0
LAPORAN
KAJIAN EFEKTIVITAS PEMBERIAN DANA BOS TINGKAT SD DAN SMP NEGERI DI KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2012
i
ABSTRAK
Masalah penelitian ini adalah: (1) Apakah masing-masing sekolah
menerima dana BOS tepat waktu?; (2) Apakah masing-masing sekolah memiliki rencana pengunaan dana BOS?; (3) Apakah penggunaan dana dana BOS telah tepat sesuai dengan Petunjuk Teknis dana BOS?; (4) Apakah penggunaan/laporan pertanggung-jawaban dana BOS telah tertib administrasinya?; dan (5) Apakah dana BOS telah menunjukkan dampak terhadap prestasi siswa/ sekolah? Sementara itu, tujuan pnelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS telah dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.
Penelitian ini dilaksanakan di SD dan SMP Negeri kota Medan selama kurang lenih 3 bulan, mulai dari bulan September-Nopember 2012. Metode yang digunakan adalah teknik monitoring dan evaluasi (Monev). Sumber data penelitian ini adalah Kepala Sekolah. Populasi penelitian ini adalah 382 SD Negeri dan 45 SMP Negeri. Sampel penelitian ditetapkan yaitu: 87 SD Negeri dan 18 SMP Negeri. Instrumen Monev disusun berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan BOS Tahun 2012. Pengumpulan dan pencatatan data dilakukan secara manual dengan teknik wawancara. Data yang dikumpulkan oleh petugas dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi serta bukti-bukti penggunaan dana BOS masing-masing sekolah sampel berupa rencana penggunaan dana BOS dan laporan penggunaan dana BOS diedit terlebih dulu. Setelah data diedit, kemudian dimasukkan ke microsoft excel, data yang sudah masuk ke microsoft excel selanjutnya ditabulasi. Data yang sudah ditabulasi selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Kesimpulan penelitian akan diambil berdasarkan kecenderungan data yang diperoleh dari hasil analisis dan membandingkan antara data hasil monev dengan kriteria yang ditentukan pada Juknis BOS 2012.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyaluran dana BOS SD dan SMP untuk Triwulan 1, 2, dan 3 di kota Medan tidak tepat waktu karena masih melebihi batas 2 minggu waktu yang ditetapkan (2 minggu pertama bulan pertama setiap triwulan); (2) Rata-rata penggunaan dana BOS yang diterima baru mencapai 94,00% (SD) dan 95,43 % (SMP). Ada sekolah yang sudah membuat penggunaan dana melebihi 100%, tetapi ada juga sekolah yang hanya dapat menunjukkan bukti pebnggunaan sampai 32,84% dan dan 66,67%. Kedua yang terakhir ini perlu diperhatikan di tahun mendatang; (3) Meskipun penggunaan dana BOS sudah mencapai lebih dari 98% sesuai Juknis BOS 2012, namun tidak semua sekolah menyalurkan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Juknis BOS 2012; (4) Dana BOS SD paling banyak digunakan untuk: (a) pembelian buku teks, (b) perawatan sekolah, © pembelian bahan habis pakai, dan (d) pembayaran guru dan pegawai honor. Dana BOS SMP paling banyak digunakan untuk: (a) pembelajaran dan ekstra kurikuler, (b) pengembangan profesi guru, © kegiatan ulangan dan ujian, dan (d) perawatan sekolah; (5) Dampak dana BOS terhadap kinerja sekolah belum menunjukkan hasil yang signifikan jika dilihat dari prestasi akademik yang dicapai baik SD maupun SMP tidak ada yang menonjol secara nasional kecuali hanya satu (SD: Juara 1 Olimpiade sains pada
ii
tahun 2011). Namun demikian tingkat kelulusan SMP dalam tahun 2011 dan 2012 telah mencapai lebih dari 95%; (6) Perangkat Pembelajaran yang telah disusun dan dimiliki guru pada jenjang SD berupa Silabus dan RPP sudah cukup baik (91,86% dan 91,73%), namun masih rendah dalam kepemilikan LKS dan kumpulan soal (64,94% dan 79,06). Perangkat Pembelajaran yang telah disusun dan dimiliki guru pada jenjang SMP berupa Silabus dan RPP sudah lebih baik dari kepemilikan guru SD (97% dan 97%), namun kepemilikan lembar kerja siswa (LKS) pada guru SMP baru mencapai 27%, hal ini lebih rendah dibanding guru guru SD; namun dalam kepemilikan kumpulan soal sudah hampir berimbang kumpulan soal (80%).
Saran yang diajukan adalah: (1) Ketepatan waktu pencairan dana BOS di tahun 2013 perlu disiasati agar tidak terlambat lagi sehingga kepala sekolah tidak perlu lagi meminjam uang atau menggunakan uang pribadinya untuk menanggulangi kebutuhan pembiayaan sekolah; (2) Perlu dipertegas oleh Dinas Pendidikan agar tertib administrasi pengelolaan dana BOS terlaksana dengan baik di tahun 2012, khususnya pelaporan penggunaan, bukti-bukti penggunaan dana BOs, serta pengggunaan buku pembantu kas dan buku pembantu pajak pajak; (3) Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS perlu direvisi karena RKAS SD dan SMP tidak menggunakan Juknis Dana BOS 2012 tapi menggunakan 8 SNP. (4) Sebaiknya di dalam buku Petunjuk Teknis Dana BOS tahun 2013 dicantumkan proporsi atau batas maksimal dana yang boleh digunakan untuk setiap jenis penggunaan dana BOS; dan (5) Penggunaan dana BOS untuk kegiatan seremonial tetap tidak diperbolehkan, akan tetapi perlu disiasati penggunaan dana BOS untuk kegiatan ekstra kurikuler dan pengembangan kepribadian siswa.
iii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i ABSTRAK ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1 1.2. Dasar Hukum 4 1.3. Perumusan Masalah 5 1.4. Tujuan Penelitian 5 1.5. Sasaran Penelitian 6
BAB II LANDASAN TEORI 7 2.1. Konsep Sekolah 7 2.2. Monitoring dan Evaluasi 9 2.3. Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 10 2.4. Evaluasi Pemanfaatan Dana BOS 20 2.5. Penelitian Sebelumnya 22 2.6. Kerangka Berpikir 24 2.7. Hipotesa 25
BAB III
METODE PENELITIAN 26
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 26 3.2. Metode Sumber Data 26 3.3. Populasi dan Sampel 26 3.4. Instrumen dan Teknik Pengambilan Data 27 3.5. Teknik Analisis Data 28 3.6. Jadwal Kegiatan Penelitian 28
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 29 4.1. Analisa 29 4.2. Pembahasan 45
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 51 5.1. Simpulan 51 5.2. Saran 52
DAFTAR PUSTAKA 53 LAMPIRAN 54
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan
pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada
jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3
menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan
bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta
satuan pendidikan lain yang sederajat.
Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat
diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK
SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai
98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal
dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan
secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh
karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan,
pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan
kualitas.
Pembiayaan untuk pendidikan dasar khususnya sekolah negeri sesuai dengan
Kebijakan Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar yang ditetapkan menjadi Kebijakan
BOS tahun 2009 (Depdiknas: 2009). Berkenaan dengan kenaikan dana BOS sejak
Januari 2009 semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama harus
membebaskan biaya operasional sekolah terhadap peserta didiknya. Pembebasan
2
biaya sekolah tersebut, hanya berlaku bagi sekolah-sekolah yang masih
mempunyai standar lokal, tetapi untuk sekolah-sekolah yang dijadikan program
sekolah yang mempunyai standar internasional, pembebasan biaya tersebut tidak
berlaku, peran masyarakat masih sangat dibutuhkan untuk dapat mencapai
target yang diharapkan.
Dengan adanya kebijakan pembebasan biaya operasional bagi sekolah dasar
yang masih mempunyai standar lokal, apakah sudah mampu membiayai program
atau aktivitas yang dapat menciptakan PBM yang sesuai dengan kebutuhan
belajar peserta didik, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan
harapan? Hal ini perlu dikaji lagi lebih mendalam karena di dalam kebijakan
tersebut disebutkan bahwa sekolah tidak diperkenankan memungut biaya dari
peserta didik jika akan menjadi beban bagi siswanya. Sementara di satu sisi,
sekolah dintutut untuk menjalankan program pendidikan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah pusat atau daerah dengan biaya yang seadanya diberikan
oleh pemerintah, dimana jumlah tersebut belum tentu dapat memenuhi
kebutuhan pembangunan pendidikan yang diharapkan. Salah satu dampak yang
ditimbulkan adalah berkurangnya semangat kerja tenaga pendidik dan
kependidikan, dan program-program pendidikan yang berkenaan dengan
pembelajaran tidak dapat dicapai dengan maksimal.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme
penyaluran dari transfer ke kabupaten/kota pada tahun 2011 menjadi transfer ke
provinsi pada tahun 2012. Pelaksanaan program BOS diatur dengan 3 peraturan
menteri, yaitu: (1) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme
penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta
pelaporannya; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme
pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke
sekolah; dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur
mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.
3
BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan
pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
Pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan
pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi,
konsumsi, pajak, asuransi, dll. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh
sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan
ketentuan: (1) SD/SDLB: Rp 580.000,-/siswa/tahun, dan (2) SMP/SMPLB/SMPT/
SATAP: Rp 710.000,-/siswa/tahun.
Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Pengendalian dimaksud bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai
bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, termasuk
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Bantuan Operasional Sekolah tahun 2012 disalurkan oleh pemerintah melalui
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) kepada pemerintah provinsi
untuk selanjutnya diteruskan ke sejumlah sekolah (SD/MI/setara dan
SMP/MTs/setara). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah
untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan
dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia
adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak
langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan
prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun
demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang
4
diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara umum program BOS bertujuan
untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam
rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS
bertujuan untuk: (1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri
dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali
pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf
internasional (SBI); (2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari
seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
dan (3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
Pemerintah mengubah mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS). Jika selama ini dana BOS disalurkan melalui bendahara Kabupaten/Kota, maka
per Januari 2012 dana BOS disalurkan dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum
Daerah (KUD) Provinsi, selanjutnya disalurkan ke satuan Pendidikan Dasar (SD dan
SMP) baik negeri maupun swasta dalam bentuk hibah. Perubahan mekanisme ini
dimaksudkan untuk memudahkan dan melonggarkan mekanisme penyaluran Dana
BOS dengan tetap mempertimbangkan efektifitas pengawasannya.
Sebaiknya pihak dinas pendidikan yang turun langsung ke lapangan, dalam bentuk
supervisi secara berkala untuk memantau sejuah mana dana BOS ini telah
diperuntukan. Tanpa mengurangi tugas dinas pendidikan kota Medan, Badan Penelitian
dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan menganggap perlu dilakukan monitoring
dan evaluasi penggunaan dana BOS Pendidikan Dasar Tahun 2012.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 2012
antara lain:
1. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman
Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun
Anggaran 2012
5
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pengelolaan BOS
1.3. Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah masing-masing sekolah menerima dana BOS tepat waktu?
2. Apakah masing-masing sekolah memiliki rencana pengunaan dana BOS?
3. Apakah penggunaan dana dana BOS telah tepat sesuai dengan Petunjuk Teknis
dana BOS?
4. Apakah penggunaan/laporan pertanggungjawaban dana BOS telah tertib
administrasinya?
5. Apakah dana BOS telah menunjukkan dampak terhadap prestasi siswa/
sekolah?
1.4. Tujuan
1. Tujuan Umum:
Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS
telah dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efektif dan
efisien, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.
2. Tujuan Khusus:
Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah masing-masing sekolah menerima dana BOS tepat
waktu.
2. Untuk mengetahui apakah masing-masing sekolah memiliki rencana pengunaan
dana BOS.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan dana dana BOS telah tepat sesuai
dengan Petunjuk Teknis dana BOS.
4. Untuk mengetahui apakah penggunaan/laporan pertanggungjawaban dana BOS
telah tertib administrasinya.
6
5. Untuk mengetahui apakah dana BOS telah menunjukkan dampak terhadap
prestasi siswa/sekolah.
1.5. Sasaran Penelitian
Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang
berkepentingan, yaitu:
1. Balitbang Kota Medan, khususnya dalam memberikan masukan kepada
Pemerintah Kota Medan guna mengambil kebijakan dalam upaya
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana BOS.
2. Dinas Pendidikan Kota Medan, khususnya manajer BOS Kota Medan, terutama
dalam memberikan arahan agar pencairan tepat waktu, penggunaannya tepat
sasaran, dan pertanggungjawabannya dapat diterima.
3. Kepala Sekolah, khususnya dalam mengatur rencana penggunaan dan
pertanggungjawaban dana BOS yang dikelolanya.
7
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. KONSEP SEKOLAH
2.1.1 Pengertian Sekolah
Sekolah sebagai suatu sistem, memiliki komponen inti yang terdiri dari
input, proses, dan output (Komariah dan Triatna, 2010). Komponen-komponen
tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan
utuh yang saling terkait, terikat, mempengaruhi, membutuhkan dan menentukan.
Menurut Hadari Nawawi (1982) sekolah tidak boleh diartikan hanya sekedar
sebuah ruangan atau gedung atau tempat anak berkumpul dan mempelajari
sejumlah materi engetahuan, akan tetapi, sekolah sebagai institusi peranannya
jauh lebih luas daripada itu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang terikat
dengan norma dan budaya yang mendukungnya sebagai suatu sistem nilai.
Selain itu, sekolah menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 18,
tentang pendidikan Nasional, sekolah adalah lembaga pendidikan yang
menyelenggarakan jenjang pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bila seluruh pendapat tersebut
dirangkaikan, maka dapat dipahami bahwa sekolah adalah kerja sama
sejumlah orang yang menjalankan seperangkat fungsi mendasar untuk
melayani kelompok umur tertentu dalam ruang kelas yang pelaksanaannya
dibimbing oleh guru melalui kurikulum yang bertingkat untuk mencapai
tujuan instruksional dengan terikat akan norma dan budaya yang
mendukungnya sebagai suatu sistem nilai. Sekolah juga merupakan kerja
sama sejumlah orang yang terdiri dari unsur-unsur sekolah, seperti
kepala sekolah, supervisor, konselor, ahli kurikulum, tata usaha, dan
sebagainya di bawah kontrol pemerintah.
Sekolah dalam menjalankan seperangkat fungsi-fungsi mendasarnya tentu
mengacu pada fungsi belajar dan pembelajaran yang sesuai kebutuhan
8
pendidikan pada masyarakat. Sekolah sebagai organisasi dalam melaksanakan
fungsinya diharapkan dapat difungsikan seluruh sumber daya yang ada. Secara
umum, sekolah terdiri dari sekolah yang dikelola oleh pemerintah yang disebut
sekolah negeri dan sekolah yang dikelola oleh perorangan, organisasi
kemasyarakatan, atau perusahaan, yang disebut sekolah swasta. UUSPN No. 20
tahun 2003 pasal 54 ayat 2 menyebutkan bahwa masyarakat dapat
berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
Sekolah negeri mempunyai visi dan misi yang ditetapkan pemerintah,
yaitu kebaikan publik. Oleh karena itu, keefektifan organisasi sekolah
pada satuan pendidikan tersebut amat dipengaruhi oleh visi dan misi
khusus dari masing-masing sekolah. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan target sekolah
disusun supaya dapat merespon berbagai perubahan yang diwujudkan
dengan menggerakkan seluruh potensi sumber daya sekolah yang ada,
sehingga keefektifan menjadi ci ri dari organisasi sekolah dan konsistensi
terhadap misi sekolah menjadi jaminan untuk memperoleh kualitas yang terbaik
(Sagala, 2006).
2.1.2 Fungsi dan Tugas Utama Sekolah
Fungsi dan tugas utama sekolah adalah meneruskan, mempertahankan, dan
mengembangkan kebudayaan masyarakat melalui pembentukan kepribadian
anak-anak agar menjadi manusia dewasa dari sudut usia maupun intelektualnya,
serta terampil dan bertanggung jawab sebagai upaya mempersiapkan generasi
pengganti yang mampu mempertahankan eksistensi kelompok atau
masyarakat bangsanya dengan budaya yang mendukungnya. Sekolah
sebagai satuan pendidikan terdepan dalam mendidik para siswanya
memerlukan pengelolaan yang profesional sesuai fungsi dan tugasnya.
Oleh karena itu, sekolah dalam berupaya mencapai visi dan misi sekolah,
disusunlah struktur hubungan kerja organisasi berdasarkan tujuan, asas prinsip,
9
dan program-program yang mendasari misinya. Semua anggota tim
sekolah harus dapat melakukan kerja sama dalam rangka mensukseskan
program sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam struktur organisasi sekolah,
kepala sekolah bersama para guru merupakan orang yang paling
bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
Struktur organisasi sekolah menurut Gorton (Sagala,2006) bertujuan
memfungsikan setiap anggota sesuai fungsi dan kedudukannya, menjalin
hubungan kerja antar tim organisasi agar masing-masing mengetahui tanggung
jawabnya dan semua anggota tim dapat melakuka n kerja sama mensukseskan
program sekolah. Kepala sekolah merupakan orang pertama yang
paling bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan
sekolah. Oleh karena itu, persyaratan profesional kepala sekolah menjadi penting
agar mampu membangkitkan dan mempertinggi keterlibatan para anggota tim
dan berupaya mendorong dan membangkitkan semangat kerja sama antar
anggota tim.
2.2. KONSEP EVALUASI
2.2.1 Pengertian Evaluasi
Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan,
organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka
tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam
rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi
kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari
bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran
(Echols dan Shadily, 2000:220). Sedangkan menurut Yunanda (2009) pengertian
istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan
sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan
dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.
Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai
sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam
10
rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut seperti yang
diungkapkan oleh Hikmat (2004:3) bahwa evaluasi adalah proses penilaian
pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk
memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek.
Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Griffin & Nix (1991:3) menyatakan
bahwa pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului
dengan penilaian (assessment), sedangkan penilaian didahului dengan
pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil
pengamatan dengan kriteria, penilaian merupakan kegiatan menafsirkan dan
mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan
nilai atau implikasi perilaku.
2.3. DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
2.3.1. Pengertian BOS
Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi
nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan
operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan
dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan
secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah
program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan
biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana
program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi
dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.
Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi non
personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non
personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar
satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan
berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
11
BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan
pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan
investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail
jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bab berikutnya
(Kemendiknas,2010: 09)
BOS merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanan program
wajib belajar (Dirjen Mandikdasmen, 2009). Berdasarkan definisi tersebut
maka BOS pada dasarnya merupakan komponen pembiayaan operasional
non personil, bukan ditujukan untuk pembiayaan kesejahteraan guru.
Secara umum, komponen utama pembiayaan BOS adalah Biaya Satuan
Pendidikan (BSP). BSP merupakan biaya yang diperlukan rata-rata tiap
siswa setiap tahun sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran sesuai
dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Dalam penggunaannya, BSP
dibedakan menjadi BSP Investasi dan BSP Operasional. BSP Investasi merupakan
biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan
sumberdaya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu
tahun. Contohnya adalah pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga,
perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP Operasional merupakan besarnya biaya
yang dikeluarkan per siswa per tahun yang habis pakai digunakan satu
tahun atau kurang. Biaya BSP Operasional mencakup biaya personil dan non
personil (Dirjen Mandikdasmen, 2009).
Biaya personil meliputi kesejahteraan honor kelebihan jam mengajar
(KJM), Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), uang lembur,
pengembangan profesional (Diklat), KKG/K3S, dan sebagainya. Biaya non
personil adalah biaya untuk penunjang proses pengajaran dan pembelajaran
(KBM), evaluasi/penilaian, perawatan-pemeliharaan, daya dan jasa, p embinaan
kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervise (Dirjen Mandikdasmen,
2009).
12
Program BOS dikembangkan berdasarkan program terkait sebelumnya
seperti manajemen berbasis sekolah (MBS), selain akibat adanya pengurangan
subsidi BBM. Dikarenakan dana BOS langsung disalurkan ke sekolah, maka
peran kepala sekolah dalam manajemen BOS menjadi penting terutama
dalam perancangan dan implementasi Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah (RAPBS). Oleh karena itu, selain memiliki tujuh
tugas pokok dan fungsi yang disebut EMASLIM (educator, manager,
administrator, supervisor, leader, innovator and motivator), kepala sekolah
kini berperan dalam manajemen BOS (Dirjen Mandikdasmen, 2009). Dalam
hal ini, sebenarnya banyak model yang dapat dikembangkan oleh kepala
sekolah dalam pengelolaan BOS sehingga berhasil memenuhi standar
pengelolaannya.
2.3.2.Program Bos Dan Wajib Belajar
Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun diukur
dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada Tahun 2008 APK SMP
telah mencapai 96,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9
tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Program
Bantuan Operasional sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005,
telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program Wajar sembilan
tahun tersebut. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah melakukan
perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi dari program (Dirjen
Mandikdasmen, 2009). Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk
mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan
mutu pendidikan dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS
yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan
pendidikan gratis di pendidikan dasar.
Walaupun pemerintah telah mengeluarkan panduan prosedur pelaksanaan
BOS, pengamatan awal menunjukkan kecenderungan terdapat beberapa pola
manajemen BOS. Hal ini dimungkinkan mengingat beragamnya kondisi dan
permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Keragaman model manajemen
BOS disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) perbedaan alokasi unit-
13
unit pembiayaan terkait skala prioritas; 2) sumber daya yang ada dan sumber
dana pendukung; dan 3) perbedaan jumlah peserta didik.
Pengeluaran sekolah tertuang dalam rencana belanja yang secara garis
besar dibagi kedalam komponen gaji dan non gaji (Fattah, 2000). Komponen
gaji digunakan untuk membayar gaji dan kesejahteraan guru. Komponen ini
merupakan komponen yang paling dominan dalam pengeluaran biaya
pendidikan sekolah. Sedangkan komponen non gaji meliputi: sub komponen
pengadaan alat pelajaran, bahan pelajaran, perawatan, sarana kelas, sarana
sekolah, pembinaan siswa, dan pengelolaan sekolah. Komponen biaya non gaji
yang tidak terdapat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS) antara lain adalah biaya pembangunan fisik dan beasiswa.
Biaya pendidikan tingkat sekolah/madrasah telah dirumuskan oleh beberapa
pakar atau peneliti. Abbas Ghazali (2003) mendefinisikan biaya pendidikan
(BSP) tingkat sekolah/madrasah sebagai nilai rupiah dari semua sumber
daya yang digunakan oleh sekolah/madrasah untuk menyelenggarakan
pendidikan per tahun. Berdasarkan jenis penggunaanya, biaya pendidikan
tingkat sekolah/madrasah tersebut terdiri dari biaya operasional/lancar dan
biaya investasi/modal.
Fattah (2000) dan Puslitjaknov (2009) mengelompokkan biaya pendidikan di
tingkat sekolah, yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja
sekolah (APBS), dalam enam kelompok sebagai berikut.
1. Peningkatan kegiatan proses belajar dan mengajar. Komponen ini masih dibagi
lagi menjadi 2 sub komponen, yaitu (a) pelaksanaan tes dan (b) belanja alat proses
belajar mengajar (PBM). Sub komponen pelaksanaan tes dirinci lagi menjadi
(i) penyusunan naskah di sekolah, (ii) penggandaan naskah tes di sekolah,
(iii) penggandaan naskah dari Tim Khusus, (iv) pengawasan, pemeriksaan
tes, dan (v) pemantapan evaluasi kelas terakhir (VI SD dan III SLTP/SLTA).
Khusus untuk sub komponen (i) s.d. (iv), pembiayaan tergantung pada
penerapan kurikulum, apakah menggunakan sistem cawu atau semester (sehingga
bisa 2 kali atau 3 kali pertahun). Sedangkan sub komponen belanja alat
14
PBM dirinci lagi menjadi (i) kapur tulis, (ii) kapur warna, (iii) mistar besar/set,
(iv) kertas stensil, (v) kertas lainnya, (vi)tinta, (vii) penghapus whiteboard/papan
tulis, dan (viii) alat lainnya.
2. Pemeliharaan dan penggantian sarana serta prasarana pendidikan.
Komponen ini dikelompokkan menjadi 10 sub komponen yaitu (a) pemeliharaan
meubel, (b) pengadaan meubel, (c) pemeliharaan kelas, (d) pemeliharaan
kantor, (e) pemeliharaan halaman, (f) pemeliharaan kebersihan, (g) bahan/alat
kebersihan, (h) rehabilitasi ringan kantor, (i) pembuatan lemari, dan (j)
pembuatan meja dan bangku murid.
3. Peningkatan pembinaan kegiatan siswa: latihan dan sarana. Komponen
ini dikelompokan dalam 9 sub komponen yaitu : (a) pramuka, Palang Merah
Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), DK, dll.; (b) Prestasi Olahraga; (c)
Prestasi Kesenian; (d) Kegiatan Porseni; (e) lomba cerdas cermat; (f) kelompok
kerja komplek; (g) kelompok kerja Rayon; (h) perpisahan kelas terakhir; dan
(i) kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat, retret/relokasi, dan sebagainya.
4. Kesejahteraan. Komponen ini dikelompokan menjadi 4 sub komponen, yaitu:
(a) Peningkatan mutu keterampilan guru (penataran, latihan Kelompok Kerja
Guru/KKG), (b) Perjalanan dinas, (c) honorarium dan insentif kepala sekolah
dan guru, serta (d) Upah Lembur.
5. Rumah tangga sekolah dan BP3/Komite sekolah. Komponen ini dikelompokan
dalam 6 sub komponen, yaitu: (a) tata usaha sekolah, (b) tata usaha BP3/komite
Sekolah, (c) rapat kerja sekolah, (d) rapat pengurus sekolah/BP3/Komite
sekolah, (e) rapat kenaikan kelas, dan (f) rapat tahunan anggota BP3/komite
sekolah.
6. Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan sekolah,
serta (b) pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan tingkat kecamatan
dan kabupaten/kota.
15
Dalam implementasinya, penyusunan RAPBS dilaksanakan oleh kepala sekolah,
komite sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah.
Namun demikian, penanggungjawab untuk RAPBS ini berada di tangan
kepala sekolah. Adapun prosedur penyusunan RAPBS secara sederhana
meliputi dua aspek: 1) sumber pendapatan terdiri dari pemerintah, pemerintah
daerah, siswa, masyarakat dan lain-lain; dan 2) pengeluaran untuk kegiatan
belajar mengajar (KBM), pengadaan dan pemeliharaan sarana daSecara umum,
prosedur pelaksanaan manajemen pembiayaan sekolah meliputi: 1) perencanaan
keuangan sekolah; 2) penyusunan anggaran RAPBS; 3) penyusunan pendapatan
dan pengeluaran anggaran belanja sekolah; 4) pengaturan keuangan sekolah.
Penyusunan anggaran dan pengembangan RAPBS mempertimbangkan beberapa
faktor, diantaranya: 1) laju pertumbuhan peserta didik; 2) inflasi; 3)
pengembangan program dan perbaikan ; 4) proses pengajaran dan pembelajaran.
Praktik di lapangan menunjukkan bahwa sekolah dalam pelaksanaan
penyusunan RAPBS menganut pola paduan antara pengaturan pemerintah
dan sekolah. Artinya, ada beberapa anggaran yang telah ditetapkan oleh
peraturan pemerintah dimana sekolah tidak dapat mengubah dari petunjuk
pelaksanaan. Adapun sekolah sebagai pelaksana pengguna atau pengelola
pada tingkat operasional juga memiliki kebijakan pengelolaan secara operasional.
Salah satu kebijakan tingkat sekolah adalah upaya pencarian tambahan dana dari
partisipasi masyarakat, selanjutnya cara pengelolaannya dipadukan sesuai
peraturan yang berlaku.
2.3.3. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat
terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang
bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan
SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah,
kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah
bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan
16
SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan
nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan
dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
2.3.4. Sasaran Program dan Besar Bantuan
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT)
dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh
masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program
Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.
Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2012,
dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
1. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun
2. SMP/SMPLB/SMPT : Rp 710.000,-/siswa/tahun
2.3.5. Waktu Penyaluran Dana
Tahun anggaran 2012, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode
Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 dan
semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. Penyaluran dana dilakukan setiap periode
3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-
Desember. Khusus untuk sekolah di daerah terpencil, penyaluran dana BOS
dilakukan 6 bulanan. Penetapan daerah terpencil dilakukan melalui Peraturan
Menteri Keuangan secara khusus, atas usulan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan.
2.3.6. Penggunaan Dana BOS
1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang
rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
17
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu
biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan
pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta
kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya
untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan
siswa baru, dan lainnya yang relevan);
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran
kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga,
kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar
tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru
dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian
dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil
belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian
dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan
koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan
sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet,
modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar
sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah
tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka
diperkenankan untuk membeli genset;
7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor,
perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler,
perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan
fasilitas sekolah lainnya;
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan
honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang
membantu administrasi BOS;
18
9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan
KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak
diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi
masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis
sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika dinilai
lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang
akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu
penyeberangan, dll);
11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta
printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi
bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi
dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan
belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari
BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat
digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik,
peralatan UKS dan mebeler sekolah.
2.3.7. Larangan Penggunaan Dana BOS
1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan
biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/
Kabupaten/kota /Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah
tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan
menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
19
6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan
inventaris sekolah).
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
8. Membangun gedung/ruangan baru.
9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
10. Menanamkan saham.
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat
atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru
bantu.
12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah,
misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara
keagamaan/acara keagamaan.
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/
pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang
diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota
dan Kementerian Pendidikan Nasional.
2.3.8. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penggunaan Dana BOS
1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional
sekolah;
2. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri
sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah
agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan
ketentuan pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan
dana BOS untuk peruntukan yang sama;
4. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta;
5. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS
diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah
selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan
uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus
20
mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan
tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan
mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor
lainnya;
6. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih
besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data
jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor kepada Dinas Pendidikan.
Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim surat secara resmi kepada Dirjen
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisikan daftar sekolah
yang lebih/kurang untuk diperhitungkan pada penyesuaian alokasi pada
triwulan berikutnya;
7. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di
triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan
menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang
ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk
pencairan triwulan berikutnya;
8. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik
sekolah untuk digunakan bagi sekolah.
2.4. EVALUASI PEMANFAATAN DANA BOS
Evaluasi menurut Bruce W. Tuckman (1985, www.pdf.com) adalah suatu proses
untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses (process) kegiatan,
keluaran (output) suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria
yang telah ditentukan. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi dengan batasan
sebagai proses memberikan atau menetukan nilai kepada objek tertentu
berdasarkan suatu kriteria tertentu (Sudjana,1990:3). Dengan berdasarkan
batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum
dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu
(tujuan, kegiatan, keputusan, proses, orang, maupun objek) berdasarkan kriteria
tertentu.
21
Organisasi yang efektif menurut Steers (Syaiful Sagala, 2006), keefektifan
seringkali diartikan kuantitas atau kualitas keluaran (output) barang atau
jasa. Namun perlu ditambahkan bahwa bagi organisasi seperti sekolah,
keefektifan adalah kemampuan mengelola sumber daya secara optimal
(pemanfaatan), yaitu menunjukkan sejauhmana organisasi melaksanakan
seluruh tugas pokoknya secara baik dan benar untuk mencapai tujuan.
Arikunto dan Jabar (2008:30) mengemukakan bahwa kriteria atau tolak
ukur yang dalam program pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu (1)
peraturan atau ketentuan yang telah diterbitkan, (2) dalam menidaklanjuti
peraturan atau ketentuan tersebut perlu adanya petunjuk pelaksanaan, (3)
jika tidak ada petunjuk pelaksanaan maka dapat menggunakan konsep atau
teori-teori yang terdalam dalam buku-buku ilmiah, (4) atau dapat menggunakan
hasil penelitian, (5) kriteria dapat ditentukan menggunakan nalar. Selain itu,
dikutip dalam buku evaluasi program pembelajaran (S. Eko Putro W, 2011)
menyatakan bahwa, Input adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena
dibutuhkan bagi berlangsungnya proses. Evaluasi masukan (Input Evaluation)
membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif
apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana
prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi :
(a) sumber daya manusia, (b) sarana dan peralatan mendukung, (c)
dana/anggaran, dan (d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.
Proses pendidikan adalah berubahnya sesuatu yang merupakan input
menjadi sesuatu yang lain dari hasil proses yang disebut output. Evaluasi proses
meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dalam praktik pelaksanaan
program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana
rencana yang telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki,
sedangkan output merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur
keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
22
Sudarwan Danim (2007, www.pdf.com) menyatakan bahwa masukan (input)
pendidikan merupakan segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk
berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumberdaya,
harapan-harapan maupun perangkat peraturan yang terkait sebagai pemandu
bagi berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya
sesuatu menjadi sesuatu lain, proses dimaksud adalah mengkoordinasikan dan
menserasikan serta pemaduan masukan (input) secara harmonis dan terpadu
sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan.
Keluaran (output) pendidikan merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan dari
proses pendidikan dan dampak atau utilitas lulusan.
Berdasarkan beberapa indikator ukuran diatas, paling tidak terdapat sejumlah
kriteria yang dapat dijadikan ukuran dalam pelaksanaan program BOS, yaitu
kebijakan pemerintah, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, tingkat kepuasan,
implementasi dan evaluasi. Pelaksanaan/proyek program yang efektif ditandai
oleh beberapa hal antara lain : ketepatan waktu, ketepatan penggunaan, SDM yang
mengelola program, mekanisme kerja yang baik, mengedepankan kerjasama,
perlunya monitoring dan evaluasi untuk melihat umpan balik (feed back
program).
2.5. PENELITIAN SEBELUMNYA
Beberapa hasil penelitian tentang Bantuan Operasional Sekolah dapat dilihat
sebagai berikut.
Tabel 2.1. Hasil Penelitian Tentang BOS
No. Nama dan tahun Hasil Penelitian
1 Sopha Julia, 2010 Bahwa pelaksanaan pemanfaatan program BOS
Topik penelitian mengenai Bantuan Operasional
Sekolah ini terbukti berjalan efektif, meskipun
tidak cukup sempurna. Hal pada kondisi
lapangan. Hasil penelitian menjelaskan eberapa
23
analisis yang berkenaan dengan efektivitas
program BOS meliputi evaluasi program
masukan (input), pencapaian proses program BOS,
pencapaian hasil (output) yang salah satunya
meliputi peningkatan mutu pendidikan dasar 9
tahun, serta konflik/hambatan yang
menyertai pelaksanaan program BOS di
Kecamatan Pesanggarahan.
2 Sri Rejeki
Widaningsih,
2011.
Melakukan penelitian dengan metode CIPP
(Context-Input-Process-Product). Bahwa
pengelolaan dana BOS di kedua Sekolah Dasar
adalah efektif dengan persentase keefektifan 98
berdasarkan kriteria, yaitu a) tujuan, sasaran,
dan prinsip penggunaan telah ditetapkan secara
jelas, b) latar belakang pendidikan dan tingkat
sosial ekonomi penerima program secara
keseluruhan memenuhi persyaratan untuk
program. c)penggunaan dana adalah untuk
pembiayaan seluruh operasional sekolah, dan
d)manajemen sekolah dalam pengelolaan dana BOS
jelas, transparan, dan terstruktur, dan ada
peningkatan prestasi akademik siswa.
3 Yahya Sudarya,
Tatang Suratno,
Effy Mulyasari,
2011
Penelitian yang berjudul “Model Manajemen
Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar Di
Wilayah Bandung Utara”, menemukan bahwa belum
terdapat bukti yang kuat mengenai pengaruh BOS
terhadap upaya peningkatan mutu pembelajaran.
Namun demikian, sejauh ini BOS telah mampu
meningkatkan akses pendidikan terutama bagi anak
dari kalangan kurang mampu.
24
2.6. KERANGKA BERPIKIR
Evaluasi merupakan sebuah proses untuk menentukan sejauhmana
keberhasilan sebuah program/kegiatan . Keberhasilan program dapat dilihat dari
dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Sejalan dengan tujuan
utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program
BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu. Meningkatkan mutu
pendidikan sebagai wujud dari hasil yang dicapai program. Dengan
demikian, perubahan-perubahan atau manfaat tersebut mencerminkan bahwa
program berjalan sebagaimana yang diharapkan..
Penelitian ini berusaha mengevaluasi pelaksanaan suatu program BOS
dalam rangka pemanfaatan dana BOS. Teori evaluasi program yang
dikembangkan oleh Bruce W Tuckman meliputi pencapaian masukan
(input), dengan melihat sumber daya manusia, bagaimana cara SD dan SMP
kota Medan mengelompokkan atau menempatkan orang-orang di dalam
menyelesaikan pekerjaan, dan bagaimana sekolah memanfaatkan sumber-
sumber yang ada (anggaran/dana) diperoleh dari pemerintah serta prosedur
kerja untuk mencapai tujuan program.
Kedua, pencapaian proses (process), melihat bagaimana mekanisme yang
digunakan dalam mengelola dana BOS sehingga dapat mengubah sesuatu
menjadi lebih bermanfaat dalam hal ini pemanfaatan dana yang dikelola
oleh sekolah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan
serta buku pedoman BOS dan Juklak/Juknis BOS. Keluaran (output), merupakan
penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pecapaian
tujuan yang telah ditetapkan dalam hal ini prestasi sekolah yang dihasilkan
dari proses pendidikan dan dampak atas utilitas sekolah. Dengan demikian,
sebelum melakukan penelitian penulis merumuskan kerangka konsep
sebagai dasar dalam penelitian ini sebagai berikut:
25
Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian
2.7. HIPOTESA
Hipotesa yang diajukan dalam penelitian adalah: “pemberian dan penyaluran dana
bos tingkat SD dan SMP negeri di kota Medan tahun anggaran 2012 telah
terlaksana secara tepat waktu dan tepat sasaran”.
Program BOS (Bantuan
Operasional Sekolah)
Evaluasi Pemanfaatan
Dana BOS (Permendikbud
51/2011)
Pemanfaatan Dana BOS di SD dan SMP
26
BAB III
METODE PELAKSANAAN
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kota Medan, khususnya di SD dan SMP Negeri.
Penelitian ini dilakukan selama kurang lenih 3 bulan, mulai dari bulan Sptember
sampai dengan Nopember 2012.
3.2. Metode dan Sumber Data
Metode yang digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana BOS pada
jenjang SD dan SMP dilakukan dengan melalui teknik monitoring dan evaluasi
(Monev). Sumber data penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Bendahara
Sekolah pada jenjang SD dan SMP.
3.3. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah 382 SD negeri dan 45 SMP negeri. Oleh jumlah
populasi sangat besar maka monev ini menggunakan sampel. Sampel penelitian
dipilih dengan teknik sampel bertujuan (purposive sampling), dengan prinsip
sampel sekolah harus mewakili masing-masing kecamatan. Berdasarkan alasan
tersebut, maka jumlah sampel penelitian ditetapkan yaitu: 87 SD Negeri dan 18
SMP Negeri.
Tabel 3.1. Jumlah Sampel
Jenjang Wilayah Pengembangan Jumlah I II III IV V VI
SD 14 12 16 16 14 15 87 SMP 2 3 4 3 3 3 18 Total 16 15 20 19 17 18 105
Untuk mengetahui masing-masing jumlah SD dan SMP yang menjadi sampel
penelitian ini, maka selengkapnya nomor-nomor sekolah dapat dilihat pada table
3.2.
27
Tabel 3.2. Nomor SD dan SMP Sampel Penelitian
WP Kecamatan SD SMP
WP I
Medan Petisah 060833, 060834, 060841, 064014,060915, 068083, 060922, 064020, 064979, 067242, 060880, 064027, 064960, 060901
9, 19 Medan Sunggal
Medan Polonia
WP II Medan Deli 064010, 064993, 066661,
067250,064011, 060942, 060948, 068474, 060967, 060968, 060970, 065009
5, 26 Medan Labuhan Medan Belawan
WP III
Medan Denai 060911, 064927, 064978, 067241,064998, 066435, 066658, 067264, 060913, 064037, 064974, 067240, 060794, 060816, 060824, 060825
13, 17, 20, 23
Medan Marelan
Medan Tembung Medan Area
WP IV
Medan Amplas 060823, 060827, 060924, 064955,060927, 060928, 066668, 067952, 060818, 060819, 060820, 064029, 0600898, 060899, 060907, 060906,
2, 4, 28, 36 Medan Johor Medan Kota Medan Maimun
WP V
Medan Selayang 060973, 064024, 065011, 067245, 060882, 060884, 060886, 064025, 080623, 065015, 067246, 068003, 068008, 064029
10, 21, 30 Medan Baru
Medan Tuntungan
WP VI
Medan Perjuangan 060872, 060877, 064966, 060843, 060849, 064013, 067097, 060861, 060862, 060863, 060866, 064981, 064983, 065854, 066654
11, 18, 37 Medan Medan Barat Medan Medan Timur Medan Helvetia
Jumlah 87 18
3.4. Intrumen dan Teknik Pengambilan Data
Instrumen Monev ini disusun berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan BOS
Tahun 2012. Sebelum dilaksanakan pengumpulan data ke sekolah sampel maka
terlebih dulu petugas Monev terpilih dilatih menggunakan instrumen Monev serta
teknik pengumpulan data. Pengumpulan dan pencatatan data dilakukan secara
manual dengan teknik wawancara. Petugas Monev memberitahukan kepada
Kepala Sekolah bahwa kegiatan Monev ini tidak akan mengganggu pelaksanaan
28
proses pembelajaran, dan semua informasi yang diterima petugas dicatat dan
dilaporkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan.
3.5. Teknik Analisis Data
Data yang dikumpulkan oleh petugas dengan menggunakan instrumen monitoring
dan evaluasi serta bukti-bukti penggunaan dana BOS masing-masing sekolah
sampel berupa rencana penggunaan dana BOS dan laporan penggunaan dana BOS
diedit terlebih dulu. Setelah data diedit, kemudian dimasukkan ke microsoft excel,
data yang sudah masuk ke microsoft excel selanjutnya ditabulasi. Data yang sudah
ditabulasi selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik
analisis deskriptif kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.
Kesimpulan penelitian akan diambil berdasarkan kecenderungan data yang
diperoleh dari hasil analisis dan membandingkan antara data hasil monev dengan
kriteria yang ditentukan pada Juknis BOS 2012.
3.6. Jadwal Kegiatan:
Tabel 3.3. Jadwal Kegiatan Penelitian
No Rincian Kegiatan September Oktober Nopember 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Menyusun instrumen yang akan digunakan
√
2 Melakukan validasi instrumen dengan melibatkan kepala SD dan SMP
√
3 Pelatihan petugas monitonring dan evaluasi
√
4 Pengumpulan data ke sekolah-sekolah
√ √
5 Mentabulasi dan menganalisis data
√ √ √
6 Menyusun DraftLaporan
√ √
7 Melakukan seminar dan menyusun laporan akhir
√
8 Menggandakan dan menjilid laporan
√
29
BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN
4.1. ANALISA
4.1.1. Data Guru dan Pegawai
Tabel 4.1. Jumlah Guru dan Pegawai Administrasi Honor BOS di SD Sampel
No
Sekolah Dasar
Jumlah Guru
Jlh Guru S1 Guru Honor Pegawai Adm Honor
f % f % f
1 Wilayah I 271 176 64,94 91 33,57 14
2 Wilayah II 268 197 73,50 100 37,31 19
3 Wilayah III 319 206 64,57 111 34,79 15
4 Wilayah IV 316 184 58,22 99 31,32 13
5 Wilayah V 277 170 61,37 74 26,71 21
6 Wilayah VI 322 198 61,49 86 26,71 18
Total 1773 1131 63,79 561 31,64 100
Tabel 4.1. menunjukkan bahwa jumlah guru SD yang berkualifikasi S1 telah
mencapai 63,79%. Ini berarti bahwa semua sekolah dasar telah memenuhi
standar pelayanan minimal untuk jumlah guru yang berkualifikasi S1 (Setiap SD
memiliki minimal 2 orang guru berkualifikasi S1). Namun demikian, yang menjadi
catatan adalah jumlah guru honor yang terlalu besar, yaitu mencapai 31,64% atau
hampir sepertiga dari guru SD Negeri. Ini berarti bahwa kekurangan guru di SD
sangat besar. Honor guru SD Negeri yang dibayar dari dana BOS rata-rata Rp.
580.000,- per bulan. Jumlah dana BOS yang digunakan untuk membayar guru dan
pegawai mencapai 13,89% atau sekitar Rp. 3,2 milyar (lihat tabel 4.4). Jika guru
honor di SD Negeri ini dapat dikurangi maka dana BOS SD dapat dipergunakan
30
untuk keperluan lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS 2012. Jumlah guru
berkualifikasi S1 dapat dilihat pula pada grafik 4.1.
Grafik 4.1. Perbandingan Jumlah Guru SD dan Jumlah Guru Berkualifikasi S1
Pegawai administrasi di SD Negeri yang dibayar dari dana BOS SD mencapai 100
orang. Ini berarti bahwa rasio antara SD Negeri dengan pegawai administrasi
adalah 1,15; meskipun ada diantara SD Negeri yang tidak memiliki pegawai
administrasi dan ada 1 SD Negeri yang memiliki pegawai administrasi 10 orang.
Tabel 4.2. Jumlah Guru dan Pegawai Administrasi Honor BOS di SMP Sampel
No
Nama Sekolah
Jumlah Guru
Jlh Guru S1 Guru Honor Pegawai Adm Honor
f % f % f 1 SMPN 2 57 52 91,2 2 3,5 2 2 SMPN 4 76 73 96,1 5 6,6 3 3 SMPN 5 45 30 66,7 8 17,8 4 4 SMPN 9 58 51 87,9 4 6,9 6 5 SMPN 10 73 65 89 1 1,4 4 6 SMPN 11 56 52 92,8 3 5,3 6 7 SMPN 13 40 36 90 1 2,5 4 8 SMPN 17 58 47 81 6 10,3 5 9 SMPN 18 67 62 92,5 3 4,4 3
10 SMPN 19 56 55 78,7 5 8,9 4 11 SMPN 20 47 37 88,1 4 8,5 5 12 SMPN 21 67 59 88,1 1 1,5 1 13 SMPN 23 58 55 91,4 3 5,1 2 14 SMPN 26 34 32 94,1 2 5,8 2 15 SMPN 28 57 48 84,2 1 1,9 6
31
16 SMPN 30 63 57 90,5 3 4,7 3 17 SMPN 36 63 58 92,1 4 6,3 3 18 SMPN 37 57 50 87,7 1 1,7 4
Total 1032 917 88,8 57 5,7 67
Pada jenjang SMP, jumlah guru yang memiliki kualifikasi S1 telah mencapai
88,8%; sementara guru yang honornya dibayar dari dana BOS ada 5,7% dengan
honor rata-rata sebesar Rp. 640.000,- Jumlah dana BOS yang digunakan untuk
membayar guru dan pegawai di SMP mencapai 9,86% atau sekitar Rp. 800 juta
(lihat tabel 4.5). Jumlah pegawai honor di jenjang SMP juga cukup banyak
mencapai 67 orang. Ini berarti bahwa rata-rata SMP memliki pegawai honor
sebesar 3,7 orang. Perbandingan jumlah guru SMP dan jumlah guru berkualifikasi
S1 dapat dilihat pada grafik 4.2.
Grafik 4.2. Perbandingan Jumlah Guru dan Guru Berkualifikasi S1
4.1.2. Penerimaan Dana BOS
Penerimaan dana BOS untuk tingkat SD dan SMP pada umumnya terlambat atau
tidak tepat waktu. Dikatakan terlambat apabila dana BOS diterima lebih dari 15
hari bulan pertama pada setiap awal triwulan. Proporsi keterlambatan
penerimaan dana BOS dapat dilihat pada tabel 4.1. Dana BOS SD untuk Triwulan 1
diterima sekolah mulai dari tanggal 18,19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 31 Januari
2012. Dana BOS SD untuk Triwulan 2 diterima sekolah pada umumnya sejak 20
April 2012, bahkan ada SD yang menerima pada tanggal 4, 10, 21 Mei dan 3
Agustus 2012. Dana BOS SD untuk Triwulan 3 diterima sekolah pada umumnya
32
antara tanggal 1-21 Agustus 2012. Dana BOS SMP untuk Triwulan 1-3 diterima
sekolah pada tanggal 18 Januari, 24 April, dan 1 Agustus 2012. Jadwal penyaluran
dana BOS yang dikeluarkan Kemdikbud adalah pertengahan bulan Januari, April,
Agustus 2012. Keterlambatan penerimaan dana BOS oleh sekolah menjadi beban
bagi kepala sekolah karena mereka harus meminjam atau menggunakan uang
pribadi untuk menanggulangi kebutuhan biaya yang diperlukan sekolah.
Tabel 4.3. Tahapan dan Waktu Penerimaan Dana BOS Tahapan Keadaan Jumlah % SD
TRIWULAN 1 Terlambat 81 93,2 Tidak terlambat 3 3,44 Tidak menjawab 3 3,44
TRIWULAN 2 Terlambat 83 95,40 Tidak terlambat 0 0 Tidak menjawab 4 4,60
TRIWULAN 3 Terlambat 76 87,45 Tidak terlambat 0 0 Tidak menjawab 11 12,65
SMP Tahapan Keadaan Jumlah %
TRIWULAN 1 Terlambat 15 83,33 Tidak terlambat 0 0 Tidak menjawab 3 6,67
TRIWULAN 2 Terlambat 15 83,33 Tidak terlambat 0 0 Tidak menjawab 3 6,67
TRIWULAN 3 Terlambat 15 83,33 Tidak terlambat 0 0 Tidak menjawab 3 6,67
4.1.3. Penggunaan Dana BOS
Penggunaan dana BOS untuk masing-masing wilayah pembangunan pada jenjang SD dapat dilihat pada tabele berikut.
Tabel 4.4. Jumlah dana BOS SD Yang Diterima dan Yang Digunakan WP Jumlah Yang
Diterima (Rp) Jumlah Yang
Digunakan (Rp.) Persentase
1 2.714.110.000 2.365.420.754 87,15 2 4.081.740.000 3.750.931.880 91,89 3 4.085.840.000 4.604.360.000 100,13
33
4 3.215.150.800 2.889.951.112 89,88 5 2.852.465.000 2.717.399.281 95,26 6 3.383.641.000 2.785.940.415 82,34 Jlh 20.332.946.800 19.114.003.442 Rata-rata=94,00
Berdasarkan data sampel SD, jumlah dana BOS yang diterima SD untuk triwulan 1-
3 tahun 2012 adalah sebesar Rp. 20.332.946.800; sementara jumlah dana yang
telah digunakan adalah sebesar Rp. 19.114.003.442 (94%). Namun demikian, di
wilayah pembangunan IV ada 7 dari 16 SD yang telah menggunakan dana BOS
melebihi dana yang telah diterima.
Tabel 4.5. Jumlah dana BOS SMP Yang Diterima dan Yang Digunakan
No. Jumlah Yang Diterima (Rp)
Jumlah Yang Digunakan (Rp.)
Persentase
1 194.362.500 194.362.500 100 2 686.392.500 670.417.000 97,67 3 430.437.500 430.437.500 100 4 325.257.500 216.905.000 66,68 5 496.290.000 496.290.000 100 6 635.765.000 813.020.000 127,88 7 331.215.000 456.078.000 137,69 8 510.000.000 167.472.800 32,84 9 509.602.500 500.000.000 98,12 10 440.377.500 293.585.000 66,67 11 529.305.000 424.976.900 80,29 12 440.377.500 440.377.500 100 13 427.597.500 346.277.725 80,98 14 436.117.500 581.490.000 133,33 15 444.105.000 432.893.522 97,47 16 460.080.000 460.080.000 100 17 549.007.500 549.007.500 100 18 361.567.500 354.500.000 98,04 Jlh 8.207.857.500 7.828.170.947 95,43
Berdasarkan data sampel SMP, jumlah dana BOS yang diterima SMP untuk
triwulan 1-3 tahun 2012 adalah sebesar Rp. 8.207.857.500; sementara jumlah
dana yang telah digunakan adalah sebesar Rp. 7.828.170.947 (94%). Ini berarti
bahwa dana BOS SMP telah digunakan oleh sekolah rata-rata sebesar 95,43 %.
Namun demikian menurut data yang dikumpulkan ternyata ada SMP yang baru
menerima 2 triwulan tetapi telah melaporkan penggunaan dana BOS untuk 3
triwulan, dengan demikian penggunaan dana BOS di tiga sekolah melebihi 100%.
34
Kelebihan ini tidak diperoleh penjelasan dari pihak sekolah. Ada pula SMP baru
membuat rincian penggunaan dana BOS sekitar 32, 84% dan 66,67%. Kedua hal
ini patut diberi perhatian khusus oleh pihak yang berwenang.
Tabel 4.6. Jenis Pengeluaran Dana BOS SD
No Jenis Pengeluaran (Juknis 2012) Jumlah (Rp.) % 1 Pembelian buku teks pelajaran 4.682.067.312 20,30 2 Kegiatan penerimaan siswa baru 203.289.750 0,89 3 Pembelajaran dan ekstra kurikuler 1.790.656.977 7,76 4 Kegiatan ulangan dan ujian 2.056.323.149 8,91 5 Pembelian bahan habis pakai 3.046.693.729 13,21 6 Langganan daya dan jasa 493.603.795 2,14 7 Perawatan sekolah 4.682.067.312 20,30 8 Pembayaran honor guru dan pegawai 3.202.787.000 13,89 9 Pengembangan profesi guru 672.921.598 2,92
10 Membantu siswa miskin 54.136.000 0,23 11 Pembiayaan pengelolaan BOS 249.261.306 1,08 12 Pembelian perangkat komputer 286.953.429 1,24 13 Media pembelajaran, dll. 1.364.512.261 5,92 14 Pengeluaran dana BOS diluar 1-13 212.081.375 0,92 15 Pengeluaran di luar yg direncanakan 67.722.686 0,29 Total 23.065.077.679 100
Tabel 4.6 dan 4.7 menunjukkan bahwa secara umum penggunaan dana BOS SD
dan SMP di Kota Medan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.
Namun demikian, tidak semua sekolah (SD maupun SMP) telah memenuhi
ketetapan ketentuan tersebut, khususnya dalam penggunaan untuk “membantu
siswa miskin”. Pada jenjang SD hanya tidak sampai 0,23 % dana BOS digunakan
untuk membantu siswa miskin (tabel 4.6); sementara pada jenjang SMP dana BOS
hanya digunakan 0,9 % untuk membantu siswa miskin (tabel 4.7). Keadaan ini
tentu saja patut menjadi perhatian pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan
Kota Medan. Namun demikian ada juga pengeluaran dana BOS pada jenjang SD di
luar ketentuan 1-13, yang besarnya sekitar 1,21%. Ada sebesar 35,63%
responden yang mengatakan adanya pengeluaran dana dimaksud (tabel 4.8).
35
Tabel 4.7. Jenis Pengeluaran Dana BOS SMP
No Jenis Pengeluaran (Juknis 2012) Jumlah (Rp.) % 1 Pembelian buku teks pelajaran 425.258.550 5,12 2 Kegiatan penerimaan siswa baru 114.516.750 1,38 3 Pembelajaran dan ekstra kurikuler 1.819.825.650 21,95 4 Kegiatan ulangan dan ujian 955.256.456 11,51 5 Pembelian bahan habis pakai 623.354.838 7,52 6 Langganan daya dan jasa 231.670.058 2,79 7 Perawatan sekolah 921.379.400 11,11 8 Pembayaran honor guru dan pegawai 817.610.000 9,86 9 Pengembangan profesi guru 1.265.820.920 15,26 10 Membantu siswa miskin 78.200.500 0,9 11 Pembiayaan pengelolaan BOS 88.358.200 1,06 12 Pembelian perangkat komputer 389.538.500 4,70 13 Media pembelajaran, dll. 508.455.205 6,13 14 Pengeluaran dana BOS diluar 1-13 33.080.000 0,4 15 Pengeluaran di luar yg direncanakan 20.000.000 0,2 Total 8.292.325.027 100
Perbandingan persentase penggunaan dana BOS SD dan SMP dapat dilihat pada
grafik 4.4. Dalam beberapa jenis penggunaan dana BOS, ada 4 jenis penggunaan
yang menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok, yaitu untuk pembelian buku
teks, pembelajaran dan ekstra kurikuler, perawatan sekolah, dan pengembangan
profesi guru. Penggunaan dana BOS yang paling banyak pada jenjang SD adalah
untuk untuk “pembelian buku teks pelajaran” dan “perawatan sekolah”, masing-
masing 20,30%. Penggunaan dana BOS yang paling banyak pada jenjang SMP
adalah untuk kegiatan “pembelajaran dan ekstra kurikuler” atau 21,95% dan
“pengembangan profesi guru” atau 15,26%. Pengeluaran dana BOS pada jenjang
SMP di luar ketentuan 1-13, besarnya sekitar 0,6 %. Hal ini diakui oleh 22,22%
kepala sekolah SMP.
36
Grafik 4.3. Perbandingan Persentase Penggunaan Dana BOS. (Persentse yang muncul adalah untuk jenjang SMP)
Tabel 4.8. Pengeluaran Lain (Bos SD) di Luar Yang Sudah Ditentukan
Keadaan Frekuensi Persentase Ada 31 35,63 Tidak Ada 56 64,37 Jumlah 87 100
Ketika ditanyakan apakah rencana penggunaan dana BOS dikordinasikan dengan
Dinas Pendidikan? Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui ada tidaknya
dilakukan sinkronisasi penggunaan dana BOS antara sekolah dengan Dinas
Pendidikan. Untuk hal ini, maka sebesar 68,96% kepala SD dan 77,78% kepala
SMP menyatakakan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan,
Tabel 4.9. Rencana Penggunaan Dana BOS
No Sinkronisasi Penggunaan Frekuensi Persentase 1 Telah dilakukan koordinasi dengan SKPD 60 68,96 2 Tidak dilakukan koordinasi 27 31,04
Jumlah 87 100
37
4.1.4. RAKS, Pembukuan Dana BOS.
Berdasarkan data pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pada umumnya SD dan
SMP penerima dana BOS telah membuat Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah
(RAKS) atau Formulir BOS-K1 maupun Rincian Penggunaan dana BOS atau
Formulir BOS-K2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 51/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan
Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.
Tabel 4.10. RAKS SD dan Rinciannya No Rincian Keadaan f % 1 Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah atau RKAS (Formulir BOS-K1)
Ada, lengkap 86 98,85 Ada, tidak lengkap dan tidak ditandatangani Komite Sekolah
1 1,15
Jumlah 87 100 2 Rincian Rencana
Penggunaan BOS atau RKAS (Formulir BOS-K2)
Ada, lengkap 86 98,85 Ada, tidak lengkap dan tidak ditandatangani Komite Sekolah
1 1,15
Jumlah 80 100
Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa penerima dana BOS SD telah
melakukan pembukuan dengan menggunakan buku kas umum (Formulir BOS-K3)
sebanyak 100% , buku pembantu kas sebanyak 95,40% (Formulir BOS-K4), buku
pembantu bank (Formulir BOS-K5) sebanyak 89,65%, dan buku pembantu pajak
(Formulir BOS-K6) sebanyak 86,21%. Semua SMP penerima dana BOS juga sudah
menggunakan keempat jenis buku ini.
Tabel 4.11. Pembukuan Dana BOS SD
No Pelaporan Keadaan f %
1 Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3)
Ada, diisi dengan benar
87 100
Tidak ada 0 Jumlah 87 100
2 Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4)
Ada, diisi dengan benar
83 95,40
Tidak ada 4 4,60 Jumlah 87 100
3 Buku Pembantu Bank Ada, diisi dengan 78 89,65
38
(Formulir BOS-K5) benar Tidak ada 9 10,35
Jumlah 87 100 4 Buku Pembantu Pajak
(Formulir BOS-K6) Ada, diisi dengan benar
75 86,21
Tidak ada 12 13,79 Jumlah 87 100
Tabel 4.10 memperlihatkan bahwa sebanyak 95,40% SD penerima dana BOS
telah membuat buku catatan harian, sebanyak 56,32% SD memiliki jumlah uang
tunai di kas antara Rp. 138.000,- sampai dengan 137.120.000,- Pada jenjang SMP,
semuanya telahmembuat buku catatan harian, dan 83,33% memiliki uang tunai di
kas berkisar antara Rp. 262.000 sampai Rp. 70.000.000,-
Tabel 4.12. Buku Catatan Harian dan Jumlah Uang Tunai Di Kas
No Bentuk Keadaan f %
1 Buku Catatan Harian Ada 83 95,40 Tidak ada 4 4,60
Jumlah 87 100 2 Jumlah Uang Tunai Di
Kas Ada 49 56,32 Tidak ada 38 43,68
Jumlah 87 100
Bukti pengeluaran dana BOS pada jenjang SD dalam bentuk kwitansi, amprah dan
bon faktur diperlihatkan oleh tabel 4.11. Berdasarkan tabel 4.11 tersebut
diketahui bahwa sebesar 100% SD dapat menunjukkan kwitansi pengeluaran
dana BOS, sebesar 44,83% dapat menunjukkan ada amprah, dan sebesar 98,85%
menunjukkan ada bon faktur. Pada jenjang SMP, ada sebesar 27,78% tidak dapat
menunjukkan amprah sebagai bukti pengeluaran dana BOS. Dengan demikian,
dimasa depan bukti berupa amprah perlu menjadi perhatian pihak berwenang.
Tabel 4.13. Bukti Pengeluaran Dana BOS
No Bentuk Keadaan f %
1 Kwitansi Ada 87 100 Tidak ada 0 0
2 Amprah Ada 39 44,83 Tidak ada 48 53,17
3 Bon Faktur Ada 86 98,85 Tidak ada 1 1,15
39
Tabel 4.14. Pengesahan, Arsip, dan Penyimpanan Bukti
No Bentuk Keadaan f %
1 Pengesahan Bukti dari Kepala Sekolah
Disyahkan 87 100 Tidak disyahkan 0
Jumlah 87 2 Arsip bukti Ada 87 100
Tidak ada 0 Jumlah 87
3 Penyimpanan Bukti Disimpan dengan baik dan rapi
87 100
Tidak disimpan dengan baik dan rapi
0
Jumlah 87
Tabel 4.12 menunjukkan bahwa pada umumnya SD dan SMP telah melakukan
pengesahan bukti pengeluaran dana BOS, arsipnya ada, dan bukti-bukti tersebut
disimpan dengan baik dan rapi.
4.1.5. Pelaporan Dana BOS
Realisasi pengeluaran dana BOS yang dipaorkan dpat dilihat pada tabel 4.13. Pada
jenjang SMP, ada 5,56% sekolah (1 dari 18 SMP) yang menyatakan tidak sesuai
antara rencana dengan realisasi penggunaan dana BOS (Formulir BOS K-7). Hal ini
disebabkan karena dua alasan, yaitu (a) terjadi perubahan harga, dan (b) adanya
keperluan tak terduga. Pada jenjang SD, ada 3,45% sekolah (3 dari 87 SD) yang
menyatakan tidak sesuai antara rencana dengan realisasi penggunaan dana BOS.
Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, yaitu (a) ada kebutuhan yang
mendadak, (b) situasi dan kondisi yang ada didahulukan, dan (c) keperluan
berubah dari yang sudah direncanakan. Tabel ini juga menunjukkan bahwa
pengeluaran dana BOS telah mendapat pengesahan dari Kepala sekolah, Komite
Sekolah dan Bendahara.
Pada jenjang SMP tidak ditemukan pengaduan dari masyarakat tentang
penggunaan dana BOS, demikian juga halnya dengan cacatan kejadian penting
lainnya. Pada janjang SD, ditemukan dua catatan kejadian penting, yang satu
berupa “pengeluaran dana dipercepat”; sementara yang satu lagi pihak kepala
sekolah tidak mau menyebutkan kejadian penting dimaksud.
40
Tabel 4.15. Pelaporan Dana BOS
No Pelaporan Keadaan f % 1 Realisasi Pengeluaran
(Formulir BOS-K7) a. Sesuai dengan
rencana penggunaan
84 96,55
b. Tidak sesuai 3 3,45 Jumlah 87
2 Pengesahan pengeluaran dana BOS dari Kepsek, Komite Sekolah dan Bendahara
a. Ada, lengkap dengan stempel
86 98,85
b. Tidak lengkap 1 1,85
Jumlah 87 3 Pengaduan yang diterima
dari masyarakat tentang dana BOS?
a. Ada 1 1,15 b. Tidak ada 85 98,85
Jumlah 87 4 Catatan kejadian penting
lain a. Ada 2 2,30 b. Tidak ada 85 97,70
Jumlah 87
4.1.6. Dampak Dana BOS
4.1.6.1.Kepemilikan Perangkat Pembelajaran dan Prestasi Sekolah.
Dana BOS (SD dan SMP) sebagian digunakan untuk kegiatan pengembangan
profesi guru dan kegiatan pembelajaran. Perangkat Pembelajaran yang telah
disusun dan dimiliki guru pada jenjang SD dapat dilihat pada grafik 4.6. Grafik
tersebut menunjukkan bahwa guru yang telah memiliki Silabus dan RPP sudah
cukup baik (91,86% dan 91,73%), namun masih rendah dalam kepemilikan LKS
dan kumpulan soal (64,94% dan 79,06). Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.6.
Perangkat Pembelajaran yang telah disusun dan dimiliki guru pada jenjang SMP
dapat dilihat pada grafik 4.7. Kepemilikan guru SMP terhadap
perangkatpembelajaran berupa Silabus dan RPP sudah lebh baik dari kepemilikan
guru SD (97% dan 97%), namun kepemilikan lembar kerja siswa (LKS) pada guru
SMP baru mencapai 27%, hal ini lebih rendah dibanding guru guru SD; namun
dalam kepemilikan kumpulan soal sudah hampir berimbang kumpulan soal
(80%). Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.7.
41
Grafik 4.4. Kepemilikan Guru SD Terhadap Perangkat Pembelajaran
Grafik 4.5. Kepemilikan Guru SMP Terhadap Perangkat Pembelajaran
Dana BOS diyakini memiliki dampak terhadap berbagai hal maka dapat dilihat
dari berbagai indikator pendidikan seperti angka mengulang kelas, angka
kelulusan, nilai ujian nasional lain. Dampak lain juga dapat dilihat pada
kepemilikan perangkat pembelajaran dan prestasi yang dicapai sekolah. Prestasi
siswa SD pada tingkat nasional dalam tiga tahun terakhir adalah berprestasi 1
orang pada olimpiade sains (2011), dan 1 orang pada lomba cerpen anak (2011),
dan pada tingkat internasional 1 orang dalam bidang pencak silat (2010).
42
Pada jenjang SMP, Juara 1 olimpiade sains IPS tingkat propinsi (2010), juara 8
(2011), MTQ juara 1 nasional (2012), olimpiade sains.
4.1.6.2. Angka Mengulang Kelas dan Angka Kelulusan
Angka mengulang kelas (AMK) untuk jenjang SD dalam empat tahun terakhir
menunjukkan adanya penurunan dari 1439 (tahun 2009) menjadi 1257 (2010),
1174 (2011) dan 1134 (2012). Angka mengulang kelas (AMK) jenjang SD pada
tahun 2012 adalah sebesar 3,10%. Dengan kata lain, dari 100 siswa ada sekitar 3
orang yang mengulang kelas. Data mengulang kelas jenjang SD ini dalam lima
tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 4.1.
Grafik 4.6. Angka Mengulang Kelas (AMK) pada Jenjang SD.
Pada tahun 2012, siswa SMP yang putus sekolah atau mengulang kelas berada
pada kategori kecil sekali, yaitu sebesar 0,002 atau 2 orang per 1000 siswa. Alasan
siswa yang mengalami putus sekolah secara umum adalah karena: (1) malas, (2)
tidak ada minat sekolah, (3) orangtua tidak mampu, (4) siswa tidak mau sekolah
lagi. Angka putus sekolah dan angka mengulang kelas jenjang SMP dapat dilihat
pada Grafik 4.2.
43
Grafik 4.7. Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang Kelas SMP
Grafik 4.8. Angka Kelulusan SD
Angka kelulusan SD dan SMP dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan ada
peningkatan. Secara berturut angka kelulusan SD adalah 92,64% (2008), 92,73%
(2009), 95,11% (2010), 95,11% (2011), 95,45% (2012). Semewntara itu, angka
jelulusan jenjang SMP adalah 84,59% (2008), 92,53% (2009), 93,14% (2010),
94,33% (2011), 95,35% (2012).
44
Grafik 4.9. Angka Kelulusan SMP
Grafik 4.10. Angka Kelulusan SD Sebelum dan Sesudah Dana BOS
45
4.2. PEMBAHASAN
Guru dan Pegawai
Keadaan guru yang berkualifikasi S1 pada jenjang SD telah mencapai 63,79%;
sementara pada jenjang SMP telah mencapai 88,8%; Ini berarti bahwa semua
sekolah dasar telah memenuhi standar pelayanan minimal untuk jumlah guru
yang berkualifikasi S1. Yang patut menjadi perhatian adalah jumlah guru honor
yang terlalu besar, yaitu mencapai 31,64% atau hampir sepertiga dari guru SD
Negeri. Ini berarti bahwa kekurangan guru di SD sangat besar. Jika rata-rata guru
SD dibayar dari dana BOS rata-rata Rp. 580.000,- per bulan, maka jumlah dana
BOS yang digunakan untuk membayar guru per bulan adalah 561 x Rp. 580.000 =
Rp. 325.380.000. Dalam setahun maka jumlah honor guru yang harus dibayar dari
dana BOS hampir mencapai Rp. 4 milyar. Selanjutnya, jika rata-rata guru SMP
dibayar dari dana BOS rata-rata Rp. 640.000,- per bulan, maka jumlah dana BOS
yang digunakan untuk membayar guru per bulan adalah 57 x Rp. 640.000 = Rp.
36.480.000. Dalam setahun maka jumlah honor guru yang harus dibayar dari dana
BOS hampir mencapai Rp. 1/2 milyar.
Pegawai administrasi di SD Negeri yang dibayar dari dana BOS SD mencapai 100
orang. Ini berarti bahwa rasio antara SD Negeri dengan pegawai administrasi
adalah 1,15; meskipun ada diantara SD Negeri yang tidak memiliki pegawai
administrasi dan ada SD Negeri yang memiliki pegawai administrasi 10 orang.
Pada jenjang SMP, jumlah pegawai yang honornya dibayar dari dana BOS
berjumlah 67 orang, artinya rata-rata SMP memiliki 3 orang pegawai yang dibayar
dari dana BOS.
Berdasarkan data guru dan pegawai administrasi, pada jenjang SD dan SMP masih
kurang efisien karena jumlah pegawai yang dibayar dari dana BOS terlalu besar.
Sudah seharusnya pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan dengan
menambah jumlah guru dan pegawai administrasi tetap (PNS) pada jenjang SD
dan SMP sehingga dana BOS untuk membayar honor mereka dapat digunakan
untuk keperluan lainnya.
46
Penerimaan Dana BOS
Penerimaan dana BOS untuk tingkat SD pada umumnya terlambat atau tidak tepat
waktu. Dikatakan terlambat apabila dana BOS diterima lebih dari 15 hari bulan
pertama pada setiap awal triwulan. Dana BOS SD untuk Triwulan 1 diterima
sekolah mulai dari tanggal 18,19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 31 Januari 2012. Dana
BOS SD untuk Triwulan 2 diterima sekolah pada umumnya sejak 20 April 2012,
bahkan ada SD yang menerima pada tanggal 4, 10, 21 Mei dan 3 Agustus 2012.
Dana BOS SD untuk Triwulan 3 diterima sekolah pada umumnya antara tanggal 1-
21 Agustus 2012. Dana BOS SMP untuk Triwulan 1-3 diterima sekolah pada
tanggal 18 Januari, 24 April, dan 1 Agustus 2012. Jadwal penyaluran dana BOS
yang dikeluarkan Kemdikbud adalah pertengahan bulan Januari, April, Agustus
2012.
Penggunaan Dana BOS
Berdasarkan data sampel SD, jumlah dana BOS yang diterima SD untuk triwulan 1-
3 tahun 2012 adalah sebesar Rp. 20.332.946.800; sementara jumlah dana yang
telah digunakan adalah sebesar Rp. 19.114.003.442 (94%). Namun demikian, di
wilayah pembangunan IV ada 7 dari 16 SD yang telah menggunakan dana BOS
melebihi dana yang telah diterima.
Proporsi penggunaan dana BOS untuk siswa miskin cukup kecil yaitu 0,23% di
tingkat SD dan 0,9% di tingkat SMP. Kecilnya jumlah pengeluaran dana BOS
disebabkan karena bantuan siswa miskin telah ada dan disalurkan oleh Dinas
Pendidikan sebesar Rp. 360.000 per siswa per tahun.
Berdasarkan data sampel SMP, jumlah dana BOS yang diterima SMP untuk
triwulan 1-3 tahun 2012 adalah sebesar Rp. 8.207.857.500; sementara jumlah
dana yang telah digunakan adalah sebesar Rp. 7.828.170.947 (94%). Ini berarti
bahwa dana BOS SMP telah digunakan oleh sekolah rata-rata sebesar 95,43 %.
Namun demikian menurut data yang dikumpulkan ternyata ada SMP yang baru
menerima 2 triwulan tetapi telah melaporkan penggunaan dana BOS untuk 3
triwulan, dengan demikian penggunaan dana BOS di di tiga sekolah melebihi
100%. Ada pula SMP baru membuat rincian penggunaan dana BOS sekitar 32,84
47
% dan 66,67%. Di masa depan, kedua hal ini patut diberi perhatian khusus oleh
pihak yang berwenang.
Secara umum penggunaan dana BOS SD dan SMP di Kota Medan telah memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 51/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan
Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012. Namun demikian, tidak semua
sekolah (SD maupun SMP) telah memenuhi ketetapan ketentuan tersebut,
khususnya dalam penggunaan untuk “membantu siswa miskin”. Pada jenjang SD
hanya tidak sampai 0,23 % dana BOS digunakan untuk membantu siswa miskin;
sementara pada jenjang SMP dana BOS hanya digunakan 0,9 % untuk membantu
siswa miskin. Keadaan ini tentu saja patut menjadi perhatian pihak terkait, dalam
hal ini Dinas Pendidikan Kota Medan. Namun demikian ada juga pengeluaran dana
BOS pada jenjang SD di luar ketentuan 1-13, yang besarnya sekitar 1,21%. Ada
sebesar 35,63% responden yang mengatakan adanya pengeluaran dana dimaksud.
Perbandingan persentase penggunaan dana BOS SD dan SMP dapat dilihat pada
grafik 4.4. Dalam beberapa jenis penggunaan dana BOS, ada 4 jenis penggunaan
yang menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok, yaitu untuk pembelian buku
teks, pembelajaran dan ekstra kurikuler, perawatan sekolah, dan pengembangan
profesi guru. Penggunaan dana BOS yang paling banyak pada jenjang SD adalah
untuk untuk “pembelian buku teks pelajaran” dan “perawatan sekolah”, masing-
masing 20,30%. Penggunaan dana BOS yang paling banyak pada jenjang SMP
adalah untuk kegiatan “pembelajaran dan ekstra kurikuler” atau 21,95% dan
“pengembangan profesi guru” atau 15,26%. Pengeluaran dana BOS pada jenjang
SMP di luar ketentuan 1-13, besarnya sekitar 0,6 %. Hal ini diakui oleh 22,22%
kepala sekolah SMP.
Ketika ditanyakan apakah rencana penggunaan dana BOS dikordinasikan dengan
Dinas Pendidikan? Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui ada tidaknya
dilakukan sinkronisasi penggunaan dana BOS antara sekolah dengan Dinas
Pendidikan. Untuk hal ini, maka sebesar 68,96% kepala SD dan 77,78% kepala
48
SMP menyatakakan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan.
Akan tetapi tidak dapat dijelaskan seperti apa kordinasi dimaksud.
RAKS dan Pembukuan Dana BOS.
Pada umumnya SD dan SMP penerima dana BOS telah membuat Rencana
Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) atau Formulir BOS-K1 maupun Rincian
Penggunaan dana BOS atau Formulir BOS-K2 sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.
Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa penerima dana BOS SD telah
melakukan pembukuan dengan menggunakan buku kas umum (Formulir BOS-K3)
sebanyak 100% , buku pembantu kas sebanyak 95,40% (Formulir BOS-K4), buku
pembantu bank (Formulir BOS-K5) sebanyak 89,65%, dan buku pembantu pajak
(Formulir BOS-K6) sebanyak 86,21%. Semua SMP penerima dana BOS juga sudah
menggunakan keempat jenis buku ini.
Sebanyak 95,40% SD penerima dana BOS telah membuat buku catatan harian,
sebanyak 56,32% SD memiliki jumlah uang tunai di kas antara Rp. 138.000,-
sampai dengan 137.120.000,- Pada jenjang SMP, semuanya telahmembuat buku
catatan harian, dan 83,33% memiliki uang tunai di kas berkisar antara Rp.
262.000 sampai Rp. 70.000.000,-
Bukti pengeluaran dana BOS pada jenjang SD dalam bentuk kwitansi, amprah dan
bon faktur diketahui bahwa sebesar 100% SD dapat menunjukkan kwitansi
pengeluaran dana BOS, sebesar 44,83% dapat menunjukkan ada amprah, dan
sebesar 98,85% menunjukkan ada bon faktur. Pada jenjang SMP, ada sebesar
27,78% tidak dapat menunjukkan amprah sebagai bukti pengeluaran dana BOS.
Dengan demikian, bukti amprah perlu menjadi perhatian pihak berwenang.
Pada umumnya SD dan SMP telah melakukan pengesahan bukti pengeluaran dana
BOS, arsipnya ada, dan bukti-bukti tersebut disimpan dengan baik dan rapi.
49
Pelaporan Dana BOS
Realisasi pengeluaran dana BOS pada jenjang SMP, ada 5,56% sekolah (1 dari 18
SMP) yang menyatakan tidak sesuai antara rencana dengan realisasi penggunaan
dana BOS (Formulir BOS K-7). Hal ini disebabkan karena dua alasan, yaitu (a)
terjadi perubahan harga, dan (b) adanya keperluan tak terduga. Pada jenjang SD,
ada 3,45% sekolah (3 dari 87 SD) yang menyatakan tidak sesuai antara rencana
dengan realisasi penggunaan dana BOS. Hal ini disebabkan karena beberapa
alasan, yaitu (a) ada kebutuhan yang mendadak, (b) situasi dan kondisi yang ada
didahulukan, dan (c) keperluan berubah dari yang sudah direncanakan. Tabel ini
juga menunjukkan bahwa pengeluaran dana BOS telah mendapat pengesahan dari
Kepala sekolah, Komite Sekolah dan Bendahara.
Pada jenjang SMP tidak ditemukan pengaduan dari masyarakat tentang
penggunaan dana BOS, demikian juga halnya dengan cacatan kejadian penting
lainnya. Pada janjang SD, ditemukan dua catatan kejadian penting, yang satu
berupa “pengeluaran dana dipercepat”; sementara yang satu lagi pihak kepala
sekolah tidak mau menyebutkan kejadian penting dimaksud.
Dampak BOS
Dana BOS (SD dan SMP) sebagian digunakan untuk kegiatan pengembangan
profesi guru dan kegiatan pembelajaran. Guru yang telah memiliki Silabus dan
RPP sudah cukup baik (91,86% dan 91,73%), namun masih rendah dalam
kepemilikan LKS dan kumpulan soal (64,94% dan 79,06). Kepemilikan guru SMP
terhadap perangkat pembelajaran berupa Silabus dan RPP sudah lebh baik dari
kepemilikan guru SD (97% dan 97%), namun kepemilikan lembar kerja siswa
(LKS) pada guru SMP baru mencapai 27%, hal ini lebih rendah dibanding guru
guru SD; namun dalam kepemilikan kumpulan soal sudah hamper berimbang
kumpulan soal (80%).
Dana BOS diyakini memiliki dampak terhadap berbagai hal maka dapat dilihat
dari berbagai indikator pendidikan seperti angka mengulang kelas, angka
kelulusan, nilai ujian nasional lain. Dampak lain juga dapat dilihat pada
kepemilikan perangkat pembelajaran dan prestasi yang dicapai sekolah. Prestasi
50
siswa SD pada tingkat nasional dalam tiga tahun terakhir adalah berprestasi 1
orang pada olimpiade sains (2011), dan 1 orang pada lomba cerpen anak (2011),
dan pada tingkat internasional 1 orang dalam bidang pencak silat (2010). Pada
jenjang SMP, Juara 1 olimpiade sains IPS tingkat propinsi (2010), juara 8 (2011),
MTQ juara 1 nasional (2012), olimpiade sains.
Angka mengulang kelas (AMK) untuk jenjang SD dalam empat tahun terakhir
menunjukkan adanya penurunan dari 1439 (tahun 2009) menjadi 1257 (2010),
1174 (2011) dan 1134 (2012). Angka mengulang kelas (AMK) jenjang SD pada
tahun 2012 adalah sebesar 3,10%. Dengan kata lain, dari 100 siswa ada sekitar 3
orang yang mengulang kelas.
Pada tahun 2012, siswa SMP yang putus sekolah atau mengulang kelas berada
pada kategori kecil sekali, yaitu sebesar 0,002 atau 2 orang per 1000 siswa. Alasan
siswa yang mengalami putus sekolah secara umum adalah karena: (1) malas, (2)
tidak ada minat sekolah, (3) orangtua tidak mampu, (4) siswa tidak mau sekolah
lagi. Angka putus sekolah dan angka mengulang kelas jenjang SMP dapat dilihat
pada Grafik 4.2.
Angka kelulusan SD dan SMP dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan ada
peningkatan. Secara berturut angka kelulusan SD adalah 92,64% (2008), 92,73%
(2009), 95,11% (2010), 95,11% (2011), 95,45% (2012). Semewntara itu, angka
jelulusan jenjang SMP adalah 84,59% (2008), 92,53% (2009), 93,14% (2010),
94,33% (2011), 95,35% (2012).
51
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
1. Penyaluran dana BOS SD dan SMP untuk Triwulan 1, 2, dan 3 di kota Medan tidak tepat waktu karena masih melebihi batas 2 minggu waktu yang ditetapkan (2 minggu pertama bulan pertama setiap triwulan).
2. Rata-rata penggunaan dana BOS yang diterima baru mencapai 94,00% (SD) dan 95,43 % (SMP). Ada sekolah yang sudah membuat penggunaan dana melebihi 100%, tetapi ada juga sekolah yang hanya dapat menunjukkan bukti pebnggunaan sampai 32,84% dan dan 66,67%. Kedua yang terakhir ini perlu diperhatikan di tahun mendatang.
3. Meskipun penggunaan dana BOS sudah mencapai lebih dari 98% sesuai Juknis BOS 2012, namun tidak semua sekolah menyalurkan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Juknis BOS 2012.
4. Dana BOS SD paling banyak digunakan untuk: (a) pembelian buku teks, (b) perawatan sekolah, © pembelian bahan habis pakai, dan (d) pembayaran guru dan pegawai honor. Dana BOS SMP paling banyak digunakan untuk: (a) pembelajaran dan ekstra kurikuler, (b) pengembangan profesi guru, © kegiatan ulangan dan ujian, dan (d) perawatan sekolah.
5. Dampak dana BOS terhadap kinerja sekolah belum menunjukkan hasil yang signifikan jika dilihat dari prestasi akademik yang dicapai baik SD maupun SMP tidak ada yang menonjol secara nasional kecuali hanya satu (SD: Juara 1 Olimpiade sains pada tahun 2011). Namun demikian tingkat kelulusan SMP dalam tahun 2011 dan 2012 telah mencapai lebih dari 95%.
6. Perangkat Pembelajaran yang telah disusun dan dimiliki guru pada jenjang SD berupa Silabus dan RPP sudah cukup baik (91,86% dan 91,73%), namun masih rendah dalam kepemilikan LKS dan kumpulan soal (64,94% dan 79,06). Perangkat Pembelajaran yang telah disusun dan dimiliki guru pada jenjang SMP berupa Silabus dan RPP sudah lebih baik dari kepemilikan guru SD (97% dan 97%), namun kepemilikan lembar kerja siswa (LKS) pada guru SMP baru mencapai 27%, hal ini lebih rendah dibanding guru guru SD; namun dalam kepemilikan kumpulan soal sudah hampir berimbang kumpulan soal (80%).
52
B. SARAN
1. Ketepatan waktu pencairan dana BOS di tahun 2013 perlu disiasati agar tidak terlambat lagi sehingga kepala sekolah tidak perlu lagi meminjam uang atau menggunakan uang pribadinya untuk menanggulangi kebutuhan pembiayaan sekolah.
2. Perlu dipertegas oleh Dinas Pendidikan agar tertib administrasi pengelolaan dana BOS terlaksana dengan baik di tahun 2012, khususnya pelaporan penggunaan, bukti-bukti penggunaan dana BOs, serta pengggunaan buku pembantu kas dan buku pembantu pajak pajak.
3. Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS perlu direvisi karena RKAS SD dan SMP tidak menggunakan Juknis Dana BOS 2012 tapi menggunakan 8 SNP. Artinya ada perbedaan penggunaan dana BOS untuk keperluan lingkungan berupa pembuatan taman yang cukup besar tetapi tidak tercantum dalam Juknis 2012.
4. Sebaiknya di dalam buku Petunjuk Teknis Dana BOS tahun 2013 dicantumkan proporsi atau batas maksimal dana yang boleh digunakan untuk setiap jenis penggunaan dana BOS.
5. Penggunaan dana BOS untuk kegiatan seremonial tetap tidak diperbolehkan, akan tetapi perlu disiasati penggunaan dana BOS untuk kegiatan ekstra kurikuler dan pengembangan keperibadian siswa.
53
DAFTAR PUSTAKA
Fattah, N. 2000. Ekonomi dan pembiayaan pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ghozali, A. 2003. Desain studi pembiayaan pendidikan tinggi. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan, Balitbang Depdiknas.
Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. 2009. Pengkajian biaya pendidikan: Studi pendanaan pendidikan di daerah. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2009. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan gratis dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun. Jakarta: Depdiknas.
Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS
Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia.
54
LAMPIRAN:
INSTRUMEN KAJIAN EFEKTIVITAS PEMBERIAN DANA BOS SD DAN SMPNEGERI
TAHUN 2012 DI KOTA MEDAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2012
55
A. IDENTITAS SEKOLAH Isilah identitas responden dan data sekolah! 1 Responden : Kepala ……………….. 2 Nama Kepala Sekolah : 3 Alamat Sekolah : a. Kelurahan : b. Kecamatan : 4 Nomor Telepon/HP : 5. Jumlah guru di sekolah
ini? : … orang
6. Jumlah guru yang berkualifikasi S1?
: … orang
7. Jumlah guru dan tenaga administrasi honor yang dibayar dari dana BOS
: a. Guru = … orang b. Tenaga administrasi = .. orang
8. Besarnya honor yang dibayar dari dana BOS
: a. Guru = Rp. ………………/bulan b. Tenaga Administrasi = Rp. ………….. /bulan
9. Angka Putus Sekolah dalam lima tahun terakhir di sekolah ini?
: Thn 2008 = … orang Thn 2009 = … orang Thn 2010 = … orang Thn 2011 = … orang Thn 2012 = … orang
10. Alasan putus sekolah? : 2008: ………………………………………………………… 2009: ………………………………………………………… 20010: ………………………………………………………… 20011: ………………………………………………………… 20012: …………………………………………………………
11. Angka Mengulang Kelas?
: Thn 2008 = … orang Thn 2009 = … orang Thn 2010 = … orang Thn 2011 = … orang Thn 2012 = … orang
12. Angka Kelulusan (UN)? : Thn 2008 = … % Thn 2009 = … % Thn 2010 = … % Thn 2011 = … % Thn 2012 = … %
13. Angka Melanjut : Thn 2008 = … % Thn 2009 = … % Thn 2010 = … % Thn 2011 = … % Thn 2012 = … %
14 Nilai rata-rata UN? : 2009-> IPA= ….; IPS = ….; Mat= ….; BIndo= …. 2010-> IPA= ….; IPS = ….; Mat= ….; BIndo= …. 2011-> IPA= ….; IPS = ….; Mat= ….; BIndo= ….
56
2012-> IPA= ….; IPS = ….; Mat= ….; BIndo= …. B. PENERIMAAN DANA BOS TAHUN 2012
15. Tanyakan jumlah siswa, jumlah dana BOS yang diterima, tanggal diterima, dan ketepatan waktu penerimaannya!
Triwulan Jumlah Siswa Jumlah BOS yang diterima
Tanggal diterima
Terlambat/ Tdk terlambat
I … orang
Rp.
II … orang
Rp.
III … orang
Rp.
Total … orang
Rp.
16. Jika terlambat dana BOS diterima, menurut Bapak/Ibu apa alasan keterlambatannya?
……………………………………………………………………………………………………………………….
17. Apakah Bapak/Ibu ada mengeluarkan biaya agar dana BOS cepat cair?
a. Ada, yaitu sebesar Rp. ………….; Alasannya = ………………………………………………… b. Tidak ada C. PENGGUNAAN DANA BOS
18 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau RKAS (Formulir BOS-K1)
a. Ada, lengkap b. Ada, tidak lengkap dan tidak
ditandatangani Komite Sekolah c. Tidak ada
…
19 Rincian Rencana Penggunaan BOSatau RKAS (Formulir BOS-K2)
a. Ada, lengkap b. Ada, tidak lengkap dan tidak
ditandatangani Komite Sekolah c. Tidak ada
…
20 Alokasi Pengeluaran Dana BOS: (Dapat dilihat dari laporan sekolah) a. Pembelian/penggandaan
buku teks pelajaran Rp. ………………….. …
b. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
Rp. ………………….. …
c. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
Rp. ………………….. …
d. Kegiatan ulangan dan ujian Rp. ………………….. …
57
e. Pembelian bahan habis pakai Rp. ………………….. …
f. Langganan daya dan jasa Rp. ………………….. … g. Perawatan sekolah (rusak
ringan) Rp. ………………….. …
h. Pembayaran honorarium guru
dan tenaga kependidikan (administrasi) honorer
Rp. ………………….. …
i. Pengembangan profesi guru, seperti KKG,pelatihan, dll.
Rp. ………………….. …
j. Membantu siswa miskin Rp. ………………….. … k. Pembiayaan pengelolaan BOS Rp. ………………….. … l. Pembelian perangkat
komputer Rp. ………………….. …
m. Biaya lainnya, seperti pembelian alat peraga, media pembelajaran
Rp. ………………….. …
Total Rp. ………………….. … 21 Apakah ada jenis pengeluaran
dana BOS diluar yang disebutkan di atas (nomor 18)?
a. Ada, yaitu: Rp. ……………, untuk keperluan ……………………………….
b. Tidak ada
…
22 Berapa besar pengeluaran dana BOS untuk kepentingan di luar yang sudah direncanakan?
Rp. ………………… …
23 Apakah rencana penggunaan dana BOS dikordinasikan dengan kegiatan SKPD (Dinas Pendidikan)?
a. Ya, telah dilakukan koordinasi b. Tidak dilakukan koordinasi
…
Catatan: Pastikan dengan bukti-bukti fisik yang dapat ditunjukkan.
D. PEMBUKUAN DANA BOS
24 Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3)
a. Ada, dan diisi dengan benar b. Tidak ada
…
25 Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4)
a. Ada, dan diisi dengan benar b. Tidak ada
…
26 Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5)
a. Ada, dan diisi dengan benar b. Tidak ada
…
27 Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6)
a. Ada, dan diisi dengan benar b. Tidak ada
…
28 Buku Catatan Pengeluaran Harian Bendaraha sekolah
a. Ada b. Tidak ada
…
58
29 Jumlah Uang Tunai di
Kas Saat Ini
Rp. …………………………… …
Catatan: Pastikan dengan bukti-bukti fisik yang dapat ditunjukkan.
E. BUKTI PENGELUARAN DANA
30 Bentuk bukti a. Kwitansi b. Amprah c. Bon Faktur d. …………………
a. Ada b. Tidak ada a. Ada b. Tidak ada a. Ada b. Tidak ada a. Ada b. Tidak ada
… … … …
31 Pengesahan Bukti dari Kepsek
a. Disyahkan b. Tidak disyahkan
…
32 Arsip bukti a. Ada dan disimpan dengan baik b. Tidak ada
…
33 Penyimpanan Bukti a. Disimpan dengan baik dan rapi b. Tidak disimpan dengan baik dan rapi
…
F. PELAPORAN DANA BOS
34 Realisasi Pengeluaran (Formulir BOS-K7)
c. Sesuai dengan rencana penggunaan d. Tidak sesuai dengan rencana penggunaan
Jika tidak sesuai, sebutkan alasannya? ………………………………………………………… …………………………………………………………
…
35 Pengesahan pengeluaran dana BOS dari Kepsek, Komite Sekolah dan Bendahara
c. Ada, lengkap dengan stempel d. Tidak lengkap
…
36 Pengaduan yang diterima dari Masyarakat tentang dana BOS?
a. Ada, yaitu:………………………………………….
b. Tidak ada
…
37 Catatan Kejadian Penting Lain
a. Ada, yaitu:…………………………………………. b. Tidak ada
…
59
G. PRESTASI YANG DICAPAI SEKOLAH
38. Apa saja prestasi Akademik dan Non Akademik yang telah dicapai sekolah ini?
Prestasi bidang Akademik Tingkat (Nas/Prov/Kota)*
Juara ke Tahun
a Olimpiade sains b Lomba …………………. c ……………………………. d ……………………………. e …………………………….
Prestasi bidang nonakademik a ……………………………… b ……………………………… c ……………………………… d ……………………………… e ……………………………… * Catatan: Nas = nasional; Prov = provisi; Kota = kota Medan.
39. Dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru atau MGMP, produk apa saja yang telah dibuat para guru (kelompok guru) sekolah ini? a. Buku = …………… buah b. Modul = ………….. buah c. LKS = ………….. buah d. Lainnya (sebutkan) …………………….. 40. Apakah para guru di sekolah telah menyusun dan memiliki perangkat pembelajaran sebagaimana yang diharapkan? a Silabus setiap mata pelajaran a. Sudah, ………. %
b. Belum …
b RPP setiap mata pelajaran a. Sudah, ……… % b. Belum
…
c LKS a. Sudah, ……… % b.Belum
…
d Kumpulan Soal a. Sudah, ……… % b.Belum
…
Medan, …………………… 2012
Mengetahui: KepalaTim Monitoring dan Evaluasi, Kepala Sekolah …………. ……………………………………. ………………………………