Download - Makalah Politik Bangsa
BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata
polistaia. Polis diartikan negara, kota yakni suatu masyarakat yang mampu
mengurus diri sendiri atau mandiri, sementara taia berarti urusan. Secara
sederhana dari tata bahasanya politik dapat diartikan urusan yang mengurusi
masalah negara kota.
Jika hanya dilihat dari rumpun ilmu social maka politik masih dikatakan
sangat muda karena politik baru lahir apda abad ke-19. Namun jika kita pandang
dari objek kajian politiknya itu sendiri secara orisinil maka ilmu politik usiannya
sudah sangat tua, bahkan sampai disebut sebagai ilmu social tertua.
Politik adalah kajian ilmu sosial, yang tidak bisa lepas dari aktivitas
kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena manusia adalah makhluk social.
Sehingga bagaimanapun orang memandang politik, selama manusia ada dan
berupaya untuk melanjutkan peradabannya, maka selama itu pula politik akan ada
bersama berdampingan dengan manusia. Sekalipun saat ini politik telah
mengalami berbagai pergeseran, namun rasanya kita tidak harus dan tidak bisa
begitu saja dalam menilai baik tidak politik, karena pada dasarnya poltik tu
dikendalikan oleh manusia, maka wajar kalu suatu ketika politik mengalami
sedikit perubahan makna, karena manusia sendiri pada dasarnya selalu berupaya
untuk berubah, hanya tingal kita bisa tidak melihat sisi baik dari politik itu.
1
BAB II
PERMASALAHAN
Hakikat sebuah politik adalah "pengaruh" atau influence yang inti dari itu
adalah power atau kekuasaan. Jadi wajar yang dicari adalah kekuasaan, hanya saja
kekuasaan itu tidak liar, ada koridornya. Di Indonesia itu disebut koridor
bernegara dan berbangsa serta bertanah air. Di berbagai tempat namanya "national
interest".
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional
maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut
pandang berbeda, yaitu antara lain:
politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan
kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
dan negara
politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan di masyarakat
politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan publik.
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara
lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi
politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk
beluk tentang partai politik.
Dan yang yang menjadi sorotan utama dalam makalah ini ialah :
1. Hakikat politik, arti dan sejarah perkembangannya?
2. Konsep-konsep perpolitikan?
3. Pola dan bentuk-bentuk politik?
4. Politik modernisasi serta integritasnya?
5. Dan kajian istimewa tentang partai politik?
2
BAB II
PEMBAHASAN
a. Kajian Tentang Politik Indonesia Dilihat Dari Sudut Pandang
Nasionalisme Bangsa
Sebuah kajian yang perlu pemahaman dan pengkajian materi mendalam.
Tidak mudah bagi kami untuk menjelaskan secara gamblang mengenai materi
politik ini, tapi kendati demikian kami telah dan akan selalu berusaha semaksimal
mungkin sesuai dengan kemampuan kami untuk menguraikannya dalam ragam
dan bentuk serta pola yang lebih mudah dimengerti oleh pembaca semua.
Di bawah ini materi yang berhasil kami kutip dan kami kembangkan
menjadi sebuah karya baru semoga bermanfaat.
1. Pengertian Politik
Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata
polistaia. Polis diartikan negara, kota yakni suatu masyarakat yang mampu
mengurus diri sendiri atau mandiri, sementara taia berarti urusan. Secara
sederhana dari tata bahasanya politik dapat diartikan urusan yang
mengurusi masalah negara kota.
1.1 Menurut para pakar dan ahli politik.
1. Thomas M. Magstadt dan Peter M. Schotten (1988:7), politik
adalah segala sesuatu mengenai bagaimana manusia diperintah,
yang berkaitan dengan tatanan, kekuasaan, dan keadilan.
2. Cecep Darmawan (2009), politik ialah segala sesuatu yang
berkenaan dengan negara, termasuk didalamnya kekuasaan,
pengambilan keputusan, kebijakan, maupun pembagian dan
pengalokasian nilai-nilai didalam masyarakat yang bersangkutan.
Pengertian politik dapat dilihat dan diklasifikasikan juga dalam
ranah-ranah sebagai berikut:
1. Politik dalam arti kepentingan, Politik adalah ilmu yang
menjelaskan tentang kepentingan, baik dalam kontek individu, 3
kelompok, cara meraih, merebut, atau memperhatikan kepentingan
perorangan maupun kelompok.
2. Politik dalam arti kebijakan, Politik adalah aturan main dalam
mengurusi masalah kebijakan-kebijakan dalam mempertahankan
kepentingan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dengan
karakteristik terjadinya sebuah pengembangan makna politik, luas
dan berkembangnya kajian atau objek ilmu politik.
3. Politik secara institusional, Politik adalah ilmu yang mempelajari
lembaga-lembaga politik seperti negara, pemerintah, DPR dsb
semuanya terkait dengan kajian ilmu politik.
4. Menurut hakikat politik itu sendiri adalah ilmu yang meneliti
manusia dalam usahanya memperoleh kekuasaan (postulation
approach), tentang kehausan kekuasaan, motivasi memperoleh dan
menggunakan kekuasaan (psocologys approach) juga sebagai
kajian kekuasaan sebagai gejala sosial, dimana kekuasaan itu
berlaku atau digunakan sebagai alat untuk menjelaskan keadaan
masyarakat (sociologis approach).
1. Sejarah Perkembangan Ilmu Politik
1.1 Asal muasal kemunculan ilmu politik
Jika hanya dilihat dari rumpun ilmu social maka politik masih
dikatakan sangat muda karena politik baru lahir apda abad ke-19.
Namun jika kita pandang dari objek kajian politiknya itu sendiri
secara orisinil maka ilmu politik usiannya sudah sangat tua, bahkan
sampai disebut sebagai ilmu social tertua. Untuk lebih jelasnya kita
bisa mengkajinya dari sudut pandang kajian orisinalnya, menurut
sejarah ilmu politik telah ada sejak tahun 450 S.M. (Budihardjo,
2008:5).
4
Buktinya pada saat itu pemikiran mengenai negara telah ada di
Yunani kuno, hal ini diperjelas oleh karya-karya Herodicus (ahli
sejarah), Plato (Bapak filsafat politik), Aristoteles (Bapak ilmu politik)
yang telah meletakan dasar-dasar ilmu politik.
1.2 Perkembangan politik di Indonesia
Jika kita mengkajinya lebih dalam, disesuaikan dengan
pengertian politik secara umum, maka kita bisa menyebutkan bahwa
politik di Indonesia juga telah lahir jauh-jauh hari tepatnya sejak
masyarakat ada, lalu mengkaji konsep mengenai masyarakatnya, dan
terlebih pada upaya-upaya pemilihan para pemimpin mereka.
Perkembangannya dilanjutkan juga oleh masyarakat yang membentuk
suatu kerajaan. Maka mereka telah menggauli ilmu dan kajian politik.
Hanya saja yang perlu kita garis bawahi adalah perbedaan
khususnya saja, antara politik jaman dahulu dengan politik masa kini.
Dan juga mungkin mereka tidak mengetahui kalau-kalau yang mereka
lakukan itu aalah proses politik memang sangat jauh berbeda sesuai
dengan tahap perkembangan.
Perkembangan yang kami maksudkan yaitu perkembangan
kebudayaan, peradaban, latar belakag pendidikan dan yang tidak kalah
penting dilihat dari perkembangan penmgaruh bagsa luar yang masuk
kedalah bangsa atau peradaban suatu bangsa atau negara. Ditambah
lagi dengan perkembangan Ilmu Pengetauhan dan Teknologi yang saat
ini sedang kita rasakan bersama. Tentulah politik abad lalu dengan
abad sekarang jauh berbeda.
Kendati demikian jika melihat dari perkembangan pola, bentuk
dan konsep mengenai politiknya itu sendiri maka kami sangat optimis
meramalkan bahwa politik dinegara kita akan teurs mengalami
perkembangan dan gejolak yang lebih besar dari pada yang sekarang
kita alami dan rasakan ini. Mungkin itu lebih baik ataupun sebaliknya
malah lebih buruk (dilihat dari banyak sedikitnya memberikan
maslahat bagi masyarakat).
5
1. Konsep Dasar Ilmu Politik
Jika kita kaji lebih dalam mengenai objek kajian ilmu politik maka
jawabannya akan sangat banyak dan beragam, namun agar kajiannya
menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami maka kami akan
menguraikan dalam kajian-kajian sebagai berikut:
3.1 Negara
Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah,
memiliki kekuasaan dan diakui secara de yure dan de facto oleh
angotanya (rakyat) juga oleh beberapa negara lain secara sah dan
ditaati oleh raakyatnya. Dalam hal ini Negara berfungsi sebagai agen
bagi proses pelaksanaan kepentingan politik atau aspirasi masyarakat.
Adapun yang menjadi tugas negara dalam hal ini ialah:
a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan pada
masyarakat
b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan
golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari
masyarakat umum.
3.2 Kekuasaan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok
manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok
lain dengan sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya sesusi dengan
yang dinginkan oleh orang atau kelompok yang memepengaruhinya
(Miriam Budiardjo,1992:35).
Dalam hal ini kekuasaan juga jelas sangat terkait erat dengan
politik. Kekuasaan menjadi objek yang cukup vital dalam kajian
politik. Dan selama kekuasaan itu diingikan untuk ada maka selama
itu pula politik akan tetap ada dalam kehidupan umat manusia.
3.3 Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
Berpolitik adalah bertindak sesuai dengan kondisi dan situasi
tertentu dalam mengarahkan tindakan pada sebuah tujuan. Dalam hal
ini perlu diketahui bahwa politik merupakan alternatif yang diterapkan
6
untuk mencapai suatu tujuan, salah satunya tujuan untuk mengangkat
seorang pemimpin maka politiklah alternatifnya.
1.4 Konflik dan Kerjasama
Hal ini pula yang cukup menjadi sorotan penting dalam kajian
ilmu politik. Karena manusia itu pada dasarnya memiliki keinginan
dan harapan masing-masing serta diberkahi cara pandang yang
berbeda maka hal ini akan mengakibatkan kemungkinan munculnya
kerjasama atau sebaliknya konflik. Dalam dunia perpolitikan hal ini
sangat mungkin terjadi. Namun itu adalah hal yang wajar dan alamiah.
4. Partai Politik
4.1 Definisi partai politik.
1. Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok
manusia yang Teroragisir secara stabil dengan tujuan untuk
merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan
(bagi pimpinan partainya), dimana kekuasaan ini akan memberikan
manfaat yang bersifat idiil dan materil kepada anggota partainya.
2. R.H Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang
sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan
politik dan yang memanfaatkan kekuasaannya dengan tujuan untuk
menguiasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum
mereka.
3. Sigmun Meuman mengartikan partai politik sebagi organisasi dari
aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk mengusai kekuasaan
didalam pemerintahan serta merebut dukungan rakyat, yang
didasari oleh persaingan dengan suatu golongan atau golongan-
golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.
7
4.2 Tujuan dan fungsi partai poltik
Tujuan partai politik sesuai dengan yang tertuang dalam
Undang-Undang No. 2 tahun 2008 :
1. Tujuan umum:
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa
b. Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila
d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
1. Tujuan khusus:
a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintaan
b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan
bermasyarakat,berbangsa dan bernegara
c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4.3 Fungsi Partai politik :
1. Sebagai sarana komunikasi politik
2. Sebagai sarana sosialisasi politik
3. Sebagai sarana rekrutmen politik
4. Sebagai sarana pengatur konplik
1. Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa yunani dari kata demos yang berarti
rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa.
Secara istilah demokrasi diartikan pemerintahan yang dijalankan oleh
rakyat , baik secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Unsur pokok demokrasi adalah :
1. Dukungan yang luas kepada pemerintahan
2. Kompetisi kekuasaan
3. Pergantian kekuasaan
4. Perwakilan umum
8
5. Kekuasaan mayoritas
6. Hak dan perbedaan pendapat dan pengabaian perintah
7. Persamaan hak politik
8. Konsultasi umum
9. Kebebasan pers.
Model-model demokrasi adalah :
1. Sistem presidesial (Amerika)
2. Sistem parlementer (Inggris)
6. Integrasi, Demokrasi dan Pembaharuan Politik
Pada waktu anggota DPR/MPR periode 1987-1992 dilantik 1 oktober
1987, para anggota mengangkat sumpah/janji, bahwa mereka akan
membela pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup dan
sebagai ideology nasional. Upacara pelantikan tersebut merupakan puncak
penggalangan politik, yang dirintis sejak Seminar II Angkatan Darat bulan
Agustus 1966 dan disempurnakan dalam Seminar Hankam bulan
November 1967, yang akan dibangun selesai runtuhnya Orde Lama.
Dasar rumusan ideologi pancasila sebagai dasar negara resmi dimulai
setelah Sidang MPR 1978. Akan tetapi usaha pertama ke arah itu Dasar
pemikiran waktu itu adalah bahwa kekacauan ideology menimbulkan
kekacauan kehidupan politik. ³terlalu banyak peta, terlalu banyak petunjuk
´, begitulah almarhum Mayjen Soewarto, Komandan Seskoad waktu itu,
dalam membahas tantanan dan proses politik setelah 1966-1967.
Pokok pemikiran Seminar II Angkatan Darat dan Seminar Hankam itu
berkisar pada dua masalah :
1. Kesatuan dan persatuan harus dijaga, berapapun biayanya ;
1. Stabilitas politik merupakan prasyarat usaha-usaha lain, seperti
pembangunan ekonomi, akan tetapi kepanglimaan politik diubah
dalam artian, syarat-syarat kehidupan politik tidak lagi didasarkan
pada kepanglimaan partai, melainkan kepanglimaan peran unggul
ABRI. Karena itu, meskipun prioritas pembangunan adalah
9
ideology pembangunan kepanglimaan politik berangsur ditangani
oleh tritunggal ABRI-Golkar-Kopri, terutama setelah Pemilu 1971.
Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang masih ada, ABRI
adalah satu-satunya kelembagaan sosial politik yang mempertahankan
Indonesia secara rasional menyeluruh. Langkah-langkah perluasan
kehidupan demokrasi di Indonesia serta pemikiran-pemikiran
pembaharuan hanya dapat dilakukan, sejauh persepsi tentang persatuan
dan kesatuan tidak terancam. Batasan ini perlu dikemukakan, arena
perdebatan tentang demokratisasi kehidupan politik dan pembaharuan
politik´hanyalah dapat dilakukan dengan realistis, apabila kedudukan
unggul atau keporosan ABRI diakui sebagai premis dasar.
Oleh karena itu, salah satu faktor politik yang harus diakui ialah,
bahwa untuk jangka waktu 5-10 tahun mendatang, bobot dari keperosotan
peran ABRI akan tetap memainkan peran yang paling menentukan, meski
bukan peran satu-satunya.
Sebabnya sederhana saja. ABRI adalah satu-satunya kelembagaan
social politik, yang mampu menyelaraskan satunya ideology dengan
organisasi. Tanpa organisasi ideology akan terbang layang sebagai
gagasan lepas. Dengan melalui organisasi, ideology menjadi peta bumi
politik, pegangan yang yang dipakai sebagai dasar berbuat, bertindak, dan
berkarya. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan dalam geografi
tanah air kita yang terbentang luas, ABRI adalah ABRI adalah
kelembagaan yang paling tidak acak di antara kelembagaan sosial-politik
lainnya yang amat acak.
Sekarang sudah lebih 20 tahun kita bergumul dengan masalah-
masalah persatuan dan kesatuan, sudah tiba saatnya untuk memikirkan
bagaimana mengisi integrasi nasional tadi dengan demokrasi dan
pembaharuan.
Generasi yang lahir mereka sepenuhnya mekar dan dewasa dalam
alam serba pembangunan. Spontan, berani dan kreatif, mereka tidak ada
cacat mental pernah merasakan masa penjajahan´ yang dialami kakek-10
kakek mereka. Jiwa pembaru-ditambah dengan kesadaran, bahwa
bangsanya terlibat dalam persaingan ketat dengan kesadaran, bahwa
bangsanyaterlibat dlam persaingan ketat dengan bangsa lain didunia
membuat mereka hampir-hampir menerima sebagai wajar persoalan
mendasar, seperti kesatuan-kesatuan.
Dalam pada itu, kita harus sadar, bahwa perubahan cepat yang telah
kita alami selama 20 tahun lebih, mau tidak mau memaksa kita untuk
memikirkan perlunya pemikiran kea rah partisipasi yang lebih luas
daripada yang telah dikerjakan selama ini. Tahap sentralisasi dan integrasi
sebagai sasaran pokok, perlu dilengkapi dengan tahap persiapan
demokratis melalui keikutsertaan yang lebih tersebar. Kunci persoalannya
adalah bagaimana kita mengelolanya sedemikian rupa, sehingga proses
demokratisasi tidak diarikan sebagai tahap menuju anarki, apalagi
disentegrasi. Sebaliknya setiap tahap harus dapat mencari bentuk-bentuk
kelembagaan sosial, ekonomi, dan politik yang makin membuahkan rasa
yang memiliki yang lebih luas di kalangan pimpinan masyarakat dari
berbagai kalangan dan golongan.
Gagasan pembaharuan perlu dikaji secara konseptual dan dicooba
secara operasional secara bertahap, agar tiap-tiap kesalahan atau
kemelesetan operasional dapat dikoreksi dalam batas-batas kemampuan
kendali. Dengan demikian fungsi integrasi diperkuat oleh demokratisasi
dan dihidupkan oleh pembaharuan-pembaharuan yang selektif. Setiap
keberhasilan dalam mata rantai integrasi, demokratisasi dan pembaharuan,
pada gilirannya memperkuat tiap satuan dalam mata rantai. Tapi karena
dapat menyalurkan aspirasi yang berbeda-beda setiap lingkungan
masyarakat, daerah, adat, bahasa dan keagamaan yang beraneka ragam,
tanpa kehilangan kerangka dasar persatuan dan kesatuan.
7. Pembangunan Politik Masyarakat
Pada kenyataannya masyarakat kita belum semuanya paham dan
mengerti mengenai politik baik secara khusus ataupun secara keseluruhan.
11
Maka dari itu dengan tujuan untuk memberikan pengertian dan
pemahaman kepada masyarakat perlu kiranya dilakukan yang namanya
pendidikan politik.
Hal ini bias dilakukan dalam pendidikan formal, informal ataupun
non formal. Hal perlu mengingat seperti yang kita tau saat ini paradigma
masyarakat tentang politik sangat kurang baik, mereka memandang dan
berkata bahwa politik itu kotor. Benarkah? Karena hal itu sehingga angka
golput dalam beberapa pemilihan umum begitu meningkat signifikan.
Selain itu tujuan dari pendidikan politik itu ditujukan untuk
membangun dan meningkatkan partisipasi politik, guna mewujudkan
tujuan dari politik itu sendiri seutuhnya sesuai dengan yang tertuang dalam
Undang-undang No.2 Tahun 2008 tentang partai politik.
8. Politik Modernisasi
Beberapa konsekuensi modernisasi harus diperhatikan seiring
dengan pembicaraan yang dibahas. orang-orang mungkin merasa
kehilangan kepribadian moral mereka. Komunitas komunitas yang
mungkin kita kenal telah berubah bentuk. Masyarakat yang sedang dalam
proses modernisasi diri mencari bentuk baru bagi kesempurnaan, kepastian
baru untuk menggantikan sesuatu yang telah hilang melalui perubahan.
Semua masyarakat yang memodernisasikan diri berada dalam proses
transisi.
Efek kondisi-kondisi selama modernisasi adalah tekanan yang yang
berlebihan pada kekuasaan. Kekuasaan adalah kompensasi bagi kelemahan
dan disintegrasi serta yang paling potensial untuk dipenuhi. Proses
modernisasi menghasilkan suatu dorongan kuat pada individu,
kepemimpinan, serta kebengisan pada suatu waktu di saat masyarakat
industri yang kompleks bergelut dengan masalah hilangnya individualitas,
dengan alienasi dan perasaan individu yang berlebihan.
12
Modernisasi merupakan suatu tujuan yang tidak dibatasi pada sebuah
tempat atau wilayah tunggal, pada sebuah Negara atau kelas tertentu atau
pada sekelompok rakyat dengan hak-hak istimewa. Modernisasi dan
keinginan untuk itu, menjangkau seluruh dunia. Jadi, modernisasi adalah
sejenis harapan yang khusus. Melekat di dalamnya adalah seluruh revolusi
sejarah masa lampau serta seluruh keinginan manusia yang paling tinggi.
Apa pun arah yang diambilnya perjuangan untuk menjadi modern
memberi arti tertentu bagi generasi kita. Ia menguji pranata dan
kepercayaan lama kita.. ia meletakkan Negara kita di bursa gagasan dan
ideologi. Begitu kerasnya kekuatan yang terjadi sehingga kita terpaksa
untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap pranata kita
sendiri. Setiap Negara, apakah sudah modern, atau sedang menjadi
modern, sama-sama mengharap dan takut akan hasilnya. Contohnya
masalah politik kembar yang dihadapi semua pemerinyah yaitu perubahan
yang tertata serta suksesi damai di dalam pemerintahan.
Pranata demokratis seperti yang kita ketahui telah mengalami
transformasi yang begitu radikal di kebanyakan Negara yang sedang
menjadi modern sehingga merupakan penyimpangan yang membuta bagi
kita kalau tidak mengakui bahwa pranata-pranata tersebut telah berubah
menjadi sesuatu yang lain. Pendekatan untuk melihat masyarakat seperti
itu sebagai masyarakat yang prademokratis membawa kita pada pandangan
bahwa pranata-pranata paksaan tertentu mungkin diperlukan bagi
pengaturan dan integrasi dari suatu komunitas yang sedang menjadi
modern.
Aspek dinamis dari modernisasi bagi studi politik dapat dinyatakan
dalam proposisi umum, bahwa modernisasi adalah suatu proses
meningkatnya kompleksitas masalah-masalah manusia di dalam mana
kepolitikan harus bertindak. Inilah sebabnya mengapa ia menciptakan
sejumlah masalah politik. Di dalam ukuran besar, politik menjadi urusan
melingkupi deferensiasi peran sekaligus mengintegrasi stuktur
organisasional. Namun tindakan-tindakan politik yang muncul dari
13
meningkatnya kompleksitas semacam itu bukanlah tanggapan murni dari
para pemimpin politik diluar konteks politik. Yang dimaksud konteks
politik tersebut adalah dimana pemerintah melangsungan kewenangan
karena struktur-strukturnya berubah begitu pula tanggapan politiknya.
Bagi para pengamat yang belajar di dalam tradisi Barat dan menaruh
perhatian pada masalah-masalah masyarakat industry modern, suatu cara
yang bermanfaat untuk menata hubungan hubungan sosial dan politik bagi
tujuan-tujuan perbandingan adalah melalui studi tentang stratifikasi social.
Modernisasi mungkin bisa digambarkan didalam masyarakat nonindustri
sebagai suatu penggantian (transposisi) peran-peran tertentu secara
profesional, teknis, administrative serta penggantian institusi-institusi yang
mendukung peran-peran ini seperi rumah sakit, sekolah, universitas,.
Meskipun demikian, masyarakt nonindustri yang sedang menjadi modern
kekurangan daya dorongan pemersatu seperti masyarakat industry.
Beberapa ciri modernisasi yang terdapat dalam masyarakat industri
modern oleh F.X Sutton:
1. Keunggulan norma-norma universal, spesifik dan pencapaian.
2. Tingginya derajat mobilitas social (secara umum, dan tidak harus
dalam pengertian mobilitas vertical).
3. System pembagian kerja yang berkembang baik, terpisah dari
struktur social lainnya.
4. System kelas ‘egaliter’ didasarkan atas pola-pola umum dari
pencapaian kerja.
5. Adanya asosiasi yang secara fungsional memiliki struktur khusus
dan non-askriptif
14
BAB III
KESIMPULAN
Politik pada dasarnya adalah hal yang baik untuk diketahui, dipahami
untuk diaktualsasikan dalam aktivitas dan partisifasi aktiv masyarakat dalam
setiap kegiatan perpolitikan bangsa. Apalagi beberapa hari lagi pesta demokrasi
akan segera dilaksanakan. Kita akan dapat mengidentifikasi permasalahan dunia
perpolitikan negara kita.
Dengan melihat langsung nanti pada pelaksanaan pesta demokrasi
tersebut. Jika masyarakat Indonesia partisifasif berarti politik kita baik-baik saja,
sebaliknya jika nantinya banyak yang golput atau bahkan tidak memberikan
suaranya sama sekali, mak perpolitikan kita harus segera mendapat perhatian yang
cepat dan serius. Mengingat saat ini sepertinya telah tertancap dalam paradigma
masyarakat mengenai kotornya politk.
15
BAB IV
DAFTAR PUSTAKA
Darmawan, Cecep.2009. Pengantar Ilmu Politik.Bandung. Laboratorium PKn
UPI Bandung.
Pickles, Dorothy. 1990. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta. Rineka Cipta.
Alfian.1986. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta. PT Gramedia.
16