LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat-Nya,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dapat
diselesaikan dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. Tujuan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai pertanggungjawaban
kinerja dan keuangan serta tolok ukur keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian
visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
dan Diklat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.
Program dan Kegiatan di Tahun 2017 berdasarkan Rencana Strategis
yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dokumen (DPA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017,
terdiri dari 6 (enam) program, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Program Peningakatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan
Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program
Pembinaan dan Pengembangan Apratur, Program Pendidikan Kedinasan, Program
Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI.
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dibuat Dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Bupati Minahasa
Tenggara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Dalam laporan ini menyajikan cara pencapaian sasaran strategis dengan berbagai
indikator sasaran disertai dengan penyerapan anggaran/keuangan.
ii
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar/acuan untuk
peningkatan kinerja di tahun berikutnya
Ratahan, Januari 2018
KEPALA BADAN,
SARTJE O. TAOGAN, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19861016 198602 2 008
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, terpercaya serta
berorientasi pada hasil, dibutuhkan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat diintegrasikan ke
dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis akrual sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dapat berdayaguna, berhasilguna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan ataupun
kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, maka perlu disusun
Laporan kinerja instansi pemerintah.
Penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah didasarkan pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan
Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan LKIP adalah sebagai penjabaran visi dan misi
yang terwujud dalam tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, memberikan
informasi kinerja yang terukur kepada pihak yang membutuhkan, dan
sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja.
1.3. GAMBARAN UMUM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara
2
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
1.3.1. Visi dan Misi
Visi : Terwujudnya manajemen kepegawaian yang baik dan
akurat dalam upaya menciptakan aparatur yang
profesional, berbudaya dan sejahtera.
Misi :
Terwujudnya penatausahaan kepegawaian, keuangan
dan perlengkapan kantor;
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur;
1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Minahasa Tenggara diuraikan sebagai berikut:
Tugas Pokok :
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
diberikan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.
Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara
3
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintah Daerah di bindang kepegawaian dan sumber daya
manusia; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan
dengan tugas dan fungsinya.
1.3.3. Struktur Organisasi
Susunan Kepegawaian :
1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahi :
a. Kepala Sub Bagian Umum;
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan;
KEPALA BADAN
Sekretaris
Kasubag
Umum
Kasubag Perencanaan
& Keuangan
Kabid Pengadaan, Pemberhentian, &
Penilaian Kinerja Aparatur
Kabid Mutasi, Promosi &
Pengembangan Kompetensi Aparatur
Kasubid. Pengadaan
& Pemberhentian
Kasubid Disiplin,
Penilaian Kinerja &
Penghargaan
Kasubid informasi
dan Kesejahteraan
ASN
Promosi &
Pengembangan
Kompetensi Aparatur
Kasubid Diklat
Kasubid Mutasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara
4
3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja Aparatur,
membawahi:
a. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
b. Kepala Sub Bidang Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan;
c. Kepala Sub Bidang Informasi dan Kesejahteraan ASN;
4. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Pengembangan Kompetensi Aparatur,
membawahi :
a. Kepala Sub Bidang Mutasi;
b. Kepala Sub Bidang Promosi dan Pengembangan Kompetensi Aparatur;
c. Kepala Sub Bidang Diklat;
1.3.4. Sumber Daya Aparatur
Jumlah Pegawai Negeri Sipil adalah 25 orang dengan rincian sebagai berikut:
Menurut Tingkat Pendidikan
S2 : 1 orang
S1 : 16 orang
SMA/SMK : 8 orang
Menurut Golongan
Golongan II a : 7 orang
Golongan II c : 1 orang
Golongan III a : 3 orang
Golongan III b : 4 orang
Golongan III c : 6 orang
Golongan III d : 1 orang
Golongan IV a : 1 orang
Golongan IV c : 2 orang
Menurut Eselon :
Eselon IV a : 8 orang
Eselon III a : 1 orang
Eselon III b : 2 orang
Eselon II b : 1 orang
Menurut Diklat Kepimimpinan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara
5
Diklat PIM IV : 5 orang
Diklat PIM III : 4 orang
1.4. SASARAN STRATEGIS
Adapun sasaran strategis kinerja pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi berdasarkan Rencana Strategis BKPSDM 2013-2018 adalah sebagai
berikut :
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas;
2. Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi;
1.5. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)
Permasalahan Utama dalam pencapaian sasaran strategis adalah:
1. Jumlah PNS yang kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan
sasaran strategis;
2. Kurangnya pemahaman PNS terhadap peraturan perundang-undangan
di bidang kepegawaian;
3. Keterbatasan dana dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
1.6. SISTIMATIKA PENULISAN
Sistimatika Penulisan Laporan kinerja instansi pemerintah adalah
sebagai berikut :
Bab I : PENDAHULUAN
Berisi Penjelasan Umum tentang Organisasi, Aspek
Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama
Bab II : PERENCANAAN KINERJA
Berisi Uraian Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun
2017
Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA
Berisi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2017
Bab IV : PENUTUP
Berisi Uraian Simpulan Umum atas Capaian Kinerja
Organisasi Serta Langkah Di Masa Mendatang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
6
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Untuk penyusunan rencana kinerja organisasi yang transparan dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, perlu dibuat komitmen antara Pimpinan
Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah. Di
lingkungan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara telah ditandantangani Perjanjian Kinerja
antara Bupati Minahasa Tenggara dan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara.
Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima tugas;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara ditandatangani oleh Kepala Badan dan
Bupati Minahasa Tenggara. Perjanjian Kinerja disusun paling lambat satu bulan
setelah Satuan Kerja Perangkat Daerah telah menerima Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Tahun berjalan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama
yang menggambarkan hasil utama dan kondisi seharusnya serta indikator lain yang
relevan.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabuapten Minahasa Tenggara Tahun 2017 yang
ditandatangani bersama Bupati Minahasa Tenggara, diuraikan sasaran strategis
dan indikator kinerja sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Meningkatkan profesionalitas
Aparatur dalam Pelayanan
administrasi dan
ketatausahaan
Pengaduan masyarakat terhadap
layanan Administrasi Kepegawaian
0
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
berkualitas
Persentase pemenuhan
kompetensi ASN
100
Penempatan Dalam Jabatan
sesuai dengan Standar
Kompetensi
Persentase jabatan yang telah diisi
oleh PNS yang telah memenuhi
standar kompetensi
80
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
7
Untuk menwujudkan target kinerja diatas dilaksanakan Program dan Kegiatan
yaitu, sbb:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
6. Program Pendidikan Kedinasan
7. Program Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI
Pagu Anggaran yang disediakan untuk setiap Program Kegiatan, yaitu:
Kode Program dan Kegiatan Anggaran
Rp
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 762.878.100,00
01.01 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 235.344.100,00
01.02 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 92.058.000,00
01.03 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
47.700.000,00
01.05 Penataan Kearsipan 51.776.000,00
01.06 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
336.000.000,00
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
638.108.000,00
02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 80.500.000,00
02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 216.700.000,00
02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.000.000,00
02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
85.908.000,00
02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
15.000.000,00
02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 225.000.000,00
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.750.000,00
03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
22.750.000,00
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
886.754.500,00
05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 809.204.500,00
05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 14.550.000,00
05.04 Fasilitasi Bantuan Hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum KORPRI kepada anggota KORPRI
63.000.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
8
Kode Program dan Kegiatan Anggaran
Rp
28 Program Pendidikan Kedinasan 159.050.000,00
28.07 Peningkatan Mental Spiritual Aparat Pemerintah 159.050.000,00
31 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
507.770.400,00
31.02 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi 47.020.000,00
31.03 Penempatan PNS 22.150.000,00
31.01 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 27.700.000,00
31.05 Penataan Kenaikan Pangkat 50.694.400,00
31.08 Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara 45.500.000,00
31.09 Pengolahan Data Pensiun 45.450.000,00
31.10 Pemuktahiran Database Kepegawaian 34.124.000,00
31.12 Pengolahan Mutasi ASN 28.000.000,00
31.13 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Disiplin 15.700.000,00
31.14 Seleksi Calon Pejabat Struktural 136.832.000,00
31.15 Kegiatan Pelaksanaan HUT KORPRI 26.500.000,00
31.16 Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 0,00
31.17 Penerbitan dan Monitoring Ijin dan Tugas Belajar 21.600.000,00
31.18 Pengolahan KARPEG, KARIS / KARSU 6.500.000,00
37 Program Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI
0,00
37.01 Kegiatan Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI
0,00
Jumlah 2.977.311.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
9
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban untuk
memepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Persentase capaian kinerja yang
menjadi ukuran keberhasilan organisasi dan pada Tahun 2017 yaitu rata-rata
81.58% yang terbagi pada dua pernyataan kinerja sasaran strategis yaitu
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas dan
Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi.
Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tahun 2017, Perbandingan antara
realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2017 dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir, Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun
ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi, Perbandingan realisasi kinerja tahun ini
dengan standar nasional, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja dan alternativ atau solusi yang telah
dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan Analisis
program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pernyataan pencapaian kinerja, kami sajikan sebagai berikut:
A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017;
Target dan capaian kinerja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia kami sajikan berdasarkan capaian
kenerja per sasaran strategis yaitu:
Sasaran Strategis 1: Meningkatkan profesionalitas Aparatur dalam
Pelayanan administrasi dan ketatausahaan
No. INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN %
1 Pengaduan masyarakat terhadap
layanan Administrasi Kepegawaian
0 0 100
Formulasi capaian target kinerja diambil dari jumlah pengaduan yang
diberikan oleh masyarakat melalui kotak pengaduan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
10
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang berkualitas
No. INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN %
1 Persentase pemenuhan kompetensi
ASN
100 77,78 77,78
Formulasi capaian target kinerja diambil dari Pejabat yang telah
mengikuti Diklat Struktural berjumlah 190 ditambah pejabat yang telah
mengikuti Diklat Teknis berjumlah 293; berbanding dengan Pejabat
Struktural berjumlah 621.
Sasaran Strategis 3: Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan
Standar Kompetensi
No. INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN %
1 Persentase jabatan yang telah diisi oleh
PNS yang telah memenuhi standar
kompetensi
80 68,6 85,75
Formulasi capaian target kinerja diambil dari Jabatan yang telah diisi
berjumlah 426; berbanding dengan Jabatan Struktural di Daerah
berjumlah 621.
A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2017
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2017
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Badan
Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1: Meningkatkan profesionalitas Aparatur dalam
Pelayanan administrasi dan ketatausahaan
No. INDIKATOR KINERJA
Tahun 2017 Capaian Tahun 2016
Capaian Tahun 2015
Capaian Tahun 2014 Realisasi Capaian
1 Pengaduan
masyarakat terhadap
layanan Administrasi
Kepegawaian
0 100 100 100 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
11
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang berkualitas
No. INDIKATOR KINERJA
Tahun 2017 Capaian Tahun 2016
Capaian Tahun 2015
Capaian Tahun 2014 Realisasi Capaian
1 Persentase
pemenuhan
kompetensi ASN
77,78 77,78 71,41 70,10 69.80
Membandingkan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 dan
tahun tahun sebelumnya, realisasi capaian kinerja tahun 2017
mengalami peningkatan.
Sasaran Strategis 3: Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan
Standar Kompetensi
No. INDIKATOR KINERJA
Tahun 2017 Capaian Tahun 2016
Capaian Tahun 2015
Capaian Tahun 2014 Realisasi Capaian
1 Persentase jabatan
yang telah diisi oleh
PNS yang telah
memenuhi standar
kompetensi
68,6 85,75 66,20 64.00 62.00
Membandingkan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 dan tahun
tahun sebelumnya, realisasi capaian kinerja tahun 2017 mengalami
peningkatan.
A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
Sasaran Strategis 1: Meningkatkan profesionalitas Aparatur dalam
Pelayanan administrasi dan ketatausahaan
No. INDIKATOR KINERJA
Kondisi
Awal Renstra
Thn. 2013
Capaian s/d
Tahun 2016
Capaian Tahun 2017
Capaian s/d
Tahun 2017
Kondisi
Kinerja Akhir Tahun 2018
1 Pengaduan
masyarakat terhadap
layanan Administrasi
Kepegawaian
0 0 0 0 0
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
12
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang berkualitas
No. INDIKATOR KINERJA
Kondisi Awal
Renstra Thn. 2013
Capaian s/d
Tahun 2016
Capaian Tahun 2017
Capaian s/d
Tahun 2017
Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2018
1 Persentase
pemenuhan
kompetensi ASN
60.00 71.41 77,78 77,78 100.00
Capain kinerja Sampai dengan Tahun 2017 pada posisi 77,78% adalah
kondisi pada Tahun 2017
Sasaran Strategis 2: Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan
Standar Kompetensi
No. INDIKATOR KINERJA
Kondisi Awal
Renstra Thn. 2013
Capaian s/d
Tahun 2016
Capaian Tahun 2017
Capaian s/d
Tahun 2017
Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2018
1 Persentase jabatan
yang telah diisi oleh
PNS yang telah
memenuhi standar
kompetensi
62.00 66,2 68,6 68.6 77.00
Capain kinerja Sampai dengan Tahun 2017 pada posisi 68.6% adalah
kondisi pada Tahun 2017
A.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara tidak ada standar nasional.
A.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja dan alternativ atau solusi yang telah dilakukan
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:
Keberhasilan program/kegiatan karena ditunjang oleh sumber
daya aparatur, sarana dan prasarana serta dana;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
13
Kegagalan pencapaian kinerja setiap program/kegiatan yang telah
ditetapkan adalah :
1. Kurangnya sumber daya aparatur yang memadai dalam
peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing;
2. Keterbatasan sumber dana untuk membiayai semua program
dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah dan DIKLAT Kabupaten Minahasa
Tenggara;
Solusi :
1. Peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural
dan fungsional bagi PNS sesuai bidang tugasnya masing-masing;
2. Peningkatan pelaksanaan diklat teknis sesuai tugas dan fungsi;
3. Peningkatan kreativitas PNS dalam pemahaman dan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan sesuai tugas pokok dan
fungsinya masing-masing;
4. Pemanfaatan waktu yang tepat agar semua pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan dan
bermanfaat bagi semua pihak yang terkait;
5. Penambahan anggaran oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
peningkatan disiplin dan kinerja sumber daya aparatur yang
berkualitas.
A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber Daya Aparatur:
Penempatan sumber daya aparatur sesuai bidang tugas
berdasarkan kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka
peningkatan kinerja;
Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dibutuhkan
kualitas sumber daya aparatur sehingga walaupun miskin struktur
tetapi kaya fungsi;
Sumber Dana:
Pemanfaatan sumber dana (keuangan) sangat menunjang
tercapainya keberhasilan dalam rangka pencapaian kinerja yang
maksimal;
Penyerapan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam penetapan kinerja harus dilaksanakan
seefisien mungkin agar tidak akan terjadi pemborosan anggaran
yang tidak sesuai dengan target kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
14
A.7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pernyataan pencapaian kinerja
Pada dasarnya semua program dan kegiatan yang telah
dituangkan dalam rencana kerja tahun 2017 memiliki andil besar dalam
menunjang keberhasilan ataupun kegagalan setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis. Untuk memaksimalkan pencapaian kinerja yang telah
ditetapkan perlu dilaksanakan secara maksimal semua program dan
kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran
tahun 2017.
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
No.
Uraian Belanja
Pagu Anggaran (Rp)
Target
Realisasi
Rp
Rp
%
TOTAL BELANJA
5.611.307.153,
40
5.611.307.1
53,40
5.282.656.9
16,00
94,1
4
I
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.633.996.153,
40
2.633.996.1
53,40
2.504.674.2
69,00
95,0
9
I.1
.
Belanja Pegawai
2.633.996.153,
40
2.633.996.15
3,40
2.504.674.26
9,00
95,0
9
I.2
.
Belanja Non Pegawai
-
-
-
-
II
BELANJA LANGSUNG
2.977.311.000,
00
2.977.311.0
00,00
2.777.982.6
47,00
93,3
1
II.1.
Belanja Pegawai
283.492.000,00
283.492.000,
00
280.520.000,
00
98,9
5
II.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.171.619.000,
00
2.171.619.00
0,00
1.975.935.64
7,00
90,9
9
II.3.
Belanja Modal
522.200.000,00
522.200.000,
00
521.527.000,
00
99,8
7
Realisasi Anggaran Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar
Rp. 5.282.656.916,00 atau 94,14 % dari total anggaran sebesar Rp.
5.611.307.153,40.
Pagu Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber
Daya Manusia Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Belanja Tidak Langsung :
1.1. Belanja Pegawai : Rp. 2.633.996.153,40
2. Belanja Langsung :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
15
2.1. Belanja Pegawai : Rp. 283.492.000,00
2.2. Belanja Barang/Jasa : Rp. 2.171.619.000,00
2.3. Belanja Modal : Rp. 522.200.000,00
Total : Rp. 2.977.311.000,00
Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan
Sumber Daya Manusia Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
3. Belanja Tidak Langsung :
3.1. Gaji dan Tunjangan : Rp. 2.504.674.269,00
4. Belanja Langsung :
4.1. Belanja Pegawai : Rp. 280.520.000,00
4.2. Belanja Barang/Jasa : Rp. 1.975.935.647,00
4.3. Belanja Modal : Rp. 521.527.000,00
Total : Rp. 2.777.982.647,00
Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan perlu
ditopang dengan penetapan program/kegiatan yang dituangkan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017.
Program-Program tersebut terdiri atas :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Pendidikan Kedinasan;
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sasaran strategis yang
telah ditetapkan ditunjang dengan anggaran yang ditata dalam APBD Tahun
Anggaran 2017 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Minahasa
Tenggara seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini :
Kode Program dan
Kegiatan
Belanja
Anggaran Realisasi Capaian
Rp Rp %
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
762.878.100,00 747.607.644,00 98,00
01.01 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
235.344.100,00 222.334.350,00 94,47
01.02 Penyediaan 92.058.000,00 90.196.000,00 97,98
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
16
Kode Program dan
Kegiatan
Belanja
Anggaran Realisasi Capaian
Rp Rp %
Kebutuhan Administrasi Keuangan
01.03 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
47.700.000,00 47.700.000,00 100,00
01.05 Penataan Kearsipan
51.776.000,00 51.500.000,00 99,47
01.06 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
336.000.000,00 335.877.294,00 99,96
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
638.108.000,00 590.982.003,00 92,61
02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
80.500.000,00 80.100.000,00 99,50
02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
216.700.000,00 216.629.000,00 99,97
02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
85.908.000,00 39.455.003,00 45,93
02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
225.000.000,00 224.798.000,00 99,91
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
22.750.000,00 22.662.500,00 99,62
03.02 Pengadaan
pakaian dinas beserta perlengkapannya
22.750.000,00 22.662.500,00 99,62
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
886.754.500,00 821.769.400,00 92,67
05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
809.204.500,00 745.219.400,00 92,09
05.02 Sosialisasi 14.550.000,00 14.550.000,00 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
17
Kode Program dan
Kegiatan
Belanja
Anggaran Realisasi Capaian
Rp Rp %
Peraturan Perundang-Undangan
05.04 Fasilitasi Bantuan Hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum KORPRI kepada anggota KORPRI
63.000.000,00 62.000.000,00 98,41
28 Program Pendidikan Kedinasan
159.050.000,00 149.162.000,00 93,78
28.07 Peningkatan Mental Spiritual Aparat Pemerintah
159.050.000,00 149.162.000,00 93,78
31 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
507.770.400,00 445.799.100,00 87,80
31.02 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi
47.020.000,00 43.250.404,00 91,98
31.03 Penempatan PNS 22.150.000,00 22.150.000,00 100,00
31.01 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
27.700.000,00 17.160.000,00 61,95
31.05 Penataan Kenaikan Pangkat
50.694.400,00 46.948.000,00 92,61
31.08 Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara
45.500.000,00 35.741.000,00 78,55
31.09 Pengolahan Data Pensiun
45.450.000,00 44.349.500,00 97,58
31.10 Pemuktahiran Database Kepegawaian
34.124.000,00 21.366.000,00 62,61
31.11 Pengadaan KARPEG, KARIS
/ KARSU
0,00 0,00 0,00
31.12 Pengolahan Mutasi ASN
28.000.000,00 24.233.000,00 86,55
31.13 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Disiplin
15.700.000,00 14.950.000,00 95,22
31.14 Seleksi Calon Pejabat Struktural
136.832.000,00 128.436.500,00 93,86
31.15 Kegiatan Pelaksanaan HUT
26.500.000,00 26.132.000,00 98,61
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
18
Kode Program dan
Kegiatan
Belanja
Anggaran Realisasi Capaian
Rp Rp %
KORPRI
31.16 Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
0,00 0,00 0,00
31.17 Penerbitan dan Monitoring Ijin dan Tugas Belajar
21.600.000,00 17.408.696,00 80,60
31.18 Pengolahan KARPEG, KARIS / KARSU
6.500.000,00 3.674.000,00 56,52
37 Program Pembinaan
Olahraga Bagi Anggota KORPRI
0,00 0,00 0,00
37.01 Kegiatan Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI
0,00 0,00 0,00
Jumlah 2.977.311.000,00 2.777.982.647,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
19
BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) adalah kewajiban
yang harus dipertanggungjawabkan dan tolok ukur Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara menyajikan Hasil Capaian Kinerja
dan Keuangan selama Tahun 2017.
Berdasarkan Program/Kegiatan yang telah dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Minahasa Tenggara telah ditetapkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun
2017 sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam
pencapaian sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis ditunjang
dengan dana yang ada dengan tujuan dapat memberikan hasil yang
maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dengan indikator kinerja sasaran.
B. SARAN
Hasil pencapaian sasaran strategis yang maksimal adalah
wujud dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Minahasa Tenggara. Tetapi diharapkan tahun selanjutnya akan lebih
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan memperhatikan
indikator sasaran yang tepat, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Peningkatan Disiplin, Kinerja, wawasan, kerjasama dan
tanggungjawab sebagai satu Tim Kerja (Team Work) berdampak positif dalam
pencapaian hasil yang maksimal sesuai dengan target yang dituangkan
dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan di
Tahun 2016 dijadikan tolok ukur untuk menjadi lebih baik dan dapat
memberikan output yang maksimal .
Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2017.
Ratahan, Januari 2017
KEPALA BADAN,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Minahasa Tenggara
20
SARTJE O. TAOGAN, S.Pd Pembina Utama Muda
NIP . 19651016 198602 2 008