Download - Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2015
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANDEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur - 13120Telepon (021) 8584867, Faximile (021) 85906404
Nomor : SPM-01/K.D4/PW18/2015 20 Januari 2016Lampiran : Satu LaporanHal : Laporan Hasil Pengawasan BPKP
Pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015
Yth. Gubernur Sulawesi Utaradi Manado
Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Pada Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2015, meliputi kegiatan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara, sebagai implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Peraturan Presiden Nomor 192
Tahun 2014.
Pada tahun 2015, Perwakilan BPKP Sulawesi Utara melakukan kegiatan pengawasan
dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada
Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan
tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada Gubernur dan para
stakeholder serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan
negara dan penyelenggaraan SPIP pada K/L dan Pemerintah Daerah.
Tugas pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015 lebih
difokuskan pada tugas-tugas dalam rangka penguatan kualitas sistem pengendalian intern dan
keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern pada instansi vertikal K/L, Pemerintah
Daerah, serta korporasi yang menjadi perhatian Presiden, bersifat makro strategis, dan
berdampak signifikan, dengan hasil sebagai berikut:
1. Pengawalan Pembangunan NasionalHasil kegiatan pengawalan akuntabilitas pembangunan nasional, Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara mencatat perlu adanya perhatian pada pelaksanaan program
prioritas bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemaritiman, kedaulatan pangan dan
reformasi birokrasi.
Simpulan dari kegiatan tersebut antara lain :
Penyusunan prioritas rencana kebutuhan dan anggaran belanja modal sarana dan
prasarana sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota masih memerlukan
perbaikan dan penajaman lebih lanjut.
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Sulawesi Utara secara
umum memperoleh nilai kinerja dengan skor 76,35 (cukup berhasil). Selain itu
Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK) dalam Provinsi Sulawesi Utara memperoleh nilai kinerja dengan skor
kinerja sebesar 71,75 (cukup berhasil).
2
Dana desa yang telah ditransfer dari RKUN ke RKUD per 31 Desember 2015 sebesar
Rp 402.546.360.000 untuk 12 Kabupaten/Kota. Sedangkan penyaluran dana dari RKUD
ke rekening desa sebesar Rp 389.825.202.038 atau 96,84%.
Pembangunan jalan tol Manado-Bitung mengalami kendala karena adanya hambatan
pembebasan lahan.
Pelayanan bidang maritim pada Pemerintah Daerah Minahasa Tenggara dan Kepulauan
Sangihe menunjukan kinerja yang kurang baik dengan skor sebesar 58,51 dan 58,40
yang disebabkan terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh pelabuhan, serta kompetensi
SDM dan sarana prasarana dalam penanganan illegal fishing.
Evaluasi atas Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Pelabuhan
Perikanan Samudra Bitung. Pembongkaran hasil tangkap dilakukan di luar pelabuhan
sebagaimana ditetapkan dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), terdapat 929 kapal
yang tidak menyampaikan log book, tidak seluruh hasil tangkapan dilakukan inspeksi
pembongkaran, pemanfaatan dermaga pelabuhan perikanan samudera bitung belum
efektif, perpanjangan SIPI tidak disertai dengan persyaratan yang ditentukan dan
registrasi surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan belum dilaksanakan
dengan tertib.
Pelaksanaan Program Akselerasi Swasembada Pangan pada Dinas Pertanian dan
Peternakan Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan secara optimal dengan adanya
kondisi sebagai berikut: terdapat perbedaan luas sebanyak 22.962 Ha antara luas lahan
riil dengan lahan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). Hal tersebut mengakibatkan
terjadinya kelebihan perhitungan alokasi/penyaluran Bansos Jaringan Integrasi Tersier
(JIT), kelebihan volume kontrak pengadaan pupuk dan kelebihan volume kontrak
pengadaan benih. Untuk kelebihan perhitungan penyaluran Bansos JIT telah
ditindaklanjuti berupa audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian,
sedangkan terhadap kelebihan volume pengadaan pupuk dan benih dilakukan
revisi/adendum kontrak. Pengadaan Alsintan, Rice Milling Unit (RMU), Optimasi Lahan
Kedelai dan System of Rice Intensification (SRI) belum selesai/masih rendah
realisasinya. Disamping itu, pengadaan benih padi belum terealisasi/disalurkan kepada
petani.
2. Peningkatan Ruang Fiskal Kegiatan pengawasan dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) di wilayah
Provinsi Sulawesi Utara menghasilkan peningkatan penerimaan keuangan Negara dari
PNBP Kementerian Kesehatan bidang kesehatan pelabuhan dan PNBP Kementerian
Agraria Tata Ruang/BPN sebesar Rp 323.355.600,00.
Kegiatan pengawasan dalam rangka efisiensi pengeluaran keuangan negara/daerah
telah menghasilkan Rp 855.603.432,80 yang diperoleh dari koreksi atas audit
penyesuaian harga dan audit klaim pihak ketiga.
3
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran
2014 pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota, perlu dilakukan upaya perbaikan terkait
permasalahan kekurangan pekerjaan, kelebihan pembayaran melebihi nilai kontrak,
kelebihan perhitungan volume RAB kontrak, keterlambatan penyelesaian pekerjaan
yang belum dipungut dendanya. Melalui usaha secara berkala penyelenggaraan
pelatihan dan bimbingan teknis/sosialiasi petunjuk teknis masing-masing bidang DAK
untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pertanggungjawaban keuangan dan
melaksanakan pekerjaan. Serta meningkatkan koordinasi antara SKPD pengelola DAK
dengan SKPD teknis terkait pelaksanaan pekerjaan.
3. Pengamanan Aset Hasil audit investigatif berdasarkan permintaan Aparat Penegak Hukum (APH)
sebanyak 3 (tiga) kasus ditemukan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp
5.567.375.159,00.
Mediasi atas hambatan atau debottlenecking pada Pembangunan Dermaga & Terminal
Kalimas di DLKR Pelabuhan Manado pada PT Pelindo IV (Persero) Cabang Manado
disepakati akan dibentuk tim penyelesaian pembangunan dermaga oleh Walikota
Manado.
Pembangunan atas Air Bersih terhadap ±250 KK Masyarakat Desa Pontodon Timur
Kota Kotamobagu disepakati kompensasi/pembayaran suplai air baku akan dibicarakan
kembali.
4. Peningkatan Governance System Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah yaitu pendampingan penyusunan
anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan membawa dampak peningkatan
opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014, yaitu 10 (sepuluh)
Pemerintah memperoleh Opini WTP dan 6 (enam) pemda memperoleh opini WDP.
Dibandingkan dengan opini LKPD tahun 2013, 5 (lima) pemda mengalami peningkatan
dari opini WDP ke WTP, sedangkan 4 (empat) pemda mengalami peningkatan dari TW
ke WDP. Seluruh pemerintah daerah tersebut mendapat pendampingan Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara.
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) pada Kabupaten/Kota
se-Provinsi Sulawesi Utara secara umum menunjukkan perbaikan. Terdapat 6 (enam)
pemda yang mengalami peningkatan prestasi EKPPD dari tahun sebelumnya, dari
sedang ke tinggi, namun juga terdapat 3 (tiga) pemda yang mengalami penurunan
prestasi EKPPD dari tahun sebelumnya, dari tinggi menjadi sedang.
Level Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Sulawesi Utara rata-rata masih pada level 1 (initial). Pada level ini APIP
belum mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai dengan peraturan
dan mencegah korupsi.Dalam Tahun 2015 terdapat 3 (tiga) Pemerintah Daerah yang
memiliki APIP berada di level 2, yakni Pemerintah Kota Manado, Kota Kotamobagu, dan
BADANPENGAWASANKEUANGANDANPEMBANGUNAN
LAPORAN HASIL PENGAWASAN BPKPPADA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015
NOMOR : LAP-013/PW18/1/2016TANGGAL: 15 JANUARI 2016
ii
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
RINGKASAN EKSEKUTIFMemenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun
2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem
Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern
Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, kegiatan pengawasan
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2015 diarahkan untuk
mengawal akuntabiltas program strategis pemerintah yang dikelompokkan dalam
empat fokus pengawasan, dengan ikhtisar sebagai berikut:
A. Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan NasionalDalam rangka mengawal akuntabilitas pembangunan nasional, rencana
pengawasan tahunan BPKP diarahkan pada pengawalan Nawa Cita yang
difokuskan pada 3 (tiga) bidang pembangunan wajib (pendidikan, kesehatan, dan
kemiskinan), 4 (empat) bidang pembangunan sektoral (infrastruktur, maritim,
energi, dan pangan), serta peningkatan governance system yang signifikan,
strategis dan menjadi perhatian Presiden. Selama tahun 2015, pengawalan
akuntabilitas pembangunan yang telah dilakukan meliputi kegiatan pengawasan
yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemaritiman,
kedaulatan pangan dan reformasi birokrasi.
1. Pendidikan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum sepenuhnya
dicantumkan dalam Dokumen Renja-SKPD dan RKA/DPA-SKPD, telah
direkomendasikan agar menuangkan seluruh indikator SPM serta target 5
tahun dan target 1 tahun kedalam dokumen Renja-SKPD dan RKA/DPA-
SKPD untuk tahun berikutnya.
Menyusun prioritas rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah-
sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menganggarkan
belanja modal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas
tersebut.
iii
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Mengusulkan formasi tambahan guru tetap maupun tidak tetap untuk
memenuhi jumlah dan kualifikasi SDM guru sesuai Permendikbud nomor
23 tahun 2013.
Tim Pelaksana Bansos Sarana dan Prasarana Pendidikan belum memiliki
pengetahuan yang cukup dalam menyusun Laporan
Pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan. Serta belum tersedianya
data dan informasi terkait anggaran/biaya kebutuhan Sarana Prasarana
Pendidikan di Sekolah.
2. Kesehatan Terdapat Peningkatan Penemuan Penyakit Menular Jenis TB BTA (+),
Demam Berdarah (DBD) dan juga HIV/AIDS Tahun 2013 ke 2014.
Dibutuhkan peningkatan sosialisasi kegiatan promosi Penanggulangan
Penyakit Menular di semua kalangan masyarakat, mengadakan Program
Tindak Lanjut terhadap Peningkatan Penyebaran Penyakit dan Program
Pencegahan Dini terhadap Peningkatan Penyebaran Penyakit.
Kinerja Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi
Sulawesi Utara secara umum cukup berhasil dengan skor 76,35. Kinerja
Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dalam Provinsi Sulawesi Utara
sebesar 71,75 dengan kategori Cukup Berhasil. Dengan hal-hal yang
masih memerlukan perbaikan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
belum menyusun Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Fisik, SDM FKTP
dan Jaringannya. Adanya ketidaksesuaian atas penetapan Puskesmas
DTPK berdasarkan SK Menteri kesehatan dengan kondisi yang ada saat
ini, fungsi Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Poskesdes (Pos Kesehatan
Desa) sebagai Jaringan Pelayanan Puskesmas belum berjalan dengan
baik. Belum setiap desa memiliki Poskesdes ataupun Bidan Desa, serta
belum memadainya sarana maupun prasarana kesehatan yang terdapat
di fasilitas kesehatan. Kurangnya pelatihan kepada tenaga operator alat
kesehatan yang tersedia di Puskesmas dan Administrasi dan Tata Kelola
Persediaan Obat-obatan belum dilaksanakan dengan memadai.
iv
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
3. Infrastrukur Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dana desa yang sudah
ditransfer dari RKUN ke RKUD sebesar Rp 402.546.360.000 untuk 12
Kabupaten/Kota. Sedangkan penyaluran dana dari RKUD ke rekening
desa sebesar Rp 389.825.202.038 atau 96,84%.
Keterlambatan penyaluran dana desa dari RKUD ke Kas Desa
disebabkan desa belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) sebagai syarat penyaluran dana desa dari RKUD ke kas
desa sebagaimana diatur dalam PP 60 Tahun 2014. Perwakilan BPKP
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memberikan rekomendasi kepada
Pemda agar membentuk tim gabungan dari unsur DPPKAD, PMD, dan
APIP yang berfungsi untuk mengambil langkah-langkah strategis
percepatan penyusunan APBDesa.
Pembebasan lahan yang terhambat di jalur akses jalan tol Manado-
Bitung, 5 persil tanah seluas 22.518 M2 karena belum adanya
kesepakatan harga dengan pemilik lahan, 23 persil tanah seluas 78.488
M2 menunggu penilaian appraisal, dan sebanyak 175 persil tanah seluas
582.666 M2 masih dalam tahap musyawarah. Telah direkomendasikan
kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI agar meningkatkan
koordinasi dengan Pemkab Minahasa Utara, Pemkot Bitung, BPN
Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Hukum Tua (Kepala Desa) dalam
rangka mempercepat proses pembebasan lahan serta memantau
perkembangan penandatanganan Loan Agreement ke Kementerian
Keuangan.
4. Kemaritiman Hasil penilaian pelayanan bidang maritim pada dua Pemda yakni
Minahasa Tenggara dan Kepulauan Sangihe menunjukan nilai yang
kurang baik dengan skor sebesar 58,51 dan 58,40. Masih terdapatnya
permasalahan seperti terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh pelabuhan,
SDM dan sarana prasarana dalam penanganan illegal fishing, dan
perizinan kapal nelayan belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan.
Evaluasi atas Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan pada
Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Pembongkaran hasil tangkap
v
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
dilakukan di luar pelabuhan sebagaimana di tetapkan dalam Surat Izin
Penangkapan Ikan (SIPI), terdapat 929 kapal yang tidak menyampaikan
log book, tidak seluruh hasil tangkapan di lakukan inspeksi
pembongkaran, pemanfaatan dermaga pelabuhan perikanan samudera
bitung belum efektif, perpanjangan SIPI tidak disertai dengan persyaratan
yang ditentukan dan registrasi surat tanda bukti lapor kedatangan kapal
perikanan belum dilaksanakan dengan tertib.
5. Kedaulatan Pangan Evaluasi Dukungan dan Pengawasan Kegiatan Pencapaian
Swasembada Pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi
Sulawesi Utara, Realisasi Anggaran Tahun 2015 posisi 30 November
2015 masih rendah yaitu 55,68%. Realisasi Anggaran Tahun 2015 posisi
31 Desember 2015 sampai dengan saat penerbitan laporan ini belum
kami peroleh. Terdapat perbedaan luas lahan sebanyak 22.962 Ha
antara luas lahan yang diusulkan sebagai penerima bantuan sosial yaitu
52.427 Ha dengan luas lahan sebenarnya yang dimiliki oleh kelompok
tani sebanyak 29.465 Ha yang mengakibatkan terjadinya kelebihan
perhitungan dan penyaluran Bansos JIT sebesar Rp25.258.750.000 serta
kelebihan pengadaan pupuk sebesar Rp12.106.322.625 dan kelebihan
pengadaan benih sebesar Rp5.568.285.000.
Reviu atas Program Ketahanan Pangan dan Gerakan Peningkatan
Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) di Wilayah Provinsi
Sulawesi Utara oleh PT Pupuk Kaltim, PT Pertani (Persero), dan PT
Sang Hyang Seri (Persero) dapat diinformasikan bahwa realiasi distribusi
pupuk urea, NPK, dan organik produksi PT Pupuk Kaltim tahun 2013
dan tahun 2014 di wilayah pemasaran Provinsi Sulawesi Utara rata rata
hanya mencapai kurang lebih 64% dari target yang ditetapkan.
Dana APBN Tahun 2015 Refocussing dan APBN-P Tahun 2015 untuk
Program Akselerasi Swasembada Pangan Kementerian melalui Kegiatan
Pengadaan Benih Padi pada Areal Pengembangan Jaringan Irigasi
sebanyak 1.340.000 kg, dengan pagu anggaran sebesar Rp 12,99
Milyar. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 kontrak pengadaan
benih dengan PT Pertani (Persero) belum ditandatangani. Sehingga
vi
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
belum ada dampak pemenuhan benih nasional tahun 2015 yang
dilakukan oleh PT. Pertani (Persero) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Reformasi Birokrasi Evaluasi atas Kinerja Layanan Administrasi Kepegawaian terkait
seleksi/rekrutmen CPNS Kota Manado Tahun 2014. Formasi telah diusulkan
berdasarkan analisa jabatan yang disusun pada tahun 2014, tidak terdapat
perbedaan antara formasi tersedia dengan usulan formasi.
Secara umum pelaksanaan pengumuman, pendaftaran dan verifikasi
peserta seleksi CPNS Tahun 2014 pada Kota Manado telah dilakukan
secara terbuka dan tidak diskriminatif. Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar
(TKD) pada Seleksi CPNS Tahun 2014 pada Kota Manado telah dilakukan
secara akuntabel, efisien, transparan, efektif dan sesuai dengan ketentuan
berlaku.
B. Peningkatan Ruang FiskalOptimalisasi Penerimaan NegaraKegiatan pengawasan dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN)
di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yaitu Audit PNBP Kantor Kesehatan
Pelabuhan Bitung, Audit Pengelolaan PNBP pada Kominfo Manado, BHP
Frekuensi dan Informatika pada lokasi Monitor Spektrum Radio Tahuna,
Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN pada Kantor Pertanahan Kota Manado
dan Kota Bitung. Telah menghasilkan tambahan potensi penerimaan
keuangan negara sebesar Rp 323.355.600. Upaya yang masih harus
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengoptimalisasi penerimaan
Negara yaitu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan PNBP
sehingga mekanisme pemungutan, perhitungan, penyetoran dan sanksi bisa
berjalan dengan baik. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi
yang mendukung pengelolaan PNBP.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)Beberapa hal yang berpotensi menjadi penyebab tidak optimalnya
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yaitu belum siapnya peraturan
pelaksanaan teknis pengelolaan pendapatan asli daerah, kurang optimalnya
dalam penyusunan database wajib pajak, kurang memadainya SDM dalam
vii
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
pengelolaan asli daerah, baik dari segi kuantitas dan kualitas, dan kurangnya
inovasi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Efisiensi Pengeluaran Negara/DaerahKegiatan pengawasan dalam rangka efisiensi pengeluaran keuangan
negara/daerah telah menghasilkan Rp 855.603.432,80 yang diperoleh dari
koreksi atas audit penyesuaian harga dana audit klaim pihak ketiga.
Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK tahun anggaran 2014 yang
dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, dilaksanakan
pada 3 Kabupaten/Kota. Dengan nilai sampling Rp 71.295.332.478 dari
total nilai DAK termasuk pendamping sebesar Rp 215.325.430.000.
Masih terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perbaikan dalam
penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi dan pemantauan.
Dalam rangka perbaikan dibutuhkan upaya secara berkala
menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis/sosialiasi petunjuk
teknis masing-masing bidang DAK untuk meningkatkan kompetensi
pegawai dalam pertanggungjawaban keuangan dan melaksanakan
pekerjaan. Meningkatkan koordinasi antara SKPD pengelola DAK dengan
SKPD teknis terkait pelaksanaan pekerjaan.
C. Pengamanan Aset Negara/DaerahAudit InvestigatifTelah dilakukan audit investigatif berdasakan permintaan Aparat Penegak
Hukum (APH) sebanyak 3 laporan/kasus dengan total indikasi kerugian
keuangan negara sebesar Rp 5.567.375.159.
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)Telah dilakukan audit PKKN untuk menyatakan pendapat mengenai nilai
kerugian negara yang timbul dari kasus penyimpangan guna mendukung
tindakan ligitasi atas permintaan APH sebanyak sebanyak 11 laporan dengan
total nilai kerugian negara sebesar sebesar Rp 8.726.914.493.
viii
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Hambatan Kelancaran PembangunanDalam rangka mendorong penyelesaian atas hambatan kelancaran
pembangunan, BPKP bersama pihak-pihak terkait telah melakukan mediasi
atas hambatan atau debottlenecking pada Pembangunan Dermaga &
Terminal Kalimas di DLKR Pelabuhan Manado pada PT Pelindo IV (Persero)
Cabang Manado, dan Pembangunan atas Air Bersih Terhadap ±250 KK
Masyarakat Desa Pontodon Timur Kota Kotamobagu.
Pemberian Keterangan AhliPemberian keterangan ahli bertujuan untuk memberikan pendapat
berdasarkan keahlian di bidang akuntansi dan auditing dalam suatu kasus
TPK dan/atau perdata untuk membuat jelas suatu kasus bagi penyidik
dan/atau hakim, dimana pada tahun 2015 telah dilakukan Pemberian
Keterangan Ahli kepada penyidik Kejaksaan sebanyak 8 kasus dan penyidik
Kepolisian sebanyak 9 kasus.
D. Peningkatan Governance SystemLaporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Opini LKPD tahun 2014 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan 8
Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara mengalami peningkatan
dibandingkan opini LKPD tahun 2013, sedangkan 7 Pemerintah
Kabupaten/Kota mendapat opini yang sama dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Kondisi yang dapat menghambat peningkatan kualitas Laporan
Keuangan Daerah Tahun 2015 terkait dengan penerapan akuntansi
berbasis akrual salah satunya yaitu sumber daya manusia dalam rangka
penerapan akuntansi berbasis akrual baik di tingkat SKPKD dan SKPD.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara dalam rangka peningkatan pelaporan akuntabilitas kinerja
antara lain Asistensi Penyusunan LAKIP, Pendampingan Kegiatan Reviu
LAKIP, Narasumber Peningkatan Kualitas LAKIP.
Masih terbatasnya pemahaman pegawai terhadap proses penyusunan
LAKIP, dokumen-dokumen perencanaan pemda belum lengkap dan
selaras, sehingga dibutuhkan usaha melalui kegiatan bimtek, sosialisasi,
ix
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
diklat, dan perbaikan penyusunan dokumen perencanaan yang selaras
dimulai dari RPJMD sampai dengan dokumen turunan lainnya baik di
tingkat Pemda maupun SKPD.
Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) Hasil EKPPD tahun 2015 pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi
Utara menunjukkan terdapat 6 Pemda yang mengalami peningkatan
prestasi LPPD dari tahun sebelumnya, namun terdapat pula 3 Pemda
yang mengalami penurunan prestasi LPPD dari tahun sebelumnya.
Belum memadainya mekanisme pengumpulan data dan dokumen
pendukung terhadap isian capaian kinerja dari setiap Indikator Kinerja
Kunci (IKK) dalam LKPPD. Serta belum disusunnya peraturan daerah
mengenai Standar Pelayanan Publik, Standard Operating Procedure
(SOP) sesuai dengan kebijakan untuk setiap urusan pemerintahan
terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Pemda.
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Level APIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara
rata-rata masih pada level 1 (initial). Pada level ini APIP belum mampu
memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai dengan peraturan
dan mencegah korupsi.
Dalam Tahun 2015 terdapat 3 (tiga) Pemerintah Daerah yang memiliki
APIP berada di level 2, yakni Pemerintah Kota Manado, Kotamobagu,
dan Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP, Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara telah melakukan kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Tata
Kelola APIP, Validasi Self Assestment Peningkatan Kapabilitas APIP,
Asistensi Self-Assessment dan Peningkatan Kapabilitas APIP.
Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Hasil penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun
2015 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
berada pada level “rintisan” atau tingkat 2 dari 6 tingkat maturitas SPIP.
Pengukuran maturitas SPIP dilakukan terhadap 25 fokus penilaian
maturitas penyelenggaraan 5 unsur SPIP.
x
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Pemerintah Daerah dapat meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya
dengan melakukan sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur
kepada seluruh pegawai.Mengintegrasikan dan menginternalisasikan
pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses
kegiatan lainnya. Evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur
pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara
otomatis, pelatihan kepada pegawai terutama Satgas SPIP untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan SPIP, dan evaluasi SOP secara
berkala.
Asesmen Good Corporate Governance (BUMD) Menurut data profil, jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
sebanyak 12 (Dua Belas) PDAM dan 7 (Tujuh) Perusahaan Daerah Non
PDAM. Dari jumlah tersebut, perusahaan yang sudah menerapkan Good
Corporate Governance (GCG) adalah PT Bank Sulut yang dievaluasi oleh
konsultan swasta. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah
melakukan evaluasi kinerja PDAM tahun 2014 adalah 8 (delapan) dari 10
(sepuluh) unit PDAM yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil
evaluasi kinerja PDAM Tahun 2014 menyimpulkan bahwa seluruh PDAM
dalam kondisi kurang sehat dan mengalami penurunan kesehatan,
kenaikan kerugian dan kenaikan utang kepada pemerintah dibandingkan
dengan tahun 2013, serta seluruh laporan keuangan belum diaudit.
Adapun jumlah utang PDAM kepada Pemerintah Pusat tahun 2014 adalah
sebesar Rp 242 Milyar.
Dari 10 (sepuluh) unit RSUD di Provinsi Sulawesi Utara, hanya 2 (dua)
RSUD yang sudah ditetapkan sebagai BLUD namun belum menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan (PPK)-BLUD. Dengan demikian, sampai saat
ini Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki RSUD yang secara murni
menerapkan PPK-BLUD.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan evaluasi pada
RSJ Prof Dr.V.L Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara dan RSUD Kota
Bitung. Ruang lingkup evaluasi meliputi kinerja keuangan, pelayanan, dan
kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. Menurut hasil
evaluasi, RSJ Prof Dr. V.L Ratumbuysang mendapat skor kinerja 42,95
xi
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
dengan predikat B+ dengan kondisi “Kurang Sehat” atau mengalami
penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 yang masih mendapat skor
kinerja sebesar 55,55. Sedangkan skor kinerja RSUD Kota Bitung sebesar
57,90 dengan predikat B++, namun masih dalam kondisi kurang sehat.
Pengawasan Manajemen Aset Pengawasan berupa assurance dan consulting dengan tujuan
memberikan masukan agar proses PBJ dilakukan secara efisien sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan aset yang dicatat mencerminkan
kondisi yang sebenarnya. Melakukan Evaluasi/Kajian Proses Pengadaan
Barang/Jasa, Survei Penataan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang
dan Jasa (PBJ), Pendampingan Probity Audit, Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan (Korsupgah) Korupsi atas Pengadaan Barang/Jasa dan
Quality Assurance pelaksanaan Probity Audit.
Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang dapat
dipertanggungjawabkan dilakukan dengan cara penegakan komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen, Panitia Pemilihan Penyedia Barang/jasa, Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa
dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka,
bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Menambah jumlah personel
yang bersertifikat PBJ di lingkungan SKPD dan auditor Inspektorat
dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan
bersertifikat keahlian bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan
mempertimbangkan jumlah paket dan kompleksitas pekerjaan.
Merencanakan kegiatan audit proses pengadaan barang/jasa dengan
spesifik dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat.
Menurut data Satker PK PAM dan SNVT Sumber Daya Air Kementerian
PU di Provinsi Sulawesi Utara, nilai pembangunan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, kurang lebih
Rp 465 Milyar. Dari hasil pembangunan SPAM tersebut sebagian sudah
xii
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
terbangun, dioperasikan oleh PDAM, diserahkan ke Pemkab/Pemkot,
namun belum dicatat sebagai aset PDAM.
Sampai dengan tahun 2015 pelimpahan aset PDAM Kabupaten
Kabupaten Minahasa kepada PDAM Kabupaten Pemekaran, yaitu PDAM
Kabupaten Minahasa Utara, PDAM Kabupaten Minahasa Selatan, dan
PDAM Kota Tomohon belum tuntas. Padahal proses pelimpahan aset
oleh PDAM Pemekaran sudah dilaksanakan sejak tahun 2012. Hal ini
disebabkan sulitnya melakukan penelurusan atas aset-aset yang sudah
diserahkan karena tidak didukung dengan rincian yang jelas dan
dokumen kepemilikan yang sah.
xiii
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.............................................................................................i
RINGAKASAN EKSEKUTIF.............................................................................ii
DAFTAR ISI...................................................................................................xii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK...................................................................xiv
BAB I GAMBARAN UMUM PENGAWASAN.................................................1
A. PERAN BPKP ........................................................................................1
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGAWASAN BPKP................2
C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN .......................................3
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA................................................................3
BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN .......................................................5
A. PENGAWALAN PEMBANGUNAN NASIONAL......................................5
B. KONTRIBUSI PENINGKATAN RUANG FISKAL .................................15
C. PENGAMANAN ASET NEGARA .........................................................19
D. PENINGKATAN GOVERNANCE SYSTEM .........................................24
xiv
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
DAFTAR GRAFIK DAN TABEL
Tabel 1.1 Rencana dan Realisasi. .................................................................3
Tabel 1.2 SDM BPKP Dipekerjakan pada Pemda .........................................4
Tabel 2.1 Penyaluran Dana ..........................................................................8
Tabel 2.2 Optimalisasi Penerimaan Daerah.................................................16
Tabel 2.3 Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah .........................................18
Tabel 2.5 Laporan Audit Investigatif.............................................................19
Tabel 2.6 Laporan Audit PKKN....................................................................20
Tabel 2.7 Laporan Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan ..................20
Tabel 2.8 PKA Kejaksaan ............................................................................21
Tabel 2.9 PKA Kepolisian ............................................................................22
Tabel 2.10 PKA Pengadilan ...........................................................................23
Tabel 2.11 Laporan Keuangan Pemda ..........................................................25
Tabel 2.12 LAKIP...........................................................................................27
Tabel 2.13 Laporan EKPPD...........................................................................29
Tabel 2.14 Kinerja PDAM...............................................................................34
Grafik 1 Pegawai BPKP Berdasarkan Jabatan .............................................4
Grafik 2 Pegawai BPKP Berdasarkan Pendidikan. .......................................4
1
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
GAMBARAN UMUM PENGAWASAN
A. PERAN BPKPProses pelaksanaan pembangunan daerah membutuhkan adanya suatu
sistem perencanaan pembangunan yang baik. Namun, keberhasilan
prosesnya membutuhkan adanya fungsi pengawasan melalui sistem
pengendalian intern yang andal agar agenda pembangunan yang tertuang
dalam dokumen perencanaan dapat tercapai.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan
pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP. Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014
dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi
utama, yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern,
dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pengarahan dan pengoordinasian
pengawasan intern meliputi fungsi perumusan kebijakan nasional
pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional, dan fungsi pengoordinasian dan sinergi
penyelenggaraan pengawasan intern bersama-sama dengan aparat
pengawasan intern pemerintah lainnya. Sedangkan fungsi pengawasan intern
tersebut adalah meliputi:
a. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran
BABI
2
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional yang seluruh atau
sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah.
b. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pemanfaatan aset negara/daerah.
c. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian
intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan
program/kebijakan pemerintah yang strategis.
d. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau
kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas
penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah,
audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian
keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.
e. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah
pusat; dan pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi
penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGAWASAN BPKPStrategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun
waktu 20152019 adalah memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil
pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan
kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi tersebut tertuang
dalam empat butir strategi sebagai berikut:
a. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi
pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan
penyelenggaraan SPIP.
b. Pemokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program
pembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 20152019,
termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern program
lintas.
c. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah.
3
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
d. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional di daerah, Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara menetapkan sinergi dan koordinasi sebagai kaidah
pelaksanaan dalam perencanaan dan pengendalian pengawasan serta dalam
pelaksanaan operasional pengawasan.
Guna mendukung empat butir strategi tersebut terdapat strategi internal
(supporting), yaitu:
a. Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
dan ketaatan terhadap standar serta SOP berbasis risiko.
b. Peningkatan kapasitas information and communication technology (ICT)
berbasis BPKP’s Enterprise Architecture dan Bussiness Architecture
untuk setiap sasaran strategis pengawasan.
c. Peningkatan sarana dan prasarana.
C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASANPelaksanan kegiatan pengawasan dikelompokkan ke dalam 4 fokus, yaitu
Pengawalan Pembangunan Nasional, Kontribusi Peningkatan Ruang Fiskal,
Pengamanan Aset Negara, dan Peningkatan Governance System.
Jumlah realisasi kegiatan pengawasan tahun 2015 sebanyak 347 Penugasan
Pengawasan (PP) atau 99% dari target tahun 2015 sebanyak 235 PP,
dengan rincian terlihat pada Tabel 1.1.Tabel 1.1
Rencana dan Realisasi Penugasan
NoBidang
PengawasanRincian Realisasi PP
Target Realisasi Persentase1 Bidang AN 42 42 100%2 Bidang IPP 87 87 100%3 Bidang APD 160 160 100%4 Bidang INV 61 58 95%
350 347 99%
D. DUKUNGAN SUMBER DAYAPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara didukung oleh sumber daya
manusia sebanyak 115 orang, dengan jumlah jabatan fungsional auditor
4
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
sebanyak 81 orang (70%). Sedangkan rincian pegawai perwakilan BPKP
berdasarkan jabatan dan pendidikan terlihat pada Grafik 1 dan Grafik 2.Grafik 1. Pegawai BPKP Berdasarkan Jabatan
Grafik 2. Pegawai BPKP Berdasarkan Pendidikan
Dari jumlah tersebut, tidak termasuk 4 orang pegawai yang dipekerjakan
pada Pemerintah Daerah agar proses transfer knowledge guna percepatan
peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan perbaikan lingkungan
pengendalian di lingkungan Pemerintah Daerah dapat lebih optimal. Rincian
pegawai BPKP yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah terlihat pada
Tabel 1.2.Tabel 1.2
SDM BPKP Dipekerjakan pada Pemda Berdasarkan WilayahNo. Pemerintah Daerah Pegawai1. Provinsi Sulawesi Utara 22. Kota Manado 13. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 1
Jumlah 4
3%
44%
31%
21% 1%
S2 S1/D IV D III SLTA SLTP/SD
Jabatan JumlahPejabat Struktural 10Fungsional Auditor 81Fungsional TertentuLainnya
3
Fungsional Umum 21Jumlah 115
Pendidikan JumlahS2 3S1/D IV 51D III 36SLTA 24SLTP/SD 1
Jumlah 115
Pejabat Struktural Fungsional Auditor
Fungsional Tertentu Lainnya Fungsional Umum
5
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
URAIAN HASIL PENGAWASAN
Laporan Hasil Pengawasan BPKP di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2015 dikelompokkan pada 4 (empat) fokus pengawasan, yaitu pengawalan
pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara, dan
perbaikan governance system, dengan hasil sebagai berikut:
A. PENGAWALAN PEMBANGUNAN NASIONALPada tahun 2015, kegiatan pengawasan dilaksanakan pada program-
program dalam dimensi Nawa Cita dengan rincian hasil pengawasan sebagai
berikut:
1. PendidikanDalam rangka pengawalan pembangunan nasional bidang pendidikan di
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, BPKP telah melakukan
Evaluasi Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan pada 2 (dua) Kabupaten,
yakni Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur. Adapun kesimpulan umum berdasarkan hasil
evaluasi adalah sebagai berikut:
1) Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang belum
sepenuhnya dicantumkan dalam Dokumen Renja-SKPD dan
RKA/DPA-SKPD.
2) Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.
3) Kurangnya jumlah tenaga pengajar, baik pengajar tetap maupun tidak
tetap disekolah.
BPKP juga melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Sarana
Prasarana Pendidikan pada 4 (empat) Kabupaten/Kota, yaitu Manado,
Minahasa, Bitung dan Bolmong. Hasil Kegiatan Bansos Sarpras di
Provinsi Sulawesi Utara secara umum cukup berhasil. Namun masih
ditemukan beberapa kekurangan yang butuh untuk diperbaiki yaitu
seperti Tim Pelaksana Bansos Sarana dan Prasarana Pendidikan di
BABII
6
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
masing-masing sekolah tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam
menyusun Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan. Dinas
Pendidikan Kabupaten tidak memiliki data dan informasi terkait
anggaran/biaya kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan di Sekolah
yang seharusnya, yang disusun melalui analisis kebutuhan berdasarkan
data kependidikan yang telah di sinkronisasi dengan data DAPODIK yang
ada.
Kepada Gubernur Sulawesi Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Utara merekomendasikan agar mengintruksikan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten untuk:
1) Menuangkan seluruh indikator SPM serta target 5 (lima) tahun dan
target 1 tahun kedalam dokumen Renja-SKPD dan RKA/DPA-SKPD
untuk tahun berikutnya.
2) Menyusun prioritas rencana kebutuhan sarana dan prasarana
sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan
menganggarkan belanja modal sesuai dengan ketersediaan
anggaran dan prioritas tersebut.
3) Mengusulkan formasi tambahan guru tetap maupun tidak tetap untuk
memenuhi jumlah dan kualifikasi SDM guru sesuai Permendikbud
Nomor 23 tahun 2013.
2. KesehatanDalam rangka pengawalan pembangunan nasional bidang kesehatan di
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara telah melakukan Pengawasan Program Lintas Sektor
Pembangunan Daerah atas Penanggulangan Penyakit Menular pada 2
Kabupaten dan 4 Kota, yakni Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten
Bolaang Mongondow, Kota Manado, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon,
dan Kota Bitung. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan
menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1) Terdapat Peningkatan Penemuan Penyakit Menular Jenis TB BTA
(+), Demam Berdarah (DBD) dan juga HIV/AIDS Tahun 2013 ke
2014.
2) Kurangnya sosialisasi kegiatan promosi Penanggulangan Penyakit
Menular di semua kalangan masyarakat.
7
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Kepada Gubernur Sulawesi Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Utara merekomendasikan agar mengintruksikan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk:
1) Mengadakan Program Tindak Lanjut terhadap Peningkatan
Penyebaran Penyakit Menular dengan cara :
a. Membuat database lokasi titik penyebaran penyakit menular
secara berkala.
b. Membersihkan atau menetralisir lokasi yang menjadi lokasi utama
penyebaran Penyakit Menular dengan memberikan pelayanan
kesehatan dan pemahaman mengenai Penyakit Menular baik
kepada masyarakat yang terjangkit maupun masyarakat sekitar.
2) Mengadakan Program Pencegahan Dini terhadap Peningkatan
Penyebaran Penyakit Menular dengan cara :
a. Pengenalan melalui kegiatan sosialisasi penyebab penyakit dan
dampaknya dengan bekerja sama dengan lembaga/LSM terkait di
Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Perkantoran.
b. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan
materi mengenai Penyakit Menular kedalam kurikulum sekolah
ataupun perguruan tinggi.
Perwakilan BPKP Sulawesi Utara juga melakukan Audit Kinerja Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dan Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu
Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
(DTPK). Kinerja JKN di Provinsi Sulawesi Utara secara umum cukup
berhasil dengan skor 76,35. Simpulan umum yang masih memerlukan
perbaikan yaitu adanya pengenaan tambahan biaya kepada peserta
Penerima Bantuan Iuran (PBI), terdapat kelebihan peserta JKN,
pemanfaatan dana kapitasi atas pelayanan peserta PBI dan pemantauan
berupa pelaporan kegiatan JKN belum dilaksanakan sesuai ketentuan.
Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di DTPK dalam
Provinsi Sulawesi Utara sebesar 71,75 dengan kategori Cukup Berhasil.
Adapun hal-hal yang masih memerlukan perbaikan yaitu Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota belum menyusun Perencanaan Pemenuhan
Kebutuhan Fisik dan SDM Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
dan Jaringannya, adanya ketidaksesuaian atas penetapan Puskesmas
8
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
DTPK berdasarkan SK Menteri kesehatan dengan kondisi yang ada saat
ini, fungsi Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Poskesdes (Pos Kesehatan
Desa) sebagai Jaringan Pelayanan Puskesmas belum berjalan dengan
baik, tidak setiap desa memiliki Poskesdes ataupun Bidan Desa, belum
memadainya sarana maupun prasarana kesehatan yang terdapat di
fasilitas kesehatan, kurangnya pelatihan kepada tenaga operator alat
kesehatan yang tersedia di Puskesmas dan Administrasi dan Tata Kelola
Persediaan Obat-obatan Belum Dilaksanakan Dengan Memadai.
3. InfrastrukturDana DesaSampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dana desa yang sudah
ditransfer dari RKUN ke RKUD sebesar Rp 402.546.360.000 untuk 12
Kabupaten/Kota. Sedangkan penyaluran dana dari RKUD ke rekening
desa sebesar Rp 389.825.202.038, dengan rincian sebagai berikut:Tabel 2.1
Penyaluran Dana Desa di Wilayah Sulawesi UtaraTahun 2015 (Rupiah)
No Nama Pemda PenyaluranDana Desa DariRKUN Ke RKUD
Penyaluran DariRKUD Ke Desa
1 Minahasa 59.997.140.000 59.997.140.0002 Bolaang Mongondow 53.458.431.000 50.036.132.7523 Minahasa Selatan 40.965.353.000 40.965.353.0004 Kep. Talaud 38.154.408.000 38.047.982.8005 Kep. Sangihe 38.998.397.000 38.998.397.0006 Minahasa Tenggara 36.264.822.000 36.264.822.0007 Minahasa Utara 33.975.540.000 25.362.570.8008 Bolaang Mongondow Utara 28.677.046.000 28.677.046.1009 Kep. Siau Tagulandang Biaro 22.707.402.000 22.707.402.000
10 BolaangMongondow Selatan 22.485.895.000 22.308.113.20011 Bolaang Mongondow Timur 22.289.277.000 22.005.509.93512 Kotamobagu 4.572.649.000 4.454.732.451
Jumlah 402.546.360.000 389.825.202.038
Dalam rangka pengawasan pengelolaan dana desa di 12 Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Utara, kegiatan yang telah dilakukan Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara, berupa:
1) Survei kondisi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa
Utara dan Kabupaten Minahasa dan mengadakan rapat koordinasi
9
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
dengan Kepala PMD, Inspektur dan Sekretaris Daerah 12
Kabupaten/Kota.
2) Mengadakan bimbingan teknis pengelolaan dana desa pada
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow
Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara, Kotamobagu, dan
Kepulauan Talaud.
3) Mengadakan evaluasi pengelolaan keuangan Desa pada Kabupaten
Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa
Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang
Mongondow, dan Kota Kotamobagu.
4) Melakukan pendampingan implementasi SIMDA Desa pada
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara
dan Minahasa Tenggara.
Keterlambatan penyaluran dana desa dari RKUN ke Kas Desa
disebabkan desa belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) sebagai syarat penyaluran dana desa dari RKUD ke kas
desa sebagaimana diatur dalam PP 60 Tahun 2014.
Rekomendasi yang telah diberikan adalah Pemerintah Daerah agar
membentuk tim gabungan dari unsur DPPKAD, PMD, dan APIP yang
berfungsi untuk mengambil langkah-langkah strategis percepatan
penyusunan APBDesa.
Kegiatan yang direncanakan di tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1) Pendampingan implementasi SIMDA Desa.
2) Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.
3) Rapat koordinasi dengan PMD.
Monitoring Pembangunan Jalan Tol Manado - BitungPembangunan ruas tol Manado-Bitung direncanakan dengan panjang
39,9 km. Dari hasil pengawasan berupa monitoring yang telah dilakukan
oleh Perwakilan PBKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat permasalahan
yang perlu mendapat perhatian, yaitu :
1) Pembebasan lahan yang terhambat di jalur akses jalan tol, 5 persil
tanah seluas 22.518 M2 belum dibebaskan karena belum adanya
kesepakatan harga dengan pemilik lahan, 23 persil tanah seluas
78.488 M2 yang masih menunggu penilaian appraisal, dan sebanyak
10
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
175 persil tanah seluas 582.666 M2 yang masih dalam tahap
musyawarah.
2) Pekerjaan konstruksi sampai dengan November 2015 adalah 0,85 km
atau baru mencapai 24,50% dari target yang direncanakan (DIPA
2015).
3) Loan Agreement dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok
belum turun dan belum dapat dilakukan revisi anggaran sehingga
uang muka untuk pelaksanaan konstruksi untuk Sta. 0+000 s.d Sta.
7+000 belum dapat diajukan. Apabila pinjaman tersebut tidak dapat
direalisasikan akan berpotensi membebani anggaran APBN di tahun
berikutnya.
Telah direkomendasikan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional XI agar meningkatkan koordinasi dengan Pemkab Minahasa
Utara, Pemkot Bitung, BPN Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Hukum
Tua (Kepala Desa) dalam rangka mempercepat proses pembebasan
lahan serta memantau perkembangan penandatanganan Loan
Agreement ke Kementerian Keuangan.
4. KemaritimanKinerja Pelayanan Bidang KemaritimanDalam rangka pengawalan bidang kemaritiman Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan Audit Kinerja Pelayanan Bidang
Kemaritiman yang dilaksanakan pada 2 (dua) sampel Pemerintah Daerah
yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Hasil penilaian pelayanan bidang maritim atas dua Pemda tersebut
menunjukan nilai kurang baik dengan skor sebesar 58,51 dan 58,40.
Masalah yang menyebabkan rendahnya skor tersebut antara lain:
1) Terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh pelabuhan.
2) Terbatasnya SDM dan sarana prasarana dalam penanganan illegal
fishing.
3) Perizinan kapal nelayan belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan.
Atas permasalahan tersebut kepada Gubernur, Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan agar mendorong Bupati
untuk melakukan:
11
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
1) Menambah/meningkatkan fasilitas-fasilitas yang terdapat di
pemerintah daerah.
2) Memberikan pelayanan pengurusan perizinan sesuai dengan SOP
dan Peraturan yang berlaku.
3) Meningkatkan koordinasi pengawasan atas kekayaan laut baik
dengan nelayan setempat maupun satker pusat penjaga keamanan
dan keselamatan laut (TNI, Bakamla, Polairud).
Program Tol Laut Pelabuhan BitungKapasitas pelayanan berkaitan pelaksanaan Program Tol Laut pada
Pelindo IV Cabang Pelabuhan Bitung dan Terminal Peti Kemas Bitung
sampai dengan November 2015 antara lain panjang dermaga 1.440 m,
container yard seluas 5 Ha, arus kunjungan kapal sebesar 3.322 call
(10.749.401 GT), arus barang 5.529.335 metric ton, arus peti kemas
208.139 teus, dan arus penumpang 155.019 orang.
Dalam rangka mencapai target arus peti kemas menjadi 350 ribu teus
pada tahun 2018, Otoritas Pelabuhan Bitung sedang melakukan
penambahan panjang dermaga peti kemas sepanjang 100 m dan PT
Pelindo IV sedang merencanakan reklamasi penambahan container yard
seluas 5 ha dan melakukan pengembangan Container Terminal
Operation System (CTOS).
Namun PT Pelindo IV mengalami kendala karena status dermaga adalah
milik Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung (Pemerintah
Pusat), adanya pembatasan jenis barang/komoditas ekspor-impor yang
menyebabkan berkurangnya volume arus barang, dan pemberian izin
pengembangan pelabuhan dari Kementerian Perhubungan
membutuhkan waktu yang cukup lama.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan Evaluasi atas
Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Pelabuhan
Perikanan Samudra Bitung. Adapun hal-hal yang secara umum masih
membutuhkan area perbaikan yakni pembongkaran hasil tangkap
dilakukan di luar pelabuhan sebagaimana di tetapkan dalam (Surat Izin
Penangkapan Ikan (SIPI), terdapat 929 kapal yang tidak menyampaikan
log book, tidak seluruh hasil tangkapan di lakukan inspeksi
pembongkaran, pemanfaatan dermaga pelabuhan perikanan samudera
12
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
bitung belum efektif, perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
tidak disertai dengan persyaratan yang ditentukan dan registrasi surat
tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan belum dilaksanakan
dengan tertib.
5. Kedaulatan PanganDalam rangka pengawalan program prioritas nasional bidang kedaulatan
pangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan
Evaluasi Dukungan dan Pengawasan Kegiatan Pencapaian Swasembada
Pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara.
Adapun simpulan umum hasil pengawasan yang masih membutuhkan
perbaikan antara lain:
1) Realisasi Anggaran Tahun 2015 sampai dengan posisi 30 November
2015 masih rendah yaitu 55,68%. Realisasi Anggaran Tahun 2015
posisi 31 Desember 2015 sampai dengan saat penerbitan laporan ini
belum kami peroleh.
2) Terdapat perbedaan luas lahan sebanyak 22.962 Ha antara luas
lahan yang diusulkan sebagai penerima bantuan sosial yaitu 52.427
Ha dengan luas lahan sebenarnya yang dimiliki oleh kelompok tani
sebanyak 29.465 Ha yang mengakibatkan terjadinya kelebihanperhitungan dan penyaluran Bansos Jaringan Integrasi Tersier (JIT)
sebesar Rp 25.258.750.000 serta kelebihan pengadaan pupuk
sebesar Rp 12.106.322.625 dan kelebihan pengadaan benih sebesar
Rp 5.568.285.000. Untuk pengadaan pupuk dan benih, Dinas
Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara sudah melakukan
revisi/addendum kontrak.
3) Dokumen pertanggungjawaban Poktan tidak disusun sesuai dengan
pengeluaran riil Poktan.
4) Pupuk Urea yang sudah tersalur ke kelompok tani dan akan ditarik
kembali sudah sempat digunakan oleh kelompok tani. Dan penyedia
pupuk NPK belum merealisasikan penyaluran pupuk kepada Poktan.
5) Benih padi belum disalurkan kepada petani penerima bantuan dan
realisasi anggaran Pengadaan Benih Padi untuk areal
Pengembangan Jaringan Irigasi sebanyak 1.340.000 kg masih nihil
(0%) yang mengakibatkan tujuan program tidak dapat tercapai secara
13
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
optimal. Sampai dengan saat penerbitan laporan ini, data realisasi
kegiatan pengadaan benih padi belum diperoleh.
6) Realisasi fisik dan keuangan kegiatan Optimasi PAT-PIP Kedelai dan
Pengembangan System of Rice Intensification rendah yang
mengakibatkan tujuan program tidak dapat tercapai secara optimal.7) Pengadaan alsintan dan Rice Milling Unit (RMU) telah selesai
pelaksanaan kontraknya namun belum dapat dimanfaatkan oleh
petani karena peralatan RMU belum terpasang dan sebagian alsintan
belum didistribusikan ke kelompok tani atau poktan sehingga tujuan
program tidak dapat tercapai secara optimal.
Hasil reviu atas Program Ketahanan Pangan dan Gerakan Peningkatan
Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) di Wilayah Provinsi
Sulawesi Utara oleh PT Pupuk Kaltim, PT Pertani (Persero), dan PT Sang
Hyang Seri (Persero) dapat diinformasikan bahwa:
1) Distribusi Pupuk
a. Realiasi distribusi pupuk urea, NPK, dan organik produksi PT
Pupuk Kaltim tahun 2013 dan tahun 2014 di wilayah pemasaran
Provinsi Sulawesi Utara rata rata hanya mencapai kurang lebih
64% dari target yang ditetapkan.
b. Distribusi Pupuk NPK dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik dan
PT Pupuk Kaltim tanpa pembagian porsi tanggung jawab yang
jelas.
c. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4
Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015, Bupati Bolaang
Mongondow menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2015
tanggal 23 Jaunuari 2015 Tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Padahal Menteri Pertanian
telah menerbitkan peraturan terkait Kebutuhan dan HET Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 pada
tanggal 27 November 2014.Hal ini menimbulkan keraguan bagi
produsen dan distributor untuk menyalurkan pupuk bersubsidi
sesuai kebutuhan kelompok petani.
2) Dampak Pemenuhan Benih Nasional.
Dalam tahun anggaran 2015 pada Dinas Pertanian dan Peternakan
14
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Provinsi Sulawesi Utara, tersedia dana APBN Tahun 2015 Refocussing
dan APBN-P Tahun 2015 untuk Program Akselerasi Swasembada
Pangan Kementerian melalui Kegiatan Pengadaan Benih Padi pada
Areal Pengembangan Jaringan Irigasi sebanyak 1.340.000 kg, dengan
pagu anggaran sebesar Rp 12,99 Milyar. Berdasarkan hasil evaluasi
sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 belum ada realisasi kegiatan
pengadaan benih padi pada program tersebut, dan kontrak pengadaan
benih dengan PT. Pertani (Persero) belum ditandatangani. Sehingga
belum ada dampak pemenuhan benih nasional tahun 2015 yang
dilakukan oleh PT. Pertani (Persero) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
3) GP3K
Permasalahan terkait penyaluran Dana Pinjaman PK-GP3K pada Kantor
Satgas PT Sang Hyang Seri (Persero) (PT SHS) Sulawesi Utara tahun
2013, yaitu terdapat penggunaan Dana Program Kemitraan GP3K Tahun
2013 yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 4,525 milyar.
Laporan Perkembangan Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan
Negeri Amurang tanggal 31 Oktober 2014, antara lain menyimpulkan
bahwa bantuan peminjaman modal yang diberikan oleh PT SHS kepada
Gabungan Kelompok Tani Pelangi sebesar Rp5,9 Milyar, termasuk
didalamnya dana GP3K sebesar Rp4,525 Milyar yang menjadi catatan
hasil evaluasi, tidak digunakan dan dikelola sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Penyelesaian hukum atas kasus tersebut akan
dilimpahkan ke Bidang Tindak Pidana Khusus.
Atas permasalahan telah direkomedasikan kepada :
1) Direksi PT Pupuk Kaltim (Persero) dan PT Pertani (Persero) untuk
meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Dinas
Pertanian Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pertanian Kabupaten untuk
mempercepat proses pengadaan benih nasional dan proses penerbitan
peraturan/regulasi Harga Eceran Tertinggi untuk alokasi kebutuhan
pupuk bersubsidi di Provinsi Sulawesi Utara.
2) PT Pupuk Indonesia selaku induk PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk
Kaltim untuk membuat instruksi yang jelas mengenai pembagian porsi
tanggung jawab distribusi Pupuk NPK kepada kedua produsen di
Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
15
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
6. Reformasi BirokrasiPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan Evaluasi atas
Kinerja Layanan Administrasi Kepegawaian terkait seleksi/rekrutmen CPNS
Kota Manado Tahun 2014. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sebagai
langkah perbaikan adalah sebagai berikut :
1) Formasi telah diusulkan berdasarkan analisa jabatan yang disusun
pada tahun 2014, tidak terdapat perbedaan antara formasi tersedia
dengan usulan formasi.
2) Secara umum pelaksanaan pengumuman, pendaftaran dan verifikasi
peserta seleksi CPNS Tahun 2014 pada Kota Manado telah
dilakukan secara terbuka dan tidak diskriminatif, namun belum
akuntabel.
3) Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) pada Seleksi CPNS
Tahun 2014 pada Kota Manado telah dilakukan secara akuntabel,
efisien, transparan, efektif dan sesuai dengan ketentuan berlaku.
4) Kota Manado tidak melaksanakan Tes Kompetensi Bidang (TKB)
pada Seleksi CPNS Tahun 2014.
5) Pelaksanaan Penetapan Hasil Kelulusan Seleksi CPNS Tahun 2014
pada Kota Manado telah dilakukan secara efisien, transparan, efektif
dan sesuai dengan ketentuan berlaku, namun belum akuntabel.
B. KONTRIBUSI PENINGKATAN RUANG FISKALKegiatan pengawasan dalam rangka mendorong peningkatan ruang fiskal
difokuskan pada optimalisasi penerimaan dan efisiensi pengeluaran
keuangan negara dan daerah. Pada semester ini kegiatan pengawasan yang
dilakukan telah menghasilkan potensi penerimaan keuangan negara yang
berasal dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan efisiensi
pengeluaran negara dan daerah yang berasal dari koreksi penyesuaian harga
dan klaim pihak ketiga.
Rincian kegiatan dan hasil pengawasan sebagai berikut:
1. Optimalisasi Penerimaan NegaraKegiatan pengawasan dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Negara
(OPN) di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara yaitu Audit PNBP Kantor
Kesehatan Pelabuhan Bitung, Audit Pengelolaan PNBP pada Kominfo
16
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Manado, BHP Frekuensi dan Informatika pada lokasi Monitor Spektrum
Radio Tahuna, Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN pada Kantor
Pertanahan Kota Manado dan Kota Bitung. Telah menghasilkan
tambahan potensi penerimaan keuangan negara sebesar Rp323.355.600,
dengan rincian terlihat pada Tabel 2.2.Tabel 2.2
Rekapitulasi Optimalisasi Penerimaan Negara
Upaya yang masih harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam
mengoptimalisasi penerimaan negara, antara lain sebagai berikut:
a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan PNBP sehingga
mekanisme pemungutan, perhitungan, penyetoran dan sanksi bisa
berjalan dengan baik.
b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi yang
mendukung pengelolaan PNBP.
2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)Kegiatan pengawasan dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah (OPAD) di lingkungan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di
wilayah Provinsi Sulawesi Utara, antara lain berupa:
a. Penerapan SIMDA-Pendapatan di Pemerintah Kota Bitung dan
persiapan penerapan SIMDA-Pendapatan di Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Talaud, Pemerintah Kabupaten Minahasa, dan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
b. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow dan Pemerintah Kota Kotamobagu.
c. Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemkab Minahasa Selatan dan
Provinsi Sulawesi Utara.
Beberapa hal yang berpotensi menjadi penyebab tidak optimalnya
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yaitu belum siapnya peraturan
No. Uraian Rp1. Pajak -2. Bea Cukai -3. PNBP 323.355.600,00
Jumlah 323.355.600,00
17
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
pelaksanaan teknis pengelolaan pendapatan asli daerah, kurang
optimalnya dalam penyusunan database wajib pajak, kurang
memadainya SDM dalam pengelolaan asli daerah, baik dari segi
kuantitas dan kualitas, dan kurangnya inovasi dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Upaya yang masih harus dilakukan oleh pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mengoptimalisasi Pendapatan Asli
Daerah, antara lain sebagai berikut:
a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan
pelaksanaan lebih teknis dari Peraturan Daerah yang mengatur
tentang Pendapatan Asli Daerah.
b. Menyusun database atau melakukan perbaikan database yang ada,
antara lain dengan melakukan inventarisasi wajib pajak.
c. Melakukan penghitungan potensi Pendapatan Asli Daerah
berdasarkan data-data riil Pendapatan Asli Daerah.
d. Mengikutsertakan SDM dalam kegiatan peningkatan
kapabilitas/kemampuan pengelolaan pendapatan asli daerah baik
berupa Bimbingan Teknis, Sosialisasi, serta Pendidikan dan Latihan.
e. Meningkatkan inovasi dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah.
3. Efisiensi Pengeluaran Negara/DaerahKegiatan pengawasan dalam rangka efisiensi pengeluaran keuangan
negara/daerah telah menghasilkan Rp855.603.432,80 yang diperoleh dari
koreksi atas penyesuaian harga dan klaim pihak ketiga dengan rincian
terlihat dalam Tabel 2.3.Tabel 2.3
Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah
No. Uraian Rp1. Audit Penyesuaian Harga 850.979.432,802. Audit Klaim/tagihan pihak 3 4.624.000,00
Jumlah 855.603.432,80
3.1. Audit Penyesuaian HargaAudit atas penyesuaian harga dilakukan terhadap kontrak-kontrak
pengadaan barang dan jasa (PBJ) tahun jamak (multi years), yang
18
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
hasilnya akan digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak
ketiga. Dari hasil audit diperoleh koreksi penyesuaian harga
sebesar Rp 850.979.432,80 dari 3 kontrak.
3.2. Audit KlaimAudit atas klaim dilakukan untuk menilai kelayakan klaim yang
diajukan oleh pihak ketiga kepada K/L/P/K. Potensi penghematan
yang diperoleh dari koreksi atas pengajuan klaim adalah sebesar
Rp 4.624.000 dari 1 kontrak.
3.3. Monitoring Dana Alokasi Khusus(DAK)Monitoring pelaksanaan DAK pada pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dilakukan
untuk menilai kelayakan laporan output DAK yang dibuat
pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang hasilnya akan
digunakan sebagai dasar penentuan jumlah penggantian DAK.
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK tahun anggaran 2014
yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara,
dilaksanakan pada 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung.
Tabel 2.4Dana Alokasi Khusus (Rupiah)
No Pemda Nilai DAK (Termasuk Pendamping) DAK Tambahan (TermasukPendamping)
Nilai DAK Nilai Sampel Nilai DAK Nilai Sampel1. Kabupaten
Minahasa 56.058.270.000 22.055.008.794- -
2. KabupatenKep.Sangihe
106.397.410.000 33.571.407.400 14.741.540.000 3.524.506.600
3. Kota Bitung 52.869.750.000 15.668.916.284 -
Jumlah 215.325.430.000 71.295.332.478 14.741.540.000 3.524.506.600Hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK pada 3
Kabupaten/Kota tersebut diantaranya:
a. Terdapat kekurangan pekerjaan, kelebihan pembayaran
melebihi nilai kontrak, kelebihan perhitungan volume RAB
kontrak/mark up (kemahalan harga), keterlambatan
penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut dendanya pada
pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak/swakelola.
19
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
b. Masih terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan
perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
pada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.
Kepada Gubernur, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
merekomendasikan agar mendorong Bupati/Walikota :
1) Secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan
teknis/sosialiasi petunjuk teknis masing-masing bidang DAK untuk
meningkatkan kompetensi pegawai dalam pertanggungjawaban
keuangan dan melaksanakan pekerjaan.
2) Meningkatkan koordinasi antara SKPD pengelola DAK dengan SKPD
teknis terkait pelaksanaan pekerjaan.
3) Mengidentifikasi risiko internal dan eksternal serta penanganan
dampak risiko, melakukan pengawasan pekerjaan, penyiapan SOP,
pemantauan, dan pengawasan pekerjaan pengelolaan Dana Alokasi
Khusus.
C. PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAHPengawasan atas pengamanan aset negara dilakukan bersama dengan
Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, dengan
tujuan memberikan kontribusi dalam upaya penyelamatan keuangan negara
melalui audit investigatif dan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
(PKKN). Dari hasil audit diperoleh potensi penyelamatan keuangan negara
sebesar Rp 14.094.011.261,2.
1. Audit InvestigatifTelah dilakukan audit investigatif berdasakan permintaan APH sebanyak
3 laporan/kasus dengan total indikasi kerugian keuangan negara sebesar
Rp 5.567.375.159,40 dengan rincian sebagai berikut:Tabel 2.5
Laporan Audit InvestigatifNo KLPK Jumlah Kasus Nilai Kerugian1. Kabupaten Bolaang Mongondow dan
Kabupaten Minahasa Utara2 2.426.710.266,40
2. Kota Manado 1 3.140.664.893,00Jumlah 3 5.567.375.159,40
20
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
2. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)Telah dilakukan audit PKKN untuk menyatakan pendapat mengenai nilai
kerugian negara yang timbul dari kasus penyimpangan guna mendukung
tindakan ligitasi atas permintaan APH sebanyak sebanyak 11 laporan
dengan total nilai kerugian negara sebesar sebesar Rp 8.726.914.493,24
miliar dengan rincian sebagai berikut:Tabel 2.6
Laporan Audit PKKNNo Instansi Jumlah Kasus Nilai Kerugian (Rp)1. Kabupaten Bolaang Mongondow 2 1.285.560.082,002. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2 2.935.411.390,443. Kabupaten Minahasa 2 1.098.053.298,184. Kabupaten Minahasa Selatan 1 1.206.068.181,005. Kabupaten Minahasa Utara 2 676.404.405,626. Kota Tomohon 1 511.202.755,007. Kota Bitung 1 1.014.214.381,00
Jumlah 11 8.726.914.493,24Catatan: Kerugian negara pada Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp 676.404.405,62 termasukkerugian negara yang telah diperhitungkan dalam audit investigasi sebesar Rp 200.278.391,40.
3. Hambatan Kelancaran PembangunanDalam rangka mendorong penyelesaian atas hambatan kelancaranpembangunan, BPKP bersama pihak-pihak terkait telah melakukanmediasi atas hambatan atau debottlenecking, antara lain:
Tabel 2.7Laporan Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan
No Uraian Permasalahan Pihak Terkait Hasil Mediasi
1 Hambatan KelancaranPembangunan atasPembangunanDermaga&TerminalKalimas di DLKRPelabuhan Manadopada PT Pelindo IV(persero) CabangManado
Pemkot Manadodengan PT PelindoIV (Persero) CabangManado
Walikota Manado membentukTim Koordinasi yangberanggotakan para pihakinstansi terkait yang bertugasuntuk menginventarisasi danmelengkapi dokumen ataspemanfaatan lahan yang sudahdi reklamasi
Setelah diperoleh kejelasanterhadap pengakuan dankepemilikan aset, makadiupayakan membuat kerjasamaoperasional
2 Hambatan KelancaranPembangunan atasPenyaluran Air BersihTerhadap ±250 KKMasyarakat Desa
PDAM KabupatenBolaang Mongondowdengan PemkotKotamobagu
Pemerintah Kota Kotamobaguakan memasang jaringan pipa
PDAM Kabupaten BolaangMongondow akan menyuplai airbaku kepada Pemerintah Kota
21
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Pontodon Timur KotaKotamobagu
Kotamobagu Kompensasi/pembayaran suplai
air baku akan dibicarakankembali, dengan memperhatikanbatas wilayah Kota Kotamobagudan Kabupaten BolaangMongondow
4. Pemberian Keterangan AhliPemberian keterangan ahli bertujuan untuk memberikan pendapat
berdasarkan keahlian di bidang akuntansi dan auditing dalam suatu
kasus TPK dan/atau perdata untuk membuat jelas suatu kasus bagi
penyidik dan/atau hakim, dimana pada tahun 2015 telah dilakukan
Pemberian Keterangan Ahli kepada penyidik Kejaksaan sebanyak 8
kasus dan penyidik Kepolisian sebanyak 9 kasus, dengan rincian sebagai
berikut:Tabel 2.8
PKA Kepada KejaksaanNo Pemda Jumlah
KasusNama Kasus Nilai Kerugian
(Rupiah)1. Kabupaten
BolaangMongondowUtara
2 Pemberian Keterangan Ahli KepadaPenyidik Kejaksaan Negeri Borokoterkait Pelaksanaan PengadaanPerlengkapan dan PemeliharaanRumah Dinas Wakil Bupati KabupatenBolaang Mongondow Utara Tahun2013 Pemberian Keterangan Ahli Kepada
Penyidik Kejaksaan Negeri Borokoterkait Pengelolaan Dana BLM danSPP PNPM di Bolaang MongondowUtara tahun 2013
190.255.252,44
222.390.082,00
2. KabupatenMinahasa
2 Pemberian Keterangan Ahli padaperkara dugaan TPK dana block-grantpeningkatan mutu SMP menujuSekolah Standar Nasional (SSN)tahun 2011 dan 2012 dan danaBantuan Operasional Sekolah (BOS)tahun 2012 dan 2013 SMPN1 Sonder Pemberian Keterangan Ahli pada
Kasus Dugaan TPK PembangunanPagar Stadion KawangkoanKabupaten Minahasa pada DisporaProvinsi Sulut tahun 2010
310.643.899,00
74.400.000,00
3. KabupatenMinahasaUtara
2 Pemberian Keterangan Ahli kepadaPenyidik Kejaksaan Negeri AirmadidiDugaan TPK bantuan revitalisasiprasarana olahraga masyarakat di 3Desa di 3 Kecamatan di Kab.Minahasa Utara Permintaan Keterangan Ahli Dana
APBN Kementerian Koperasi danUKM untuk Revitalisasi Pasar
479.998.500,00
823.418.000,00
22
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Tradisional di Desa WoatutumouKecamatan Kalawat Kabupatenminahasa Utara tahun 2013 olehKejaksaan Negeri Airmadidi
4. KabupatenMinahasaSelatan
1 Pemberian Keterangan Ahli KasusPerkara DugaanTPK BantuanPenangkapan Ikan 30GT pada DinasKelautan dan Perikanan KabMinahasa Selatan Th 2011
1.206.068.181,00
5. KotaTomohon
1 Pemberian Keterangan Ahli Kepadapenyidik kejari tomohon perkaradugaan TPk pada penerimaan biayapengurusan IUP mineral bukan logamdan batuan pada dinas ESDM kotatomohon tahun anggaran 2013
25.000.000,00
Tabel 2.9.PKA Kepada Kepolisian
No Pemda JumlahKasus
Nama Kasus Nilai Kerugian(Rupiah)
1. ProvinsiSulawesiUtara
- - -
2. KabupatenMinahasa
3 Pemberian Keterangan Ahli terkaitDugaan TPK atas kegiatan KelompokUsaha Bersama Program KeluargaHarapan (KUBE-PKH) KabupatenMinahasa Tahun 2013 Pemberian Keterangan Ahli tambahan
kepada penyidik Polda Sulut perkaradugaan TPK pembangunan pagarstadion kawangkoan kabupatenMinahasa pada Dinas Pemuda danOlahraga Provnsi SUlawesi Utaratahun anggaran 2010 Pemberian Keterangan Ahli Kasus TPK
Pelaksanaan dan PertanggungjawabanDAK Minahasa Th 2012
106.000.000,00
76.713.197,14
851.927.030,00
3. KabupatenKepulauanSangihe
2 Pemberian Keterangan Ahli pada kasusdugaan TPK Penyalahgunaan DanaHibah Pemerintah Daerah KabupatenKepulauan Sangihe sejumlah Rp.500.000.000 kepada PanwaslukadaKabupaten Kepulauan Sangihe tahun2011 Pemberian Keterangan Ahli Kepada
Penyidik Polres Sangihe dugaanpenyalahgunaan dana kegiaan GerakanRehabilitasi Hutan dan Lahan(GERHAN) tahun 2007
173.680.000
923.357.641,00
4. KabupatenMinahasaUtara
1 Pemberian Keterangan AhliPenyimpangan BSPS Minut 2012
237.452.430,00
5. KabupatenBolaangMongondowUtara
1 Pemberian Keterangan AhliPeningkatan Pelayanan KedinasanKepala Daerah Kabupaten BolaangMongondow Utara tahun 2012
2.216.818.181,00
6. Kota 1 Pemberian Keterangan Ahli kepada 443.102.846,00
23
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Tomohon penyidik atas perkara dugaan TPK DanaBantuan Perkuatan ProgramPengembangan Pasar Souvenir KUKMtahap II tahun 2007 kepada KSU BerkatBersama
7. Kota Bitung 1 Pemberian Keterangan Ahli KasusDugaan Penyimpangan dalampengadaan Fasilitas (mesin dan alatpendukung lainnya) pada TerminalBahan Baku Kayu di Kota Bitung tahun2010
1.014.214.381,00
Selain kepada penyidik, telah dilakukan Pemberian Keterangan Ahli di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 13 kasus, dengan rincian
sebagai berikut:Tabel 2.10
PKA di PengadilanNo Pemda Jumlah
KasusNama Kasus Nilai Kerugian
(Rp)1. Provinsi
SulawesiUtara
1 Pemberian Keterangan Ahlikasus/perkara dugaan Tindak PidanaKorupsi Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum untuk Desa danKelurahan pada Badan Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi ProvinsiSulawesi Utara Tahun Anggaran 2011atas nama terdakwa Drs. Jemmy JusJulius Pelealu, MBA, Theresia SilviaAjawaila, dan Linda Massie
578.174.925,00
2. KabupatenMinahasaUtara
2 Pemberian Keterangan Ahli dipersidangan perkara dugaan TPKpengadaan alat kesehatan pada RSWalanda Maramis minahasa utaratahun anggaran 2013 denganterdakwa dr.Ronny Budiman Pemberian Keterangan Ahli Kasus
Penyimpangan DAK BidangPendidikan Minahasa Utara tahun2007
2.993.823.137,50
851.927.030,00
3. KabupatenMinahasa
1 Pemberian Keterangan Ahli padaperkara dugaan TPK dana block-grantpeningkatan mutu SMP menujuSekolah Standar Nasional (SSN) tahun2011 dan 2012 dan dana BantuanOperasional Sekolah (BOS) tahun2012 dan 2013 SMPN1 Sonder a.nterdakwa Margotje Augustina Manorek
310.643.899,00
4. KabupatenBolaangMongondow
1 Pemberian Keterangan Ahli dugaanpenyimpangan dana tunjanganpenghasilan aparat desa (TPAPD)pada kabupaten Bolaang Mongondowtahun 2010-2011 atas nama terdakwaFarid Asimin, MAP
4.810.425.000,00
5. KabupatenMinahasaSelatan
1 Pemberian Keterangan Ahli dpengadilan dugaan TPK pengadaanturus jalan
172.619.841,00
24
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
6. KabupatenBolaangMongondowUtara
2 Pemberian Keterangan Ahli KasusSPP PNPM Bolaang MongondowUtara dengan nama tersangka Wirdarauf Pemberian Keterangan Ahli Kasus
Pengisian Rumah Dinas Wakil BupatiBolaang Mongondow Utara
222.390.082,00
190.255.252,44
7. KabupatenKepulauanSangihe
1 Pemberian Keterangan Ahli KasusDugaan TPK GERHAN SangiheTahun 2007 dengan Terdakwa Ci Koridi Pengadilan Negeri Manado
923.357.641,00
8. KotaManado
2 Pemberian Keterangan Ahli padaKasus Dugaan Tindak Pidana KorupsiDana Bantuan PembangunanGelanggang Pemuda Kota ManadoTahun Anggaran 2011, atas namaterdakwa Paskalis Mitakda,Drs.Ronny Eman dan Djudry Umar Pemberian Keterangan Ahli di
persidangan perkara dugaan TindakPidana Korupsi Pengadaan Tanahuntuk Kantor Kesehatan PelabuhanKelas II Manado di Lingkungan IIKelurahan Lapangan KecamatanMapanget Kota Manado T.A 2010atas nama terdakwa Shirley M.Rembet, S.K.M.M.Si.
1.056.827.252,74
243.960.000,00
9. KotaKotamobagu
1 Pemberian Keterangan Ahli dipersidangan TPK Kasus DugaanPenyimpangan PekerjaanPembangunan KPP Kotamobagu tahun2008 atas nama terdakwa NoorsscaMaarscell R.W. alias Onal, dkk
5.079.270.831,21
10. KotaTomohon
1 Pemberian Keterangan Ahlipemungutan Pajak dan RetribusiGalian C Kota Tomohon
219.700.000,00
Catatan: Nilai Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah nilai kerugian keuangan negara yangdisampaikan oleh Pemberi Keterangan Ahli (PKA) dihadapan penyidik kepolisian dan kejaksaankemudian disampaikan kembali oleh Pemberi Keterangan Ahli di dalam persidangan.
D. PENINGKATAN GOVERNANCE SYSTEMUntuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja, kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan proses manajemen
organisasi, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pelaporan Keuangan dan KinerjaSalah satu peran BPKP di daerah adalah meningkatkan kualitas
akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut
tercermin dari opini audit BPK atas LKPD, hasil evaluasi AKIP, dan
evaluasi LKPPD sebagai berikut:
25
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
1.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Indikator kualitas akuntabilitas keuangan salah satunya ditunjukkan
dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan.
Perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi tahun 2012, 2013, dan 2014 adalah sebagai berikut:Tabel 2.11
Laporan Keuangan Pemerintah DaerahNO NAMA PEMDA 2012 2013 20141. Provinsi Sulawesi Utara WTP-DPP WDP WTP-DPP2. Kota Manado WDP WDP WTP-DPP3. Kab. Minahasa TW WDP WTP-DPP4. Kota Bitung WTP-DPP WTP WTP5. Kota Tomohon WDP WTP-DPP WTP-DPP6. Kab. Minahasa Utara WDP WDP WDP7. Kab. Minahasa Selatan TMP TW WDP8. Kab. Minahasa
TenggaraTMP TW WDP
9. Kab. BolaangMongondow
TMP TW WDP
10. Kota Kotamobagu WDP WTP-DPP WTP-DPP11. Kab. Bolaang
Mongondow UtaraTMP WDP WDP
12. Kab. BolaangMongondow Selatan
WDP WDP WTP-DPP
13. Kab. BolaangMongondow Timur
WDP WTP-DPP WTP-DPP
14. Kab. Kep. Talaud TW TW WDP15. Kab. Kep. Sangihe TMP WDP WTP-DPP16. Kab. Kep. Sitaro WDP WTP-DPP WTP-DPP
Opini LKPD tahun 2014 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan 8
Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara mengalami
peningkatan dibandingkan opini LKPD tahun 2013, sedangkan 7
Pemerintah Kabupaten/Kota mendapat opini yang sama
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Tahun 2015 merupakan tahun pertama penerapan akuntansi
berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam PP 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Upaya yang telah
dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka
penerapan akuntansi berbasis akrual kepada Pemerintah Daerah di
Sulawesi Utara, antara lain:
26
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SIMDA-Keuangan Berbasis
Akrual dan SIMDA-BMD Berbasis Akrual.
b. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Akuntansi dan
Sistem Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
c. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah.
d. Asisntensi Penyajian Kembali Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Tahun 2014.
e. Asistensi Revisi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Prosedur Akuntansi
Pemerintah Daerah.
Kondisi yang dapat menghambat peningkatan kualitas Laporan
Keuangan Daerah Tahun 2015 terkait dengan penerapan akuntansi
berbasis akrual, antara lain:
a. Kesiapan peraturan pendukung penerapan akuntansi berbasis
akrual berupa Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan
Akuntansi Berbasis Akrual dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Berbasis Akrual.
b. Kesiapan SDM dalam rangka penerapan akuntansi berbasis
akrual baik di tingkat SKPKD dan SKPD.
c. Penatausahaan Barang Milik Daerah yang belum tertib, yaitu
terdapat perbedaan Nilai Aset Tetap yang tercatat di Neraca
dibandingkan dengan KIB-BMD, Aset Tetap yang dicatat secara
gabungan tidak dirinci berdasarkan jenis barangnya, dan Aset
Tetap yang dinilai dengan Rp1,00.
d. Penatausahaan Piutang Daerah belum tertib, yaitu belum
didukung dengan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTJM) untuk piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan
dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk piutang pajak daerah
dan piutang retribusi daerah.
e. Penatausahaan Persediaan belum tertib, yaitu belum didukung
dengan kartu persediaan per jenis barang persediaan.
27
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka
mempertahankan dan meningkatkan opini Laporan Keuangan
Daerah, antara lain:
a. Melakukan perubahan/revisi Peraturan Kepala Daerah tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Prosedur
Akuntansi Pemerintah Daerah disesuaikan dengan PP 71
Tahun 2010, Buletin Teknis SAP Berbasis Akrual, Permendagri
64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan
Permendagri 73 Tahun 2015 Pedoman Penyisihan Piutang dan
Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.
b. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penerapan akuntansi
berbasis akrual dengan melakukan bimbingan teknis,
pendidikan dan pelatihan, dan workshop akuntansi berbasis
akrual.
c. Melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah, Piutang
Daerah, dan Persediaan dengan tertib sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
1.2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Pemerintah DaerahIndikator kualitas akuntabilitas kinerja salah satunya ditunjukkan dari
hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP). Perolehan hasil evaluasi atas LAKIP di
lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:Tabel 2.12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahNo Pemda 2012 2013 20141. Provinsi Sulawesi Utara B B B2. Bolaang Mongondow C C3. Bolaang Mongondow Selatan D D D4 Bolaang Mongondow Timur D C C5 Bolaang Mongondow Utara C C C6 Kep. Sangihe C C C7 Kep. Siau Tagulandang Biaro D C C8 Kep. Talaud C C C9 Minahasa C C10 Minahasa Selatan C C C
28
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
11 Minahasa Tenggara D C C12 Minahasa Utara CC CC13 Kota Bitung CC CC14 Kota Kotamobagu C C C15 Kota Manado CC B B16 Kota Tomohon C C C
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas
LAKIP, diantaranya:
a. Kegiatan Asistensi Penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten
Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang
Mongondow Utara, Sangihe.
b. Pendampingan Kegiatan Reviu LAKIP Tahun 2014 pada
Pemerintah Kota Kotamobagu.
c. Kegiatan Sebagai Narasumber Peningkatan Kualitas LAKIP
Kota Tomohon, Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara.
Masalah yang menghambat kualitas AKIP sebagai berikut:
b. Masih terbatasnya pemahaman pegawai terhadap proses
penyusunan LAKIP.
c. Dokumen-dokumen perencanaan pemda belum lengkap, dan
belum selaras antara dokumen yang satu dengan lainnya.
Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara agar mendorong
Bupati/Walikota untuk meningkatkan peringkat LAKIP melalui
upaya antara lain:
a. Melakukan peningkatan kualitas SDM dengan melakukan
Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dan Pendidikan dan Pelatihan.
b. Memperbaiki proses penyusunan dokumen perencanaan yang
selaras dimulai dari RPJMD dengan lengkap sampai dengan
dokumen turunan lainnya baik di tingkat Pemda maupun SKPD.
1.3. Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD)Selain itu, kualitas akuntabilitas kinerja juga dapat ditunjukkan dari
hasil penilaian Kemendagri atas Laporan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LKPPD). Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
29
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Utara setiap tahun bekerjasama dengan Inspektorat Provinsi
Sulawesi Utara melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (EKPPD) atas LKPPD Kabupaten/Kota se-
Provinsi Sulawesi Utara, yang hasilnya divalidasi oleh Kemendagri.
Perolehan hasil evaluasi atas LKPPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dalam 3 (tiga) tahun
terakhir, adalah sebagai berikut:Tabel 2.13
Laporan EKPPDNo Kabupaten/Kota Prestasi EKPPD (Tahun)
2012 2013 20141 Kabupaten Bolaang Mongondow Sedang Rendah Rendah
2 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*) - Sedang Tinggi
3 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*) - Sedang Tinggi
4 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tinggi Tinggi Tinggi
5 Kabupaten Kepulauan Sangihe Tinggi Sedang Sangat
Tinggi
6 Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro Tinggi Rendah Tinggi
7 Kabupaten Kepulauan Talaud Tinggi Tinggi Tinggi
8 Kabupaten Minahasa Tinggi Sedang Tinggi
9 Kabupaten Minahasa Selatan Tinggi Sedang Tinggi
10 Kabupaten Minahasa Tenggara Tinggi Tinggi Sedang
11 Kabupaten Minahasa Utara Tinggi Sedang Sedang
12 Kota Bitung Tinggi Sedang Sedang
13 Kota Kotamobagu Sedang Sedang Sedang
14 Kota Manado Tinggi Sangat
Tinggi
Sedang
15 Kota Tomohon Tinggi Tinggi Sedang
*) Belum memenuhi syarat sebagai Pemda yang dievaluasi pada tahun yang bersangkutan.Sumber: Validasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2013,2014, dan 2015 oleh Timnas EKPPD.
Hasil EKPPD pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara
menunjukkan terdapat 6 Pemda yang mengalami peningkatan
prestasi LKPPD dari tahun sebelumnya, namun terdapat pula 3
Pemda yang mengalami penurunan prestasi LPPD dari tahun
sebelumnya.
Hal-hal yang berpotensi mengakibatkan rendahnya hasil EKPPD,
yakni belum memadainya mekanisme pengumpulan data dan
30
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
dokumen pendukung terhadap isian capaian kinerja dari setiap
Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LKPPD.
Indikator kinerja yang mengakibatkan rendahnya prestasi EKPPD
yaitu belum disusunnya peraturan daerah mengenai Standar
Pelayanan Publik, Standard Operating Procedure (SOP) teknis
setiap urusan pemerintahan sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah cq. Kementerian dan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, serta belum dilaksanakannya Survei
Kepuasan Masyarakat untuk setiap urusan pemerintahan terhadap
pelayanan publik yang diselenggarakan Pemda.
Untuk meningkatkan kualitas dan peringkat EKPPD, kepada
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara agar mendorong Bupati/Walikota,
untuk:
1. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pengumpulan
data dan dokumen pendukung terhadap capaian kinerja dari
setiap IKK dalam LPPD.
2. Menyusun peraturan daerah mengenai Standar Pelayanan
Publik.
3. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) teknis setiap
urusan pemerintahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
4. Menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk setiap
urusan pemerintahan terhadap kualitas pelayanan publik.
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern PemerintahLevel APIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara
rata-rata masih pada level 1 (initial). Pada level ini APIP belum mampu
memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai dengan peraturan
dan mencegah korupsi.
Diharapkan pada akhir tahun 2019, seluruh APIP telah mencapai level 3
(integrated), yaitu APIP telah mampu memberikan layanan assurance
dan consulting sesuai standar yang berlaku, untuk meningkatkan kinerja
(ekonomis, efisensi dan efektivitas) dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
31
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Tahun 2015 terdapat 3 (tiga) Pemerintah Daerah yang memiliki APIP
berada di level 2, yakni Pemerintah Kota Manado, Kotamobagu, dan
Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP, Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara telah melakukan kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Tata
Kelola APIP pada Inspektorat Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan,
Kotamobagu, Tomohon, dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.
Validasi Self Assestment Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat
Provinsi Sulawesi Utara.Asistensi Self-Assessment dan Peningkatan
Kapabilitas APIP pada Inspektorat Pemerintah Kota Kotamobagu dan
Kota Manado.
Dari hasil pengawasan dijumpai hal sebagai berikut:
a. Kuantitas dan kualitas SDM di Inspektorat Kabupaten/Kota belum
memadai.
b. APIP belum sepenuhnya didukung dengan dana yang memadai.
c. Perencanaan pemeriksaan dalam Program Kerja Pemeriksaan
Tahunan (PKPT) belum berbasis risiko, tetapi bersifat reguler untuk
seluruh SKPD.
d. APIP belum mempunyai SOP dan kendali mutu.
Kepada Gubernur, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
merekomendasikan agar mendorong Bupati/Walikota untuk
meningkatkan kapabilitas APIP. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan
adalah sebagai berikut:
a. Merekrut dan peningkatan kualitas SDM dengan melakukan
Bimbingan Teknis, Sosialisasi, serta Pendidikan dan Pelatihan.
b. Mempertimbangkan penyusunan PKPT dengan pendekatan berbasis
risiko kelemahan pengelolaan keuangan daerah.
c. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) guna menjamin
mutu pengawasan.
3. Proses ManajemenKegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan
proses manajemen yang efektif antara lain sebagai berikut:
32
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
3.1. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)Dalam rangka pembinaan SPIP, Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara telah melakukan kegiatan Penilaian Tingkat
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Kabupaten
Minahasa Utara. Hasil penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah
Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 menunjukkan bahwa
tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “rintisan”
atau tingkat 2 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran maturitas
SPIP dilakukan terhadap 25 fokus penilaian maturitas
penyelenggaraan 5 unsur SPIP.
Dengan tingkat maturitas “rintisan”, maka karakteristik
penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara:
a. Kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan
pokok unit organisasi dalam K/L/Pemda sesuai PP Nomor 60
Tahun 2008 telah ditetapkan;
b. Kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit
organisasi dalam K/L/Pemda belum dikomunikasikan,
dilaksanakan, didokumentasikan secara konsisten. Dan belum
dilakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas
penerapannya.
c. Pemantauan belum dilaksanakan secara berkelanjutan,
terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh
pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga telah melakukan
kegiatan pendampingan penerapan SPIP yang telah dilakukan
antara lain:
1. Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan SPIP pada Balai
Pengawas Obat dan Makanan Kota Manado.
2. Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPIP pada
Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dan RSUP Prof. Dr.R. D
Kandou.
3. Penilaian Risiko pada KPU Provinsi Sulawesi Utara.
33
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
4. Identifikasi/Pemetaan Risiko pada Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional XI Periode Tahun 2015.
Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, adalah:
a. Melakukan sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur
kepada seluruh pegawai.
b. Mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern
sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan
lainnya
c. Melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur
pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan
secara otomatis.
d. Memberikan pelatihan kepada pegawai terutama Satgas SPIP
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan SPIP.
e. Satgas SPIP agar melakukan CSA (Control Self Assesment)
atau evaluasi, penilaian risiko, pengukuran maturity level SPIP,
dan pemantauan berkelanjutan
f. Mengevaluasi SOP secara berkala untuk mengantisipasi,
mengidentifikasi dan bereaksi atas perubahan – perubahan
risiko.
3.2. Asesmen Good Corporate Governance (BUMD)Kinerja PDAMMenurut data profil, jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi
Utara sebanyak 12 PDAM dan 7 Perusahaan Daerah Non PDAM.
Dari jumlah tersebut, perusahaan yang sudah menerapkan Good
Corporate Governance(GCG) adalah PT Bank Sulut yang
dievaluasi oleh konsultan swasta. Upaya yang dilakukan adalah
melakukan bimtek penerapan infrastruktur GCG berupa board
manual pada dua PDAM, yaitu PDAM Minahasa Utara dan PDAM
Tomohon. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi utara telah
melakukan evaluasi kinerja PDAM tahun 2014 adalah 8 (delapan)
dari 10 (sepuluh) unit PDAM yang berada di Provinsi Sulawesi
Utara, yaitu PDAM Kota Bitung, PDAM Kabupaten Minahasa Utara,
PDAM Kota Tomohon, PDAM Kabupaten Minahasa, PDAM
34
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Kabupaten Minahasa Selatan, PDAM Kabupaten Bolaang
Mangondow, PDAM Kabupaten Sitaro, dan PDAM Kabupaten
Sangihe.
Kinerja rata-rata 8 (delapan) PDAM di Provinsi Sulawesi Utara tahun
2014 dibandingkan dengan kinerja tahun 2013, adalah sebagai
berikut:Tabel 2.14
Kinerja PDAM di Provinsi Sulawesi UtaraNo Uraian 2014 2013 Naik/Turun1 Nilai Kinerja (sesuai SK
Mendagri No 47/1999)Kurang (Skor43,18)
Kurang (Skor35,04)
Naik
2 Tingkat Kesehatan (dinilaidengan kriteria BPPSPAM)
Kurang Sehat(Skor 2,27)
Kurang Sehat(Skor 2,30)
Turun
3 Cakupan Wilayah LayananAdministratif
23,84% 21,94% Naik
4 Cakupan Wilayah LayananTeknis
41,85% 35,86% Naik
5 Total Aset (juta rupiah) 105.683 68.745 Naik6 Laba (Rugi) Tahun
Berjalan (juta rupiah)(1.340) (535,75) Turun
7 Non Revenue WaterDistribusi Air Minum
59,02% 54,45% Naik
8 Selisih Tarif Harga Jual Airdengan Harga Pokok Air(Rp/M3)
2.316,15 1.598,02 Naik
9 Utang kepada PemerintahPusat (Milyar rupiah) *)
128,86 127,99 Naik
10 Opini terhadap LaporanKeuangan
belum diaudit belum diaudit Stagnan
*) Belum termasuk utang PDAM Kota Manado yang sudah jatuh tempo bulan Juli 2013 sebesarRp113,10 Milyar.
Hasil evaluasi kinerja diatas menunjukkan bahwa:
a. Walaupun terdapat peningkatan pada tahun 2014, kinerja
PDAM secara umum masih berkinerja “kurang”, hanya 3 PDAM
yang berkinerja “cukup” yaitu PDAM Kota Bitung, PDAM
Kabupaten Sangihe, dan PDAM Kabupaten Minahasa Utara dan
belum ada PDAM yang berkinerja “baik”
b. Secara umum kondisi kesehatan PDAM tahun 2014 masih
berstatus “kurang sehat” dan terjadi penurunan skor kondisi
kesehatan dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini terjadi
karena adanya penurunan kesehatan 4 PDAM, tingginya tingkat
kebocoran dan non revenue water distribusi dan cenderung
meningkat pada tahun 2014, dan Laporan Keuangan seluruh
PDAM tahun 2014 belum diaudit oleh auditor independen.
35
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
c. Kondisi keuangan tahun 2014 mengalami penurunan yang
terlihat 7 PDAM mengalami kerugian dan hanya 1 PDAM yang
mendapat laba yaitu PDAM Bitung, total asset cenderung
meningkat namun menanggung utang kepada Pemerintah
Pusat sebesar Rp 128, 86 Milyar.
Selain itu, dapat diinformasikan bahwa:
a. Ketidakterpaduan program pengembangan Sarana Air Minum
Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Wilayah Kabupaten
Bolaang Mangondow dengan Wilayah Pemekaran yang
diindikasikan mengakibatkan pemborosan keuangan negara
akibat pembangunan sambungan air minum ganda yangmencapai 3.561 unit.
b. Keputusan PUPN tanggal 4 Maret 2014 menetapkan jumlah
piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh PT Air
Manado (PDAM Kota Manado) kepada Pemerintah Pusat
adalah sebesar Rp 113.071.483.856,04. Namun PDAM Kota
Manado/PT Air Manado tidak dapat mengikuti program
restrukturisasi utang tersebut karena adanya kendala dalam
rencana revitalisasi PDAM Kota Manado dan tidak tersedianya
dana pembayaran hutang oleh PT Air Manado sebagaimana
dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama.
Upaya yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Utara dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PDAM
antara lain:
a. Memberikan bimbingan teknis/asistensi penyusunan RKAP dan
corporate plan, penyusunan sistem operasi dan prosedur, dan
Sistem Informasi Akuntansi PDAM kepada beberapa PDAM.
b. Melakukan reviu laporan keuangan tahun 2014 atas laporan
keuangan PDAM Kota Bitung, PDAM Kabupaten Minahasa,
PDAM Kota Tomohon, PDAM Kabupaten Bolaang Mangondow,
PDAM Kabupaten Sangihe, dan PDAM Kabupaten Sitaro.
c. Memberikan saran perbaikan kepada manajemen PDAM dalam
rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kehematan
pelaksanaan kegiatan usaha, serta saran untuk meningkatkan
36
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
koordinasi dengan Satuan Kerja Pengembangan Sarana Air
Minum Provinsi Sulawesi Utara dan masing-masing Pemerintah
Kabupaten/Kota setempat dalam rangka meningkatkan
pencapaian cakupan layanan PDAM dan menekan pemborosan
keuangan Negara karena pembangunan sambungan ganda.
d. Melakukan bimbingan teknis/asistensi management asset pada
5 (lima) PDAM dan akan dilanjutkan lagi pada tahun 2016.
e. Menyampaikan surat atensi kepada Bupati Minahasa Selatan
Nomor S-686/PW18/4/2015 tanggal 7 Juli 2015 terkait dengan
penurunan kinerja PDAM Kabupaten Minahasa Selatan yang
signifikan tahun 2014, tidak aktifnya direktur PDAM selama
empat bulan, kurangnya pengendalian atas transaksi keuangan,
dan indikasi penyimpangan atas penggunaan dana penyertaan
modal pemerintah daerah sebesar Rp500 juta sehingga menjadi
salah satu catatan pengecualian atas laporan keuangan
Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2014 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan RI.
Penguatan Tata Kelola RSUDDari 10 (sepuluh) unit RSUD di Provinsi Sulawesi Utara, hanya 2
(dua) RSUD yang sudah ditetapkan sebagai BLUD namun belum
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) – BLUD. Dengan
demikian, sampai saat ini Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki
RSUD yang secara murni menerapkan PPK-BLUD. Kondisi ini
berbeda dengan provinsi lainnya yang cukup serius menyiapkan
RSUD di wilayahnya untuk menerapkan PPK BLUD.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan evaluasi
kinerja 2 (dua) RSUD tahun 2014, yaitu RSJ Prof Dr. V.L
Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara dan RSUD Kota Bitung.
Ruang lingkup evaluasi meliputi kinerja keuangan, pelayanan, dan
kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. Menurut hasil
evaluasi, RSJ Prof Dr. V.L Ratumbuysang mendapat skor kinerja
42,95 dengan predikat B+ dengan kondisi “Kurang Sehat” atau
mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 yang masih
mendapat skor kinerja sebesar 55,55. Sedangkan skor kinerja RSUD
37
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Kota Bitung sebesar 57,90 dengan predikat B++, namun masih
dalam kondisi kurang sehat.
Penurunan kesehatan RSJ Prof Dr. V.L Ratumbuysang tahun 2014
sebagai dampak diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 56 Tahun 2014 yang mensyaratkan bahwa rumah sakit
hanya dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai bidang
kekhususannya, yaitu kesehatan jiwa. Padahal sesuai visi dan misi
yang telah ditetapkan, pengembangan rumah sakit diarahkan sesuai
kebutuhan dan permintaan masyarakat. Hal ini berdampak pada
pendapatan operasi tahun 2014 sebesar Rp 2,61 Milyar atau hanya
16,31% dari targetnya, kurang bermanfaatnya hasil feasibility study
pengembangan pelayanan rumah sakit, dan kurang efektifnya
realiasi anggaran APBD Provinsi Sulawesi Utara untuk pekerjaan
penyusunan master plan dan konstruksi senilai Rp 6,43 milyar.
Langkah-langkah yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara yaitu :
a. Melaksanakan sosialisasi, penandatangan Nota Kesepahaman
dengan RSUD dan Asosiasi Rumah Sakit Daerah Provinsi
Sulawesi Utara dalam rangka penguatan tata kelola
manajemen yang baik di lingkungan RSUD se-Provinsi
Sulawesi Utara, dan mengadakan seminar tentang PPK BLUD.
b. Melaksanakan bimbingan teknis dan asistensi penyiapan
infrastruktur tata kelola PPK BLUD pada RSUD Liunkendage
Kabupaten Kepulauan Sangihe, RSUD DR Sam Ratulangi
Tondano Kabupaten Minahasa, RSUD Amurang Kabupaten
Minahasa Selatan, RSJ Prof DR Ratumbuysang Provinsi
Sulawesi Utara, RSUD Maria Walanda Maramis Kabupaten
Minasaha Utara, dan RSUD Datoe Binangkang Kabupaten
Bolaang Mangondow.
c. Menyampaikan surat atensi kepada Gubernur Provinsi
Sulawesi Utara Nomor S-1007/PW18/4/2015 tanggaL 29
Oktober 2015 perihal penghentian pelayanan medik umum
Rumah Sakit J Prof Dr.V.L.Ratumbuysang agar permasalahan
38
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
dan dampaknya dikonsultasikan kepada Kementerian
Kesehatan RI.
d. RSUD Liunkendage Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang
dalam tahap penetapan BLUD dan diharapkan pada bulan Juni
2016 dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
(PPK-BLUD).
4. Pengawasan Manajemen AsetBPKP telah melakukan kegiatan pengawasan berupa assurance dan
consulting dengan tujuan memberikan masukan agar proses PBJ
dilakukan secara efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aset
yang dicatat mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Bentuk pengawasan yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara dalam proses pengadaan barang/jasa dalam tahun 2015,
antara lain:
1) Melakukan Evaluasi/Kajian Proses Pengadaan Barang/Jasa pada
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Talaud, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan
Pemerintah Kota Bitung.
2) Melakukan Survei Penataan Sistem dan Prosedur Pengadaan
Barang dan Jasa (PBJ) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan
Pemerintah Kota Tomohon.
3) Pendampingan Probity Audit pada Inspektorat Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan dan Probity Audit Pembangunan Gedung Kantor
Pertanahan Kota Manado.
4) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi atas
Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow dan Pemerintah Kota Kotamobagu.
5) Joint Audit dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara berupa
Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa.
6) Quality Assurance pelaksanaan Probity Audit oleh Inspektorat
Minahasa Tenggara
7) Reviu Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas
Sam Ratulangi.
39
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
8) Pelaksanaan Quality Assurance (QA) atas Pelaksanaan Inventarisasi
Barang Milik Negara (BMN) Satuan Kerja Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Utara.
9) Reviu Hasil Pekerjaan Konsultan Perencanaan Dalam Rangka
Penyusunan HPS atas Pembangunan Gedung Perkuliahan Kampus
IAIN (STAIN) Manado.
10) Verifikasi Pembayaran sisa Tagihan Paket Pekerjaan Pelebaran
Jalan Pinolisian - Onggunoi - Molobog (MYC) DIPA 2015.
11) Joint Audit BNPB - BPKP atas Dana Siap Pakai (DSP) pada BPBD
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, BPBD Kabupaten
Kepulauan Sangihe, BPBD Kabupaten Minahasa, BPBD Kabupaten
Minahasa Selatan, BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara, dan BPBD
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014.
12) Pendampingan Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bitung.
Berdasarkan kegiatan tersebut di atas, kelemahan proses pengadaan
barang/jasa yang dijumpai antara lain:
1. Tahap Perencanaan
Ketidakcermatan dalam penyusunan HPS yaitu tidak berdasarkan
Kerangka Acuan Kerja, harga pasar setempat, dan tidak berdasarkan
volume yang sebenarnya.
2. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Pelelangan)
a) Ketidakcermatan dalam evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa
(pelelangan) yaitu tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.
b) Keterbatasan personel yang memiliki sertifikat PBJ sehingga
terjadi perangkapan keanggotaan Pokja di ULP.
3. Tahap Pelaksanaan Kontrak
a) Keterbatasan personel yang memiliki sertifikat PBJ sehingga
terjadi perangkapan PPK oleh PA/KPA dan perangkapan
keanggotan Pokja di ULP.
b) Kelemahan pengawasan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan
Panita Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang berakibat
kekurangan pekerjaan dan berpotensi terhadap kelebihan
pembayaran.
40
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
c) Penetapan 1 (satu) Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP) untuk seluruh pengadaan pada satu SKPD.
4. Tahap Pengawasan Internal oleh APIP
a) Kurangnya pemahaman mengenai proses Pengadaan
Barang/jasa di tingkat auditor Inspektorat.
b) Inspektorat Kabupaten/Kota belum merencanakan secara spesifik
audit pengadaan barang dan jasa dalam Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT). Pengawasan PBJ dilakukan
simultan dalam audit regular pada seluruh SKPD.
Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat
dipertanggungjawabkan antara lain:
1. Penegakan komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pemilihan Penyedia
Barang/jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan
proses pengadaan barang/jasa dengan menerapkan prinsip-prinsip
efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif,
dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015.
2. Menambah jumlah personel yang bersertifikat PBJ di lingkungan
SKPD dan auditor Inspektorat dengan mengikutsertakan dalam
kegiatan pendidikan dan pelatihan bersertifikat keahlian bidang
pengadaan barang dan jasa (PBJ).
3. Menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan
mempertimbangkan jumlah paket dan kompleksitas pekerjaan.
4. Merencanakan kegiatan audit proses pengadaan barang/jasa dengan
spesifik dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
Inspektorat.
Memperhatikan bahwa masih rendahnya akuntabilitas pelaporan
keuangan PDAM, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah
memberikan bimbingan teknis kepada 5 PDAM di Wilayah Provinsi
Sulawesi Utara, yaitu PDAM Kota Bitung, PDAM Kabupaten Minahasa
Utara, PDAM Kabupaten Minahasa, PDAM Kota Tomohon, dan PDAM
41
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bimtek meliputi inventarisasi dan
penatausahaan aktiva tetap PDAM.
Berdasarkan hasil bimtek, terdapat beberapa hal yang menyebabkan
pencatatan aktiva tetap belum sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yaitu :
(1) Terdapat pekerjaan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) oleh Satker PK PAM dan SNVT Sumber Daya Air
Kementerian PU di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2009 sampai
dengan tahun 2014, dengan nilai kurang lebih Rp 465 Milyar (data
dari PK PAM Provinsi Sulawesi Utara) dengan klasifikasi
permasalahan sebagai berikut sebagai berikut:
a. Sudah terbangun, sudah diserahkan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota setempat, sudah dioperasikan PDAM, namun
belum diserahkan kepada PDAM.
b. Sudah terbangun, sudah dioperasikan PDAM, namun belum
diserahkan oleh PK PAM dan SNVT Sumber Daya Air baik
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat maupun kepada
PDAM.
c. Sudah terbangun, sudah dioperasikan PDAM, namun belum
diserahkan diserahkan oleh PK PAM dan SNVT Sumber Daya
Air baik kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat maupun
kepada PDAM dan tidak didukung rincian jumlah dan nilai aktiva
tetap yang dibangun dan dioperasikan.
e. Sudah selesai pembangunannya oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota setempat, sudah dioperasikan oleh PDAM,
namun belum diserahkan kepada PDAM.
f. Sudah selesai pembangunannya oleh PK PAM dan SNVT,
namun terdapat permasalahan dalam pengoperasiannya, seperti
kurangnya pasokan debit air baku, ketidakmampuan PDAM
dalam mengoperasikan Aktiva Tetap karena biaya
pengoperasian jauh lebih tinggi dibanding pendapatan yang
diharapkan, dan adanya kendala teknis pengoperasian di
lapangan.
42
Laporan Hasil Pengawasan BPKP pada Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2015
Hal ini mengakibatkan posisi keuangan dan pendapatan dan biaya
PDAM terkait sampai saat ini belum mencerminkan posisi yang
sebenarnya.
(2) Masih belum tuntasnya pencatatan atas pelimpahan aset PDAM
Kabupaten Kabupaten Minahasa kepada PDAM Kabupaten
Pemekaran, yaitu PDAM Kabupaten Minahasa Utara, PDAM
Kabupaten Minahasa Selatan, dan PDAM Kota Tomohon. Padahal
pelimpahan pengelolaan sudah dilaksanakan pada tahun 2012. Hal
ini disebabkan sulitnya melakukan penelurusan atas aset-aset yang
sudah diserahkan karena tidak didukung dengan rincian yang jelas
dan dokumen kepemilikan yang sah. Akibatnya PDAM Kabupaten
Minahasa Utara dan PDAM Kabupaten Minahasa Selatan belum
melakukan pencatatan atas aset tersebut secara memadai, padahal
selama ini sudah dioperasikan oleh PDAM tersebut.
(3) Seluruh PDAM belum menatausahakan aktiva tetap secara tertib,
yang antara lain meliputi proses perencanaan, pengadaan,
pencatatan, pemanfaatan, pengendalian penggunaan aset.
Upaya yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Utara antara lain:
(1) Memberikan asistensi kepada Manajemen PDAM dalam rangka
penyusunan Standar Prosedur dan Operasi Pengelolaan Aktiva
Tetap PDAM dan Pembentukan Tim Inventarisasi Aktiva Tetap.
(2) Memberikan asistensi kepada manajemen PDAM dalam rangka
melakukan penelusuran bukti perolehan, rincian, dan pencatatan
Aktiva Tetap.
(3) Memberikan rekomendasi kepada manajemen PDAM dalam rangka
meningkatkan koordinasi dengan PK PAM Provinsi Sulawesi Utara,
SNVT Sumber Daya Air Kementerian PU Wilayah Provinsi Sulawesi
Utara, dan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka mempercepat
proses penyerahan dan pencatatan atas aktiva tetap yang dibangun
oleh instansi tersebut dan dalam rangka mengurangi risiko
kegagalan operasional aktiva tetap.