Download - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah...LKIP BAPPPPEDA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 [Date] 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

2019

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

LKIP BAPPPPEDA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019

ii [Date]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappppeda

Kabupaten Sumedang Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban

dari serangkaian perencanaan Kinerja, pengukuran, Evaluasi dan analisis

Capaian Kinerja dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran selama tahun

anggarn 2019.

Sebagai lembaga teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang,

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappppeda Kabupaten Sumedang

sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga

Bappppeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan

tantangan diKabupaten Sumedang, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappppeda Kabupaten

Sumedang Tahun 2018-2023, LKjIP Tahun 2019 yang merupakan bagian dari

informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh

Bappppeda Kabupaten Sumedang dengan berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai. Sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 berdasarkan

Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan Kualias Perencanaan pembangunan Pembangunan

Daerah;

2. Meningkatkan Implementasi Hasil Penelitian dan pembangunan

3. Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan prinsip tata kelola Pemerintahan

yang baik (Good Governance);

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategis,

kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua)

sasaran Strategis , terdapat 9 (Sembilan) indikator kinerja sasaran yang

digunakan sebagai tolak ukur.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappppeda Kabupaten Sumedang

tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa dari 9 indikator sasaran Strategis yang


iii [Date]

telah ditetapkan, semua indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan,

yaitu:

a. Tingkat Kesesuaian Renstra Terhadap RPJMD sudah mencapai target 100

%.

b. Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD sudah mencapai target 100%.

c. Tingkat Kesesuaian Renja Terhadap RKPD sudah mencapai target 100%.

d. Tingkat ketercapaian Target pembangunan Daerah yang Berkatagori Baik

sudah mencapai target 100 %.

e. Persentase Hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan

sudah mencapai target 100 %.

f. Nilai Sakip Perangkat Daerah melebihi target yaitu A

g. Tingkat penyerapan Anggaran sebesar 99,46 %

h. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah melebihi target yaitu 4 Buah Inovasi

i. Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi melebihi target yaitu

83,20

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2019 yang

dialokasikan sebesar Rp. 20.799.389.905,-. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan setiap urusan sebesar 93,53 %, sedangkan realisasi Fisik

untuk program/kegiatan setiap perangkat Daerah adalah daerah sebesar 100%.


iv [Date]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………….. ii

DAFTAR ISI .................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.............................................................. 1

1.2 Maksud dan Tujuan...................................................... 2

1.3 Dasar Hukum …………………………………………………. 3

1.4 Aspek Strategis Organisasi ………………………………………….. 4

1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .................. 5

1.6. Isu Strategis ………………………………………………………… 12

1.6 Sistematika Penulisan ................................................ 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis ...................................................... 15

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ................................... 20

2.3 Anggaran ................................................................... 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ………………………………... 24

3.2 Realisasi Anggaran …………………………………………….. 34

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan ................................................................ 39

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1 [Date]

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah

mendorong pemerintah dengan melakukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang

dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi

untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada BAPPPPEDA Kabupaten

Sumedang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui

media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) secara periodik.

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari

pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan

memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal,

nasional dan global.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagai perwujudan

pertanggung jawaban dan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka

disusunlah laporan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil

pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.Muara

tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan

yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.


2 [Date]

Upaya untuk mewujudkan tuntutan tersebut, melalui Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang

Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah,mewajibkan semua instansi pemerintah secara

berkala dan berjenjang dapat mempertanggungjawabkan semua rangkaian

kebijakan, program dan kegiatan secara terencana dan terukur dengan

dituangkan dalam bentuk rencana tahunan (Rencana Kinerja) maupun

rencana lima tahunan (Rencana Strategis).

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah (Bappppeda) Kabupaten Sumedang sebagai salah satu organisasi

perangkat daerah Kabupaten Sumedang, senantiasa berupaya untuk

menyusun laporan kinerja secara tertulis dan periodik sesuai dengan tugas

dan fungsi yang diembannya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban

Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja

dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna,

berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya

Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur

kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat

dipertanggungjawabkan;

2. Mengtahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan

sebelumnya.


3 [Date]

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait

kepada instansi pemerintah.

4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan rencana strategik.

5. Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai

dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2019 ini berisikan perencanaan

strategik dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang

akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja, yang dilakukan oleh BAPPPPEDA

Kabupaten Sumedang, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap

komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna

menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna

dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Sumedang

1.3. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4221);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);


4 [Date]

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan JAngka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018-2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;

10. Peraturan daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);


Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038;


Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sumedang Tahun 2018-2023

13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020;

1.4. Aspek Strategis Organisasi


5 [Date]

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa BAPPPPEDA

sebagai Perangkat Daerah (PD) utama di lingkup Pemerintah Kabupaten

Sumedang, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses perencanaan

pembangunan, dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang

efektif, efisien dan bersasaran yang pada akhirnya akan meningkatkan

kesejahteraan bagi masyarakat. Peran BAPPPPEDA sebagai badan yang

mengkaji berbagai program dan kegiatan strategi dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu

kebijakan pembangunan, telah menempatkan Bappppeda sebagai Perangkat

Daerah (PD) yang strategis dalam lingkungan pemerintahan. Selanjutnya

komitmen BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang untuk menghadirkan kinerja

institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat

menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di

Kabupaten Sumedang, seiring dengan peran sentralnya dalam proses

perencanaan pembangunan.

1.5. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah (Bappppeda) Kabupaten Sumedang dibentuk melalui Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang merupakan lembaga teknis daerah berbentuk Badan dengan

kedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin

oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Sedangkan tugas pokoknya

adalah “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan

pembangunan daerah”.

Dalam melaksanakan tugasnya Bappppeda menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan

penelitian dan pengembangan daerah


6 [Date]

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan daerah

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah bidang peencanaan pembangunan, penelitian

dan pengembangan daerah

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat membawahkan :

1) Subbagian Program

2) Subbagian Umum Aset dan Kepegawaian

3) Subbagian Keuangan

c. Bidang Pemerintahan Dan Sosial, membawahkan:

1) Subbidang Pemerintahan

2) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

3) Subbidang Sosial, Kesehatan, Tenaga kerja da Kependudukan

d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan :

1) Subbidang Ekonomi

2) Subbidang Keuangan dan Penanaman Modal

3) Subbidang Sumber Daya Alam

e. Pengembagan Sarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :

1) Subbidang Infrastruktur

2) Subbidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

3) Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan, membawahkan :


7 [Date]

1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan

2) Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi

g. Unit PelaksanaTeknis Badan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi Bappppeda Kabupaten Sumedang dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappppeda Kabupaten Sumedang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Sumedang 8

1.5.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

1.5.1.1. Kondisi Kepegawaian

Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap / Non ASN. Sampai

dengan tahun 2019 jumlah pegawai pada Bappppeda Kabupaten

Sumedang adalah 85 orang yang terdiri dari 59 orang ASN dan 25 orang

Non ASN, dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappppeda Kabupaten Sumedang

Menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2019

No.

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan

L P Jml SD SMP SMA D3 SI S2 Jml

1 34 25 59 0 1 9 4 25 20 59

Berdasarkan data di atas kualifikasi pendidikan SMP 1 orang, SMA 9 orang, D3 4

orang, S1 25 orang dan S2 20 orang.

1.5.1.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh

terhadap pencapaian kinerja organisasi. Untuk lebih jelasnya kondisi sarana

dan prasarana di Bappppeda Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel

berikut :


Tabel 1.3 DAFTAR ASET SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

NO KODE BARANG JENIS BARANG/NAMA BARANG JUMLAH BARANG

(unit,Buah)

KONDISI KETERANGAN

BAIK RUSAK

1 2 3 4 5 6 7

A. KIB A (TANAH) NIHIL

B KIB B (PERALATAN DAN MESIN)

1 02.02.03.01.03 Alat Penarik Lain-lain 1 1 0

2 02.03.01.02.03 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

7 6

1

3 02.03.01.03.05 Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain/Asserories

1 1 -

4 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 35 35 -

5 02.04.01.06.04 Mesin Penghalus 1 1 -

6 02.04.02.05.01 Tool Kit Set 1 1 -

7 02.04.03.01.63 Memori Programmer 2 2 -

8 02.04.03.01.71 Global Positioning System (GPS) 14 14 -

9 02.04.03.07.10 Scanner 9 9 -

10 02.04.03.08.24 Air Conditioning Unit 5 5 -

11 02.05.02.03.004 Rak Penyimpanan 1 1 -

11 02.06.01.01.01 Mesin Ketik Manual Portable 2 2 -

12 02.06.01.01.07 Mesin Ketik Elektronik 2 2 -

13 02.06.01.04.01 Lemari Besi 8 8 -

14 02.06.01.04.03 Rak Kayu 7 7 -

15 02.06.01.04.04 Filling Besi/Metal 33 33 -

16 02.06.01.04.12 Lemari Kaca/Kayu 22 22 -

18 02.06.01.05.05 Alat Penghancur Kertas 5 5 -

19 02.06.01.05.06 Papan Nama Instansi 1 1 -

20 02.06.01.05.10 White Board 14 14 -

21 02.06.01.05.17 Mesin Absensi 4 4 -

22 02.06.01.05.37 White Board Elektronic 1 1 -

23 02.06.01.05.43 Mesin Pompa Air 3 3 -

24 02.06.02.01.006 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 1 - 1

25 02.06.02.01.05 Kursi Besi/Metal 5 5 -

26 02.06.02.01.10 Meja Rapat 4 4 -

27 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 202 202 -

28 02.06.02.01.28 Kursi Tamu 7 7 -


29 02.06.02.01.37 Meja Komputer 46 46 -

30 02.06.02.01.49 Sofa 11 11 -

31 02.06.02.01.66 Kursi Kerja 10 10 -

32 02.06.02.01.67 Gordyn 6 6 -

33 02.06.02.01.69 Rak TV 6 6 -

34 02.06.02.01.72 Dinding/Sekat Besi 11 11 -

35 02.06.02.01.73 Karpet 4 3 1

36 02.06.02.03.01 Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner

5 4 1

37 02.06.02.03.03 Mesin Potong Rumput 1 1 -

38 02.06.02.04.01 Lemari Es 1 1 -

39 02.06.02.04.03 AC Unit 13 13 -

40 02.06.02.04.03 Unit Kipas 2 2 -

41 02.06.02.05.005 Alat Dapur Lainnya 2 - 2

42 02.06.02.05.15 Dispenser 4 4 -

43 02.06.02.06.03 Televisi 8 8 -

44 02.06.02.06.27 Alat Hiasan 15 15 -

45 02.06.03.01.03 Local Area Network (LAN) 11 11 -

46 02.06.03.02.01 P.C Unit/ Komputer PC 65 60 5

47 02.06.03.02.02 Lap Top 41 41 -

48 02.06.03.02.03 Note Book 98 97 1

49 02.06.03.03.01 Card Reader 4 2 2

50 02.06.03.03.06 CPU 2 2 -

51 02.06.03.03.11 Ploter 1 1 -

52 02.06.03.04.04 Storage Modul Unit 18 18 -

53 02.06.03.04.08 Printer 155 140 15

54 02.06.03.04.15 Peralatan Mini Komputer Lain-lain

24 24 -

55 02.06.03.04.16 Flashdisk 5 5 -

56 02.06.03.05.02 Monitor 10 10 -

57 02.06.03.05.04 Scanner 9 9 -

58 02.06.03.05.11 UPS 3 3 -

59 02.06.03.05.14 Harddisk Eksternal 32 32 -

60 02.06.03.05.17 Webcam 1 1 -

61 02.06.03.06.06 Peralatan Jaringan Lain-lain 13 13 -

62 02.06.03.06.12 Wireless Lan (USB) 9 9 -

63 02.06.04.01.10 Meja Kerja 78 78 -


4 02.06.04.02.14 Meja Rapat Pejabat Lain-lain 28 28 -

65 02.06.04.03.09 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 101 94 7

66 02.06.04.04.08 Kursi Rapat Pejabat Lain-lain 235 235 -

67 02.06.04.07.06 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis

12 5 -

68 02.07.01.01.03 Proyektor + Attachment 33 10 -

69 02.07.01.01.45 Professional Sound System 71 9 -

70 02.07.01.01.82 Peralatan studio Visual Lain-lain 1 3 -

71 02.07.01.01.83 Handycam 17 32 -

72 02.07.01.01.87 Layar Proyektor 2 1 -

73 02.07.01.02.03 Camera Electronic 23 13 -

74 02.07.02.01.04 Amplifier 2 9 -

75 02.07.02.01.07 Megaphone 1 78 -

76 02.07.02.01.09 Telephone (PABX) 15 28 -

77 02.07.02.01.14 Handy Talky 7 7 -

78 02.07.02.01.20 Facsimile 1 1 -

79 02.07.02.06.04 Alat Komunikasi Sosial Lain-lain 34 34 -

80 02.07.03.01.04 Peralatan Pemancar MF/MW Lain-lain

1 1 -

81 02.09.01.49.01 Alat Ukur/Drone 1 1 -

82 02.09.04.02.57 Modular Counting & Scentific Lain-lain

1 1 -

83 02.10.05.01.04 CCTV 10 10 -

C KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

1 03.11.01.01.01 Bangunan Gedung Kantor Permanen

4 4 -

2 03.11.01.01.02 Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen

3 3 -

3 03.11.01.01.04 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain

1 1 -

4 03.11.01.01.07 Bangunan Gudang Lain-lain 1 1 -

5 03.11.01.14.04 Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain

2 2 -

6 03.11.01.27.04 Bangunan Tempat Kerja Lain-lain

14 14 -

D KIB D (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN )

1 04.14.01.02.06 Sumur dengan Pompa 1 1 -

2 04.14.02.03.05 Saluran Penyimpanan Air 1 1 -

3 04.15.07.01.04 Instalasi 1 1 -

4 04.16.02.02.02 Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA

4 4 -

5 04.16.03.01.02 Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Sedang

1 1 -

E KIB E (ASET LAINNYA)


1 05.18.02.04.03 Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain)

1 0 1

1.6. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan

berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis.

Bappppeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki

peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan

perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis

merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan

daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses brainstrorming

dan mapping jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappppeda, faktor

pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan

peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut,

maka isu strategis Bappppeda adalah Sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas ketersediaan data yang masih kurang

memadai menyebabkan lemahnya Pengendalian dan evaluasi sebagai

quality control perencanaan pembangunan.

2. Belum optimalnya pengolahan dan analisis data untuk mendukung

perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan;

3. Mengingat core business Bappppeda adalah perencanaan

pembangunan, maka kualitas produk perencanaan pembangunan,

yang memerlukan penguatan fungsi kelembagaan Bappppeda;

4. Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan sebagai

landasan perencanaan pembangunan;

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 disusun dengan

sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi Nomor 53 Tahun 2014


tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum Organisasi, dengan

pendekatan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (Startegic Issued ) yang sedang dihadapi

Organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian Kinerja

tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran Strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja kinerja sampai dengan

tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat

dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan strandar

nasional ( Jika ada);

5. Analisis penyebab kebehasilan / kegagalan atau

peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan;


6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjangKeberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja;

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja

Organisasi serta langkah dimasa Mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan Kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

2. Lain – Lain yang dianggap perlu


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal,

nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen

nasional. Rencana Strategis BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun

2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang berisikan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappppeda Kabupaten Sumedang

dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dengan berorienstasi pada

hasil yang hendak dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Sumedang

A. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan

citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan

proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh

komponen stakeholders.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode

2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan

mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi

Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode

2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera,

Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun

2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya,

Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

B. Misi


Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai

pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap

komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa

mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah

Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau

untuk kesejahteraan masyarakat;

2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial

masyarakat dan pemerintahan;

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan

peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta

penguatan budaya dan kearifan lokal;

4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung

jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;

5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian

yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten

Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023

selanjutnya menjadi pedoman BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang

dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra periode 2018-2023

agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam

Renstra BAPPPPEDA periode 2018-2023 selaras dan terintegrasi

dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun dalam

misi tersebut BAPPPPPEDA mengemban misi nomor 4 (empat)

yakni “Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan

bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan

masyarakat”.

Fungsi koordinasi, integrasi, evaluasi, litbang dan

pengendalian pembangunan yang dimiliki oleh BAPPPPEDA

menjadi unsur yang sangat berpengaruh terhadap terwujudnya

pelayanan yang responsif dan profesional. Tanpa adanya


perencanaan yang adaptif dan responsif dengan memperhitungkan

tantangan kedepan serta dapat memadukan gerak langkah

seluruh perangkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan

yang sama, maka sulit terwujud birokrasi yang responsif dan

profesional.

2.1.2. Tujuan dan sasaran Bappppeda Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten

Sumedang Tahun 2018-2023, BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang

perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu

lima tahun kedepan. Adapun tujuan dari BAPPPPEDA adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Mengoptimalkan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam

implementasi perencanaan pembangunan;

3. Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan prinsip tata kelola

Pemerintahan yang baik (Good Governance);

Adapun sasaran strategis badan Perencanaan

Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten

Sumedang dalam mencapai tujuan tersebut adalah

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dan

Pengembangan;

3. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat

Daerah;

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan


Dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka

BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Mendorong integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

serta penganggaran pembangunan;

2. Memantapkan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian

dan evaluasi pembangunan daerah;

3. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

dalam perencanaan pembangunan

Sedangkan Arah Kebijakan yang ditetapkan Oleh BAPPPPEDA

kabupaten Sumedang adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif;

2. Mengoptimalkan koordinasi dan verifikasi perencanaan

pembangunan melalui bilateral dan trilateral desk;

3. Mengoptimalkan pengaplikasian sistem satu data pembangunan;

4. Peningkatan kapasitas analis data pembangunan;

5. Peningkatan koordinasi unit pengendalian, pemantauan dengan

unit perencana dalam hal pencapaian target rencana

pembangunan;

6. Melakukan telaahan keperluan jenis kelitbangan untuk

Mengakselerasi pembangunan;

7. Melakukan kegiatan kelitbangan untuk menghasilkan output yang

dapat mengakselerasi pembangunan.

Penjelasan Keterkaitan antara Tujuan, Sasran, Strategi dan

arah Kebijakan Bappppeda Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada

Tabel 2.1.


Tabel 2.1

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang

VISI RPJMD : Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023

MISI RPJMD : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Utama Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD

Mendorong integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan serta penganggaran pembangunan

Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif

Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD

Mengoptimalkan koordinasi dan verifikasi perencanaan pembangunan melalui bilateral dan trilateral desk

Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD

Mengoptimalkan pengaplikasian sistem satu data pembangunan

Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik"

Peningkatan kapasitas analis data pembangunan

Memantapkan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Peningkatan koordinasi unit pengendalian, pemantauan dengan unit perencana dalam hal pencapaian target rencana pembangunan

Mengoptimalkan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam implementasi perencanaan pembangunan

Meningkatnya implementasi hasil penelitian dan pengembangan

Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan

Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan

Melakukan telaahan keperluan jenis kelitbangan untuk Mengakselerasi pembangunan

Melakukan kegiatan kelitbangan untuk menghasilkan output yang dapat mengakselerasi pembangunan

Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Membangun budaya instansi pemerintah kearah budaya yang transparan, akuntabel dan melayani

Peningkatan akuntabilitas kinerja

Tingkat Penyerapan Anggaran

Pengendalian tingkat penyerapan anggaran dalam pencapaian target rencana pembanguann

Jumlah Inovasi Pelaksanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dan reformasi birokrasi

Indeks Pembangunan Zona Integritas

Menciptakan Inovasi yang dapat mengakselerasi target rencana pembangunan


2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui

Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi

amanah (Bupati Kabupaten Sumedang ) atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya. Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan

dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi

amanah; dan

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi

pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling


lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian

kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan

hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa

mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk tingkat Eselon II

sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada

bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan

indikator kinerja lain yang relevan. Perjanjian kinerja terdiri atas:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, terdiri atas:

a. Pernyataan untukmewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun

tertentu;

b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja Informasi yang disampaikan dalam

lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya.

Perjanjian kinerja Kepala BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun

2019 dapat dilihat pada table berikut.


Tabel 2.2.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

KONDISI KINERJA PADA AWAL

PERIODE RPJMD

TARGET RPJMD

TAHUN 2019

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan

Pembangunan daerah

Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap

RPJMD Persen 85,00 100,00

Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Persen 85,00 100,00

Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD Persen 85,00 100,00

Tingkat ketercapaiantarget Pembangunan

Daerah yang berkatagori “ Baik “ Persen 96,50 100,00

2.

Meningkatnya

Implementasi hasil

penelitian dan

pengembangan

Persentase Hasil Penelitian dan

pengembangan Yang diimplementasikan Persen 80,00 100,00

3.

Meningkatnya Kapasitas dan

kapabilitas internal

Perangkat Daerah

Nilai Sakip Perangkat Daerah Katagori BB BB

Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat

Daerah Persen 97,26 98,00

Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Buah n/a 1

Indeks Pembangunan Zona integritas /

Reformasi Birokrasi Persen 56,05 65,00

NO KEGIATAN ANGGARAN

1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Rp. 5,242,500.000

2. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Rp. 1,915,000,000


2.3. Anggaran

Dalam menunjang serta mendukung Perjanjian Kinerja pada

tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama maka Badan Perencanaan

Pembanguna, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang ditunjang dengan 9 (Sembilan) Program dengan Anggaran

sebesar Rp. 13.130.330.000,- dalam memenuhi Perjanjian Kinerja

tersebut, adapun program yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program dan Anggaran

No Program Anggaran

(RP)

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

5.559.706.500

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 2.147.685.000

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.056.514.750

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.736.718.000

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 114.300.000

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

218.000.000

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

166.405.750

8. Program Peningkatan Perencanaan dan

penganggaran SKPD

81.000.000

9. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian SKPD

50.000.000

Jumlah 13.130.330.000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran, evaluasi dan

pertanggung jawaban terhadap sasaran strategis yang dimiliki oleh Badan

Perencanaan pembangunan, Penelitian dan pengembangan Kabupaten

Sumedang pada Tahun Anggaran 2019.

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan

perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam

pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dangan agenda penyusunan

dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk

dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran

yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja

sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran

yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan)

dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana

tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi perlu diukur untuk mengetahui

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukurannya

dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang dihasilkan dengan

terget kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari

Perjanjian Kinerja (Tabel 2.2) yang memuat tujuan, sasaran strategis dan

indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Hasil


pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) merupakan capaian

kinerja pada unit kerja BAPPPPEDA yang menggambarkan tercapai atau

tidaknya outcome dan output pada program-program prioritas yang telah

dilaksanakan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Sumedang terdapat 2 sasaran strategis dengan 5

Indikator Sasaran. Sasaran Strategis yang terdapat pada Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumedang dalam upaya perwujudan Visi dan Misi Bupati dan

wakil Bupati kabupaten Sumedang Bappppeda mengemban Misi Nomor 4

(Empat).

Gamabar 3.1.

Keselarasan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati dengan BAPPPPEDA

Kabupaten Sumedang

KABUPATEN

MISI 4 : Menata Birokrasi

Pemerintah yang

Responsif dan

bertanggung Jawab secara

Profesional dalam

Pelayanan Masyarakat

SASARAN : Meningkatnya

Efektifitas, Efesiensi dan

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah

Tingkat Kesesuain

Renstra Terhadap

RPJMD

Tingkat Kesesuaian

RKPD terhadap

RPJMD

Tingkat Kesesuaian

Renja Terhadap RKPD

Tingkat Ketercapaian

Target Pembangunan Daerah yang

Berkatagori Baik

Persentase Hasil

Penelitian dan

Pengembangan yang Diimplementasikan

Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Meningkatnya

Implementasi Hasil

Penelitian dan

Pengembangan


Pada gambar diatas menunjukan Keselarasan Visi dan Misi Bupati

dan Wakil Bupati dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan

Tugas dan Fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Buapti dan

Wakil Bupati Kabupaten Sumedang.

Pengukuran Kinerja Bappppeda adalah proses sistematis yang

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan indikator sasaran, strategis dan program yang telah

ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumedang.

3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan

perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam

pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dangan agenda penyusunan

dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk

dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja

sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran

yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan)

dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana

tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian

sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai

berikut :


a. Jika Semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja

semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

% PRTC = Realisasi

X 100 % Rencana

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja

rendah maka rumus yang digunakan adalah :

% PRTC = Rencana – (Realisasi- Rencana )

X 100 % Rencana

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian :

Tabel 3.1

Skala Penilaian

No

Nilai Angka

Interprestasi

Warna

1 > 80

Sangat Baik M

2 60 - 79,9

Baik

3 50 - 59,9

Sedang

4 0 - 49,9

Kurang

5 0

Data Tidak lengkap

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan

penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT ( Rencana Kerja

Tahunan), dengan memberikan Penilaian terhadap rencana tingkat sasran

yang telah ditetapkan sebelumnya.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indicator kinerja sasaran

Strategis diperoleh capaian Kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2


Target dan Realisasi kinerja Tahun 2019

No Sasaran

Stategis

Indikator

Sasaran

Tahun 2019 capaian

% satuan Target Realisasi

1

Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Tingkat Kesesuaian

Renstra terhadap

RPJMD

Persen 100

100 100

Tingkat Kesesuaian

RKPD terhadap RPJMD Persen 100 100 100

Tingkat Kesesuaian

Renja terhadap RKPD Persen 100 100 100

Tingkat Ketercapaian

Target Pembangunan

Daerah yang

berkategori "Baik"

Persen 100 100 100

2

Meningkatnya

implementasi

hasil

penelitian dan

pengembangan

Persentase hasil

penelitian dan

pengembangan yang

diimplementasikan

Persen 100 100 100

Sumber : Renstra 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa Bappppeda

kabupaten sumedang Memiliki 6 ( Enam ) Indikator Sasaran yang digunakan

untuk mengukur Ketercapaian sasaran Strategis Bappppeda Kabupaten

Sumedang, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang telah

ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dan Tahun 2019

Perbandingan realisasi sasaran strategis dan Indikator sasaran Tahun

2019 dan Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Tahun 2018 Badan

Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3


Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator sasaran Realisasi

2019

Realisasi

2018

Meningkatnya Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


100 % 85 %


100 % 85 %


100 % 85%


100 % 96,50%

Meningkatnya

implementasi hasil

penelitian dan

pengembangan

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan

100 % 80 %

Realisasi sasaran Strategis badan Perencanaan Pembangunan, penelitian

dan pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Pada tahun 2019 dan tahun 2018

telah tercapai secara keseluruhan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2019 dan Target

Renstra 2018-2023

Perbandingan realisasi sasaran strategis dan indikator sasaran

Tahun 2019 dan 2018 dan sasaran strategis dan indikator sasaran pada

Renstra Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

daerah kabupaten sumedang tahun 2018-2023 .

Berikut disampaikan perbandingan realisasi Indikator Kinerja

Tahun 2018-2019 dan Target Renstra Tahun 2018-2023 pada Tabel 3.3 :

Tabel 3.3.

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018 dan 2019 dan target Renstra Tahun 2018-2023

Misi Tujuan Sasaran strategis

Indikator Sasaran

Satuan Realisasi Target

Renstra 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Menata Birokrasi Pemerintahan Yang Responsif dan bertanggung




Persen 85 % 100 % 100 %


Persen 85 % 100 % 100 %


jawab secara professional dalam pelayanan Masyarakat


Persen 85% 100 % 100 %


Persen 96,50% 100 % 100 %

Mengoptimal kan hasil Penelitian dan Pengembnagan dalam Implementasi Perencanaan Pembangunan



Persen 80 % 100 % 100 %


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis

“Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” dan “

meningkatnya Implementasi hasil penelitian dan pengembangan” dengan

target 100 % telah memenuhi target yang ada di Renstra Bappppeda

Tahun 2018-2023 .

d. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2019

Berikut disampaikan Perbandingan Capaian kinerja tahun 2018-2019

yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi Kinerja pada tabel 3.4

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2019

Misi Tujuan Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran Satuan

Capaian Kinerja %

2018 2019 1 2 3 4 5 6 7

Menata Birokrasi Pemerintahan Yang Responsif

dan bertanggung jawab secara professional dalam pelayanan Masyarakat




Persen 85 100

Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Persen 85 100

Tingkat Kesesuaian

Renja terhadap RKPD Persen 85 100


Persen 96.50 100

Mengoptimal kan hasil Penelitian dan Pengembnagan dalam Implementasi Perencanaan Pembangunan



Persen 80 100



Berdasarkan Tabel diatas Bahwa Tingkat Capaian Kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembagan Daerah (Bappppeda)

Kabupaten Sumedang yang ditujukan pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa

secara umum capaian Indikator mengalami percepatan. Dari 6 (enam) indikator

sasaran telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah berkat Kontribusi/ dukungan dan kerjasama berbagai

pihak di lingkungan internal Bappppeda dan stakeholder pembangunan di

Kabupaten Sumedang yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam

pelaksanaan program kegiatan di Badan Perencanaan pembangunan, penelitian

dan pengembangan Daerah tahun anggaran 2019 dapat dikatakan tidak terjadi

atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan

kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indicator yang

telah ditetapkan serta target yang realistis sehingga alokasi anggaran dapat

dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Capaian sasaran strategis yang terdapat pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten

Sumedang telah tercapai. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi

keberhasilan yaitu :

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan

antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM,

Asosiasi, Organisasi Profesi, Lembaga, dan sektor swasta;

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya

mekanisme perencanaan partisipatif dan lebih transparan;

3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan

mekanisme penyusunan anggaran;


4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar

tingkat strata pemerintahan oleh Bappeda dan perangkat daerah

terkait;

5. Meningkatnya penyediaan data, informasi dalam perencanaan.

Secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja utama tercapai

dikarenakan oleh sudah semakin meningkatnya kemampuan stake holder

terkait dengan perencanaan baik yang di Perangkat Daerah maupun yang

berbasis masyarakat, hal ini ditunjang dengan Program peningkatan

kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, dimana

meliputi kegiatan pembinaan terhadap aparat perencana maupun

masyarakat, selain itu adanya sistem Informasi Perencanaan Daerah

(SIPD) yang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah menambah

komitmen terhadap berhasilnya perencanaan yang merupakan sebuah

sistem e-planning yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas

perencanaan dengan tujuan menghasilkan dokumen perencanaan yang

menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan

partisipasi dan transparansi.

f.. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisi atas efesiensi Penggunaan Sumber daya Untuk tahun

Anggaran 2019 Pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Analisis Efesiensi penggunaan Sumber daya

No

Sasaran

Strategis

Indikator sasaran

Capaian

Kinerja

%

Penyerapan

Anggaran

%

Tingkat

Efesiensi

%



100 97,98 2.02


100 97,98 2.02


100 97,98 2.02

Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan

Daerah yang berkategori "Baik"

100 97,98 2.02



100 94,44 5.56


Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sumedang sepanjang Tahun Anggaran 2019 telah melaksanakan Program

Kegiatan dengan Capaian Memuaskan yang terlihat dari Capaian Kinerja

100 %. Dengan tetap melakukan Efisiensi pada alokasi Anggaran.

g. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan Pencapaian Penyerapan Kinerja

Bappppeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang

tahun 2019 melaksanakan 51 Kegiatan yang tercakup dalam 9 Program

yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

8. Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD

9. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

Seluruh Program tersebut ditujukan untuk mencapai 5 (Lima)

Indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappppeda

Kabupaten Sumedang periode tahun 2018-2023 dengan target yang

sudah ditetapkan. Adapun alokasi Anggaran yang secara langsung

ditujukan untuk mendokrak pencapaian kinerja ke Lima Indikator

Bappppeda kabupaten Sumedang sebesar Rp. 19.452.868.201,- dari


total anggaran Bappppeda kabupaten Sumedang sebesar Rp.

20.799.389.905,-

Berdasarkan data tahun Anggaran 2019 pada program kegiatan

Utama Bappppeda yang ditujukan untuk secara langsung mencapai

target kinerja ke Lima indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran

dimana dari alokasi sebesar Rp. 13.130.330.000,- yang diserap sebesar

Rp. 12.370.836.876,- atau terdapat efesiensi sebesar 5,78 % yaitu

sebesar Rp. 759.493.124 .

Selain telah melakukan efesiensi dari sisi anggaran, Bappppeda

kabupaten Sumedang secara umum telah berhasil mencapai target

kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen

perencanaan Lima tahunan (Renstra) dan Dokumen Perencanaan

Tahunan ( Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2019 dari 5

Indikator kinerja Utama (IKU) Bappppeda Kabupaten Sumedang telah

mencapai target yang telah ditentukan.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa factor Baik internal

maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada dokumen

perencanaan.

2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan

pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan

pelaksanaan DPA Bappppeda tahun Anggaran 2019.

3.2. Realisasi Anggaran

Sesuai PAPBD tahun anggaran 2019 Bappppeda Kabupaten

Sumedang mengelola anggaran sebesar Rp 20.799.389.905,- yang terdiri

dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 7.669.059.905,- dan Belanja

Langsung sebesar Rp 13.130.330.000,- Belanja Tidak Langsung digunakan

untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan

Belanja Langsung digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang


dilaksanakan oleh Bappppeda Kabupaten Sumedang. Realiasasi keuangan

belanja langsung sebesar Rp. 12.370.836.876,-

Dari sisi akuntabilitas Kinerja Program dan Kegiatan, Bappppeda

melaksanakan 9 Program dan 52 Kegiatan. Perkembangan Pelaksanaan

Program dan Kegiatan sampai Akhir Desember tahun 2019 adalah realisasi

fisik sebesar 99.46 %. Tabel dari realisasi anggaran pencapaian sasaran

strategis Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Realissai Anggaran Menurut Kegiatan Tahun 2019

No Kegiatan Anggaran (RP)

Realisasi Fisik (%)

Realisasi Keuangan (%)

Ket

1. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air, dan Listrik

230.340.000

100

99,37

2. Penyediaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 810.441.750 100 98,20

3. Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

25.680.000

100

100

4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.157.400.000

100

100

5. Penyediaan Publikasi,

Dekorasi dan Dokumentasi

214.200.000

100

99,11

6. Penyediaan Jasa Tenaga

Operasional Pengamanan

186.850.000

100

99,46

7. Penyediaan Jasa

Kebersihan 278.700.000

100

99,37

8. Pengelolaan Sistem

Informasi Perangkat daerah 146.903.000

100

97,53

9. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 6.000.000

100

100

10. Pembangunan Gedung

kantor 252.250.000

100

99,37

11. Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Kantor 683.468.000

100

98,10

12. Penataan Halaman

Kantor/Gedung Kantor 270.000.000

100

99,36


13. Pemeliharaan

Rutin/Berkala gedungKantor

198.000.000 100 99,39

14. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

280.000.000

100

95,46

15. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan

Kantor/Gedung Kantor

53.000.000

100

98,87

16. Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari Tertentu 114.300.000

100

100

17. Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah

Daerah

218.000.000

100

98.92

18. Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD 114.705.750

100

99,56

19. Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

51.700.000

100

99,32

20. Penyusunan Perencanaan

dan Penganggaran SKPD

81.000.000

100

98,42

21. Pengelolaan Data Kepegawaian 50.000.000

100

100

22. Penyelenggaraan

Musrenbang 428.419.400

100

99,83

23. Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD)

221.556.000

100

81,84

24. Verifikasi Rencana Kerja

Perangkat Daerah 46.929.750

100

100

25. Penyusunan Rencana

pembangunan jangka

Menengah Daerah (RPJMD)

136.524.750

100

92,49

26. Pelaporan Data dan

Evaluasi Program dan

Kegiatan Perangkat

Daerah

364.140.000

97,29

90,88

27. Forum Delegasi

Musrenbang (FDM)

258.000.000

100

93,18

28. Penguatan Kapasitas Perencana 270.568.000

100

98,65

29. Pengelolaan Sistem RKPD

online 374.298.000

100

99,71

30. Sinergitas Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Bidang

75.000.000

100

97,20


Prasarana dan

Pengembangan Wilayah

31. Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Bidang

Pemerintahan dan Sosial

63.000.000

100

100



Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber

Daya Alam

340.000.000

94,00

83,43



Pembangunan

Kewilayahan

149.260.000

100

100

34. Penguatan Perencanaan

AMP 73.000.000

100

92,26

35. Sinergitas

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

128.000.000

100

100

36. Peyelenggaraan Kabupaten Sehat 67.620.000

100

99,26

37. Perencanaan Kawasan

Industri Ujungjaya 320.000.000

100

86,34

38. Perencanaan Kawasan

Industri Buahdua 300.000.000

100

89,99


Pembangunan

Kesejahteraan Sosial

140.000.000

100

99,57

40. Penyusunan Kebijakan

Pemajuan Kebudayaan

Kabupaten Sumedang 161.731.500

100

99,32

41. Rencana Pengembangan

Muatan Lokal

Kasumedangan

60.549.100

100

99,09

42. Pengelolaan SIPD 111.110.000 100 90,78

43. Penyusunan Database

Infrastruktur Jalan dan

Jembatan Berbasis GIS Kabupaten Sumedang

200.000.000

100

93,94


Pembangunan Pariwisata

Jatigede

500.000.000

100

95,97

45. Penyusunan Kebijakan

Perencanaan Pembangunan

Daerah

160.000.000 100 93,81

46. Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan

Destinasi Pariwisata

510.000.000

77,00

64,56

47. Jaringan Penelitian dan

Pengembangan

Pembangunan

435.685.000

100

93,78


48. Penyusunan Tabel Input

Output Kabupaten Sumedang

750.000.000

100

99,23

49. Kajian Faktor Pendukung

Pengembangan Pariwisata 380.000.000

100

96,85

50. Kajian Ekonomi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh

Sumedang

332.000.000

100

84,93

51. Kajian Lahan Pangan

Pertanian Berkelanjutan

(LP2B)

250.000.000

100

90,20

Bantuan Provinsi

52. Penguatan lembaga TKPK 100.000.000

0

0


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan

Pembangunan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 pada dasarnya

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan

strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good

Governance. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan

pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan, penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Sumedang

pada Tahun 2019 yang dituangkan menjadi 3 sasaran strategis dan 9

indikator kinerja Kepala Bappppeda. LKIP juga merupakan wujud dari

pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang

dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti

Rencana Strategis Bappppeda Kabupaten Sumedang, Rencana Kerja

Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang

dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-

data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis

akuntabilitas. Dalam pencapaian kinerja Bappppeda Kabupaten Sumedang

Tahun 2019 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah

dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat

beberapa hambatan atau kendala.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan

tersebut, secara umum dapat diatasi dengan dukungan potensi dan

kemampuan organisasi yang ada. Keberhasilan yang telah dicapai tetap

harus selalu dievaluasi karena seiring dengan berjalannya waktu, tantangan

yang dihadapi akan berbeda.


Untuk itu sikap taktis dan responsive harus terus menerus

dikembangkan. Dukungan masyarakat dan kerjasama instansi terkait juga

harus bisa dimanfaatkan guna memacu kinerja instansi. Laporan Kinerja

Bappeda Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator

kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2019 dan Renstra Tahun

2018-2023 dikategorikan BAIK.

Kami berharap laporan Kinerja Bappppeda Kabupaten Sumedang

Tahun 2019 dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja

Bappppeda Kabupaten Sumedang dan dapat bermanfaat untuk

meningkatkan Kinerja dimasa yang akan datang.


L A M P I R A N

Download - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah...LKIP BAPPPPEDA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 [Date] 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Top Related