LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI PAPUA BARAT
Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017 - 2018
30 Juli - 3 Agustus 2018
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2018
1
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI PAPUA BARAT RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017 - 2018
30 JULI - 3 AGUSTUS 2018
I. PENDAHULUAN
A. Dasar Kunjungan Kerja
Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami perubahan
pertama dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.
Surat Tugas Nomor: ST/29/Kom.VI/DPR RI/VII/2018 tentang Penugasan
Anggota Komisi VI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Pada
Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017 - 2018 ke Provinsi
Papua Barat.
B. Maksud dan Tujuan
Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Papua Barat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2014, dimaksudkan
untuk melaksanakan tugas salah satu tugas komisi di bidang pengawasan
yang hasilnya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran
pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Papua Barat yang
berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI yang
membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi dan UKM,
BUMN dan Standarisasi Nasional, baik perkembangan kinerja maupun
permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya.
2
C. Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja
Sasaran dan obyek dari kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat kali ini
adalah:
1. Proyek Pelabuhan Peti Kemas Sorong.
2. Tangki Bahan Bakar Minyak Sorong.
3. UKM Binaan BRI dan BTN
4. PT Pertamina (Persero)
5. PT PLN (Persero)
6. PT PELINDO IV (Persero).
7. PT Wijaya Karya (Persero).
8. PT Bank Mandiri (Persero).
9. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
10. PT Bank Negara Indonesia (Persero).
11. PT Bank Tabungan Negara (Persero).
D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja
(Terlampir)
E. Jadwal Kunjungan Kerja
1. Peninjauan Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi
Pelabuhan Sorong.
2. Peninjauan TBBM Pertamina Sorong.
3. Peninjauan UKM Binaan BUMN Perbankan.
4. Pertemuan dengan PT Pertamina (Persero)
5. Pertemuan dengan PT PLN (Persero)
6. Pertemuan dengan PT Pelindo IV (Persero)
7. Pertemuan dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
8. Himpunan Bank Negara :
a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
b. PT BNI (Persero) Tbk.
c. PT BRI (Persero) Tbk.
d. PT.BTN (Persero) Tbk
3
II. HASIL KUNJUNGAN KERJA
A. Peninjauan Proyek Pelabuhan Peti Kemas Sorong.
Program Nawacita melaluia pengembangan Kawasan timur Indonesia
secara terpadu dengan melakukan pembangunan infrastruktur vital yang
diperlukan untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah yaitu
program Tol Laut. Sehingga PT Pelindo IV (Persero) membangun dan
mengembangkan Dermaga Petikemas Sorong yang bertaraf internasional.
Lingkup pekerjaan perluasan dermaga tersebut meliputi pekerjaan struktur
dermaga dengan lua area kerja 250 x 30 m2 dan area reklamasi seluas 5
Ha.
Progres pekerjaan Dermaga Petikemas 250 m dan reklamasi 5 ha telah
mencapai 80 persen, dengan target penyerapan PMN sampai dengan akhir
tahun 2018 sebesar 100 persen. Proyek ini melibatkan tenaga kerja lokal
dengan produksi materal dari Manado dan Sorong.
Kendala yang dihadapi dalam proyek ini adalah keberadaan lokasi
pelabuhan lama sangat padat sehingga diperlukan percepatan revitalisasi
dan inner road di lokasi Pulau Doom dan relokasi lahan perkantoran serta
Dermaga Negara (Polairud) ke lokasi PT Perikanan Nusantara (Persero)
dengan menggunakan tambahan investasi internal PT Pelindo (Persero).
Prosentasi peningkatan petikemas sekitar 15 persen untuk Papua. Ekspor
langsung dari Papua terbesar adalah kayu merbau ke China, Korea dan
Jepang.
4
B. Peninjauan TBBM Pertamina Sorong
TBBM Sorong menyalurkan BBM satu harga ke 21 titik di 2017 dan rencana
15 titik di bulan Desember 2018, saat ini 3 sudah beroperasi. Penyaluran
BBM menggunakan moda truk tangka, kapal laut dan pesawat.
Ketersediaan energi juga sangat penting dalam upaya memacu
pertumbuhan ekonomi. PT Pertamina selaku pengelola ketersediaan BBM
harus mampu memastikan bahwa distribusi dapat sampai kepada konsumen
dalam jumlah yang dibutuhkan. Tidak hanya memastikan ketersediaan BBM,
tetapi PT Pertamina juga wajib menjalankan program BBM satu harga di
Papua Barat. Kebutuhan BBM di Papua Barat terus meningkat sekitar 9
persen setiap tahun dalam 2 tahun terakhir, sehingga perluasan kapasitaas
tangki penimbunan BBM di Sorong.
Menurut Direktur Operasional, pasokan BBM di kota Sorong sampai saat ini
masih aman dan BBM satu harga yang diinstruksikan Presiden juga telah
berjalan.
Kendala distribusi di TBBM Sorong adalah kondisi jalan untuk jalur darat dan
pasang-surut air laut dibeberapa titik, sehingga terjadi keterlambatan
distribusi.
C. Peninjauan UKM Binaan BUMN Perbankan.
Kunjungnan ke Lokasi UKM binaan PT BRI dan Bank BTN. UKM tersebut
mendapatkan keringanan modal usaha dan kredit untuk sewa lokasi yang
berada dilokasi strategis yakni pusat kota Sorong yang dekat dengan
pelabuhan.
5
Pengajuan kredit pada tahun 2008 sebesar Rp 15 juta untuk pengembangan
kios sembako yang terletak di Kepulaun Doom. Usaha berkembang menjadi
kios souvenir kerajinan, penyewaan pakaian adat, maka diajukan kredit
kembali sebesar Rp 200 juta di tahun 2017. Saat ini omzet toko ini sebesar
Rp 500 juta.
Terget pasar toko tersebut mulai bertambah adalah masyarakat kota
Sorong. juga untuk tamu dan turis yang datang ke kota Sorong dan Raja
Ampat.
D. Pertemuan Dengan PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina memaparkan bahwa suplai MOR VIII dari kilang minyak
Balikpapan dan import dari Singapura ke wilayah timur Indonesia, yaitu
Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku
Utara. Luas wilayah 26 persen dari wilayah nasional, penduduk 2 persen
dari penduduk nasional dan untuk konsumsi BBM 5 persen nasional atau
sekitar 2,449 milyar liter.
Wilayah yang luas memiliki komplesitas penditribusian, menggunakan
multimoda darat, laut dan udara karena sampai dengan pulau-pulau. Untuk
moda darat terdapat 288 lembaga penyalur, moda laut 84 lembaga penyalur
dan udara 14 lembaga penyalur. Sebaran Lembaga penyalur di Papua Barat
terdapat di 203 Kecamatan, di 34 kecamatan yang telah terdapat Lembaga
penyalur, sementara 169 kecamatan belum tersedia.
Sementara untuk Papua Barat dibangun 4 TBBM dan 3 DPPU. Kapasitas
timbun di Papua Barat sebanyak 44.369 KL, dengan kapasitas terbesar
solar 24.053 KL dan kedua adala premium 6.174 KL. Konsumsi BBM di
Papua Barat terhadap MOR VIII adalah 23 persen.
BBM satu harga di Provinsi Papua Barat mulai beroperasi pada tahun 2016
tedapat di 9 titik di 8 Kabupaten dan ditambah 12 titik Kabupaten. Sampai
6
dengan bulan Juli 2018 telah dibangun 3 titik dan ditargetkan sampai akhir
Desember 2018 bertambah 15 titik kembali.
Kendala Penyaluran:
1. Cuaca buruk, jalan berlumpur dan longsor, SPBU Kompak CV Arfak
Makmur Abadi di Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak terdapat
kendala medan berat dengan lokasi terpencil di atas pegunungan.
Jalan berbatu dan terjal. Penyaluran kadang terhambat oleh cuaca
ekstrim : kabut tebal, hujan lebat, jalan berlumpur, dan longsor
2. Kapal pengankut terhalang karena cuaca, kapal Pengangkut BBM ke
SPBU Nelayan PT Patria Abadi Jaya di Distrik Inanwatan, Kabupaten
Sorong Selatan sering kali tiba di lokasi terlambat. Kapal Pengangkut
BBM tertahan di laut akibat gelombang tinggi atau muara sungai
surut sehingga kru kapal menunggu air pasang kemballi.
3. Kendala komunikasi, Lokasi terpencil seperti di Pegunungan Arfak dan
Inanwatan sering mengalami gangguan sinyal telekomunikasi. SER
kesulitan berkomunikasi dengan LP untuk memastikan ketersediaan stok
dan keberangkatan BBM.
Catatan:
1. Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi positif terhadap kemampuan
Pertamina mewujudkan BBM Satu Harga dibeberapa titik lokasi, tetapi
Komisi VI DPR RI Pertamina meminta pengawasan terhadap
pendistribusian BBM Satu Harga tetap terjaga.
2. Komisi VI DPR RI meminta diberikan informasi secara tertulis mengenai
kontribusi PT Pertamina per tahun untuk Program BBM Satu Harga dari
awal 2016 di Provinsi Papua Barat dan Nasional.
3. Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan solusi
terkait kontribusi PT Pertamina pada program BBM Satu Harga yang
memotong profit perusahaan.
4. Komisi VI DPR RI mempertanyakan kinerja penggunaan solar B20.
5. Komisi VI DPR RI meminta jawaban tertulis mengenai distribusi premium
yang saat ini langka dipasaran.
E. Pertemuan Dengan PT PLN (Persero)
Pemanparan disampaikan oleh Direktur Regional Maluku dan Papua
menyampakan rasio elektrifikasi untuk Provinsi Papua Barat sebesar 86,28
persen, sementara total untuk daerah timur (Provinsi Papua dan Papua
Barat) sebesar 53,26 persen. Jumlah pelanggan 203.211 dengan jumlah
7
kabupaten/kota sebanyak 13, dan untuk rasio desa berlistrik sebesar 45.74
persen.
Daya mampu sebesar 351,61 MW, untuk Papua Barat 114 mw dan beban
puncak 290,84 untuk Papua Barat 87 MW. Wilayah kerja 126.093 km2,
jumlah pulau 3.200, saat ini terdapat 75 pulau berlistrik. System Kelistrikan
baik besar maupun kecil dalam kondisi masih aman
Kondisi keuangan perusahaan di Papua Barat masih mengalami kerugian,
tetapi dalam 5 tahun terakhir kerugian mengalami penurunan. Pada tahun
2014 kerugian sebelum pajak sebesar Rp.566,71 milyar, sementara tahun
2017 mengalami penurunan menjadi Rp.86,15 milyar. Penurunan kerugian
ini didapatkan dari kenaikan tarif dasar listrik dan penurunan harga produksi.
Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi kepada PLN yang mampu
menurunkan kerugian sangat baik.
Komposisi pelanggan tahun 2017 di Papua Barat masih didominasi oleh
pelanggan rumah tangga yaitu sebesar 212.566 pelanggan, sementara
industry masih sebesar 33 pelanggan, hanya naik 1 pelanggan dari tahun
2016.
Biaya pokok penyediaan di Papua Barat pada tahun Rp.1.820 per KWh,
sementara harga jual rata-rata Rp.1.266 sehingga masih dibutuhkan subsidi.
Provinsi Papua Barat terdiri dari 6 sistem besar kelistrikan, terdiri dari system
Sorong, Fak Fak, Teminabun, Kaimana, Manokwari, dan Bintuni. System
kelistrikan di Provinsi Papua Barat dengan total kapasitas terpasang 153,03
MW dan daya mampu 114,44 MW memiliki beban puncak 87,13 MW. Salah
satu system dengan beban puncak tertinggi adalah system Sorong yaitu 40
MW dengan kapasitas terpasang 59,69 MW.
PLN berencana membangun 13 pembangkit sistim besar di Provinsi Papua
Barat dengan total daya yang dihasilkan 261,3 MW. Proyek terbesar ada di
sistim Sorong 2 dan Sorong 3 yaitu masing-masing 50 MW, rencana tahun
2020 dan 2023. Rencananya PLN juga akan membangun transmisi dan
gardu induk di system Sorong, yang terdiri dari 4 gardu induk dengan 240
MVA.
Catatan
1. Komisi VI DPR RI memberikan apresisasi terhadap PLN untuk Program
Papua Terang dan meminta Program tersebut dapat dilanjutkan dengan
Indonesia Terang.
8
2. Komisi VI DPR RI juga menekankan seharusnya Pemerintah Daerah
tegas terhadap warga yang lahannya dibutuhkan untuk pembangunan
jaringan transmisi agar dapat menjual pada tingkat harga yang wajar.
3. Komisi VI DPR RI menekankan evaluasi kembali terhadap
pengembangan Energi Terbarukan di Provinsi Papua Barat kondisi
masih surplus, sebaiknya digunakan di Provinsi yang lebih
membutuhkan.
F. Pertemuan Dengan PT Pelindo IV (Persero)
Kinerja keuangan dalam 5 tahun terakhir selalu meningkat, pada tahun 2013
sebesar Rp.1,789 triliun menjadi Rp.2,498 triliun pada tahun 2017 dan untuk
semester I tahun 2018 sebesar Rp.1,566 triliun.
Kondisi Keuangan PT Pelindo IV Dalam 5 Tahun Terakhir
Dengan adanya PMN sebesar Rp 2 Trilyun, PT Pelindo 4 dapat
meningkatkan leverage melalui penerbitan Obligasi sebesar Rp 3 Trilyun
pada 4 Juli 2018 sehingga terjadi perubahan Rasio DER dari 0,43 tahun
2017 menjadi 0,49 pada Semester I - 2018 sedangkan jika ditambahkan
dengan penggunaan obligasi sebesar 50% Rasio DER menjadi 0,71.
Pelindo IV beroperasi di Indonesia Timur 69 persen perlu perhatian khusus,
sehingga perlu usaha yang lebih maksimal untuk dapat bersaing dengan
Pelindo lainnya.
PMN bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan
kapasitas usaha PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melalui
pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan kepelabuhanan. Progres
realisasi sampai dengan 30 Juni 2018 telah digunakan sebanyak Rp.1,393
triliun. Presentase keuangan sekitar 78,83 persen terhadap kontrak dan
progress fisik 85 persen.
9
Provinsi Papua Barat terdapat 2 proyek, yaitu Pengembangan Pelabuhan
Sorong dan Pengembangan Pelabuhan Manokwari. Progress realisasi
proyek di Pelabuhan Sorong:
1. Pembangunan Dermaga dan Reklamasi CY progres fisik 80,12%
penyerapan keuangan 75,08%. Target penyelesaian 31 Oktober 2018.
2. Lanjutan reklamasi CY progres fisik 25,56% penyerapan keuangan 0%.
Target Penyelesaian fisik 30 September 2018.
3. Kapasitas petikemas dari 70.000 Teus menjadi 350.000 Teus (500%)
Untuk progress pelabuhan Manokwari Pembangunan dermaga multipurpose
progres fisik 95,76% penyerapan keuangan 63,43%. Target selesai 31 Juli
2018. Kapasitas Petikemas dari 30.000 Teus menjadi 100.000 Teus (333%)
Progres realisasi proyek PMN
Target penyelesaian fisik proyek PMN per 31 Oktober 2018 dan penyerapan
Keuangan per 31 Desember 2018.
Manfaat PMN
1. Bagi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
a. Operasional
Peningkatan kapasitas fasilitas dan peralatan pelabuhan untuk
mendukung peningkatan produktifitas kegiatan bongkar muat
barang/petikemas dan pelayanan kapal.
Peningkatan kualitas pelayanan (level of service) jasa
kepelabuhanan dengan tersedianya penambahan kapasitas
fasilitas dan peralatan pelabuhan yang lebih modern.
Peningkatan arus trafik barang/petikemas dan kunjungan kapal
(GT/Call) sehingga memperlancar arus distribusi barang dan
menurunkan biaya logistik nasional.
10
b. Keuangan
Peningkatan kemampuan leverage perusahaan
Peningkatan daya saing usaha
Penguatan struktur permodalan
2. Bagi Pemerintah dan Masyarakat
Dengan terselesaikannya proyek pengembangan pelabuhan yang
bersumber dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) maka
pelabuhan-pelabuhan di lingkungan PT Pelindo IV (Persero) dapat
mendukung program tol laut yang diprogramkan oleh Pemerintah.
Dengan terselesaikannya infrastruktur dan suprastruktur yang
direncanakan di 9 Pelabuhan penerima PMN maka kapasitas
throughput peti kemas dapat ditingkatkan minimal 50% sampai
dengan 500% dari kapasitas eksisting yang berdampak pada
peningkatan jumlah angkutan barang/peti kemas sehingga terjadi
pemerataan pembangunan nasional.
Selanjutnya distribusi barang/peti kemas semakin lancar di
pelabuhan yang berimbas pada menurunnya disparitas harga dan
meningkatkan indeks logistik nasional, sehingga pertumbuhan
perekonomian di daerah semakin tinggi diiringi dengan peningkatan
daya beli masyarakat di Indonesia Bagian Timur menjadi lebih baik.
Permasalahan yang dihadapi PT Pelindo IV (Persero) belum terdapat ekspor
langsung dari Papua Barat, masih harus melalui Surabaya atau Jakarta. Hal
tersebut dapat meningkatan biaya sebesar hamper 50 persen dan
menambah waktu perjalanan sehingga menurunkan grade
Catatan:
1. Komisi VI DPR RI meminta laporan tertulis mengenai penggunaan
Penyertaan Modal Negara kepada PT Pelindo IV.
2. Komisi VI DPR RI mendukung PT Pelindo IV (Persero) untuk
menyediakan prasarana petikemas di pelabuhan wilayah Papua Barat,
sehingga PT Pelindo IV (Persero) dapat lebih berperan sebagai hub atau
operator antara pulau pulau yang jumlahnya banyak di Provinsi Papua
Barat.
3. Komisi VI DPR RI mengapresiasikan perkembangan pelabuhan di Timur
Indonesia, tetap diharapkan adanya penguatan pengawasan bea cukai
dan karantina untuk menghambat masuknya barang dan orang secara
bebas.
4. Komisi VI DPR RI mengingatkan PT Pelindo IV untuk bekerjasama
dengan pengusaha lokal.
11
G. Pertemuan Dengan PT Wijaya Karya (Persero)
Peran WIKA dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi
Papua Barat adalah dengan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur dan
sarana prasarana pendukung guna meningkatkan perekonomian dan
pengembangan kawasan industri di Provinsi Papua Barat. Beberapa proyek
yang pernah dan sedang dikerjakan oleh WIKA di Provinsi Papua Barat
antara lain:
1. Proyek Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi Pelabuhan
Sorong.
2. Proyek LNG Tangguh, telah selesai tahun 2016
3. Proyek Pembangunan Jalan Arar, telah selesai 2013
Saat ini PT Wijaya Karya mengerjakan proyek Pembangunan Dermaga
Petikemas dan Reklamasi Pelabuhan Sorong di Provinsi Papua Barat.
Sampai dengan Juni 2018 progresnya sebesar 80,12 persen, lebih cepat 6
persen dari target yang ditentukan. Proyek tersebut direncanakan selesai
pada bulan Desember 2018.
Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh PT Wika dalam pengerjaan
proyek adalah:
1. Penggunaan lahan di daerah Papua banyak bermasalah dengan tanah
ulayat.
Penyelesaian yang dilakukan: sebelum menyewa/membeli lahan untuk
dijadikan tempat usaha dipastikan status dari tanah tersebut ke Ketua
Adat, seluruh keluarga yang marganya sama terkait kepemilikan tanah
tersebut dan juga biaya pelepasan adat yang harus dikeluarkan agar
tanah tersebut bisa jadi hak milik
2. Belum terpenuhinya tenaga kerja yang sesuai kompetensi
Penyelesaian yang dilakukan: menseleksi tenaga kerja yang mau
bekerja dan dilatih agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan
3. Semua kebutuhan material konstruksi harus didatangkan dari luar Pulau
Papua.
Penyelesaikan yang dilakukan: merencanakan dengan benar semua
kebutuhan yang diperlukan agar tidak menghambat target dari usaha
kita. Harga bisa mencapai 150 persen dibandingkan dari pulau jawa.
4. Seringnya pemadaman listrik secara bergilir dan belum terjangkaunya
aliran listrik ke seluruh daerah bagian Papua Barat.
Penyelesaian yang dilakukan: menyiapkan genset untuk mensupply
kebutuhan listrik.
12
Realisasi program kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Papua Barat.
Mekanisme kemitraan dilakukan dengan mengikut sertakan pengusaha lokal
untuk bersama sama dengan WIKA mengerjakan proyek yang diperoleh
WIKA. Bina lingkungan yang dilaksanakan WIKA dilakukan dengan
memberikan CSR dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup
Pemerintah setempat melalui kegiatan seperti penanaman pohon,
pembersihan jalan yang dilalui kendaraan proyek, serta memberikan
sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai kegiatan yang akan WIKA
lakukan.
Catatan
Komisi VI DPR RI meminta surat edaran mengenai pekerjaan proyek
pembatasan pekerjaan pekerjaan proyek.
H. Pertemuan Dengan Perhimpunan Bank Negara
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pencapaian kinerja didukung pengembangan jaringan kantor dan e-
chanel, terdiri dari 21 jaringan kantor berupa 10 cabang dan 11 cabang
mikro. Didukung dengan 107 atm, 833 mesin edc, dan 565 agen laku
pandai (layanan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif).
Perkembangan jaringan mendorong pertumbuhan nasabah sampai
dengan bulan Juni 2018 sebesar 159,2 ribu. Penambahan rekening
dana pihak ketiga (DPK) 11,1 ribu nasabah di tahun 2018.
Penyaluran KUR di Papua Barat pada tahun dari 2015 sampai dengan
Juni 2018 sebesar Rp117,9 miliar kepada 2.997 debitur. Dengan NPL
KUR Bank Mandiri di Papua Barat per Juni 2018 sebesar 1,03 persen,
trendnya turun dari tahun 2014 sebesar 1,91 persen.
Realisasi dana pihak ketiga sampai dengan bulan Desember 2017
mencapai sebesar Rp.3,81 T Dengan CAGR sebesar 8.89 persen lebih
tinggi disbanding CAGR dana perbankan yang sebesar 7.73 persen.
Peningkatan CAGR ini disebabkan karena CAGR tabungan sebesar
8.95 persen, Giro sebesar 14.24 persen dan deposito sebesar 6.19
persen. Realisasi penyaluran kredit sampai dengan bulan Desember
2017 mencapai sebesar Rp.1.78 T dengan CAGR sebesar18 persen.
Secara nasional, Bank Mandiri membukukan kenaikan aset menjadi
Rp1.155,5 triliun pada akhir triwulan II-2018.
13
Kontribusi pajak dan deviden Bank Mandiri secara nasional sejak tahun
1999 sampai dengan bulan Mei 2018 adalah Rp.164,8 T.
Penyaluran kredit diprovinsi Papua Barat sampai Juni 2018 sebesar
Rp1.448 M, growth dari Desember 17 sampai dengan Desember 16
sebesar 11.12 persen dengan CAGR selama 4 Tahun sebesar 18.00
persen.
Total penyaluran kredit modal kerja dan UMKM sampai dengan
Desember 17 sebesar Rp. 1.682 M (tumbuh sebesar 8.49% dari tahun
2016).
Dengan tingkat pertumbuhan tahunan terbesar ada di bidang usaha
pertambangan yang tumbuh sebesar 91.42 persen, bidang pertanian,
perburuan dan sarana pertanian tumbuh sebesar 33.91 persen.
Akumulasi penyaluran KUR di Wilayah Papua Barat sebesar Rp 118 M
dengan jumlah rekening sebesar 2.997 rekening, dengan portofolio aktif
sebesar Rp 24.5 M dengan NPL sebesar 3,39 persen dan jumlah
rekening aktif sebesar 939 rekening.
Disamping itu Bank Mandiri area Sorong masih berfokus kepenyelesaian
kredit bermasalah sehingga untuk pertumbuhan bade untuk sementara
berfokus di Kredit Serba Mikro. Rencana penyaluran KUR tahun 2018 di
Papua Barat sebesar Rp 58 M.
Kontribusi pajak dari tahun 1999 sampai dengan 2018 sebesar Rp.
125,8 Triliun, sementara deviden pemerintah Rp. 39,9 Triliun.
Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi PT Bank Mandiri
(Persero) yaitu:
1) Masyarakat belum memahami produk perbankan, sehingga
diperlukan edukasi dan bimbingan dalam pengenalan produk
14
perbankan tersebut sehingga diharapkan masyarakat dapat
memanfaatkan untuk peningkatan usaha.
2) Tidak semua calon debitur KUR memiliki e-KTP dan NPWP
(persyaratan dalam sistem Informasi Kredit Program).
Saran dan Rekomendasi
1. Agar pemilik usaha dapat memiliki kesadaran untuk bersedia
mengurus legalitas usaha seperti SITU, SIUP, TDP,dll dan juga
legalitas jaminan seperti SHM, PBB, IMB sebagai persyaratan
penyaluran Kredit UMKM sehingga akses ke perbankan lebih lancar.
2. Pelaku Usaha UMKM agar dapat lebih memiliki pencatatan
administrasi keuangan yang baik dan mulai membiasakan
bertransaksi melalui perbankan sehingga mutasi usaha dan
keuangan dapat tercermin dengan baik.
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lingkup operasi BRI di Provinsi Papua Barat terdiri dari 58 vabfab kantor
konvensional BRI, 663 jaringan kerja elektronik dan 847 agen Brilink.
Layanan BRI mencakup 13 Kabupatn/Kota di seluruh Papua Barat.
Kenerja BRI di Papua Barat dalam meningkat dalam 5 tahun terakhir.
Untuk kredit sampai dengan bulan Juni 2018 sebesar Rp. 4,174 triliun,
naik dari tahun 2017 sebesar Rp. 3,874 triliun. Sementara untuk
simpanan sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp. 4,024 triliun.
Penyaluran KUR di BRI terdiri dari 2 jenis, KUR Kecil dan KUR Mikro.
Angka penyaluran KUR dalam 5 tahun terakhir, secara total masih
dibawah target yang ditetapkan. Hanya pada tahun 2014 saja bisa
melebihi target hingga 124 persen, setelah itu tidak melempaui target.
Total penyaluran KUR Kecil posisi Bulan Juni 2018 sebesar Rp. 171.410
Juta sebanyak 727 debitur. Pencapaian penyaluran Tahun 2018 sebesar
47.67% dari target. Total penyaluran KUR Mikro posisi Bulan Juni 2018
sebesar Rp. 425.117 Juta sebanyak 21.556 debitur. Pencapaian
penyaluran Tahun 2018 sebesar 54.00% dari target.
Total Penyaluran KUR Papua Barat
Posisi penyaluran KUR di Papua Barat masih di dominasi
sektorekonomie perdagangan sebesar Rp. 326 milyar atau 61 persen.
15
Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi
Rasio tunggakan KUR cukup terjaga dengan baik. Untuk KUR Kecil
dominan menurun di tahun 2018 sebesar 2,15 persen, sementara tahun
2017 sebesar 2,45 persen. Namun untuk KUR Mikro cenderung naik dari
1,9 persen di tahun 2017 menjadi 2,80 persen di tahun 2018.
Anggaran yang dikeluarkan untuk Program PKBL tahun 2018 untuk total
Papua sebesar 13 milyar.
Catatan:
Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja
penyaluran kredi PT.BRI dan mengharapkan lebih dalam lagi ke
UKM.
3. PT Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk
Sejak 2007 – Juni 2018, BNI telah menyalurkan KUR secara Nasional
sebesar Rp.47.502,74 miliar dengan debitur 395.660 orang. Penyaluran
KUR di Provinsi Papua Barat Rp 238 miliar dengan debitur 1.074 orang
sejak 2007 – Juni 2018. Posisi Baki Debet KUR BNI di Provinsi Papua
Barat 30 Juni 2018 Rp 89 miliar dengan debitur 632 orang. NPL KUR
BNI Provinsi Papua Barat sebesar 3 persen.
BNI telah menyalurkan KUR secara Nasional sebesar Rp.47.502,74
miliar dengan debitur 395.660 orang dari tahun 2007 sampai dengan
Juni 2018. Penyaluran KUR di Provinsi Papua Barat Rp 238 miliar
dengan debitur 1.074 orang sejak 2007 – Juni 2018. Posisi Baki Debet
KUR BNI di Provinsi Papua Barat 30 Juni 2018 Rp 89 miliar dengan
debitur 632 orang. NPL KUR BNI Provinsi Papua Barat sebesar 3
persen. Sektor perdagangan dominan memafaatkan KUR, dengan baki
16
debet sebesar Rp. 72 milyar atau 97,74 persen, sementara NPL sebesar
2,26 persen.
Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp.Milyar)
Sementara Kota Sorong disalurkan KUR terbesar di Papua Barat, yaitu
Rp. 49 milyar dengan jumlah debitur 312 orang.
Strategi BNI dalam mendukung pengembangan UMKM di Provinsi
Papua Barat:
Memberikan pendampingan peningkatan kemampuan magerial dan
perluasan pemasaran dengan menggunakan dukungan produk dan
jasa perbankan.
Memberikan pelatihan digitalisasi ke sector UMKM melalui Rumah
Kreatif BUMN yang dikelola oleh BNI di Kabupaten Wasai.
Bekerjasama dengan Pemda setempat dengan mendirikan
Kampoeng BNI Arbotek dengan unit usaha binaan antara lain
perikanan tangkap, dive shop, homestay yang dikelola oleh BUMDes.
Beberapa permasalahan yang dihadapi BNI di Papua Barat dalam
mendukung pengembangan UMKM antara lain:
1) Umumnya pelaku usaha UMKM belum memiliki legalitas jaminan
yang memenuhi syarat (masih berupa Girik tanah/ segel).
2) Salah satu sarana penyaluran kredit pada UMKM adalah penyaluran
KUR dengan pola Linkage program namun hal ini terkendala
terbatasnya perusahaan/lembaga/ koperasi yang layak untuk
berperan sebagai mitra untuk pembiayaan KUR.
3) Banyak pengusaha kecil yang kurang fokus pada satu bidang usaha
yang jelas (sering berganti usaha).
Saran dan Rekomendasi
1) Agar pemilik usaha dapat memiliki kesadaran untuk bersedia
mengurus legalitas usaha seperti SITU, SIUP, TDP,dll dan juga
legalitas jaminan seperti SHM, PBB, IMB sebagai persyaratan
penyaluran Kredit UMKM sehingga akses ke perbankan lebih lancar.
17
2) Pelaku Usaha UMKM agar dapat lebih memiliki pencatatan
administrasi keuangan yang baik dan mulai membiasakan
bertransaksi melalui perbankan sehingga mutasi usaha dan
keuangan dapat tercermin dengan baik.
3) Pelaku usaha UMKM agar dapat memiliki penerus dalam
menjalankan usaha sehingga tidak hanya mengandalkan key
person, sehingga kelangsungan usaha lebih terjaga apabila terjadi
sesuai dengan key person.
4) Pelaku usaha diharapkan dapat fokus dalam menjalankan usaha
khususnya pada sektor yang potensial dan sesuai dengan
pemahaman dan keahlian ybs sehingga tidak menjalankan usaha
yang tidak dipahami seluk beluk bidang usaha tersebut.
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Untuk mendukung layanan Bank BTN di Provinsi Papua Barat, Bank
BTN memiliki 23 jaringan outlet yang terdiri dari 2 KCP, 2 ATM dan 19
KLKK. Wilayah kerja dari 23 jaringan tersebut untuk melayani Kabupaten
Manokwari, Kabupaten Sorong dan sekitarnya. Outlet KCP Manokwari
dan Sorong dibuka untuk melayani kredit KPR, kredit konsumtif lainnya,
serta layanan penghimpunan dana.
Penyaluran kredit di Provinsi Papua Barat didominasi oleh kredit KPR
dan kredit consumer lainnya. Realisasi penyaluran kredit tahun 2017
sebesar Rp 112,5 milyar dan sampai dengan bulan Juni 2018 sebesar
Rp 48,4 milyar, didominasi untuk KPR subsidi. Untuk seluruh kredit
sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp 282,3 milyar.
Untuk meningkatakan produktivitas KPR dibutuhkan mendatangkan
dana dari luar Papua Barat. Dana Pihak Ketiga didatangkan sebesar
Rp90,138 milyar ditahun 2017, sampai dengan Juni 2018 Rp56,65
milyar.
Akumulasi pajak Kantor Cabang Jayapura total Rp1,599 m sampai
dengan bulan Juni 2018.
Perkembangan penyaluran kredit Kantor Cabang Jayapura fokus pada
perumahan, pembiayaan KUR beorientasi pada bidang pendukungn
properti. Sampai dengan bulan Juni 2018 disalurkan total kredit
Rp255,573 milyar dengan 1.169 debitur.
18
Realisasi Kredit KC Jayapura (Rp.Juta)
Kantor Cabang Jayapura tahun 2014 menyalurkan KUR sebesar
Rp8,960 miliar dengan rasio NPL sebesar 6,78 persen, di tahun 2015
NPL mengalami kenaikan menjadi 20,14 persen atau naik 300 persen
lebih. Karena kondisi capaian terlalu rendah di tahun 2015, maka di
tahun 2016 BTN tidak menyalurkan kredit.
NPL KUR dan KUMK
Untuk mengembalikan rasio NPL dan KUMK kembali normal, BTN
melakukan strategi:
1. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas KUR/KUMK:
Penjualan agunan untuk proses penyelamatan kredit.
Telah dilakukan pembinaan kepada debitur dan pengajuan untuk
klaim Asuransi KUR
2. Upaya perbaikan pada proses analisa KUR agar kualitas kredit
dapat ditingkatkan
a. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
berkesinambungan bagi analis, pemutus, dan petugas
monitoring kredit.
b. Evaluasi perbaikan proses bisnis kredit UMKM, antara lain :
Pengalihan kewenangan memutus kredit UMKM bagi Kantor
Cabang dengan NPL>10%. Kewenangan dialihkan ke Kantor
Wilayah.
Pembatasan portfolio realisasi baru kredit UMKM yang fokus
pada sektor Housing Related.
19
3. Membentuk Credit Risk Dvision (CRD) dalam menerapkan Four
Eyes Principles yang melakukan proses analisa dari sisi risiko atas
PAK yang diajukan terhadap semua kredit Konsumer maupun kredit
Komersial.
Program Bina Lingkungan dan CSR sampai dengan bulan Juni 2018
disalurkan total sejumlah Rp 6,1 miliar. Penyaluran dana didominasi
pada peningkatan sarana dan prasarana. Untuk program kemitraan
sampai dengan 5 tahun terakhir belum ada realisasi.
Catatan
1. Komisi VI DPR RI mengharapkan tidak terjadi kembali rasio NPL
yang tinggi.
2. Komisi VI DPR RI mejelasan terhadap tempat usaha pelaku UMKM
sehingga diperlukan suatu komunitas atau koperasi usaha sesuai
dengan jenis usaha yang dijalankan
3. Terdapat rekomendasi dari Komunitas atau koperasi mengenai
keberadaan usaha, kelayakan usaha dan telah beroperasi minimal 1
tahun
4. Komisi VI DPR RI mengharapkan pelaku UMKM diharapkan sudah
pernah menjadi nasabah perbankan untuk mengenalkan sistem
perbankan
III. PENUTUP
Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Komisi VI ke provinsi Papua Barat.
Diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan dalam upaya perbaikan
pembangunan ke depan. Hasil dari laporan Kunjungan Kerja ini juga dapat
menjadi bahan rapat-rapat di DPR pusat untuk dicari solusinya secara bersama.
Semoga laporan ini membawa manfaat bagi daerah dan masyarakat khususnya
masyarakat provinsi Papua Barat.
Sekian dan Terima Kasih.
Ketua Tim,
Ttd.