MAKALAH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH
Dibuat guna Memenuhi Tugas Akuntansi Syariah Semseter Genap
Dosen Pembimbing : Nugroho Heri Pramono, S.E.,M.Si
Di Susun Oleh :
Anita Isma Chasani
11170749
STIE BANK BPD JATENG SEMARANG
Jl.Pemuda No.4A
2019
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh lembaga Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku daan
memberikan tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal praktek
terutama dalam pembuatan laporan keuangan dalam memperolah informasi
yang akurat sehubungan data ekonomi.
Kemudian untuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi
peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan
keuangan yang disusun oleh lembaga IAI yang didasarkan pada kondisi
yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah
disahkan oleh lembaga atau institut resmi.
Sebagai suatu pedoman, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) bukan merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perusahasan dalam
membuat laporan keuangan. Namun paling tidak dapat memastikan bahwa
penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada
posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik,
sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam
menginterpretasikan dan megevaluasi suatu laporan keuangan guna
mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.
Melihat adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terjadi karena
perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh
negara di dunia dalam komunitas tunggal, yang dijembatani perkembangan
teknologi komunikasi dan informasi yang semakin murah, namun menuntut
adanya transparansi di segala bidang. Standar akuntansi keuangan yang
berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan
transparasi tersebut. Standar akuntansi keuangan dapat diibaratkan sebagai
sebuah cermin, di mana cermin yang baik akan mampu menggambarkan
kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan
standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak diperlukan
pada masa sekarang ini.
Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi
secara berkesinambungan, baik berupa berupa penyempurnaan maupun
penambahan standar baru sejak tahun 1994.
Kemudian setelah krisis keuangan global di tahun 90-an muncul, banyak
perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan akhirnya gulung tikar terutama
perusahaan-perusahaan yang memiliki pinjaman di bank konvensional.
Namun ada beberapa perusahaan yang mampu bertahan dari dahsyatnya
krisis ekonomi tersebut. Kebanyakan diantaranya adalah perusahaan yang
menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Belajar kondisi
tersebut, saat ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang
menjalankan bisnisnya dengan menggunakan prinsip keuangan syariah baik
secara menyeluruh ataupun sebagian saja. Namun di dalam dunia ekonomi,
prinsip syariah adalah metode yang baru dan banyak orang yang
mengenalnya, begitu juga di bidang akuntansi. Sehingga diperlukan sebuah
standar yang dapat menyelaraskan pelaporan keuangan untuk perusahaan
yang bergerak dengan menggunakan prinsip syariah.
Seperti standar akuntansi keuangan konvensional, standar akuntansi
keuangan syariah disusun oleh suatu lembaga resmi (Standard Setting Body)
dalam SAK Syariah ini dibuat oleh The Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) yang berbasis di
Dubai. Standar akuntansi ini dipakai dan diadopsi oleh banyak negara-
negara yang menerapkan prinsip ekonomi islam. Di Indonesia sendiri,
permasalahan standarisasi laporan keuangan syariah ditangani oleh Dewan
Standar Akuntansi Syariah (DSAK) yang berada di bawah naungan Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI). DSAK dibentuk di Jakarta pada kongres ke-8 IAI
pada tahun 1998. Saat ini, Standar Akuntansi Keuangan Syariah di
Indonesia menggunakan PSAK 101 (2014). SAK Syariah tersebut
menggantikan SAK Syariah yang disahkan tahun 2002 dan
menyempurnakan SAK tahun 2007 dan 2011.
Dasar pembuatan SAK Syariah ini bersumber pada Al-Quran Surat Al-
Baqarah ayat 282-283. Ayat tersebut menjabarkan prinsip pencatatan
laporan keuangan yang menggunakan konsep kejujuran, keadilan dan
kebenaran. Pembuatan SAK Syariah ini mengikuti perkembangan ekonomi
islam di dunia. Perkembangan tersebut menciptakan lingkungan ekonomi
dan pasar baru yang berbasis syariah.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Jenis SAK yang dijalankan di Indonesia
1.2.2 Standar pelaporan keuangan berbasis syariah
1.3 Tujuan Pembahasan
1.3.1 Guna mengetahui jenis SAK yang dialankan di Indonesia
1.3.2 Guna mengetahui standar pelaporan keuangan berbasis syariah
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Jenis SAK yang di jalankan di Indonesia
Berikut jenis SAK yang dijalankan di Indonesia :
2.1.1 PSAK- IFRS
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-International
Financial Report Standard (PSAK-IFRS) sama dengan SAK yang
diteteapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2012.
SAK digunakan untuk badan yang memiliki akuntabilitas public
seperti, perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun
perusahaan dana pension.
SAK bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi
pengguna laporan keuangan. Contoh PSAK-IFRS di wajibkan
untuk perusahaan Go public ( perusahaan yang menjual sahamnya
di pasar modal).
2.1.2 SAK-ETAP
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi
Publik (SAK-ETAP) digunakan untuk entitas yang akuntabilitas
publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk
tujuan umum bagi pengguna eksternal.
SAK ini diterapkan secara retrospektif namun jika tidak praktis
dapat diterapkan secara prospektif yang berarti mengakui semua
asset dan kewajiban sesuai SAK ETAP juga tidak mengakui asset
dan kewajiban jika tidak diizinkan oleh SAK-ETAP, selain itu
mereklasifikasi pos-pos yang sebelumnya menggunakan PSAK
lama menjadi pos-pos sesuai SAK-ETAP juga menerapkan
pengukuran asset dan kewajiban yang diakui SAK ETAP.
2.1.3 PSAK Syariah
PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi
syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah.
Dalam PSAK Syariah ini pengembangan dilakukan dengan model
PSAK umum namun psak ini berbasis syariah dengan acuan fatwa
MUI. Standar ini terdiri atas, kerangka konseptual, penyajian
laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah,
mudharabah, salam, istishna.
2.1.4 SAP
SAP adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang diterbitkan oleh
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini ditetapkan
sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entetitas
pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP
diterapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP).
SAP disusun hanya untuk instalasi kepemerintahan baik pusat
maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan dalam
pemerintahan.
2.2 Standar Pelaporan Keuangan Syariah
Berikut standar pelaporan keuangan syariah :
2.2.1 PSAK 101 - Penyajian Laporan Keuangan Syariah
PSAK No. 101 ini berfungsi untuk mengatur penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general
purpose financial statements) untuk entitas syariah yang
selanjutnya disebut “laporan keuangan”. Pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur
dalam Pernyatan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
2.2.2 PSAK 102 – Akuntansi Murabahah
Murabahah merupakan akad penyediaan barang berdasarkan
prinsip jual beli, dimana bank membelikan kebutuhan barang
nasabah (investasi/modal kerja) dan bank menjual kembali kepada
nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati , dengan
prinsip persaudaraan (ukhuwah.
Rukun Murabahah :
1. Subjek (penjual dan pembeli),
2. Objek, dan
3. Akad (shighat).
Syarat Murabahah :
1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang
diterapkan,
3. Kontrak harus bebas dari riba,
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
barang sesudah pembelian, dan
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya bila pembelian dlakukan secara hutang.
2.2.3 PSAK 103 - Akuntansi Salam
Salam adalah akad pembelian suatu hasil produksi (komoditi)
untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera
sesuai dengan persyaratan tertentu atau penjualan suatu komoditi
untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran
segera/di muka.
Rukun Salam :
1. Subjek : muslam (pembeli) dan muslam ilaih (penjual)
2. Akad (shighat)
3. Ma'qud alaih meliputi dua hal yaitu modal/harga dan muslam
fiih (barang yang dipesan)
Syarat Salam :
1. Modal/harga : harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya,
berapa uang mukanya dan berapa lama, sampai pembayaran
terakhirnya.
2. Muslam fiih (barang yang dipesan) : harus jelas jenis, ciri-
cirinya, kualitas dan kuantitasnya.
2.2.4 PSAK 104 – Akuntansi Istishna’
Istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu yang disepakati
antara pemesan dan penjual. Terdapat istilah istishna paralel, yaitu
akad yang memerlukan pihak lain sebagai pembeli untuk
mememenuhi kewajibannya si pemesan kepada pembeli.
Rukun Istishna‟ :
1. Subjek : shaani‟ (produsen atau penjual) dan mustashni‟
(konsumen atau pembeli)
2. Ma‟qud „alaih (barang yang dipesan)
3. Akad (shighat)
Syarat Istishna‟ :
1. Jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya jelas,
2. Barang berlaku muamalat di antara manusia, dan
3. Tidak ada ketentuan mengenai tempo penyerahan barang yang
dipesan.
2.2.5 PSAK 105 – Akuntansi Mudharabah
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak
dimana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana
sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku
pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai
kespakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh
pemilik dana apabila kesalahan terjadi murni karena regulasi usaha.
Tetapi jika kesalahan/kerugian disebabkan karena kelalain
mudharib maka kerugian ditanggung oleh mudharib. Prinsip dalam
mudharabah adalauh persaudaraan.
Rukun Mudharabah :
1. Subjek : pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana
(mudharib)
2. Objek
3. Akad (shighat)
Syarat Mudharabah :
1. Modal ditangan pengusaha berstatus amanah, seperti wakil
dalam jual beli,
2. Pengusaha berhak atas keuntungan sesuai kesepakatan,
3. Komponen biaya disepakati sejak awal akad, dan
4. Pemilik modal (shahibul maal) berhak atas keuntungan dan
menanggung resiko.
2.2.6 PSAK 106 - Akuntansi Musyarakah
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih
untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak
memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan
dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan
porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset non-
kas yang diperkenankan oleh syariah.
Rukun Musyarakah :
1. Subjek („aqidani)
2. Objek (ma‟qud alaihi)
3. Akad (shighat)
4. Nisbah bagi hasil
Syarat Musyarakah :
1. Diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakil untuk
bertindak hukum terhadap objek perserikataan sesuai dengan
izin pihak lainnya,
2. Presentase pembagian keuntungan jelas, dan
3. Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan sesuai
kesepakatan.
2.2.7 PSAK 107 - Akuntansi Ijarah
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang
dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
Rukun Ijarah :
1. Subjek : mu‟jir (pemberi sewa) dan musta‟jir (penyewa)
2. Objek
3. Akad (shighat)
Syarat Ijarah :
1. Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan penyewaan,
2. Barang yang disewakan tidak termasuk kategori haram, dan
3. Harga sewa harus terukur.
2.2.8 PSAK 108 – Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
Asuransi Syariah menurut Dewan Syariah Nasional - Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah usaha saling melindungi dan
tolong-menolong di antara sejumlah orang, melalui investasi dalam
bentuk aset dan / atau Tabarru‟ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang
sesuai dengan syariah. Prinsipnya adalah persaudaraan (ukhuwah).
Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling
mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong
(ta’awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan
beraliansi (tahaluf) dan prinsip tersebut diaplikasikan pada asuransi
syariah.
BAB 3
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sendiri merupakan suatu buku
petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan,
pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Seiring
berjalannya ekonomi negara, butuh pula yang namanya Standar Akuntansi
Keuangan Syariah untuk menghadapi beberapa masalah yang ada, SAK
syariah ini dibentuk oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) yang
berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). DSAK dibentuk
di Jakarta pada kongres ke-8 IAI pada tahun 1998. Dasar pembuatan SAK
Syariah ini bersumber pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282-283.
Di Indonesia terdapat 4 pilar SAK yang berlaku, diantaranya, PSAK-
IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-International Financial
Report Standard), SAK-ETAP , PSAK Syariah dan yang terakhir SAP.
Terdepat beberapa standar akuntansi syariah (PSAK 101-108), yaitu
penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, akuntansi salam,
akuntansi mudharabah, akuntansi istisna‟, akuntansi musyarakah, akuntansi
ijarah, dan akuntansi transaksi syariah.
3.2 SARAN
Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah )ini harus lebih
disebarluaskan, guna membantu perushaan-perusahaan yang memang dalam
sgei ekonomi merasa dirugikan dengan SAK Konvensional.
Dari PSAK (101-108) harapannya memang dapat ditetapkan sesuai
aturan atau prinsip syariah yang ada.
DAFTAR PUSTAKA
1. Informasi Pajak, “Perkembangan Standar Akuntansi”,
http://www.informasipajak.com/2016/10/perkembangan-standar-akuntansi-
syariah.html (diakses Oktober 2016).
2. Kikilmu, “Sejarah terbentuknya Standar Akuntansi”,
http://kikilmu.blogspot.com/2017/11/sejarah-terbentuknya-standar-
akuntansi.html (diakses November 2011).
3. Erlina, elin, “Standar Akuntansi keuangan SAK Syariah”;
http://selinrasi.blogspot.com/2015/03/standar-akuntansi-keuangan-sak-
syariah.html (diakses 19 Maret 2015)
4. Karina, Helen, “Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku di Indonesia”,
https://www.jurnal.id/id/blog/2017-4-standar-akuntansi-keuangan-yang-
berlaku-di-indonesia/ (diakses April 2017).