Makalah Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh
karena itu anak sebagai amanah dari Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi oleh
keluarga, masyarakat, negara karena didalam diri anak melekat hak anak yang merupakan bagian
dari hak asasi manusia yang termuat didalam UUD 1945 dan konvensi PBB tentang hak-hak
anak. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak
anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah,
dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.
Anak adalah pewaris sekaligus penerus garis keturunan keluarga. Oleh karena itu, apabila
dalam suatu perkawinan belum atau tidak dikarunia anak, maka diadakan pengangkatan anak
atau adopsi. Pengertian tentang adopsi dapat dilihat secara etimologi, terminologi, serta menurut
para pakar hukum.
Pengertian Adopsi
Dari Segi Etimologi
A. Dasti segi etimologi yaitu asal usul kata, Adopsi berasal dari bahasa Belanda “Adoptie” atau
Adoption (Bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak.
B. Dalam bahasa Arab disebut “Tabanni” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan
“Mengambil anak angkat” sedang menurut kamus Munjid diartikan “menjadikannya sebagai
anak” (Muderis Zaeni. SH 1985:4).
C. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak
untuk sebagai anak kandungnya sendiri.
Dari Segi Terminologi
Dari segi Terminologi (Muderis Zaeni. SH 1985:5) Adopsi diartikan:
a. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu “anak orang lain yang
diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.
b. Dalam Ensiklopedia Umum disebutkan (Muderis Zaeni. SH 1985:5):
Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam
pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atas
untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian
itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah
dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus
memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.
Pendapat Berbagai Pakar Hukum Tentang Adopsi
a. Hilman Hadi Kusuma, SH dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan
Anak angkat adalah anak orang lain yang di anggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan
resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau
pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.
b. Sedangkan Surojo Wignjodipuro, SH dalam bukunya Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat
memberikan batasan sebagai berikut:
Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam
keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang
dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua
dengan anak kandungnya sendiri.
c. Dr. J.A Nota seorang ahli hukum belanda yang khusus mempelajari adopsi adalah suatu
lembaga hukum yang dapat memindahkan sesorang kedalam ikatan keluarga lain (baru)
sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum
yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya (Djaja S.
Meliala, SH 1982:3)
Kesimpulan :
Adopsi/pengangkatan anak yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri
sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan
antara anak angkat sebagaian aksen diri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.
Tujuan pengangkatan anak
Tujuan pengangkatan anak termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonsia No. 54
Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak Pasal 2 yaitu pengangkatan anak bertujuan
untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan
perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Terkait dengan tujuan mengangkat anak membawa akibat hukum bagi pengangkatan anak yang
diuraikan dalam S.1927 No.129, yakni:
1.Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (pasal 11).
2.Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (pasal
12 ayat 1).
3.Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat.
4.Karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan
karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).
B. Pokok Permasalahan
Pokok permasalahan dalam makalah ini adalah:
1. Bagaimanakah pengaturan mengenai lembaga pengangkatan anak dalam sistem hukum
Indonesia?
2.Bagaimanakah syarat pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2007?
BAB II
PEMBAHASAN
A.Pengaturan Mengenai Lembaga Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia
1. Hukum Adat
Sistem hukum Indonesia bersumber pada hukum adat. Dalam hukum adat dikenal adanya
pengangkatan anak,Sebagaimana hukum adat pada umumnya di Nusantara jarang
terdokumentasi secara tertulis, tetapi hidup dalam ingatan kolektif masyarakatnya. Sebagai
contoh salah satu bagian dari hukum keluarga mengenai pengangkatan anak. Mengangkat anak
disebut “mupu anak” (Banten Utara & Cirebon), “mulung” atau “ngukut anak” (suku Sunda
umumnya) dan “mungut anak” (Jakarta). Orang tua angkat umumnya bertanggung jawab
terhadap anak yang diangkatnya sedangkan orang tua kandung lepas tanggung jawabnya setelah
pengangkatan itu. Cara pengangkatan pun sangat sederhana biasanya hanya keluarga yang
menyerahkan dan yang mengangkat, tetapi tetangga akan segera mengetahuinya. Adapula yang
dihadiri para kerabat dari kedua belah pihak. Pengangkatan yang menggunakan surat ditemukan
hanya di dua tempat yaitu di Meester Cornelis (Jatinegara) yang disahkan asisten wedana dan
Lengkong-Bandung yang disaksikan Kepala Desa.
Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adalah terang dan tunai. Terang ialah
suatu prinsip legalitas, yang berarti perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan
didepan orang banyak, dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang
mengetahuinya. Sedangkan kata tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu
juga, tidak mungkin ditarik kembali.
Dilihat dari aspek hukum, pengangkatan anak menurut adat tersebut, memiliki segi
persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat
kedalam keluarga orangtua yang mengangkatnya, dan terputusnya hubungan keluarga dengan
keluarga atau orangtua kandung anak angkat. Perbedaannya didalam hukum dat diisyaratkannya
suatu imbalan sebagai pengganti kepada orangtua kandung anak angkat -- biasanya berupa
benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan megis.
Dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak, dalam hukum adat lebih ditekankan pada
kekhawatiran (calon orangtua angkat) akan kepunahan, maka calon orangtua angkat (keluarga
yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang
dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh
kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan
sanak saudaranya semula.
-Islam telah lama mengenal istilah tabbani, yang di era modern ini disebut adopsi atau
pengangkatan anak. Rasulullah SAW bahkan mempraktikkannya langsung, yakni ketika
mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anaknya.
2. Hukum Islam
Tabanni secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain
untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini itu dilakukan untuk memberi kasih
sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya.
Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang pantas dikerjakan oleh pasangan suami istri yang
luas rezekinya, namun belum dikaruniai anak. Maka itu, sangat baik jika mengambil anak orang
lain yang kurang mampu, agar mendapat kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau
untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya.
Hanya saja, ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan
keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat
Islam. Banyak dalil yang mendasarinya.
Jadi, Adopsi yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, tidak menjadikan anak yang
diangkat mempunyai hubungan dengan orangtua angkat seperti hubungan yang terdapat dalam
hubungan darah.
3. Hukum Perdata Barat
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak ditemukan suatu ketentuan
yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW hanya mengatur tentang pengkuan anak
diluar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku I Bab 12 bagian ketiga BW, tepatnya pada
Pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak diluar
kawin.
Lembaga pengakuan anak diluar kawin, tidak sama dengan lembaga pengangkatan anak.
Dilihat dari segi orang yang berkepentingan, pengakuan anak diluar kawin hanya dapat
dilakukan oleh orang laki-laki saja khususnya ayah biologis dari anak yang akan diakui.
Sedangkan dalam lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologisnya, tetapi orang
perempuan atau lelaki lain yang sama sekali tidak ada hubungan biologis dengan anak itu dapat
melakukan permohonan pengangkatan anak sepanjang memenuhi persyaratan hukum.
Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak menunjukkan angka yang
meningkat, naka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad yang isinya
mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum
Perdata Barat (BW).
B. Syarat pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan adat kebiasaan artinya pengangkatan anak dilakukan dalam
satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan
bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan peratura perundang-undangan mencakup
pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penetapan
pengadilan.
Berdasarkan Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007, syarat-syarat pengangkatan anak meliputi:
1 Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
d. memerlukan perlindungan khusus.
2 Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun,sepanjang ada
alasan mendesak; dan
c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapanbelas) tahun,
sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
3 Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. tidak merupakan pasangan sejenis;
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi
anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan
diberikan; dan
m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
Bab III
Kesimpulan
Adopsi/pengangkatan anak yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarg
asendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul
hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua
sendiri. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat
kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP Nomor 54 Tahun
2007).Pengangkatan anak menurut adat yaitu masuknya anak angkat kedalam keluarga orangtua
yang mengangkatnya, dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orangtua
kandung anak angkat. Hukum Islam tidak mengenal lembaga adopsi, karena menurut pendapat
orang Islam keturunan itu tidak bisa diganti. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(BW) tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW
hanya mengatur tentang pengkuan anak diluar kawin.
Daftar Pustaka
http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?
czoyNDoiZD0yMDAwKzcmZj1wcDU0LTIwMDcuaHRtIjs=
http://rachmiamrinal.blogspot.com/2009/06/adopsi.html
http://id.shvoong.com/books/dictionary/2011100-hukum-perdata-adat-jawa-barat/
Soeroso, R, SH. 2005. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta:Sunan Grafika
Syarat Pengangkatan Anak Posted on 28 Maret 2010 by Kak Ichsan
Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
Persyaratan pengangkatan anak, secara hukum, diatur berdasarkan Peraturan Mensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada 19 Oktober 2009. Dengan terbitnya Permensos ini maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Berikut kutipan sebagian isi peraturan:
1. Permohonan
Permohonan pengangkatan anak disebutkan dalam pasal 5, yakni harus melampirkan persyaratan administratif Calon Anak Angkat (CAA) yang meliputi: (a). copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA; (b). copy kartu keluarga orang tua CAA; dan (c). kutipan akta kelahiran CAA.
2. Prinsip
Prinsip pengangkatan anak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2, yaitu meliputi :
a. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
c. Calon Orang Tua Anak Angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;
d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;
e. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
Selain prinsip-prinsip di atas, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.
3. Tujuan
Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain tujuan tersebut, peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Peraturan Mensos No 110/HUK/2009 ini terdiri atas 9 Bab dan terbagi atas 54 pasal :
BAB I: Ketentuan Umum
BAB II: Persyaratan Calon Anak Angkat dan Calon Orangtua Angkat
BAB III: Jenis Pengangkatan Anak
BAB IV: Kewenangan
BAB V: Pengangkatan Anak Antar WNI
BAB VI: Pengangkatan Anak oleh COTA yang Salah Seorangnya WNA
BAB VII: Pengangkatan Anak Antara WNI dengan WNA
BAB VIII: Pengangkatan Anak WNI yang Dilahirkan di Luar Wilayah Indonesia
BAB IX: Ketentuan Penutup
Dokumen untuk diunduh
Permensos No. 110/HUK/2009_Persyaratan Pengangkatan Anak
1. UUDasar 1945 (hasil Amandemen) 2. UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pdf 3. Penjelasan UU No.24-Th 2009 (lamp.tentang Lambang Negara dan Naskah Indonesia Raya
4. UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan RI pdf 5. UU 12/2006_tentang_Kewarganegaraan_RI_(penjelasan).pdf 6. Profil Indonesia dalam Situs Republik Indonesia 7. Lagu Indonesia Raya (Not Angka dan Not Balok) 8. Profil 33 Provinsi 9. UU_40/2008_ttg_Penghapusan_Diskriminasi_Ras_dan_Etnis.doc 10. UU_43/2008_tentang_Wilayah_Negara.pdf 11. UU_31/1999_tentang_Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
C. Aspek Hukum AdopsiPasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan.Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan adopsi :1. Pihak yang mengajukan adopsi1. Pasangan Suami Istri Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/ pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial. 2. Orang tua tunggal 1. Staatblaad 1917 No. 129Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh Anda yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan. 172. Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (private adoption), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption). Jadi, jika Anda belum menikah atau Anda memutuskan untuk tidak menikah dan Anda ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan Anda untuk melakukannya.3. Tata cara mengadopsiSurat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat .4. Isi permohonanAdapun isi Permohonan yang dapat diajukan adalah:
1. motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.2. penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, juga harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Dua orang saksi itu harus pula orang yang mengetahui betul tentang kondisi pemohon (baik moril maupun materil) dan memastikan bahwa pemohon akan betul- betul memelihara anak tersebut dengan baik. 185. Yang dilarang dalam permohonanAda beberapa hal yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:1. menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak.2. pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.Hal ini disebabkan karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja.Mengingat bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan, maka pemohon perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kemampuan pemohon dan kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, Surat Kepemilikan Rumah, deposito dan sebagainya.6. Pencatatan di kantor Catatan SipilSetelah permohonan Anda disetujui Pengadilan, Anda akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang Anda peroleh ini harus Anda bawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama Anda sebagai orang tua angkatnya.7. Akibat hukum pengangkatan anakPengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris.1. Perwalian Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya. 192. WarisKhazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat. 1. Hukum Adat Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, —Jawa misalnya—, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya.
Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya (M. Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991).2. Hukum Islam Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991)3. Peraturan Per-Undang-undangan Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.
ADOPSI ANAK :tata cara dan akibat hukumnya
Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak
dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang
memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan. Apa langkah-langkah tepat
yang harus diambil agar anak angkat tersebut mempunyai kekuatan hukum?
1. Pihak yang dapat mengajukan adopsi
a. Pasangan Suami IstriKetentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.
b. Orang tua tunggal
1. Staatblaad 1917 No. 129Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh Anda yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.
Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (private adoption), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption). Jadi, jika Anda belum menikah atau Anda memutuskan untuk tidak menikah dan Anda ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan Anda untuk melakukannya.
2. Tata cara mengadopsiSurat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.
Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat .
3. Isi permohonanAdapun isi Permohonan yang dapat diajukan adalah:- motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut. - penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.
Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, Anda juga harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Dua orang saksi itu harus pula orang yang mengetahui betul tentang kondisi anda (baik moril maupun materil) dan memastikan bahwa Anda akan betul- betul memelihara anak tersebut dengan baik.
4. Yang dilarang dalam permohonanAda beberapa hal yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:- menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak. - pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.
Mengapa? Karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja.
Mengingat bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Anda, maka Anda perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kemampuan Anda dan kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, Surat Kepemilikan Rumah, deposito dan sebagainya.
5. Pencatatan di kantor Catatan SipilSetelah permohonan Anda disetujui Pengadilan, Anda akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang Anda peroleh ini harus Anda bawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama Anda sebagai orang tua angkatnya.
6. Akibat hukum pengangkatan anakPengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris.
a. PerwalianDalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.
b. WarisKhazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki
ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.
· Hukum Adat:Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, —Jawa misalnya—, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya (M. Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991).
· Hukum Islam:Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991)
· Peraturan Per-Undang-undangan :Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.