LAPORANAKUNTABILITASKINERJAINSTANSIPEMERINTAH(LAKIP)
DIREKTORATKESEHATANKERJADANOLAHRAGATAHUN2017
DIREKTORATKESEHATANKERJADANOLAHRAGADIREKTORATJENDERALKESEHATANMASYARAKAT
KEMENTERIANKESEHATAN2017
i
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan No 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Laporan Akuntabilitas merupakan kewajiban unit Esselon II untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan melaporkan kegiatan dan pencapaian program kepada pimpinan dalam rangka penialaian kinerjanya.
Laporan ini menggambarkan Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam rangka mencapai sasaran Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 khususnya kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga.
Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tidak terlepas dari hasil kerja keras dan kerja cerdas seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor terkait. Ucapan terima kasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah mendukung seluruh kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2017. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan informasi, evaluasi, dan masukan bagi pengembangan perencanaan masa yang akan datang.
Jakarta, Januari 2018
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olaharaga melaksanakan tupoksi melalui kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan dan olahraga dalam mendukung program kesehatan masyarakat dan program-program di Kementerian Kesehatan lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut telah ditetapkan indikator yang harus dicapai dalam 5 tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 – 2019. Upaya pencapaian indikator tersebut dijabarkan dalam indikator kegiatan/ouput yag tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Indikator kinerja (Renstra) yang harus dicapai adalah : 1. persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar ; 2. jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI ; 3. persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar, dan ; 4. persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok
masyarakat di wilayah kerjanya.
Indikator Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang harus dicapai adalah : 1. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah Puskesmas ; 2. Persentase jemaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani dan ; 3. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD 4. Jumlah Perusahaan/tempat kerja melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat
Produktif (GP2SP). 5. Jumlah Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan TKi yang Memenuhi Standar Pencapaian indikator kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2017 yaitu : 1. 62,56% Puskesmas menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dari 60% yang telah
ditetapkan ; 2. Jumlah Pok UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI sebanyak 482 Pos UKK dari target
480 Pos UKK ; 3. Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar sebanyak 103
(100%) sarana kesehatan dari target sebanyak 103 (100%) sarana kesehatan ; dan 4. 49,86% Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya dari
target 40% Puskesmas. 5. 1038 Pos UKK yang terbentuk di wilayah Kerja Puskesmas dari 1020 yang ditergetkan; 6. 77,78% Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olahraga bagi anak SD dari 75% yang
ditergetkan; 7. 48,66% Jamaah haji yang dilaksanakan pengukuran kebugaran dari 30% yang telah
ditetapkan; 8. 103 Sarkes TKI (100%) yang melaksanakan pemeriksaan sesuai standar; dan 9. 401 Perusahaan Melaksanakan GP2SP dari 486 yang telah ditargetkan.; Capaian tersebut diperoleh dari hasil kegiatan di pusat yang menunjang indikator sesuai target yang ada, sedangkan penambahan capaian diperoleh dari hasil kegiatan di daerah melalui dana dekonsentrasi dan dana APBD. Kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga tahun 2017 dibiayai APBN sebesar Rp. 61,9 Milyard yang terdiri atas Rp. 26,8 Milyard di tingkat pusat dan 35,5 M melalui dana Dekonsentrasi. Dengan realisasi mencapai 96,67% untuk kantor pusat dan 89,53% untuk dekonsentrasi. Hasil kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2017 dapat dikategorikan baik dikarenakan capaian indikator yang tercapai seluruhnya realisasi anggaran juga mencapai 96,67%. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan segenap sumber daya dan semua pihak terkait.
iii
Untuk meningkatkan kualitas pencapaian pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga pada tahun 2018-2019 diperlukan upaya : 1. Peningkatan kapasitas SDM 2. Pembinaan teknis untuk perbaikan perencanaan untuk pelaksanaan yang efektif dan
efisien
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 3
C. Tugas Pokok dan Fungsi 3
D. Sistematika 4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja 6
B. Perjanjian Kinerja 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 10
B. Rencana Tindak Lanjut 44
C. Realisasi Anggaran 45
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 47
B. Saran 48
LAMPIRAN 1 Rencana Kinerja Tahunan Formulir RKT
2 Pengukuran Kinerja Formulir PK
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang nomor 36/2009 tentang Kesehatan pada Bab XII
mengenai Kesehatan Kerja Pasal 164-166 menyebutkan bahwa upaya
kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan
terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan
oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja dimaksud meliputi pekerja di sektor
formal dan informal, berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di
lingkungan tempat kerja dan juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara
nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik
Indonesia.
Pada Bab VI Undang-Undang nomor 36/2009 tentang Kesehatan bagian
Sembilan pasal 80 dan 81 dinyatakan bahwa upaya kesehatan olahraga
ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat.
Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagai
upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, prestasi kerja dan prestasi
olahraga. Upaya kesehatan olahraga melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan
olahraga lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif tanpa
mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif diselenggarakan oleh
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga mendukung dalam pencapaian target
SDGs karena 50% penduduk Indonesia adalah pekerja pada usia produktif.
Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga mendukung pekerja sehat, bugar dan
produktif, sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini akan
berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan umur harapan
hidup. Kesehatan Kerja dan Olahraga peduli terhadap pekerja perempuan
mengingat pekerja perempuan yang sehat, bugar dan produktif sehingga
berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan pekerja perempuan usia
muda, pekerja perempuan yang hamil dan pekerja perempuan yang
mempunyai anak. Peningkatan kesehatan ibu dan anak berdampak terhadap
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
1
menurunnya angka kematian ibu dan anak. Karena penurunan angka
kematian ibu dan anak dipengaruhi oleh keadaan perempuan mulai dari usia
muda sampai setelah memiliki anak. Program kesehatan kerja dan olahraga
mendukung hal tersebut dengan membina puskesmas untuk menjaga pola
hidup sehat dengan berolahraga, membina kebugaran jasmani ibu hamil,
membina program GP2SP sehingga pekerja perempuan mendapat hak
sebagai ibu hamil di tempat kerja dan pemberian ASI Eksklusif bagi ibu
bekerja.
Gambar 1 Ilustrasi Pentingnya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Agar perencanaan program kesehatan kerja dan olahraga dapat diarahkan
sesuai target maka perlu diketahui besaran masalah kesehatan kerja dan
olahraga yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang
objektif dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga. Berdasarkan Sensus Penduduk jumlah penduduk Indonesia
258.060.331 orang terdiri dari jumlah angkatan kerja 122.28 juta (47,5%) dan
jumlah pekerja 114.8 juta (44%) (BPS, 2016).
Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017 telah berakhir sehingga perlu
disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga, sebagai bentuk perwujudan
pertanggungjawaban keberhasilan atau kendala pelaksanaan misi,
pencapaian, target dan tujuan yang telah ditetapkan.
Keluarga Sehat, Pekerja Sehat =
Keluarga Bahagia
Keluarga Sakit, Pekerja Sehat = Beban Keluarga
Keluarga Sehat, Pekerja Sakit =
Masalah Keluarga
KeluargaSakit,PekerjaSakit
= Bencana Keluarga
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
2
B. MAKSUD DAN TUJUAN Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga yang menggambarkan upaya pencapaian indikator Renstra
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dan memberikan informasi sasaran
dalam kurun waktu 1 tahun.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan,
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan
tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang kesehatan kerja dan olahraga sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan
surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan kesehatan okupasi dan surveilans,
kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan
kesehatan olahraga;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan
okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan
olahraga;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan
kesehatan olahraga;
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
3
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Susunan Organisasi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonsia Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah sebagai
berikut:
1. Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans
2. Subdirektorat Kapasitas Kerja
3. Subdirektorat Lingkungan Kerja
4. Subdirektorat Kesehatan Olahraga
5. Subbagian Tata Usaha; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
D. SISTEMATIKA Sistematika penulisan LAKIP Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah
sebagai berikut :
- Kata Pengantar
- Ringkasan Eksekutif
- Daftar Isi
- BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan uraian singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan
penyusunan LAKIP serta penjelasan umum organisasi termasuk didalamnya
tugas pokok dan fungsi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah dan
Rencana Penetapan Kinerja. Pada bab ini disampaikan gambaran singkat
sasaran yang ingin dicapai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun
2017.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan pencapaian sasaran kinerja dengan mengungkapkan dan
menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai, sebagai pertanggungjawaban kinerja.
Analisis tentang keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja terkait
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
4
dengan sumber daya (tenaga dan biaya) yang digunakan, serta rencana tindak
lanjut sebagai rekomendasi dan solusi untuk masukan program peningkatan
kinerja pada tahun yang akan datang.
- BAB IV PENUTUP
Berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Kesehatan Kerja
dan Olahraga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2017.
- LAMPIRAN
Formulir PK : Perjanjian Kinerja
Formulir RKT : Rencana Kinerja Tahunan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
5
A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari sistem
perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
nomor 25 tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional, telah ditetapkan oleh Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
mengarahkan pada prioritas upaya promotif dan preventif, dengan isu strategis
RPJMN 2015-2019 adalah peningkatan status kesehatan ibu, bayi, balita, remaja,
usia produktif dan lanjut usia, peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, pengembangan JKN, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan,
peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas.
Visi Kabinet Indonesia Kerja 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dengan
salah satu misi dalam Nawacita adalah mewujudkan kualitas hidup manusia
Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Dalam Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019 terdapat Program Indonesia Sehat, yaitu Paradigma
Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional
sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berperilaku sehat, hidup
dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu
untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Upaya bersifat promotif
dan preventif menjadi prioritas Program Indonesia Sehat melalui Gerakan
Masyarakat Sehat (Germas) dan pendekatan keluarga.
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga merupakan salah satu unit kerja yang
berada di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, oleh karena itu
sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga mengarah kepada tujuan pencapaian Program Kesehatan Masyarakat.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, secara operasional dalam
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
6
dokumen Penetapan Kinerja telah ditetapkan indikator dan target kinerja yang
menjadi ukuran keberhasilan.
Indikator dan target kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga disebut
sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Rencana Aksi Kegiatan Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga yang mencakup tujuan, strategi, sasaran, indikator
kinerja dan masalah yang timbul dalam kurun waktu 1 tahun.
1. Tujuan
Terwujudnya pekerja dan masyarakat sehat, bugar dan produktif.
2. Kebijakan
Kebijakan pelaksanaan Kesehatan Kerja dan Olahraga, yaitu:
a. Membangun pekerja dan masyarakat yang sehat bugar dan produktif
dengan menitikberatkan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan
pendekatan kuratif dan rehabilitatif.
b. Memperkuat kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat.
c. Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga secara bertahap,
terpadu dan berkesinambungan.
d. Pengembangan program kesehatan kerja dan olahraga melibatkan LP/LS,
dunia usaha, swasta dan masyarakat.
e. Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga sesuai standar
profesi, standar pelayanan dan standar prosedur Operasional.
3. Strategi
Strategi pelaksanaan Kesehatan Kerja dan Olahraga, mencakup:
a. Kemitraan dan pemberdayaan kesehatan pada kelompok pekerja dan
masyarakat berbasis masyarakat pekerja.
b. Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja dan olahraga.
c. Penguatan layanan kesehatan bagi pekerja dan masyarakat.
d. Penguatan kebijakan dan manajemen kesehatan kerja dan olahraga.
e. Penguatan sistem informasi kesehatan kerja dan olahraga.
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
7
4. Sasaran Tercantum di Rencana Strategis (Renstra)
a. Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar memiliki target
60% Puskesmas dari jumlah seluruh Puskesmas pada awal tahun.
b. Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI memiliki target 480 Pos UKK
di wilayah Puskesmas.
c. Fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar memiliki
target 100% dari jumlah fasilitas kesehatan TKI yang ditetapkan oleh Dirjen
terkait sebagai fasilitas pemeriksaan CTKI.
d. Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat di wilayah kerjanya memiliki target 40% Puskesmas
dari jumlah seluruh Puskesmas pada awal tahun berjalan.
5. Indikator Kinerja Kegiatan
Indikator Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, antara lain:
a. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar;
b. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI dan di wilayah
Puskesmas;
c. Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar;
d. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga
pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya.
B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimilki.
Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan antar atasan dan bawahan
menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan sebagai upaya mendukung terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas. Perjanjian penetapan kinerja
sesuai dengan dokumen penetapan kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga tahun 2017 yang telah ditandatangani bersama oleh Direktur Jenderal
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
8
Kesehatan Masyarakat pada 28 Desember 2016. Indikator tersebut adalah sebagai
berikut:
Tabel 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
Tahun 2017
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Target
1. Penyusunan Regulasi Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga
2. Sosialisasi/Orientasi Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga
3. Koordinasi Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Monev/Bimtek/Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga
5. Surveilans Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga
6. Dukungan Administrasi Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga
• Persentase Jamaah Haji yang Diperiksa Kebugaran Jasmani;
• Persentase Puskesmas Melaksanakan Kesehatan olahraga bagi anak SD;
• Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas
• Jumlah Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan TKI yang Memenuhi Standar.
• Jumlah Perusahaan/Tempat Kerja Melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif
30 %
75%
1020
99
456
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu hal penting dalam pelaksanaan
good governance untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Pengukuran
kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam
pencapaian kinerja organisasi. Pengukuran kinerja berhubungan dengan evaluasi
program seperti audit kinerja, perencanaan strategis dan analisis kebijakan.
Indikator kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga diukur melalui 4
indikator kinerja kegiatan (IKK) kesehatan kerja dan olahraga. Seperti yang
tertera di dalam Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Kinerja
Pemerintah (RKP), serta dalam dokumen penetapan kinerja sesuai RKT
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2017 yang didukung oleh
segenap sumber daya, baik di pusat maupun daerah. Hal tersebut merupakan
kinerja bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga
Puskesmas. Sampai sejauh ini pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program Pusat/Kementerian
Kesehatan RI merupakan data pencapaian kinerja di Provinsi, Kabupaten/Kota
dan/atau Puskesmas.
Pengukuran kinerja kegiatan kesehatan kerja dan olahraga yang mengarah pada
outcome atau dampak belum dilakukan karena diperlukan suatu metode khusus
seperti survei atau penelitian, sehingga perlu mekanisme evaluasi dan pelaporan
yang terintegrasi antara pusat dan daerah, lintas program atau penetapan ulang
terhadap indikator kinerja Kementerian sesuai tupoksi pemerintah tingkat pusat.
Pencapaian indikator Kesehatan Kerja dan Olahraga dihitung berdasarkan
persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar, jumlah
pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI, persentase fasilitas pemeriksaan
kesehatan TKI yang memenuhi standar, dan persentase Puskesmas yang
melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
10
wilayah kerjanya dan indikator RKP seperti yang tertuang dalam Perjanjian
Kinerja (PK) tahun 2017 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga.
Indikator persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
dan persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga
pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya dibuktikan dengan adanya
laporan yang dicapai secara berjenjang mulai dari tingkat Puskesmas, Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi sampai ke pusat. Dinas
kesehatan provinsi menghitung dan melakukan rekapitulasi data jumlah
Puskesmas melapor kesehatan kerja dan olahraga dari Laporan Tahunan
Provinsi maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kategori capaian
indikator kesehatan kerja dan olahraga adalah kategori baik jika nilai semakin
tinggi. Dalam hal ini, semakin banyak jumlah Puskesmas yang melaksanakan,
maka dikatakan capaian indikator semakin baik yang tentunya dilakukan dengan
membandingkan antara capaian dengan target yang ada.
Indikator jumlah Pos UKK yang terbentuk di PPI/TPI dan yang terbentuk di
wilayah kerja puskesmas diperoleh melalui laporan dari dinas kesehatan
propinsi/kab/kota mengenai Pos UKK yang telah terbentuk di wilayah kerja
Puskesmas. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dari Dinkes Kab/Kota
sampai dengan pusat. Sedangkan untuk dan persentase fasilitas kesehatan TKI
yang memenuhi standar diperolah dari data Direktorat Jenderal Pelayananan
Kesehatan yang melakukan akreditasi terhadap fasilitas kesehatan yang
memberikan pelayanan kesehatan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
berupa pemeriksaan kesehatan pra penempatan sampai dengan pasca
kepulangan.
Indikator Persentase Jemaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani diperoleh
dari laporan propinsi dengan berkoordinasi dengan lintas sector dalam hal ini
Kementerian Agama. Sedangkan untuk indikator persentase Puskesmas yang
melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD diperoleh melalui integrasi
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
11
laporan dengan kegiatan kesehatan keluarga dan laporan puskesmas yang
melaksanakan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya.
Data capaian indikator Renstra 2015-2019 Kesehatan Kerja dan Olahraga
diperoleh dari laporan program yang diperoleh secara berjenjang mulai dari
Puskesmas ke Dinkes Kab/Kota, ke Dinkes Provinsi sampai ke Pusat. Instansi
sebagai sumber data adalah Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi.
Pengumpulan data capaian Renstra kesehatan kerja dan olahraga di pusat
dilakukan per triwulan pada awal April (periode Januari-Maret), Juli (periode April-
Juni), Oktober (periode Juli-September) dan akhir Desember (periode Oktober-
Desember).
1. Indikator Target Indikator kegiatan pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun
2015 – 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2
Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 dan Indikator RKP yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (PK)
tahun 2017
NO INDIKATOR TARGET 2015 2016 2017 2018 2019
1
Persentase Puskesmas
yang menyelenggarakan
kesehatan kerja dasar 40 50 60 70 80
2
Jumlah pos UKK yang
terbentuk di daerah PPI /
TPI 230 355 480 605 730
3
Persentase fasilitas
pemeriksaan kesehatan
TKI yang memenuhi
standar
100 100 100 100 100
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
12
4
Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
kegiatan kesehatan
olahraga pada kelompok
masyarakat di wilayah
kerjanya
20 30
40 50 60
5 Terbentuknya Pos UKK di
Wilayah Kerja Puskesmas - - 1020 1820 2620
6
Persentase Puskesmas
melaksanakan kesehatan
olahraga bagi anak SD - - 75% 75% 75%
7
Persentase Jemaah Haji
yang diperiksa Kebugaran
Jasmani - - 30% 40% 50%
8
Jumlah Fasilitas
Pemeriksaan Kesehatan
TKI yang Memenuhi
Standar
- - 99 99 99
9
Jumlah
Perusahaan/Tempat Kerja
yang melaksanakan
GP2SP
- - 456 608 760
Target indikator tersebut diperjelas dengan definisi operasional sebagai berikut:
Tabel 3 Definisi Operasional Indikator Kinerja Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga
INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan kerja dasar baik di dalam ruangan maupun diluar ruangan dan atau, memberikan pelayanan kesehatan terhadap pekerja di wilayah kerjanya.
Jumlah pos UKK yang Jumlah pos UKK yang dibentuk dan difasilitasi
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
13
INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL terbentuk di daerah PPI / TPI
oleh Puskesmas
Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
Rumah Sakit atau klinik utama yang ditetapkan Menteri Kesehatan dan telah dibina oleh kementerian kesehatan yang dapat menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan calon TKI sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI.
Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya
Puskemas yang menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga melalui pembinaan kelompok olahraga dan atau pelayanan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya.
Terbentuknya Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas
Pos UKK yang dimaksud adalah Pos UKK yang dibentuk oleh Puskesmas pada pekerja sektor Informal di Wilayah Kerja Puskesmas .
Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD
Puskesmas yang melakukan penjarinagan dini atau pembinaan kebugaran jasmani anak sekolah melalui gerakan peregangan atau bermain pada jam istirahat
Persentase Jemaah Haji yang diperiksa Kebugaran Jasmani
Jemaah haji yang telah mendapatkan nomor urut keberangkatan yang diperiksa kesehatan dan diukur kebugaran jasmani sebelum berangkat ke tanah suci pada tahun berjalan
Jumlah fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
RS atau klinik utama yang ditetapkan keputusan Menteri Kesehatan dan telah dibina oleh Kemenkes dan dapat menyelenggarakan pemeriksaan TKI
Jumlah Perusahaan/Tempat Kerja yang melaksanakan GP2SP
Perusahaan yang telah melaksanakan salah satu (1) kegiatan berikut :
1. Menyediakan ruang ASI 2. Memberikan tablet Fe pada pekerja 3. Memberikan Kesempatan Memerah ASI 4. Pelayanan KB dan Kespro 5. Medikal Check UP
Pengukuran kinerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2017 dapat
dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan per indikator kegiatan/output
sesuai dengan dokumen penetapan kinerja yang ditetapkan. Realisasi fisik
diukur pada setiap indikator kegiatan/output yang memiliki target dengan volume
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
14
satuan. Target yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang telah
dihasilkan dari setiap kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2017,
termasuk realisasi keuangan. Hasil capaian indikator di atas, sebagai berikut.
Tabel 4.
Indikator dan Realisasi Pencapaian Renstra dan PK Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Target Realisasi
Meningkatnya Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
• Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
• Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI
• Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
• Persentase Pusk. yang
melaksanakan kegiatan kes. olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya
• Terbentuknya Pos UKK di
Wilayah Kerja Puskesmas • Persentase Puskesmas
melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD
• Persentase Jemaah Haji yang
diperiksa Kebugaran Jasmani
• Jumlah Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan TKI yang Memenuhi Standar
• Jumlah Perusahaan/Tempat
Kerja yang melaksanakan GP2SP
60%
480
100%
40%
1020
75%
30%
99
456
62,56%
482
100%
49,78%
1038
77,78%
48,66% (98,536)
103
401
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
15
2. Sumber Daya Pegawai di lingkungan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga pada akhir
Desember Tahun 2017 berjumlah 65 orang termasuk pegawai non ASN. Dari
jumlah tersebut pegawai dibagi ke dalam berbagai tingkatan umur, jenis kelamin,
pendidikan, status kepegawaian, golongan dan jabatan:
a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkatan umur
Jumlah pegawai berdasarkan umur pada kelompok umur di bawah 30 tahun
sebanyak 24 orang (37%), kelompok umur 31-40 tahun sebanyak 18 orang
(28%), kelompok umur 41-50 tahun sebanyak 11 orang (17%), dan kelompok
umur diatas 50 tahun sebanyak 12 orang (18%) sebagaimana tergambar pada
grafik di bawah ini :
Grafik 1 Jumlah Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Berdasarkan
Kelompok Umur Tahun 2017
b. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri dari 41 orang
perempuan dan 24 orang laki-laki. Berikut ini diagram yang menggambarkan
perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan :
24
28
11
12
0 5 10 15 20 25 30
<=30
31-40
41-50
>50
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
16
Grafik 2
Jumlah Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017
c. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dibagi menjadi 5 kategori yaitu S3
sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 20 orang, S1 sebanyak 38 orang, D3
sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 1 orang.
Grafik 3 Jumlah Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Berdasarkan
tingkat pendidikan
d. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan dan Golongan
Jumlah pegawai yang sudah berstatus Golongan IV berjumlah 7 orang dan
yang berstatus Golongan III berjumlah 58 orang.
2. Indikator Renstra dan RKP Kesehatan Kerja dan Olahraga
Sesuai indikator Renstra kesehatan kerja dan olahraga, definisi operasional dan
target capaian hasil seluruh kegiatan kesehatan kerja dan olahraga diperoleh
hasil sebagai berikut:
63%37%
Perempuan Laki-laki
0
20
40
S3 S2 S1 D3 SMA
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
17
a. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
sebesar 62,56% dari seluruh jumlah Puskesmas.
Grafik 4 % Puskesmas menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
Tahun 2015-2017
Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui capaian Indikator Persentase
Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar pada tahun
2015 – 2017 menunjukan trend kenaikan di setiap propinsinya. Begitu juga
capaian pada indikator nasional yang menunjukan trend kenaikan pada tahun
2015 – 2017.
Grafik 5 % Puskesmas menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
Tahun 2017 Per propinsi
2015 2016 2017target 40 50 60
capaian 29,71 35,95 62,56
010203040506070
target capaian
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
18
b. Jumlah Pos UKK Terbentuk di Wialayah TPI/PPI
Grafik 6 Jumlah Pos UKK Terbentuk di Wilayah PPI/TPI
Tahun 2015 - 2017
Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui capaian Indikator jumlah Pos UKK
yang terbentuk pada pada tahun 2015-2017 menunjukan trend kenaikan di
setiap propinsinya, dengan total capaian nasional Pos UKK PPI/TPI yang
terbentuk di wilayah kerja Puskesmas sebanyak 482 Pos UKK.
c. Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
sebanyak 103 Sarkes (100%).
Gambar 2 Fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
19
Pencapaian dalam upaya perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi TKI
antara lain didukung oleh Komite Perlindungan Kesehatan TKI yang memiliki
tugas mengkoordinasikan upaya kesehatan dalam rangka memberi
perlindungan dan penanganan masalah kesehatan bagi TKI mulai dari Pra
Penempatan, Penempatan dan Paska Penempatan. Dalam pemberian
layanan pemeriksaan kesehatan CTKI sesuai standar di fasilitas
pemeriksaan kesehatan CTKI yang merupakan indikator pencapaian kinerja,
Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Pelayanan Kesehatan menetapkan
sarana pemeriksa kesehatan CTKI. Dukungan Sarana Kesehatan Pemeriksa
Kesehatan CTKI yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan di tahun
2017 sebanyak 96 buah, yaitu Rumah Sakit Pemerintah (25 Rumah Sakit di
14 provinsi); Rumah Sakit Swasta (7 Rumah Sakit di 5 provinsi), 64 klinik di
11 Provinsi. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dalam melakukan
pemeriksaan kesehatan CTKI sesuai standar sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan CTKI sehingga
pencapaian indikator ini sebesar 100%.
Untuk mendukung pencapai indikator ini dan dalam rangka upaya
perlindungan kesehatan TKI dilakukan kegiatan, yaitu pembinaan dan
pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan pemeriksa CTKI,
penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan CTKI sesuai standar, pembinaan
dan pemantauan kesehatan di tempat penampungan calon TKI, peningkatan
koordinasi di antara lintas sektor dalam rangka perlindungan TKI, komitmen
kerja sama dengan negara penempatan TKI, dan dukungan terhadap program
desa migran produktif, kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP).
Sedangkan upaya untuk mendorong pencegahan tindak pidana perdagangan
orang dengan modus pengiriman TKI dilakukan, antara lain melalui kegiatan-
kegiatan pada Komite Perlindungan Kesehatan TKI, Sertifikat Laik Kerja CTKI,
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
20
penetapan pola tarif pemeriksaan kesehatan CTKI, pelayanan kesehatan TKI
purna penempatan di KKP, dan juga Program Desmigratif bidang kesehatan.
d. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga
pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya sebesar 49.78%.
Grafik 7 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Tahun 2015 – 2017
Capaian Indikator program kesehatan olahraga juga telah mencapai 49.78%
dari target sebesar 40% Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya. Provinsi dengan
Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga terbanyak adalah Bangka
Belitung (Babel), Sulawesi Utara (Sulut), dan Gorontalo dengan seluruh
Puskesmas melapor (100%).
2015 2016 2017target 20 30 40
capaian 12,91 24,92 49,78
0102030405060
target capaian
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
21
Grafik 8 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya per Propinsi Tahun 2017
e. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas sebanyak 1038
Pos UKK
Grafik 9 Jumlah Pos UKK terbentuk di Wilayah Kerja Puskesmas
Capaian Indikator jumlah pos ukk yang terbentuk mencapai 1038 unit dari
target sebesar 1020 Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Psukesmas.
1020
1038
1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
Target Capaian
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
22
f. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Olahraga bagi
anak SD sebesar 77.78
Gambar 2 Persentase Puskesmas menyelenggarakan Kesehatan Olahraga
bagi Anak SD
Capaian Indikator persentase puskesmas yang menyelenggarakan
kesehatan olahraga bagi anak SD sebesar 77,78 % di 34 propinsi dari 75%
yang ditargetkan.
g. Persentase Jemaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani sebanyak
48,66%
Gambar 3 Hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani Jamaah Haji
Pengukuran Kebugaran Jemaah Haji 2017
Jumlah Jemaah Haji yang diukur kebugaran jasmani
Jumlah Jemaah Haji
Hasil Pengukuran Kebugaran Jemaah Haji
berdasarkan Kriteria
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
23
Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui capaian Indikator persentase
jamaah haji yang diukur kebugarannya sebesar 48,66% dari target yang
telah ditetapkan sebesar 30%.
h. Jumlah fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
sebanyak 103 Faskes
Grafik 10 Target dan capaian indikator fasilitas pemeriksaan TKI
Capaian Indikator jumlah fasilitas pemeriksaan TKI yang memenuhi standar
mencapai 103 faskes (RS/fasyankes) dari 99 yang ditargetkan.
i. Jumlah perusahaan/tempat kerja melaksanakan Gerakan Pekerja
Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) sebanyak 401 Perusahaan
99
103
97
98
99
100
101
102
103
104
Target Capaian
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
24
Gambar 4 Perusahaan yang melaksanakan GP2SP
Capaian Indikator jumlah perusahaan/tempat kerja melaksanakan GP2SP
mencapai 401 perusahaan dari 456 perusahaan yang telah ditargetkan.
3. Pencapaian target indikator kinerja Renstra dan RKP pembinaan Kesehatan
Kerja dan Olahraga di atas dilaksanakan melalui:
a. Penyusunan Norma, Standard, Prosedur, Kriterian (NSPK) Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga menghasilkan Ouput berupa NSPK
yang terdiri dari :
- Draft Racangan Peraturan Perundangan Kesehatan Kerja,
- Draft Permenkes : Pelaut, Medikal Check Up, K3 Fasyankes
- NSPK lainnya berupa : MoU Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan
Produktif (GP2SP), Pedoman, Instrumen, Naskah akademik, Perjanjian
Kerja Sama (PKS) terkait GP2SP, dan Kajian terkait Kesehatan Kerja dan
Olahraga.
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
25
Gambar 5 Produk NSPK Kesehatan Kerja dan Olahraga
b. Koordinasi/Sosialisasi Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mengadakan Koordinasi dan
Sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan nakes maupun non nakes
bidang Kesehatan Kerja dan Olahraga. Kegiatan tersebut terdiri dari :
sosialisasi Kesjaor sebanyak 12 kali dan sosialisasi Germas sebanyak 10 kali,
termasuk pemeriksaan pada pengemudi, dan pelaksanaan program kesjaor
lainnya.
Gambar 6 Sosialisasi pembinaan kebugaran jasmani jemaah haji
c. Monitoring/Pembinaan Teknis Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga memiliki kegiatan
Monitoring/Evaluasi di Bidang Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk
memastikan kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga dilaksanakan di
lapangan (Puskesmas). Kegiatan tersebut dilaksanakan di 34 Propinsi,
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
26
diantaranya yaitu : Pelaksanaan GP2SP, Termasuk pelaksanaan pengukuran
kebugaran jasmani terprogram di Kemenkes dan Latihan Fisik Terprogram di
Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan setiap hari jumat. Selain itu di
daerah (34 propinsi) dilakukan pengukuran terhadap jamaah haji.
Gambar 7 Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pada Pengemudi
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kerja dan Olahraga Dalam rangka pencapaian Indikator Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga mengadakan Sarana dan Prasaran untuk
mendukung hal tersebut yang terdiri dari 4 pengadaan langsung, 14
penunjukan langsung, 5 Lelang (ULP).
Gambar 8 Paket APD Nelayan dan KIT Kebugaran
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
27
e. Pelatihan Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga melakukan kegiatan pelatihan
kesehatan kerja dan olahraga untuk menjalankan salah satu tugas pokoknya
yaitu melaksanakan pembinaan bidang kesehatan kerja dan olahraga.
Kegiatan yang dilakukan yaitu :
- TOT Kesehatan Kerja (2 Ak), sebanyak 66 orang
- TOT Penyakit Akibat Kerja (2 Ak), sebanyak 70 orang
- Diklat Dasar Jabfung (2 Ak), sebanyak 63 orang
- TOT Kesehatan Olahraga (4 Ak), sebanyak 120 orang
- Orientasi Pos UKK (4 Ak), sebanyak 131 orang
- Orientasi Bahan Kimia (1 Ak), sebanyak 60 orang
- Pelatihan Tim Penilai Jabfung (1 Ak). Sebanyak 33 orang
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
28
Gambar 9 Kegiatan Pelatihan Kesehatan Kerja dan Olahraga
f. Dukungan Manajemen Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga memiliki kegiatan Dukungan
Manajemen untuk mendukung operasional kegiatan di Direktorat kesehatan
kerja dan Olahraga guna pencapaian target yang telah ditetapkan. Kegiatan
yang dilakukan yaitu : Honor-honor terkait Satker, Operasional Perkantoran,
dukungan LP/LS, dan Rapat untuk mendukung kegiatan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
5. Analisis capaian indikator di atas dapat diuraikan sebagai berikut: a. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
Sasaran Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Kerja adalah Puskesmas
yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas di bidang kesehatan kerja,
pembinaan, dan telah mengimplementasikan program kesehatan kerja.
Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, diketahui capaian Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehatan kerja dasar sudah mencapai target yang telah
ditetapkan 62.56%. Capaian tersebut mengalami peningkatan signifikan dari
tahun 2016 yang hanya mencapai 35,3%. Hal tersebut dikarenakan program
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
29
kesehatan kerja semakin dibutuhkan dan menjadi program yang penting
dikarenakan dapat meningkatkan produktivitas pekerja.
Sebanyak 62.56% Puskesmas yang telah melaksanakan kegiatan kesehatan
kerja tersebar di 34 provinsi. Puskesmas terbanyak yang menyelenggarakan
Kesehatan Kerja dasar berada pada Provinsi Jawa Timur yaitu 38
Kabupaten/Kota sebanyak 871 Puskesmas. Kegiatan kesehatan kerja yang
dilaksanakan di Puskesmas melalui pendekatan promotif dan preventif yang
strategis. Seperti kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala yang merupakan
rangkaian dari kegiatan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).
Kegiatan Kesehatan Kerja juga turut berperan dalam mendukung pencapaian
indikator program Kesehatan Masyarakat serta pendekatan keluarga sehat,
yaitu keluarga sehat pekerja sehat keluarga bahagia. Faktor pendukung
pelaksanaan kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga di lapangan diantaranya
yaitu dukungan pendanaan bersumber APBN di pusat dan daerah melalui
dana dekonsentrasi setiap tahun dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan
yang difokuskan pada pencapaian indikator Renstra kesehatan kerja dan
olahraga. Kegiatan tersebut antara lain: orientasi kesehatan kerja dan
olahraga, peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Bidang
Kesehatan Kerja, pendampingan dan pembinaan berjenjang ke dinas
kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas sasaran
yang dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan terprogram.
Selain itu, juga adanya dukungan dana yang berasal dari APBD di beberapa
provinsi dan kabupaten/kota. Serta sumber lain, seperti dana DAK non
fisik/BOK (Bantuan Operasional Kesehatan).
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
30
Gambar 10 Kegiatan Pelatihan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Dalam rangka menunjang keberhasilan program kesehatan kerja beberapa
hal perlu dikembangkan, antara lain perlunya peningkatan dukungan
pengambil kebijakan di pusat maupun di daerah, pemantapan regulasi di
bidang kesehatan kerja. Pemahaman dan persepsi yang sama terhadap
program kesehatan kerja, peningkatan kompetensi SDM dan sumber daya,
peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerja sama lintas
program dan lintas sektor, pelayanan kesehatan kerja dan olahraga yang
mudah terakses serta ketersediaan data dan informasi kesehatan kerja dan
olahraga.
Capaian indikator meningkat secara signifikan juga di dukung oleh
penggunaan teknologi dalam pelaporan kesehatan kerja dan olahraga.
Penggunaan media sosial, email, dan lain sebagainya seringkali digunakan
oleh pelaksana di lapangan (Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, dan Dinkes
Propinsi). Komunikasi cepat dan pelaporan yang tepat menjadi faktor yang
mendukung pencapaian indikator Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga.
b. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI dan Jumlah Pos UKK Terbentuk di Wilayah Kerja Puskesmas Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) merupakan wadah untuk upaya
kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informal yang dikelola
dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat pekerja
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
31
melalui pemberian pelayanan kesehatan dengan pendekatan utama promotif
dan preventif, disertai kuratif dan rehabilitatif sederhana/terbatas.
Pos UKK dibentuk dengan kelompok dengan jenis pekerjaan yang sama
beranggotakan 10 - 50 orang. Tahun 2017, jumlah Pos UKK PPI/TPI yang
dibentuk di 34 provinsi sebanyak 482 pos UKK. Yang menjadi indikator
capaian Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah Pos UKK yang
dibentuk didaerah PPI/TPI. Sedangkan terkait dengan indikator capaian RKP
yaitu jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas sebanyak
1038 Pos UKK di 34 Propinsi.
Gambar 11 Kunjungan ke Pos UKK Matahari Kab. Lombok Barat
Sesuai dengan definisi operasional, jumlah Pos UKK yang terbentuk di
daerah PPI/TPI adalah jumlah pos UKK yang dibentuk dan dibina
masyarakat yang difasilitasi oleh Puskesmas. Hasil laporan tahunan provinsi
tahun 2017 didapatkan bahwa dari 34 provinsi yang membentuk atau
membina serta melaporkan jumlah pos UKK didaerahnya, seluruh provinsi
memiliki Pos UKK yang dibentuk di daerah PPI / TPI. Sejak tahun 2015,
pencapaian Pos UKK selalu memenuhi target (tahun 2015 mencapai 243 dari
target 230) dan tahun 2016 dari target 355 dapat dicapai dengan
pembentukan 374 pos UKK.
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
32
Provinsi dengan jumlah Pos UKK yang terbentuk ataupun dibina di daerah
PPI / TPI terbanyak ada pada Provinsi Jawa Timur dengan jumlah Pos UKK
sebanyak 202 Pos UKK.
Pos UKK yang terbentuk tidak hanya di wilayah TPI/PPI tapi juga berada di
kelompok pekerja informal lainnya (petani, dan UMKM lainnya). Seperti pada
indikator RKP yang menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Kesehatan
Kerja dan Olahraga sebanyak 1020 Pos UKK tercapai 1038 Pos UKK.
Tercapainya target yang telah ditetapkan tidak lepas dri peran
propinsi/kab/kota dalam melakukan kegiatan yang bersifat turun langsung ke
bawah (puskesmas) seperti : orientasi terhadap kader Pos UKK dan
Pembinaan terhadap Pos UKK yang telah terbentuk sehingga kegiatan yang
telah dilaksanakan tidak vakum dan dapat bermanfaat bagi pekerja sektor
informal.
c. Persentase dan/atau jumlah fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar Sesuai dengan definisi operasional, persentase dan/atau jumlah fasilitas
pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar adalah Rumah Sakit
atau klinik utama yang ditetapkan Menteri Kesehatan RI dan telah dibina oleh
Kementerian Kesehatan RI yang dapat menyelenggarakan pemeriksaan
kesehatan calon TKI sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh
Peraturan Menteri Kesehatan RI. Tahun 2017 terdapat 103 sarana kesehatan
yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Dari
103 sarana kesehatan tersebut, seluruh sarana kesehatan tersebut telah
memenuhi standar sehingga capaian indikator ini yaitu 100% dan atau 103
Sarkes. Fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI ini tersebar di 19 Provinsi.
Provinsi yang belum memiliki atau menjadi tidak memiliki karena tidak
memperpanjang izin fasilitas pemeriksaan TKI antara lain, Gorontalo, Riau,
Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Bangka
Belitung, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan Selatan, NAD, Bengkulu,
Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua.
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
33
Tabel 5
Rekapitulasi Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar tahun 2017
No. Provinsi TKI No. Provinsi TKI
1 DKI Jakarta 33 18 Gorontalo 0 2 Jawa Tengah 12 19 Riau 0
3 Jawa Timur 16 20 Sumatera Selatan 1
4 NTB 8 21 Banten 0
5 Jawa Barat 7 22 Kalimantan Tengah 0
6 Sumatera Utara 4 23 Sulawesi Tengah 0
7 Bali 4 24 Maluku Utara 0
8 Sulawesi Selatan 1 25 Bangka Belitung 0
9 Lampung 2 26 Sulawesi Tenggara 1
10 DIY 4 27 Sulawesi Utara 0 11 Sumatera Barat 2 28 Maluku 0
12 Kalimantan Barat 3 29 Kalimantan Utara 1
13 Kalimantan Selatan 0 30 Papua Barat 0 14 NAD 0 31 Bengkulu 0 15 NTT 1 32 Jambi 1 16 Kepulauan Riau 1 33 Sulawesi Barat 0 17 Kalimantan Timur 1 34 Papua 0
d. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga
pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya menurut definisi
operasionalnya adalah Puskemas yang menyelenggarakan upaya kesehatan
olahraga melalui pembinaan kelompok olahraga dan atau pelayanan
kesehatan olahraga di wilayah kerjanya.
Kegiatan pembinaan Puskesmas diawali dengan pelatihan tenaga kesehatan,
bimbingan teknis dan manajemen kesehatan olahraga berjenjang yang
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
34
melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait. Peran dinas Kesehatan di
tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam membina Puskesmas yang
menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga didukung oleh dana APBN.
Adanya Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) di 11 provinsi sebagai
UPT Kesehatan Olahraga di tingkat provinsi/ kabupaten/ kota serta 1 BKOM
Bandung sebagai UPT Pusat, merupakan pusat rujukan kesehatan olahraga
yang membantu dalam melakukan pembinaan teknis terhadap Puskesmas
berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
Dari 49,6% Puskesmas yang telah melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga, Puskesmas tersebut tersebar 34 provinsi. Puskesmas tersebut
paling banyak berada di provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 536 Puskesmas
yang telah melaksanakan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya. Capaian
tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2016 dimana capaian puskesmas
yang melaksanakan kesehatan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok
masyarakat di wilayah kerjanya sebesar 24,92%.
Capaian tahun 2017 meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015
13,07% (target sebesar 20%) dan tahun 2016 sebesar 24,95% (target 30%).
Target pencapaian indikator jangka menengah pada tahun 2019 sebesar 60%
Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga diwilayah kerjanya
sebesar 60%. Dengan capaian saat ini sebesar 49,75% maka ada gap
sebesar 10,25%. Pencapian sebesar 10,25% puskesmas melaksanakan
kesehatan olahraga pada wilayah kerjanya akan dilakukan percepatan
pencapaian pada tahun 2018 – 2019 melalui kegiatan – kegiatan yang
mempunyai daya ungkit langsung terhadap pencapaian indikator seperti
Pelatihan dan Orientasi.
Selain itu dalam upaya melakukan advokasi terhadap pemangku kebijakan di
daerah dalam upaya melakukan penggerakan masyarakat melalui aktivitas
fisik perlu diketahui bahwa target WHO pada tahun 2030 adalah menurunkan
angka insufisiensi aktivitas fisik sebanyak 15%. Saat ini hasil Riskesdas tahun
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
35
2013 prevalensi ketidakaktifan masyarakat sebesar 26,1%. Angka tersebut
merupakan hasil dari pelaksanaan upaya kesehatan olahraga pada tahun
2010-2014. Artinya masih terdapat gap sebsar 11 – 12% yang perlu dilakukan
melaui percepatan pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga masyarakat
melalui: sosialisasi aktivitas fisik dan pelaksanaan aktivitas fisik terprogram di
daerah.
Keberhasilan peningkatan angka realisasi kegiatan kesehatan olahraga pada
tahun 2017 dipengaruhi oleh ketepatan waktu dinas kesehatan provinsi untuk
memberikan laporan. Sosialisasi, workshop dan pelatihan bagi pelatih (TOT)
pembinaan kebugaran jasmani dalam hal ini memberi dampak yang nyata
dalam capaian kegiatan kesehatan olahraga sesuai dengan target yang
diinginkan.
Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan pada kegiatan sosialisasi
pengukuran kebugaran jasmani bagi Jemaah haji. 2 kegiatan dilaksanakan
dengan menggunakan balai pelatihan kesehatan atau ruang serba guna.
Keberhasilan pencapaian indikator puskesmas melaksanakan kegiatan
kesehatan olahraga disebabkan antara lain:
1. Pelatihan untuk pelatih pembinaan kebugaran jasmani yang
diselenggarakan pada tahun 2017 sebanyak 4 angkatan.
2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga dengan provinsi.
3. Sosialisasi pengukuran kebugaran jasmani bagi Jemaah haji yang
dilakuakan di 8 provinsi prioritas dengan jumlah Jemaah haji terbesar.
(Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Sumut, DKI Jakarta, Riau, Sumsel,
Lampung, dan banten).
4. Pengadaan kit kebugaran sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan
kesehatan olahraga baik di sekolah, bagi Jemaah haji maupun pada
pekerja
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
36
Dalam pelaksanaan tugas teknisnya. Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga dibantu oleh 15 Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM)
yang sebagian merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):
Tabel 6
Lokasi Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat
No Nama Lokasi Status
1 BKOM Bandung Kota Bandung UPT Pusat
2 BKOM Sumbar Kota Padang UPT Daerah
3 BKOKM Sumatera
Selatan
Kota Palembang UPT Daerah
4 PPKP DKI Jakarta Kota Jakarta
Pusat
UPT Daerah
5 BKOR Lumajang Kab. Lumajang UPT Daerah
6 PPKO Kota Malang Kota Malang UPT Daerah
7 JKMB Bali Kota Denpasar UPT Daerah
8 BKOM Kalimantan Barat Kota Pontianak UPT Daerah
9 BKOM Kalimantan
Selatan
Kota
Banjarmasin
UPT Daerah
10 BKOKM Kalimantan
Timur
Kota Samarinda UPT Daerah
11 BKOM Sulawesi Selatan Kota Makasar UPT Daerah
12 BKOM Sulawesi Utara Kota Manado UPT Daerah
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
37
Gambar 12 Pelaksanaan Senam Kebugaran Jasmani di lingkungan
Kementerian Kesehatan
e. Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga
bagi anak SD menurut definisi operasionalnya adalah Puskemas yang
menyelenggarakan penjaringan dini atau pembinaan kebugaran jasmani anak
sekolah melalui gerakan peregangan atau bermain pada jam istirahat.
Kegiatan pembinaan Puskesmas diawali dengan pelatihan tenaga kesehatan,
bimbingan teknis dan manajemen kesehatan olahraga berjenjang yang
melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait. Peran dinas Kesehatan di
tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam membina Puskesmas yang
menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga khususnya bagi anak SD
didukung oleh dana APBN. Adanya Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat
(BKOM) di 11 provinsi sebagai UPT Kesehatan Olahraga di tingkat provinsi/
kabupaten/ kota serta 1 BKOM Bandung sebagai UPT Pusat, merupakan
pusat rujukan kesehatan olahraga yang membantu dalam melakukan
pembinaan teknis terhadap Puskesmas berkoordinasi dengan Dinas
Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
38
Dari 77,78% Puskesmas yang telah melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga bagi anak SD, Puskesmas tersebut tersebar 34 provinsi. Puskesmas
tersebut paling banyak berada di provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 960
Puskesmas yang telah melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD di
wilayah kerjanya.
Selain itu dalam upaya melakukan advokasi terhadap pemangku kebijakan di
daerah dalam upaya melakukan penggerakan masyarakat melalui aktivitas
fisik termasuk anak SD sebagai sasaran. Perlu diketahui bahwa target WHO
pada tahun 2030 adalah menurunkan angka insufisiensi aktivitas fisik
sebanyak 15%. Saat ini hasil Riskesdas tahun 2013 prevalensi ketidakaktifan
masyarakat sebesar 26,1%. Angka tersebut merupakan hasil dari
pelaksanaan upaya kesehatan olahraga pada tahun 2010-2014. Artinya masih
terdapat gap sebsar 11 – 12% yang perlu dilakukan melaui percepatan
pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga masyarakat melalui: sosialisasi
aktivitas fisik dan pelaksanaan aktivitas fisik terprogram di daerah.
Keberhasilan peningkatan angka realisasi kegiatan kesehatan olahraga bagi
anak SD pada tahun 2017 dipengaruhi oleh ketepatan waktu dinas kesehatan
provinsi untuk memberikan laporan. Sosialisasi, workshop dan pelatihan bagi
pelatih (TOT) pembinaan kebugaran jasmani dalam hal ini memberi dampak
yang nyata dalam capaian kegiatan kesehatan olahraga sesuai dengan target
yang diinginkan. Selain itu integrasi kegiatan kesehatan olahraga dengan
kegiatan kesehatan keluarga (Puskesmas yang melakukan penjaringan pada
anak didik kelas 1) juga dapat memberikan capaian yang signifikan terhadap
capaian indikator puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi
anak SD.
Keberhasilan pencapaian indikator puskesmas melaksanakan kegiatan
kesehatan olahraga bagi ana SD disebabkan antara lain:
1. Pelatihan untuk pelatih pembinaan kebugaran jasmani yang
diselenggarakan pada tahun 2017 sebanyak 4 angkatan.
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
39
2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga dengan provinsi.
3. Sosialisasi pengukuran kebugaran jasmani
f. Persentase jemaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani
Pengukuran Kebugaran Jasmani Jemaah Haji dilaksanakan di 34 provinsi.
Target pengukuran kebugaran jasmani jemaah haji Tahun 2017 yaitu
sebanyak 60.755 jemaah haji (30%) dari total quota jemaah haji yang
dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) sebanyak 202.518 jemaah
haji. Hasil pengukuran kebugaran jasmani jemaah haji melebihi target yang
telah ditetapkan dengan capaian sebesar 98.536 jemaah haji (48,66%).
Pengukuran Kebugaran jasmani jemaah haji idealnya dilakukan minimal 2
kali. pengukuran pertama bertujuan sebagai penilaian awal latihan yang
dibutuhkan bagi jemaah agar jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan
optimal di tanah suci dan pengukuran kedua merupakan tindak lanjut dari
pengukuran pertama setelah diberikan rekomendasi latihan untuk jamaah haji.
Pelaksanaan pengukuran kebugaran jasmani bagi jamaah haji dilakukan
dengan berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor. Untuk lintas
program direktorat kesehatan kerja dan olahraga berkoordinasi dengan Pusat
Kesehatan Haji dan Kementerian Agama sebagai Lintas Sektor.
Keberhasilan pencapaian indikator Jemaah haji yang diperiksa kebugaran
jasmani disebabkan antara lain:
1. Pelatihan untuk pelatih pembinaan kebugaran jasmani yang
diselenggarakan pada tahun 2017 sebanyak 4 angkatan.
2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga dengan provinsi.
3. Sosialisasi pengukuran kebugaran jasmani bagi jamaah haji
4. Kebutuhan bagi jamaah haji yang akan berangkat untuk tetap bugar dan
kembali dengan selamat ke tanah air.
g. Jumlah perusahaan/tempat kerja melaksanakan Gerakan Pekerja
Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
40
Gerakan pekerja perempuan sehat produktif merupakan salah satu bentuk
perlindungan kesehatan bagi pekerja. GP2SP dilaksanakan secara berjenjang
dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor. Pembinaan dan
penggerakan GP2SP dlaksanakan mulai dari pusat, pemerintah daerah
provinsi dan pemerntah daerah kabupaten/kota, sedangkan pelaksanaanya
berada di tingkat perusahaan. Target perusahaan/tempat kerja yang
melaksanakan GP2SP tahun 2017 yaitu sebanyak 456 perusahaan
sedangkan jumlah perusahaan/tempat kerja yang telah dibina dan
melaksanakan GP2SP sebanyak 401 perusahaan.
Keberhasilan pencapaian indikator jumlah perusahaan/tempat kerja
melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif antara lain:
1. GP2SP dilaksanakan secara secara terintegrasi baik dengan lintas
program dan lintas sektor
2. Pemberian penghargaan bagi perusahaan/tempat kerja yang telah
melaksanakan GP2SP
3. Pembinaan secara berjenjang.
Kendala tidak tercapainya indikator jumlah perusahaan/tempat kerja
melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif antara lain:
1. GP2SP belum tersosialisasi secara merata di kabupaten/kota yang
memiliki jumlah perusahaan/tempat kerja yang besar
2. Rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap GP2SP karena masih
dianggap bukan kegiatan prioritas di daerah.
Kendala, Hambatan, masalah dalam pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2017
Kendala, hambatan, dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
kesehatan kerja dan olahraga, diantaranya:
- Kurangnya pemahaman tenaga kesehatan tentang dan pentingnya aktifitas
fisik serta menjaga kebugaran jasmani yang dilakukan sesuai dengan kaidah
kesehatan: baik benar, terukur dan teratur bagi populasi rentan yaitu: lanjut
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
41
usia, anak sekolah ibu hamil di tempat kerja dan selama menunaikan ibadah
haji.
- Jumlah tenaga kesehatan yang mampu menegakkan diagnosis Penyakit
Akibat Kerja masih sedikit.
- Tingginya mobilitasi pegawai di daerah, sehingga banyak program kesja dan
olahraga yang tidak jalan setelah petugas yang telah dilatih di pindah tugas ke
tempat lain.
- SDM yang dilatih peningkatan kapasitas belum berani untuk masuk
perusahaan/ sektor formal khususnya PMA mengingat perusahaan tersebut
sudah menerapkan K3 dengan kualifikasi tinggi sesuai dengan buyer.
- SDM Puskesmas belum memahani kewenangannya sebagai penaggung jawab
kesehatan berdasarkan konsep kewilayahan termasuk bertanggung jawab
pada kesehatan pekerja di dalam perusahaan yang ada di wilayah kerja
Puskesmas.
- Banyaknya Puskesmas yang belum memahami peruntukan dana-dana di
Puskesmas dapat digunakan untuk mendukung kegiatan kesehatan kerja dan
olahraga seperti dana BOK.
- Sistem pencatatan dan pelaporan upaya kesehatan kerja dan olahraga yang
belum terintegrasi dengan SP2TP
- Masih kurangnya koordinasi LP/LS dengan instansi lain yang terkait seperti,
dinas tenaga kerja dan transmigrasi, klinik perusahaan dan bagian K3
perusahaan untuk kesehatan kerja dan program kesehatan ibu dan anak,
program penyakit tidak menular, program lanjut usia, program kesehatan
jemaah haji serta dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas pemuda dan
olahraga, dinas pendidikan dan kebudayaan, Kanwil Kementerian Agama, dan
KBIH untuk terkait kesehatan olahraga.
- Kurangnya sosialisasi antara petugas yang sudah dilatih dengan petugas yang
lainnya di Puskesmas, sehingga apabila terjadi mutasi atau penugasan lain
untuk petugas tersebut tidak ada yang bisa melaksanakan kegiatan kesehatan
kerja dan olahraga.
- Belum adanya penghargaan bagi petugas kesehatan kerja dan olahraga di
Puskesmas.
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
42
6. PENGHARGAAN Pada tahun 2017 ini Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga melaksanakan
berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh komponen Direktorat Kesehatan Kerja
dan Olahraga termasuk seluruh Ditjen kesmas maupun Kemenkes.
Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke-53 pada
tanggal 12 November 2017, Kementerian Kesehatan cq Ditjen Kesmas melakukan
pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) Indonesia yaitu “Senam
Peregangan Secara Serentak Dengan Peserta Terbanyak” dengan target minimal
20.000 orang melakukan senam. Dalam pelaksanaannya Kementerian Kesehatan
melibatkan seluruh unit utama di Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Vertikal
dan Dinas Kesehatan di 34 propinsi.
Hasil yang diperoleh setelah dilakukan verifikasi penghitungan secara riil oleh
petugas dari MURI, diperoleh angka sebanyak 193.150 orang melakukan senam
peregangan serentak di 32 propinsi. Sebanyak 2 propinsi melakukan kegiatan ini
melalui cara yang berbeda yakni : melakukan senam serentak pada hari H-1 yang
telah ditetapkan dan melaksanakan melalui kegiatan jalan kaki serentak. Namun,
pada intinya seluruh propinsi berpartisipasi secara aktif untuk kegiatan ini
walaupun ada 2 propinsi yang dinyatakan tidak lolos verifikasi untuk dilanjutkan ke
MURI.
Gambar 13 Pelaksanaan Senam Peregangan Serantak Terbanyak
12 November 2017
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
43
B. RENCANA TINDAK LANJUT Dari beberapa masalah, kendala atau hambatan di atas, maka perlu dirumuskan
Rencana Tindak Lanjut upaya penyelesaian hal tersebut untuk meningkatkan
kualitas pelaksanaan kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga di
pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun di Puskesmas. Tindak Lanjut tersebut
dalam bentuk :
- Perlunya konsolidasi dan koordinasi dalam perencanaan yang baik dan
perhitungan yang akurat, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja
dan olahraga.
- Perlunya menetapkan standar kegiatan dengan orientasi yang jelas.
- Perlunya Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana
Penarikan Anggaran secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan
proporsionalitas alokasi waktu dan penyerapan anggaran.
- Perlunya penghitungan yang baik khusus untuk pencetakan buku, dengan
memperhitungkan jumlah buku, jumlah halaman, Harga Perkiraan Sendiri, dan
Sasaran yang akan dikirim
- Perlunya Menetapkan indikator output/kegiatan sesuai prinsip Spesific,
Measureable, Achieveble, Realistic, Timely (SMART) sehingga dapat lebih
menunjukkan dan meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja secara akurat dan
jelas.
- Perlunya mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kesehatan kerja dan olahraga
ke dalam kegiatan pokok Puskesmas.
- Perlunya melakukan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan berkaitan
dengan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga, karena faktor utama yang
mempengaruhi perkembangan suatu program yaitu SDM yang tersedia
- Perlunya melakukan advokasi terhadap pimpinan Puskesmas melalui Dinas
Kesehatan yang belum paham mengenai masalah kesehatan kerja dan
olahraga secara detail.
- Perlunya melakukan koordinasi dengan dinas-dinas atau unit terkait yang
sama-sama melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga, sebagai sarana
untuk sharing, bertukar ilmu dan pengalaman mengenai kesehatan kerja dan
olahraga.
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
44
- Perlunya meningkatkan koordinasi dengan UPT-UPT teknis yang ada di
daerah baik UPT pusat maupun UPT daerah, sehingga dapat bekerja
bersama bersinergi untuk mencapai indikator kegiatan lebih baik lagi.
- Perlunya mengoptimalkan fungsi bimbingan teknis bidang Kesehatan Kerja
dan Olahraga kepada Puskesmas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
dan UPTD.
- Perlunya mengupayakan integrasi pencacatan dan pelaporan kesehatan kerja
dan Olahraga di dalam sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas.
- Perlunya mensinergikan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga pada kegiatan
utama seperti gizi, kesehatan ibu dan kesehatan anak seperti gizi pada
pekerja, kesehatan pada ibu pekerja, latihan fisik bagi ibu hamil dan nifas,
kebugaran anak sekolah dll.
C. REALISASI ANGGARAN Di awal tahun 2017, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)
Satuan Kerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Nomor: DIPA -
024.03.1.466467/2017 tanggal 7 Desember 2016, pagu anggaran tahun 2017
untuk Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah ditetapkan sebesar Rp.
41.368.789.000,-.
Seiring dengan adanya efisiensi, pagu awal mengalami pemotongan menjadi Rp.
26.847.743.000,- sedangkan pada Dana Dekonsentrasi menjadi Rp.
35.151.098.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 51.390.210.000,-.
Alokasi anggaran tahun 2017 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dan
alokasi dana dekonsentrasi disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 Pusat dan Dekonsentrasi
Alokasi 2017 Pagu Akhir Penyerapan %
Pusat 26.847.743.000 26.220.774.822 96,67 Dekon 35.151.098.000 31,471,557,330 89,53
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
45
Diantara seluruh kegiatan yang dilaksanakan, pencapaian realisasi anggaran
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2017 mencapai 96,67%. Dengan
rerata realisasi 96% untuk kegiatan penyusunan NSPK, Peningkatan Kapasitas,
Dukungan Sarana dan Prasarana, Monev dan Bintek, serta surveilans Kesehatan
Kerja dan Olahraga.
Kegiatan dekonsentrasi hanya mampu terealisasi sebesar 89,53%, dikarenakan
beberapa hal, yaitu:
1. Banyak kegiatan yang tidak terserap secara maksimal karena banyaknya
peserta yang tidak dapat hadir.
2. Tidak terserapnya pengalokasian rapat, termasuk rapat diluar jam kantor dan
konsumsi rapat akibat dari waktu yang kurang Karena kegiatan diprioritaskan
pada yang lebih besar
3. Banyaknya kegiatan besar yang lebih diprioritaskan
Berdasarkan informasi tersebut maka secara formatif capaian realisasi anggaran
sangat berhasil karena realisasi mencapai angka maksimal sekitar 96,67%.
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
46
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
Tahun 2017 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga berhasil mencapai seluruh
indikator Renstra dan RKP yang telah ditetapkan, kecuali indikator Jumlah
Perusahaan/tempat kerja melaksanakan GP2SP. Keberhasilan pencapaian target
ini tidak terlepas dari adanya dukungan daerah melalui pengembangan
Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dan Puskesmas yang
melaksanakan kesehatan olahraga melalui komitmen yang tinggi baik di tingkat
provinsi, kabupaten/kota maupun Puskesmas serta dengan adanya dukungan
dana dekonsentrasi dan APBD. Kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas
SDM Kesehatan Kerja dan Olahraga serta pembinaan sampai ke tingkat
Puskesmas juga dirasakan sangat penting dan diperlukan untuk mendukung
pencapain indikator Renstra tersebut. Terkait indikator Renstra dan RKP
Kesehatan Kerja dan Olahraga, di samping target secara kuantitas ke depan lebih
ditekankan peningkatan kualitas pelaksanaan kesehatan kerja dan olahraga di
lapangan atau di Puskesmas sehingga peningkatan target sesuai yang terdapat
dalam Renstra 2015 – 2019 tidak dilakukan.
Pada pencapaian indikator kegiatan/output pada RKT Kesehatan Kerja dan
Olahraga tahun 2017, pencapaian realisasi fisik sesuai dengan penetapan
indikator kinerja RKT. Dari kegiatan yang tidak dilakukan penghematan, capaian
realisasi fisik hampir seluruhnya mencapai 100%.
Pencapaian target upaya kesehatan kerja dan olahraga tahun 2017 pada indikator
output/kegiatan dalam RKT dengan realisasi fisik, dengan tidak menutupi
kekurangan yang ada, seluruhnya mencapai 100% dikecualikan pada indikator
jumlah perusahaan yang melaksanakan GP2SP. Indikator ini tidak tercapai
dikarenakan seluruh kab/kota masih belum tersosialiasi GP2SP. Selain itu dengan
realisasi keuangan yang mencapai 96,67% maka dapat dikatakan kinerja
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga baik. Hal ini tidak lepas dari dukungan
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
47
dari semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Kesehatan Kerja dan
Olahraga baik di pusat maupun daerah.
B. SARAN Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Kesehatan
Kerja dan Olahraga dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Sangat disadari
bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan
akuntabilitas kinerja seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang
berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah
dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga.
Di masa yang akan datang direktorat akan melakukan langkah-langkah yang lebih
konkrit dengan:
1. Dalam jangka pendek dilakukan peningkatan kualitas pelaksanaan kesehatan
kerja dan olahraga di daerah melalui kegiatan pelatihan, orientasi dan
pembinaan secara terus menerus. Hal tersebut telah dialokasikan dalam DIPA
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2018.
2. Dalam jangka panjang perlu dilakukan pendalaman dan penyempurnaan
terhadap indikator renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk tahun 2020-
2024. Sehingga lebih mudah terukur, konkrit dan tepat sasaran.
3. Untuk lebih meningkatkan realisasi anggaran perlu dilakukan peningkatan
konsolidasi dan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan kesehatan kerja dan olahraga. Penyusunan Rencana Operasional
Kegiatan (ROK) dilakukan lebih spesifik dan selalu melakukan pemutakhiran
setiap ada perubahan.
4. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kesehatan kerja dan olahraga ke dalam
kegiatan pokok Puskesmas.
5. Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan kerja dan olahraga kepada
para pengelola program kesehatan kerja dan olahraga di tingkat Puskesmas,
dinkes kab/kota, dan dinkes provinsi dengan cara pelatihan/atau dengan
pemantapan serta pembinaan dan evaluasi yang periodik.
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
48
6. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga, seiring dengan bertambahnya sasaran yang menjadi indikator
keberhasilan program kesehatan kerja dan olahraga.
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
50
Lampiran I
Indikator Kegiatan, Volume dan Anggaran
Berdasarkan Sasaran Strategis Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar Tahun 2017
Sasaran Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Anggaran
(1) (2) (3) (4) Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar Tahun 2017
1 Menyusun/mereview NSPK kegiatan kesehatan kerja 11 NSPK 693,700,000
2 Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan kerja 14 KL 3,770,770,000
3 Melakukan orientasi, pelatihan, dan TOT kegiatan kesehatan kerja 720 OR 3,454,694,000
4 Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja 8 KL 842,600,000
5 Menyediakan sistem informasi dan surveilans kegiatan kesehatan kerja 40 PKT 1,853,500,000
6 Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan kerja termasuk GP2SP 7 KL 739,600,000
7 Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja termasuk GP2SP 7 KL 421,050,000
Sub Jumlah 11,775,914,000
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
51
Indikator Output/Kegiatan, Volume dan Anggaran
Berdasarkan Sasaran Strategis Jumlah pos UKK yang Terbentuk di Daerah PPI / TPI Tahun 2017
Indikator Output/Kegiatan, Volume dan Anggaran
Berdasarkan Sasaran Strategis Persentase Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan TKI yang Memenuhi Standar Tahun 2017
Sasaran Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume
Anggaran
(1) (2) (3) (4) Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
1 Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan kerja termasuk kesehatan TKI 6 KL 809,820,000
2 Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja termasuk kesehatan TKI
96 Sark
200,500,000
3 Menyediakan dukungan layanan manajemen 12 BLN 5,107,734,000 Sub Jumlah 6,117,754,000
Sasaran Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Anggaran
(1) (2) (3) (4) Jumlah pos UKK yang Terbentuk di Daerah PPI / TPI
1 Pengadaan dan Distribusi APD untuk Pekerja Informal 1.235 Pkt 11,600,000,000
2 Pengadaan Kit Pos UKK 1.020 Pkt 3,315,000,000 Sub Jumlah 14,915,000,000
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
52
Indikator Output/Kegiatan, Volume dan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga
pada Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerjanya Tahun 2017
Sasaran Startegis No Indikator Output / Kegiatan Volume Anggaran
(1) (2) (3) (4) Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga pada Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerjanya
1 Menyusun/mereview NSPK kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jamaah haji
4 NSPK 69,050,000
2 Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan olahraga termasuk k ebugaran jasmani jemaah haji
6 KL 474,700,000
3 Melakukan orientasi, TOT, dan pelatihan kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jemaah haji
280 Or 1,731,181,000
4 Menyediakan dukungan sarana dan prasarana kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jemaah haji
1.000 PKT 289,500,000
5 Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jamaah haji
6 KL 995,390,000
6 Menyediakan dukungan sarana dan prasarana kegiatan kesehatan olahraga termasuk kesehatan olahraga bagi anak SD
1.000 PKT 5,000,000,000
Sub Jumlah 8,559,821,000
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
53
LAMPIRAN II
Pencapaian Indikator Output/Kegiatan, Volume dan Besarnya Anggaran Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga
Tahun 2017
% Anggaran %(1) (2) (4) (6) (7) (8)
1 Menyusun/mereview NSPK kegiatan kesehatan kerja
11 NSPK 401,181,000 11 NSPK 100.00396,904,369 98.93
2 Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan kerja
14 KL 2,652,860,000 14 KL 100.002,626,340,192 99.00
3 Melakukan orientasi, pelatihan, dan TOT kegiatan kesehatan kerja 720 OR 3,361,813,000 720 OR 100.00 3,361,786,761 100.00
4 Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja
8 KL 720,828,000 8 KL 100.00720,525,984 99.96
5 Menyediakan sistem informasi dan surveilans kesgiatan kesehatan kerja
40 PKT 343,644,000 40 PKT 100.00343,308,800 99.90
6 Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan kerja termasuk GP2SP
7 KL 611,305,000 7 KL 100.00607,717,325 99.41
7Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja termasuk GP2SP 6 KL 36,872,000 6 KL 100.00
36,871,089 100.008,128,503,000 8,093,454,520 99.57
Realisasi FisikVolume
(5)
Realisasi AnggaranSasaran Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Pagu Akhir
(3)Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
Sub Jumlah
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahDirektoratKesehatanKerjadanOlahraga
54
% Anggaran %(1) (2) (4) (6) (7) (8)
1Menyusun/mereview NSPK kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jamaah haji
4 NSPK 45,311,000 4 NSPK 100.0045,108,200 99.55
2Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jemaah haji
6 KL306,546,000
6 KL 100.00305,257,150 99.58
3Melakukan orientasi, TOT, dan pelatihan kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jemaah haji
280 OR1,659,759,000
300 OR 107.141,651,063,219 99.48
4Menyediakan dukungan sarana dan prasarana kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jemaah haji
1000 PKT289,350,000
10 PKT 1.0019,350,000 6.69
5Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jamaah haji
6 KL932,912,000
6 KL 100.00932,889,550 100.00
6Menyediakan dukungan sarana dan prasarana kegiatan kesehatan olahraga termasuk kesehatan olahraga bagi anak SD
1068 PKT
4,831,365,000
1,068 PKT 100.00
4,831,365,000 100.008,065,243,000 7,785,033,119 96.53
Realisasi FisikVolume
(5)
Sub Jumlah
Realisasi AnggaranSasaran Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Pagu Akhir
(3)Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya
% Anggaran %(1) (2) (4) (6) (7) (8)
Pengadaan dan Distribusi APD untuk Pekerja Informal
575 Pkt5,000,000,000
575 PKT 100.004,942,891,250 98.86
Pengadaan Kit Pos UKK 0 pkt - 0 PKT5,000,000,000 4,942,891,250 98.86
Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan kerja termasuk kesehatan TKI
6 KL456,610,000
6 KL 100.00455,614,874 99.78
Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja termasuk kesehatan TKI
4 KL116,401,000
4 KL 100.00116,274,200 99.89
Menyediakan dukungan layanan manajemen 12 BLN5,080,986,000
12 BLN 100.004,827,506,859 95.01
5,653,997,000 5,399,395,933 95.50
Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
Sub Jumlah
Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI
Realisasi AnggaranSasaran Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Pagu Akhir
(3)
Realisasi FisikVolume
(5)