Download - Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
LAPORAN HASIL PENGAWASAN ATAS AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA/DAERAH PADA
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014
Nomor: LHPP-021/PW18/1/2015
Tanggal 15 JANUARI 2015
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 ii
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, BPKP berperan melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Sebagai implementasi atas amanah tersebut, BPKP melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para stakeholder serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 berisi rangkuman informasi secara menyeluruh atas hasil pengawasan dan pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dan juga sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara terhadap satker Kementerian/Lembaga (K/L) dan unit kerja di lingkungan Pemda di Provinsi Sulawesi Utara. Laporan disajikan secara sistematis dengan mengelompokkan hasil pengawasan BPKP ke dalam empat perspektif, yaitu: (i) akuntabilitas pelaporan keuangan; (ii) akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset; (iii) akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih; dan (iv) akuntabilitas pengawasan atas pelaksanaan program lintas sektoral.
BPKP selaku auditor pemerintah telah dan akan terus berkomitmen untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan melalui pemberian jasa assurance dan consulting yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mendukung pencapaian program prioritas nasional yang pro-job, pro-poor, dan pro-growth dengan menekankan pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan serta penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking), menuju Wilayah Tertib Administrasi dan Wilayah Bebas Korupsi di Provinsi Sulawesi Utara.
Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Gubernur untuk pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, serta pembangunan daerah pada umumnya.
Manado, 15 Januari 2015
Kepala Perwakilan,
Adil Hamonangan Pangihutan NIP 19610605 198703 1 001
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas
internal pemerintah dengan jasa assurance dan consulting diharapkan dapat
memberikan perbaikan dan nilai tambah dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan dan membantu pemerintah mencapai tujuannya.
Dalam melaksanakan peranan sebagai assurance dan consulting di wilayah
Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara berhasil
merangkum informasi komprehensif hasil pengawasan berkaitan dengan
akuntabilitas keuangan negara pada satuan kerja K/L (instansi vertikal) dan
unit kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara
dalam suatu Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara
pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014.
Laporan ini menyajikan secara sistematis kelompok hasil pengawasan BPKP
dalam empat perspektif, yaitu: (i) akuntabilitas pelaporan keuangan; (ii)
akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset; (iii)
akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih; dan
(iv) akuntabilitas pengawasan atas pelaksanaan program lintas sektoral,
dengan hasil sebagai berikut:
1. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Akuntabilitas pelaporan keuangan negara di Provinsi Sulawesi Utara tahun
2014 menunjukkan arah perbaikan yang signifikan, ditandai dengan
peningkatan opini BPK RI atas LKPD tahun 2013 apabila dibandingkan
dengan opini BPK RI atas LKPD tahun 2012, yaitu sebesar 150%. Pada
tahun 2012 pemda yang meraih opini WTP sebanyak 2 pemda, dan pada
tahun 2013 sebanyak 5 pemda.
Belum diperolehnya opini WTP dari BPK RI untuk pemda yang belum
meraih WTP, disebabkan antara lain adanya kelemahan sistem
pengendalian intern, belum tertatanya barang milik daerah dengan tertib,
tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan
ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem
penyusunan laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi
SDM pengelola keuangan pada Pemda.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 iv
Selain kegiatan pendampingan dalam rangka peningkatan opini LKPD,
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan audit keuangan
bersifat dukungan atas proyek/kegiatan yang didanai dengan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Berdasarkan hasil audit atas PHLN
sampai dengan Tahun 2014, pada umumnya dengan opini menyajikan
secara wajar semua hal yang material mengenai penerimaan dan
pengeluaran selama tahun berjalan.
Kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari Laporan
Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil evaluasi
Kemenpan & RB, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas
LAKIP tahun 2013, tidak terdapat pemda yang memperoleh peringkat
“Baik”.
Terhadap laporan keuangan BUMD tahun buku 2013 dan 2012 di Provinsi
Sulawesi Utara, hanya satu BUMD yang diberikan opini oleh eksternal
auditor, yaitu PT Bank Sulut, dengan opini WTP.
Untuk laporan keuangan tahun 2012 dan 2011, terdapat 1 BUMD yang
memperoleh opini WTP, 3 BUMD yang memperoleh opini WDP, dan 1
BUMD yang memperoleh opini Disclaimer.
Dari hasil kompilasi dan analisis terhadap LKPD seluruh Pemda di wilayah
Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 diketahui bahwa
rasio pertumbuhan dan rasio keuangan selama dua tahun terakhir,
menunjukkan hal sebagai berikut:
Total aset mengalami kenaikan sebesar 18,68% dan terjadi penurunan
total kewajiban sebesar 36,27%.
SILPA tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami
kenaikan sebesar Rp271.514 juta atau 27,95%.
Kenaikan SILPA terbesar terdapat pada Pemerintah Kabupaten
Minahasa Tenggara. Hal ini terjadi umumnya disebabkan, kegiatan
pengadaan barang dan jasa yang tidak terselesaikan dan realisasi PAD
yang melebihi rencana.
PAD mengalami kenaikan sebesar 24,96%.
PAD dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan diperoleh rasio sebesar
12,22%;
Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 v
diperoleh rasio sebesar 87,85%. Hal ini menunjukkan bahwa dana
pembiayaan pembangunan di wilayah Sulawesi Utara masih
tergantung dari Pendapatan Transfer.
2. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Kebendaharaan Umum
Negara dan Pengelolaan Aset
Pengawasan atas belanja negara (K/L) yang dilaksanakan pada Tahun
2014 diantaranya berupa kegiatan audit operasional/keuangan, monitoring
dan evaluasi. Sedangkan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas
Akuntabilitas Keuangan Negara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Utara telah melakukan monitoring atas rencana aksi prioritas
pembangunan nasional pada 121 satuan kerja K/L pada Kementerian
Kesehatan, Pertanian, Agama Pendidikan dan Kebudayaan. Dari hasil
monitoring atas rencana aksi prioritas pembangunan nasional tersebut,
dijumpai empat belas satuan kerja dengan permasalahan yang
memerlukan perhatian khusus, yang terdapat dalam Program Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di Kabupaten Minahasa
Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang
Mongondow, dan Kota Kotamobagu serta Program Kementerian
Kesehatan yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota
Kotamobagu.
3. Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi
Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
Pengawasan oleh BPKP terhadap akuntabilitas pewujudan iklim bagi
kepemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan melalui: (i) strategi
preventif; (ii) strategi represif; dan (iii) solusi kesisteman. Strategi preventif
berupa penerapan Fraud Control Plan (FCP) sebagai sistem cegah dini
dan perbaikan tatakelola, sedangkan strategi represif dilakukan dalam
rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus
dugaan Tindak Pidana Korupsi. Adapun solusi kesisteman dilakukan
melalui kegiatan pengawasan peningkatan tatakelola BUMD dan
peningkatan kapasitas APIP.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 vi
Secara umum akuntabilitas pewujudan iklim bagi Kepemerintahan yang
baik dan bersih di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tercermin dengan telah
ditandatanganinya dokumen Pakta Integritas dalam rangka pencanangan
zona integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
dan pemerintah kabupaten / kota seluruh Sulawesi Utara, namun dalam
rangka penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat diperlukan
adanya audit investigatif yang diprakarsai oleh pemerintah daerah baik
yang dilaksanakan APIP pemerintah daerah yang bersangkutan atau
dengan meminta bantuan BPKP, sebagai respon/tindak lanjut atas
pengaduan masyarakat.
4. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Pengawasan atas
Pelaksanaan Program Lintas Sektoral
Berdasarkan hasil audit, nilai total saldo Pinjaman Program PNPM
Mandiri adalah sebesar Rp. 129.080.392.500,00 dengan total
tunggakan sebesar Rp.61.645.246.979,00, termasuk di dalamnya
tunggakan dengan kolektibilitas macet senilai Rp.7.647.704.450,00.
Terdapat aset pekerjaan konstruksi PNPM Mandiri Perdesaan yang
tersebar pada sebelas kabupaten senilai senilai
Rp.460.818.109.681,00 yang belum diadministrasikan secara
memadai sebagai aset desa. Kondisi tersebut perlu penanganan
khusus mengingat telah terbitnya UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa
dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
Cakupan rata-rata Millenium Development Goals (MDGs) Layanan Air
Bersih sampai tahun 2013 adalah 36,11% pada sembilan PDAM di
wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 vii
Capaian tersebut masih dibawah target RPJMN 2013 yang
mensyaratkan MDGs sampai tahun 2015 sebesar 68,83%.
Kepala Perwakilan,
Adil Hamonangan Pangihutan NIP 19610605 198703 1 001
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 viii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………….. ii
RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………… iii
DAFTAR ISI ………………………………………………….………………… viii
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………. ix
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………… xi
BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI …………………………………... 1
A. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN ……………………… 1
B. AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN
PENGELOLAAN ASET ……………………………………………......
3
C. AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK DAN BERSIH …………………………………………….
7
D. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS
SEKTORAL.......................................................................................
9
BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN …………………………………… 12
A. RUANG LINGKUP DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB ………. 12
B. GAMBARAN UMUM ………………………………………………….. 13
C. URAIAN HASIL PENGAWASAN ……………………………………. 16
1. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN …………………. 16
2. AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN
PENGELOLAAN ASET …………………………………………...
36
3. AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK DAN BERSIH ………………………………………..
47
4. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS
SEKTORAL ……........................................................................
56
LAMPIRAN I
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 ix
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 Perkembangan Opini BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2013.......
17
Tabel 2 Perkembangan Opini BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah per Pemda di
Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 –
2013 dan Target Opini 2014 ................................
18
Tabel 3 Perkembangan Opini Eksternal Auditor atas
Laporan Keuangan BUMD di Wilayah Provinsi
Sulawesi Utara ....................................................
20
Tabel 4 Perkembangan Evaluasi LAKIP di Wilayah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2013 .....
21
Tabel 5 Kompilasi Neraca Pemda di Wilayah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2013 ....................
22
Tabel 6 Kompilasi LRA Pemda di Wilayah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2013 ....................
24
Tabel 7 Hasil Pemetaan SDM Pengelola Keuangan dan
APIP pada Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2014 ................................................
26
Tabel 8 Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas Upaya
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan
Keuangan Pemda Tahun 2012– 2014 ................
27
Tabel 9 Cakupan Layanan Pengawasan BPKP
Terhadap BUMD dan RSUD di Wilayah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2009– 2012 .....................
29
Tabel 10 Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka
Peningkatan Tatakelola BUMD/BLUD di Wilayah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 -2014 ........
30
Tabel 11 Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas Upaya
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 x
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan
Keuangan Satuan Kerja K/L di Wilayah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2014 ....................
34
Tabel 12 Permasalahan Hasil Monitoring Atas Rencana
Aksi Prioritas Pembangunan Nasional ................
39
Tabel 13 Gambaran Permasalahan dari Hasil Evaluasi
Penyusunan dan Penetapan APBD di Wilayah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2014 ......
42
Tabel 14 Perkembangan Kegiatan Penerapan Strategi
Preventif terhadap KKN di Wilayah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2014 ................................
49
Tabel 15 Perkembangan Kegiatan korsup pencegahan di
Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 ....
50
Tabel 16 Hasil Audit Investigatif di Wilayah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2014 ................................
53
Tabel 17 Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2014 .........................................................
53
Tabel 18 Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi
Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2014 ...............................
54
Tabel 19 Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP di
Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 –
2014 .....................................................................
55
Tabel 20 Jenis Program PPIP Tahun 2009 - 2013.............. 63
Tabel 21 Nilai Pekerjaan Konstruksi PNPM Mandiri
Perdesaan 2009 – 2013 ......................................
65
Tabel 22 Jenis Aset PNPM Mandiri Perkotaan .................. 66
Tabel 23 Jenis Pinjaman PNPM Mandiri beserta Saldo
dan Tunggakan ...................................................
67
Tabel 24 Saldo Pinjaman PNPM Mandiri Perkotaan
(Pinjaman KSM) ..................................................
68
Tabel 25 Saldo Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan-
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 xi
Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) Per 31
Mei 2014 ..............................................................
69
Tabel 26 Saldo Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan -
Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Per
30 Juni 2014 ........................................................
69
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 xii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 Perspektif Informasi Hasil Pengawasan
(Accountability 4.0)
12
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 xiii
LAMPIRAN
Lampiran I Permasalahan Hasil Monitoring atas Rencana
Aksi Prioritas Pembangunan Nasional per
Kabupaten/Kota
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 1
BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN
Dalam rangka peningkatan akuntabilitias pelaporan keuangan, Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan sejumlah kerjasama dengan
pemerintah daerah serta BUMD/RSUD di wilayah Provinsi Sulawesi Utara,
berupa penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), yaitu :
1. MoU dengan 16 pemerintah daerah
2. Mou dengan 12 BUMD/RSUD
Berdasarkan Mou tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah
melakukan kegiatan asistensi dalam penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut
hasil audit BPK RI.
Akuntabilitas pelaporan keuangan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara
dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif, hal tersebut ditandai
dengan diraihnya opini WTP oleh lima pemda pada tahun 2013. Apabila
dibandingkan dengan opini BPK RI tahun 2012 , hanya dua pemda yang
meraih opini WTP , maka terdapat kenaikan sebesar 150%.
Secara umum, berdasarkan hasil audit BPK RI, permasalahan dalam
pengelolaan dan pelaporan keuangan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara
berkaitan dengan:
1. Kelemahan sistem pengendalian intern, meliputi pengelolaan
anggaran dan barang milik negara/daerah belum dilaksanakan
dengan tertib, penatausahaan pendapatan pajak dan retribusi
daerah yang tidak tertib dan belanja hibah serta bansos yang
belum didukung dengan laporan pertanggungjawabannya.
2. Ketidaktaatan terhadap ketentuan meliputi pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, serta pertanggungjawaban belanja
yang tidak didukung dengan bukti yang memadai.
3. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem
penyusunan laporan keuangan, kurang memadainya kompetensi
SDM pengelola keuangan pada pemda, serta kurangnya persiapan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 2
pemda dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis
akrual.
Selain dari opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemda, kualitas
akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari Laporan
Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).Hasil evaluasi
Kemenpan & RB, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas
LAKIP tahun 2013, tidak terdapat pemda yang memperoleh peringkat
“Baik”.
BUMD di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 berjumlah 15 unit,
terdiri dari 1 unit BUMD Perbankan, 10 unit PDAM, dan 4 unit Perusahaan
Daerah.
Terhadap laporan keuangan BUMD tahun buku 2013 dan 2012 di Provinsi
Sulawesi Utara, hanya satu BUMD yang diberikan opini oleh eksternal
auditor, yaitu PT Bank Sulut, dengan opini WTP.
Untuk laporan keuangan tahun 2011 dan 2012, terdapat 1 BUMD yang
memperoleh opini WTP, 3 BUMD yang memperoleh opini WDP, dan 1
BUMD yang memperoleh opini Disclaimer.
Dalam tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah
melakukan kerjasama dengan BUMD/BLUD di Sulawesi Utara dengan
lingkup kegiatan pembinaan terhadap BUMD/BLUD, antara lain dalam
bentuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis manajemen pengelolaan
keuangan, Good Corporate Governace (GCG), penyusunan Laporan
Keuangan, Key Performance Indikator (KPI), bimbingan teknis persyaratan
administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan
audit/reviu/evaluasi pada BUMD dan RSUD yang berada pada masing-
masing pemda.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan audit keuangan
bersifat dukungan atas audit keuangan yang dilakukan BPKP Pusat atas
Proyek/Kegiatan yang didanai dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(PHLN). Berdasarkan hasil audit keuangan dukungan atas LK PHLN
semester I tahun 2014, pada umumnya opini menyajikan secara wajar
semua hal yang material mengenai penerimaan dan pengeluaran selama
tahun berjalan.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 3
B. AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN
PENGELOLAAN ASET
Kegiatan Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum
negara / daerah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan
berupa audit, evaluasi, monitoring, pemetaan,Quality Assurance dan
sebagainya, yang menghasilkan koreksi penerimaan negara/daerah dan
koreksi atas pengeluaran (belanja).
1. Pengawasan atas Belanja Negara
Kegiatan pengawasan atas belanja negara yang telah dilaksanakan
pada tahun 2014 berupa audit operasional, yaitu :
Audit atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
Audit atas Tunggakan Jamkesmas sampai 31 Desember 2013
pada Rumah Sakit (PPK Lanjutan) di Provinsi Sulawesi Utara.
Audit atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru Kementerian
Agama di Provinsi Sulawesi Utara.
Audit Dalam Rangka Pengajuan Perpanjangan Ijin Kontrak
Tahun Jamak (Multiyears) Paket Pembagunan Jembatan DR.
IR. Soekarno Manado Provinsi Sulawesi Utara.
Audit Keuangan atas PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013
di Provinsi Sulawesi Utara.
Audit Operasional atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Bantuan Sosial Berpola
Hibah Kegitan Rehabiitasi dan Rekonstruksi (DRR) pada
BPBD di Provinsi Sulawesi Utara.
Audit atas Klaim Dana Pelayanan Dasar Jamkesmas dan
Jampersal Tahun 2013 pada Seluruh Dinas Kesehatan
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.
Audit Operasional atas Program Beras Miskin (RASKIN)
Tahun Anggaran 2014.
Audit Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan (PPIP) Tahun 2013 dan Audit Interim atas
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 4
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
Tahun 2014.
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan monitoring
atas rencana aksi prioritas pembangunan nasional pada satuan kerja
sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kementerian Agama
3. Kementerian Kesehatan
4. Kementerian Pertanian
b. Monitoring terkait kesiapan Rumah Sakit dan Puskesmas
terhadap Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) sampai dengan Maret 2014.
Terdapat empat belas satuan kerja dengan permasalahan yang
memerlukan perhatian khusus, yang terdapat dalam Program
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tersebar di Kabupaten
Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten
Bolaang Mongondow, dan Kota Kotamobagu serta Program
Kementerian Kesehatan yang berada di Kabupaten Bolaang
Mongondow dan Kota Kotamobagu.
Permasalahan yang memerlukan perhatian khusus tersebut adalah :
a. Bidang Pendidikan
1. Satker tidak memiliki data mengenai penetapan siswa
penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM).
2. Penyaluran BSM dilaksanakan oleh lembaga penyalur
(Kantor Pos untuk dana APBN dan Bank Sulut untuk
dana APBN-P) tanpa melibatkan Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga.
3. Tidak ada monitoring yang dilakukan dari Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terkait penyaluran
BSM.
4. Dalam distribusi buku Kurikulum 2013, tidak terdapat
personil yang ditugaskan untuk melakukan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 5
monitoring pemesanan dan distribusi buku kurikulum
2013 oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kabupaten/Kota dan oleh Kepala Sekolah;
5. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota
Manado tidak menyelenggarakan dokumen
pendukung pelaksanaan distribusi buku Kurikulum
2013.
6. Masih dijumpai hasil kegiatan dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) Pendidikan yang tidak bisa
dimanfaatkan dan penggunaan yang tidak tepat
sasaran.
7. Terdapat dana DAK Pendidikan yang belum terserap
semuanya sehingga menjadi SILPA.
b. Bidang Kesehatan
Permasalahan utama adalah Rumah Sakit dan
Puskesmas dimaksud masih belum siap dalam
pelaksanaan BPJS Kesehatan karena kurangnya
informasi dan sosialisasi.
3. Quality Assurance
Kegiatan Quality Assurance dilakukan terhadap Audit Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan
PNPM Mandiri Perkotaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah,
yaitu :
QA atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan pada
Inspektorat Daerah Kota Bitung
QA atas Audit PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan pada
7 Inspektorat daerah, yaitu: Inspektorat Daerah Kabupaten
Minahasa Utara, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur, Inspektorat Daerah Kabupaten
Minahasa, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan,
Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 6
Dari hasil Quality Assurance tersebut, permasalahan-permasalahan
yang masih ditemui antara lain:
Pelaksanaan audit tidak sesuai ketentuan, seperti kurangnya
jumlah uji petik dan terlambatnya pelaksanaan audit.
Pelaporan yang tidak sesuai petunjuk teknis audit, seperti
tidak dilaksanakannya proses review berjenjang dan tidak
lengkapnya informasi yang disajikan dalam lampiran laporan.
Tidak lengkapnya dokumen pendukung kertas kerja seperti
Program Kerja Audit (PKA), Surat Independensi Auditor dan
Berita Acara Temuan Hasil Audit.
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
Secara umum permasalahan utama yang ditemukan dalam
pengelolaan BMD yaitu:
Peralatan dan Mesin yang ada pada SKPD belum diketahui
status keberadaannya, dalam kondisi rusak dan beberapa
diantaranya dinyatakan hilang.
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak didukung dengan
data identitas jalan seperti panjang lebar, dan luas jalan,
letak lokasi alamat serta dokumen pengadaan;
Aset Tetap Lainnya berupa buku dan binatang ternak tidak
didukung dengan data judul, spesifikasi buku, jenis serta
ukuran ternak;
Aset tetap dari hibah dan kapitalisasi belum dicatat dan
penghapusan aset tanpa Surat Keputusan Kepala Daerah;
Terdapat perbedaaan aset tetap yang disajikan pada Neraca
dengan nilai yang tercatat pada Laporan Barang Milik Daerah
(BMD) bidang aset maupun SKPD;
Aset yang dikuasai pihak lain, tidak diketahui keberadaannya
sehingga tercatat pada Buku Inventaris tanpa rincian jumlah
unit yang sebenarnya.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 7
C. AKUNTABILITAS PEWUJUDAN IKLIM KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
DAN BERSIH
Secara umum akuntabilitas pewujudan iklim bagi Kepemerintahan yang
baik dan bersih di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tercermin dengan telah
ditandatanganinya dokumen Pakta Integritas dalam rangka pencanangan
zona integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
dan pemerintah kabupaten / kota seluruh Sulawesi Utara.
Upaya BPKP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan
bersih adalah melalui pengawasan yang bersifat preventif, represif, dan
bersifat kesisteman.
Pengawasan yang bersifat preventif yang telah dilaksanakan BPKP adalah
dengan kegiatan sosialisasi Program Anti Korupsi pada berbagai elemen
masyarakat/lembaga pemerintah/BUMD, sosialisasi Fraud Control Plan
(FCP) dan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) .
Peran Fraud Control Plan (FCP) harus dimaksimalkan guna mencegah
terjadinya fraud. FCP memungkinkan manajemen fokus terhadap fraud
melalui:
a. Penciptaan Lingkungan yang kondusif untuk mencegah
dan mendeteksi fraud
b. Penilaian risiko yang secara khusus ditujukan untuk
mencegah dan mendeteksi fraud
c. Aktivitas Pengendalian khusus ditujukan untuk mencegah
dan mendeteksi fraud
d. Informasi dan Komunikasi internal dan eksternal untuk
membangun kepedulian untuk mencegah fraud.
Pelaksanaan sosialisasi program anti korupsi (Sospak) dan FCP yang
secara kuantitatif belum dapat diukur dampaknya, namun sudah dapat
dirasakan manfaatnya. Keinginan masyarakat untuk membangun tanpa
korupsi dapat terlihat dari antusiasme masyarakat pada saat mengikuti
acara sosialisasi.
Dari beberapa kasus yang ditangani oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara, baik audit investigatif maupun audit perhitungan kerugian
keuangan negara (PKKN), penyimpangan yang terjadi disebabkan karena
Fraud Control Plan (FCP) tidak diterapkan atau tidak dilaksanakan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 8
sebagaimana mestinya, serta fraud umumnya dilakukan oleh orang-orang
yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan
negara/daerah, seperti panitia pelaksana kegiatan, pejabat pembuat
komitmen, kuasa pengguna anggaran hingga pihak-pihak pengambil
keputusan.
BPKP juga bekerjasama dengan KPK melakukan Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan Korupsi (Korsupgah) .
Tujuan dilakukannya kegiatan korsup pencegahan, adalah :
a. Evaluasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
APBD untuk memastikan APBD Pro Rakyat dan bebas dari
korupsi;
b. Melakukan pengamatan atas bidang pertambangan dan
Ketahanan Pangan;
c. Melakukan identifikasi risiko atas kegiatan-kegiatan
sesuai dengan ruang lingkup korsup.
Pada tahun 2014, kegiatan korsup pencegahan dilakukan terhadap dua
pemda yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Selatan.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara dalam rangka penerapan strategi solusi kesisteman adalah
meliputi peningkatan kapasitas APIP, penyelenggaraan ujian sertifikasi
JFA, Diklat SPIP, serta Sosialisasi dan Evaluasi Tata Kelola APIP dengan
sasaran K/L dan pemda.
Dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas pewujudan iklim bagi
kepemerintahan yang baik dan bersih beberapa hal yang menjadi fokus
rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut:
a. Perlu menyediakan sistem dan sarana pengaduan
masyarakat pada pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota.
b. Perlu upaya perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan
publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang
transparan dan cepat bagi pengguna layanan.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 9
c. Perlu adanya audit investigatif yang diprakarsai oleh
pemerintah daerah baik yang dilaksanakan APIP pemerintah
daerah yang bersangkutan atau dengan meminta bantuan
BPKP, sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
d. Mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan atau
melaksanakan Fraud Control Plan (FCP), sebagai upaya
membangun cegah dini apabila terjadi kecurangan.
e. Melalui Badan Kepegawian Daerah (BKD) agar memberikan
kemudahan bagi pengangkatan pegawai Inspektorat ke
dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan mendukung
upaya peningkatan kapabilitas APIP ke level 2.
D. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL
Dalam rangka mendukung program Pemerintah yang pro job, pro poor,
dan pro growth, BPKP secara konsisten pada tahun 2014 merencanakan
pengawasan pada pelaksanaan program-program strategis. Program-
program strategis ini adalah program yang tercantum dalam prioritas
nasional, prioritas bidang, prioritas kewilayahan, dan prioritas pemda.
Dalam laporan ini, program strategis adalah program nasional yang berada
atau berkaitan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta program
strategis daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Provinsi Sulawesi
Utara periode 2010 - 2014.
Dalam melaksanakan pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Utara selain melakukan audit mandiri, juga melakukan sinergi (quality
assurance)dengan APIP di Provinsi Sulawesi Utara. Audit mandiri
dilakukan terhadap Program PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri
Generasi Sehat Cerdas dan Program PNPM Mandiri Perkotaan,
sedangkan audit secara bersinergi dilakukan bersama Inspektorat Kota
Bitung terhadap Program PNPM Mandiri Perkotaan Kota Bitung serta
Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dan Inspektorat Kabupaten
Sangihe terhadap Program PNPM Mandiri Perdesaan.
Permasalahan yang dijumpai terkait dengan pengawasan atas
akuntabilitas pengelolaan program lintas sektor, antara lain:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 10
1) Berdasarkan hasil audit, masih terdapat saldo Pinjaman
Program PNPM Mandiri sebesar Rp.129.080.392.500,00
dengan total tunggakan sebesar Rp.61.645.246.979,00,
termasuk di dalamnya tunggakan dengan kolektibilitas macet
senilai Rp.7.647.704.450,00.
2) Database Penduduk Miskin, sebagai target sasaran program
yang digunakan dalam program-program penanggulangan
belum di update oleh instansi yang berwenang, yaitu BPS.
3) Masih terdapat penerima program Penanggulangan Kemiskinan
yang belum memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) .
4) Masih terdapat pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
yang belum menerima seluruh program penanggulangan
kemiskinan yang bersifat perlindungan sosial.
5) Infrastruktur yang telah dibangun melalui program PPIP dan
PNPM-Mandiri Perdesaan menggunakan dana Bantuan
Langsung Mandiri (BLM) yang bersifat hibah. Karena hibah
bukan belanja modal, satker pengelola tidak mencatatnya
sebagai asset Negara/BMN/BMD (Pemerintah/ Pemerintah
Provinsi/ Pemerintah Kabupaten) sebagaimana yang tercantum
dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Desa, sehingga menyebabkan aset-
aset hasil Program PPIP dan PNPM Mandiri Perdesaan tidak
dilakukan pemeliharaan dengan baik oleh pemerintah Desa
sebagai penanggung jawab aset setelah pelaksanaan program.
Adapun nilai aset eks PNPM-Mandiri Perdesaan yang belum
tercatat (tahun 2009-2013) senilai Rp.460.818.109.681,00 yang
tersebar pada sebelas kabupaten.
6) Dari hasil audit kinerja pada sembilan PDAM di Provinsi
Sulawesi Utara diperoleh informasi bahwa cakupan rata-rata
Millenium Development Goals (MDGs) Layanan Air Bersih
sampai tahun 2013 adalah 36,11%. Capaian tersebut masih
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 11
dibawah target RPJMN 2013 yang mensyaratkan MDGs sampai
tahun 2015 sebesar 68,83%.
BPKP menyarankan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
agar mendorong para Kepala Daerah untuk melakukan langkah
perbaikan dalam rangka meningkatkan capaian MDG’s sebagai
berikut :
a. Melakukan pemantauan kinerja seluruh PDAM termasuk
PDAM Kota Manado yang bekerja sama dengan PT. Air
secara berkala dan menetapkan peraturan penerapan
prinsip-prinsip good corporate governance pada pengelolaan
PDAM.
b. Mengupayakan pemberian tambahan dana investasi kepada
PDAM yang dinilai berkinerja baik dengan suatu rumusan
yang dibuat secara akuntabel, fair dan dengan formula yang
jelas.
c. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tata
kelola PDAM.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 12
BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN
A. RUANG LINGKUP DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Hasil Pengawasan ini menyajikan informasi keseluruhan kualitas
akuntabilitas keuangan negara di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan
menggunakan data eksternal dan internal hasil pengawasan Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara serta mengacu pada empat dimensi
(perspektif) sebagaimana diikhtisarkan pada Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Perspektif Informasi Hasil Pengawasan (Accountability
4.0)
Data internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
adalah data yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dan pembinaan
(assurance dan consulting) yang dilakukan langsung atas satuan kerja K/L
dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Provinsi
Sulawesi Utara. Adapun data eksternal adalah data yang diperoleh
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dari pihak ketiga, auditor
eksternal, publikasi laporan keuangan oleh satuan kerja K/L dan satuan
kerja di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan, atau sumber
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 13
lain yang sah yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran
keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan pada satuan kerja K/L dan
satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah, seperti data opini dari BPK
dan auditor eksternal lainnya, data penyerapan anggaran dari Kementerian
Keuangan/Biro Keuangan/Badan Pengelola Keuangan Daerah, data
pencapaian kinerja program yang menjadi prioritas
nasional/bidang/kewilayahan dari Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, data penegakan hukum
terkait pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari penegak hukum, dan
sumber lain yang sah.
Penyajian informasi kualitas akuntabilitas keuangan negara satuan kerja
K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Provinsi
Sulawesi Utara yang berasal dari berbagai sumber tersebut, dimaksudkan
untuk memberikan informasi yang komprehensif dan obyektif, sehingga
persepsi/simpulan yang diperoleh oleh pengguna informasi (users) tidak
bias (misleading) yang disebabkan oleh faktor risiko uji petik (sampling)
pengawasan. Namun demikian, para pengguna informasi atas laporan ini
dianggap memahami bahwa hasil pengawasan yang terkait dengan satuan
kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah belum tentu
mewakili keseluruhan populasi untuk mengukur kualitas akuntabilitas
keuangan negara pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan
pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
B. GAMBARAN UMUM
Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 1 provinsi dan 15 kabupaten/kota
dipimpin oleh Gubernur Dr. S. H. Sarundajang dan Wakil Gubernur Dr.
Djouhari Kansil, MPd, sesuai pilkada tahun 2010 lalu mempunyai visi
“MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA
SAING, DAN SEJAHTERA” dan misi untuk mewujudkan visi sebagai
berikut:
1. Mengembangkan suasana kondusif dalam mempraktekkan keimanan
dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari
hari.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 14
2. Menerapkan clean government dan good governance yang bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin.
4. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi dan kepastian
hukum, dan hak azasi manusia.
5. Memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan dan
perlindungan anak.
6. Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
7. Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan harapan hidup yang
panjang.
8. Mengelola secara optimal sumberdaya alam Sulawesi Utara secara
berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.
9. Memberdayakan ekonomi lokal dan regional berbasis kerakyatan.
10. Meningkatkan peran pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi lokal,
regional dan global.
11. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan
menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab.
12. Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan.
13. Menurunkan pengangguran, kemiskinan, dan mengurangi masalah-
masalah sosial.
Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
tersebut, BPKP dengan paradigmanya sebagai pengawas internal
pemerintah, sesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang terakhir diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2013, mempunyai tugas melaksanakan tugas
Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan;
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 15
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan;
c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan
pengawasan keuangan dan pembangunan;
e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga.
Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan
:
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro;
c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah
yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan
supervisi di bidangnya;
e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi
tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu:
1. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-
tempat penimbunan, dan sebagainya;
2. meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku
perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya,
hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya
yang diperlukan dalam pengawasan;
3. pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan
lain-lain;
4. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik
hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan
Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 16
C. URAIAN HASIL PENGAWASAN
1. AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN
Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip
tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah
yang telah diterima secara umum. Laporan keuangan disusun sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh Presiden
selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, menteri
keuangan selaku pemegang sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan
negara, para menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, dan
para gubernur/bupati/walikota selaku pengelola keuangan daerah (Pasal
30, 31, dan 32 serta Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara).
Adapun indikator kualitas akuntabilitas keuangan ditunjukkan dari opini
auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah,
yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi neraca, laporan
realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Opini BPK secara bertingkat terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak
Memberikan Pendapat (TMP).
Dampak dari diperolehnya opini selain WTP dari hasil audit BPK atas
laporan keuangan pemerintah antara lain:
a. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang
keberhasilan program kerja pemerintah
b. Timbulnya konotasi atau persepsi publik akan adanya
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.
c. Timbulnya konotasi atau persepsi publik akan masih rendahnya
kompetensi SDM pemda dalam pengelolaan keuangan daerah.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 17
d. Timbulnya konotasi atau persepsi publik bahwa sistem
perencanaan anggaran yang belum baik atau belum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Selain dari opini BPK terhadap laporan keuangan pemda, kualitas
akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari Laporan
Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta hasil audit
eksternal auditor terhadap kewajaran penyajian informasi keuangan pada
laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD yang menjadi salah
satu faktor penting dalam mengukur good corporate governance (GCG)
BUMD.
1.1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dari hasil audit BPK atas LKPD tahun 2013 di wilayah Provinsi
Sulawesi Utara, terdapat 5 LKPD yang memperoleh opini WTP, 7
LKPD memperoleh opini WDP, dan 4 LKPD memperoleh opini TW.
Persentase jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP
dibandingkan dengan seluruh LKPD yang diaudit BPK pada LKPD
tahun 2013 masih kecil, yaitu sebesar 31,25. Perkembangan opini
BPK atas LKPD Tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2013
No.
Jenis Opini
Jumlah Pemda
2011 2012 2013
1. WTP 1 6,25% 2 12,50% 5 31,25%
2. WDP 3 18,75% 8 50,00% 7 43,75%
3. TW 2 12,50% 2 12,50% 4 25,00%
4. TMP 10 62,50% 4 25,00% 0 0,00%
Jumlah 16 100% 16 100% 16 100%
Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK tahun buku 2011, 2012 dan 2013.
Keterangan : WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WDP: Wajar Dengan Pengecualian; TMP: Tidak Memberikan Pendapat; dan TW: Tidak Wajar
Dilihat dari tren perkembangan opini BPK setiap Pemda, dapat
disimpulkan bahwa sampai dengan LKPD tahun 2013, sesuai
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 18
kualitas opini BPK maka sepuluh pemda mengalami peningkatan
(Kab. Minahasa dari TW menjadi WDP, Kota Tomohon dari WDP
menjadi WTP, Kab. Minahasa Selatan dari TMP menjadi TW, Kab.
Minahasa Tenggara dari TMP menjadi TW, Kab. Bolaang
Mongondow dari TMP menjadi TW, Kota Kotamobagu dari WDP ke
WTP, Kab. Bolaang Mongondow Utara dari TMP menjadi WDP dan
Kab. Sangihe dari TMP menjadi WDP, Kab. Bolaang Mongondow
Timur dari WDP menjadi WTP, Kab. Kepulauan Sangihe dari TMP
menjadi WDP, Kab. Kepulauan Siao Tagulandang Biaro dari WDP
menjadi WTP), 5 pemda memperoleh opini yang sama (tetap), dan
hanya 1 pemda mengalami penurunan. Data selengkapnya dapat
dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Per Pemda
di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2013 dan Target Opini 2014
No.
Nama Pemda
Opini BPK
2012 2013 TARGET 2014
1. Prov. Sulut WTP Naik WDP Turun WDP Tetap
2. Kota Manado WDP Naik WDP Tetap WDP Tetap
3. Kab. Minahasa TW Turun WDP Naik WDP Tetap
4. Kota Bitung WTP Tetap WTP Tetap WTP Tetap
5. Kota Tomohon WDP Naik WTP Naik WTP Tetap
6. Kab. Minut WDP Naik WDP Tetap WDP Tetap
7. Kab. Minsel TMP Tetap TW Naik TW Tetap
8. Kab. Mitra TMP Tetap TW Naik WDP Naik
9. Kab. Bolmong TMP Turun TW Naik TW Tetap
10. Kota Kotamobagu WDP Naik WTP Naik WTP Tetap
11. Kab. Bolmut TMP Tetap WDP Naik WDP Tetap
12. Kab. Bolsel WDP Naik WDP Tetap WTP Naik
13. Kab. Boltim WDP Naik WTP Naik WTP Tetap
14. Kab. Kep. Talaud TW Naik TW Tetap WDP Naik
15. Kab. Kep. Sangihe TMP Tetap WDP Naik WTP Naik
16. Kab. Kep. Sitaro WDP Tetap WTP Naik WTP Tetap
Jumlah 16 100% 16 100% 16 100%
Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK tahun buku 2011, 2012 dan 2013.
Keterangan : WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WDP: Wajar Dengan Pengecualian; TMP: Tidak Memberikan Pendapat; dan TW: Tidak Wajar.
Dilihat dari kondisi dan kesiapan pemda selama tahun 2014, untuk
LKPD Tahun Anggaran 2014, ditargetkan 4 pemda
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 19
memperolehpeningkatan opini LKPD (Kab. Minahasa Tenggara dari
TW menjadi WDP, Kab. Bolaang Mongondow Selatan Bolsel dari
WDP menjadi WTP, Kab. Kepulauan Talaud dari TW menjadi WDP
dan Kab. Kepulauan Sangihe dari WDP menjadi WTP), dan untuk 12
pemda yang lain opini LKPD-nya masih tetap.
Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa
pelaporan keuangan pemda masih belum sepenuhnya dapat diyakini
kewajarannya oleh BPK RI, disebabkan adanya:
a. Kelemahan sistem pengendalian intern, meliputi pengelolaan
anggaran dan barang milik negara/daerah belum dilaksanakan
dengan tertib, penatausahaan pendapatan pajak dan retribusi
daerah yang tidak tertib dan belanja hibah serta bansos yang
belum didukung dengan laporan pertanggungjawabannya.
b. Ketidaktaatan terhadap ketentuan meliputi pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran yang
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
pertanggungjawaban belanja yang tidak didukung bukti yang
memadai.
c. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem
penyusunan laporan keuangan, kurang memadainya kompetensi
SDM pengelola keuangan pada pemda, serta kurangnya
persiapan pemda dalam rangka penyusunan laporan keuangan
berbasis akrual.
1.2. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan BUMD
BUMD di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 berjumlah 15
unit, terdiri dari 1 unit BUMD Perbankan, 10 unit PDAM, dan 4 unit
Perusahaan Daerah.
Terhadap laporan keuangan BUMD tahun buku 2013 dan 2012 di
Provinsi Sulawesi Utara, hanya satu BUMD yang diberikan opini
oleh eksternal auditor, yaitu PT Bank Sulut, dengan opini WTP.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 20
Untuk laporan keuangan tahun 2011 dan 2012, terdapat 1 BUMD
yang memperoleh opini WTP, 3 BUMD yang memperoleh opini
WDP, dan 1 BUMD yang memperoleh opini Disclaimer.
Perkembangan opini eksternal auditor atas laporan keuangan
BUMD tahun 2010 sd 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 Perkembangan Opini Eksternal Auditor atas Laporan Keuangan BUMD
di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
No.
Nama BUMD Opini Terhadap Laporan Keuangan Tahun
2011 dan 2010
2012 dan 2011
2013 dan 2012
1 PT Bank Sulut WTP WTP WTP
2 PDAM Kota Tomohon TA TA TA
3 PDAM Duasudara Bitung WDP WDP BA
4 PDAM Kab Minahasa WDP Disc TA
5 PDAM Kab Minahasa Utara TA TA TA
6 PDAM Kab Minahasa Selatan TA TA TA
7 PDAM Kab Bolaang Mangondow
Disc WDP BA
8 PDAM Kab Kepulauan Sangihe WDP WDP BA
9 PDAM Kab Siau Tagulandang Biaro
TA TA TA
10 PDAM Kab Talaud TA TA TA
11 PDAM Kota Manado TA TA TA 12 PD Pasar Manado TA TA TA
13 PD Pembangunan Kota Manado
TA TA TA
14 PD Klabat TA TA TA 15 PD Pasar Kota Tomohon TA TA TA
Keterangan: diolah dari berbagai sumber Catatan : WTP : Wajar Tanpa Pengecualian WDP : Wajar Dengan Pengecualian Disc : Disclaimer BA : Belum Diaudit (BUMD meminta audit namun instansi audit belum melakukan audit) TA : Tidak Diaudit
Data pada Tabel 3 menunjukkan penurunan akuntabilitas
pelaporan keuangan BUMD di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 21
1.3. Evaluasi LAKIP
Dari hasil evaluasi Kemenpan & RB, BPKP dan Inspektorat Provinsi
Sulawesi Utara atas LAKIP tahun 2013, tidak terdapat pemda yang
memperoleh peringkat “Baik”.
Secara umum hasil evaluasi pelaporan kinerja Pemda tahun 2013
menunjukkan belum tedapat kemajuan dibandingkan dengan tahun
2012. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya untuk
pemda dengan kategori LAKIP kurang dan sangat kurang.
Perkembangan hasil evaluasi pelaporan kinerja pemda oleh
Kemenpan & RB, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara
tahun 2011- 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4 Perkembangan Evaluasi LAKIP
di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2013
No. Hasil Jumlah Pemda
2011 2012 2013
1. Memuaskan - - - - - -
2. Sangat Baik - - - - - -
3. Baik - - - - - -
4. Cukup 1 6,25% - - 2 12,50%
5. Kurang 2 12,50% 2 12,50% 6 37,50%
6. Sangat Kurang 7 43,75% 1 6,25% 1 6,25%
7. Belum Diterima Hasilnya
- - 10 62,2% 7 43,75%
8. Tidak dievaluasi 6 37,5% 3 18,75% - -
Jumlah 16 100% 16 100% 16 100%
Sumber : Laporan Bulanan Bidang APD Tahun 2014 & Laporan Evaluasi LAKIP Inspektorat Prov. Sulut
2014
Catatan : Tahun 2011, 2012, dan 2013 adalah tahun LAKIP.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 22
1.4. Kompilasi dan Analisis LKPD
Dalam rangka menyediakan informasi mengenai akuntabilitas
keuangan daerah, kekayaan daerah, dan kinerja keuangan seluruh
Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, BPKP melakukan
kompilasi dan analisis LKPD untuk mengetahui rasio pertumbuhan
dan rasio keuangan selama dua tahun terakhir. Perkembangan
hasil kompilasi Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemda di
wilayah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2012 dan 2013
dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.
Tabel 5 Kompilasi Neraca Pemda
di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012– 2013
Uraian 2012(Rp Juta) 2013(Rp Juta) Rasio Pertumbuhan
Aset lancar 1.260.665 1.458.653 15,71
Investasi Jangka Panjang 494.238 578.875 17,12
Aset Tetap 14.144.698 16.166.396 14,29
Dana Cadangan - - 0,00
Aset Lainnya 412.998 1.141.864 176,48
Total Aset 16.316.522 19.345.659 18,56
Kewajiban Jangka Pendek 238.277 205.556 -13,73
Kewajiban Jangka Panjang 8.300 5.300 -36,14
Total Kewajiban 246.558 210.856 -14,48
Ekuitas Dana Lancar 1.021.375 1.253.074 22,69
Ekuitas Dana Investasi 15.043.635 17.891.735 18,93
Ekuitas Dana Cadangan - - 0,00
Total Ekuitas Dana 16.069.455 19.135.802 19,08
Total Kewajiban dan Ekuitas
16.315.168 19.345.659 18,57
SILPA 971.384 1.242.898 27,95
Sumber : Laporan Kompilasi dan Analisa Kinerja Keuangan Daerah
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 23
Dari tabel 5 dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Secara umum, total aset seluruh Pemda di wilayah Provinsi
Sulawesi Utara mengalami kenaikan sebesar 18,56% dan
terjadi penurunan total kewajiban rata-rata sebesar 14,48%.
b. Rasio aset lancar dibandingkan dengan kewajiban jangka
pendek. (Aset lancar Rp1.260.665 juta/Hutang Jangka
Pendek Rp238.277 juta) tahun 2012 sebesar 529,07%,
sedangkan tahun 2013 sebesar 709,61%. Dengan demikian
dari tahun 2012 ke tahun 2013 menunjukkan adanya
kenaikan.
c. SILPA tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 terdapat
kenaikan sebesar Rp271.514 juta atau 27,95%. Hal ini
menunjukan secara total,seluruh Pemda di wilayah Provinsi
Sulawesi Utara terdapat kenaikan sisa uang pada akhir tahun.
Kenaikan SILPA terbesar dari tahun 2012 ke tahun 2013
terdapat pada Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak
174,96%, yang nilainya dari Rp13.062 juta menjadi Rp35.918
juta.Dan rasio penurunan SILPA yang terbesar dari tahun
2012 ke tahun 2013 terdapat pada Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur sebanyak 44,03%, yang nilainya dari
Rp34.410 juta menjadi Rp19.258 juta.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 24
Tabel 6 Kompilasi LRA Pemda
di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012–2013
Uraian 2012
(Rp Juta) 2013
(Rp Juta)
Rasio Kenaikan/
(Penurunan) PAD 1.027.981 1.284.523 24,96
Pendapatan Transfer 8.151.057 9.237.116 13,32
Lain-lain Pendapatan yang Sah 13.806 6.024 -56,36 Jumlah Pendapatan 9.192.845 10.515.206 14,38
Belanja Operasi 6.830.471 7.642.489 11,89
Belanja Modal 1.973.262 2.271.343 15,11
Belanja Tak Terduga 24.793 12.715 -48,71 Jumlah Belanja 8.828.527 9.926.948 12,44
Jumlah Transfer ke Kab/Kota/Desa
198.825 256.501 29,01
Jumlah Belanja dan Transfer 9.027.352 10.183.450 12,81 Penerimaan Pembiayaan 834.749 968.784 16,06
Pengeluaran Pembiayaan 30.783 88.593 187,80
Pembiayaan Netto 805.793 893.638 10,90 Belanja Pegawai 4.531.523 4.829.675 6,58
Sumber :Laporan Kompilasi dan Analisa Kinerja Keuangan Daerah
Dari tabel di atas, dapat diperoleh beberapa simpulan sebagai
berikut:
a. Secara umum, PAD seluruh Pemda di wilayah Provinsi
Sulawesi Utara mengalami kenaikan yang signifikan yakni
sebesar 24,96%, namun demikian jika PAD sebesar
Rp1.284.523 juta dibandingkan dengan Jumlah
Pendapatan sebesar Rp10.515.206 juta, diperoleh rasio
sebesar 12,22%. Pendapatan Transfer sebesar
Rp9.237.116 juta dibandingkan dengan Jumlah
Pendapatan sebesar Rp10.515.206 juta diperoleh rasio
sebesar 87,85%. Hal ini menunjukkan bahwa dana
pembiayaan pembangunan di wilayah Sulawesi Utara
masih tergantung dari Pendapatan Transfer. Kenaikan PAD
terbesar dari tahun 2012 ke tahun 2013 terdapat pada
Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 84,15%, yang
nilainya dari Rp4.844 juta menjadi Rp8.920 juta.
b. Belanja Modal sebesar Rp2.271.343 juta dibandingkan
dengan Jumlah Belanja sebesar Rp9.926.948 juta di tahun
2013 menunjukkan rasio yang masih kecil yaitu sebesar
22,88%.Apabila dibandingkan dengan rasio tahun 2012
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 25
sebesar 22,35% (Belanja Modal Rp1.973.262 juta/Jumlah
Belanja Rp8.828.527 juta) trennya menunjukkan perubahan
yang tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa
realisasi belanja pemda di wilayah Sulawesi Utara untuk
investasi infrastruktur dan aset lainnya masih rendah.
Sementara itu, rasio Belanja Operasi sebesar Rp7.642.489
juta dibandingkan dengan Jumlah Belanja sebesar
Rp9.926.948 juta menunjukkan rasio sebesar 76,99% pada
tahun 2013 dan menunjukkan tren penurunan dibandingkan
dengan rasio tahun 2012 (Belanja Operasi Rp6.830.471
juta/Jumlah Belanja Rp8.828.527 juta) sebesar 77,37%.
c. Belanja Tak Terduga tahun 2013 dibandingkan dengan
tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp12.077 juta
atau 48,71%.
d. Pembiayaan netto tahun 2013 dibandingkan dengan tahun
2012 mengalami kenaikan sebesar Rp87.845 juta atau
10,90%.
1.5. Kapasitas SDM APIP
Proses pelaporan keuangan daerah memerlukan kapasitas SDM
yang kompeten di bidang akuntansi pemerintah dan/atau sistem
pengelolaan keuangan daerah serta Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP). Pada kenyataannya, hal tersebut masih menjadi
kendala di beberapa pemda, dimana kuantitas dan kualitas SDM
pengelola keuangan dan APIP yang kompeten masih sangat
kurang, sebagaimana disajikan pada Tabel 7.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 26
Tabel 7 Hasil Pemetaan SDM Pengelola Keuangan dan APIP pada Pemda
di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014
No. Pemda
Jumlah SDM Pengelola Keuangan dan APIP Tahun 2014
Pengelola Keuangan APIP
D3 Akuntansi/M
anajemen
S1/D4 Akuntansi/M
anajemen
D3 Akuntansi/ Manajemen
S1/D4 Akuntansi/M
anajemen
1. Prov. Sulut 64 43 - -
2. Kota Manado 3 39 - -
3. Kab. Minahasa 1 6 - 9 4. Kota Bitung 4 64 - -
5. Kota Tomohon 71 108 - -
6. Kab. Minut - - 1 20
7. Kab. Minsel 38 26 - -
8. Kab. Mitra - 25 1 16
9. Kab. Bolmong 7 23 - 8
10. Kota Kotamobagu 11 54 - 7
11. Kab. Bolmut 16 12 - -
12. Kab. Bolsel 7 23 - 12
13. Kab. Boltim - 15 1 4
14. Kab. Kep. Talaud 1 15 1 -
15. Kab. Kep. Sangihe 4 21 - 7
16. Kab. Kep. Sitaro 8 26 1 7
Jumlah 235 500 5 90
Sumber: Keterangan Kepala Dinas PPKAD/Bagian Keuangan dan BKD
1.6. Pembinaan BPKP Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan
Pemda, pada tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
secara proaktif telah bekerja sama dengan pemda dalam upaya
menuju opini WTP yang didasarkan pada 16 Memorandum of
Understanding (MoU)pada masing-masing pemda di wilayah
Sulawesi Utara.
Upaya tersebut menjadi prioritas penugasan Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara, mengingat sampai dengan LKPD tahun
2013 masih banyak Pemda yang belum memperoleh opini WTP dari
BPK RI.
Lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemda, antara lain dalam
bentuk:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 27
a. Asistensi Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
b. Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
c. Asistensi Penyusunan APBD (RAPBD) termasuk
perubahan anggaran (RAPBD-P)
d. Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah
e. Asistensi Penerapan SIMDA (Keuangan, BMD, Gaji dan
Pendapatan)
f. Asistensi/Bimtek pendampingan penyusunan laporan
keuangan
g. Asistensi reviu laporan keuangan pemerintah daerah
dengan inspektorat kabupaten/kota.
Kegiatan pembinaan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Utara tersebut apabila dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya telah mengalami kenaikan. Kegiatan BPKP tersebut
tersaji seperti pada Tabel 8.
Tabel 8 Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas
atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Tahun 2012– 2014
No.
Kegiatan
Jumlah Penugasan
2012 2013 2014
1. Asistensi Penerapan SPIP 8 10,81% 21 21,43% 10 9,35
2. Asistensi Penerapan SAKIP 1 1,35% 2 2,04% 6 5,61
3. Asistensi Penyusunan Anggaran 7 9,46% 10 10,20% 11 10,28
4. Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah
26 35,14% 16 16,33% 9 8,41
5. Asistensi Penerapan SAKD 1 1,35% 0 0,00% 16 14,95
6. Asistensi Penerapan SIMDA 25 33,78% 41 41,84% 46 42,99
7. Asistensi Reviu LKPD 6 8,11% 8 8,16% 9 8,41
Jumlah 74 100% 98 100% 107 100% Sumber: Buku Monitoring Penugasan Bidang APD
Pendampingan BPKP terhadap pemerintah daerah dalam
menjalankan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2013,
yaitu pada Pemerintah Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 28
Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, berdampak pada
peningkatan opini dari WDP di tahun 2012 menjadi WTP di Tahun
2013, termasuk Kota Bitung yang dapat mempertahankan opini
WTP sejak tahun 2011.
Namun pada beberapa pemda,antara lainPemerintah Kabupaten
Minahasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
masih terdapat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di tahun 2013
yang belum ditindaklanjuti, sehingga berdampak opini yang
diberikan oleh BPK tidak meningkat, dan berdampak langsung pada
timbulnya beberapa permasalahan di tahun 2013.
1.7. Pembinaan BPKP Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan BUMD / RSUD
Pembinaan BPKP kepada BUMD/RSUD didasarkan pada MOU
dengan 12 BUMD/RSUD dari total 25 BUMD/RSUD. MoU dengan
BUMD dan RSUD mencakup kegiatan sosialisasi dan bimbingan
teknis manajemen pengelolaan keuangan, Good Corporate
Governance (GCG), penyusunan Laporan Keuangan, Key
Performance Indikator (KPI), bimbingan teknis persyaratan
administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan
audit/reviu/evaluasi pada BUMD dan RSUD yang berada pada
masing-masing pemda.
Rincian kerjasama BPKP dan BUMD/RSUD selengkapnya pada
Tabel 9 dan Tabel 10.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 29
Tabel 9
Cakupan Layanan Pengawasan BPKP Terhadap BUMD dan RSUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2009– 2012
No.
Nama BUMD Sudah MoU (SM)/Belum MoU (BM)
Lingkup Kegiatan Dalam MoU
Audit, Reviu dan
Evaluasi
Sosialisasi dan Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan, GCG, LK, KPI, dll
Bimtek PPK
BLUD
1 PT Bank Sulut (BPD) SM √ √ -
2 PDAM Kota Tomohon SM √ √ -
3 PDAM Dua Sudara Bitung SM √ √ -
4 PDAM Kab Minahasa SM √ √ -
5 PDAM Kab Minahasa Utara SM √ √ -
6 PDAM Kab Minahasa Selatan SM √ √ -
7 PDAM Kab Bolaang Mangondow SM √ √ -
8 PDAM Kab Kepulauan Sangihe SM √ √ -
9 PDAM Kab Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)
SM √ √ -
10 PDAM Kab Talaud SM √ √ -
11 PDAM Kota Manado SM √ √ -
12 PD Pasar Manado BM - - -
13 PD Pembangunan Kota Manado BM - - -
14 PD Klabat BM - - -
15 PD Pasar Kota Tomohon BM - - -
16 RSUD Bitung SM - - √
17 RSJ Prof Dr Ratumbuysang Manado BM - - √
18 RSUD DR Sam Ratulangi Tondano BM - - √
19 RSUD Liunkendage Tahuna BM - - √
20 RSUD Datoe Binangkang Bolaang Mangondow
BM - - √
21 RSUD Walanda Maramis Kab Minahasa Utara
BM - - -
22 RSUD Noongan Provinsi Sulut BM - - -
23 RUSD Tagulandang Kab Sitaro BM - - -
24 RSUD Minahasa Selatan BM - - -
25 RSUD Kabupaten Talaud BM - - √
Saat ini, BPKP sedang mengupayakan MoU penguatan tata kelola
dan penyiapan persyaratan administratif PPK-BLUD pada RSJ
Prof. Dr. Ratumbuysang, RSUD DR. Sam Ratulangi Tondano, dan
RSUD Noongan Provinsi Sulawesi Utara.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 30
Tabel 10 Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Tatakelola
BUMD/BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2012 -2014
No. Kegiatan
Frekuensi (kali)
2012 2013 2014
1. Sosialisasi dan Bimtek PPK BLUD pada RSUD
3 7 6
2. Bimtek SAK-ETAP 4 4 9
4. Pengembangan Sistem Akuntansi 3 2 -
5. Pendampingan Penyusunan RKAP - 1 4
6. Sosialisasi GCG - 4 1
7. Diagnostic Assessment GCG 1 - -
8. Penyusunan KPI 1 1 1 9. Pendampingan Penyusunan LK 3 1 1
7. Bimtek Penyusunan Business Plan PDAM - - 1
Jumlah 16 20 23
Sumber : Laporan Bulanan Bidang AN
Pelaksanaan bimbingan teknis Penerapan Sistem Akuntansi
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP),
dilakukan tersebar pada pada 9 (sembilan) PDAM yaitu: PDAM
Duasudara Bitung, PDAM Kab Bolaang Mongondow, PDAM Kab
Minahasa, PDAM Kab Minahasa Utara, PDAM Kab Kepulauan
Talaud, PDAM Kota Tomohon, PDAM Kab Minahasa Selatan,
PDAM Kab Kepulauan Sangihe dan PDAM Kab Siau Tagulandang
Biaro. Output dari bimtek tersebut yaitu tersusunnya Laporan
Keuangan PDAM tahun buku 2013 berdasarkan SAK-ETAP.
Sedangkan kegiatan sosialisasi KPI, sosialisasi GCG, dan bimtek
penyusunan Business Plan dilaksanakan hanya pada PDAM
Bitung. Output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan dan
pemahaman personil PDAM serta tersusunnya dokumen Business
Plan.
Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan
persyaratan administratif PPK BLUD dilakukan pada 6 (enam)
RSUD atau 60% dari 10 RSUD di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu
RSUD Bitung, RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud, RSUD
Liunkendage Tahuna, RSJ Prof. Dr. Ratumbuysang Manado, RSUD
Datoe Binangkang Bolaang Mangondow, dan RSUD Dr. Sam
Ratulangi Tondano. Adapun RSUD yang masih belum dilakukan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 31
sosialisasi dan bimtek penyusunan persyaratan administratif PPK
BLUD yaitu RSUD Minahasa Selatan, RSUD Walanda Maramis,
RSUD Sitaro, dan RSUD Noongan Provinsi Sulawesi Utara.
Output kegiatan bimtek adalah tersusunnya persyaratan
administratif PPK BLUD pada enam RSUD berupa Rencana
Strategis Bisnis, Tata Kelola, dan Standar Pelayanan Minimum.
Persyaratan Administratif PPK BLUD akan menjadi bahan penilaian
dalam rangka penetapan status RSUD menjadi BLUD,
sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang Undang Nomor 44
Tahun 2009, PP Nomor 23 Tahun 2005, dan Permendagri Nomor
61 Tahun 2006, dan SE Mendagri Nomor 900/2759/SJ Tahun 2008.
Dari sepuluh RSUD di Provinsi Sulawesi Utara, baru satu RSUD
yang ditetapkan sebagai BLUD, yaitu RSUD Bitung. Namun
demikian, Pemerintah Kota Bitung belum menerbitkan Peraturan
Daerah untuk mengoperasikan RSUD Bitung sebagai BLUD. Hal ini
tidak sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, pasal 64 ayat 1 yang mensyaratkan bahwa semua Rumah
Sakit Pemerintah harus menyesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku dalam UU ini paling lambat dalam jangka waktu 2 tahun
setelah UU tentang Rumah Sakit diundangkan.
Keterlambatan penerapan PPK BLUD pada RSUD di Provinsi
Sulawesi Utara antara lain disebabkan :
1) Peraturan perundang-undangan terkait tidak mensyaratkan
sanksi kepada Pemerintah Daerah/Pemangku Kepentingan
terkait apabila RSUD tidak menerapkan PPK BLUD sesuai
batas waktu yang ditentukan;
2) Kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah setempat
karena menganggap bahwa Retribusi RS merupakan
penyumbang utama PAD di Wilayahnya, padahal
pembentukan BLUD merupakan salah satu perwujudan
dari peningkatan kesejahteraan umum sebagaimana
disyaratkan dalam UU;
3) Kekurangpemahaman para pihak terkait tentang Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 32
4) Adanya keraguan Pemerintah Daerah setempat bahwa
penerapan PPK BLUD akan mengakibatkan peningkatan
beban anggaran Daerah;
5) Adanya kendala operasional dan pengelolaan aset RSUD
yang terjadi akibat pemekaran wilayah, yaitu RSUD
Kabupaten Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang
Mangondow yang berkedudukan di Lolak namun
beroperasi di Kota Kotamobagu.
Hal tersebut diatas mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat, dapat menghambat perkembangan
RSUD dan pencapaian Millenium Development Goals, serta kalah
bersaing dari rumah sakit Swasta .
Direkomendasikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara agar :
1) Mendorong para kepala daerah untuk mempercepat proses
penerapan PPK BLUD RSUD di Provinsi Sulawesi Utama
2) Melakukan koordinasi kepada seluruh pemerintah daerah
terkait dengan penataan aset dalam rangka percepatan
penerapan PPK BLUD pada RSUD.
1.8. Kegiatan BPKP dalam Audit Keuangan pada Proyek/Kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)
Berdasarkan Loan Agreement dengan pihak lender BPKP ditunjuk
untuk melakukan audit keuangan dengan memberikan opini kepada
Proyek/Kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Selama
Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara melakukan
audit dukungan atas laporan keuangan proyek/kegiatan antara lain
atas: PAUD, EINRIP, Coastal Community Development Project
Internasional Fund For Agricultural Development (CCDP-IFND),
PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM
Mandiri Generasi Sehat Cerdas.
Berdasarkan hasil audit dukungan atas laporan keuangan tahun
anggaran 2014, pada umumnya opini kegiatan/program PHLN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 33
menyajikan secara wajar semua hal yang material mengenai
penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan.
1.9. Pembinaan BPKP kepada Satuan Kerja K/L
Kegiatan pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
terhadap satuan-satuan kerja K/L di wilayah Provinsi Sulawesi
Utara, meliputi:
a. Kegiatan Bimtek/Asistensi penyusunan LKKL Bidang
Perekonomian, antara lain pada Kementerian Pekerjaan
Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian
Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat
Statistik.
b. Kegiatan Bimtek/Asistensi penyusunan LKKL Bidang
Perekonomian, antara lain pada Kementerian Pekerjaan
Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian
Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat
Statistik.
Gambaran hasil pembinaan peningkatan akuntabilitas laporan
keuangan tersebut tampak pada Tabel 11.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 34
Tabel 11 Perkembangan Kegiatan Pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja K/L di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2014
No. Kementerian/ Lembaga Jumlah Satuan Kerja K/L
Bidang Perekonomian
1. Pekerjaan Umum 5 Satker K/L
2. Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 Satker K/L
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Satker K/L
4. Pertanian 1 Satker K/L
5. Badan Pertanahan Nasional 1 Satker K/L
6. Badan Pusat Statistik 1 Satker K/L
Bidang Polsoskam
1. Hukum dan HAM 1 Satker K/L
2. Kepolisian 1 Satker K/L
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 7 Satker K/L
4. Komisi Pemilihan Umum 1 Satker K/L
5. Kejaksaan 1 Satker K/L
6. Kesehatan 4 Satker K/L
7. Badan Pengawas Pemilu 1 Satker K/L
Jumlah 26 Satker K/L
Sumber: Buku Monitoring Penugasan Bidang IPP
1.10. Kendala dan Hambatan dalam Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Dalam pelaksanaan kerjasama antara Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara dengan satuan-satuan kerja K/L dan pemda di
wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdapat beberapa kendala atau
hambatan antara lain:
a. Komitmen Kepala Daerah seperti yang tertuang dalam
MoU belum didukung sepenuhnya oleh para kepala dinas
dan pejabat di bawahnya, seperti adanya ketidakpatuhan
kepada ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan
pendapatan secara langsung dan masih berlarutnya
penyelesaian masalah BMD pada kabupaten hasil
pemekaran.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 35
b. Kualitas SDM pada beberapa pemda masih perlu
ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kompetensi
di bidang keuangan dan pengawasan internal.
c. Pola mutasi dan rotasi SDM di pemda kurang
mempertimbangkan faktor ketersediaan kompetensi yang
dibutuhkan oleh bidang-bidang terkait.
d. Satgas SPIP yang ada di setiap Pemda belum bekerja
secara maksimal dalam penyelenggaraan SPIP di masing-
masing pemda.
1.11. Rencana Tindak dalam Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Sehubungan dengan kondisi kualitas akuntabilitas pelaporan
keuangan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka
beberapa hal yang menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah
sebagai berikut:
a. Memberikan reward dan punishment kepada SKPD untuk
meningkatkan dukungan kepala SKPD terhadap komitmen
kepala daerah dalam upaya mewujudkan good governance
dan clean government.
b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menganggarkan dana
pendamping atas APBN/Loan sesuai kesepakatan yang
telah diatur (DDUB), sehingga penyaluran dana dari Pusat
tidak terhambat, termonitor dengan baik dan tujuan
program dapat tercapai.
c. Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota menganggarkan
dana untuk monitoring dan evaluasi, sehingga kegiatan
pusat di daerahnya dapat terpantau secara optimal.
d. SKPD-SKPD yang mengelola dana pusat (dekonsentrasi,
tugas pembantuan dan DUB) agar lebih aktif bekerja sama
dengan satker pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara
yang ditunjuk sebagai koordinator dan lebih aktif
berkoordinasi dengan K/L terkait.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 36
e. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi
dengan UAPPA/B Wilayah masing-masing Kementerian/
Lembaga di Sulawesi Utara untuk ikut memantau dana-
dana Pusat, sehingga Laporan Keuangan wilayah secara
lengkap dapat diketahui.
f. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan
mutasi dan rotasi SDM harus mempertimbangkan faktor
ketersediaan kompetensi yang dibutuhkan oleh bidang-
bidang terkait.
g. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mengoptimalkan
peran Satgas SPIP.
h. Peningkatan kualitas SAKIP Pemda melalui pendampingan
penyusunan LAKIP pemda.
2. AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA/DAERAH DAN
PENGELOLAAN ASET
Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan,
yang ditetapkan dalam APBN dan APBD berdasarkan landasan hukum di
bidang administrasi keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menganut asas
kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas serta
mendorong profesionalitas dan menjamin keterbukaan dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan anggaran.
Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara
ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara,
sedangkan lingkup pengawasan atas akuntabilitas kegiatan
kebendaharaan umum daerah adalah atas permintaan pimpinan daerah
dan/atau pejabat pengelola keuangan daerah.
Kegiatan Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum
negara / daerah tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan
pengawasan berupa audit, evaluasi, monitoring pemetaan, Quality
Assurance dan sebagainya, yang menghasilkan koreksi penerimaan
negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja).
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 37
2.1. Pengawasan atas Belanja Negara
Kegiatan pengawasan atas belanja negara yang telah dilaksanakan
pada tahun 2014 berupa audit operasional, yaitu :
Audit atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
Audit atas Tunggakan Jamkesmas sampai 31 Desember
2013 pada Rumah Sakit (PPK Lanjutan) di Provinsi Sulawesi
Utara.
Audit atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru Kementerian
Agama di Provinsi Sulawesi Utara.
Audit Dalam Rangka Pengajuan Perpanjangan Ijin Kontrak
Tahun Jamak (Multiyears) Paket Pembangunan Jembatan
DR. IR. Soekarno Manado Provinsi Sulawesi Utara.
Audit Keuangan atas PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013
di Provinsi Sulawesi Utara.
Audit Operasional atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana
Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegitan Rehabiitasi dan
Rekonstruksi (DRR) pada BPBD di Provinsi Sulawesi Utara.
Audit atas Klaim Dana Pelayanan Dasar Jamkesmas dan
Jampersal Tahun 2013 pada Seluruh Dinas Kesehatan
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.
Audit Operasional atas Program Beras Miskin (RASKIN)
Tahun Anggaran 2014.
Audit Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan (PPIP) Tahun 2013 dan Audit Interim atas
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
Tahun 2014.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 38
2.2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan Evaluasi pada tahun 2014 yang telah
dilaksanakan adalah :
Kajian Ease of Doing Business Tahun 2014 pada Dinas
Tenaga Kerja, Perusahaan Listrik Negara dan Badan
Pertanahan Nasional di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Monitoring Kegiatan UKP-PPP
Monitoring Distribusi Buku Kurikulum Tahun 2013 di
Provinsi Sulawesi Utara
Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja K/L
Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD
Monitoring Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
2.2.1. Monitoring Kegiatan UKP-PPP
Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas
Akuntabilitas Keuangan Negara, Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara telah melakukan monitoring atas rencana
aksi prioritas pembangunan nasional pada satuan kerja
sebagai berikut:
1) Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2014
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
b. Kementerian Agama
c. Kementerian Kesehatan
d. Kementerian Pertanian
2) Monitoring terkait kesiapan Rumah Sakit dan Puskesmas
terhadap Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) sampai dengan Maret 2014.
Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa dari 121
Satuan Kerja yang dimonitor, terdapat 14 satuan kerja dengan
permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Hasil
monitoring selengkapnya disajikan pada Tabel 12.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 39
Tabel 12 Permasalahan Hasil Monitoring
Atas Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional
No. Nama
Kementerian
Jumlah Satker yang
Dimonitor
Tingkat Permasalahan
Tidak Masalah
Perlu Perhatian
Perlu Perhatian Khusus
1 Pendidikan dan Kebudayaan 30 18 4 8
2 Agama 24 18 6 -
3 Kesehatan 56 17 33 6
4 Pertanian 12 9 3 -
5 Sosial 1 1 - -
Jumlah 123 67 46 14
Sumber: Laporan Monitoring
Rincian per Kabupaten/Kota pada Lampiran I.
Empat belas Satker dan permasalahan yang memerlukan
perhatian khusus adalah sebagai berikut:
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
terdapat sembilan satker yaitu :
a. Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat
tiga satker pada tingkat Sekolah Dasar
(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP)
dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
b. Kabupaten Minahasa Selatan terdapat tiga
satker pada tingkat Sekolah Dasar (SD),
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
Sekolah Menengah Atas (SMA).
c. Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat
satu satker yaitu di Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga.
d. Kota Kotamobagu terdapat dua satker
pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP).
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 40
Permasalahan utama untuk sembilan satker tersebut
adalah :
a. Satker tidak memiliki data mengenai
penetapan siswa penerima Bantuan Siswa
Miskin (BSM).
b. Penyaluran BSM dilaksanakan oleh
lembaga penyalur (Kantor Pos untuk dana
APBN dan Bank Sulut untuk dana APBN-P)
tanpa melibatkan Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga.
c. Tidak ada monitoring yang dilakukan dari
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
terkait penyaluran BSM.
2. Kementerian Kesehatan
Pada Kementerian Kesehatan, terdapat lima Satker di
dua Kabupaten/Kota, yaitu:
a. Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat dua
satker atau dua Puskesmas.
b. Kota Kotamobagu terdapat tiga satker yaitu
pada satu Rumah Sakit dan dua Puskesmas.
Permasalahan utama adalah Rumah Sakit dan
Puskesmas dimaksud masih belum siap dalam
pelaksanaan BPJS Kesehatan karena kurangnya
informasi dan sosialisasi.
2.2.2. Monitoring Distribusi Buku Kurikulum Tahun 2013 di Provinsi Sulawesi Utara
Monitoring dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Utara dengan sampel enam sekolah di Kota
Manado. Adapun permasalahan yang dijumpai antara lain:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 41
a) Tidak terdapat personil yang ditugaskan untuk melakukan
monitoring pemesanan dan distribusi buku kurikulum 2013
oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten/Kota
dan oleh Kepala Sekolah;
b) Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota
Manado tidak menyelenggarakan dokumen pendukung
pelaksanaan distribusi.
Atas Hasil Monitoring Distribusi Buku Kurikulum 2013, telah
direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Utara agar:
a) Memerintahkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan
Menengah Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Manado menyelenggarakan dokumen
pendukung pelaksanaan distribusi.
b) Masing - masing sekolah melakukan penghitungan buku
yang telah diterima , dan membuat laporan kekurangan
jumlah buku untuk selanjutnya disampaikan ke Dinas
Pendidikan Kabupaten / Kota dan disampaikan ke
Penyedia Buku Kurikulum 2013.
2.2.3. Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja K/L
Pada tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
melakukan Evaluasi Penyerapan Anggaran terhadap 13
Kementerian/ Lembaga pada 33 Satker, yaitu:
Kementerian Hukum dan HAM 2 Satker
Kementerian Sosial 1 Satker
Kementerian Agama 8 Satker
Kementerian Perhubungan 4 Satker
Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 Satker
Kejaksaan Agung 2 Satker
Mahkamah Agung 2 Satker
Badan Pertanahan Nasional 2 Satker
Badan Pengawas Pemilu 1 Satker
Komisi Pemilihan Umum 3 Satker
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 42
Kepolisian Republik Indonesia 4 Satker
Badan Pusat Statistik 3 Satker
Dari hasil evaluasi tersebut, diperoleh nilai rata-rata
penyerapan anggaran pada Kementerian/Lembaga di
Wilayah Provinsi Sulawesi Utara per 30 Juni 2014 sebesar
26,91%.
Rendahnya penyerapan anggaran pada umumnya
dikarenakan terlambatnya pelaksanaan kegiatan serta
anggaran yang masih diblokir/ bertanda bintang.
2.2.4. Evaluasi penyusunan dan penetapan APBD
Hasil evaluasi penyusunan dan penetapan APBD
menunjukkan proses penyusunan dan penetapan APBD pada
tahun 2012 dan 2013 tidak tepat waktu sesuai tahapan yang
telah diatur dalam Permendagri No. 13 tahun 2006, namun
Secara umum untuk tahun anggaran 2014 telah dilaksanakan
secara tepat waktu, seperti disajikan pada Tabel 13.
Tabel 13
Gambaran Permasalahan dari Hasil Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2012 – 2014
No.
Tahapan Penyusunan dan Penetapan APBD dalam Permendagri 13 Tahun
2006
Jumlah Kejadian Keterlambatan
APBD 2012 APBD 2013 APBD 2014
1 Penyusunan dan penetapan RKPD - - 1 14,29% - -
2 Penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS
3 15,80% 1 14,29% - -
3 Penyusunan RKA-SKPD dan penyampaian Raperda APBD
4 21,05% 1 14,29% - -
4 Pembahasan Raperda APBD di DPRD
4 21,05% 2 28,56% - -
5 Evaluasi dan penetapan Raperda APBD serta Raperkada Penjabaran APBD oleh Gubernur
4 21,05% 2 28,56% - -
6 Penyusunan dan penetapan DPA-SKPD
4 21,05% - - - -
Jumlah 15 100% 7 100% - -
Sumber:Laporan Hasil Evaluasi
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 43
2.2.5. Monitoring Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan
Kegiatan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
adalahkegiatan pengawasan berupa monitoring pengelolaan
DAK pada pemprov/pemkab/ pemkot, yang didasarkan atas
permintaan Menteri Keuangan kepada BPKP.
Monitoring dilakukan terhadap pengelolaan DAK Tahun
Anggaran 2012, 2013, dan 2014 pada pemerintah
kabupaten/kota yaitu:
Kota Tomohon
Kota Bitung
Kabupaten Minahasa
Kabupaten Minahasa Selatan
Kabupaten Bolaang Mongondow.
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kabupaten Kepulauan Sangihe
Kabupaten Kepulauan Siao Tagulandang Biaro
Gambaran hasil monitoring DAK, adalah sebagai berikut.
2.2.5.1. Hasil pekerjaan diantaranya berupa pembangunan
Ruang Kelas Baru (RKB), Rehab Ruang Kelas,
Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat Peraga
Pendidikan senilai Rp8.529.132.516,00, tidak bisa
dimanfaatkan karena :
a. Fasilitas atau sarana pendukung belum tersedia
pada tahun 2012 senilai Rp1.231.930.165,00.
b. Tidak didukung SDM yang mampu
memanfaatkan hasil pekerjaan pada tahun 2013
senilai Rp433.441.782,00,
c. Fasilitas atau sarana pendukung belum tersedia
senilai Rp6.863.760.569,00
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 44
2.2.5.2. Kelebihan pembayaran,Kelebihan Volume RAB,
dan Pekerjaan Kurang
a. Kelebihan pembayaran karena tidak adanya
mekanisme pengendalian/ nomor, tanggal,
pelaksana dan nilai kontrak tidak diinput pada
SIMDA Keuangan terhadap pembayaran
kontrak tahun 2013 sebesar Rp306.836.060,00.
b. Kelebihan Volume RAB Kontrak/Mark Up karena
dalam penyusunan RAB, sekolah tidak
menyesuaikan dengan kondisi di lapangan tahun
2013 sebesar Rp128.133.861,00.
c. Pekerjaan kurang karena Panitia Penerima
(PPHP) tidak cermat dalammelakukan
pemeriksaan/pengujian hasil pengadaan
barang/jasa tahun 2013 sebesar
Rp293.442.106,00.
d. Pekerjaan kurang karena lemahnya pengawasan
yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga tahun 2013 sebesar
Rp86.855.494,00.
2.2.5.3. Keterlambatan pekerjaan
Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan berupa
pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Rehab
Ruang Kelas, Pengadaan Buku dan Pengadaan
Alat Peraga Pendidikan,karena kurang cermatnya
perencanaan oleh Panitia Pelaksana Sekolah
Tahun 2014 sebesar Rp1.090.000.000,00 .
2.2.5.4. Ketidaktepatan sasaran atas penggunaan DAK
a. Hasil Pekerjaan tidak tepat sasaran karena
kegiatan fisik tidak sesuai dengan Petunjuk
Teknis tahun 2012 sebesar Rp29.513.128,00.
b. Hasil pekerjaan tidak tepat sasaran karena
kegiatan fisik tidak sesuai dengan Petunjuk
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 45
Teknis tahun 2013dengannilaisebesar
Rp481.379.328,00
2.2.5.5. Dana tidak terserap dan menjadi SILPA
a. Sisa DAK Pendidikan tahun 2012
Rp.17.339.896.782, nilai sisa DAK tahun 2012
yang dianggarkan kembali tahun 2013 sebesar
Rp.16.313.578.211,00.
b. Sisa DAK Pendidikantahun 2013
Rp.13.353.832.409,00 , nilai sisa DAK tahun
2013 yang dianggarkan kembali tahun 2014
sebesar Rp.12.120.079.900,00.
2.2.5.6. Pengadaan buku kurikulum 2013 belum terealisasi
Prioritas utama DAK Bidang Pendidikan tahun
2014 adalah pengadaan buku kurikulum 2013.
Sampai dengan saat monitoring, masih banyak
pemda yang belum dapat merealisasikan
pengadaan karena disebabkan belum adanya
penetapan HET buku kurikulum 13 oleh instansi
terkait.
2.3. Quality Assurance
Pada tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
melakukan Quality Assurance atas Audit Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan PNPM
Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah,
yaitu :
QA atas Audit PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan oleh
Inspektorat Daerah Kota Bitung
QA atas Audit PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan oleh7
Inspektorat daerah, yaitu: Inspektorat Daerah Kabupaten
Minahasa Utara, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Boaang
Mongondow Timur, Inspektorat Daerah Kabupaten
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 46
Minahasa, Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan,
Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Dari hasil Quality Assurance tersebut, permasalahan-permasalahan
yang masih ditemui antara lain:
Pelaksanaan audit tidak sesuai ketentuan, seperti kurangnya
jumlah uji petik dan terlambatnya pelaksanaan audit.
Pelaporan yang tidak sesuai petunjuk teknis audit, seperti
tidak dilaksanakannya proses review berjenjang dan tidak
lengkapnya informasi yang disajikan dalam lampiran laporan.
Tidak lengkapnya dokumen pendukung kertas kerja seperti
Program Kerja Audit (PKA), Surat Independensi Auditor dan
Berita Acara Temuan Hasil Audit.
2.4. Asistensi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan
pada tahun 2014 adalah pada Pemerintah Kota Manado, Kota
Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara,
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Kepulauan
Talaud. Berdasarkan hasil audit BPK RI, permasalahan utama yang
ditemukan dalam pengelolaan BMD yaitu:
Peralatan dan Mesin yang ada pada SKPD belum diketahui
status keberadaannya, dalam kondisi rusak dan beberapa
diantaranya dinyatakan hilang.
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak didukung dengan
data identitas jalan seperti panjang lebar, dan luas jalan,
letak lokasi alamat serta dokumen pengadaan;
Aset Tetap Lainnya berupa buku dan binatang ternak tidak
didukung dengan data judul, spesifikasi buku, jenis serta
ukuran ternak;
Aset tetap dari hibah dan kapitalisasi belum dicatat dan
penghapusan aset tanpa Surat Keputusan Kepala Daerah;
Terdapat perbedaaan aset tetap yang disajikan pada Neraca
dengan nilai yang tercatat padaLaporan Barang Milik Daerah
(BMD) bidang aset maupun SKPD;
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 47
Aset yang dikuasai pihak lain, tidak diketahui keberadaannya
sehingga tercatat pada Buku Inventaris tanpa rincian jumlah
unit yang sebenarnya dan barang-barang inventaris ex-
rumah dinas jabatan Walikota , Wakil Walikota dan
Sekretaris Daerah yang tidak diketahui nilai dan
keberadaannya.
3. AKUNTABILITAS PEWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK DAN BERSIH
Dalam upaya menuju pemerintahan yang baik dan bersih, berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia no. 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi,
Pemerintah Daerah yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan
menjadi Pemerintah Daerah yang berpredikat Zona Integritas (ZI) harus
mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan
kegiatan–kegiatan pencegahan korupsi yang nyata (konkret). Kegiatan
pencegahan korupsi yang nyata (konkret) antara lain penyediaan sistem
dan sarana pengaduan masyarakat atau Wishtle Blower System.
Pengaduan tersebut terkait pengaduan dugaan tindak Pidana Korupi
(TPK) dilingkungan kerja masing-masing, dan harus ditindaklanjuti oleh
pemerintah daerah yang bersangkutan.
Tindak lanjut pengaduan tersebut sebaiknya dengan audit investigasi oleh
pemda yang bersangkutan, atau pemda dapat meminta bantuan BPKP
untuk melakukan audit investigasi.
Di lain pihak, pemda memiliki pandangan atau pendapat bahwa
pengaduan dapat direspon dalam bentuk melaksanakan audit operasional
dan diselesaikan melalui Majelis Pertimbangan Ganti Rugi, serta memiliki
rasa sungkan apabila melakukan audit investigasi kepada teman sejawat.
Mengenai kewajiban pemerintah daerah dinyatakan/diatur dalam Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 08/MPAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 48
Secara umum akuntabilitas pewujudan iklim bagi Kepemerintahan yang
baik dan bersih di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tercermin dengan telah
ditandatanganinya dokumen Pakta Integritas dalam rangka pencanangan
zona integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
dan pemerintah kabupaten / kota seluruh Sulawesi Utara.
Upaya BPKP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan
bersih adalah melalui pengawasan yang bersifat preventif, represif, dan
bersifat solusi kesisteman.
3.1. Pengawasan Bersifat Preventif.
Pengawasan yang bersifat preventif yang telah dilaksanakan BPKP
adalah melakukan sosialisasi Program Anti Korupsi pada berbagai
elemen masyarakat/lembaga pemerintah/BUMD dan sosialisasi
Fraud Control Plan (FCP).
Sosialisasi Program Anti Korupsi adalah sosialisasi yang ditujukan
kepada masyarakat mereka dapat mengenali, memahami dan mulai
memerangi korupsi.
Fraud Control Plan (FCP) adalah Pengembangan pengendalian
yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan
memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud. Program
tersebut dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan
kejadian fraud.
Peran Fraud Control Plan (FCP) harus dimaksimalkan guna
mencegah terjadinya fraud. FCP memungkinkan manajemen fokus
terhadap fraud melalui:
a. Penciptaan Lingkungan yang kondusif untuk mencegah dan
mendeteksi fraud
b. Penilaian risiko yang secara khusus ditujukan untuk
mencegah dan mendeteksi fraud
c. Aktivitas Pengendalian khusus ditujukan untuk mencegah
dan mendeteksi fraud
d. Informasi dan Komunikasi internal dan eksternal untuk
membangun kepedulian untuk mencegah fraud.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 49
Kegiatan BPKP terkait sosialisasi anti korupsi dan Fraud Control
Plan (FCP) selama tahun 2014 tersebut dapat dilihat pada Tabel
14.
Tabel 14
Perkembangan Kegiatan Penerapan Strategi Preventif terhadap KKN
di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2014
No. Kegiatan Satuan Kerja K/L
Dan Pemda
Output
1. Sosialisasi
Program Anti
Korupsi
Focus Group Discussion yaitu
pelajar
4
2. Sosialisasi FCP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Minahasa
Utara
3
3. Diagnostic
Assessment FCP
Pemerintah Kabupaten
Minahasa Utara
1
4. Bimbingan
Teknis FCP
Bank Sulawesi Utara 1
Jumlah 9
Sumber : Laporan Bulanan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
Selain kegiatan tersebut di atas , BPKP juga bekerjasama dengan
KPK melakukan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi
(Korsupgah) .
Tujuan dilakukannya kegiatan korsup pencegahan, adalah :
a) Evaluasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
APBD untuk memastikan APBD Pro Rakyat dan bebas dari
korupsi;
b) Melakukan pengamatan atas bidang pertambangan dan
Ketahanan Pangan;
c) Melakukan identifikasi risiko atas kegiatan-kegiatan sesuai
dengan ruang lingkup korsup
Pada tahun 2014, kegiatan korsup pencegahan dilakukan terhadap
2 (dua) pemda yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa
Selatan, dengan ruang lingkup sebagai berikut :
a) Pengelolaan APBD tahun anggaran 2013-2014.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 50
b) Pengamatan terhadap SKPD yang terkait dengan National
Interest Bidang Pertambangan;
c) Untuk Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
Pengamatan juga dilakukan terhadap SKPD yang terkait
dengan National Interest Bidang Ketahanan Pangan.
Hasil kegiatan BPKP terkait korsup pencegahan selama tahun 2014
tersebut dapat dilihat pada Tabel 15.
Tabel 15
Perkembangan Kegiatan korsup pencegahan
di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2014
No. Bidang Pengamatan Permasalahan
Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara
1. Pengelolaan APBD tahun
anggaran 2013-2014
- Proses penyusunan RKPD
Tahun 2014 belum sesuai
ketentuan
- Keterlambatan Penetapan
APBD Tahun 2014
- Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban
belanja Hibah dan Bansos
tidak sesuai dengan
ketentuan
- Anggaran Belanja Modal
tahun 2010 s.d 2013 masih
dibawah 30%
- RPJMD/Renstra SKPD tidak
dijadikan acuan dalam
menyusun RKPD/Renja SKPD
- Penyusunan Anggaran belum
sepenuhnya berdasarkan pada
Standar Satuan Harga (SSH)
dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) serta Analisa
Standar Belanja (ASB)
- Penempatan komponen
belanja tidak sesuai kegiatan
yang akan dilaksanakan
- Jumlah pagu anggaran SKPD
melebihi PPAS yang telah
disepakati antara DPRD dan
Pemerintah Daerah
- Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban
belanja Hibah dan Bansos
tidak sesuai dengan ketentuan
2. National Interest Bidang
Pertambangan
- Belum ada peraturan pokok
penyelenggaraan
pertambangan
- Sudah disusun Penetapan
- Lokasi Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP)
tumpang tindih dengan
peruntukan usaha lainnya
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 51
Peta Wilayah Pertambangan,
namun penetapan tersebut
tidak berdasarkan hasil
inventarisasi potensi
pertambangan melalui
kegiatan penyelidikan dan
penelitian pertambangan
- Inspektur Pertambangan
belum pernah mengikuti diklat
pengawasan
penyelenggaraan
pertambangan
- Terdapat kegiatan
penambangan liar yang
dilakukan oelh sekelompok
masyarakat tanpa adanya Izin
Pertambangan Rakyat (IPR)
dari Pemerintah Kabupaten
Minahasa Selatan.
- Tidak adanya jaminan
kesungguhan, jaminan
reklamasi dan jaminan pasca
dari pemegang IUP Operasi
Produksi
- Terdapat 3 perusahaan
pemegang IUP Eksplorasi
yang telah berakhir pada
tahun 2013 dan tidak
mengajukan permohonan
perpanjangan
- Terdapat perusahaan
pemegang IUP yang belum
melunasi iuran tetap (pokok
dan denda) IUP Eksplorasi
tahun 2012 sebesar
$99.998,98 tahun 2013/2014
sampai dengan bulan April
2014 sebesar $108.669,03
- Perusahaan pemegang IUP
yang belum melunasi iuran
tetap (pokok dan denda) IUP
Produksi tahun 2012 sebesar
(misal, usaha kehutanan,
usaha perkebunan dll)
- Lokasi Tambang tidak Sesuai
dengan koordinat pada
Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) yang
ditetapkan
- Pelaksana Izin Usaha
Pertambangan (IUP) bukan
Pihak yang ditetapkan dalam
IUP
- Pemegang Izin Usaha
Pertambangan (IUP)
Eksplorasi melakukan usaha
pertambangan Operasi
Produksi
- Jenis Mineral yang di produksi
tidak sesuai dengan jenis
mineral dalam Izin Usaha
Pertambangan (IUP)
- Ketidak tepatan laporan
produksi dari pemegang Izin
Usaha Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi
- Manipulasi data hasil
Eksplorasi
- Pemegang IUP tidak
membayar Iuran Tetap dan
Iuran produksi
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 52
$ 65,78 tahun 2013/2014
sampai dengan bulan April
2014 sebesar $1.828,27.
3. National Interest Bidang
Ketahanan Pangan
- Dewan Ketahanan Pangan
Belum Melaksanakan
Fungsinya secara Optimal
- Belum adanya SPM Bidang
Ketahanan Pangan
- Terdapat Kekurangan Volume
Pekerjaan Senilai
Rp14.869.510,34
- Terdapat Kemahalan Harga
pada Dua SPK Senilai
Rp5.105.087,23
Tidak dilakukan pengamatan
Sumber : Laporan Bulanan Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
3.2. Pengawasan Bersifat Represif.
Pengawasan yang bersifat represif yang dilaksanakan BPKP adalah
meliputi audit investigatif yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi,
audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada
berbagai satuan kerja K/L dan pemda, dan Pemberian Keterangan
Ahli (PKA).
Rangkuman hasil kegiatan pengawasan dimaksud selama tahun
2014 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 16 sampai dengan
Tabel 18 berikut:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 53
Tabel 16
Hasil Audit Investigatif
di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2014
No. Instansi Jumlah Kasus
1. Satuan Kerja K/L -
2. Pemprov -
3. Pemkab 3
4. Pemkot -
5. BUMN -
6. BUMD -
Jumlah 3
Sumber: Laporan Bulanan Bidang Investigasi 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
Tabel 17
Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2014
No. Instansi Jumlah Kasus
1. Satuan Kerja K/L -
2. Pemprov 1
3. Pemkab 11
4. Pemkot 2
5. BUMN -
6. BUMD -
Jumlah 14
Sumber:Laporan Bulanan Bidang Investigasi 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Utara
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 54
Tabel 18
Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi
di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2014
No. Instansi Jumlah Kasus
2014
1. Kejaksaan 7
2. Kepolisian 4
3. KPK -
4. Pengadilan Negeri 18
Jumlah 29
Sumber: Laporan Bulanan Bidang Investigasi 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
Dari beberapa kasus yang ditangani oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Utara, baik audit investigatif maupun audit perhitungan
kerugian keuangan negara (PKKN), diketahui penyimpangan yang
terjadi disebabkan karena Fraud Control Plan (FCP) tidak
diterapkan atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta
fraud umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki peran
dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara/daerah,
seperti panitia pelaksana kegitan, pejabatpembuat komitmen, kuasa
pengguna anggaran hingga pihak-pihak pengambil keputusan.
Selain kegiatan-kegiatan diatas, BPKP juga melaksanakan kegiatan
evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, laporan audit
penyesuaian harga, dan laporan audit atas klaim.Laporan hasil
kegiatan tersebut diharapkan dapat digunakan oleh Pimpinan Objek
Penugasan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan
keputusan untuk menyelesaikan hambatan kelancaran
pembangunan dan keputusan yang menyangkut pengamanan dan
pencegahan terhadap kebocoran pembayaran yang menjadi beban
keuangan negara.
3.3. Pengawasan Bersifat Solusi Kesisteman.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penerapan strategi solusi
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 55
kesisteman adalah meliputi peningkatan kapasitas APIP,
penyelenggaraan ujian sertifikasi JFA, Diklat SPIP, serta Sosialisasi
dan Evaluasi Tata Kelola APIPdengan sasaran K/L dan pemda.
K/L dan instansi yang telah dilakukan Bimbingan Teknis, Asistensi
dan Sosialisasi SPIP adalah sebagai berikut:
a. Balai Besar POM Manado;
b. Kejaksaan Tinggi;
c. Universitas Sam Ratulangi;
d. RS Kandou Manado;
e. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM;
f. Balai Jalan Wilayah XI;
Adapun kegiatan yang terkait peningkatan kapasitas APIP disajikan
pada Tabel 19.
Tabel 19 Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP
di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 - 2014
No. Kegiatan 2013 2014
Kegiatan Jumlah Kegiatan Jumlah
1. Ujian sertifikasi JFA 5 kali 93 orang - -
2. Pendidikan dan latihan SPIP 1 kali 34 orang 1 kali 30 Orang
3. Monitoring Hasil Diklat SPIP 5 kali 5 pemda
4. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP
10 kali 10 pemda 4 kali 4 pemda
5. Sosialisasi Tata Kelola APIP 2 kali 2 pemda 9 kali 9 pemda
6. Evaluasi tata kelola APIP 2 kali 2 pemda 6 kali 6 pemda
7. Quality Assurance Audit PNPM
1 kali 1 pemda 8 kali 8 pemda
8. Pendampingan Probity Audit 5 kali 5 pemda 3 kali 3 pemda
9. Bimtek Reviu LKPD - - 1 kali 1 pemda
10. Bimtek Reviu LAKIP - - 1 kali 1 pemda
Sumber : Data Simonev RKT 2013 dan 2014
3.4. Rencana Tindak Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik
dan Bersih
Sehubungan dengan kondisi kualitas akuntabilitas pewujudan iklim
bagi kepemerintahan yang baik dan bersih yang telah diuraikan di
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 56
atas, maka beberapa hal yang menjadi fokus rencana tindak ke
depan adalah sebagai berikut:
a. Perlu disediakan/dirancang sistem dan sarana pengaduan
masyarakat pada pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota.
b. Perlu adanya audit investigatif yang diprakarsai oleh
pemerintah daerah baik yang dilaksanakan APIP pemerintah
daerah yang bersangkutan atau dengan meminta bantuan
BPKP, sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
c. Perluupaya perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan publik
dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan dan
cepat bagi pengguna layanan.
d. Mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan atau
melaksanakan Fraud Control Plan (FCP), sebagai upaya
membangun cegah dini apabila terjadi kecurangan.
e. Memberikan kemudahan bagi pengangkatan pegawai
Inspektorat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan
mendukung upaya peningkatan kapabilitas APIP ke level 2.
4. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL
Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral ditekankan pada
keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program
tersebut. Walaupun keberhasilan suatu program sulit diukur dengan
obyektif, namun suatu pengukuran harus dilakukan dengan menggunakan
berbagai pendekatan. Beberapa program strategis harus dapat dinilai
tingkat capaiannya, sebagai pengukur keberhasilan, disamping sebagai
alat pengendalian kebijakan.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 57
Dalam rangka mendukung program Pemerintah yang pro job, pro poor,
dan pro growth, BPKP secara konsisten pada tahun 2014 merencanakan
pengawasan pada pelaksanaan program-program strategis. Program-
program strategis ini adalah program yang tercantum dalam prioritas
nasional, prioritas bidang, prioritas kewilayahan, dan prioritas pemda.
Dalam laporan ini, program strategis adalah program nasional yang berada
atau berkaitan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta program
strategis daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Provinsi Sulawesi
Utara periode 2010 - 2014.
Program lintas sektoral pada Tahun 2014 yang dilakukan pengawasannya
oleh BPKP meliputi:
Program Pendidikan
Program Kesehatan dan Kependudukan
Program Penanggulangan Kemiskinan
Program Ketahanan Pangan
Program Infrastruktur
Program Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Audit Kinerja PDAM dalam rangka pencapaian MDG’s
Evaluasi atas Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LPPB).
Program Pengawasan Lainnya
4.1. Pengawasan Program Pendidikan
Pengawasan BPKP pada Program Pendidikan, antara lain :
a. Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Program Pendidikan
Anak Usia Dini (PPAUD)
b. Audit atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru PNSD di Wilayah
Provinsi Sulawesi Utara.
c. Audit atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru pada Lingkungan
Kementerian Agama di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
4.2. Pengawasan Program Kesehatan dan Kependudukan
Pengawasan BPKP pada Program Kesehatan dan Kependudukan,
antara lain :
a. Audit atas Tunggakan Jamkesmas sampai 31 Desember 2013
pada Rumah Sakit (PPK Lanjutan) di Provinsi Sulawesi Utara.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 58
b. Audit atas Klaim Dana Pelayanan Dasar Jamkesmas dan
Jampersal Tahun 2013 pada Seluruh Dinas Kesehatan
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara
c. Audit Operasional atas Program Beras Miskin (RASKIN) Tahun
Anggaran 2014
4.3. Pengawasan Program Penanggulangan Kemiskinan
Pengawasan BPKP pada Program Penanggulangan Kemiskinan,
antara lain :
a. Audit atas program PNPM Mandiri Perkotaan pada Provinsi
Sulawesi Utara dan 5 (lima) Kota/Kabupaten, yaitu: Kota Bitung,
Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara,
Kabupaten Minahasa.
b. Audit atas program PNPM Mandiri Perdesaan pada Provinsi
Sulawesi Utara dan 7 (tujuh) Kota/Kabupaten, yaitu: Kabupaten
Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa
Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Bolaang
Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
c. Audit atas program PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas
(GSC) pada Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten
Kepulauan Sangihe.
d. Audit atas Program RASKIN pada Kota Bitung, Kota Tomohon,
Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan
Kabupaten Minahasa Utara.
4.4. Pengawasan Program Ketahanan Pangan
Dalam tahun 2014, BPKP melakukan evaluasi dan verifikasi atas
peran BUMN yang bergerak dalam industri bidang pangan di
Provinsi Sulawesi Utara, yaitu PT Pertani, PT Sang Hyang Seri dan
PT Pupuk Kaltim.
Evaluasi terkait dengan program BUMN dalam mendukung program
ketahanan pangan nasional berbentuk Gerakan Peningkatan
Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K).
Tujuan evaluasi dan verifikasi adalah menilai penyediaan benih dan
pupuk apakah sudah sesuai permintaan konsumen baik kualitas,
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 59
kuantitas, tepat waktu dan tepat sasaran dan serta efektivitas
pelaksanaan Public Service obligation (PSO) berupa subsidi benih
dan subsidi pupuk.
Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi ditemukan bahwa :
a. Data Produktifitas Benih Padi dan Jagung tidak tersedia dan
pencatatan/pengadministrasian Kelompok Tani, tidak tertib
b. Proses Penyusunan Proposal Daftar Petani Peserta GP3K
Tahun 2013 masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c. Pengajuan Dana Program Kemitraan (PK) GP3K Tahun 2013
melalui pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK) hanya bersifat formalitas, karena tidak sesuai dengan
kebutuhan Kelompok Tani Padi Sawah serta terdapat
penggunaan dana Program Kemitraan GP3K Tahun 2013
yang tidak sesuai peruntukannya sebesar
Rp4.525.000.000,00.
4.5. Pengawasan Program Infrastruktur
Pengawasan BPKP pada Program Infrastruktur, antara lain :
a. Audit atas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
(PPIP) pada Provinsi Sulawesi Utara dan 6 (enam)
Kota/Kabupaten, yaitu: Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa
Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa,
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang
Mongondow.
b. Interim Audit atas Program Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan (PPIP) pada Provinsi Sulawesi Utara dan 5 (lima)
Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kotamobagu,
Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan
dan Kabupaten Bolaang Mongondow.
c. Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Eastern Indonesia
National Road Improvement Project (EINRIP) pada SNUT
Pelaksana Jalan Nasional II Sulawesi Utara.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 60
4.6. Pengawasan Program Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Pengawasan BPKP pada Program Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana Audit Pengelolaan Dana Siap Pakai dan
Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Provinsi Sulawesi Utara
dan dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Minahasa dan Kabupaten
Kepulauan Sitaro.
4.7. Audit Kinerja PDAM dalam rangka pencapaian MDG’s
Hasil audit kinerja pada 9 (Sembilan) PDAM di Provinsi Sulawesi
Utara diperoleh informasi bahwa cakupan rata-rata Millenium
Development Goals (MDGs) Layanan Air Bersih sampai tahun 2013
adalah 36,11% atau masih jauh dari cakupan rata-rata yang
ditargetkan dalam RPJMN 2013 sebesar 68,83%. Kondisi yang
mempengaruhi hal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Dari sepuluh PDAM di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdapat
satu PDAM (PDAM Kota Manado) dikelola dengan bekerja sama
dengan pihak swasta.
b. Kondisi kesehatan sembilan PDAM tidak ada yang berkinerja
baik dan cukup baik.
c. Kapasitas produksi terpasang di sembilan PDAM belum
seluruhnya dapat dimanfaatkan.
d. Pemanfaatan sumber air baku belum optimal.
e. Non Revenue Water pada seluruh PDAM diatas standard yang
disebabkan pengukuran produksi air belum akurat dan
kebocoran pipa
f. Sebagian besar PDAM belum dapat memenuhi kepastian
kualitas air dan kontiniunitas layanan selama 24 jam.
g. Tidak tersedianya dana investasi yang cukup untuk
meningkatkan/ memasarkan sambungan baru, meningkatkan
kualitas air dan penggantian meter air yang rusak.
h. Pemekaran wilayah yang diikuti dengan pendirian PDAM baru
yang terpisah dari induk, berdampak pada pengelolaan PDAM
yang lama dan PDAM yang baru.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 61
i. Masih adanya kelemahan yang signifkan dalam tata kelola
manajemen PDAM.
BPKP menyarankan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara agar
mendorong para Kepala Daerah untuk melakukan langkah
perbaikan dalam rangka meningkatkan capaian MDG’s sebagai
berikut :
a. Melakukan pemantauan kinerja seluruh PDAM termasuk PDAM
Kota Manado yang bekerja sama dengan PT. Air secara berkala
dan menetapkan peraturan penerapan prinsip-prinsip good
corporate governance pada pengelolaan PDAM.
b. Mengupayakan pemberian tambahan dana investasi kepada
PDAM yang dinilai berkinerja baik dengan suatu rumusan yang
dibuat secara akuntabel, fair dan dengan formula yang jelas.
c. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola
PDAM.
4.8. Program Pengawasan Lintas Sektoral Lainnya
Perwakilan BPKP Sulawesi Utara juga melakukan kegiatan
pengawasan lintas sektoral lainnya yaitu :
a. Audit Dalam Rangka Pengajuan Perpanjangan Ijin Kontrak
Tahun Jamak (Multiyears) Paket Pembangunan Jembatan DR.
IR. Soekarno Manado Provinsi Sulawesi Utara.
b. Evaluasi Lintas Sektoral atas Prioritas Pembangunan Program
Penanggulangan Kemiskinan pada Provinsi Sulawesi Utara.
c. Perumusan Strategic Recommendation untuk Peningkatan
Kualitas Perencanaan/ Pelaksanaan APBN pada Pengelolaan
Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan di Wilayah
Provinsi Sulawesi Utara.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 62
Selain hal di atas, hal-hal lain yang perlu diinformasikan pada
Pengelolaan Program Lintas Sektoral antara lain yaitu:
1) RKPJMD dan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota belum
mencantumkan keterlibatan Corporate Social Responsibility
(CSR) dalam rangka penanggulangan kemiskinan secara
detail.
2) Implementasi Program lintas sektoral prioritas Penanggulangan
Kemiskinan di daerah belum dikoordinasikan dengan baik.
3) Belum dilakukan koordinasi pengelolaan data base target
program di tingkat pelaksana program (SKPD ataupun UPT
Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di daerah) antara data
target APBN dengan APBD Provinsi.
4) Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota, sudah dibuat mekanisme
pemantauan dan pelaporan, namun belum diterapkan secara
menyeluruh untuk seluruh SKPD pelaksana program di tingkat
Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
5) Database Penduduk Miskin, sebagai target sasaran program
yang digunakan dalam program-program penanggulangan
belum di update oleh instansi yang berwenang, yaitu BPS.
6) Masih terdapat penerima program Penanggulangan
Kemiskinan yang belum memiliki KPS.
7) Masih terdapat pemegang KPS yang belum menerima seluruh
program penanggulangan kemiskinan yang bersifat
perlindungan sosial.
8) Infrastruktur yang telah dibangun melalui program PPIP dan
PNPM-Mandiri Perdesaan menggunakan dana Bantuan
Langsung Mandiri (BLM) yang bersifat hibah. Karena hibah
bukan belanja modal, satker pengelola tidak mencatatnya
sebagai asset Negara/BMN/BMD (Pemerintah/ Pemerintah
Provinsi/ Pemerintah Kabupaten).
Jenis-jenis asetprogram PPIP yang sudah dibangun di Provinsi
Sulawesi Utara sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 tersebar
di 12 kabupaten/kota seperti yang tersaji dalam Tabel 20.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 63
Tabel 20 Jenis Aset Program PPIP
Tahun 2009 – 2013
No Nama/Jenis Aset Jumlah
Satuan Kuantitas 1 Jalan Meter 810.262 2 Jembatan Unit 146 3 Jembatan gantung Unit 3 4 Jembatan kayu Unit 8 5 Plat duicker, gorong-gorong Unit 1.387 6 Talud Meter 33.966 7 Drainase Meter 67.745 8 Bronjong Unit 42 9 Jaringan air bersih Meter 232.316 10 Bendungan Unit 1 11 Hidran umum Unit 544 12 Sumur bor Unit 4 13 Profil tank Unit 48 14 Sumur gali Unit 21 15 MCK Unit 238 16 Jaringan irigasi Meter 12.179 17 Tambatan perahu Unit 34 18 Bak penangkap, penampung Unit 69
Aset yang sudah terbangun (pekerjaan konstruksi) melalui
PNPM-Mandiri Perdesaan sejak tahun 2009 sampai dengan
tahun 2013 tersebar pada sebelas kabupaten dengan nilai
sebesar Rp.460.818.109.681,00 sebagaimana diuraikan pada
Tabel 21.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 64
Tabel 21 Nilai Pekerjaan Konstruksi PNPM Mandiri Perdesaan
2009 - 2013
NO Kabupaten TAHUN
TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bolaang Mongondow
9.689.873.900 13.024.895.229 9.726.874.465 7.140.457.830 6.315.768.025 45.897.869.449
2 Minahasa 7.175.526.207 7.183.368.069 15.760.947.555 13.383.947.371 14.795.038.180 58.298.827.382
3 Minahasa Selatan 10.983.176.882 16.195.170.541 12.605.372.180 9.931.724.361 15.356.977.343 65.072.421.307
4 Minahasa Utara 6.977.218.549 9.266.578.134 8.246.374.174 10.018.953.306 6.669.055.193 41.178.179.356
5 Kep. Sangihe 8.925.253.273 16.262.184.764 14.889.017.969 15.544.586;712 4.364.799.400 59.985.842.118
6 Kep. Talaud - - - - 8.532.575.920 8.532.575.920
7 Minahasa Tenggara
4.508.160.525 6.803.965.271 7.913.291.563 6.658.784.527 15.757.611.575 41.641.813.461
8 Kep. Siau Tagulandang Biaro
7.727.682.508 7.243.389.790 15.171.723.408 14.200.490.300 7.757.221.000 52.100.507.006
9 Bolaang Mongodow Utara
5.732.201.942 5.668.026.200 5.923.189.750 7.768.820.275 6.201.076.950 31.293.315.117
10 Bolaang Mongodow Selatan
1.492.157.900 8.010.052.000 4.964.881.550 7.805.149.422 15.356.977.343 37.629.218.215
11 Bolaang Mongodow Timur
5.035.370.175 4.195.771.600 3.446.094.950 3.079.043.100 3.431.260.525 19.187.540.350
JUMLAH 68.246.621.861 93.853.401.598 98.647.767.564 95.531.957.204 104.538.361.454 460.818.109.681
Sumber: Laporan Koordinator Provinsi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2013
Sedangkan aset-aset yang sudah dibangun melalui PNPM-
Mandiri Perkotaan sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat
pada Tabel 22.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 65
Tabel 22
Jenis Aset PNPM Mandiri Perkotaan
No Nama/Jenis Aset Jumlah
Satuan Kuantitas Rp.
1 Fasilitas Air Bersih Unit 5463 728.494.000
2 Fasilitas Drainase Meter 24343,9 6.920.007.080
3 Fasilitas Jalan Meter 49366,47 12.856.911.020
4 Fasilitas Jembatan Meter 153 267.461.100
5 Fasilitas MCK/Sanitasi Unit 434 3.746.189.000
6 Fasilitas Penerangan Umum Unit 127 162.810.600
7 Perumahan Unit 47 986.738.800
8 Saluran Pembuangan Limbah Meter 250 44.367.000
9 Fasilitas Lain-lain Unit/ Meter
994 367.341.500
Total 26.80.320.100
9) Lokasi infrastruktur yang telah dibangun berlokasi di desa-desa
penerima bantuan dan terintegrasi dengan tata pemerintahan
desa. Namun terhadap aset-aset tersebut belum teradministrasi
dan dicatat dalam aset negara/BMN/BMD (Pemerintah/
Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah
Desa) sebagaimana yang tercantum dalam UU RI Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan
Desa, sehingga menyebabkan aset-aset hasil Program PPIP
dan PNPM Mandiri Perdesaan tidak dilakukan pemeliharaan
dengan baik oleh pemerintah Desa sebagai penanggung jawab
aset setelah pelaksanaan program.
10) Dari sisi manfaat, output PPIP dan PNPM-Mandiri Perdesaan
infrastruktur lebih banyak memberikan dampak positif terhadap
perputaran perekonomian di desa dibandingkan dengan di
Kabupaten/Kota, antara lain terbukanya kesempatan kerja di
desa, memperlancar distribusi hasil-hasil pertanian, dan
ketersediaan sarana/prasarana umum di desa.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 66
11) Masih terdapat saldo Pinjaman dan Tunggakan Pinjaman
Program PNPM Mandiri masing-masing sebesar
Rp.129.080.392.500,00 dan Rp.61.645.246.979,00 seperti
terlihat pada Tabel 23 berikut :
Tabel 23
Jenis Pinjaman PNPM Mandiri beserta Saldo dan Tunggakan
No Jenis Pinjaman Saldo Pinjaman Tunggakan
1 Pinjaman KSM-Perkotaan (terdapat pada 7 kabupaten/kota)
14.691.656.375,00
7.647.704.450
2 Pinjaman SPP-Perdesaan (terdapat pada 11 kabupaten/kota) 112.721.172.465,00
52.398.178.869,00
3 Pinjaman UEP-Perdesaan (terdapat pada 7 kabupaten/kota)
1.667.563.660,00
1.599.363.660,00
Total 129.080.392.500,00 61.645.246.979,00
Tunggakan Pinjaman KSM-Perkotaan senilai Rp.7.647.704.450,00
seperti terlihat dalam di atas berumur lebih dari enam bulan dengan
kolektibilitas macet.
Rincian per kabupaten/kota disajikan pada Tabel 24 hingga Tabel
26.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 67
Tabel 24 Saldo Pinjaman PNPM Mandiri Perkotaan (Pinjaman KSM)
Kota/Kab
Saldo Pinjaman
Jumlah Saldo Pinjaman
Saldo Pinjaman
Lancar
Saldo Pinj Yg
mengandung tunggakan <
3 bln/kali angsuran
Saldo Pinj Yg mengandung Tungggakan 3 s/d 6 bln/kali
angsuran
Saldo Pinj Yg mengandung tunggakan 6 s/d 9 bln/kali
angsuran
Saldo Pinj Yg mengandung tunggakan > 9
bln/kali angsuran
Kab. Minahasa
1.682.783.100
538.767.000
636.007.100
291.707.000
72.194.500
144.107.500
32,02% 37,79% 17,33% 4,29% 8,56%
Kab. Sangihe
624.109.350
136.258.100
-
-
-
487.851.250
21,83% 0,00% 0,00% 0,00% 78,17%
Kab.Minut
766.149.000
480.190.000
98.936.000
29.280.000
-
157.743.000
62,68% 12,91% 3,82% 0,00% 20,59%
Kota Manado
5.604.867.725
1.345.530.800
255.972.375
150.406.800
143.081.000
3.709.876.750
24,01% 4,57% 2,68% 2,55% 66,19%
Kota Bitung
2.518.578.900
736.405.000
269.407.000
209.904.500
112.633.500
1.190.228.900
29,24% 10,70% 8,33% 4,47% 47,26%
Kota Tomohon
1.965.962.600
322.679.250
122.155.500
21.560.000
7.450.000
1.492.117.850
16,41% 6,21% 1,10% 0,38% 75,90%
Kotamobagu
1.529.205.700
473.939.500
641.472.000
283.374.000
91.695.000
38.725.200
30,99% 41,95% 18,53% 6,00% 2,53%
Jumlah 14.691.656.375
4.033.769.650
2.023.949.975
986.232.300
427.054.000
7.220.650.450
Persentase 27,46% 13,78% 6,71% 2,91% 49,15%
Sumber: Laporan Konsultan Manajemen PNPM Perkotaan Tahun 2014 (unaudited)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 68
Tabel 25 Saldo Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan-Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP)
Per 31 Mei 2014
No Kabupaten Alokasi Pinjaman Pinjaman Jatuh
Tempo Realisasi
Pengembalian Saldo Pinjaman
Pengembalian
(%)
Tunggakan Tunggakan
(%) Pokok
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Bolaang Mongondow
50.338.490.076 44.963.716.292 36.284.115.747 14.054.374.329 80,70 8.679.600.545 17,24
2 Minahasa 77.467.383.631 67.464.048.766 60.857.571.808 16.609.811.823 90,21 6.606.476.958 8,53
3 Sangihe 57.048.230.000 48.994.329.581 42.917.291.997 14.130.938.003 87,60 6.077.037.584 10,65
4 Talaud 46.953.141.209 41.400.699.536 32.731.457.404 14.221.683.805 79,06 8.669.242.132 18,46
5 Minahasa Selatan 35.726.052.877 28.165.607.337 22.890.655.505 12.835.397.372 81,27 5.274.951.832 14,77
6 Minahasa Utara 38.194.312.262 34.751.647.707 28.500.615.446 9.693.696.816 82,01 6.251.032.261 16,37
7 Bolaang Mongondow Utara
21.997.835.700 19.071.839.863 16.646.152.529 5.351.683.171 87,28 2.425.687.334 11,03
8 Sitaro 39.043.340.150 33.600.638.700 29.845.462.663 9.197.877.487 88,82 3.755.176.037 9,62
9 Minahasa Tenggara
55.689.306.088 47.154.178.985 44.680.013.067 11.009.293.021 94,75 2.474.165.918 4,44
10 Bolaang Mongondow Selatan
14.939.094.987 12.417.811.615 11.144.204.957 3.794.890.030 89,74 1.273.606.658 8,53
11 Bolaang Mongondow Timur
8.545.251.848 7.634.926.850 6.723.725.240 1.821.526.608 88,07 911.201.610 10,66
Provinsi Sulawesi Utara
445.942.438.828 385.619.445.232 333.221.266.363 112.721.172.465 86,41 52.398.178.869 11,75
Sumber: Laporan Koordinator Provinsi Per 31 Mei 2014 (unaudited)
Tabel 26 Saldo Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan-Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Per 30Juni 2014
No Kabupaten Alokasi
Pinjaman Target
Pengembalian Realisasi
Pengembalian Saldo
Pinjaman
Pengembalian
(%)
Tunggakan Pengembalian
Tunggakan (%)
1 2 3 4 5 6 = (3 - 5) 7= (5/4) 8 = (4 - 5) 9=(8/4)
1 Minahasa 423.906.000 423.906.000 227.151.606 196.754.394 53,59 196.754.394 46,41
2 Kepl. Sangihe 1.345.540.009 1.345.540.009 989.624.268 355.915.741 73,55 355.915.741 26,45
3 Minahasa Selatan 183.695.110 183.695.110 106.045.164 77.649.946 57,73 77.649.946 42,27
4 Minahasa Utara 251.516.111 251.516.111 166.721.233 84.794.878 66,29 84.794.878 33,71
5 Bolaang Mongondow Utara
702.608.000 702.608.000 369.565.883 333.042.117 52,60 333.042.117 47,40
6 Kepl. SITARO 2.441.877.500 2.433.877.500 1.973.605.916 468.271.584 81,09 460.271.584 18,91
7 Minahasa Tenggara
1.135.336.000 1.075.136.000 984.201.000 151.135.000 91,54 90.935.000 8,46
Provinsi Sulawesi Utara 6.484.478.730 6.416.278.730 4.816.915.070 1.667.563.660 75,07 1.599.363.660 24,93
Sumber: Laporan Koordinator Provinsi Semester 1 Tahun 2014
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur - 13120 Telepon (021) 8584867, Faximile (021) 85906404
Nomor : SPM- /K.D4/PW18/2015 Januari 2015 Lampiran : Satu Laporan Hal : Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014
Yth. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas
Keuangan Negara/Dareah pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014, meliputi kegiatan yang
dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebagai implementasi atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas
Keuangan Negara, yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara pada Provinsi
Sulawesi Utara.
Selama Tahun 2014, Perwakilan BPKP Sulawesi Utara melakukan kegiatan pengawasan
dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut
diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada Gubernur dan para stakeholder
serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara dan
penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
BPKP selaku auditor pemerintah telah dan akan terus berkomitmen untuk mendukung
tugas-tugas pemerintahan melalui pemberian jasa assurance dan consulting kepada
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas
keuangan negara/daerah, mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional yang pro-job,
pro-poor, dan pro-growth dengan menekankan pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan
kehematan serta penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking) menuju
Wilayah Tertib Administrasi dan Wilayah Bebas Korupsi di Provinsi Sulawesi Utara, dengan hasil
sebagai berikut:
1. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Akuntabilitas pelaporan keuangan negara di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014
menunjukkan arah perbaikan yang signifikan, ditandai dengan peningkatan opini BPK RI atas
LKPD tahun 2013 apabila dibandingkan dengan opini BPK RI atas LKPD tahun 2012, yaitu
sebesar 150%. Pada tahun 2012 pemda yang meraih opini WTP sebanyak 2 pemda, dan
pada tahun 2013 sebanyak 5 pemda.
2
Belum diperolehnya opini WTP dari BPK RI untuk pemda yang belum meraih WTP,
disebabkan antara lain adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya
barang milik daerah dengan tertib, tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
dengan ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan
keuangan, serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada Pemda.
Selain kegiatan pendampingan dalam rangka peningkatan opini LKPD, Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan audit keuangan bersifat dukungan atas
proyek/kegiatan yang didanai dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Berdasarkan
hasil audit atas PHLN sampai dengan Tahun 2014, pada umumnya dengan opini menyajikan
secara wajar semua hal yang material mengenai penerimaan dan pengeluaran selama tahun
berjalan.
Kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan juga dapat dilihat dari Laporan Akuntabiltas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil evaluasi Kemenpan & RB, BPKP dan Inspektorat
Provinsi Sulawesi Utara atas LAKIP tahun 2013, tidak terdapat pemda yang memperoleh
peringkat “Baik”.
Terhadap laporan keuangan BUMD tahun buku 2013 dan 2012 di Provinsi Sulawesi Utara,
hanya satu BUMD yang diberikan opini oleh eksternal auditor, yaitu PT Bank Sulut, dengan
opini WTP.
Untuk laporan keuangan tahun 2011 dan 2012, terdapat 1 BUMD yang memperoleh opini
WTP, 3 BUMD yang memperoleh opini WDP, dan 1 BUMD yang memperoleh opini
Disclaimer.
Dari hasil kompilasi dan analisis terhadap LKPD seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi
Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 diketahui bahwa rasio pertumbuhan dan rasio
keuangan selama dua tahun terakhir, menunjukkan hal sebagai berikut:
Total aset mengalami kenaikan sebesar 18,68% dan terjadi penurunan total kewajiban
sebesar 36,27%.
SILPA tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar
Rp271.514 juta atau 27,95%.
Kenaikan SILPA terbesar terdapat pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal
ini terjadi umumnya disebabkan, kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tidak
terselesaikan dan realisasi PAD yang melebihi rencana.
PAD mengalami kenaikan sebesar 24,96%.
PAD dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan diperoleh rasio sebesar 12,22%;
Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan diperoleh rasio sebesar
87,85%. Hal ini menunjukkan bahwa dana pembiayaan pembangunan di wilayah
Sulawesi Utara masih tergantung dari Pendapatan Transfer.
3
2. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan
Pengelolaan Aset
Pengawasan atas belanja negara (K/L) yang dilaksanakan pada Tahun 2014 diantaranya
berupa kegiatan audit operasional/keuangan, monitoring dan evaluasi. Sedangkan dalam
rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Utara telah melakukan monitoring atas rencana aksi prioritas pembangunan nasional pada
121 satuan kerja K/L pada Kementerian Kesehatan, Pertanian, Agama Pendidikan dan
Kebudayaan. Dari hasil monitoring atas rencana aksi prioritas pembangunan nasional
tersebut, dijumpai empat belas satuan kerja dengan permasalahan yang memerlukan
perhatian khusus, yang terdapat dalam Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
yang tersebar di Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten
Bolaang Mongondow, dan Kota Kotamobagu serta Program Kementerian Kesehatan yang
berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu.
3. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Pewujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang
Baik dan Bersih
Pengawasan oleh BPKP terhadap akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang
baik dan bersih dilaksanakan melalui: (i) strategi preventif; (ii) strategi represif; dan (iii) solusi
kesisteman. Strategi preventif berupa penerapan Fraud Control Plan (FCP) sebagai sistem
cegah dini dan perbaikan tatakelola, sedangkan strategi represif dilakukan dalam rangka
penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana
Korupsi. Adapun solusi kesisteman dilakukan melalui kegiatan pengawasan peningkatan
tatakelola BUMD dan peningkatan kapasitas APIP.
Secara umum akuntabilitas pewujudan iklim bagi Kepemerintahan yang baik dan bersih di
wilayah Provinsi Sulawesi Utara tercermin dengan telah ditandatanganinya dokumen Pakta
Integritas dalam rangka pencanangan zona integritas yang dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten / kota seluruh Sulawesi Utara, namun
dalam rangka penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat diperlukan adanya audit
investigatif yang diprakarsai oleh pemerintah daerah baik yang dilaksanakan APIP
pemerintah daerah yang bersangkutan atau dengan meminta bantuan BPKP, sebagai tindak
lanjut atas pengaduan masyarakat.
4. Hasil Pengawasan dari Perspektif Akuntabilitas Pengawasan atas Pelaksanaan Program
Lintas Sektoral
Berdasarkan hasil audit, nilai total saldo Pinjaman Program PNPM Mandiri adalah
sebesar Rp. 129.080.392.500,00 dengan total tunggakan sebesar Rp.61.645.246.979,00,
termasuk di dalamnya tunggakan dengan kolektibilitas macet senilai
Rp.7.647.704.450,00.
4
Terdapat aset pekerjaan konstruksi PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar pada
sebelas kabupaten senilai Rp.460.818.109.681,00 yang belum diadministrasikan secara
memadai sebagai aset desa. Kondisi tersebut perlu penanganan khusus mengingat telah
terbitnya UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
Dari hasil audit kinerja pada sembilan PDAM di Provinsi Sulawesi Utara diperoleh
informasi bahwa cakupan rata-rata Millenium Development Goals (MDGs) Layanan Air
Bersih sampai tahun 2013 adalah 36,11%. Capaian tersebut masih dibawah target
RPJMN 2013 yang mensyaratkan MDGs sampai tahun 2015 sebesar 68,83%.
Laporan Hasil Pengawasan selengkapnya kami sampaikan sebagaimana terlampir.
Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.
a.n. Kepala BPKP,
Deputi Kepala BPKP
Dadang Kurnia NIP 19610930 198203 1 001
Tembusan: 1. Kepala BPKP 2. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara 3. Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP
Bolmong Bolsel Bolmut Boltim Kotamobagu Minahasa Minsel Minut Mitra Talaud Sangihe Sitaro Jumlah
TA. 2009 3,396,001,117 2,940,000,000 6,336,001,117
1 Jalan (m) 11,006 - 5,401 11,120 27,527
2 Jembatan (unit) 3 - 3 - 6
3 Jembatan Gantung - - -
4 Jembatan Kayu
5 Plat Duicker, Gorong-gorong (unit) 32 - 7 2 41
6 Talud (m) 330 - 1,913 100 2,343
7 Drainase (m) 3,219 - 900 - 4,119
8 Bronjong
9 Jaringan Air Bersih (m) - - - 13,645 13,645
10 Bendungan
11 Hidran Umum (unit) - - 24 40 64
12 Sumur bor (pompa mesin)
13 Profil tank
14 Sumur Gali
15 MCK (unit) - - 4 - 4
16 Jaringan Irigasi (m) - - - - -
17 Tambatan Perahu (m) - - - - -
18 Bak Penangkap, Penampung (unit) - - - 2 2
TA. 2010 1,225,063,436 735,000,000 1,715,000,000 490,000,000 3,920,000,000 2,940,060,800 11,025,124,236
1 Jalan (m) 6,165 3,500 1,300 3,900 1,000 12,432 30,200 58,497
2 Jembatan (unit) 1 - - - - - - 1
3 Jembatan Gantung - - 1 - - - 1
4 Jembatan Kayu
5 Plat Duicker, Gorong-gorong (unit) 1 - - - - - 9 10
6 Talud (m) - - - - - 400 - 400
7 Drainase (m) 2,300 - - 600 - - - 2,900
8 Bronjong
9 Jaringan Air Bersih (m) - 15,000 3,000 - - 7,300 4,062 29,362
10 Bendungan
11 Hidran Umum (unit) - - - - - - 20 20
12 Sumur bor (pompa mesin)
13 Profil tank
14 Sumur Gali
15 MCK (unit) - - - - 10 - 17 27
16 Jaringan Irigasi (m) - - 2,500 5,700 - - - 8,200
17 Tambatan Perahu (m) - - - - - - - -
18 Bak Penangkap, Penampung (unit) - - - - - - - -
TA. 2011 - 1,960,000,000 3,789,800,000 2,813,000,000 2,205,000,000 10,767,800,000
1 Jalan 33,680 11,200 2,100 9,250 900 12,418 11,730 81,278
2 Jembatan 17 - - 5 - 15 - 37
3 Jembatan Gantung 1 - - - - - - 1
4 Jembatan Kayu
5 Plat Duicker, Gorong-gorong 70 15 - 7 2 2 9 105
6 Talud - 60 - 1,059 - 545 50 1,714
7 Drainase - 575 - 2,350 - - - 2,925
8 Bronjong
9 Jaringan Air Bersih - 11,400 13,300 5,200 - - 3,000 32,900
10 Bendungan
11 Hidran Umum - 60 - - - - - 60
12 Sumur bor (pompa mesin)
13 Profil tank
14 Sumur Gali
15 MCK 4 7 - 37 - - - 48
16 Jaringan Irigasi 500 - 650 - - - - 1,150
17 Tambatan Perahu - - - - - - - -
18 Bak Penangkap, Penampung - - - - - - - -
TA. 2012 397,380,000 490,000,000 245,000,000 1,470,001,420 2,878,348,869 1,446,800,486 1,470,104,551 8,397,635,326
1 Jalan 77,473 31,148 51,041 27,106 9,539 6,185 30,342 9,542 6,010 248,386
2 Jembatan 13 - 2 7 6 2 - - - 30
3 Jembatan Gantung - - - - - - - 1 - 1
4 Jembatan Kayu 7 - - - - - - - 7
5 Plat Duicker, Gorong-gorong 170 61 107 49 28 2 16 4 9 446
6 Talud 3,158.8 1,192 140 1,113 850 248 72 - - 6,773.8
7 Drainase 9,264 4,105 1,396 3,898 550 524 347 789 - 20,873
8 Bronjong - - - - - 42 - - 42
Lampiran I
MATRIKS PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP)
Provinsi Sulawesi Utara
TAHUN ANGGARAN DAN USULAN
KEGIATAN Unit/m/m2
Bolmong Bolsel Bolmut Boltim Kotamobagu Minahasa Minsel Minut Mitra Talaud Sangihe Sitaro Jumlah
MATRIKS PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP)
Provinsi Sulawesi Utara
TAHUN ANGGARAN DAN USULAN
KEGIATAN Unit/m/m2
9 Jaringan Air Bersih 7,257 30,979 11,500 4,000 - - 2,040 1,850 - 57,626
10 Bendungan
11 Hidran Umum 34 - 117 10 - - 1 - - 162
12 Sumur bor (pompa mesin)
13 Profil tank
14 Sumur Gali 2 - - - - - - - - 2
15 MCK 37 36 14 32 12 - - 8 - 139
16 Jaringan Irigasi - - - - 200 - - - - 200
17 Tambatan Perahu 2 1 - - - - - - 1 4
18 Bak Penangkap, Penampung 7 - 11 13 - - 2 - - 33
TA. 2013 - 15,306,282 - 2,695,270,561 23,467,429,812 20,488,781,761 19,086,938,976 17,335,531,326 4,800,038,825 5,971,097,154 7,400,780,581 101,261,175,278
1 Jalan 85,835 16,338 43,723 16,145 7,735 60,802 64,498 50,975 9,709 19,534 19,280 394,574
2 Jembatan 10 3 2 2 - 20 3 5 3 16 8 72
3 Jembatan Gantung
4 Jembatan Kayu 1 - - - - - - - - - - 1
5 Plat Duicker, Gorong-gorong 209 31 102 20 17 133 124 60 14 35 40 785
6 Talud - 1,181 1,233 45 835 4,558 3,270 11,186 - - 427 22,735
7 Drainase 4,337 2,832 718 1,962 344 9,114 9,363 6,808 317 570 563 36,928
8 Bronjong - - - - - - - - - - - -
9 Jaringan Air Bersih - 16,738 11,030 - - 26,649 8,254 28,566 - 2,646 4,900 98,783
10 Bendungan - - - - - 1 - - - - - 1
11 Hidran Umum - 75 55 - - 26 5 55 - - 22 238
12 Sumur bor (pompa mesin) - - 1 - - - 1 1 - - 1 4
13 Profil tank - - - - - - - 48 - - - 48
14 Sumur gali - - - - - - - 19 - - - 19
15 MCK 3 - - - - 8 8 - - 1 - 20
16 Jaringan Irigasi - - - - - 2,629 - - - - - 2,629
17 Tambatan Perahu - - - - - - - 30 - - - 30
18 Bak Penangkap, Penampung - 9 14 - - - 7 2 1 - 1 34
137,787,735,957 Nilai Total