
memerintahkan Tim Penunjukan Langsung yang diketuai saksi Budi
Harsono untuk melakukan negosiasi ulang, kemudian tanpa melibatkan
Anggota Tim Panitia lainnya saksi dan saksi
menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp
142.791.000.000.- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan
puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh
tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam
Berita Acara Nomor : 02/BA-NH/TPLCISRISI/KD/2003 tanggal 12 November
2003 dan atas kesepakatan penurunan harga kontrak tersebut saksi Fahmi
Sunggu Anwar Aritonang
Fahmi Mochtar
Budi Harsono Gani Abdul
Gani
Hlm. | 109Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Mochtar melaporkan kepada Terdakwa dengan surat Nomor:
2087/06l/DIV/2003 tanggal 13 Nopember 2003; ” --------------------------
Fakta (hukum) tersebut di atas tidak jelas sumbernya (saksi
yang menerangkannya) dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta (hukum)
tersebut dikutip oleh Tingkat Pertama dari
. ----------------------------------------------------------------------
Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak
dan keberatan atas fakta (hukum) tersebut karena tidak sesuai
dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan
persidangan, di mana saksi
menerangkan,
.
Keterangan saksi ini sesuai
dengan keterangan saksi yang menerangkan
judex factie
Saksi pernah memerintahkan Sdr.
untuk melakukan re-negosiasi harga dengan PT. Netway Utama
berdasarkan perintah Dekom di dalam suratnya No. 19 Tanggal 21
Desember 2003, dan hal tersebut merupakan Tupoksi dari Saksi serta
Saksi tidak pernah mendapatkan perintah dari Terdakwa agar Sdr.
melakukan re-negosiasi harga dengan PT. Netway
Tim negosiasi adalah suatu Tim tertinggi dalam proses pengadaan,
dan Tim Negosiasi tidak bisa diintervensi oleh siapapun, adapun Tim
Negosiasi tersebut berjumlah ganjil.
bahwa saksi menerima surat dari Direktur Niaga dan Pelayanan
Pelanggan, yaitu Sdr. , tanggal 7 Nopember
2003, yang berisi agar dilakukan negosiasi ulang untuk mendapatkan
harga yang terbaik untuk CIS-RISI, di mana hal tersebut dilakukan oleh
tim yang lama, ditandatangani oleh GM yang lama dan baru, serta
dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) minggu, dan dilaporkan kembali
ke Direksi. Saksi tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa
untuk melakukan negosiasi ulang, dan pembuatan laporan ke Diraga.
Saksi melaporkan kepada PLN Pusat kepada Direktur Pelayanan
surat
Dakwaan (hlm. 12, butir pertama) dan/atau Surat Tuntutan (hlm.
532)
Sunggu Anwar Aritonang
Fahmi Mochtar
Fahmi Mochtar
Fahmi Mochtar,
Sunggu Anwar Aritonang
Hlm. | 110Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Pelanggan dan Niaga melalui surat dan surat tersebut ditembuskan
juga kepada seluruh Direksi, termasuk Direktur Utama. Oleh karena
surat Direktur Niaga yang ditujukan kepada Saksi juga ada
tembusannya, jadi Saksi mengikuti seperti itu. Dan didalam surat
tersebut, Saksi menyatakan bahwa telah terjadi negosiasi dan
penurunan harga dari Rp.142 milyar menjadi Rp.137 milyar termasuk
kondisi kenapa harga bisa turun.
bahwa hasil negosiasi harga kontrak Rp.137 Milyar adalah hasil Tim
Negosiasi ulang yang dilakukan di Bogor, kemudian Tim secara
bersama khususnya di motorisasi oleh Sdr. sebagai
Sekretaris, serta Sdr. membuat laporan itu kepada GM.
Direktur Niaga Sdr. tidak keberatan atas hasil
laporan Negosiasi ulang
bahwa hasil negosiasi yang
disepakati Rp.142 milyar tersebut, dilakukan negosiasi ulang lagi di
Bogor pada tanggal 11-12 Nopember. Di mana dalam negosiasi
tersebut hadir Sdr. yang memberikan arahan, sehingga
harga kontrak turun dari Rp.142 milyar menjadi Rp.137 milyar
bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Sdr.
agar Sdr. melakukan
negosiasi ulang harga kontrak dengan PT. Netway Utama. Kemudian
tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya, Sdr. dan
Sdr. menyepakati penurunan harga kontrak dari
Rp.142.791.000. 000,- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus
sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp.137.132.000.000,-
(seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah)
Keterangan saksi ini diperkuat
dengan keterangan saksi yang menerangkan
. Keterangan saksi ini ditegaskan lagi oleh
saksi , menerangkan
.
Akhirnya ditegaskan pula oleh keterangan , yang
menerangkan
.
Keterangan Terdakwa ini diperkuat dengan bukti surat Nomor:
2087/06l/DIV/2003, tanggal 13 Nopember 2003 yang
ditandatangai oleh saksi , yang ditujukan kepada
Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan. Surat tersebut juga
Budi Harsono,
Dodoh Rahmat
Dodoh Rahmat
Sunggu Anwar Aritonang
Djoko Tetratmo
Margo Santoso
Terdakwa
Sunggu Anwar Aritonang Fahmi Mochtar
Budi Harsono
Gani Abdul Gani
Fahmi Mochtar
Hlm. | 111Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
ditembuskan kepada Direktur Utama, Direktur Transmisi dan
Distribusi, Direktur Keuangan, Direktur Pembangkitan dan
Energi Primer dan Direktur SDM dan Pengembangan Energi.
Dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada bukti bahwa
Surat tersebut mendapat penolakan oleh Direktur Niaga dan
Pelayanan Pelanggan maupun Direksi yang ditembuskan. -----
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa, dan bukti surat di atas, diperoleh Fakta Hukum
bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya permintaan dari
saksi kepada saksi
untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT.
Netway Utama tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya
untuk menyepakati penurunan harga kontrak. Di samping itu,
Negosiasi harga dari Rp.142 Milyar menjadi Rp.137 Milyar
adalah kesimpulan dari Tim, yang mana saksi
memberikan arahan, sehingga harga kontrak menjadi turun
dan penurunan harga kontrak tersebut diketahui oleh Direksi,
di mana negosiasi tersebut dilakukan di Bogor. Oleh karena itu,
tidak benar PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara
.
Dengan demikian, fakta tersebut tidak dapat dikualifikasi
sebagai fakta hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan
hukum oleh Tingkat Pertama, untuk menyatakan
unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
Sunggu Anwar Aritonang Fahmi Mochtar
Margo Santoso
Sunggu Anwar Aritonang
Fahmi Mochtar
mengetahui adanya permintaan dari saksi
kepada saksi untuk melakukan negosiasi ulang harga
kontrak dengan PT. Netway Utama tanpa melibatkan Anggota Tim
Panitia lainnya untuk menyepakati penurunan harga kontrak
judex factie
Hlm. | 112Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
telah terpenuhi. ---------------------------------------------------------
7.7. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum)
Tingkat Pertama (hlm. 606, butir kedua, yang menyatakan:
Fakta (hukum) tersebut di atas tidak jelas sumbernya (saksi
yang menerangkannya) dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya yang terungkap di depan persidangan. Fakta
tersebut dikutip oleh Tingkat Pertama dari
. -----------------------------------------------------------------------
Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak
dan keberatan atas fakta hukum tersebut karena tidak sesuai
dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan
persidangan, di mana saksi
menerangkan
.
Keterangan saksi ini sesuai dengan keterangan saksi
, yang menerangkan
judex factie
judex factie
bahwa harga kontrak Rp.137 milyar adalah harga
yang wajar karena telah sesuai dengan perintah Dekom yang
memerintahkan melakukan penurunan harga kontrak senilai Rp.142
milyar Saksi memparaf Surat nomor: 03282/061/Dirut/2003, tanggal
14 Nopember 2003. Di mana Surat tersebut ditembuskan ke Direksi.
bahwa di dalam tata laksana surat, pada
dasarnya dapat dilihat subject dari pada surat tersebut, jika intern
atau antar Direktorat, biasanya setiap Direksi mencantumkan
“
” ------------------------------------------------------
Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan Direksi mengirimkan surat
Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada Dewan
Komisaris PT. PLN untuk meminta persetujuan izin Roll Out CIS RISI
dengan menyatakan bahwa Direksi berkesimpulan harga kontrak senilai
Rp. 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh
dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan harga tersebut tidak
melalui rapat Direks i;
surat
Dakwaan (hlm. 12, butir kedua) dan/atau Surat Tuntutan (hlm.
535)
Sunggu Anwar Aritonang
Juanda
NIW
Hlm. | 113Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
parafnya. Tetapi, jika subject-nya menyangkut satu domain Direktorat,
cukup satu Direktur terkait yang paraf. Sehingga, bisa ditelusuri dari
mana dan siapa konseptor atau drafter surat tersebut. Saksi mengikuti
Rapat Konsultasi dengan Direksi-Komisaris. Yang pertama tanggal 29
Oktober 2003, 7 Nopember 2003 dan 20 Nopember 2003. Saksi
mencatat item yang pada prinsipnya Dewan Komisaris sangat
mendukung program CIS-RISI ini, oleh karena bisa meningkatkan
revenue protection dan meningkatkan pelayanan pelanggan, dan
pesan dari Dewan Komisaris adalah melakukan list cost prinsiple.
Semua anggota Direksi menghadiri rapat konsultasi dengan Dewan
Komisaris. Terkait harga kontrak yang diajukan oleh Sdr.
adalah wajar.
terdapat 3 (Tiga) rapat konsultasi Direksi-Dewan Komisaris terkait
masalah CIS RISI yaitu pada tanggal 29 Oktober 2003, 7 Nopember
2003 dan 20 Nopember 2003
bahwa Saksi melaporkan kepada PLN Pusat kepada Direktur
Pelayanan Pelanggan dan Niaga melalui surat, dan surat tersebut
ditembuskan juga kepada seluruh Direksi, termasuk Direktur Utama.
Oleh karena surat Direktur Niaga yang ditujukan kepada Saksi juga
ada tembusannya, jadi Saksi mengikuti seperti itu. Dan di dalam surat
tersebut, Saksi menyatakan bahwa telah terjadi negosiasi dan
penurunan harga dari Rp.142 milyar menjadi Rp.137 milyar, termasuk
kondisi kenapa harga bisa turun
bahwa
tidak benar apabila Direksi tidak mengetahui mengenai harga kontrak
Rp.137.132. 000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga
puluh dua juta rupiah) adalah harga yang wajar
Margo
Santoso
Fahmi Mochtar,
Terdakwa
Di samping itu, saksi menerangkan
. Keterangan saksi ini diperkuat
dengan keterangan saksi yang menerangkan
. Terakhir, sejalan dengan
keterangan saksi-saksi tersebut, menerangkan
. Keterangan
Terdakwa ini diperkuat dengan bukti surat Nomor:
03282/061/Dirut/2003, tanggal 14 Nopember 2003, yang
senyatanya surat tersebut ditembuskan kepada Dewan Direksi.
Hlm. | 114Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Dan sampai dengan saat ini “tidak pernah” ada bukti bahwa
Surat tersebut mendapat penolakan dari Dewan Direksi. ------
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa, dan bukti surat di atas, diperoleh Fakta Hukum
bahwa Surat Nomor: 03282/061/
Dirut/2003, tanggal 14 Nopember 2003, beserta juga dengan
harga wajar kontrak yang sudah disepakati. Di samping itu,
Surat tersebut diparaf oleh saksi , yang
mana menurut tata laksana surat di dalam PLN, orang yang
. Oleh karena itu, tidak
benar PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan dengan cara
Dengan demikian, fakta
tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan
kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh
Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi. ----------------
7.8. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum)
Tingkat Pertama (hlm. 606, butir ketiga), yang menyatakan: --
Direksi mengetahui
Sunggu Anwar Aritonang
memparaf surat adalah pengonsep surat
mengirimkan surat
Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada
Dewan Komisaris PT. PLN untuk meminta persetujuan izin Roll Out CIS
RISI dengan menyatakan bahwa Direksi berkesimpulan harga kontrak
senilai Rp.137.132. 000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus
tiga puluh dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan harga
tersebut tidak melalui rapat Direksi.
judex factie
judex factie
“Bahwa atas dasar surat Terdakwa Nomor 03282/061/Dirut/2003 tesebut,
Dewan Komisaris melalui surat Nomor: 19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21
November 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris menilai
Hlm. | 115Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biaya seperti
biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan training board
sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Terdakwa dalam
surat Nomor: 03618/06l/Dirut/ 2003 tanggal 22 Desember 2003 kepada
GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyatakan seolah-olah
Dewan Komisaris telah memberi persetujuan sehingga untuk efektifitas
pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa memerintahkan
Fahmi Mochtar membentuk Kepanitiaan yang baru dengan melibatkan
anggota Tim Re-Negosiasi yang lama. Sehingga Fahmi Mochtar membuat
Surat No.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan
PT. Netway Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll
Out CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN
Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,-
(seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta
membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT. PLN Disjaya dan
Tangerang Nomor : 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004
yang diketuai oleh Hariyanto; ” ----------------------------------------------
Fakta hukum tersebut di atas tidak jelas sumbernya (saksi
yang menerangkannya) dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta tersebut
dikutip oleh Tingkat Pertama dari
.
Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak
dan keberatan atas fakta (hukum) tersebut karena tidak sesuai
dengan fakta-fakta yang sesungguhnya terungkap di depan
persidangan, di mana saksi menerangkan
. Serta
. Keterangan saksi ini sesuai dengan keterangan saksi
, yang menerangkan
judex factie
bahwa
dalam Surat Nomor 19.pst. tanggal 21 Nopember 2003 dari Dekom,
terdapat kata-kata “on actual basis” dan kata-kata “kami (Dekom)
mendukung” dalam Surat Nomor 19.pst. tanggal 21 Nopember
2003, tidak ada permintaan untuk melakukan negosiasi ulang, dan
melapor kembali kepada Dekom setelah harga kontrak menjadi Rp.137
Milyar
bahwa dalam Surat Nomor 19.pst.
surat Dakwaan
(hlm. 13, butir pertama) dan/atau Surat Tuntutan (hlm. 537)
Parno Isworo
Juanda NIW
Hlm. | 116Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
tanggal 21 Nopember 2003 dari Dekom, terdapat kata-kata “on actual
basis” dan kata-kata “kami (Dekom) mendukung” dalam Surat
Nomor 19.pst. tanggal 21 Nopember 2003, tidak ada permintaan
untuk melakukan negosiasi ulang, dan melapor kembali kepada
Dekom setelah harga kontrak menjadi Rp.137 milyar
bahwa pada tanggal 22 Desember 2003, Saksi
mendapat surat dari Direktur Utama PLN tentang CIS-RISI. Kemudian
Saksi menginterpretasikan bahwa pekerjaan Roll Out CIS RISI dapat
disetujui untuk dilaksanakan, di mana kontrak dengan PT. Netway
Utama adalah Roll Out, Software dan Support implementasinya. Di
samping itu juga, agar dibentuk tim supaya pelaksanaannya dapat
efektif Saksi mendapatkan surat tembusan dari Dewan Komisaris
tertanggal 21 Nopember 2003. Saksi menginterpretasikan Surat
Nomor: 03618/06l/ Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003 sebagai
perintah dari Terdakwa
bahwa
Surat No. 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003,
bukanlah suatu perintah untuk tanda tangan kontrak. Melainkan
Surat dimaksud untuk melanjutkan proses. Dan Surat tersebut
ditembuskan ke Dewan Komisaris. Saksi memparaf Surat Dirut ke GM
Disjaya nomor: 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003, di
mana sebelumnya terdapat paraf dari Sdr. Saksi
menyodorkan Surat No. 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22 Desember
2003 untuk ditandatangani oleh Terdakwa
bahwa Terdakwa
menandatangani Surat Nomor: 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22
Desember 2003, yang mana pengonsep surat tersebut adalah Sdr.
Surat tersebut telah sesuai dengan
permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam surat
. Serta
. Keterangan
saksi ini diperkuat dengan keterangan saksi ,
yang menerangkan
.
. Kemudian terdapat fakta, yaitu
keterangan saksi , menerangkan
. Serta
. -----------------------------
Terakhir, keterangan saksi-saksi tersebut ditegaskan oleh
keterangan , yang menerangkan
.
Fahmi Mochtar
Sunggu Anwar Aritonang
Zulkifli
Terdakwa
Sunggu Anwar Aritonang
Hlm. | 117Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Nomor: 19.Pst/DK-PLN/2003, tanggal 21 Nopember 2003 Surat
dimaksud bukanlah surat perintah untuk tanda tangan kontrak
Roll Out
Roll Out
point
“Bahwa usulan untuk pekerjaan outsourcing Roll-Out CIS-RISI dapat disetujui untuk dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang diminta oleh Dewan Komisaris.
. Dan
.
Keterangan Terdakwa ini diperkuat dengan bukti surat Nomor:
19.Pst/DK-PLN/2003, tanggal 21 Nopember 2003, di mana Surat
dimaksud tidak pernah menyatakan bahwa Dewan Komisaris
belum dapat memberikan persetujuan karena di dalam
pekerjaan CIS-RISI harus dimintakan persetujuan
RUPS, dan tidak ada permintaan untuk melakukan negosiasi
ulang dan melaporkan kembali kepada Dekom setelah harga
kontrak menjadi Rp. 137 milyar. Dalam surat dimaksud tertulis
jelas dan nyata bahwa Dewan Komisaris pada prinsipnya dapat
mendukung usulan kontrak pelaksanaan CIS-RISI
keseluruh PT. PLN (Persero) UBD Jakarta Raya dan Tangerang,
serta surat tersebut ditembuskan kepada GM PT. PLN (Persero)
UBD Jaya Tangerang. Kemudian dikuatkan juga oleh Bukti
Surat Nomor: 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003,
di mana pada 1 (Satu) dinyatakan, --------------------------
” ----------------
Di samping itu, Surat tersebut juga ditembuskan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi PT. PLN (Persero). ------------------
Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa,
dan Bukti Surat di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa
Dewan Komisaris telah memberi persetujuan karena Dekom
pada prinsipnya dapat mendukung usulan kontrak
pelaksanaan Roll Out CIS-RISI. Dan Terdakwa bukanlah orang
yang membuat Surat Nomor: 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22
Desember 2003, melainkan Surat tersebut telah mendapat paraf
dari saksi selaku Direktur Pelayanan Sunggu Anwar Aritonang
Hlm. | 118Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Pelanggan dan Niaga, yang mana menurut tata laksana surat di
dalam PLN, orang yang memparaf surat adalah orang yang
mengonsep surat dimaksud. Surat Nomor: 03618/06l/
Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003, juga ditembuskan
kepada Dewan Komisaris dan juga Direksi yang sampai saat ini
tidak pernah diketemukan bukti bahwa Dewan Komisaris dan
juga Direksi menolak dengan tegas surat dimaksud. Dalam
poin 1 (Satu) Surat Nomor: 03618/06l/ Dirut/2003, tanggal 22
Desember 2003, nyata-nyata tertulis bahwa GM Disjaya dalam
hal ini saksi harus memerhatikan ketentuan
yang diminta oleh Dewan Komisaris. Apabila merujuk pada
Surat Nomor: 19.Pst/DK-PLN/2003, tanggal 21 Nopember 2003
yang juga ditembuskan kepada GM PLN Disjaya, maka GM PLN
Disjaya haruslah dipandang mengetahui maksud permintaan
dari Dewan Komisaris.-------------------------------------------------
Di samping itu, ditemukan fakta hukum bahwa tidak benar
adanya perintah PEMOHON BANDING (Terdakwa) agar saksi
membuat Surat No. 047/061/D.IV/2004, tanggal
16 Januari 2004. Di mana hal tersebut merupakan interpretasi
dari saksi . Oleh karena itu, tidak benar
PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan dengan cara
Fahmi Mochtar
Fahmi Mochtar
Fahmi Mochtar
Terdakwa dalam
surat Nomor: 03618/06l/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003
kepada GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyatakan
seolah-olah Dewan Komisaris telah memberi persetujuan sehingga
untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa
memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitiaan yang baru
dengan melibatkan anggota Tim Re-Negosiasi yang lama. Sehingga
Fahmi Mochtar membuat Surat No.047/061/D.IV/2004 tanggal 16
Hlm. | 119Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Januari 2004 tentang Penunjukan PT. Netway Utama sebagai
Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI di seluruh
Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN Disjaya dan Tangerang
dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh
milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta membentuk Tim
Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang
Nomor: 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004 yang
diketuai oleh
judex factie
judex factie
Hariyanto. -------------------------------------------------
Dengan demikian, fakta tersebut tidak dapat dikualifikasi
sebagai fakta hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan
hukum oleh Tingkat Pertama, untuk menyatakan
unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
telah terpenuhi. ----------------------------------------------------------
7.9. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum)
Tingkat Pertama (hlm. 607, alinea pertama, dan kedua), yang
menyatakan: -----------------------------------------------------------
“
” --------------------------------------------------------------------
“
Bahwa Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani
kontrak dengan PT. Netway Utama dan untuk itu Terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0016-l SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret
2004, sehingga Fahmi Mochtar bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 29
April 2004 menandatangani surat perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Disjaya dengan PT. Netway Utama Nomor: PLN
Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor: PT. Netway Utama Nomor:
800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (multiyears);
Bahwa penandatangan kontrak tersebut dilakukan tanpa adanya
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Tahun 1998 terhadap
perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai
dampak keuangan bagi Perseroan untuk jangka waktu lebih dari 1 (Satu) tahun atau 1 (Satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direksi setelah
Hlm. | 120Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan
tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; ” ------------------------
Fakta (hukum) tersebut di atas tidak jelas sumbernya (saksi
yang menerangkannya) dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta tersebut
dikutip oleh Tingkat Pertama dari
. -----
Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak
dan keberatan atas fakta (hukum) tersebut karena tidak sesuai
dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan
persidangan, di mana saksi menerangkan
. Serta
.
Kemudian bantahan terhadap fakta (hukum) ini ditegaskan
oleh keterangan saksi , yang menerangkan
.
judex factie
bahwa
Saksi tidak mengetahui, di mana secara berulang Terdakwa
memerintahkan Sdr. untuk menghubungi
Saksi agar Saksi segera menyelesaikan kontrak dengan PT. Netway
Utama Tim Pembuat Kontrak melaporkan kepada Saksi, bahwa
General Manager tidak mempunyai kewenangan untuk
menandatangani kontrak CIS-RISI. Kemudian Saksi menghadap
Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Saksi tidak mempunyai
kewenangan untuk menandatangani kontrak karena batasan-batasan
dan rencana untuk pembuatan Hak Cipta. Setelah menghadap
Terdakwa, Saksi menyodorkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh
Tim Penyusun Kontrak untuk ditandatangani oleh Terdakwa
bahwa
program CIS-RISI yang ada pada Distribusi DKI secara spesifik
dinyatakan dalam RKAP 2002, lalu dialokasikan anggarannya
sejumlah Rp.150 milyar. Setelah RKAP disetujui, Direksi mengerti
bahwa program CIS-RISI pun juga telah disetujui Anggaran CIS-RISI
diluncurkan atau berarti dianggarkan kembali dalam RKAP 2003.
Pekerjaan CIS-RISI tidak pernah dimintakan untuk dihentikan oleh
surat Dakwaan
(hlm. 13, butir kedua) dan/atau Surat Tuntutan (hlm. 545)
Fahmi Mochtar
Sunggu Anwar Aritonang
Parno Isworo
Hlm. | 121Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Pemegang Saham Dalam catatan RUPS RKAP tahun 2003, dan RUPS
RKAP 2004 terdapat catatan mengenai RUPS yang meminta supaya
PLN melakukan outsourcing. Yang mana Pegawai diminta supaya
dikurangi, agar lebih efisien Setiap kali di dalam RUPS, Kuasa
Pemegang Saham mengatakan,
“ini kalau setiap kali sudah di setujui dalam RUPS, terus kemudian waktu mau tanda tangan kontrak, minta izin RUPS lagi, menjadi berlebihan.”
Sehingga, pada saat itu sudah dipikirkan mengenai threshold, atau
ambang berapa yang boleh disetujui oleh Direksi. Direksi PT.
PLN (Persero) periode 1998 – 2008 selalu mendapatkan acquit et de
charge
bahwa dalam keputusan RUPS tanggal
31 Desember 2003, terdapat butir yang menyatakan perusahaan PLN
harus melakukan outsourcing untuk meningkatkan tingkat
perusahaan. Kemudian Dewan Komisaris juga memberikan catatan
dalam RUPS tersebut, yaitu agar supaya pengadaan CIS-RISI
dilakukan sesuai aturan dan memegang prinsip list cost. PLN harus
melakukan outsourcing adalah Keputusan RUPS RKAP 2004 Apabila
Direksi menentang keputusan RUPS, maka Direksi akan mendapatkan
sanksi
bahwa jika tidak ada
acquit et de charge yang pelaksanaannya dilakukan oleh Deputi,
Direksi sudah diganti. Sanksi apabila Direksi tidak mendapatkan
acquit et de charge, Direksi tersebut akan diganti. Saksi mengetahui
mengenai RKAP 2001, 2002, dan 2003, dan juga pernah dilaporkan
Laporan Manajemen mengenai pelaksanaan-pelaksanaan yang
dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Dampak efek signifikan adalah
secara umum yang bisa merugikan perseroan secara signifikan dan
menimbulkan liabilities, sehingga berakibat pada potential liabilities
pada pemegang saham dalam hal ini pemerintah
bahwa tidak ada spesifik kerugian, dan jika memang
ada, maka ada lampu merah dari Deputi, serta ada laporan khusus
.
.
------------------------------------------
---------------------------------------
Serta
. Keterangan saksi ini sesuai dengan keterangan saksi
, menerangkan
.
. Keterangan saksi ini diperkuat dengan keterangan saksi
, yang menerangkan
. Serta Saksi
menerangkan
Juanda NIW
Laksamana Sukardi
Hlm. | 122Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
dari auditor
bahwa dalam prakteknya Kuasa
Pemegang Saham menyetujui RUPS RKAP perusahaan, artinya pada
tahun itu disetujui anggarannya, akan tetapi tidak ada permintaan
dari Dewan Direksi, bahwa proyek ini sudah mendapat izin RUPS atau
tidak, namun Saksi selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Good
Governance, Saksi memberikan keleluasaan tugas pokok dan fungsi 3
organ utama di dalam BUMN, Pemegang Saham, Komisaris dan
Direksi, dan harus taat terhadap asas dan peraturan perundangan.
Proyek Roll Out CIS-RISI tidak pernah ditolak oleh Pemegang Saham
dalam RUPS. Saksi menerima informasi Laporan Manajemen
Saksi menandatangani RUPS RKAP 2002
bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berulang-ulang
mendesak Sdr. untuk segera menandatangani
perjanjian antara PT. Netway Utama dan PLN Disjaya
bahwa Sdr.
meminta kepada Terdakwa untuk menandatangani Surat
Kuasa Khusus. Kemudian Terdakwa menandatangani Surat Kuasa
Khusus setelah meminta pertimbangan dari Sdr.
yang mana Sdr. memberikan pertimbangan bahwa
.
. Keterangan Saksi ini sesuai dengan saksi
, menerangkan
. Dan
.------------------------------
Kemudian bantahan terhadap fakta (hukum) ini diperkuat
dengan keterangan saksi , yang menerangkan
. Akhirnya
sejalan dengan itu, menerangkan
---------------------------------
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan
Terdakwa tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa
Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi
untuk mempercepat penandatanganan kontrak. Di samping itu,
bahwa Surat Kuasa Khusus diajukan sendiri oleh saksi
, dan bukan merupakan inisiatif dari Terdakwa untuk
Roes
Aryawijaya
Budi Harsono
Fahmi Mochtar
Terdakwa Fahmi
Mochtar
Rex Panambunan
Rex Panambunan
Fahmi Mochtar
Fahmi
Mochtar
Surat Kuasa Khusus tersebut dibutuhkan untuk mengurus hak
kepemilikan CIS-RISI di Pengadilan
Hlm. | 123Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
mempercepat penandatanganan kontrak. Di samping itu juga,
anggaran pekerjaan CIS-RISI sudah disahkan dalam
RKAP tahun 2002, dan diluncurkan tahun 2003 dan 2004, di
mana Pemegang Saham tidak pernah memberhentikan proyek
CIS-RISI atau menarik dana yang dicadangkan. Serta
dalam hal ini pun Direksi selalu mendapatkan
dari RUPS. ------------------------------------------------------
Oleh karena itu, tidak benar PEMOHON BANDING (Terdakwa)
telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara
Serta tidak benar
PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan dengan cara
. Dengan demikian, fakta tersebut tidak
dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian
dijadikan pertimbangan hukum oleh Tingkat
Pertama, untuk menyatakan unsur menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi. ---------------
7.10. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak sependapat
dengan pertimbangan hukum Tingkat Pertama
(hlm. 608, alinea pertama), yang menyatakan: ------------------
Roll Out
Roll Out
acquit et de
charge
Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang
menghubungi saksi dan mendesak agar segera
menandatangani kontrak dengan PT. Netway Utama dan untuk itu
Terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0016-l
SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004.
penandatangan
kontrak tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS)
judex factie
judex factie
Fahmi Mochtar
Hlm. | 124Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
“
;” ---------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas,
maka Majelis berpendapat, perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui
penunjukan langsung PT. Netway Utama dalam pengadaan Jasa
Outsourcing Roll Out CIS RISI PT PLN Disjaya tidak sesuai dengan
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 138.K/010/DIR/2002
tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan dan
Keputusan Direksi Nomor: O38.K/92O/DlR/1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) dan Anggaran Dasar PT PLN yang
dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor
38, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah
terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa
Bahwa pertimbangan hukum Tingkat Pertama
tersebut keliru dan menyesatkan. Oleh karena itu perlu lebih
dahulu dibuktikan 2 (dua) isu hukum dalam pertimbangan
hukum tersebut, yakni, pertama, apakah benar penunjukan
langsung tersebut tidak sesuai dengan
Kedua, apakah benar PEMOHON BANDING (Terdakwa)
Bahwa SK Direksi No. 038.K/920/Dir/1998 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) pada Bab
IV.4 mengatur mengenai penunjukan langsung. Menurut Surat
Keputusan tersebut penunjukan langsung dapat dibenarkan
dengan ketentuan sebagai berikut: --------------------------------
judex factie
Keputusan Direksi PT
PLN (Persero) Nomor: 138.K/010/DIR/2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan dan Keputusan
Direksi Nomor: 038.K/92O/DlR/1998 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa di PT PLN (Persero) dan Anggaran Dasar PT PLN ?
telah
menyetujui penunjukan langsung PT. Netway Utama dalam
pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT PLN Disjaya ?
Pengadaan barang/ jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung untuk jenis pekerjaan/pengadaan sebagai berikut:
Hlm. | 125Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
a. Pekerjaan yang kebutuhannya sangat mendesak yang tidak dapat ditunda-tunda lagi berhubung dengan telah terjadinya bencana, untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengancam jiwa manusia dan
.b. Pengadaan barang/jasa yang sifat kebutuhannya hanya dapat
dipenuhi oleh rekanan tertentu, atau yang
dapat melaksanakan pekerjaan spesifik. Pengadaan barang spesifik harus memenuhi syarat sebagai berikut:Rekanan yang bersangkutan harus merupakan pabrikan (engine maker dan atau primary manufacture) atau agen tunggal yang dibuktikan denganperjanjian keagenan dengan pabrikan yang bersangkutan, izin dari Departemen Perdagangangan dan Perindustrian serta tersedianya daftar harga/daftar produk barang/jasa spesifik beserta unit harga penawaran (price quotation/ catalog/performa invoice) dari pabrikan yang bersangkutan.
Roll Out
Law Office of Remy & Darus
Outsourcing
menghindarkan kerugian PLN yang lebih besar
satu-satunya yang menjual barang-barang bersangkutan (barang-barang spesifik)
Menurut SK Direksi No. 038.K/920/Dir/1998 tersebut di atas,
jenis pekerjaan CIS-RISI adalah memenuhi
persyaratan untuk dilakukan Penunjukkan Langsung karena
pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk
. Hal
tersebut juga telah sesuai dengan Kajian Hukum dari Kantor
yang pada pokoknya menyatakan
bahwa: -------------------------------------------------------------------
- Penyeragaman rencana Induk Sistem Jaringan (RISI) merupakan
kebutuhan yang sangat mendesak untuk menghindari kerugian
yang sangat besar, sebab:
8. Sistem pengelolaan data dan informasi PT PLN Disjaya dan
Tangerang dalam keadaan saat ini sangat mengkhawatirkan.
9. Adanya kerugian yang nyata dan yang potensial apabila tidak
diatasi segera dapat mengakibatkan PT PLN menderita kerugian
yang lebih besar lagi.
- CIS RISI dapat dikualisikasi barang spesifik, sehingga
penunjukan langsung PT Netway sebagai pemilik hak cipta
menghindarkan
kerugian PLN yang lebih besar dan satu-satunya yang menjual
barang-barang bersangkutan (barang-barang spesifik)
Hlm. | 126Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
program Netway CCBS telah sesuai dengan ketentuna butir
IV.4.1.b. Keputusan Direkstur PT. PLN No. 038.K/920/Dir/1998.
- CIS RISI merupakan pekerjaan lanjutan dari
pekerjaan yang lalu, maka sesuai dengan ketentuan pasal
IV.4.1.b. Dir. 038 PLN dapat dilakukan penunjukan langsung
melalui negosiasi harga berdasarkan HPS.
- PT. PLN telah memenuhi persyaratan penunjukan langsung
sesuai ketentuan butir IV.4.2. S.K. Direksi No.
038.K/920/Dir/1998 yakni membuat analisis dan spesifikasi
teknis untuk mendukung alasan mendesaknya kebutusan CIS
RISI.
Di samping itu, Kantor Hukum RSP juga memberikan kajian
hukumnya pada tanggal 29 Mei 2001 yang pada pokoknya
yang bersifat dapat diterbitkan kepada PT.
Netway Utama untuk memulai pekerjaan persiapan guna
menghindari penundaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi
PLN Disjaya. ----------------------------------------------------------------
Bahwa sehubungan dengan penunjukan langsung PT. Netway
Utama, sesuai dengan fakta yang terungkap dihadapan
Tingkat Pertama serta berdasarkan keterangan saksi-saksi,
keterangan ahli, bukti surat, dan keterangan terdakwa yang telah
kami uraikan sebelumnya, maka diperoleh Fakta Hukum,
PEMOHON BANDING (Terdakwa)
Outsourcing
letter to
proceed non-binding
judex
factie
tidak pernah mengadakan
kesepakatan dengan saksi serta tidak mengetahui
perihal proposal PT. Netway Utama yang dipresentasikan di PLN
Disjaya dan Tangerang, serta Presentasi yang dilakukan saksi
adalah atas inisiatif sendiri. PEMOHON BANDING
(Terdakwa) juga tidak pernah meminta saksi
untuk mempresentasikan proposal mengenai pekerjaan SIMPEL
RISI, akan tetapi saksi berinisiatif sendiri untuk
meminta izin presentasi ke Pusat. Setelah dilakukan presentasi,
Gani Abdul Gani
Gani
Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Hlm. | 127Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
tidak ada kesepakatan yang terjadi antara PLN Pusat dengan PT.
Netway Utama. Yang ada hanyalah antusias positif dari Terdakwa
sehubungan dengan proposal PT. Netway dan arahan dari
Terdakwa yang apabila memungkinkan, proposal PT. Netway dapat
diajukan dan dievaluasi terlebih dahulu ke PLN Disjaya &
Tangerang. Pemberian arahan tersebut juga masuk dalam ruang
lingkup tugas Terdakwa. Laporan tersebut ditujukan kepada Direksi
dan bukan kepada Terdakwa. juga
tidak pernah meminta atau memerintahkan kepada saksi
agar mengajukan penawaran kepada PLN Disjaya dan
Tangerang.
outsourcing
Letter of Intent
legal
PEMOHON BANDING (Terdakwa)
Selain dari itu, diperoleh beberapa Fakta Hukum,
antara lain: ----------------------------------------------------------------
Bahwa saksi dalam suratnya Nomor:
1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 menyebutkan
meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem .
Dan saksi membuat Surat dimaksud berdasarkan
laporan dalam Sidang Direksi, serta Terdakwa tidak pernah
memberikan kepada saksi
sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 4323/060/DITSAR/
2000 tanggal 13 Oktober 2000; ---------------------------------------
Bahwa yang meminta untuk dilakukan kajian hukum mengenai
aspek PT. Netway Utama ke kantor hukum RSP adalah
bukan atas perintah/arahan dari Terdakwa, melainkan atas
perintah/arahan dari saksi ; ----------------------------
Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan dari saksi
mengenai 6 (enam) kontrak. Apalagi
mempersilahkan saksi untuk menandatangani
perjanjian 6 (enam) kontrak tersebut; --------------------------------
Gani
Abdul Gani
•
•
•
Margo Santoso
Aziz Sabarto
Margo Santoso
Aziz Sabarto
Margo Santoso
Margo Santoso
Hlm. | 128Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
•
•
•
•
•
•
Bahwa Surat Nomor: 2117/061/DIRUT/2001, tanggal 14
Agustus 2001 pada kenyataannya
; -------------------------------------------------------
Bahwa tidak ada penjelasan mengenai biaya yang masih belum
akurat, melainkan Dekom dalam hal ini sangat mendukung
proyek CIS-RISI karena dapat mengatasi permasalahan yang
terjadi akibat lemahnya sistem IT pada PLN Disjaya, kemudian
dalam hal masalah biaya ( ) CIS-RISI akan dinegosiasikan
kembali. Dan Surat Nomor: 2117/061/DIRUT/ 2001, tanggal 14
Agustus 2001 pada kenyataannya
; --------------------------------------------------------
Bahwa atas
surat Terdakwa No. 3163/070/Sekper/2001, tanggal 23
Nopember 2001, kepada saksi ; ---------------------
Bahwa senyatanya saksi lah yang
memerintahkan Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi untuk
memutuskan penghentian negosiasi dan
; ----------------------------------------------
Bahwa
untuk membuat Surat Pernyataan melalui saksi
; --------------------------------------------
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya permintaan dari
saksi kepada saksi
untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT.
Netway Utama tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya
untuk menyepakati penurunan harga kontrak. Di samping itu,
Negosiasi harga dari Rp.142 Milyar menjadi Rp.137 Milyar
adalah kesimpulan dari Tim, yang mana saksi
telah diketahui dan disetujui
oleh rapat Direksi
telah diketahui dan disetujui
oleh rapat Direksi
Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan
Margo Santoso
Margo Santoso
melakukan
Penunjukkan Langsung
tidak ada perintah dari Terdakwa kepada saksi Margo
Santoso Sunggu
Anwar Aritonang
Sunggu Anwar Aritonang Fahmi Mochtar
Margo Santoso
cost
Hlm. | 129Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
memberikan arahan, sehingga harga kontrak menjadi turun dan
penurunan harga kontrak tersebut diketahui oleh Direksi, di
mana negosiasi tersebut dilakukan di Bogor; -----------------------
Bahwa Surat Nomor: 03282/061/
Dirut/2003, tanggal 14 Nopember 2003, beserta juga dengan
harga wajar kontrak yang sudah disepakati. Di samping itu,
Surat tersebut diparaf oleh saksi , yang
mana menurut tata laksana surat di dalam PLN, orang yang
; ----------------------------
Bahwa Dewan Komisaris telah memberi persetujuan karena
Dekom pada prinsipnya dapat mendukung usulan kontrak
pelaksanaan Roll Out CIS-RISI. Terdakwa bukanlah orang yang
membuat Surat Nomor: 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22
Desember 2003, melainkan Surat tersebut telah mendapat paraf
dari saksi selaku Direktur Pelayanan
Pelanggan dan Niaga, yang mana menurut tata laksana surat di
dalam PLN, orang yang memparaf surat adalah orang yang
mengonsep surat dimaksud. Serta Surat Nomor: 03618/
06l/Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003, juga ditembuskan
kepada Dewan Komisaris dan juga Direksi yang sampai saat ini
tidak pernah diketemukan bukti bahwa Dewan Komisaris dan
juga Direksi menolak dengan tegas surat dimaksud. Dalam poin
1 (Satu) Surat Nomor: 03618/06l/ Dirut/2003, tanggal 22
Desember 2003, nyata-nyata tertulis bahwa GM Disjaya dalam
hal ini saksi harus memerhatikan ketentuan
yang diminta oleh Dewan Komisaris. Apabila merujuk pada
Surat Nomor: 19.Pst/DK-PLN/2003, tanggal 21 Nopember 2003
yang juga ditembuskan kepada GM PLN Disjaya, maka GM PLN
•
•
Direksi mengetahui
Sunggu Anwar Aritonang
memparaf surat adalah pengonsep surat
Sunggu Anwar Aritonang
Fahmi Mochtar
Hlm. | 130Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Disjaya haruslah dipandang mengetahui maksud permintaan
dari Dewan Komisaris; --------------------------------------------------
Bahwa tidak benar adanya perintah PEMOHON BANDING
(Terdakwa) agar saksi membuat Surat No.
047/061/D.IV/2004, tanggal 16 Januari 2004. Di mana hal
tersebut merupakan interpretasi dari saksi ; ----
Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi
untuk mempercepat penandatanganan kontrak. Di
samping itu, bahwa Surat Kuasa Khusus diajukan sendiri oleh
saksi , dan bukan merupakan inisiatif dari
Terdakwa untuk mempercepat penandatanganan kontrak. Di
samping itu juga, anggaran pekerjaan CIS-RISI sudah
disahkan dalam RKAP tahun 2002, dan diluncurkan tahun
2003 dan 2004, di mana Pemegang Saham tidak pernah
memberhentikan proyek CIS-RISI atau menarik dana
yang dicadangkan. Serta dalam hal ini pun Direksi selalu
mendapatkan dari RUPS. -----------------------
Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, maka menurut
hemat kami, pertimbangan hukum Tingkat Pertama di
atas, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tanpa
dasar fakta yang jelas. Sebab, Penunjukkan Langsung telah
disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, serta diketahui oleh
Menteri BUMN melalui Deputi I UPISET, dan juga hal tersebut tidak
bertentangan dengan S.K. Direksi PT PLN (Persero) Nomor:
138.K/010/DIR/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Pelanggan dan Keputusan Direksi Nomor:
038.K/92O/DlR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT.
PLN (Persero) dan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) yang dimuat
•
•
Fahmi Mochtar
Fahmi Mochtar
Fahmi
Mochtar
Fahmi Mochtar
Roll Out
Roll Out
acquit et de charge
judex factie
Outsourcing
Hlm. | 131Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38.
Di samping itu, apabila merujuk kepada S.K. Direksi PLN No. 075
Tahun 2002, yang
adalah
. Di samping itu, Tingkat
Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam
mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan. Sebab pertimbangan hukum Tingkat
Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa pekerjaan
Roll-Out CIS RISI PLN Disjaya dan Tagerang ini telah mendapat
persetujuan dari Dewan Komisaris dan Pemegang saham, hal
tersebut dapat dilihat dari: ----------------------------------------------
a. RKAP tahun 2002, dikatakan, “Pelaksanaan Roll-Out CIS-RISI
Distribusi Jaya dan Tangerang telah
dapat dibuktikan kemanfaatannya (proven) dan mengikuti prinsip-
prinsip good corporate governance serta peraturan-peraturan yang
berlaku sehingga dapat dicapai efisiensi biaya secara menyeluruh”;
( ) ----------------------------------------------
Selanjutnya mengenai Implementasi CIBS dinyatakan, “ Kegiatan
lainnya pada tahun 2002 adalah melakukan implementasi sistem
informasi Customer Information and Billing System (CIBS) dan
melaksanakan Roll-Out CIBS disemua Unit Pelayanan (UP) di UB
Distribusi Jaya dan Tangerang. Pada Tahun 2004 sistem informasi
CIBS tersebut direncanakan ditingkatkan menjadi IBP-CIS. Untuk
tahun 2002 pendanaannya dianggarkan sebesar Rp.
150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) masuk dalam
biaya administrasi dan pelaksanaannya menunggu persetujuan
Dewan Komisaris/RUPS; ( ) -------------
b. Dalam RUPS RKAP tahun 2003, diputuskan mengenai biaya Roll-out CIS RISI sebagai biaya luncuran program tahun 2002; (
) ------------------------------------------------------
mempunyai wewenang untuk melakukan
“Penunjukkan Langsung” di bawah tanggung jawab Pimpinan
Unit atau
dapat dilakukan bilamana
RKAP Tahun 2002 hal 5
RKAP Tahun 2002 hal 57
RKAP Tahun 2003 hal 10
General Manager judex factie
judex factie
Hlm. | 132Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
c. Dalam risalah rapat konsultasi Dewan Komisaris dengan Direksi PT. PLN (Persero) pada tanggal 29 Oktober 2003, dinyatakan bahwa CIS RISI merupakan sistem informasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ; ( )
d. Dalam RUPS RKAP Tahun 2004, Dewan Komisaris menyatakan pendapatnya pada butir 4.6 sebagai berikut: -------------------------
“
” (-------------------------------------------
e. Dalam Laporan Tahun 2004 program CIS RISI ini telah dilaporkan kepada RUPS dan tidak mendapat penolakan atau catatan dari pemegang saham (
) -------------------------------------------------
f. Dalam Laporan Tahun 2005 program CIS RISI PLN Distribusi Jaya dan Tangerang ini dilaporkan kepada pemegang saham dan tidak mendapat penolakan atau catatan dari pemegang saham ( ) --
g. Kebenaran adanya RUPS RKAP Tahun 2002, 2003, 2004 dan
Laporan Tahun 2004 dan Tahun 2005 dibenarkan oleh saksi , saksi , ,
dan saksi ; -------------------------
h. Bahwa seluruh proses pembentukan tim untuk melakukan kajian dan perundingan dengan PT. Netway Utama telah sesuai dengan ketentuan yang ada di PT. PLN (Pesero) sebagaimana diterangkan
oleh saksi dansaksi .
revenue ptotection
Management Roll-Out
Management Roll-Out
Management
RISALAH RAPAT halaman 4
RUPS RKAP Tahun 2004)
Laporan Management tahun 2004 halaman 16 – 17
Laporan Management tahun 2005 halaman 22 – 23
Sofyan A Djalil Suyut Wartadipraja Parno Isworo Joko Paryanto, Djuanda Nugraha Ibrahim
Margo Santoso, Joko Tetratmo, Pandu Angklasito,Budi Harsono
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah
melakukan “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.
Untuk pelaksanaan program Roll-Out CIS RISI keseluruhan UP PT. PLN (Persero) UBD Jakarta Raya dan Tangerang dan pengadaan hardware secara sewa agar tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berdasar least cost principle untuk memperoleh nilai kontrak yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan;
Hlm. | 133Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
8. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU
DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “YANG DAPAT
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
NEGARA”
Agustina
Arumsari
Agustina Arumsari
8.1. Bahwa Pertimbangan hukum Tingkat Pertama
pada halaman 609, alinea keempat), menyatakan: ----------
8.2. Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang
nyata karena dalam mempertimbangkan adanya kerugian
negara hanya berdasarkan keterangan ahli
yang tidak diberikan berdasarkan hasil
pemeriksaan kerugian dengan cara melakukan audit
sesuai standar audit yaitu dengan cara melakukan
konfirmasi terhadap semua pihak yang terkait; ------------
8.3. Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang
nyata, karena pendapat Tingkat Pertama yang
mempertimbangkan adanya kerugian negara berdasarkan
pendapat ahli dengan mengambil alih
penghitungan
judex factie
Judex factie
Judex factie
judex factie
Ahli Teknologi Informasi dari Universitas
Indonesia. Berita Acara Pemeriksaan ( ) Ahli IT yang
menerangkan pendapat Ahli atas pekerjaan Roll-Out
“
” --------
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan
dengan keterangan Ahli dari BPKP dan laporan Hasil Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi
dalam Pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System-
Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (Persero)
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, diketahui bahwa biaya riil atas
pengadaan tersebut sejumlah Rp. 46.089.008.416, 67 (empat puluh
enam milyar delapan puluh sembilan juta delapan ribu empat ratus
enam belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga …dst
BAP
Hlm. | 134Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Customer Information System – Rencana Induk Sistem
Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Pesero) Distribusi Jakarta
Raya dan Tangerang Tahun 2004-2006 ditandatangani 17
Desember 2010.
Judex factie
Ahli Teknologi
Informasi dari Universitas Indonesia man-month
Roll-Out
man-month man-
month.
Judex factie
Penghitungan kerugian negara ini tidak
tepat karena hanya berdasarkan pendapat yang tidak
sesuai dengan kenyataan dan tidak mengandung
kepastian; --------------------------------------------------------
8.4. Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang
nyata, karena hanya mempertimbangkan adanya kerugian
negara berdasarkan pendapat ahli
dengan mengambil alih penghitungan
mengenai
cukup 1.767 (seribu tujuh ratus enam puluh tujuh)
sebagaimana diterangkan oleh ahli .
Pendapat ahli ini berbeda dengan
pendapat ahli IT , sebab menurut ahli
untuk mengerjakan pekerjaan CIS RISI
memerlukan sebanyak 4.000 (empat ribu)
Penghitungan kerugian negara yang berdasarkan
pendapat ahli IT yang berbeda antara ahli yang satu dan
ahli lain ini menimbulkan ketidak kepastian dan tidak
nyata, dan ini bertentangan dengan ketentuan tentang
Keuangan Negara; -----------------------------------------------
8.5. Tingkat Pertama juga melakukan kekhilafan
karena tidak mempertimbangkan pendapat ahli
, yang menyatakan bahwa keterangan ahli
dari BPKP bukan hasil audit, tetapi
hanya melampirkan keterangan dalam satu surat.
Lampiran surat tersebut tidak tergolong hasil pemeriksaan
Agustina Arumsari
Yudho Giri Sucahyo
Yudho Giri Sucahyo
Agung Harsoyo Agung
Harsoyo
Dr. Dian
Puji Simatupang
Agustina Arumsari
Hlm. | 135Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
yang dilakukan dengan audit, sehingga keterangan
tersebut tidak nyata dan pasti sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; ----------------------------------------
8.6. Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang
nyata, karena dalam Putusannya tidak
mempertimbangkan adanya fakta bahwa pekerjaan
CIS RISI PLN Disjaya dan Tagerang ini menguntungkan
masyarakat, PLN dan Pemegang saham, karena pada
hakekatnya CIS RISI menguntungkan PLN dengan nilai
manfaat di atas Rp. 800 Milyar per tahun. Dan
menguntungkan masyarakat/konsumen melalui pelayanan
pembayaran dan data-data pelanggan yang lebih cepat
dan akurat (tidak antri, info tagihan lebih awal, produk
PRAQTIS, Call Centre 123, dst.), menguntungkan Negara
(mengurangi susut, subsidi dan laporan keuangan lebih
akurat). -----------------------------------------------------------
Bahwa apabila fakta ini disambung-hubungkan dengan fakta
hukum yang telah kami uraikan pada pembahasan unsur ketiga
sebelumnya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak mempunyai
kewenangan dalam membuat kesepakatan, baik harga maupun
jumlah yang diperlukan dalam Pengadaan
– Rencana Induk Sistem
Informasi (CIS-RISI). Bahwa pertimbangan hukum di atas nyata-
nyata keliru dan tidak tepat secara yuridis.
. ------------------------------------------
Judex factie
Roll-
Out
man-month Outsourcing
Roll Out Customer Information System
Dengan demikian
berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa
melakukan perbuatan “yang dapat merugikan keuangan Negara
atau perekonomian Negara”
Hlm. | 136Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon
agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan
Putusan: -------------------------------------------------------------------
Memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa ,
tersebut,
, melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
dimaksud baik dalam dalam : Pasal 2 ayat
(1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan
; Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.
20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHPidana; --------------------------------------------------
2. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa
, sesuai dengan harkat dan
martabatnya; -----------------------------------------------------------
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan
Terdakwa dari Rumah
Tahanan Negara pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan
di Jakarta; --------------------------------------------------------------
Ir. Eddie Widiono Suwondho MSc
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah
Dakwaan Primair
Dakwaan Subsidair
Ir. Eddie Widiono Suwondho MSc
Ir. Eddie Widiono Suwondho, MSc
Hlm. | 137Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk
mengembalikan barang bukti uang yang keseluruhannya
berjumlah Rp. 1.045.500.000,- (
) kepada pemiliknya, yaitu masing-
masing berupa: ---------------------------------------------------------
AMRY (Fungsional Pemeriksa KPP Arga Makmur Bengkulu)
Rp.163.000.000 dan Rp.27.000.000.- ; ------------------------------
NURACHMAN MA'ARIF (Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Ilir
Barat Palembang) Rp.81.000. 000.- dan Rp. 14.000.000,-; ------
ABDUL GANI (Kabag Keberatan dan Banding kantor Kanwil DJP
Serang) Rp.95.000.000.-; --------------------------------------------
ERIKSON P SITUMORANG (Kasi Administrasi Penyidikan Kanwii
Jabar) Rp.95.000.000.-; ---------------------------------------------
LINDASARI HENDAYANI (Analis Hukum PT PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur) Rp.500.000.000,-; -----------------------
ZULKIPLI (Pegawai PT PLN Pusat) Rp.10.000.000,-; ------------
RIYO SUPRIYANTO (Satuan Pengawas Intemal PT PLN Pusat)
Rp.1.000.000.-; ------------------------------------------------------
PANDU ANGKLASITO (Pegawai PT PLN Expert Niaga Direktorat
Bisnis dan Manajemen resiko) Rp. 15.000.000.-; ---------------
DJOKO TETRATMO (Mantan Manajer Keuangan PLN Disjaya)
Rp.13.000.000.- ; ------------------------------------------------------
REDDY TJAHYONO sebesar Rp.10.000.000.-; ---------------------
BUDI SUDJANTO (Pegawai PLN Disjaya) Rp.1.500.000.-; -------
REX R PANAMBUNAN (Mantan Kepala Satuan Pelayanan Hukum
Corporate PT PLN) Rp.20.000 000.-; --------------------------------
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara. --------------------
Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim
yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya
kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan
mempertimbangkan: 1. tidak pernah berbuat tindak pidana
sebelumnya; 2. memiliki tanggungan keluarga; dan 3.
satu milyar empat puluh lima
juta lima ratus ribu rupiah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•
tidak
Hlm. | 138Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
terbukti perbuatan PEMOHON BANDING (Terdakwa) menguntungkan
diri sendiri; ---------------------------------------------------------------------
Demikian Memori Banding ini kami sampaikan. Atas perkenan
Majelis Hakim yang mulia kami haturkan terima kasih. -----------
Hormat Kami,
Tim Penasihat Hukum PEMOHON BANDING
Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M. Dr. Ir. AM. Hendropriyono, S.H., M.H.
Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum. M. Rudjito, S.H., LL.M.
Dasril Affandi,S.H.,M.H. Masayu D. Kertopati, S.H.
Meitha Wila Roseyani, S.H., M.Hum Hendrawarman, S.H., M.Si.
Ade Kurniawan, S.H. Mohammad Ikhsan, S.H.
Heru Pamungkas, S.H. Amin Setyono, S.H.
Wishnu Priyo Wibisono, S.H.