Manual Anti Suap untuk UKM
Mas Achmad Daniri Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance
Pertumbuhan vs Pemerataan
* Sumber : Bambang Soebijanto
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2015
Manfaat bagi UKM yang berbisnis secara etis
Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016
Keunggulan
kompetitif
Mengurangi
biaya dalam
menjalankan
bisnis
Rekrutmen dan
retensi pegawai
Menarik untuk
diakuisisi
Perlindungan
dari hukum
• Buat rencana jangka panjang
dan langkah bertahap
• Jalin kerjasama dengan
kelompok anti suap
• Kuatkan nilai kebersamaan
melalui payung keagamaan,
adat dan komunitas
• Fokus pada pencegahan dan
penanggulangan yang
komprehensif
Kiat Berbisnis Tanpa Suap
• Susun panduan etika
berbisnis dalam
berinteraksi dengan
pegawai, klien, pemasok,
pesaing, asosiasi bisnis,
komunitas dan regulator
• Kuasai prosedur lelang dan
perijinan terkait
• Kampanyekan etika bisnis
• Bangun berbisnis secara
berintegritas
• Laksanakan dengan konsisten
• Lakukan evaluasi dan
monitoring secara terukur.
Strategi
Panduan
Implementasi
ISO 37001
Sumber : ISO 37001 : Sistem Pengelolaan Anti – Suap, 2016
Merupakan sistem pengelolaan anti suap
Dirancang untuk membantu organisasi mengembangkan,
menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti
suap atau “sistem manajemen”
Mencakup rangkaian ukuran dan kontrol yang merupakan
praktik terbaik anti korupsi di dunia internasional
Merupakan panduan mengenai apa yang dimaksud dengan
suap untuk membantu pengguna Standar memahami tujuan
dan cakupan Standar
STRATEGI KAMPANYE
GERAKAN ANTI SUAP DAN KORUPSI
• Upaya sosialisasi dan edukasi berbisnis
tanpa suap kepada UKM salah satunya
ditempuh melalui pelatihan “Manual Anti
Suap untuk UKM” secara berjenjang
• Buku Manual ini akan menjadi sarana efektif
untuk menyebarluaskan rujukan praktik anti
suap bagi UKM sehingga menjelma menjadi
budaya anti suap di dalam kegiatan bisnis.
Penyusunan
Manual dan Modul
“Kampanye
Gerakan Anti
Suap”
Sosialisasi Manual
dan Modul
“Kampanye Gerakan
Anti Suap” yang
ditandai dengan
pelatihan dan
penandatanganan
Pakta Anti Suap
“Kampanye Gerakan
Anti Suap”
Perusahaan,Kemente
rian,Lembaga,Pemda
kepada pemasok
melalui pelatihan &
penandatanganan
pakta anti suap
secara berjenjang.
STRATEGI KAMPANYE
GERAKAN ANTI SUAP DAN KORUPSI
• Setiap penandatangan Pakta Anti Suap berkewajiban untuk
melakukan hal yang sama kepada para pemasok
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan perusahaan
melalui pendekatan berjenjang. Disamping itu mereka juga
berkomitmen menerapkan Sistem Pengelolaan Anti Suap dan
Whistle Blowing System.
• Guna membangun rasa memiliki Kampanye Gerakan Anti Suap,
langkah sosialisasi menjadi tanggung jawab perusahaan kepada
pemasok. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah sebagai
bagian dari program CSR perusahaan terhadap pemasok,
khususnya UKM.
• Jika semua pelaku bisnis dan stakeholder telah melaksanakan
Pelatihan dan Pakta Anti Suap, maka bisnis UKM sebagai pihak
yang paling lemah tentu akan berkembang sehat, karena secara
moral tidak akan diperlakukan tidak etis.
Langkah menghindari situasi Korupsi
Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016
Tips 1 : Pengetahuan adalah sebuah kekuatan
Tips 2 : Gunakan Buku Panduan
Tips 3 : Persiapan dan Antisipasi
Tips 4 : Berikan pesan bahwa Anda tidak memberikan suap
Tips 5 : Membuat dokumentasi
Tips 6 : Jangan berurusan dengan calo
Tips 7 : Bila diperlukan mintalah bantuan
Menerapkan Program Anti Suap
dan Korupsi yang Efektif
Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016
Membuat kebijakan untuk melarang suap dalam bentuk apa pun
Menerapkan kebijakan mengenai hadiah dan entertainment
Mewajibkan pernyataan atas setiap benturan kepentingan
Membuat pedoman perilaku
Mengikutsertakan seluruh karyawan dalam pelatihan program antikorupsi
Mengembangkan sistem dan pengendalian
Mengumumkan pembayaran pajak yang benar dan tepat waktu
Gerakan Bersama Perangi Korupsi
Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016
Gerakan bersama menciptakan ruang bermain yang setara antar
pebisnis
Pemerintah : mengadopsi framework dan konvensi antikorupsi
internasional menjadi peraturan dan perundangan nasional
Pebisnis : menerapkan program antikorupsi secara efektif untuk
mendeteksi dan mencegah korupsi
Organisasi kemasyarakatan : mengawasi dan memantau upaya
pemerintah dan swasta dalam memerangi korupsi
Kesimpulan
Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016
Korupsi adalah suatu kondisi yang membuat UKM semakin menderita
Buku ini memberikan panduan apa yang harus dilakukan untuk melawan
korupsi
Banyak UKM yang terbukti berhasil tanpa memberikan suap dan melakukan
korupsi
Langkal awal : menjalankan kebijaksanaan melarang penyuapan dalam
bentuk apa pun
Langkah selanjutnya : menyusun sistem dan pengawasan untuk
menemukan dan mencegah korupsi dilakukan oleh karyawan
UKM yang berada di dalam industri tertentu dapat secara bersama-sama
menghadapi masalah korupsi
UKM yang berbisnis dengan beretika akan menarik investasi, sehingga
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
17
Terima Kasih
Leader in the field of Capital Market, Corporate
Governance and Corporate Social Responsibility.
Consistently successful in leading Jakarta Stock Exchange.
Initiator for empowering of supervision function on listed
companies (independent commissioner). Currently serving
as Chairman of Indonesia National Committee on
Governance, and also Member of Ethics Committee in
Financial Service Authority (OJK). Formerly he was a
Member of Selection Committee of Commissioners of
Financial Service Authority (OJK). He was Chairman of the
National Mirror Committee on Social Responsibility (ISO
26000 on Social Responsibility). Founder of business
strategic consulting, that promotes the practices of GCG
and Corporate Social Responsibility, becoming Senior
Consultant at Mitra Bhadra Consulting. Core competence:
Capital Market, Business Strategy and Transformation,
Corporate Governance, and Corporate Social
Responsibility
Experience:
• Former President Director
Bursa Efek Jakarta (Currently,
Indonesian Stock Exchange)
• Chairman of Indonesia
National Committee on Governance
• Member of Ethics Committee,
Financial Service Authoriity
(OJK).
• President Commissioner PT.
Chubb General Insurance
Indonesia.
Mas Achmad Daniri