PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
LAPORANTAHUNAN
TAHUN2017
J L N . T A N J U N G R I A N O . 9 8 B A S E “ G ”J A Y A P U R A ‐ P A P U A
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017
RTONO.SH.,
esember2017
Tinggi Jayapura,
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa
memberikan kita limpahan taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan
Peradilan Tingkat Banding Wilayah Papua tahun 2017 ini dapat diselesaikan untuk dilaporkan
ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Laporan Tahunan ini pada intinya berisi program dan kegiatan Pengadilan Tinggi
Jayapura yang membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri dalam kurun waktu tahun
anggaran 2017.
Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai badan peradilan di Lingkungan Badan Peradilan
Umum di bawah Mahkamah Agung Rl, memiliki komitmen untuk melaksanakan pembaruan
peradilan sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan oleh pimpinan Mahkamah Agung Rl
sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035.
Oalam kejemihan akal budi kami berharap Laporan Tahunan 2017 ini dapat menjadi
motivasi, evaluasi dan introspeksi untuk dapat melakukan yang terbaik dalam mewujudkan
supremasi hukum melalui kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien dan
mendapatkan kepercayaan publik.
Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada
para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/
pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan kegiatan dan dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
KATA PENGANTAR
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 ii
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I. Pendahuluan 1
BAB II. A. Struktur Organisasi 5
A. Standar Operasional Prosedur (SOP) 6
B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 9
B. Pelayanan Publik yang Prima 13
A. Akreditasi Penjamin Mutu (Setifikat ISO Pengadilan) 13
BAB III. Pembinaan dan Pengelolaan 14
A. Sumber Daya Manusia 14
1. Mutasi 18
2. Promosi 20
3. Pensiun 21
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Mengikuti Diklat) 21
B. Keadaan Perkara 22
1. Rekapitulasi Perkara 24
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 29
D. Pengelolaan Keuangan 38
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya
38
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 38
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan 39
E. Dukungan Teknologi Informasi 40
F. Regulasi Tahun 2017 42
BAB IV. Pengawasan 46
A. Internal 46
B. Evaluasi 49
BAB V. Kesimpulan dan Rekomendasi 51
A. Kesimpulan 51
B. Rekomendasi 51
DAFTAR ISI
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan Peradilan Tingkat Banding di
lingkungan Peradilan Umum, dan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan
pancasila dan undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi
terselenggarannya Negara Hukum Republik Indonesia.
Dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan peradilan,
Pengadilan Tinggi Jayapura senantiasa menjaga kemandirian Peradilan. Pengadilan
juga membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
(pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, Pengadilan Tinggi Jayapura
dalam kurun waktu tahun 2017 telah melakukan kegiatan‐kegiatan yang dapat
diketahui dari laporan tahunan Pengadilan Tinggi Jayapura.
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura meliputi:
1) Pengadilan Negeri Jayapura
2) Pengadilan Negeri Wamena
3) Pengadilan Negeri Merauke
4) Pengadilan Negeri Biak
5) Pengadilan Negeri Nabire
6) Pengadilan Negeri Serui
7) Pengadilan Negeri Kota Timika
8) Pengadilan Negeri Manokwari
9) Pengadilan Negeri Sorong
10) Pengadilan Negeri Fak Fak
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 2
B. Visi dan Misi
Pengadilan Tinggi Jayapura, yang merupakan badan peradilan di bawah
Mahkamah Agung, adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan di lingkungan peradilan umum, sekaligus sebagai kawal
depan Mahkamah Agung yang mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam
Undang‐undang dan peraturan lainnya. Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas‐
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, diperlukan rencana strategis berupa visi
dan misi Pengadilan Tinggi Jayapura yang pada pokoknya bertujuan untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Visi Pengadilan Tinggi Jayapura, mengacu pada visi Mahkamah Agung
Republik Indonesia, yaitu :
“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA YANG AGUNG”
Sedangkan Misi Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengacu pada misi
Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Jayapura.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari
Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Jayapura,
4. Meningkatkan Kredebilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi
Jayapura.
C. Rencana Strategis (Renstra)
1. Penyederhananan Proses Berperkara
Membentuk Pengadilan Acara Cepat untuk memutus perkara dengan nilai
gugatan tertentu atau bisa juga untuk menangani perkara pidana dengan
ancaman hukuman denda, ancaman hukuman badan ringan atau
pelanggaran
Mengefektifkan Mediasi dan Perdamaian
2. Penguatan Akses Pada Keadilan
Mengefektifkan dan penguatan Fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
3. Penguatan SDM
Pelatihan dan Pengembangan Berbasis Kompetensi
Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan
promosi
Pola karir berbasis kompetensi
Penilaian kinerja dan remunerasi berbasis kompetensi.
4. Pengelolaan Anggaran.
Penataan sistem dan perencanaan
Penataan sistem dan pelaksanaan sesuai dengan SOP
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 3
Memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran
Mendorong transparansi pengelolaan anggaran
5. Pengelolaan Aset
Mendorong perilaku positif dalam pengelolaan asset
Mengubah pendekatan dalam pengelolaan aset dari pendekatan administratif
asset menjadi manajemen asset yang menerapkan asas fungsional,
kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas publik dan kepastian
nilai
Penertiban asset melalui keharusan kepemilikan identitas dan informasi yang
jelas melalui dokumen kepemilikan
6. Penguatan Sistem IT
Melaksanakan informasi terintegrasi antara publik, pengguna jasa peradilan
dan penegak hukum lainnya
Melaksanakan informasi terintegrasi antara Pengadilan Tingkat Pertama,
Tingkat Banding dan Kasasi
7. Akuntabilitas
Penguatan sistem pengawasan
a) Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan
b) Pelaksana SDM pelaksana fungsi pengawasan
c) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
d) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi
masyarakat
Meningkatkan keterbukaan informasi
a) Membangun kultur keterbukaan di Pengadilan
b) Mengembangkan mekanisme untuk mengakses informasi yang
sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya rendah
8. Modernisasi Manajeman Perkara
Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan
a) Transparasi putusan
b) Tranparasi informasi perkara
c) Integrasi informasi perkara
d) Pelaporan perkara berbasis elektronik
Modernisasi bentuk pelayanan public
a) Manajemen perkara berbasis elektronik
b) Pelayanan publik berbasis elektronik
c) Simplifikasi administrasi perkara cepat
Pelayanan hukum terintegrasi
9. Penyempurnan Organisasi Manajemen Perkara.
Tahap I
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 4
Identifikasi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan pada
Pengadilan melalui analisis beban kerja, analisis kompetensi dan
inventarisasi masalah.
Tahap II
Secara bertahap menerapkan reformasi birokrasi sehingga terwujud
efisiensi dan keefektifan kinerja.
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
BAGAN ORGANISASI PENGADILAN TINGGI
WAKIL
KELOMPOK HAKIM
KETUA
PANITERA SEKRETARIS
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN & KEPEGAWAIAN
KEPALA BAGIAN UMUM & KEUANGAN
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
& PELAPORAN
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA & RUMAH TANGGA
KEPALA SUB. BAGIAN
RENCANA PROGRAM & ANGGARAN
KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAI
AN DAN TI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL: 1. Fungsional Arsiparis2. Fungsional Pustakawan3. Fungsional Pranata Komputer4. Fungsional Bendahara
PANITERA MUDA
PERDATA
PANITERA MUDA
KHUSUS TIPIKOR
PANITERA MUDA
HUKUM
PANITERA MUDA
PIDANA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL: 1. Panitera Pengganti2. Pranata Peradilan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 6
1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan
tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilai kinerja instansi pemerintah berdasarkan
indikator-indikator teknis, administratif dan prosudural sesuai dengan tata kerja dan sistim
kerja pada unit yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa
yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good
govermence.
Standar Operasional Prosudur (SOP) tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal,
karena SOP selain digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat
berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Seharusnya setiap satuan unit kerja pelayanan Publik instansi pemerintah memiliki standar
operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instasi
Pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.
Berdasarkan uraian di atas, maka SOP pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah disusun
dan disepakati dalam rapat bersama. Berikut ini merupakan SOP Pengadilan Tinggi Jayapura:
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Ket.
I Teknis Pengadilan Tinggi Jayapura
1. Ketua -
2. Wakil Ketua -
3. Panitera -
4. Hakim 2 1. SOP Pengawasan Bidang
2. SOP Pengawasan Daerah
5. Kepaniteraan Perdata 2 1. SOP Penanganan Perkara PerdataBanding
2. SOP Pengelolaan Biaya Perkara
6. Kepaniteraan Pidana 3 1. SOP Penanganan Perkara Pidana Banding
2. SOP Perpanjangan Penahanan3. SOP Penahanan Banding Anak
7. Kepaniteraan Khusus Tipikor 3 1. SOP Penanganan Perkara Tipikor Banding
2. SOP Perpanjangan Penahanan3. SOP Penahanan Banding
8. Kepaniteraan Hukum 5 1. SOP Laporan Bulanan 2. SOP Laporan Enam Bulanan3. SOP Laporan Tahunan4. SOP Penanganan Pengaduan5. SOP Pengarsipan Berkas Perkara
II Non Teknis Pengadilan Tinggi Jayapura
1. Sekretaris - -
2. Kabag Perencanaan danKepegawaian
- -
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 7
3. Kabag Keuangan dan Pelaporan
- -
4. Sub Bagian Kepegawain dan IT
18 1. SOP Usulan Kenaikan Pangkat dari Pengadilan Negeri
2. SOP Usulan Kenaikan Pangkat dari Pengadilan Tinggi
3. SOP Kenaikan Pangkat Online (KPO)
4. SOP Usulan Promosi dan Mutasi 5. SOP Usulan Pensiun dari
Pengadilan Negeri 6. SOP Uuslan Pensiun dari
Pengadilan Tinggi 7. SOP Kenaikan Gaji Berkala 8. SOP Permohonan Taspen,
KARPEG, KARIS, dan KARSU 9. SOP Permohonan Cuti 10. SOP Pelaksanaan Ujian Dinas dan
Diklat 11. SOP Permohonan
SATYALANCANA KARYA SATYA12. SOP Hukuman Displin PNS 13. SOP Rekapitulasi Absensi 14. SOP Pembuatan Surat Keputusan
KPT 15. SOP Penerimaan Naskah Dinas 16. SOP Pengarsipan Naskah Dinas 17. SOP Pelaksanaan
Pelantikan/Pengambilan SumpahSOP Pemeliharaan Jaringan/Maintenance
18. SOP Layanan Media Online
5. Sub Bagian Rencana Kerja dan Anggaran
10 1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
2. SOP Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran
3. SOP Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
4. SOP Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran
5. SOP Rencana Kerja Anggaran 6. SOP Pengisian SIRUP 7. SOP Surat Masuk 8. SOP Surat Keluar 9. SOP Penyusuna Laporan Tahunan10. SOP Penyusunan LKjIP
6. Sub Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha
14 1. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN berupa Bangunan yang akan dibangun
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 8
2. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN berupa Peralatan Kantor/Meubelair
3. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN berupa Kendaraan Bermotor
4. SOP Pelelangan BMN Tindak Lanjut dari Penghapusan BMN
5. SOP Penyusunan Laporan bmn Semesteran dan Tahunan BMN
6. SOP Penyusunan Laporan BMN Koordinator Wilayah DIPA 03 dan Tahunan BMN
7. SOP Identifikasi dan Pendataan BMN berupa Tanah untuk Aplikasi SIMANTAP
8. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN
9. SOP Penatausahaan BMN 10. SOP Penetapan Status
Penggunaan BMN 11. SOP Pengelolaan Surat Masuk 12. SOP Pengelolaan Surat Keluar 13. SOP Pengiriman Surat 14. SOP Perpustakaan –
Pengembalian Buku
7. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
10 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 2. SOP Pengajaun Uang Persediaan
ke KPPN 3. SOP Pembayaran dan Validasi 4. SOP Pengajuan Belanja Modal ke
KPPN 5. SOP Penyetoran dan Laporan
Penerimaan Negara Bukan Pajak 6. SOP Pengajuan Permintaan
Tujangan Remunerasi 7. SOP Rekonsiliasi Laporan
Keuangan Bulanan ke KPPN 8. SOP Penyusunan Laporan CALK
Semesteran dan Tahunan 9. SOP Penyusunan Laporan CALK
Korwil DIPA 03 Semesteran dan Tahunan
10. SOP Laporan Realisasi Anggaran Manual
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 9
2. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
Pengukuran Penilaian Kinerja Pegawai pada Pengadilan Tinggi Jayapura dibuat
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Penilaian SKP dilakukan melalui pengukuran tingkat capaian SKP yang telah
ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, yang diukur dengan 4 (empat)
aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya sebagai berikut :
a. Penghitungan capaian SKP berdasarkan aspek kuantitas, dengan rumus :
Realisasi Output (RO)
Target Output (TO)
Penilaian Capaian SKP
(Aspek Kuantitas)= × 100
Penilaian SKP diukur dari aspek kuantitas dilakukan dengan membandingkan antara
realisasi Output (RO) dengan Target Output (TO) dikalikan 100 (seratus). Hasil dari
penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi realisasi output dari target
output yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau
sebaliknya semakin rendah realisasi output dari target output yang direncanakan,
menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk.
b. Penghitungan capaian SKP berdasarkan aspek kualitas, dengan rumus :
Realisasi Kualitas (RK)
Target Kualitas (TK)
Penilaian Capaian SKP
(Aspek Kualitas)= × 100
Penilaian SKP diukur dari aspek kualitas dilakukan dengan membandingkan antara
Realisasi Kuatitas (RK) dengan target kualitas (TK) dikalikan 100 (seratus). Hasil dari
penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi realisasi kualitas dart target
kualitas yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik,
atau sebaliknya semakin rendah realisasi
kualitas dari target kualitas yang direncanakan menunjukkan tingkat prestasi kerja
yang semakin buruk. Untuk menilai apakah output berkualitas atau tidak dengan
menggunakan pedoman sebagai berikut :
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 10
Kriteria NilaiSebutan
KualitasKeterangan
91 ‐ 100Sangat
baik
Hasil kerja sempurna tidak ada kesalahan, tdak ada revisi dan pelayanan
diatas standar yang ditentukan dan lain‐lain.
76 ‐ 90,99 Baik
Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada
kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah
ditentukan dan lain‐lain.
61 ‐ 75,99 CukupHasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, tidak ada
kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang
telah ditentukan dan lain‐lain.
51 ‐ 60,99 KurangHasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar,
revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang telah
ditentukan dan lain‐lain.
≤ 50,99 BurukHasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada
kesalahan besar, revisi dan pelayanan dibawah standar yang telah
ditentukan dan lain‐lain.
c. Perhitungan capaian SKP berdasarkan aspek waktu, dengan rumus :
{Nilai Tertimbang (NT) x Target Waktu
(TW)} ‐ Realisasi Waktu (RW)
Target Waktu (TW)
Penilaian Capaian SKP
(Aspek Waktu)= × 100
Penilaian capaian SKP diukur dari aspek waktu dihitung dari nilai tertimbang (NT=1,76)
dikalikan dengan Target Waktu (TW) dikurangi Realisasi Waktu (RW) dibagi Target
Waktu (TW) dikalikan 100 (seratus), Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa
semakin lama realisasi waktu yang dipergunakan dari target waktu yang direncanakan,
menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk atau sebaliknya semakin cepat
realisasi waktu (maksimal eisiensi waktu sampai 24%) dari target waktu yang
direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik.
Jika realisasi waktu nol (0), maka penghitungan capaian SKP menggunakan rumus:
{Nilai Tertimbang (NT) x Target Waktu
(TW)} ‐ Realisasi Waktu (RW)
Target Waktu (TW)
Penilaian Capaian SKP
(Aspek Waktu)= × 100n
dimana n = nilai koefisien = 0
d. Perhitungan capaian SKP berdasarkan aspek biaya, dengan rumus :
{Nilai Tertimbang (NT) x Target Biaya
(TB)} ‐ Realisasi Biaya (RB)
Target Biaya (TB)
Penilaian Capaian SKP
(Aspek Biaya)= × 100
Penilaian capaian SKP diukur dari aspek biaya dihitung dari nilai tertimbang (NT=1,76)
dikalikan dengan Target Biaya (TB) dikurangi Realisasi Biaya (RB) dibagi Target Biaya
(TB) dikalikan 100 (seratus). Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa
semakin besar realisasi biaya yang dipergunakan dari target Biaya yang direncanakan,
menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk atau sebaliknya semakin kecil
realisasi biaya (maksimal efisiensi biaya sampai 24%) dari target biaya yang
direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik.
Jika realisasi waktu nol (0), maka penghitungan capaian SKP menggunakan rumus:
{Nilai Tertimbang (NT) x Target Biaya
(TB)} ‐ Realisasi Biaya (RB)
Target Biaya (TB)
Penilaian Capaian SKP
(Aspek Biaya)= × 100n
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 11
dimana n = nilai koefisien = 0.
Penilaian SKP dilakukan dengan menggunakan formulir Penilaian SKP sebagaimana tersebut
dalam Anak Lampiran 2 Peraturan Menteri ini.
Oleh karena setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai
sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas,
tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasinya, kami
lampirkan Sasaran Kinerja Pegawai dari Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut :
Matriks Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
No Unit Kerja Jumlah Kegiatan
Tahun 2017 Keterangan
I Teknis Pengadilan Tinggi Jayapura
1. Setyawan Hartono, S.H.,M.H. 7
2. Nyoman Gede Wirya, SH., MH 13
3. I Made Suraatmaja, S.H., M.H. 9
4. Pahatar Simarmata, SH. M.Hum. 9
5. Supriyono, S.H. M.Hum. 8
6. Houtman Lumban Tobing, S.H. 5
7. Sukadi, S.H., M.H. 4
8. Anhar Mujiono, S.H., M.H. 9
9. Bambang Krisnawan, S.H.,M.H. 4
10. Ramlan, S.H., M.H. 7
11. Sri Purnamawati, S.H. 4
12. Johny Aswar, S.H. 5
13. I.B.N Oka Diputra, S.H., M.H. 3
14. Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H 4
15. John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum 7
16. Ira Satiawati, S.H., M.H. 4
17. Boedi Soesanto, S.H. 7
18. H. Suyahyo, S.H., M.H. 10
19. Maria Sabono, SH. 9
20. Suyatmi, SH, MH. 15
21. Hasan, SH. 9
22. Tommy K. I. Medellu, SH. 9
23. E. S. Soelastri, SH. 9
24. Chimson Loinenak 12
25. Ratumasa Daniel, SH. 9
26. Usmany Pieters, SH. 9
27. Muhammad Rofiq, SH. 9
28. Jalaludin Bugis 12
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 12
II Non Teknis Pengadilan Tinggi Jayapura
29. Drs. Sutikno, MH 16
30. Titirloloby Alfaris, S.Sos. 10
31. I Gst Kt Suarta, S.Sos, MH. 7
32. Huberthina Tafre, SH. 6
33. Nurmayani, SE. 9
34. Diana Bian, SE. 11
35. Aris Setiyono, SH. 13
36. Benjamin Titioka, S.Sos. 5
37. Afri Yuhara, S.Kom. 10
38. Jacky S. L. Mamengko, ST. 7
39. Yusmiati, SE. 5
40. Yeny Darmayani, S.Kom. 11
41. Sari Komariah Fitri, SE. 8
42. Herna Dian P. Napan, ST. 8
43. Irda Palepong, SH. 5
44. Jaklely L. Serpara, ST. 9
45. Legeman 6
46. Rolita Sirait, SH. 6
47. Henny Sara S. Wakum, SH. 8
48. Dorkas Tabita Drunyi, SH. 8
49. Imam Asrofi, SH. 8
50. Hanifah Kartina Dewi, SE. 5
51 Lia Cendrawati, A.Md. 11
52. Lisken Pardosi, A.Md. 18
53. Libenstein Setlighit, A.Md. 7
54. Zaenal Emba, A.Md. 7
55. Lila Fitriza, A.md 8
56. Yusuf Ryan Fajar 11
57. Frederik Selan 6
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 13
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)
Dimulai dari Tahun 2016, Pengadilan Tinggi Jayapura mencoba melakukan perubahan
pola pikir aparatur dalam Standar Pelayanan Publik dan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi
Jayapura. Perubahan baik didalam dan luar gedung Pengadilan Tinggi Jayapura dan inovasi‐
inovasi pelayanan publik direncanakan dan dilakukan. Seiring dengan komitmen pimpinan dan
seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Jayapura untuk mendukung visi misi Mahkamah Agung
Repubik Indonesia terutama dalam hal mutu pelayanan pengadilan.
Dengan sangat membanggakan Pengadilan Tinggi Jayapura berhasil memperoleh
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan predikat “B” dari Dirjen Badan Peradilan
Umum, dengan Nomor: TAPM.157/QMR/SERTIFIKAT/11/2017 yang diserahkan pada Tanggal
29 November 2017 di Makassar.
Sertifikat Akreditasi tersebut menjadi sebuah kebanggaan, motivasi dan memicu
semangat kerja aparatur untuk dapat mempertahankan standar pelayanan publik dan
meningkatnya lebih lagi dimasa depan baik dalam hal layanan publik dan kinerja aparatur yang
ada didalamnya.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 14
A. SUMBER DAYA MANUSIA
Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja
individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja
diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan professional, maka akan menjadi kendala dalam
menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (result oriented) dan berbasis pada kinerja.
Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya
Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen,
semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu
sistem yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila
sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam
rangka mensinergikan progam pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi
Jayapura dengan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan
oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (Court
Excelence) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Tinggi
Jayapura mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan
kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi
Jayapura telah senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat
Struktural, Fungsional, maupun seluruh staf. Adapun pembinaan yang telah dilakukan dalam
rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme diantaranya ialah :
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Komposisi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis Yudisial di Pengadilan Tinggi
Jayapura menurut keadaan 31 Desember 2017, yaitu:
Tabel. Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
No Nama NIP
Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan Ket.
1. SETYAWAN HARTONO, S.H.,M.H.195804011984031004
Hakim Utama IV/e
Ketua
2. NYOMAN GEDE WIRYA, SH., MH195803201984031001
Hakim Utama IV/e
Wakil Ketua
3. PAHATAR SIMARMATA, SH., M.Hum196012301985031006
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
4. HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH195601211988031002
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
5. JHON PANTAS .L. TOBING, SH.MHum.195711261981031006
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
6. BOEDI SOESANTO, SH.195803071985121001
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 15
7. SUPRIYONO, SH. M.Hum. 195803261987031001
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
8. I MADE SURAATMAJA, SH, MH. 195805181985121002
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
9. IDA BAGUS NGURAH OKA D,SH.MH. 195807241986121001
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
10. ANHAR MUJIONO, SH, MH 195809051986121002
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
11. RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH. 195910201988031002
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
12. RAMLAN, SH,MH. 196006121986121001
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
13 IRA SATIAWATI, SH., MH. 196008051988032001
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
14 SUKADI, SH. MH. 196108291986121001
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
15 JOHNY ASWAR, SH 195905151988031002
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
16 BAMBANG KRISNAWAN, SH, MH. 195910191986121001
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
17 SRI PURNAMAWATI, SH 196011071988032002
Hakim Utama MudaIV/d
Hakim Tinggi
18 Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, SH. M.Hum. - Hakim Ad Hoc 19 PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH. MH. - Hakim Ad Hoc
20 IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, SH 198007192005021001
Hakim Pratama Madya
III/c Hakim Yustisial
21 H.SUYAHYO,SH.MH 195809031979031002
Pembina Tingkat I IV/b
Panitera
22 MARIA SABONO, SH. 195803111982032003
Pembina IV/a
Wakil Panitera
23 HASAN, SH. 195912311983031083
Penata Tingkat I III/d
Panitera Muda Perdata
24 TOMMY I.K. MEDELLU, SH. 196208171983031004
Penata Tingkat I III/d
Panitera Muda Hukum
25 SUYATMI, SH. 196909131989032002
Penata Tingkat I III/d
Panitera Muda Pidana
26 E. S. SOELASTRI, SH. 196012191990032001
Penata III/c
Panitera Muda Tipikor
27 CHIMSON LOINENAK 195611131975121001
Penata Tingkat I III/d
Panitera Pengganti
28 RATUMASA DANIEL,SH 195612221994031002
Penata Tingkat I III/d
Panitera Pengganti
29 USMANY PIETER, S.H. 196005031985031006
Penata Tingkat I III/d
Panitera Pengganti
30 MUHAMMAD ROFIQ, SH. 196204031985031006
Penata Tingkat I III/d
Panitera Pengganti
31 JALALUDIN BUGIS 195602241979021001
Penata III/c
Panitera Pengganti
32 IMAM SANTOSO 196009141984011001
Penata III/c
Panitera Pengganti
Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi SDM tenaga teknis yudisial
Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut :
Pembina Utama (IV/e) : 2 orang Pembina Utama Madya (IV/d) : 15 orang Pembina TK.I (IV/b) : 1 orang Pembina (IV/a) : 1 orang Penata Tk. I (III/d) : 7 orang Penata (III/c) : 4 orang
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 16
Selain itu, komposisi SDM tenaga teknis yudisial Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan
tingkat pendidikan sebagai berikut :
Doktor (S3) : 1 orang Magister (S2) : 14 orang Sarjana (S1) : 14 orang SMA/Sederajat : 3 orang
b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial yang mendukung pelaksanaan
administrasi di Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2017 yaitu:
Tabel. Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
No Nama NIP
Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan Ket.
1. Drs. SUTIKNO, MH.196910151997031002
Pembina Tingkat I IV/b
Sekretaris
2. TITIRLOLOBY ALFARIS, S.Sos196004281983031001
Pembina IV/a
Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
3. I GST KT SUARTA, S.Sos.,MH.196505131993031002
Pembina IV/a
Kepala Bagian Umum dan Keuangan
4. HUBERTHINA TAFRE, SH.196612091997122001
Penata Tingkat I III/d
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
5. NURMAYANI. SE198012102005022001
Penata Tingkat I III/d
Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
6. DIANA BIAN, SE196708071992032009
Penata III/c
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
7. ARIS SETIYONO, SH198409232006041005
Penata III/c
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI
2
1511
7
4
Grafik Komposisi Tenaga Teknis Yudisial Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
IV/e
IV/d
IV/b
IV/a
III/d
1
1414
3
Grafik Komposisi Tenaga Teknis Yudisial Berdasarkan Tingkat Pendidikan
S3
S2
SMA
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 17
8. AFRI YUHARA, S.Kom. 197804042009041005
Penata III/c Fungsional Umum / Staf
9. JACKY STEVE LEONARD MAMENGKO,ST 197812202009041003
Penata III/c Fungsional Umum / Staf
10. YUSMIATI, SE 198109232009042006
Penata III/c Fungsional Umum / Staf
11 YENY DARMAYANI, S.Kom 198212042009042003
Penata III/c Fungsional Umum / Staf
12 LEGEMAN 196509281993031003
Penata Muda Tingkat I III/b Fungsional Umum / Staf
13 BENJAMIN TITIOKA, S.SOS 196901101990031003
Penata III/c Fungsional Umum / Staf
14 HERNA DIAN PRIHATINY NAPAN, ST 198509022009122004
Penata Muda Tingkat I III/b Fungsional Umum / Staf
15 JAKLELY LODEWIK SERPARA,ST 198608282011011010
Penata Muda Tingkat I III/b Fungsional Umum / Staf
16 ROLITA SIRAIT, SH 198702142006042002
Penata Muda Tingkat I III/b Fungsional Umum / Staf
17 IRDA PALEPONG, SH. 198704022006042001
Penata Muda Tingkat I III/b Fungsional Umum / Staf
18 SARI KOMARIAH FITRI, SE. 198705022009122003
Penata Muda Tingkat I III/b Fungsional Umum / Staf
19 LISKEN PARDOSI,A.Md 197611052009042005
Penata Muda III/a Fungsional Umum / Staf
20 HENNY SARA SARCE WAKUM, SH. 197611231997122001
Penata Muda III/a Fungsional Umum / Staf
21 DORKAS TABITA DRUNYI, SH 197704182008052001
Penata Muda III/a Fungsional Umum / Staf
22 IMAM ASROFI, SH. 198109202009121002
Penata Muda III/a Fungsional Umum / Staf
23 LIA CENDRAWATI, A.Md 198408252009042004
Penata Muda III/a Fungsional Umum / Staf
24 HANIFAH KARTINA DEWI, S.E. 198604122015032008
Penata Muda III/a Fungsional Umum / Staf
25 LIBENSTEIN SETLIGHT, A.Md 198209262009121003
Pengatur Tingkat I II/d Fungsional Umum / Staf
26 LILA FITRIZA, A.Md 198310112011012007
Pengatur Tingkat I II/d Fungsional Umum / Staf
27 ZAENAL EMBA, A. Md. 198403172009121007
Pengatur Tingkat I II/d Fungsional Umum / Staf
28 FREDERIK SELAN 198612032012121005
Pengatur Muda Tingkat III/b Fungsional Umum / Staf
29 YUSUF RYAN FAJAR 198906162009121001
Pengatur Muda Tingkat III/b Fungsional Umum / Staf
Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi SDM tenaga teknis yudisial
Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut :
Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang Pembina (IV/a) : 2 orang Penata Tk. I (III/d) : 2 orang Penata (III/c) : 7 orang Penata Muda Tk. I (III/b) : 6 orang
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 18
Penata Muda (III/a) : 6 orang Pengatur Tk.I (II/d) : 3 orang Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 2 orang
Selain itu, komposisi SDM tenaga non teknis yudisial Pengadilan Tinggi Jayapura
berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :
Magister (S2) : 2 orang Sarjana (S1) : 19 orang Diploma (D3) : 5 orang SMA/Sederajat : 3 orang
1. Mutasi
Pemutasian (alih tempat dan alih tugas) dilaksanakan untuk kepentingan dinas, maupun
atas pertimbangan pribadi/keluarga. Mutasi dalam arti peralihan tugas diadakan untuk
memberikan pengalaman regional maupun nasional.
Adapun Mutasi Keluar dari Pengadilan Tinggi Jayapura selama tahun 2017, yaitu :
a. Mutasi Dalam Papua
No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru 1 Rizal Setiawan Rumalean S.H. Fungsional Umum
Pengadilan Negeri Manokwari
Fungsional Umum Pengadilan Negeri Sorong
2 Sarlina L. Patandung, SH Wakil Panitera Pengadilan negeri
Manokwari
Panitera Pengadilan Negeri Fak fak
3 Yan Lamberth Rumaropen S.Sos.,SH. Panitera Pengadilan Negeri Biak
PaniteraPengadilan Negeri Serui
1 2 2
7
6
6
3 2
Grafik Komposisi Tenaga Non TeknisBerdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
IV/bIV/aIII/dIII/cIII/bIII/aII/d
2
19
53
Grafik Komposisi Tenaga Non Teknis Berdasarkan Tingkat Pendidikan
S2
S1
D3
SMA
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 19
4. Jefta Dityolebit SH Panitera Pengadilan Negeri Serui
Panitera Pengadilan Negeri Biak
b. Mutasi Masuk Papua
No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru 1 J.P.L. Tobing, SH.MHum. Hakim Pengadilan Negeri
Palembang Klas IA Khusus Sumatera Selatan
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura Papua
2 Boedi Soesanto, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Klas IA Khusus DKI Jakarta
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura Papua
3 Setyawan HARTONO, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta DI Yogyakarta
Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Papua
4. H. Suyahyo,SH.MH Wakil Panitra Pengadilan Tinggi Palangka Raya Kalimantan Tengah
Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Papua
5. Willem Marco Erari, S.H., M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi
Pegadilan Negeri Biak
6. Dr. H. Prayitno Iman Santoso, S.H.,M.H
Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima
Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/hubungan Industrial Jayapura
7. LUKMAN BACHMID, S.H., M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Manado
Ketua Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/hubungan Industrial Jayapura
8. VERONIKA ANGWARMASE, S.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Tobelo
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari
9. SAMSUL. S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/hubungan Industrial Jayapura
10. DAHLAN, S.E., S.H Panitera Pengadilan Negeri Mamuju
Panitera Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/hubungan Industrial Jayapura
c. Mutasi Keluar Papua
No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru 1 R. Matras Supomo,SH,MH Hakim Tinggi
PT Jayapura Hakim Tinggi PT Palembang
2 Natsir Simanjuntak, SH. Hakim Tinggi PT Jayapura
Hakim Tinggi PT Padang
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 20
3 Nasaruddin Tappo, SH. MH. Hakim Tinggi/ Ketua PT Jayapura
Wakil Ketua PengadilanTinggi Makassar Sulawesi Selatan
4. Fatchul Bari,SH.,MH Hakim Tinggi PT Jayapura Pengadilan Tinggi Jakarta DKI Jakarta
5. Sumarna, S.H Hakim Pengadilan Negeri Merauke
Hakim Pengadilan Negeri Demak
6. Indrawan, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Biak
Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung
7. Priyanto, S.H., M.Hum Ketua PRIYANTO, S.H., M.Hum
Hakim Pengadilan Negeri Surakarta
8. Ronald Lauterboom, S.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Merauke
Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
9. Jumongkas L. Gaol, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/hubungan Industrial Jayapura
Ketua Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/hubungan Industrial Palangkaraya
9. Soesilo, S.H., M.H Ketua Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/hubungan Industrial Jayapura
Ketua Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/hubungan Industrial / Peikanan Ambon
10. Saly Etyseba Ponkorung, S.E Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Jayapura
Fungsional Umum Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara
11. Darkis, SH Panitera Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/hubungan Industrial Jayapura
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar
12. Saly Etyseba Ponkorung, S.E Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Jayapura
Fungsional Umum Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara
13. Mulat Prahesti, A.Md Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Serui
Fungsional Umum Pengadilan Negeri Wonosobo
14. Yenny Imelda Butar Butar, S.E Fungsional Umum Pengadilan Negeri Biak
Fungsional Umum Pengadilan Negeri Bale Bandung
15. Asma Harminsjah Fungsional Umum Pengadilan Negeri Sorong
Fungsional Umum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
2. Promosi
Selama tahun 2017, di Pengadilan Tinggi Jayapura telah terjadi promosi sebagaimana
terdapat dalam tabel berikut:
Tabel. Daftar Pelantikan Jabatan Tahun 2017
No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru 1 Achmad Albasori SH Panitera Pengganti
Hukum Pengadilan Negeri Biak
Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Biak
2 Nurlaila Abdul Gani, SH Fungsional umum Panitera Pengganti Hukum Pengadilan Negeri Jayapura
3 Akhmad Zumroni S.H. Fungsional umum Panitera Pengganti Hukum Pengadilan Negeri Jayapura
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 21
4. Semuel E. D.RESIMARAN S.H., M.H Panitera Muda Hukumpada Pengadilan Negeri Biak
Panitera Muda pidana pada Pengadilan Negeri Biak
5. Ivaldo Fillol Nainggolan S.E. Plt. Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Negrri Merauke
Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Negrei Merauke
3. Pensiun
Pada tahun 2017, tidak ada pegawai pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memasuki
masa purnabakti/pensiun.
No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru 1 Benyamin Palepong Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura
2 Drs. Lasmen Sinurat, SH Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)
Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Jayapura berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan setiap individu melalui partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, maupun Pengadilan Tinggi Jayapura. Adapun pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti selama tahun 2017, yaitu sebagaimana terpapar dalam tabel berikut ini :
Tabel. Daftar Kegiatan Pembinaan SDM Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2017
No Nama Jabatan Tanggal Kegiatan 1 I Gusti Ketut Suarta, S.sos.,
MH Kabag Umum
dan Keuangan
17 Juli s/d 25 November
2017
Diklat Kepemimpinan Tk. III
2 Diana Bian, SE Kasub Keuangan
dan Pelaporan
22 Agustus s/d 13
Desember 2017
Diklat Kepemimpinan Tk. IV
3 I Made Suraatmaja, SH., MH Hakim Tinggi
16 Oktober s/d 20
Oktober 2017
Diklat Hakim Juru Bicara
4 Afri Yuhara, S.Kom Staf Keuangan
dan Pelaporan
22 oktober s/d 27 Oktober
2017
Diklat Pengadaan Barang dan Jas Wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 22
B. KEADAAN PERKARA
Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Tinggi Jayapura yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka selama tahun 2017 baik Perkara Perdata
maupun Perkara Pidana yang diproses di Pengadilan Tinggi Jayapura dapat dilihat pada Tabel
berikut :
Tabel Keadaan Perkara Banding Tahun 2017 Pada Pengadilan Tinggi Jayapura
No Jenis Perkara
Sisa 2016 Masuk 2017 Putus 2017 Sisa 2017
1 Perdata 10 70 76 4
2 Pidana 9 93 99 3
3 Pidana Anak - 6 6 -
4 Perikanan - 3 2 1
5 Tipikor 4 32 36 0
Total 23 204 219 8
Diagram Keadaan Perkara Banding Tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Jayapura
Rincian Perkara Perdata tahun 2017 menurut jenis perkara pada Pengadilan Tinggi
Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel. Perkara Perdata Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2017
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1 Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 27
2 Wanprestasi 4
3 Tanah 12
4 Perceraian 15
5 Persekutuan Adat 3
6 Hutan Piutang 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PERDATA PIDANA PIDANA ANAK PERIKANAN TIPIKOR
Sisa 2016 Masuk 2017 Putus 2017 Sisa 2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 23
7 Sertifikat/Girik 1
8 Lain-lain 7
Total 70
Statistik Perkara Perdata Banding Masuk Tahun 2017
Rincian Perkara Pidana tahun 2017 menurut jenis perkara pada Pengadilan Tinggi
Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel. Daftar Terdakwa Perkara Pidana Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2017
No Jenis Tindak Pidana Jumlah Terdakwa
1 Sumpah/keterangan palsu 1
2 Pemalsuan surat 1
3 Kejahatan kesusilaan 12
4 Kejahatan perjudian 1
5 Penghinaan 2
6 Kejahatan terhadap nyawa 9
7 Penganiayaan 12
8 Menyebabkan mati / lupa karena alpa 1
9 Pencurian 4
10 Penggelapan 3
11 Tindak Pidana Korupsi 32
12 Tindak Pidana Narkotika / Psikotropika 27
13 Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga 3
14 Tindak Pidana Lain 17
15 Pidana Anak 6
0
5
10
15
20
25
30
12
1
15
34
27
1
7
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 24
16 Pidana Perikanan 3
Total 121
Statistik Perkara Pidana Banding Masuk Tahun 2017
1. REKAPITULASI PERKARA
Adapun wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura meliputi 10 (sepuluh) Pengadilan
Negeri yang terletak di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu :
1) Pengadilan Negeri Jayapura
2) Pengadilan Negeri Wamena
3) Pengadilan Negeri Merauke
4) Pengadilan Negeri Biak
5) Pengadilan Negeri Nabire
6) Pengadilan Negeri Serui
7) Pengadilan Negeri Kota Timika
8) Pengadilan Negeri Manokwari
9) Pengadilan Negeri Sorong
10) Pengadilan Negeri Fak Fak
Keadaan perkara di 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan bidang perkara pada tahun 2017,
sebagaimana data tabel dibawah ini :
0
5
10
15
20
25
30
35
1 1
12
1 2
912
14 3
32
27
3
17
63
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 25
a. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2017
Dalam tahun 2017, rekapitulasi Perkara Pidana pada Wilayah Pengadilan Tinggi
Jayapura yaitu:
Masuk : 2.006 perkara
Putus : 1.801 perkara
Sisa : 589 perkara
Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura
No Jenis Perkara Sisa 2016
Masuk 2017
Putus 2017
Sisa 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Pengadilan Negeri Jayapura Pengadilan Negeri Wamena Pengadilan Negeri Merauke Pengadilan Negeri Biak Pengadilan Negeri Nabire Pengadilan Negeri Serui Pengadilan Negeri Timika Pengadilan Negeri Manokwari Pengadilan Negeri Sorong Pengadilan Negeri Fak Fak
187 3
15 16 12 12 39 64 36 -
639 106 145 121 109 121 143 242 287 93
593 78
121 105 106 128 157 181 253 79
233 31 39 32 15 5
25 125 70 14
Total 384 2.006 1.801 589
Tabel Grafik Perkara Pidana Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura
Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana Anak Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura
No Jenis Perkara Sisa 2016
Masuk 2017
Putus 2017
Sisa 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadilan Negeri Jayapura Pengadilan Negeri Wamena Pengadilan Negeri Merauke Pengadilan Negeri Biak Pengadilan Negeri Nabire Pengadilan Negeri Serui Pengadilan Negeri Timika Pengadilan Negeri Manokwari
2 - - 2 - - - -
40 4 5 8 5
12 5
13
23 3 5
10 5
12 5
13
19 1 - - - - - -
0
100
200
300
400
500
600
700 GRAFIKPERKARAPIDANA
Sisa 2016 Masuk 2017 Putus 2017 Sisa 2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 26
9 10
Pengadilan Negeri Sorong Pengadilan Negeri Fak Fak
- -
15 1
15 1
- ‐
Total 4 108 92 20
Tabel Grafik Perkara Pidana Anak Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura
Tabel Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Korupsi
No Jenis Perkara Sisa 2016
Masuk 2017
Putus 2017
Sisa 2017
1 2
Pengadilan Negeri Jayapura Pengadilan Negeri Manokwari
75 10
81 21
89 22
67 9
Total 85 102 111 76
Grafik Perkara Tindak Pidana Korupsi Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura
Tabel Rekapitulasi Perkara Perikanan
No Jenis Perkara Sisa 2016
Masuk 2017
Putus 2017
Sisa 2017
1 2
Pengadilan Negeri Merauke Pengadilan Negeri Sorong
- -
- 7
- 7
- -
Total - 7 7 -
0
5
10
15
20
25
30
35
40 GRAFIKPERKARAPIDANAANAK
Sisa 2016 Masuk 2017 Putus 2017 Sisa 2017
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PN jayapura PN Manokwari
Sisa 2016 Masuk 2017 Putus 2017 Sisa 2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 27
Grafik Perkara Perikanan
b. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2017
Dalam tahun 2017, rekapitulasi Perkara Perdata pada Wilayah Pengadilan Tinggi
Jayapura yaitu:
Masuk : 212 perkara
Putus : 550 perkara
Sisa : 227 perkara
Tabel Rekapitulasi Perkara Perdata Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura
No Jenis Perkara Sisa 2016
Masuk 2017
Putus 2017
Sisa 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Pengadilan Negeri Jayapura Pengadilan Negeri Wamena Pengadilan Negeri Merauke Pengadilan Negeri Biak Pengadilan Negeri Nabire Pengadilan Negeri Serui Pengadilan Negeri Timika Pengadilan Negeri Manokwari Pengadilan Negeri Sorong Pengadilan Negeri Fak Fak
109 3 8 6 5 9
14 6
39 3
212 14 40 30 42 20 48 55
102 9
235 9
34 29 40 21 52 16
108 6
86 8
14 7 9 7 8
10 45 33
Total 202 572 550 227
0
1
2
3
4
5
6
7
PN Merauke Pn Sorong
Sisa 2016 Masuk 2017 Putus 2017 Sisa 2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 28
Tabel Grafik Perkara Perdata Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura
Tabel Rekapitulasi Perkara Hubungan Industrial (PHI)
No Jenis Perkara Sisa 2016
Masuk 2017
Putus 2017
Sisa 2017
1 2
Pengadilan Negeri Jayapura Pengadilan Negeri Manokwari
6 1
11 1
11 1
6 1
Total 7 12 12 7
Grafik Perkara Hubungan Industrial (PHI)
0
50
100
150
200
250 GRAFIKPERKARAPERDATA
Sisa 2016 Masuk 2017 Putus 2017 Sisa 2017
0
2
4
6
8
10
12
PN Jayapura PN Manokwari
Sisa 2016 Masuk 2017 Putus 2017 Sisa 2017
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 29
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan
Gedung Kantor
Gedung kantor Pengadilan Tinggi Jayapura terletak di Jl. Tanjung Ria No. 98 Base “G”
berdiri di atas tanah seluas 7,856 m2 dan Luas gedung bangunan kantor Pengadilan Tinggi
Jayapura sebelumnya 2,498 m2, pada tahun anggaran 2014 sampai 2016 telah dilakukan
rehabilitasi bangunan prototype yang telah disetujui oleh Mahkamah Agung. Bahwa
sampai dengan saat ini pembangunannya telah mencapai 100% (seratus persen).
Rumah Dinas
Pengadilan Tinggi Jayapura memiliki rumah dinas sebanyak 24 (dua puluh empat) unit
dengan rincian sebagai berikut:
o 12 unit rumah dinas type C, yang terletak di Jl. Tanjung Ria No.98
o 2 unit rumah dinas type B, yang terletak di Jl. Angkasa Indah Angkasa Pura
o 8 unit rumah dinas type B, yang terletak di Jl. Pasifik Indah III Pasir Dua
o 2 unit rumah dinas type B, yang terletak di Pemotongan Hewan Entrop
a. Pengadaan
Dalam tahun 2017 terdapat pengadaan sarana dan prasarana lingkungan Gedung dan
Bangunan pada Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu:
1. Pengadaan teknologi Informasi dengan nilai Kontrak Rp. 45.000.000,- yang
Pengadaannya telah mencapai 100 %.
2. Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi pendukung kesekretariatan dengan nilai
Kontrak Rp.70.000.000,- yang pengadaannya telah mencapai 100%
3. Pengadaan Fasilitas perkantoran dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.446.000.000,-
yang pekerjaannya telah mencapai 100%.
4. Pengadaan Alat pengolah data dan Komunikasi Pendukung SIPP dengan Nilai
Kontrak Rp. 107.500.000,- telah Mencapai 100 %
b. Pemeliharaan Gedung dan bagunan
Dalam tahun 2017 telah dilakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana gedung baik
itu yang bersumber dari belanja modal maupun dari belanja barang dengan perincian sebagai
berikut:
Pemeliharaan yang bersumber dari belanja barang sebagai berikut :
1. Perawatan gedung kantor Pengadilan Tinggi Jayapura senilai Rp. 59.850.000,-
2. Perawatan halaman kantor Pengadilan Tinggi Jayapura senilai Rp. 8.500.000,-
c. Penghapusan
Dalam tahun 2017, tidak terdapat Penghapusan terhadap aset berupa Gedung dan
Bangunan yang dikelola/digunakan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 30
Keadan Aset Tanah Bangunan pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2017
Tanah
Keadaan tanah Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2017 sebagai berikut :
No Uraian Kuantitas(m2)
Nilai (Rp)
1 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I
Type C
3.869 4.434.715.000
2 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II
Type C
1.999 2.262.757.000
3 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 7.856 13.531.758.000
Jumlah
Gedung dan Bangunan
Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Tinggi Jayapura Per 31 Desember 2017 adalah
sebagai berikut :
No Uraian Kuantitas(unit)
Nilai (Rp)
1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 5 13.171.275.000
2 Gedung Pos Jaga Permanen - -
3 Rumah Negara Golongan I Type C - -
4 Rumah Negara Golongan II Type B 2 509.415.000
5 Rumah Dinas Golongan II Type C 2 10.221.793.351
6 Pagar Permanen 1 1.312.853.000
Jumlah
Dalam tahun 2017, tidak terdapat mutasi pada gedung dan bangunan Pengadilan Tinggi
Jayapura.
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
a. Pengadaan persediaan Kantor
Dalam tahun 2017 terdapat pengadaan sarana dan persediaan pada Pengadilan Tinggi
Jayapura.
Dalam Tahun 2017 telah diadakan pembelian barang-barang persediaan dengan rincian
sebagai berikut:
Untuk DIPA 01, senilai Rp. 107.300.000,-
Untuk DIPA 03, senilai Rp. 36.960.000,-
b. Pemeliharaan Kendaraan dan Inventaris kantor
Dalam Tahun 2017 telah dilakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana fasilitas
gedung yang bersumber dari belanja barang dengan perincian sebagai berikut:
1. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 9 (sembilan) unit
senilai: Rp 246.408.000,-
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 31
2. Pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2 sebanyak 11 (sebelas) unit senilai:
Rp 35.200.000.-
3. Pemeliharaan inventaris kantor lainnya senilai: Rp 82.884.000.-
c. Penghapusan
Dalam tahun 2017, tidak terdapat Penghapusan terhadap aset berupa Peralatan dan
Mesin yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura.
Selengkapnya mengenai keadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan
Tinggi Jayapura per 31 Desember 2017 beserta mutasi selama tahun 2017 dapat kami uraikan
sebagai berikut :
Keadan Aset Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2017
Keadaan Peralatan dan Mesin Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2017 adalah
sebagai berikut:
Kode Uraian Saldo Per 31 Desember 2017
Kuantitas Nilai (Rp)
3.02.01.01.003 Station Wagon 2 445.991.420
3.02.01.02.003 Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah) 5 544.950.000
3.02.01.04.001 Sepeda Motor 11 172.235.000
3.05.01.04.002 Lemari Kayu 15 528.000
3.05.01.05.007 CCTV 1 19.800.000
3.05.01.05.017 Mesin Absensi 1 27.500.000
3.05.01.05.048 Infokus 3 26.400.000
3.05.01.99.999 Alat kantor lainnya(Huruf Timbul Stenlis) 21 15.520.000
3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 17 75.460.000
3.05.02.01.003 Kursi Besi / Metal 72 89.100.000
3.05.02.01.005 Sice 2 33.000.000
3.05.02.01.022 Partisi Staf 8 44.000.000
3.05.02.01.029 Backdroup Tv/Wardrobe 54 103.400.000
3.05.02.04.004 A.C. Split (5 PK) Window 2 79.200.000
3.05.02.04.004 A.C. Split (2 PK) 4 30.800.000
3.05.02.06.002 Televisi 4 21.414.500
3.05.02.06.002 Televisi /TV Lead 40 inc 3 39.600.000
3.05.02.06.036 Dispenser 2 3.960.000
3.05.02.06.042 Lambang Instansi 1 1.650.000
3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 10 55.908.450
3.06.02.01.003 Pesawat Telephone 10 3.300.000
3.06.03.47.002 Genset 1 698.500
3.10.01.02.001 P. C Unit Lenovo 6 86.946.375
3.10.01.02.001 P. C Unit 1 9.900.000
3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 7 21.964.875
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 32
3.10.02.03.017 External / Portable Hardisk 2 3.068.800
3.10.01.02.002 Laptop 2 27.250.000
3.05.02.06.008 Sound System 1 61.600.000
3.05.02.06.026 Lambang Garuda Pancasila 3 950.000
Jumlah
Selama tahun 2017, terjadi mutasi tambah peralatan dan mesin dengan perincian sebagai
berikut:
Jenis Transaksi Kuantitas
(unit) Nilai (Rp)
Saldo Awal (1 Januari 2017) NIHIL NIHIL
Perubahan (1 Januari – 31 Desember 2017) Pembelian Transfer Masuk Reklasifikasi Masuk Koreksi Pencatatan Reklasifikasi Keluar Penghentian BMN dari penggunaan
253 0 0 0 0 0
1.608.243.00000000
Saldo Akhir per 31 Desember 2017 253 1.608.243.000
Jaringan
Keadaan Aset Jaringan Pengadilan Tinggi Jayapura Per 31 Desember 2017 adalah sebagai
berikut:
No Uraian Kuantitas
(unit) Nilai (Rp)
1 Instalasi - -
Jumlah - -
Aset Tetap Lainnya
Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Tinggi Jayapura Per 31 Desember 2017 adalah
sebagai berikut:
No Uraian Kuantitas
(unit) Nilai (Rp)
1 Monografi - -
Jumlah - -
Barang Persediaan untuk DIPA 01
Berikut ini merupakan Laporan Persediaan untuk DIPA 01 pada Pengadilan Tinggi Jayapura
untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017:
Kode Uraian Nilai (Rp)
117111 Barang Konsumsi
1010301001 Alat Tulis
000004 Spidol Board Maker
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 33
000005 Pensil 2B
000014 Pensil 2B1
000016 Spidol maker
000017 Pen Snowman V-5
000018 Pen Thosiro/tanda tangan
000020 Stabilo
000022 Pen snowman Drawing
1010301002 Tinta Tulis, Tinta Stempel
000002 Tinta Stempel Ungu
000003 Tinta Stempel Deboz
000004 Tinta Stempel Semar
1010301003 Penjepit Kertas
000002 Paper Clip Seagul No.5
000003 Binder Clips No. 111
000004 Binder Clips No.155
000006 Staples No.10
000014 Isi Hekter No. 10
000015 Binder Clips No. 260
000016 Isi Hekter Besar ½”
000023 Binder Clip No.107
1010301004 Penghapus/ Korektor
000008 Penghapus papan
000010 Pita Koreksi
1010301005 Buku Tulis
000006 Buku Ekspedisi mirage
000014 Buku Kwarto Mirage
000020 Buku Folio 300
000021 Buku Folio 100
1010301006 Ordner Dan Map
000003 Stop map merah
000007 File Gobi
000012 Map Biola Hijau
1010301008 Cutter
000001 Gunting
000003 Cutter
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 34
000005 Isi Cutter
000009 Isi Cutter 1
1010301010 Alat Perekat
000001 Plakban Hitam
000004 Lem double tip
000012 Plakban Coklat 1
000013 Lem povinal kecil
000017 Latban Hitam
000019 Latban Bening
000023 Guve Stick
1010301014 Barang Cetakan
000002 Papan mika 1
1010301999 Alat Tulis Kantor Lainnya
000001 Kwitansi Mini SIDU
000017 Pembatas Inder mark joyko
1010302001 Kertas HVS
000004 Kertas F4 1
1010302002 Berbagai Kertas
000002 Kertas Fax
1010302003 Kertas Cover
000005 Kertas Cover
1010302004 Amplop
000004 Amplop coklat sedang
000012 Amplop Coklat Kecil
000021 Amplop Besar
1010304004 Tinta/Toner Printer
000003 Tinta Data Print 40/Hitam
000018 Tinta DP 40
000020 Catrige 40 A
000026 Catrige 811 Canon
000027 Catrige canon 810 A
000030 Tinta Epson T6642
000031 Tinta Epson T6643
000032 Tinta Epson T6644
000033 Toner HP 85 A
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 35
000034 Tinta Pixma 790 M
000035 Tinta Pixma 790 C
000036 Tinta Pixma 790 Y
000038 Tinta DP 40 A
1010304011 CD/DVD
000001 DVD R
000005 CD-R Plus
1010306010 Batu Baterai
000001 Baterai
000002 Batterai Alkalin AAA
Jumlah 14.827.648
Keterangan:
1. Persediaan senilai Rp0,- dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp0,- dalam kondisi usang.
Barang Persediaan untuk DIPA 03
Berikut ini merupakan Laporan Persediaan untuk DIPA 03 pada Pengadilan Tinggi Jayapura
untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017:
Kode Uraian Nilai (Rp)
117111 Barang Konsumsi
1010301001 Alat Tulis
000002 Spidol White Boart Hitam
000008 Spidol hitam kecil
000013 Faster 1
000018 Pulpen toshiro
000019 Spidol snowman merah
000020 Spidol Snowman biru
000021 Memo stik love
000022 Snowman maker permanen
1010301002 Tinta Tulis, Tinta Stempel
000002 Bantal Stempel 2
000004 Catrige 41
000005 Tinta Stempel piramid
10101301003 Penjepit kertas
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 36
000001 Paper clip no.3
000004 Binder Clip No. 260
000005 Binder Clip No. 105
000007 Paper Clip kenko
1010301004 Penghapus/Konektor
000001 Tipex kenko
000004 Penghapus
1010301005 Buku Tulis
000003 Buku Kwitansi
000004 Buku Ekspedisi
000005 Buku Mirage A4
000007 Buku Mirage A4 1
000008 Buku Folio Paperline F4
000009 Buku Ekspedisi Mirage
000010 Buku Ekspedisi Lion
1010301006 Ordner dan Map
000005 Map Merah Biasa
1010301010 Alat Perekat
000002 Latban Bening
000003 Latban Hitam
000009 Lem Glue white Daimaru
000010 Glue Stick kenko
1010301011 Stadler HD
000002 Stadler Hd 50
000003 Stapler Joyko HD-10
1010301012 Staples
000001 Hekter HD-10
1010302013 Isi staples
000002 Isi Staples Kagoro no.10
000003 Isi Staples Kangoro1/2
1010302001 Kertas HVS
000004 Kertas F4
000005 Kertas F4 80 Gr
1010302002 Berbagai Kertas
000006 Pembatas kertas indeks mark joyko
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 37
000011 Stik notes
1010302003 Kertas Cover
000001 Kertas Cover merah
1010302004 Tinta/Toner Print
000003 Tinta DP 40
000006 Catrige Canon 810
000014 Catrige 811
000022 Tinta DP 41 warna
000023 Catrige 810 black
000024 Catrige canon 725
1010306010 Batu Baterai
000003 Baterai A2
000004 Baterai ABC besar
000005 Baterai ABC sedang
Jumlah 11.243.250
Keterangan:
1. Persediaan senilai Rp0,- dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp0,- dalam kondisi usang
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 38
D. PENGELOLAAN KEUANGAN
Terdapat perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Pengadilan Tinggi
Jayapura Tahun 2017, baik DIPA 400022 dan DIPA 400023. Berikut daftar perubahan
Realisasi anggaran tersebut:
Tabel. DIPA 400022
Realisasi pelaksanaan anggaran Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun Anggaran 2017
adalah sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Uraian Pagu Realisasi Sisa Dana
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Rp 16,976,277,000 Rp 16,444,141,696 Rp 532,135,304
Rekapitulasi Realisasi DIPA 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis lainnya Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura
Satker Pagu Realisasi Sisa Dana
PN JAYAPURA Rp. 11.492.250.000 Rp. 10.320.861.150 Rp 1.171.388.850
PN WAMENA Rp. 7.314.683.000 Rp. 3.790.795.491 Rp. 3.523.917.509
PN MERAUKE Rp. 5.701.322.000 Rp. 4.446.059.386 Rp. 1.255.262.614
PN BIAK Rp. 5.035.854.000 Rp. 3.913.278.029 Rp. 1.122.575.971
PN NABIRE Rp. 4.551.247.000 Rp. 3.927.055.591 Rp. 624.191.409
PN SERUI Rp. 4.293.623.000 Rp 3.379.138.372 Rp 914.484.628
PN TIMIKA Rp. 4.507.679.000 Rp. 3.205.543.827 Rp. 903.154.774
PN MANOKWARI Rp. 6.675.681.000 5.537.485.503 Rp. 1.138.195.497
PN SORONG Rp. 8.347.781.000 Rp. 7.140.018.083 Rp. 1.207.762.917
PN FAK‐FAK Rp. 4.027.799.000 Rp. 3.603.699.871 Rp. 424.099.129
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Uraian Pagu Realisasi Sisa Dana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Rp 1,668,500,000 Rp 1,613,043,000 Rp 55,457,000
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 39
Rekapitulasi Realisasi DIPA 01 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura
Satker Pagu Realisasi Sisa Dana
PN JAYAPURA Rp. 410.000.000 Rp. 409.294.000 Rp. 706.000
PN WAMENA Rp. 586.750.000 Rp. 583.934.000 Rp. 2.816.000
PN MERAUKE Rp. 300.900.000 Rp 298.827.200 Rp 2.072.800
PN BIAK Rp. 307.500.000 Rp. 307.000.000 Rp. 500.000
PN NABIRE Rp. 267.000.000 Rp. 266.370.000 Rp. 630.000
PN SERUI Rp. 410.000.000 Rp 409.294.000 Rp. 706.000
PN TIMIKA Rp.1.345.000.000 Rp. 1.331.071.000 Rp. 13.929.000
PN MANOKWARI Rp. 362.500.000 Rp. 350.625.000 Rp. 11.875.000
PN SORONG Rp. 380.750.000 Rp. 334.132.460 Rp. 46.617.540
PN FAK‐FAK Rp. 155.000.000 Rp. 3.830.395.000 Rp. 1.105.000
Tabel. DIPA 400023
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Uraian Pagu Realisasi Sisa Dana
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Rp 166,904,000 Rp 139,080,860 Rp 27,823,140
Rekapitulasi Realisasi DIPA 03 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Wilayah
Pengadilan Tinggi Jayapura
Satker Pagu Realisasi Sisa Dana
PN JAYAPURA Rp. 207.325.000 Rp. 171.441.990 Rp. 35.883.210
PN WAMENA Rp. 77.195.000 Rp. 64.779.000 Rp. 12.416.000
PN MERAUKE Rp. 146.655.000 Rp 132.604.500 Rp 14.050.500
PN BIAK Rp. 111 .110. 000 Rp. 92 .292 .050 Rp. 18. 817 .951
PN NABIRE Rp. 267.000.000 Rp. 266.370.000 Rp. 630.000
PN SERUI Rp. 75.770.000 Rp. 74.144.484 Rp. 1.625.516
PN TIMIKA Rp. 140.090.000 Rp. 112.174.000 Rp. 27.916.000
PN MANOKWARI Rp. 231.410.000 Rp. 217.960.095 Rp. 13.449.905
PN SORONG Rp. 190.525.000 Rp. 157.924.175 Rp. 32.600.825
PN FAK‐FAK Rp. 351.865.000 Rp. 350.044.100 Rp. 1.820.900
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 40
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen
Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih
dahulu merealiasikan jauh sebelum Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik,
sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan,
terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan
informasi yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan
Publik, termasuk Pengadilan. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang
efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-
undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan
organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas
melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan.
Pengadilan Tinggi Jayapura setidak-tidaknya memiliki 2 (dua) media dalam menyediakan
atau menyajikan informasi kepada masyarakat, baik secara tidak langusung yaitu melalui
website resmi Pengadilan Negeri maupun secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang
ada pada Pegadilan, yang didukung ketersediaan perangkat berupa hard ware dan soft ware
dan tentu saja dengan sumber daya manusia yang baik, disiplin dan terlatih.
1. Perangkat Keras (Hard Ware)
Keadaan hard ware pada Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2017 yaitu:
Tabel. Daftar Perangkat Keras (Hard Ware) Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2017
No Jenis Jumlah Kondisi Keterangan
1
Komputer (P.C) 1 Baik
2 Laptop 1 Baik
2 Printer 1 Baik
3 Scanner 1 Baik
4 Faksimili 1 Baik
5 Server CTS 1 Baik
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 41
2. Perangkat Lunak (Soft Ware)
Software yang digunakan pada Pengadilan Tinggi Jayapura adalah Microsoft Office
2007 dan 2010, sedangkan untuk system operasinya adalah windows 2000, windows 7.
Untuk menangkal virus Pengadilan Tinggi Jayapura menggunakan antivirus yang
beragam mulai smadav, Norton, kaspersky dan PCMav, itu pun cara mendapatkannya
dengan mengunduh free anti virus tersebut.
3. Jaringan Internet (Internet Connection)
Jaringan internet yang telah terkoneksi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu Coco
net yang di koneksikan ke tiap bagian dalam ruangan dengan menggunakan wareless
(WiFi) dan kabel (LAN).
4. Website
Pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Tinggi Jayapura
tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi Pengadilan Tinggi
Jayapura yang beralamatkan www.pt-jayapura.go.id, terutama untuk menu informasi yang
wajib diberikan atau tersedia. Dengan website ini program transparansi informasi Pengadilan
Tinggi Jayapura atau Mahkamah Agung dapat diakses pencari Informasi memperoleh
informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelayanan Pengadilan Tinggi Jayapura
kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik
Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor
: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya
informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana
serta informasi lain lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan
(justiciabelen). Namun, dalam pengembangan ke depannya, website tersebut perlu dikritisi
dan diberikan saran yang konstruktif.
- Website resmi dan email Pengadilan Tinggi Jayapura dan Satuan Kerja:
1) Pengadilan Tinggi Jayapura : pt-jayapura.go.id
Email : [email protected]
2) Pengadilan Negeri Jayapura : pn-jayapura.go.id
Email : [email protected]
3) Pengadilan Negeri Sorong : pn-sorong.go.id
Email : [email protected]
4) Pengadilan Negeri Biak : pn-biak.go.id
Email : [email protected]
5) Pengadilan Negeri Manokwari : pn-manokwari.go.id
Email : [email protected]
6) Pengadilan Negeri Nabire : pn-nabire.go.id
Email : [email protected]
7) Pengadilan Negeri Merauke : pn-merauke.net
Email : [email protected]
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 42
8) Pengadilan Negeri Kota Timika : pn-timikakota.go.id
Email : [email protected]
9) Pengadilan Negeri Serui : pn-serui.go.id
Email : [email protected]
10) Pengadilan Negeri Wamena : pn-wamena.go.id
Email : [email protected]
11) Pengadilan Negeri Fakfak : pn-fakfak.go.id
Email : [email protected]
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/CTS) Satuan Kerja:
1) Pengadilan Negeri Jayapura : sipp.pn-jayapura.go.id
2) Pengadilan Negeri Sorong : sipp.pn-sorong.go.id
3) Pengadilan Negeri Biak : sipp.pn-biak.go.id
4) Pengadilan Negeri Manokwari : sipp.pn-manokwari.go.id
5) Pengadilan Negeri Nabire : sipp.pn-nabire.go.id
6) Pengadilan Negeri Merauke : sipp.pn-merauke.net
7) Pengadilan Negeri Kota Timika : sipp.pn-timikakota.go.id
8) Pengadilan Negeri Serui : sipp.pn-serui.go.id
9) Pengadilan Negeri Wamena : sipp.pn-wamena.go.id
10) Pengadilan Negeri Fakfak : sipp.pn-fakfak.go.id
5. Meja Informasi (Information Desk)
Sarana yang wajib harus tersedia di Pengadilan adalah Meja Informasi, baik dari format
dan bentuk yang sederhana ataupun seperangkat meubeler yang bagus dan bergaya Iptek,
yang penting sesederhana apapun Meja Informasi mestinya cukup representative, mudah
diakses dan ramah lingkungan. Dijelaskan sebelumnya, pencari informasi dapat langsung
datang ke Meja Informasi di Pengadilan Tinggi Jayapura untuk mendapatkan informasi yang
diinginkannya. Di Meja Informasi pencari informasi dapat bertatap muka langsung dengan
Petugas Informasi yang ada di Pengadilan.
F. REGULASI TAHUN 2017
Dalam tahun 2017 pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Jayapura
dilakukan pada 8 (delapan) area, yaitu: manajemen perubahan, perundang-undangan,
penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen
SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan
publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut didasarkan pada regulasi, baik berupa
peraturan maupun surat keputusan, yang diterbitkan oleh Pemerintah (termasuk
Kementerian/Lembaga), Mahkamah Agung RI, maupun Pengadilan Tinggi Jayapura. Berikut
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 43
ini merupakan daftar regulasi yang menjadi instrumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada
Pengadilan Tinggi Jayapura:
1. Manajemen Perubahan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tanggal 22 Mei
2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik
Tahun 2015. Kegiatan pemutakhiran data melalui e-PUPNS ini merupakan kewajiban setiap
PNS dalam periode 1 Januari – 31 Desember 2017. Sanksi bagi PNS yang melanggar, maka
data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional.
2. Perundang-undangan
Mengenai penggajian, terdapat Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (LN Thn. 2015 No. 123); dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38
Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun
Anggaran 2015 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
(LN Thn. 2015 No. 131, TLN No. 5705).
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
o Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Sebagai implikasinya, terbit pula
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan
Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya.
4. Penataan Tata Laksana
o Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura nomor : W30-
U/06/KP.07.1/8/2017 tanggal 01 Agustus 2017 Tentang TIM Akreditasi Penjamin Mutu pada
Pengadilan Tinggi Jayapura
o Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : W30-U/7/KPT/SK/9/2017
tanggal 4 September 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
dilingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura
o Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : W30-U/6/KPT/9/2017
tanggal 4 September 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Intern dilingkungan
Pengadilan Tinggi Jayapura
o Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor :W30-
U/10/KP/07.1/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan
Tinggi Jayapura
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 44
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
o Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tanggal
27 Juli 2015 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah
Agung RI.
o Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
07/DJU/Kp.04.5/9/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Promosi
dan Mutasi bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum.
o Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor W30-
U/1002/KP.04.6/6/2016 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Tinggi Jayapura.
6. Penguatan Akuntabilitas
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015
tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Peraturan ini
memperhatikan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 01 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Penguatan Pengawasan
o Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 03 tahun 2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI di
Lingkungan Instansi Pemerintah.
o Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : W30-U/02/PS.00/8/2017
tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang
o Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor W30-U/03/PS.00/9/2017
tanggal 15 September 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Daerah.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
o Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana,
beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 06/DJU/PS 01/8/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Formulir, SOP dan
Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana.
o Ketua MA menerbitkan surat nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September
2015 perihal penyumpahan advokat yang ditujukan kepada para Pengadilan Tingkat Banding
se-Indonesia.
o Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang
Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan. Dalam Perma ini, Mahkamah Agung
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 45
memberikan pengaturan yang progresif mengenai beberapa ketentuan hukum acara yaitu
mengenai pemanggilan dan pemeriksaan perkara oleh Hakim.
o Kerjasama Pertukaran Data antara Mahkamah Agung RI dengan Ditjen
Pemasyarakatan. Penandatanganan nota Kesepahaman (MoU) dilakukan pada 30 Oktober
2015 tentang kerja sama di bidang pertukaran data perkara pidana pada tingkat kasasi dalam
rangka rintisan system peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Ruang lingkup
nota kesepahaman ini adalah implementasi penyampaian perpanjangan penetapan
penahanan dan petikan putusan berbasis teknologi informasi pada tingkat kasasi.
o Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1185/DJU/SK/PS.01/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Alur Pemberian Layanan Hukum
Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 46
A. INTERNAL
1. Pengertian Pengawasan
Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan
sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan
pengawasan fungsional.
Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian
secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara
prefentif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara
efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-
undangan.
Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat
pengawas yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI. Pada tahun anggaran 2017, di Pengadilan Tinggi Jayapura
telah dilaksanakan pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional
sekaligus melekat, yaitu dengan pengawasan yang bersifat rutin/ reguler baik dari
Badan Pengawas Mahkamah Agung RI maupun Pengawasan dari Hakim Pengawas
dan Pengamat Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri maupun audit keuangan oleh BPK
RI.
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan
Pengawasan internal yang bersifat reguler/ rutin pada Pengadilan Tinggi
Jayapura dilakukan dengan maksud untuk :
a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan,
pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum
peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan
perundang-undangan.
b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan
pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan
ketidakefisiensian penyelenggaraan peradilan.
d. Menilai kinerja aparat peradilan.
e. Identifikasi dan inventarisasi kendala dan permasalahan sehingga
memudahkan evaluasi dan pemecahan masalah (solusi).
BAB IV PENGAWASAN
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 47
Dalam melaksanakan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab
pengawasan di lingkungan Peradilan Tingkat Banding berada pada :
Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
Seluruh Pejabat Kepaniteraan
Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding
Obyek pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura adalah meliputi
pengawasan intern Pengadilan Tinggi Jayapura dan juga meliputi Pengadilan Negeri yang
berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura yang berjumlah 10 Pengadilan
Negeri. Sedangkan ruang lingkup pengawasan rutin reguler meliputi :
Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas,
Pengawasan dan pembinaan dan evaluasi kegiatan.
Administrasi peradilan yang terdiri dari administrasi perkara, administrasi
Persidangan, pelaksanaan eksekusi serta administrasi umum.
Mutu pelayanan publik.
Kinerja Pengadilan.
Pengawasan Intern
Guna meningkatkan professionalisme tiap bidang dan terwujudnya pelayanan yang
bersih dan transparan, maka Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura telah membentuk Hakim
Pengawas dan Pembinaan Bidang yaitu Nomor :W30-U/02/PS.00.01/8/2017 tanggal 10
Agustus 2017 tantang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, yang susunan hakim
pengawasnya adalah sebagai berikut:
No Bidang Pengawasan Hakim Tinggi Keteranga
n 1 HUMAS I MADE SURAATMAJA, SH.,MH
2 Juru Bicara SUKADI, SH., MH
3 Kepaniteraan Perdata PAHATAR SIMARMATA, SH., M.Hum
RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH., MH
4 Kepaniteraan Pidana ANHAR MUJIONO, SH., MH
IDA BAGUS N. OKA DIPUTRA, SH., MH
5 Kepaniteraan Tipikor HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH
Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, SH., M.Hum
6 Kepaniteraan Hukum BAMBANG KRISNAWAN, SH., MH
JHONY ASWAR, SH
7 Sub Bagian
Kepegawaian dan IT
BOEDI SUSANTO, SH
8 Sub Bagian Rencana
Program dan Anggaran
RAMLAN, SH., MH
JOHN PANTAS L. TOBING, SH., M.Hum
9 Sub Bagian Keuangan
dan Pelaporan
SUPRIYONO, SH., M.Hum
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 48
10 Sub Bagian Tata Usaha
dan Tumah Tangga
SRI PURNAMAWATI, SH
11 Kepustakaan dan
Kebersihan Lingkungan
Kantor
IRA SATIAWATI, SH., MH
Pengawasan Daerah
Guna meningkatkan fungsi Pengawasan Daerah di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Jayapura, maka Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura telah membentuk Hakim Pengawas
Daerah yaitu Nomor: W30-U/3/PS/00.01/9/2017 tanggal 15 September 2017 tentang
Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang susunan hakim pengawasnya adalah
sebagai berikut:
No Hakim Tinggi Pengawaas Daerah Daerah Pengawasan
Ket.
1 I MADE SURAATMAJA, SH.,MH
HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH
Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, SH., M.Hum
PN JAYAPURA
2 BOEDI SUSANTO, SH
IRA SATIAWATI, SH., MH
PN SORONG
3 PAHATAR SIMARMATA, SH., M.Hum
Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH., MH
PN MANOKWARI
4 BAMBANG KRISNAWAN, SH., MH
ANHAR MUJIONO, SH., MH
PN MERAUKE
5 SUPRIYONO, SH., M.Hum
RAMA J. PURBA, SH., MH
PN TIMIKA
6 RAMLAN, SH., MH PN BIAK
7 IDA BAGUS N. OKA DIPUTRA, SH., MH PN NABIRE
8 SUKADI, SH., MH PN FAKFAK
9 JOHN PANTAS L. TOBING, SH., M.Hum PN SERUI
10 JHONY ASWAR, SH
SRI PURNAMAWATI, SH
PN WAMENA
Pengawasan ke Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura
rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pengawasan yaitu dengan bentuk pengamatan
dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan
dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan
peraturan yang berlaku. Pengawasan reguler ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun,
sedangkan pengawasan khusus dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat dan
juga hasil dari temuan dalam Laporan Bulanan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 49
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura terhadap
pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura dilakukan
dengan membentuk Tim Pengawas Daerah. Pelaksanaan pengawasan terhadap 10
Pengadilan Negeri se-Papua dan Papua Barat dengan membentuk Tim Pengawas
dengan obyek pengawasan meliputi :
a. Administrasi perkara
b. Administrasi persidangan
c. Administrasi umum
d. Manajemen peradilan
e. Pelayanan publik
B. EVALUASI
1. Bentuk dan Metode Pengawasan
Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Tinggi Jayapura dilaksanakan dalam
bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap
para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang kepaniteraan maupun
kesektariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi
tindakan sebagai berikut:
a. Memeriksa program kerja.
b. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/ pelaksanaan program kerja.
c. Memberikan saran-saran untuk perbaikan.
d. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Jayapura.
e. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Jayapura atau Pejabat
yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut ;
2. Pelaksanaan Pengawasan
Pengawasan rutin/ reguler bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana
kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana program
kerja Pengadilan Tinggi Jayapura dapat dilaksanakan serta hambatan-hambatan apa
saja yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.
Pengawasan rutin/ regular pada Pengadilan Tinggi Jayapura adalah dengan
melakukan pemeriksaan secara konprehensif terhadap seluruh aspek
penyelenggaraan peradilan yang meliputi :
a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencangkup :
Administrasi perkara
Administrasi persidangan
b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesektariatan yang mencakup :
Administrasi kepegawaian
Administrasi keuangan
Administrasi umum dan inventaris
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 2017 50
c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan
dan kualitas pelayanan publik.
3. Pelaporan, Pengaduan Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan
oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Tinggi Jayapura baik dengan
pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta
evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan
kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara
pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya
dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA 2017 51
A. KESIMPULAN
Selama tahun 2017 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan
Negeri dibawahnya pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana
mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan
pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan
pengawasan.
Dari Laporan Tahunan 2017 yang kami susun ini, kami simpulkan mengenai beberapa hal
yang berkaitan dengan kinerja kami dalam pengelolaan Pengadilan Tinggi Jayapura,
diantaranya ialah :
a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan
dengan baik dan sebagaimana mestinya
b) Struktur Organisasi dan pembagian kewenangan telah kami sesuaikan dengan SOP
dan telah dijalankan dengan baik oleh segenap unsur pada Pengadilan Tinggi
Jayapura.
c) Pengawasan Internal pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah dijalankan dengan baik
dan terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan obyektif.
d) Pengelolaan Aset pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah dijalankan sesuai aturan dan
mekanisme yang ada dan telah berjalan dengan cukup baik.
.
B. SARAN
1. Diperlukan sosialisasi yang lebih aktif dari Mahkamah Agung RI mengenai Blue Print
Pembaruan Pengadilan 2010-2035.
2. Perlu disegerakannya informasi terintegrasi antara pengadilan tingkat pertama, banding
maupun MA.
3. Penguatan fungsi litbang dan diklat mengingat masih lemahnya SDM pengelola
keuangan, asset maupun perencanaan kinerja.
4. Penguatan pengawasan melalui penempatan inspektorat yang berkompeten dari MA
yang sifatnya tidak terikat dengan Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding
dan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI