Laporan Kinerja 2018
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nomor: LKj-5/D2/01/2019
Tanggal: 15 Januari 2019
i
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
engan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 Deputi Pengawasan
Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan,
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK), Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) telah selesai disusun. LKj
Tahun 2018 merupakan media pelaporan akuntabilitas kinerja realisasi Rencana
Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2015–2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Laporan ini dimaksudkan untuk menginformasikan pencapaian kinerja program
dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2018, sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kedeputian PIP
Bidang Polhukam PMK.
LKj Tahun 2018 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah. Dengan demikian, LKj Tahun 2018 ini telah mencantumkan
indikator program sebagaimana telah dimuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2018
Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.
Laporan Kinerja ini memuat analisis capaian kinerja berdasarkan
pengukuran kinerja yang dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang
terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan, berupa
indikator input, output, maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi,
efektivitas, dan kualitas pencapaian sasaran strategis dan sasaran program.
Dengan demikian, dapat diketahui sejauhmana tingkat keberhasilan Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK dalam mengemban amanahnya, sebagai auditor intern
DD Kata Pengantar
iii
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
KATA PENGANTAR.......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................ iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Data Umum Organisasi ........................................................................ 2
1. Tugas dan Fungsi ........................................................................... 2
2. Struktur Organisasi ......................................................................... 4
3. Sumber Daya Manusia .................................................................... 8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................................. 11
A. Rencana Strategis 2015 - 2019 ............................................................ 11
1. Pernyataan Visi ............................................................................ 11
2. Pernyataan Misi ............................................................................ 12
3. Tujuan Strategis ............................................................................ 21
4. Sasaran Strategis .......................................................................... 21
5. Indikator Kinerja Utama ................................................................ 21
6. Program dan Kegiatan .................................................................. 23
B. Perjanjian Kinerja 2018 ....................................................................... 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 29
A. Capaian Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK ................................. 29
B. Analisis Capaian Kinerja ....................................................................... 31
C. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 ........................................ 49
BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 54
A. Ringkasan Capaian Sasaran Strategis ................................................... 54
B. Kelemahan/Hambatan Pencapaian Sasaran Strategis .............................. 57
C. Langkah-Langkah Perbaikan Kinerja ...................................................... 57
Daftar Isi
iv
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
LAMPIRAN :
Lampiran 1. Capaian Indikator Kinerja Utama;
Lampiran 2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun
2017;
Lampiran 3. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018 Dengan
Realisasi dan Target Tahun 2015-2019;
Lampiran 4. Capaian Kinerja Output;
Lampiran 5. Perbandingan Realisasi Output Tahun 2018 dengan Tahun 2017.
v
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
ebagai bagian dari BPKP, Deputi Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan,
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK) turut berperan dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan
dalam RPJMN 2015-2019. Untuk melaksanakan peran tersebut, Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019 sebagai turunan dari
Renstra BPKP 2015-2019 berisi visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dilengkapi
dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam
tahun 2015-2019. Renstra tersebut menjadi acuan penyusunan Kebijakan Pengawasan
dan Perjanjian Kinerja setiap Tahun.
Laporan Kinerja (LKj) Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018 merupakan
wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan target-target kinerja yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, yang mengacu pada Renstra BPKP dan Renstra
Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2015-2019. Sesuai dengan Renstra dan
Perjanjian Kinerja tersebut, BPKP melaksanakan program pengawasan intern akuntabilitas
keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah serta Program dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya. Keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil
(outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran
(output).
Pengukuran dan penilaian kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK didukung
dengan sistem pengelolaan data kinerja yang dapat diandalkan yang berisi database
rencana dan realisasi kinerja. Sistem tersebut diterapkan pada seluruh unit kerja BPKP,
baik pada kantor pusat maupun perwakilan.
SS Ringkasan Eksekutif
vi
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2018 ditunjukkan dalam
capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diikhtisarkan
sebagai berikut:
URAIAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
CAPAIAN
KINERJA
OUTCOME (%)
URAIAN SATUAN TARGET REALISASI
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional
1.1. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita
Skala
1-5
2 3 150
Sasaran Program
Persentase Program Polhukam dan PMK yang
memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Pembangunan Program Prioritas dengan level 2
% 100 100 100
Tujuan Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. 1. Maturitas SPIP K/L (Level 3) % 56 57 103
Sasaran Program
Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam dan PMK % 56 57 103
Maturitas SPIP K/L (Level 2) Bidang Polhukam dan PMK % 44 33 75
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian/Lembaga/Pemda
3. 1. Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 56 43 77
Sasaran Program
Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 3) % 56 43 77
Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 2) % 44 41 93
vii
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Pencapaian IKU Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun Anggaran 2018 yang
menonjol adalah Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Program Prioritas dalam Nawa Cita sebesar 150,00%. Program pengawasan yang telah
dilakukan terkait pengawalan program pembangunan nasional meliputi: (1) Proyek
Strategis Nasional (PSN); (2) Program prioritas nasional yaitu pendidikan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, pertahanan dan keamanan,
dan konektivitas; serta (3) Penyelenggaraan ASIAN GAMES dan ASIAN PARA GAMES
tahun 2018.
Capaian peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP mencapai 103% dari target
yaitu atau 56% atau 31 K/L mencapai maturitas level 3. Sedangkan capaian Kinerja
yang paling rendah adalah kapabiltas APIP K/L (Level 3) sebesar 77%. Kondisi
kapabilitas APIP tahun 2018 sebagian masih berada pada level 2 dan 1. Rendahnya
capaian tersebut dikarenakan:
1. Proses peningkatan kapabilitas APIP menjadi level 3 memerlukan pemenuhan
substansi yang mendalam sehingga tidak dapat dicapai dalam waktu singkat;
2. Kelembagaan APIP K/L terbentur pada strukturnya pada K/L yang bersangkutan
akibat kebijakan pimpinan atau instansi lain yang terkait (Kemenpan dan
Kemenkeu).
3. Pemenuhan elemen dan indikator kapabilitas APIP level 3 sangat rigid dan
tergantung pada karakteristik K/L, sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian
untuk memenuhinya.
Keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut menggunakan
sumber daya manusia sebanyak 28.424 Orang Hari (OH) atau 131,71% dari rencana
sebesar 21.580 OH dan menyerap dana sebesar Rp.5.954.903.493,00 atau mencapai
84,01% dari anggaran sebesar Rp.7.088.597.800,00.
Pendahuluan
1
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
A. Latar Belakang
alam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good
governance) diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan
legitimate. Sistem tersebut diharapkan dapat mendorong
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab,
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan
Kinerja (LKj) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban
Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang telah
ditetapkan.
Secara umum, penyusunan LKj ditujukan untuk :
1. Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan good governance, karena LKj
merupakan dasar untuk mengukur kinerja Instansi Pemerintah secara transparan,
sistemik, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan informasi capain hasil pengawasan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholders); dan
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah.
Format LKj Tahun 2018 berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
D I. Pendahuluan
Pendahuluan
2
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
B. Data Umum Organisasi
1. Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan
Kebudayaan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan
intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral
pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum,
keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.
Lebih lanjut, pasal 15 Perpres tersebut menyatakan bahwa Deputi Bidang Pengawasan
Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan
intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral
pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum,
keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi
Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
a. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan
nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan,
pembangunan manusia, dan kebudayaan;
b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional
instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan
manusia, dan kebudayaan;
c. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas
Pendahuluan
3
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
pengeluaran keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional
dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh
anggaran negara dan/atau subsidi bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan
manusia, dan kebudayaan;
d. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset
negara pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan,
pembangunan manusia, dan kebudayaan;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi
pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan
kebudayaan;
f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang politik,
hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
g. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi pusat bidang
politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
h. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah di bidang
politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
i. Pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi
pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan
kebudayaan;
j. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah
pusat dan wajib bayar bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia,
dan kebudayaan;
k. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan
akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional
pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan
manusia dan kebudayaan.
Pendahuluan
4
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal
20 Pebruari 2001, struktur organisasi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK terdiri dari
empat Direktorat yang masing-masing membawahi dua Subdirektorat yaitu:
1) Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan;
2) Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
3) Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4) Direktorat Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan Lainnya.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi (existing)
Arif Ardiyanto
Lady Martha
Pendahuluan
5
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Dalam menunjang tugas dan fungsinya, Deputi PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan,
Pembangungan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK) dibantu oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Perbantuan yang merupakan perbantuan dari Biro Umum dengan
tugas mengkoordinasikan kegiatan Tata Usaha Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Polhukam PMK.
Dalam rangka merespon perubahan lingkungan strategis, tata kepemerintahan serta
rencana strategis pemerintah pada umumnya dan BPKP pada khususnya, penyesuaian
perubahan struktur organisasi BPKP khususnya Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yang
telah dibahas dengan Kementerian PAN RB telah mempertimbangkan dua aspek yaitu:
1) Kerangka teoritis yaitu structure follows strategy dan pencapaian tujuan
pengawasan yang efisien dan efektif.
2) Kerangka substantif (praktis) yaitu:
a. Pendefinisian core function Instansi Pemerintah bidang Polhukam PMK;
b. Lingkup koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Polhukam dan
PMK;
c. Beban tugas yang proporsional;
d. Sinkronisasi tugas dengan kedeputian lain;
e. Penyesuaian atas cakupan kementerian/lembaga baru atau lembaga lama yang
belum diampu Deputi PIP di bidang Polhukam PMK.
Perubahan signifikan dalam usulan struktur organisasi yang baru adalah:
1) Reformulasi nomenklatur direktorat yang fokus pada program lintas sektoral yang
merepresentasikan aspek pengawasan lintas kementerian/lembaga;
2) Penambahan satu direktorat baru yang menangani analisis, evaluasi dan
pengolahan hasil pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
192 Tahun 2014 tentang BPKP pasal 16 huruf k;
3) Penambahan dua sub direktorat baru sebagai konsekuensi dari pertimbangan beban
kerja yang proporsional.
4) Perubahan nomenklatur direktorat memiliki implikasi terhadap perubahan
Kementerian/Lembaga yang diampu.
Pendahuluan
6
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Penyesuaian struktur organisasi yang telah dibahas dengan Kementerian PAN RB
sebagai berikut:
Gambar 1.2 Penyesuaian Struktur Organisasi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
Perbandingan penyesuaian struktur organisasi baru dan lama adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1. Perbandingan Struktur Organisasi Lama dan Baru
No Usulan Struktur Baru Struktur Lama
1. Mandat Deputi PIP Bidang Polhukam PMK sesuai Perpres No. 192/2014 telah tergambarkan dengan jelas
Struktur lama masih mengacu pada Keputusan Kepala BPKP No. 80/2001
2. Pembagian direktorat berdasarkan core functions berupa 4 fungsi utama yaitu hankam, penegakan hukum, sosial budaya dan Sumber daya manusia)
Pembagian direktorat berdasarkan
nomenklatur kementerian
koordinator kabinet yang lama
(Polhukam dan Kesra)
Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam
PMK
Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan
Keamanan
Sub Direktorat Pengawasan Bidang
Pertahanan
Sub Direktorat Pengawasan Bidang
Keamanan
Sub Direktorat Analisis, Evaluasi dan
Pengolahan Hasil Pengawasan Bidang
Polhukam PMK
Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum
Sub Direktorat Pengawasan Bidang
Politik
Sub Direktorat Pengawasan Bidang Penegakan Hukum
Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan
Penanganan bencana
Sub Direktorat Pengawasan Bidang Perlindungan Sosial
Sub Direktorat Pengawasan Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan
Bencana
Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan
Sub Direktorat Pengawasan Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Direktorat Pengawasan Bidang
Agama dan Pemberdayaan
Keluarga
Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan
Iptek dan Reformasi Birokrasi
Sub Direktorat Pengawasan Bidang
Pengembangan Iptek
Sub Direktorat Pengawasan
Bidang Reformasi Birokrasi
Pendahuluan
7
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
No Usulan Struktur Baru Struktur Lama
3. Nomenklatur direktorat telah terdefinisikan seluruhnya dengan mempertimbangkan: clustering K/L yang selaras dalam program; deputi pada kementerian koordinator, beban kerja per direktorat yang proporsional.
Masih terdapat direktorat yang belum terdefinisikan (Direktorat Polsoskam Lainnya)
Nomenklatur sub direktorat juga belum terdefinisikan dengan tegas, misalnya sub direktorat LPB Hankam I dan II; LPB Gakkum dam Setlemtertina I dan II dan seterusnya
4. Tugas pokok dan fungsi terkait
perencanaan, analisis, evaluasi dan
pengolahan hasil pengawasan
sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor
192 Tahun 2014 pasal 16 huruf k telah
diakomodasi dalam struktur yang baru
sebagai sub direktorat tersendiri.
Tugas pokok dan fungsi terkait perencanaan, analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan masih didasarkan pada penugasan Deputi.
3. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Deputi PIP Bidang Polhukam PMK per 31 Desember 2018 sebanyak
158 orang termasuk pegawai yang diperbantukan di K/L sebanyak 18 orang. Jika
dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2017 sebanyak 122 orang, maka secara
total terjadi kenaikan jumlah pegawai sebanyak 36 orang (30%).
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, tugas dan fungsi BPKP menjadi lebih luas
cakupannya. Jumlah dan jenis kegiatan pengawasan juga bertambah dan semakin
beragam, sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga fungsional auditor yang tidak
hanya kompeten di bidang Auditing dan Akuntansi, tetapi bidang lainnya seperti
Ekonomi Makro, Manajemen atau Hukum.
Data pegawai Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam lima tahun terakhir dapat
diuraikan sebagai berikut:
Pendahuluan
8
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Struktural 14 13 13 13 13 13
Fungsional Auditor 82 81 101 102 95 125
Staf/Fungsional Lainnya 17 16 17 17 14 20
Jumlah 113 110 131 132 122 158
Perbandingan jumlah pegawai dari tahun 2013 s.d. 2018 dalam bentuk grafik sebagai
berikut:
Gambar 1.3 Data Pegawai 2013 s/d 2018
Posisi pegawai tahun 2018 (termasuk yang dipekerjakan di K/L) dapat diklasifikasikan
sebagai berikut:
1) Berdasarkan golongan
Jumlah pegawai sebanyak 158 orang terdiri dari :
Golongan II : 10 orang,
Pendahuluan
9
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Golongan III : 110 orang,
Golongan IV : 38 orang.
Dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan
Gol Ruang Jumlah %
A B C D E
IV 13 10 12 3 - 38 24%
III 23 34 12 41 - 110 70%
II - - 6 4 - 10 6%
Total 36 44 30 48 - 158
2) Berdasarkan jabatan
Tabel 1.4 Mutasi Pegawai dalam Tahun 2016-2017
Uraian Posisi 31/12/2017
Mutasi Posisi 31/12/2018 Tambah Kurang
Struktural
– Eselon I 1 - - 1
– Eselon II 4 1 1 4
– Eselon III 8 - - 8
Fungsional Auditor
– Auditor Madya 22 3 - 25
– Auditor Muda 40 3 3 40
– Auditor Pertama 10 30 - 41
– Auditor Penyelia 15 3 12
– Auditor Pelaksana Lanjutan 4 1 3
– Auditor Pelaksana 4 - - 4
Fungsional Lainnya 3 5 - 8
Fungsional Umum 11 1 - 12
Jumlah 122 43 8 158
Berdasarkan data di atas, terlihat adanya jumlah mutasi masuk yang lebih besar
dibandingkan dengan jumlah mutasi keluar pegawai, sehingga secara total
terdapat kenaikan jumlah pegawai pada Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun
2018 dibandingkan dengan Tahun 2017.
3) Berdasarkan pendidikan
Menurut jenjang pendidikan, pegawai Deputi PIP Bidang Polhukam PMK terbanyak
Pendahuluan
10
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
berpendidikan S1 Jurusan Ekonomi atau DIV Akuntansi, yaitu sebanyak 55 orang
atau 45,08%. Rincian komposisi pegawai sebagai berikut:
Tabel 1.4 Perubahan Posisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Uraian Posisi
31/12/2017
Posisi
31/12/2018
Naik/(turun)
%
S3 2 2 -
S2 29 46 59
S1/DIV 55 73 33
D III 27 29 7
SLTA 10 8 (20)
Jumlah 122 158 30
Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.4.
Gambar 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Per 31 Desember 2018
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
11
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
A. Rencana Strategis 2015-2019
encana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat taktis stratejik yang
menjabarkan strategi pelaksanaan tugas dan fungsi yang
akan dilaksanakan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK. Rencana Strategis Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK tidak terlepas dari Rencana Strategis BPKP yang
mencakup visi, misi, tujuan, serta cara pencapaian
tujuan tersebut melalui program-program tahunan dengan menciptakan, dan/atau
memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui
produk yang dihasilkannya.
Upaya pemenuhan kebutuhan stakeholders telah dirangkumkan dalam Renstra Revisi
BPKP 2015-2019, yang dituangkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan
yang telah, dan akan dilaksanakan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Untuk
Tahun Anggaran 2018, telah dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan
Penetapan Kinerja 2018 sebanyak satu program teknis dan satu program dukungan
dengan indikator keberhasilan, yang mendukung pelaksanaan tugas Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK, dan dijabarkan dalam kegiatan.
Dengan berjalannya waktu dan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, BPKP dan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK melakukan
penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama,
sehingga sejak tahun 2016, dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran
strategis.
R II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
12
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
1. Pernyataan Visi
Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga
pimpinan tertingginya, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK menetapkan suatu
komitmen untuk mewujudkan visi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK ke depan yaitu:
“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang
Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”
Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK ini telah konsisten dengan visi Presiden dan BPKP yang telah berwujud menjadi
visi pembangunan nasional.
Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2018 atau setelahnya, Visi Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya ke satu arah
yang sama yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Hal tersebut dapat dibuktikan dari
adanya persinggungan antara peran Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dengan
beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda
kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup
yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan
fungsi yang dilaksanakannya, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK mengambil peran
penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir
dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
2. Pernyataan Misi
Misi merupakan penjabaran lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang
akan dilakukan untuk mencapai visi.
Misi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
13
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana
fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2014, Wilayah tugas dan kewenangan Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rumusan misi Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK adalah:
1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan
yang Bersih dan Efektif;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;
dan
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten.
1. Misi Pertama dan Penjelasannya
Misi pertama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yaitu “Menyelenggarakan
Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih dan Efektif”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi Deputi
PIP Bidang Polhukam PMK serta manfaat Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Tugas
dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan
yang bersih dan efektif.
a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
1) Akuntabilitas
Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan
rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
14
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Negara dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah
kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan
stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber
daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan. Akuntabilitas
terdiri dari lima dimensi pengukuran yaitu:
a. Transparency, yaitu organisasi mengungkapkan fakta mengenai
kinerjanya;
b. Liability, yaitu organisasi berani menghadapi konsekuensi dari kinerjanya;
c. Controllability, yaitu organisasi mengerjakan apa yang diinginkan oleh
prinsipalnya, yaitu DPR, Presiden dan masyarakat;
d. Responsibility, yaitu organisasi taat pada peraturan perundang-undangan;
e. Responsiveness, yaitu organisasi dapat memenuhi harapan yang
sesungguhnya sesuai dengan permintaan atau kebutuhan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan
perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala Lembaga melalui jasa
assurance dan jasa consultancy. Jasa assurance mencakup pemberian
informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra
kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK tersebut. Sedangkan jasa consultancy
berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan
kinerja K/L sebagai mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.
Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus
memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas
ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran
pembangunan nasional. Deputi PIP Bidang Polhukam PMK harus berperan
aktif dalam memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap
kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas
manajemen risiko, kurang memadainya kualitas proses tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan, dan risiko tidak tercapainya Sasaran
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
15
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 2019.
Kegiatan assurance dan consultancy dapat mengacu kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun
2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Peratuan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai seluruh
proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif
dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.
2) Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP
khususnya Deputi PIP Bidang Polhukam PMK melaksanakan fungsi
pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya banyak
diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi: pelaporan
keuangan dan kebijakan fiskal, maka pada periode 2015 2019, sesuai misi
ini, sasaran program pengawasan intern Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
termasuk mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan
nasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.
3) Pengelolaan Keuangan Negara
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka
APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang
keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
16
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini
WTP dari audit BPK atas LK K/L mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK. Kegiatan pengawasan intern ini diprioritaskan bagi K/L yang LK-nya
belum mendapatkan opini WTP dari BPK.
Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada
penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan
untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam
kaitan ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi
perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi
formulasi maupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara.
Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara ini akan mencakup
antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan
Negara untuk meningkatkan ruang fiskal dan (b) Perencanaan dan
Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara.
4) Pengelolaan Pembangunan Nasional
Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara
menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun
terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi
pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1)
dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi
pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi
pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu
menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus
terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut
dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 2019.
Dalam APBN 2018, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa program
lintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut
dirancang dilaksanakan oleh satu atau lebih K/L. Dalam hal ini, Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK akan memastikan sejauh mana program lintas bidang
tersebut dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dari
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
17
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
program lintas bidang tersebut. Arah Pengawasan Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pengawasan sinergis bersama APIP K/L untuk mengawal pencapaian Sasaran
Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN.
Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk
melakukan pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional secara
komprehensif, sinergis dan integratif. Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas
sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan
terkait K/L-nya masing-masing, sedangkan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP.
Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan
pembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan
pertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan untuk memastikan
bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan kegiatan
utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan
dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapai
tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melalui
pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK berupaya memberi kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan
telah memenuhi aspek ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam
mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015 2019.
Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dan
sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK yaitu program atau kegiatan yang bersifat lintas
sektor. Dengan melakukan pengawasan intern terfokus pada pembangunan
nasional dan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah, Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan
pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
18
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita)
dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk
mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih
K/L yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan
nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan
tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan
birokrasi K/L sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan
kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang pada akhirnya
menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran peran pengawasan intern
yang berkualitas dari Deputi PIP Bidang Polhukam PMK diharapkan dapat
menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program
pembangunan pusat.
b. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif
Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang
bersih dan efektif. Pengawasan intern Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara
partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur
organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam
menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah. Masyarakat juga
diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan
dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan
mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan
tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara
menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika
terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan
atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud.
Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut
diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
19
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
2. Misi Kedua dan Penjelasannya
Misi kedua Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yaitu “Membina Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif”. Misi dua ini terkait
erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan
adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi
pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern
yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan
efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang
aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai
dengan PP tersebut, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK diberikan mandat untuk
melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk
meningkatkan maturitas SPIP di tingkat K/L bahkan hingga tingkat program
(prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP K/L Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK memang bukan tanggung jawab Deputi PIP Bidang Polhukam PMK,
tetapi tanggung jawab masing-masing K/L. Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di Deputi
PIP Bidang Polhukam PMK diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari
sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi
pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan
tindakan manajemen K/L. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan
pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam
pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur
pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap
konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan
menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan
pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi
SPIP secara keseluruhan di K/L.
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
20
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung
dengan misi pertama yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya.
Misi pertama menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk
penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan
fungsional), sedangkan misi kedua menyangkut penggunaan sumber daya
pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem
Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk
lanjutan dari pengawasan melekat.
3. Misi Ketiga dan Penjelasannya
Misi ketiga Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yaitu “Mengembangkan
Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten”. Misi ini juga terkait dengan Misi pertama dan Misi kedua. Salah satu
unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan
instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian
yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya
pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini
antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat
pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas
dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan
Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas
APIP. Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP
maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP
diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP
dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktik profesionalisme
pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas
hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya;
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
21
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.
3. Tujuan Strategis
Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan
berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi.
Dalam menyelenggarakan misinya, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK menetapkan
tiga tujuan strategis, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK pada tahun 2018 yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional yang Bersih dan Efektif;
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
dan
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten.
4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan
secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari
tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan
dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari
tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis
Deputi PIP Bidang Polhukam PMK untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional;
2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga
dan Program Prioritas Pembangunan Nasional;
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga.
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
22
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
untuk tahun 2015-2019 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator kinerja utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan indikator
kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan
peran utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam pengawasan akuntabilitas
keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Indikator kinerja utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan ukuran
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.
Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran
strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini
digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan
kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator-indikator kinerja utama
pada Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
Tahun 2015-2019
No Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
IKU 1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita
Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
IKU 2 Level Maturitas SPIP Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Level 3)
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
23
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
IKU 3 Level Kapabilitas APIP Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Level 3)
Sedangkan terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama di atas, Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK memiliki target Tahun 2018 dan cara pengukuran dapat dilihat
pada tabel 2.2 sebagai berikut:
Tabel 2.2
Target dan Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
Tahun 2018
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Cara Pengukuran Satuan Jumlah
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
1.1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita
Skala 1-5 2 Rata-rata dari skor AP3N Kegiatan Prioritas Penguatan Pelaksanaan
Bantuan Tunai Bersyarat; Kegiatan Prioritas Surveilans, Imunisasi,
dan Karantina Kesehatan; Kegiatan Prioritas Penyediaan
Layanan Dasar
2. MeningkatnyaMaturitas SPIP
2.1 Maturitas SPIP K/L(Level 3) % 56 Persentase Maturitas SPIP Level 3 dibandingkan dengan Populasi
K/L Deputi
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L
3.1 Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 56 Persentase Level 3 K/L IACM atas Populasi K/L di Deputi
6. Program dan Kegiatan
BPKP melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan dalam lima
tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Wilayah tugas dan kewenangan Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
24
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
tahun 2015-2019 mengacu pada program dan kegiatan yang diterapkan dalam
penyusunan RPJMN tahun 2015-2019 dan Renstra BPKP tahun 2015-2019. Program
didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L.
Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas
dan Renstra BPKP tahun 2015-2019, Renstra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK berisi
program, yaitu:
1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan
nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah (Program 06);
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program
01).
Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Program ini
ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan
tugas teknis pengawasan oleh kedeputian. Baik program teknis pengawasan
(Program 06) maupun program dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam
bentuk kegiatan-kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP.
Program Teknis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK adalah tunggal yaitu Program
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta
Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Program tunggal ini konsisten
dengan eselonisasi tunggal di BPKP. Dalam rangka lebih menyelaraskan seluruh
aktivitas sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing unit kedeputian, program
indikatif dibagikan ke subprogram Pengawasan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.
Dari Program Pengawasan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK hasil restrukturisasi
program dan kegiatan, yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dirumuskan 6 subprogram dengan uraian sebagai berikut:
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
25
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
1. Subprogram Pengawasan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik
assurance maupun consulting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan opini atas
Laporan Keuangan.
2. Subprogram Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik
assurance dan consulting yang berkaitan dengan peran Kementerian Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara dan peran K/L dalam pengelolaan keuangan yang
bersifat strategis, antara lain: penerimaan negara, alokasi anggaran, pengelolaan
aset dan kekayaan negara.
3. Subprogram Pengawasan Pendidikan dan Kesehatan, serta Fokus Pembangunan
Nasional Lainnya.
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik
assurance dan consulting yang berkaitan dengan pembangunan yang strategis yang
memberikan aksesibilitas bagi masyarakat atas beberapa kebutuhan pelayanan
dasar dan pengawasan strategis lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan
masyarakat dan perekonomian rakyat.
4. Subprogram Pembinaan SPIP Program Prioritas Nasional (Pendidikan dan Kesehatan
serta Fokus Pembangunan Nasional Lainnya).
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik
assurance maupun consulting dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada
program lintas.
5. Subprogram Pembinaan SPIP K/L
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik
assurance maupun consulting dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada
K/L.
6. Subprogram Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik
assurance dan consulting yang berkaitan dengan pembinaan kapabilitas APIP K/L
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
26
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
baik pembinaan Jabatan Fungsional Auditor maupun tata kelola APIP.
Dari program dan sub program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan.
Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja
setingkat eselon 2 yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Untuk menjaga konsistensi nomenklatur perencanaan dan penganggaran, kegiatan
pengawasan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK disesuaikan dengan nomenklatur yang
rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/satker yang berisi komponen
kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan
dari masing-masing eselon II teknis akan menghasilkan rekomendasi sebagai
indikator kinerja pengawasannya. Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan
komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan menggunakan
berbagai alat (tools) pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan maupun
komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti penyusunan dan diseminasi
pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi dan lain-lain. Selain itu,
terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur organisasi,
penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan, penyiapan
sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung kegiatan
teknis pengawasan. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan juga termasuk di
dalamnya.
Konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, terdapat 4 kegiatan
pengawasan (program 06) dan 1 kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya (program 01) di lingkungan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK,
yaitu:
1. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan;
2. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
27
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi
Negara;
3. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Lainnya;
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dalam Tahun Anggaran 2018, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merencanakan akan
melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Formulir RKT.
Program dan kegiatan tersebut merupakan penetapan kinerja program Tahun 2018.
Pada tahun 2018, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra, perjanjian kinerja
atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat 3 indikator kinerja utama yang
digunakan untuk mengukur tercapainya delapan sasaran strategis dapat dilihat pada
Tabel 2.3.
Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA Reff. IKU Sasaran Strategis
TARGET 2018 Cara Pengukuran
Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6
1. Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
1.1 Persentase Program Polhukam dan PMK yang memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dengan level 2
1.1 % 100 Level yang sesuai dengan rata-rata skor program/
kegiatan/ proyek prioritas yang
diukur indeks AP3N TA 2018.
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
28
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA Reff. IKU Sasaran Strategis
TARGET 2018 Cara Pengukuran
Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2.1 Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3
2.1 % 56 Persentase Maturitas SPIP Level 3
dibandingkan dengan Populasi
K/L Deputi
2.2 Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 2
2.1 % 44 Persentase Maturitas SPIP Level 2
dibandingkan dengan Populasi
K/L Deputi
3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3.1 Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 3
3.1 % 56 Persentase Level 3 K/L IACM atas Populasi K/L di
Deputi
3.2 Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 2
3.1 % 44 Persentase Level 2 K/L IACM atas Populasi K/L di
Deputi
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Penetapan Kinerja
Tahun 2018 Deputi PIP Bidang Polhukam PMK, mencakup satu program utama yang
harus diemban dalam pencapaian tujuan BPKP, yaitu Program Peningkatan
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Melalui Penyelenggaraan
Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Polhukam PMK serta Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu
indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.
Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah
keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dapat dilakukan. Keberhasilan
program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan
diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator
program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-
kegiatan yang mendukung program tersebut.
Indikator kinerja utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan indikator
kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan
peran utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam pengawasan akuntabilitas
keuangan negara dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja utama Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK dengan target tahun 2018 seperti Tabel 2.3 di atas.
Akuntabilitas Kinerja
29
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
A. Capaian Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
engukuran capaian kinerja tahun 2018 merupakan bagian dari
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Deputi PIP
Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Deputi PIP Bidang Polhukam PMK). Pengukuran
dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2018 dan
membandingkan dengan target yang diperjanjikan dalam
dokumen perjanjian kinerja 2018, realisasi kinerja tahun 2018 dan target yang
diperjanjikan pada Renstra di tahun 2018.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja
yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
Tahun 2018. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target
kinerja sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor S-2003/SU/01/2018 tanggal 28 November
2018 hal Petunjuk Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 terdiri dari dua jenis,
yaitu:
1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja
lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.
2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari
nilai target yang ditetapkan, yaitu IKU Maturitas SPIP dan kapabilitas APIP K/L level
2 dilakukan dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
Kasus Kondisi Rumus Capaian Kinerja
yang Digunakan Realisasi Lv 2 Realisasi Lv 3 Tambahan
1. Tidak mencapai target (< 100%)
Tidak Mencapai Target (<100%)
Rumus 1 (Capaian Lv 2 tidak mencapai 100%)
2.
Mencapai (melampaui target (≥ 100%)
Tidak Mencapai Target (<100%)
Capaian Lv 2 ditetapkan 100% (tidak boleh lebih dari 100%)
PP III. Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas Kinerja
30
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
3.
Realisasi Lv 2 lebih kecil dari target (< 100%, karena K/L target Lv 2 ternyata naik menjadi Lv 3)
Melampaui target (> 100%)
Level 2+3 = 100% (tidak ada Level 0/1)
Rumus 2 (Capaian Lv 2 melebihi 100%)
4. Tidak mencapai target (< 100%)
Mencapai/melampaui target (≥ 100%)
Level 2+3 ≠ 100% (masih ada Level 0/1)
Rumus 1 (Capaian Lv 2 tidak mencapai 100%)
5.
Realisasi Level 2 lebih kecil dari target (< 100%)
Melampaui target (≥ 100%)
Level 2+3 ≠ 100% % Real Lv 2+3 ≥ % target Lv 2+3
Rumus 2 (Capaian Lv 2 melebihi 100%)
6. Mencapai (melampaui target (≥ 100%)
Mencapai/melampaui target (≥ 100%)
Rumus 1 (Capaian Lv 2 sama/melebihi 100%)
7. =100% =100%
Rumus 1 Capaian = 100%
Capaian atas tiga IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara
ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada
Tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.1
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
URAIAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR
KINERJA SASARAN
CAPAIAN
KINERJA
OUTCOME (%)
URAIAN SATUAN TARGET REALISASI
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional
1. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita
Skala
1-5
2 3 150
Sasaran Program Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
Persentase Program Polhukam dan PMK yang
memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas
dengan level 2
% 100 100 100
Akuntabilitas Kinerja
31
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
URAIAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR
KINERJA SASARAN
CAPAIAN
KINERJA
OUTCOME (%)
URAIAN SATUAN TARGET REALISASI
Tujuan Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. 1. Persentase Instansi Pemerintah (K/L) Bidang
Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3
% 56 57 103
Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam,
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan
Maturitas SPIP Level 3
% 56 57 103
Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan
Maturitas SPIP Level 2
% 44 33 75
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian/Lembaga/Pemda
3. 1. Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L)
Bidang Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas
Level 3
% 56 43 77
Sasaran Program: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang
Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang
Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 3
% 56 43 77
Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang
Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 2
% 44 41 93
(untuk lebih lengkap, lihat lampiran 1)
B. Analisis Capaian Kinerja
Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis,
khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran
strategis. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tujuan
strategis dilakukan dengan mengukur sasaran strategis yang menjadi indikator dan
terkait langsung dengan pencapaian tujuan strategis.
Akuntabilitas Kinerja
32
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian
kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.
Analisis tentang capaian tiga tujuan strategis yang dijabarkan dalam tiga sasaran
strategis yang ditetapkan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK disajikan sebagai
berikut:
TUJUAN STRATEGIS 1:
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas
penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional yang bersih dan efektif. Prinsip dari akuntabilitas adalah
kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan masyarakat dan stakeholder lainnya
tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada
penyelenggara pemerintahan.
Tujuan tersebut menggambarkan peran Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam
menjaga akuntabilitas keuangan negara dan tata kelola kepemerintahan yang baik,
mengalami perbaikan melalui kegiatan quality assurance ataupun consulting and
assistance.
Tujuan strategis adalah kondisi yang ingin dicapai dalam periode lebih dari satu tahun
atau pada akhir masa renstra. Indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan
“Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
yang Bersih dan Efektif” adalah sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”.
Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada awal masa Renstra,
disajikan sebagai berikut:
Akuntabilitas Kinerja
33
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional
Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Indeks Akuntabilitas
Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N)”. Sasaran strategis Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Deputi
PIP Bidang Polhukam PMK pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang
ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari program teknis Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
dan pembangunan nasional.
Indeks AP3N merupakan indeks untuk mengukur kualitas akuntabilitas pengelolaan
program pembangunan nasional, yaitu apakah pengelolaan program pembangunan
nasional tersebut telah dilaksanakan secara transparent, liable, controllable,
responsible, dan responsive. Akuntabilitas pengelolaan program tersebut diharapkan
mampu mengawal pencaaian tujuan program secara holistik, terintegrasi dan sinkron.
Instrumen Indeks AP3N diukur secara berjenjang pada level pelaksana dan level
koordinator yang menjabarkan karakteristik lintas sektoral dari program yang terlihat
dari gambar berikut:
Akuntabilitas Kinerja
34
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Gambar di atas menunjukkan bahwa kerangka pengukuran Indeks AP3N terdiri dari tiga
komponen yaitu variable, dimensi, dan indikator dengan uraian sebagai berikut:
1. Variabel
Variabel menggambarkan pengelolaan program pembangunan nasional mulai dari
kebijakan sampai dengan pengawasan. Dari sisi proses, pengelolaan keuangan
Negara/ Daerah meliputi beberapa variable yaitu: kebijakan; perencanaan dan
penganggaran; pelaksanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penataausahaan;
pelaporan dan pertanggungjawaban; dan pengawasan.
2. Dimensi
Dimensi menggambarkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang didasarkan dari prinsip-
prinsip akuntabilitas menurut Koppel (2005), yaitu:
a. Transparency: Keterbukaan atas pengelolaan program
b. Liability: Kesediaan untuk menanggung konsekuensi atas performa pengelolaan
program.
c. Controllability: Kendali atas pengelolaan program oleh prinsipal.
d. Responsibility: Regulasi, ketentuan, dan norma yang menjadi acuan
Akuntabilitas Kinerja
35
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
pertangungjawaban pengelolaan program.
e. Responsiveness: Adanya atensi atas “needs and desires” dari konstituen
program.
3. Indikator
Indikator secara umum merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau
keterangan mengenai pelaksanaan suatu proses. Dalam konteks instrumen Indeks
AP3N, indikator ini menunjukkan bahwa pelaku atau pelaksana program
pembangunan telah menetapkan mekanisme tertentu yang memungkinkan
terwujudnya akuntabilitas (transparent, liable, controlable, responsible dan
responsive).
4. Skala Pengukuran Indeks AP3N:
Level Skor Predikat
1 0-40 Sangat Kurang
Pengelolaan program pembangunan sangat kurang akuntabilitasnya, hampir
seluruh area memerlukan perbaikan
2 41-55 Kurang Baik
Pengelolaan program pembangunan kurang baik akuntabilitasnya, banyak
area memerlukan perbaikan
3 56-70 Cukup
Pengelolaan program pembangunan cukup akuntabilitasnya, beberapa area
memerlukan perbaikan
4 71-85 Baik
Pengelolaan program pembangunan baik akuntabilitasnya, namun perlu ada
area tertentu yang memerlukan perbaikan
5 86-100 Sangat Baik
Pengelolaan Program pembangunan sangat baik akuntabilitasnya, perlu
dipertahankan atau ditingkatkan
5. Hasil pengukuran Indeks AP3N
a. Kegiatan Prioritas Surveilans, Imunisasi, dan Karantina Kesehatan
Indeks AP3N
Variabel Bobot Skor
Variabel
Dimensi
Akuntabilitas
Skor
Dimensi
Bobot
Dimensi
Skor
Rata2 Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8
59,42
Level 3
1 KEBIJAKAN 22% 0,155 Controllability 0,025 5% 0,500
Responsiveness 0,05 5% 1,000
Responsibility 0,03 4% 0,750
Liability 0 3% 0,000
Transparency 0,05 5% 1,000
Akuntabilitas Kinerja
36
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
2 PERENCANAAN –
PENGANGGARAN
25% 0,165 Controllability 0,03 4% 0,750
Responsiveness 0,025 5% 0,500
Responsibility 0,03 4% 0,750
Liability 0 4% 0,000
Transparency 0,08 8% 1,000
3 PELAKSANAAN –
PENATAUSAHAAN
15% 0,133 Controllability 0,0225 3% 0,750
Responsiveness 0,03 3% 1,000
Responsibility 0,03 3% 1,000
Liability 0,01 2% 0,500
Transparency 0,04 4% 1,000
4 PELAPORAN -
PERTANGGUNG JAWABAN
15% 0,107 Controllability 0,03 3% 1,000
Responsiveness 0,03 3% 1,000
Responsibility 0,026667 4% 0,667
Liability 0 3% 0,000
Transparency 0,02 2% 1,000
5 PENGAWASAN 23% 0,035 Controllability 0,035 7% 0,500
Responsiveness 0 5% 0,000
Responsibility 0 4% 0,000
Liability 0 3% 0,000
Transparency 0 4% 0,000
b. Kegiatan Prioritas Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat
Indeks
AP3N Variabel Bobot
Skor
Variabel
Dimensi
Akuntabilitas
Skor
Dimensi
Bobot
Dimensi
Skor
Rata2 Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8
83,42 Level 4
1 KEBIJAKAN 22% 0,193 Controllability 0,038 5% 0,750
Responsiveness 0,050 5% 1,000
Responsibility 0,040 4% 1,000
Liability 0,015 3% 0,500
Transparency 0,050 5% 1,000
2 PERENCANAAN – PENGANGGARAN
25% 0,210 Controllability 0,025 4% 0,625
Responsiveness 0,050 5% 1,000
Responsibility 0,035 4% 0,875
Liability 0,020 4% 0,500
Transparency 0,080 8% 1,000
Akuntabilitas Kinerja
37
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
3 PELAKSANAAN –
PENATAUSAHAAN
15% 0,140 Controllability 0,030 3% 1,000
Responsiveness 0,030 3% 1,000
Responsibility 0,030 3% 1,000
Liability 0,010 2% 0,500
Transparency 0,040 4% 1,000
4 PELAPORAN -
PERTANGGUNG JAWABAN
15% 0,092 Controllability 0,015 3% 0,500
Responsiveness 0,015 3% 0,500
Responsibility 0,027 4% 0,667
Liability 0,015 3% 0,500
Transparency 0,020 2% 1,000
5 PENGAWASAN 23% 0,200 Controllability 0,070 7% 1,000
Responsiveness 0,050 5% 1,000
Responsibility 0,040 4% 1,000
Liability 0,000 3% 0,000
Transparency 0,040 4% 1,000
c. Kegiatan Prioritas Penyediaan Layanan Dasar
Indeks AP3N
Variabel Bobot Skor
Variab
el
Dimensi
Akuntabilitas
Skor
Dimensi
Bobot
Dimensi
Skor
Rata2
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8
56,75
Level 3
1 KEBIJAKAN 22% 0,145 Controllability 0,025 5% 0,500
Responsivenes
s 0,050 5% 1,000
Responsibility 0,020 4% 0,500
Liability 0,000 3% 0,000
Transparency 0,050 5% 1,000
2 PERENCANAAN –
PENGANGGARAN
25% 0,105 Controllability 0,020 4% 0,500
Responsivenes
s 0,025 5% 0,500
Responsibility 0,020 4% 0,500
Liability 0,000 4% 0,000
Transparency 0,040 8% 0,500
3 PELAKSANAAN -
PENATAUSAHAAN
15% 0,083 Controllability 0,023 3% 0,750
Responsiveness 0,015 3% 0,500
Responsibility 0,015 3% 0,500
Akuntabilitas Kinerja
38
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Liability 0,000 2% 0,000
Transparency 0,030 4% 0,750
4 PELAPORAN -
PERTANGGUNG
JAWABAN
15% 0,080 Controllability 0,015 3% 0,500
Responsiveness 0,030 3% 1,000
Responsibility 0,020 4% 0,500
Liability 0,000 3% 0,000
Transparency 0,015 2% 0,750
5 PENGAWASAN 23% 0,155 Controllability 0,070 7% 1,000
Responsiveness 0,025 5% 0,500
Responsibility 0,020 4% 0,500
Liability 0,000 3% 0,000
Transparency 0,040 4% 1,000
Dengan demikian hasil penilaian untuk Program Pembangunan Nasional yang dinilai
akuntabilitasnya adalah sebagai berikut:
No Kegiatan
Prioritas
Indeks
AP3N
Kebijakan Perencanaan-
Penganggaran
Pelaksanaan-
Penataa
usahaan
Pelaporan-
Pertanggung
jawaban
Pengawasan
Bobot Skor Bobot Skor Bobot Skor Bobot Skor Bobot Skor
1.
Surveilans,
Imunisasi,
dan
Karantina
Kesehatan
59,42 22% 0,155 25% 0,165 15% 0,133 15% 0,107 23% 0,035
2.
Penguatan
Pelaksanaan
Bantuan
Tunai
Bersyarat
83,42 22% 0,193 25% 0,210 15% 0,140 15% 0,092 23% 0,200
3.
Penyediaan
Layanan
Dasar
56,75 22% 0,145 25% 0,105 15% 0,083 15% 0,080 23% 0,155
Nilai/Angka
Rata-rata
66,53
(Lvl. 3) 22% 0,164 25% 0,160 15% 0,119 15% 0,093 23% 0,130
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018 sebagai berikut:
No URAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Capaian
Kinerja
% Uraian Satuan Target Realisasi
1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional 1) Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita Skala
1-5
2 3 150%
Akuntabilitas Kinerja
39
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional” dihasilkan melalui pencapaian sasaran program “Persentase
Program Polhukam dan PMK yang memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dengan level 2”.
Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan” merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh BPKP dalam
rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi akuntabilitas
pengelolaan keuangan program prioritas dalam Nawacita. Sasaran program tersebut
didukung tidak hanya oleh kegiatan assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
dan sasaran pembangunan nasional, tetapi juga kegiatan consultancy sebagai
pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian
intern. BPKP bertekad untuk berperan aktif dalam memberikan peringatan dini (early
warning system) terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan,
inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya sasaran pembangunan
nasional dalam RPJMN 2015-2019.
Pengukuran indeks AP3N yang dilakukan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK baru dapat
dilakukan di level kegiatan prioritas. Idealnya, pengukuran seyogyanya dilakukan pada
level program prioritas atau level yang lebih tinggi yaitu prioritas pembangunan
nasional. Realisasi dan capaian indeks AP3N tahun 2017 dan 2018 sama nilainya
berturut-turut senilai 100% dan 150%.
Program pengawasan yang telah dilakukan terkait pengawalan program
pembangunan nasional meliputi:
1) Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Proyek Sciences Technopark, Proyek Palapa
Ring dan Satelit Multifungsi;
2) Program prioritas nasional yaitu pendidikan, kesehatan dan penanggulangan
kemiskinan. Pada tahun 2018, tiga kegiatan prioritas yang diukur Indeks AP3N
Akuntabilitas Kinerja
40
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
berasal dari program prioritas kesehatan, penanggulangan kemiskinan,
penanggulangan bencana, pertahanan dan keamanan dan konektivitas; serta
3) Penyelenggaraan ASIAN GAMES dan ASIAN PARA GAMES tahun 2018.
Sasaran Program: Perbaikan pengelolaan program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam
dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sasaran strategis tersebut didukung oleh satu sasaran program, yaitu “Perbaikan
pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang
Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”. Sasaran program ini
dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Persentase Program Polhukam dan PMK yang
memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program
Prioritas dengan level 2” yang diukur dengan menghitung persentase jumlah program/
kegiatan prioritas nasional yang memperoleh indeks AP3N minimal level 2 di Tahun
2018 dengan jumlah program/kegiatan prioritas yang diukur indeks AP3N Tahun 2018.
Realisasi indikator kinerja sasaran program “Persentase Program Polhukam dan PMK
yang memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Program Prioritas dengan level 2” tahun 2018 sebesar 100% atau mencapai 150% dari
target periode yang sama sebesar 100%.
Realisasi sebesar 100%, nilai rata-rata dari tiga kegiatan prioritas yang diukur
indeksnya sebesar 66,53 atau level 3.
Pencapaian realisasi yang melebihi target menunjukkan bahwa Deputi PIP Bidang
Polhukam telah berperan aktif dalam melaksanakan penugasan pengukuran indeks
AP3N.
Realisasi dan capaian tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan
capaian di tahun 2017 dikarenakan perbedaan indikator kinerja sasaran program.
indikator kinerja sasaran program tahun 2017 adalah “Perbaikan tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional”
berupa persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam
Akuntabilitas Kinerja
41
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Laporan Hasil Pengawasan. Sedangkan indikator kinerja sasaran program tahun 2018
adalah “Persentase Program Polhukam dan PMK yang memperoleh Indeks Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dengan level 2” berupa
persentase jumlah program/ kegiatan prioritas nasional yang memperoleh indeks AP3N
minimal level 2 di Tahun 2018 dengan jumlah program/kegiatan prioritas yang diukur
indeks AP3N Tahun 2018.
Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar
Rp.4.139.107.355,00 atau 95% dari anggaran sebesar Rp.4.377.094.000,00 dan
dengan SDM sebanyak 24.404 OH atau 144% dari rencana tahun 2018 sebanyak
16.962 OH.
Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Persentase Program
Polhukam dan PMK yang memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Program Prioritas dengan level 2” telah tercapai secara efisien. Kondisi
ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi
dibandingkan dengan penyerapan dana sebesar 95%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja indikator kinerja
program “Persentase Program Polhukam dan PMK yang memperoleh Indeks
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dengan level
2” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun
2018 sebesar 100% lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan OH sebesar 144%.
TUJUAN STRATEGIS 2:
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Tujuan strategis kedua Deputi PIP Bidang Polhukam PMK adalah peningkatan
efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini berkaitan
dengan masih rendahnya kualitas pelayanan publik karena belum semua kementerian
lembaga di lingkungan mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK membuat dan
menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), padahal di satu sisi pemerintah telah
Akuntabilitas Kinerja
42
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
mencanangkan terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good
public governance).
Tujuan tersebut menggambarkan peran Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam
menjaga akuntabilitas keuangan negara dan tata kelola kepemerintahan yang baik,
mengalami perbaikan melalui kegiatan quality assurance ataupun consulting and
assistance.
Tujuan strategis adalah kondisi yang ingin dicapai dalam periode lebih dari satu tahun
atau pada akhir masa renstra. Indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan
“Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”
adalah sasaran strategis “meningkatnya maturitas SPIP”.
Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada awal masa Renstra,
disajikan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan
SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka
mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.
Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L pada
tahun 2018 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil
(outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap K/L bahkan program
prioritas nasional.
Sasaran strategis “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”
Akuntabilitas Kinerja
43
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
diindikasikan oleh satu indikator kinerja yaitu”Persentase Instansi Pemerintah (K/L)
Bidang Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3”. Tingkat Maturitas SPIP ini
merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan
penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan
sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP.
Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L, diharapkan akan
semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas
birokrasi.
No. URAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Capaian Kinerja
% Uraian Satuan Target Realisasi
1. Meningkatnya Maturitas SPIP
1) Maturitas SPIP K/L (Level 3) % 56 57 103
Sasaran strategis “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”
dihasilkan melalui pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP
K/L Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”.
Gambaran tentang kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
ditunjukkan oleh tingkat kematangan/maturitas implementasi penyelenggaraan SPIP
pada K/L dalam rentang lima tingkat mulai dari tingkat rintisan, berkembang, tersistem,
terintegrasi hingga optimum. Tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP
ini menunjukkan upaya komprehensif suatu instansi (K/L) yang melibatkan pimpinan
dan seluruh pegawai untuk secara terus-menerus mengendalikan pencapaian tujuan
instansi dengan memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan
efisien, pelaporan keuangan telah handal, aset telah dipelihara keamanannya dan
ketaatan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian maturitas
dilakukan untuk mencari upaya strategis dalam mendorong K/L dalam meningkatkan
kualitas SPIP-nya.
Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L
Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sasaran strategis tersebut didukung oleh sasaran program “Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”
Akuntabilitas Kinerja
44
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
dilengkapi dua indikator kinerja yaitu “Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK
dengan Maturitas SPIP Level 3” dan “Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan
Maturitas SPIP Level 2” yang diukur dengan menghitung persentase K/L yang tingkat
Maturitas SPIP sudah mencapai Level 3 dan Level 2 dibandingkan dengan seluruh K/L
yang menjadi mitra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Secara ringkas dapat dilihat
dalam tabel di bawah:
Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam,
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan
Maturitas SPIP Level 3
% 56 57 103
Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan
Maturitas SPIP Level 2
% 44 33 75
Realisasi indikator kinerja sasaran program “Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK
dengan Maturitas SPIP Level 3” sampai dengan tahun 2018 sebesar 57% atau
mencapai 103% dari target periode yang sama sebesar 56%.
Realisasi 100% menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018 sebanyak 31 (tiga
puluh satu) Kementerian/Lembaga mitra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yang
tingkat maturitas SPIP-nya telah mencapai level 3, yaitu:
1. Kementerian Kesehatan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Polhukam;
3. Badan Intelijen Negara;
4. Badan Siber dan Sandi Negara;
5. Kementerian Kominfo;
6. Lembaga Ketahanan Nasional;
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
8. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
9. Mahkamah Konstitusi;
10. Komisi Pemberantasan Korupsi;
11. Komisi Yudisial;
12. Ombudsman RI;
Akuntabilitas Kinerja
45
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
13. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
14. Kementerian Koordinator Bidang PMK;
15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
17. Laembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional;
18. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
19. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
20. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
21. Badan Informasi Geospasial;
22. Badan Standarisasi Nasional;
23. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
24. Badan SAR Nasional;
25. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
26. Lembaga Administrasi Negara (LAN);
27. Kementerian Luar Negeri;
28. Kementerian Sekretariat Negara;
29. Sekretariat Kabinet;
30. Kementerian PAN-RB;
31. Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Adapun indikator kinerja program Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan
Maturitas SPIP Level 2 tercapai sebanyak 18 K/L atau 33% dari 54 K/L mitra kerja
Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Kementerian/Lembaga yang telah mencapai level 2
adalah:
1. Kementerian Pertahanan;
2. Perpustakan Nasional;
3. BKKBN;
4. Badan Keamanan Laut;
5. Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Mahkamah Agung;
Akuntabilitas Kinerja
46
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
8. Kementerian Hukum dan HAM;
9. Kepolisian Negara RI;
10. Badan Narkotika Nasional;
11. Komisi Nasional HAM;
12. Dewan Perwakilan Daerah;
13. Kementerian Agama;
14. Kementerian Sosial;
15. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
16. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Badan Kepegawaian Negara (BKN);
18. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).
Tiga kementerian/lembaga dengan maturitas SPIP level 1 yaitu: Kementerian PPPA,
Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Selain itu, dua K/L yang belum dilakukan penilaian yaitu Wantanas dan Kejagung.
Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan 2017 tercantum dalam tabel
berikut:
Untuk mencapai target tahun 2019 sebesar 85%, maka Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK masih memerlukan upaya keras atau optimalisasi kegiatan pembinaan
penyelenggaraan SPIP pada tahun 2019.
Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar
Rp1.315.553.788,00 atau 68% dari anggaran sebesar Rp1.920.818.000,00 dan dengan
SDM sebanyak 3.154 OH atau 108% dari rencana tahun 2018 sebanyak 2.930 OH.
Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Persentase K/L Bidang
Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3” telah tercapai secara efisien.
Akuntabilitas Kinerja
47
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018 sebesar 103% lebih tinggi
dibandingkan dengan penggunaan dana sebesar 78%. Untuk indikator kinerja sasaran
program “Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 2”
telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun
2018 sebesar 75% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 58%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja program
“Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3” telah
tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018
sebesar 103% lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan OH sebesar 82%. Untuk
indikator kinerja sasaran program “Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan
Maturitas SPIP Level 2” kurang tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian
indikator kinerja tahun 2018 sebesar 75% lebih rendah dibandingkan dengan
penggunaan OH sebesar 149%.
Penyebab penggunaan dana belum efisien adalah belum optimalnya proses pembinaan
SPIP yang mengakibatkan tingkat maturitas SPIP pada Kementerian/lembaga mitra
kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK tidak mencapai level 3.
TUJUAN STRATEGIS 3:
PENINGKATAN KAPABILITAS PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN
Tujuan strategis ketiga Deputi PIP Bidang Polhukam PMK adalah peningkatan
Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten
inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur
lingkungan pengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus:
a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah;
Akuntabilitas Kinerja
48
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah.
Tujuan strategis adalah kondisi yang ingin dicapai dalam periode lebih dari satu tahun
atau pada akhir masa renstra. Indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan
“Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten” adalah sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemda”.
Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada awal masa Renstra,
disajikan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian/Lembaga/Pemda
Permasalahan kapabilitas pengawasan intern ditunjukkan oleh nilai kapabilitas APIP
menurut framework Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Sasaran strategis
“Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan” merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh
APIP K/L pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh
adanya hasil (outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP.
Sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam
dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” diindikasikan oleh satu indikator kinerja
yaitu ”Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam dan PMK dengan
Kapabilitas Level 3”. Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja
untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah
untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang
kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.
Akuntabilitas Kinerja
49
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
No URAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Capaian
Kinerja % Uraian Satuan Target Realisasi
1 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda
1) Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 56 43 77
Sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian/Lembaga/Pemda” dihasilkan melalui pencapaian sasaran program
“Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan”. Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan
Intern K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dilengkapi
dua indikator kinerja yaitu “Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang
Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 3” dan ”Persentase APIP Instansi
Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 2” yang diukur
dengan menghitung persentase APIP yang tingkat IACM sudah mencapai Level 3 atau
level 2 dibandingkan dengan seluruh K/L yang menjadi mitra Deputi Polhukam PMK.
Sasaran Program: Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan
PMK Level 3 dan Level 2
Sasaran strategis Kapabilitas APIP K/L yang telah mencapai level 3 didukung dengan 3
sasaran program dengan realisasi dan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
URAIAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR
KINERJA SASARAN
CAPAIAN
KINERJA
OUTCOME (%)
URAIAN SATUAN TARGET REALISASI
Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang
Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang
Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 3
% 56 43 77
Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang
Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 2
% 44 41 93
Adapun realisasi per indikator sasaran program dapat dirinci sebagai berikut:
1. Realisasi indikator “Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam dan
PMK dengan Kapabilitas Level 3” sampai dengan tahun 2018 sebesar 43% atau
Akuntabilitas Kinerja
50
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
mencapai 77% dari target periode yang sama sebesar 56%. Realisasi sebesar 43%
tersebut merupakan 23 APIP K/L yang tingkat IACM telah mencapai level 3, sebagai
berikut:
1) Kementerian Pertahanan;
2) Kementerian Kesehatan;
3) Kementerian Kominfo;
4) Badan Pemeriksa Keuangan;
5) Mahkamah Agung;
6) Kementerian Hukum dan HAM;
7) Kepolisian Negara RI;
8) Badan Narkotika Nasional;
9) Mahkamah Konstitusi;
10) Komisi Pemberantasan Korupsi;
11) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12) Kementerian Agama;
13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14) Laembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional;
15) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
16) Badan Tenaga Nuklir Nasional;
17) Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
18) Badan Informasi Geospasial;
19) Badan Pengawas Obat dan Makanan;
20) Lembaga Administrasi Negara;
21) Kementerian Luar Negeri;
22) Kementerian Sekretariat Negara;
23) Kementerian PAN-RB.
2. Realisasi indikator kinerja sasaran program “Persentase APIP Instansi Pemerintah
(K/L) Bidang Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 2” sampai dengan tahun
2018 sebesar 41% atau 93% dari target periode yang sama sebesar 44%. Realisasi
sebesar 41% tersebut merupakan 22 APIP K/L yang tingkat IACM telah mencapai
Akuntabilitas Kinerja
51
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
level 2, sebagai berikut:
1) Kementerian Koordinator Bidang Polhukam;
2) Badan Intelijen Negara;
3) Badan Siber dan Sandi Negara;
4) Lembaga Ketahanan Nasional;
5) BKKBN;
6) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
7) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
8) Dewan Perwakilan Rakyat;
9) Komisi Nasional HAM;
10) Komisi Yudisial;
11) Ombudsman RI;
12) Kementerian Sosial;
13) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
15) Badan Standarisasi Nasional;
16) Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17) Arsip Nasional Republik Indonesia;
18) Kementerian Pemuda dan Olahraga;
19) Badan Kepegawaian Negara;
20) Komisi Pemilihan Umum;
21) Badan Pengawas Pemilu;
22) Sekretariat Kabinet.
Di samping itu, 9 kementerian/lembaga masih berada pada IACM level 1 yaitu
Kementerian PPPA, Wantanas, Perpusnas, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung,
Sekjen DPD, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Basarnas, dan Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi.
Jika dibandingkan dengan target untuk kapabilitas APIP Level 3 tahun 2019 sebesar
85%, maka realisasi tahun 2018 sebesar 43% dapat dikatakan relatif masih rendah,
sehingga memerlukan kerja keras dengan didukung oleh rencana aksi dan strategi yang
Akuntabilitas Kinerja
52
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
tepat agar target tersebut dapat tercapai.
Hambatan pencapaian target terkait dengan sasaran strategis dan sasaran program
kapabilitas APIP, antara lain:
1. Proses peningkatan kapabilitas APIP menjadi level 3 sangat mendasar sehingga
tidak dapat dicapai dalam waktu singkat;
2. Kelembagaan APIP K/L terbentur pada strukturnya pada K/L yang bersangkutan
akibat kebijakan pimpinan atau instansi lain yang terkait (Kemenpan, dan
Kemenkeu).
Realisasi indikator kinerja program “Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang
Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 3” didukung dengan dana sebesar
Rp.463.199.590,00 atau 54% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp.862.677.000,00
dan dengan SDM sebanyak 1.044 OH atau 79% dari rencana tahun 2018 sebanyak
1.324 OH. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja ini telah efisien karena tercapai
77% sementara dana yang diserap hanya sebesar 54%. Namun, dari sisi penggunaan
sumber daya manusia, indikator kurang efisien karena jumlah OH yang dipakai sebesar
79% sementara kinerjanya hanya tercapai 77%.
Realisasi indikator kinerja program “Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang
Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 2” didukung dengan dana sebesar
Rp.573.382.090,00 atau 67% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp.855.263.000,00
dan dengan SDM sebanyak 1.481 OH atau 100% dari rencana tahun 2018 sebanyak
1.478 OH. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja ini telah efisien karena tercapai
93% sementara dana yang diserap hanya sebesar 67%. Namun, dari sisi penggunaan
sumber daya manusia, indikator kurang efisien karena jumlah OH yang dipakai sebesar
100% sementara kinerjanya hanya tercapai 93%.
Penyebab pendayagunaan SDM belum efisien adalah proses peningkatan kapabilitas
APIP menjadi level 3 sangat mendasar sehingga tidak dapat dicapai dalam waktu
singkat sedangkan dana dan HP telah dialokasikan secara optimal.
Akuntabilitas Kinerja
53
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
C. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2018
Dalam rangka mendukung capaian program, sasaran dan kegiatan tahun 2018 tersebut
di atas, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK mendapat alokasi anggaran dalam DIPA
tahun 2018 sebesar Rp.9.007.852.000,00, terdiri dari anggaran Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp.8.007.852.000,00 dan anggaran Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP sebesar
Rp1.000.000.000,00. Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar
Rp.8.449.553.855,00 atau mencapai 94% dari anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp.7.487.249.587,00
atau mencapai 93% dari anggaran dan realisasi Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP sebesar Rp.962.304.268,00 atau mencapai
96%.
Penutup
54
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
A. Ringkasan Capaian Sasaran Strategis
erdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP
melakukan (a) pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan
negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan
kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan
kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) pembinaan penyelenggaraan
SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini,
pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sisi
pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional
pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan
manusia, dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala.
Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP
disampaikan dalam LKj Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Dalam pelaporan kinerja ini
disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang
memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK, di samping merupakan
pertanggungjawaban kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis tahun 2018, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP
telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap
seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran
BB IV. Penutup
Penutup
55
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.
Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra,
rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap
Renstra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2015-2019 telah dilengkapi dengan target
kinerja sasaran strategis, target kinerja sasaran program, dan target kinerja sasaran
kegiatan. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam
target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja,
serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis ini merupakan
cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome
program yang diselenggarakan, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan Indikator
Kinerja Sasaran Strategis.
Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data
kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja
melalui pembandingan dengan target tahun berjalan.
Tahun 2018 adalah tahun kedua perubahan atas indikator kinerja sasaran strategis
yang digunakan dalam pengukuran kinerja, yaitu dengan penggunaan Indeks
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan untuk mengukur ketercapaian
sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional”. Selain itu Level Maturitas SPIP dan Level APIP K/L juga
digunakan sebagai Indikator dalam mengukur ketercapaian sasaran strategis Deputi
PIP Bidang Polhukam PMK.
Deputi PIP Bidang Polhukam PMK juga memiliki tiga Sasaran Program untuk
mendukung ketercapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu: 1.) Perbaikan
pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang
Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2.) Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan
3.) Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam,
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ketiga Sasaran Program tersebut didukung
menggunakan serangkaian Indikator Kinerja Program (Outcome) yang terdiri dari: 1.)
Persentase Program Polhukam dan PMK yang memperoleh Indeks Akuntabilitas
Penutup
56
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dengan level 2, 2.)
Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3 dan Level
2, dan 3.) Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam dan PMK
dengan Kapabilitas Level 3 dan Level 2.
Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja dilakukan berupa pemantauan mengenai
kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun
eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
Dari tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan sasaran strategis “Meningkatnya
Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” dan
“Meningkatnya Maturitas SPIP” telah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan,
sedangkan satu sasaran strategis lainnya yaitu “Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah K/L” masih perlu ditingkatkan kembali capaiannya,
dengan rincian sebagai berikut:
a. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Pembangunan Nasional” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Indeks
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam
Nawa Cita” diukur dengan Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita tercapai 150%. Dalam rangka
mendukung pencapaian target tersebut, Deputi PIP Bidang Polhukam telah
melaksanakan serangkaian pengukuran indeks AP3N pada tiga kegiatan prioritas,
audit operasional, audit kinerja, evaluasi, monitoring dan evaluasi probity audit,
pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pendampingan reviu laporan
keuangan pada K/L mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK;
b. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah” diukur dengan persentase K/L di lingkungan Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK terealisasi 57% atau mencapai 103% dari target yang ditetapkan.
Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK telah melaksanakan serangkaian penugasan berupa Evaluasi
Maturitas SPIP Kementerian/Lembaga, Bimtek penilaian risiko dan Monitoring
tindak lanjut hasil assessment tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.
Penutup
57
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
c. Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian/Lembaga” diukur dengan persentase K/L di Lingkungan Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK yang nilai kapabilitas APIP pada level 3 terealisasi 43%
atau tercapai 77% dari target. Dalam rangka mendukung capaian tersebut,
Deputi PIP Bidang Polhukam telah melaksanakan serangkaian tugas antara lain
evaluasi kapabiltas APIP, sosialisasi IACM dan Focus Group Disscussion terkait
kapabilitas APIP.
B. Kelemahan/Hambatan Pencapaian Sasaran Strategis
Pencapaian sasaran strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK masih perlu
dioptimalkan. Beberapa kendala dalam pencapaian sasaran strategis dapat
diidentifikasikan sebagai berikut:
a. Luasnya lingkup penilaian Maturitas SPIP mengakibatkan proses peningkatan
level maturitas SPIP menjadi level 3 tidak dapat dicapai dalam waktu singkat;
b. Beberapa K/L belum familiar dengan proses penilaian dan peningkatan Maturitas
SPIP;
c. Beberapa mitra K/L tidak menyusun action plan perbaikan area of improvement
SPIP dan IACM.
C. Langkah-Langkah Perbaikan Kinerja
Langkah-langkah yang direncanakan akan dilakukan oleh Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK pada tahun yang akan datang dalam rangka meningkatkan capaian
kinerja antara lain adalah:
1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP mitra kerja
melalui rapat-rapat koordinasi untuk mendorong peningkatan level maturitas
SPIP dan kapabilitas APIP;
2. Meningkatkan/mengembangkan kompetensi SDM dengan Program Pelatihan
Mandiri (PPM) yang berkualitas;
3. Memantau dan mendorong instansi yang dievaluasi untuk menetapkan kebijakan
sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.
Penutup
58
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2018
Akhirnya dengan disusun LKj ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara
transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan
kinerja pada tahun-tahun mendatang. LKj ini dapat menjadi motivasi dalam
peningkatan kinerja organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis
termasuk tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK khususnya dan BPKP pada umumnya dalam pembangunan dapat lebih
dirasakan.
---o0o---
Lampiran 1
A. Pengukuran Outcome
Rencana Realisasi % Anggaran Realisasi %
1 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12
1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional
1.1 Skala 1-5 2 3 150% 16.962 24.404 143,87% 4.377.094.000 4.139.107.355 94,56%
2. Meningkatnya Maturitas SPIP
2.1 % 56 57 103% 1.816 1.495 82,34% 993.563.800 779.214.458 78,43%
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda
3.1 % 56 43 77% 2.802 2.524 90,09% 1.717.940.000 1.036.581.680 60,34%
5.954.903.493
Rencana Realisasi % Anggaran Realisasi %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Perbaikan pengelolaan
program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
1,1 % 100 100 100% 16.962 24.404 144% 4.377.094.000 4.139.107.355 95%
2,1 % 56 57 103% 1.816 1.495 82% 993.563.800 779.214.458 78%
2.2 % 44 33 75% 1.114 1.659 149% 927.254.200 536.339.330 58%
3,1 % 56 43 77% 1.324 1.044 79% 862.677.000 463.199.590 54%
3,2 % 44 41 93% 1.478 1.481 100% 855.263.000 573.382.090 67%
Target Realisasi
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan
2 3
Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Program Prioritas dalam Nawa Cita
Persentase Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3
Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam dan PMK dengan
Realisasi
PROGRAM
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
PROGRAM
Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3
3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L
Bidang Polhukam,
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam
dan PMK dengan Kapabilitas Level
3
Persentase APIP Instansi
Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level
2
Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP
Level 2
2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam, Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
Satuan Target
1 2
Persentase Program Polhukam dan
PMK yang memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dengan level 2
SDM (OH) Keuangan (Rp.)
SDM (OH) Keuangan (Rp.)
% Capaian
% Capaian
Lampiran 2
A. Pengukuran Outcome
3 4 5 6 7 8
1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional
1.1 Skala 1-5 2 3 1 2 150,00%
2. Meningkatnya Maturitas SPIP 2.1 % 22,22 57,41 35,19 29 197,97%
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah K/L/Pemda
3.1 % 20,37 43,00 22,63 21 204,76%
3 4 5 6 7 8
1 Perbaikan pengelolaan program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara
Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
1,1 % 83,33 100,00 16,67 55 181,82%
2,1 % 22,22 57,41 35,19 29 197,97%
2.2 % NA 33,00 NA NA NA
3,1 % 20,37 43,00 22,63 21 204,76%
3,2 % 48,15 41,00 -7,15 52,25 78,47%
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
% Realisasi 2018
terhadap target 2017
Target
2017
% Realisasi 2018
terhadap target 2017
SASARAN PROGRAM
1
SASARAN STRATEGISRealisasi
2017
Realisasi
2018
Kenaikan/
Penurunan
2
Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita
Persentase Instansi Pemerintah (K/L) Bidang
Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3
Target
2017
Kenaikan/
Penurunan
Realisasi
2017
Realisasi
2018
Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan
Maturitas SPIP Level 2Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang
Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 3Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang
Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 2
3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
Satuan
1 2
Persentase Program Polhukam dan PMK yang
memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas
dengan level 2
Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan
Maturitas SPIP Level 3
Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang
Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 3
INDIKATOR KINERJA
INDIKATOR KINERJA Satuan
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L
Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
2
Lampiran 3
A. Pengukuran Outcome
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan
Pembangunan Nasional
1.1
Skala 1-5 1 1 2 2 3 1 1 3 3 - 100% 100% 150,00% 150% -
2. Meningkatnya Maturitas
SPIP
2.1
% 5 2 29 56 92 0 1,852 22,22 57,41 - 0% 92,59% 76,63% 103% -
3. Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern
Pemerintah K/L/Pemda
3.1
% 5 8 21 56 85 0 5,556 20,37 43 - 0% 69,44% 97,00% 77% -
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Perbaikan pengelolaan
program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang
Polhukam dan
Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
1,1
% 45 50 55 100 70 59,60 75,31 83,33 100 - 132% 150,62% 151,51% 100% -
2 Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP K/L
Bidang Polhukam dan
Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
2,1
% 5 2 29 56 92 0 1,85 22,22 57 - 0% 92,59% 76,63% 103% -
% NA NA NA 44 8 NA NA NA 33 - NA NA NA 75% -
3,1
% 5 8 21 56 85 0 5,56 20,37 43 - 0% 69,44% 97,00% 77% -
3,2
% 25 51 52 44 15 18,87 51,85 48,15 41 - 75% 101,67% 92,60% 93% -
3,3% 70 41 27 NA NA 54,72 38,89 27,78 NA - 78% 105,15% 102,89% NA -
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 DENGAN REALISASI DAN TARGET TAHUN 2015-2019
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional
serta Pembinaan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah
Realisasi CapaianProgram
Target Realisasi Capaian
Program
Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional
serta Pembinaan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah
Persentase K/L Bidang
Polhukam dan PMK dengan
Maturitas SPIP Level 3
3 Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern K/L
Bidang Polhukam dan
Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
Persentase APIP Instansi
Pemerintah (K/L) Bidang
Polhukam dan PMK dengan
Kapabilitas Level 3
Persentase APIP Instansi
Pemerintah (K/L) Bidang
Polhukam dan PMK dengan
Kapabilitas Level 2
Kapabilitas APIP K/L Bidang
Polhukam dan PMK (Level 1)
1 2
Persentase Program Polhukam
dan PMK yang memperoleh
Indeks Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Program Prioritas
dengan level 2
Persentase K/L Bidang
Polhukam dan PMK dengan
Maturitas SPIP Level 2
Kapabilitas APIP K/L (Level 3)
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
TargetSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan
Satuan
2 3
Indeks Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Program Prioritas
dalam Nawa Cita
Maturitas SPIP K/L(Level 3)
Lampiran 4
1 Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan
Nasional
Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan InternLaporan 370 370 100%
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Intern Asian
Games
Laporan 56 56 100%
2 Meningkatnya Maturitas SPIP Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Hasil Asistensi dan Penilaian
untuk Peningkatan level
Maturitas Penyelenggaraan
SPIP
Laporan 54 54 100%
3 Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern
Pemerintah K/L/Pemda
Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Hasil Bimtek dan Penilaian
Kapabilitas APIPLaporan 36 36 100%
516 516 100%TOTAL
%
CAPAIAN KINERJA OUTPUT
DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN,
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018
No. Sasaran Strategis Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi
Lampiran 5
Satuan Realisasi Satuan Realisasi
1 Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan
Nasional
Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan InternLaporan 206 Laporan 370 164
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Intern Asian
Games
Laporan NA Laporan 56 -
2 Meningkatnya Maturitas SPIP Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Hasil Asistensi dan Penilaian
untuk Peningkatan level
Maturitas Penyelenggaraan
SPIP
Laporan 43 Laporan 54 11
3 Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern
Pemerintah K/L/Pemda
Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Hasil Bimtek dan Penilaian
Kapabilitas APIPLaporan 34 Laporan 36 2
283 516 177
Kenaikan/
(Penurunan)
TOTAL
PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017
DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis Kegiatan Indikator Kinerja OutputRealisasi 2017 Realisasi 2018