Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar.................................................................................................... i Daftar Isi…………............................................................................................... ii Ringkasan Eksekutif............................................................................................ iii
BAB I : PENDAHULUAN ………………………............................................ 1 A. Latar Belakang ……………………................. 1 B. Maksud dan tujuan …………...............…... 2 C. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi ....................... 4 D. Sistematika..............……………………...............………...... 4
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ..….....................…... 6 A. Perencanaan Kinerja……………………................................ B. Perjanjian Kinerja.......………………………................…......
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ………........................….................… 8 A. Pengukuran Pencapaian Kinerja........................................... B. Analisis Akuntabilitas Kinerja………...............……………. C. Sumber Daya …………………….................................….....
BAB IV : PENUTUP ………………………..............………....................…......... ..
LAMPIRAN – LAMPIRAN. Lampiran 1 : Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Lampiran 2 : Laporan SAK Tahun 2016 Lampiran 3 : Laporan SIMAK BMN Tahun 2016 Lampiran 4 : Kekuatan Personil Direktorat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 disusun sebagai tindak lanjut dari
TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta INPRES
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang mewajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas
pokok dan fungsi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).Tugas pokok dan fungsi yang dilaporkan pada laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ini sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : No. 64 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI, sedang sistematika
laporan disusun sesuai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 oleh
Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai salah satu cara untuk
evaluasi yang obyektif, efisien dan efektif terhadap kinerja direktorat di lingkungan
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di
lingkungan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak terlepas dari hasil kerja
keras seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor yang terkait.
Kami menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh
karena itu kami mengharapkan saran dan masukkan untuk perbaikan dimasa
mendatang, dan semoga buku laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin
Jakarta, 18 Januari 2017 Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan dr. Andi Saguni, MA NIP. 197201172000121001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016
RINGKASAN EKSEKUTIF
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah menetapkan indikator kinerja serta
target yang masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-
2019, sebagai penjabaran dari visi dan misi Presiden, dan juga merupakan rencana
pembangunan jangka menengah ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005 - 2025.
Selain untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus digunakan
untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Sesuai dengan UU No. 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional, RPJMN merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun
Rencana Strategis (Renstra) masing - masing.
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan di tahun 2016 ini telah menetapkan empat
indikator kinerja, yang masuk dalam indikator RPJMN, Rencana Strategis(Renstra) ,
RKP dan Rencana Kerja (Renja). Selain empat indikator yang menjadi kontrak kerja ada
satu indikator yang tidak masuk dalam penetapan kinerja (Kontrak Kerja) yaitu Jumlah
UPT vertikal dan RS rujukan regional yang memiliki KSO .
Dalam pelaksanaan program – program Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
menunjang indikator masih terdapat banyak tantangan dan kendala diantaranya
kurangnya pengelolaan manajemen, waktu dan perubahan kebijakan pimpinan. Adapun
langkah – langkah untuk menjalankan program guna mencapai indikator Direktorat
antara lain dengan mengoptimalisasi alokasi dana yang ada, mempercepat waktu
pelaksanaan kegiatan , serta pembagian tugas SDM yang merata di Direktorat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016
Berikut target dan capaian indikator Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2016:
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN
1 Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar
130
RS
129
RS
2 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya
14
RS
14
RS
3 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
1400
Puskesmas
2453
Puskesmas-
4 Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus
96
RS
82
RS-
INDIKATOR YANG TDK MASUK DALAM PENETAPAN KINERJA/KONTRAK KERJA
1 Jumlah UPT vertikal dan RS rujukan regional yang memiliki KSO
10
RS
10
RS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme maka dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada azas –
azas umum penyelenggaraan negara yang meliputi azas kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan
akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan
kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategi yang telah
dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance
dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan
pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk
penyediaan informasi kinerja.
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sebagai wujud
pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka disusun laporan
akuntabilitas kinerja setiap tahun.
Untuk memenuhi hal – hal tersebut di atas, Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan setiap tahun menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada
Menteri Kesehatan RI.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunann Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan ini disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan memuat
keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang
harus dipertanggungjawabkan oleh Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan .
C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Menkes Nomor : 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan, tugas pokok Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas
pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud,
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan Perumusan kebijakan dibidang fasilitas pelayanan kesehatan primer,
rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
2. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitas pelayanan kesehatan
primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang fasilitas
pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dibidang
fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya.
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang dibidang fasilitas pelayanan
kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 9
D. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan,
tugas pokok dan fungsi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan , serta
sistematika penyajian laporan.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas
kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan
kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah
antisipatif yang akan diambil.
4. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 10
BAB II.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan entitas dari Kementerian
Kesehatan, yang mendukung tercapainya RPJMN, Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan dan Rencana Aksi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan.
Merujuk pada Rencana Aksi Ditjen Pelayanan Kesehatan, ditahun 2016 Direktorat
Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah menyusun Target Indikator Kinerja 5(lima)
tahunan (2015-2019). Target indikator kinerja tersebut tertuang di dalam RPJMN,
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Kerja (Renja) Kementerian
Kesehatan dan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan .
Realisasi pencapaian indikator kinerja direfleksikan dalam bentuk perencanaan
program dan kegiatan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disusun setiap
tahun. Dalam perjalanannya rencana kegiatan tersebut dapat di ubah sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan.
B. Perjanjian Kinerja
Tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi
pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak
yang memberikannya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, telah
ditandatangi oleh Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan selaku penanggung jawab
indikator kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja
yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan
langsungnya. Berikut penetapkan kinerja direktorat fasilitas pelayanan kesehatan
tahun 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 11
Berikut target dan capaian indikator Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2016:
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN
1 Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar
130
RS
129
RS
2 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya
14
RS
14
RS
3 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
1400
Puskesmas
2453
Puskesmas-
4 Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus
96
RS
82
RS-
INDIKATOR YANG TDK MASUK DALAM PENETAPAN KINERJA/KONTRAK KERJA
1 Jumlah UPT vertikal dan RS rujukan regional yang memiliki KSO
10
RS
10
RS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 12
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Pengukuran Kinerja dilakukan untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan
standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah
ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana
realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016.
Pengukuran pencapaian sasaran dilihat berdasarkan pelaksanaan program-program di
lingkungan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang penjabarannya dilaksanakan
melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subdirektorat – subdirektorat pada setiap
tahun anggaran.
Sesuai dengan Permenkes No.64 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 Direktorat Bina
Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan berubah strukturnya/berganti nama dan menjadi Direktorat Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, Ditjen Pelayanan Kesehatan.
Dalam pengukuran kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan diuraikan
berdasarkan Indikator Renstra dan Renja-KL, untuk mencapai sasaran dimaksud
beberapa kegiatan telah dilaksankan dalam mencapai indikator yang telah
ditetapkan , yaitu:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 13
DESK/PEMBAHASAN USULAN
SPA MELALUI DAKSOSIALISASI &
PENGEMBANGAN APLIKASI
ASPAK
RAKONTEK LINTAS
SEKTOR
WORKSHOP PERSIAPAN
PEMENUHAN SPA DANA
DAK RS RUJUKANBIMTEK /MONEV SPA
RS RUJUKAN
1. Melalui Dana Dekon2. Pengembangan fungsionalitas
ASPAK3. Integrasi ASPAK dgn E-
Watch, BALIS, SIM BPFK
1. Pada pertemuan penyusunan RKA-KL (Pagusementara, definif dan indikatif)
2. Menilai kelayakan harga, jenis, spesifikasi & utilitasSPA
3. Bersama2 Itjen terkait kelayakan harga & Dit. PKRterkait kebutuhan program pelayanan
4. Prioritas pemenuhan
1. Pembinaan pengelolaan limbah RS pada nilaiPROPER Merah-Hitam
2. Desk persyaratan perizinan Insinerator3. Sosialisasi persyaratan teknis lintas sektor
lainnya (BAPETEN, Dinas PU, Damkar dsb)
1. Dilaksanakan terintegrasi2. Verifikasi Data ASPAK & penilaian kualitas pengelolaan
SPA3. Integrasi pada proses akreditasi (workshop, survey
simulasi)4. Pembinaan perizinan operasional (perpanjangan/Baru)
1. Dilaksanakan di 3 Wilayah/Regional2. Sosialisasi Standar SPA RS, persyaratan teknis
lintas sektor3. Identifikasi dan menindaklanjuti masalah kritis
di lapangan
PERHITUNGAN TOTAL COST
PEMENUHAN GAP TINGKAT
NASIONAL (CEILING) ON TOP
1. Dasar pengalokasian Pagu Nasional Bid Kes2. Dasar perencanaan prioritas program Menu DAK3. Data base unit cost SPA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 14
9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 15
PERINGKAT NILAI
100
90-99
80-89
70-79
60-69Tdk lengkap / under stadr
<60
Legend
Sumber : ASPAK, Des 2016
158
78 74 7292
40
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Sub-Std Bintang 1
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
WILAYAH BARAT
Sub-Std, 33.1
Standar, 66.9
89
41 3846
36
50
20
40
60
80
100
Sub-Std Bintang 1
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
WILAYAH TENGAH
N: 255
31
9
14
6 5
00
5
10
15
20
25
30
35
Sub-Std Bintang 1
Bintang 2
Bintang 3
Bintang 4
Bintang 5
WILAYAH TIMUR
Sub-Std, 47.
7
Standar, 52.3
N: 478
N: 65
% RUMAH SAKIT PEMERINTAH BERDASARKAN KATEGORI PEMENUHAN SARANA PRASARANA DAN ALAT DI REGIONAL BARAT, TENGAH DAN TIMUR
Sub-Std, 34
.9Standar, 65.1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 16
100
99.6
100
100
72
100
100
100
100
100
100
15
100
100
100
100
100
100
100
100 100
100
97
100
100
100
100
100
96
100
100 100
99.4
99.6
9740 Puskesmas Puskesmas Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi Kemenkes
*)Sumber : Data ASPAK, update 28 Des 2016
% Puskesmas Akses ASPAKAKSESIBILITAS ASPAK DI PUSKESMAS
Dalam proses validasi data berjenjang
43.5
19.9
37.9
37.9
57
70
46
70.8
56
28
20
17
38
53
21
50
100
38
87
71 40
65
79
45
80
50
73
53
69
31
58 79
45
99.6
% RS Akses ASPAKAKSESIBILITAS ASPAK DI RUMAH SAKIT
798 RS
PemerintahRSUD Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi Kemenkes
*)Sumber : Data ASPAK, update 28 Des 2016
Dalam proses validasi data berjenjangBelum mencakup RS Swasta
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 17
12
74.96
16.6
5.622.62
2.02 0.03
SUB STANDARD (<60%) BINTANG 1(60-69%) BINTANG 2 (70-79%) BINTANG 3 (80-89%) BINTANG 4 (90-99%) BINTANG 5 (100%)
% PEMENUHAN SPA DI PUSKESMASS/D DESEMBER 2016
Pembagi : 9399 Puskesmas yang mengisi ASPAK lengkap
Akreditasi
Peri-zinan
Registrasi
Budgeting Plan
PENGUATAN ASPAK ONLINE DALAM SISTEM INFOKES
Mewajibkan ASPAK sistem
perizinan fasilitas pelayanankesehatan swasta
Integrasi ASPAK dengan
sistem informasi kesehatan
dan lintas sektor terkait
E-kesehatan
Penetapan Kelas
Fasyankes
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 18
(Perlu Komitmen untuk
mengisi secara lengkap)
16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 19
KELOMPOK RANGE NILAI %
100
90-99
80-89
70-79
60-69Tdk lengkap / under stadr
<60
KELOMPOK PEMENUHAN SARANA PRASARANA DAN ALAT DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH(BINTANG 1 S/D 5)
Legend
Sub-Std, 34.8
Standar, 65.2
% Standar-SubStandar
278
128 126 124 133
9
0
50
100
150
200
250
300
Sub-Std Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5
N = 798 RS Pemerintah yang mengisi ASPAK lengkap
RS Swasta belum mengakses ASPAK
Sumber : ASPAK, Des 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 20
Dinkes : Kota
Denpasar, Kab
Badung, Kab Tabanan
Dinkes : Kota Palangkaraya,
Kab Kotawaringin Barat, Kab
Kapuas
Loka PFK
Banjarbaru
UPTD Elektromedik
Kab Kutai
Kartanegara
Dinkes: Prop NTB, Kota Bima,
Kab Sumbawa Barat, Kab
Kabupaten Sumbawa, Kab Lombok
Barat, Kab Lombok Tengah
Dinkes : Kota
Kupang, Kab Sumba
Timur, Kab Belu, Kab
Sikka, Kab Ende, Kab
Manggarai
Meningkatkan jumlah cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terlayani pengujian dan kalibrasi
Dinkes : Kab
Kediri, Kab
Malang, Kab
Jember, Prop jawa
Timur
PENGUATAN JEJARING
Pengujian & Kalibrasi
Alkes (Sister Lab) Di
Daerah
PENGUATAN PEMELIHARAAN
SPA di Puskesmas
Melalui Regional Maintenance
Center
PENGUATAN UNIT PENGUJIAN/
KALIBRASI INTERNAL RS
RS Pendidikan
PENGUATAN
KAPASITAS BPFK
Didorong menjadi
BLU dan pengampu
bagi institusi penguji
lainnya
1BPFKMedan
BPFKMksr
BPFKJakarta
UPFKJaypra
BPFKPlmbg
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Sarana Prasarana Alat Kesehatan yang terkalibrasi
BPFKSby
UPFKSolo
UPAYA PENINGKATAN INSTITUSI PENGUJI DAN PEMELIHARAAN SPA FASYANKES
KEMITRAAN INSTITUSI
PENGUJIAN SWASTA
Peningkatan Lab
Swasta berizin
Dinkes Prov Aceh
18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 21
Difinisi Oprasional dan cara perhitungan pada indikator 1 :
INDIKATOR I (SATU) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN
I Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
130
RS
129
RS
Definisi Operasional :
Jumlah RS Rujukan Regional dan Propinsi yang memenuhi sarana prasarana dan alat
(SPA) sesuai standar adalah 110 RS Rujukan Regional dan 20 RS Rujukan Propinsi
melalui ketetapan SK Dirjen BUK NO. HK.02.03/I/0363/2015 yang mendapatkan
alokasi APBN/DAK dalam rangka pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat
kesehatan dan ditunjukkan adanya peningkatan pemenuhannya (tidak kumulatif).
Cara perhitungan :
110 RS Rujukan Regional dan 20 RS Rujukan Provinsi yang mendapatkan dana
APBN/DAK dan diukur peningkatan/pemenuhan SPA nya.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian indikator ini , meliputi:
a. Lokakarya Penanggulangan Bangunan yang diduga mangkrak
b. Rakontek Pengelolaan SPA di RS
c. Rapat Koordinasi Perizinan Limbah di Fasyankes
d. Penyusunan Roadmap Pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan
e. Rakontek Pemeliharaan SPA di Fasyankes
f. Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Peralatan kesehatan di Fasyankes
g. Pendampingan pemeliharaan SPA di Fasyankes
h. pengadaan tempat tidur pasien elektrik RS Akademik Universitas Hasanudin
i. Pengadaan Operating Microscop mata di RS
j. Pengadaan Tempat tidur pasien elektrik RSUP dr. Wahidin Kakassar
k. Penanganan permasalahan limbah di Fasyankes
l. Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Prasarana Fasyankes
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 22
Difinisi Oprasional dan cara perhitungan pada indikator 2 :
INDIKATOR II (KEDUA) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN
2 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya
14
RS
14
RS
Definisi Operasional :
Jumlah RS Rujukan Nasional yang di tingkatkan sarana prasarananya adalah 14 RS
Rujukan Nasional melalui ketetapan Menkes (Kepmenkes No. HK.
02.02/MENKES/390/2014) yang mendapatkan dana APBN /DAK dan ditunjukkan
adanya peningkatan kualitas sarana prasarananya. ( tidak kumulatif).
Cara Perhitungan :
14 Rumah Sakit Rujukan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK02.02/MENKES/390/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang
Pedoman Penetapan RS Rujukan Nasional yang mendapat dana APBN/DAK yang diukur
peningkatan kualitas sarana dan prasarananya
Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian indikator ini meliputi:
Untuk memenuhi jumlah RS rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya
di capai dengan anggaran DAK dan memantau perencanaan pengembangan rumah
sakit, serta melakukanan pembinaan-pembinaan melalui kegiatan bimbingan Teknis
dan monitoring dan evaluasi. Hal ini karena dari 14 RS Rujukan Nasional hanya satu
yang dimiliki oleh daerah yaitu RSUD Soetomo Surabaya, yang lainnya merupakan UPT
Pusat yang memilki anggaran sebagai satuan kerja sendiri.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 23
Definisi Oprasional dan cara perhitungan pada indikator 3 :
INDIKATOR III (KETIGA) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN
3 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
1400
Puskesmas
2453
Puskesmas-
Definisi Operasional :
Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar adalah
Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai
Permenkes 75 Tahun 2014 dengan pemenuhan lebih besar atau sama dengan 60%
berdasarkan data ASPAK
Cara perhitungan :
Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai
Permenkes 75 Tahun 2014 dengan pemenuhanlebih besar atau sama dengan 60%
berdasarkan data ASPAK
Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian indikator ini meliputi:
a. Penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Fasyankes
b. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengendalian mutu (QC) SPA di Puskesmas
c. Penyusunan Pedoman Teknis SPA di Klinik/Penyusunan Pedoman Teknis Pra
Instalasi Peralatan Kesehatan dan Penunjang di Fasyankes
d. Penyusunan Draft Permenkes ASPAK
e. Workshop persiapan pemenuhan SPA melalui Anggaran DAK Fasyankes
f. Rakontek Pengelolaan SPA di Puskesmas
g. Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Sarana Fasyankes
h. Pendampingan pemeliharaan SPA di Fasyankes
i. Ambulan Gawat Darurat (AGD) untuk Public safety Center
j. Pengadaan kendaraan ambulan di DTPK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 24
k. Pengadaan kendaraan Pusling Darat Roda 2 dan Ambulan dalam rangka
peningkatan akses rujukan
l. Pengadaan kendaraan Pusling Darat Roda 2 dan Ambulan mendukung aspirasi
masyarakat
m. Pengadaan kendaraan Pusling Darat Roda 2 di DTPK
n. Pengadaan bidan kit dan Gadar set
Definisi Oprasional dan Cara perhitungan pada indikator 4 :
INDIKATOR 4 (KEEMPAT) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN
4 Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus
96
RS
82
RS-
Definisi Oprasional :
Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus adalah Rumah
Sakit Daerah yang memenuhi standar dengan kriteria khusus adalah Rumah Sakit yang
didorong memperoleh akreditasi (RS diluar RS Rujukan Regional dan Propinsi) melalui
dukungan DAK.
Cara perhitungan :
Jumlah RSUD yang mendapatkan alokasi DAK dalam rangka pemenuhan standar
sarana-prasarana dan alat kesehatan.
Untuk memenuhi jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria
khusus di capai dengan kegiatan :
a. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan pemeliharaan
Fasilitas kesehatan
b. Penyusunan Panduan Penilaian Bangunan, Prasarana dan Alat kesehatan
pada Fasyankes
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 25
b. Penyusunan Pedoman Monitoring dan evaluasi Pembangunan/pengadan
bangunan baru
c. Pedoman Pengelolaan Fasyankes yang hemat energi dan ramah lingkungan
d. Penyusunan Draft Permenkes Tata Udara Fasyankes
e. Penyusunan Draft Permenkes Sistem Elektrikal Fasyankes
f. Workshop persiapan pemenuhan SPA melalui anggaran DAK RS Rujukan
g. Penyusunan rancangan kebijakan pengujian bangunan dan prasarana
fasyankes
Definisi Oprasional dan Cara perhitungan pada indikator ini :
INDIKATOR YANG TIDAK MASUK DALAM PENETAPAN KINERJA DIREKTORAT FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN
1 Jumlah UPT vertikal & RS rujukan regional yang memiliki KSO
10
RS
10
RS-
Definisi Oprasional :
Jumlah UPT vertikal & RS rujukan regional yang memiliki KSO adalah strategi
pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan (SPA) untuk mendukung
pelayanan kesehatan di UPT-Vertikal dan RS Rujukan Regional melalui kerja
sama dengan pihak ke-tiga (investor).
Cara Perhitungan :
Ruang lingkup KSO yang diatur adalah yang memiliki nilai lebih dari 5 miliar rupiah dan
untuk proses KSO baru. Nilai barang lebih dari 5 miliar diantaranya alat radiotherapy,
CT Scan, MRI, SPECT CT, Gamma Camera, ESWL, CSSD dan Laundry, perangkat
hemodialisa, Cath lab, Laboratorium klinik (Authomatic Analyser Spectrophotometer),
Pembangunan gedung, pneumatic tube dsb.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 26
Program pendukung/dukungan manajemen :
1. Adapun program / kegiatan pendukung, yaitu :
a. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan BPFK/Institusi penguji Fasyankes.
b. Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan SPA di Laboratorium Kesehatan.
c. Sewa Hosting server ASPAK.
d. Sewa Jasa Online.
e. Pengembangan sistem informasi ASPAK.
f. Peningkatan kemampuan SDM.
g. Kapasiti Building.
h. Peningkatan kemampuan dan sertifikasi SDM.
i. Bimtek dan Supervisi sosialisasi NSPK Faskes.
j. Pemantauan dan evaluasi terpadu faskes
k. pemantauan dan evaluasi dana DAK
l. Monev dana DAK
m. Monev Kondisi Existing
n. Monev KKHI
2. Dukungan manajemen
Dukungan manajemen berfungsi memberikan dukungan manajemen
pelaksanaan teknis pada fasilitas pelayanan kesehatan, program atau kegiatan
ini dilakukan tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, lebih dari itu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik,
dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran, tatakelola keuangan,
ketatausahaan organisasi.
a) Definisi Operasional dan Capaian
Untuk kegiatan dukungan manajemen program Pengelolaan Sarana
Prasarana dan Peralatan Kesehatan dalam mengawal indikator kinerja
direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu :
1) Belanja Honor Pengelola Anggaran
2) Belanja Bahan Perkantoran
3) Belanja Perjalanan Dinas
4) Pencetakan dan Pengiriman Buku Pedoman
5) Inventarisasi Kekayaan Negara Proses Hibah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 27
6) Pengadaan Konsultan Rencana Aksi Direktorat 2015 – 2019.
7) Alat Pengolah Data
8) Renovasi Ruangan Direktorat
9) Konsinyasi Perencanaan Program tahun 2016
10) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015
11) Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran SAI dan SIMAK BMN
12) Laporan Keuangan, Kegiatan Direktorat
13) Pertemuan koordinasi administrasi teknis pelayanan penunjang
medik dan sarkes
14) Peningkatan kemampuan SDM direktorat
15) Pengadaan Jasa Rencana Aksi
Upaya terobosan dan inovasi yang dilakukan :
UPLOAD E-PLANNING
PERALATAN 100 %
SARANA
100 %
PRASARANA 100 %
2016UPDATE DATA
PASSING GRADE2017
UPDATE & VALIDASI DATA ASPAK
VALIDASI DATA ASPAK DILAKUKAN OLEH : KEMENKES RS VERTIKALDINAS KESEHATAN PROVINSI RSUD PROVINSIDINAS KESEHATAN KAB/KOTA RSUD KAB/KOTA & PKM
UPLOAD E-PLANNING
UPDATE & VALIDASI
PERALATAN100 %
UPDATE & VALIDASI SARANA
100 %
UPDATE & VALIDASI
PRASARANA100 %
SURAT PERNYATAAN DARIDIREKTUR/KADINKES KAB/KOTABAHWA SPA YANG DIMILIKI SUDAHDIISI & BENAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 28
E-MONEV
RS ONLINE
SIPERMON
INTEROPERABILITY ASPAK
SIMAK BMN
KOMDATE-INFO ALKES
E-RENGAR
AKREDITASI
PENETAPAN KELAS
PERENCANAAN ASET ( E-RENGAR, E-PLANNING)
PERIJINAN ( BALIS )
REGISTRASITE
RIN
TE
GR
AS
I
A S P A K
E-WATCH
E-KATALOG
PENGEMBANGANASPAK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 29
ROAD MAP ASPAK
22
2015
2016
2017
2018
2019
Start 2008
ENTERPRISEASPAK
•Update StandarAcuan Puskesmassesuai PMK 75 2014•Update StandarAcuan RS sesuai PMK 56 2014
•Interoperability dengan AplikasiLain dg Unit Utama Lain•Interoperability dengan SIM-BPFK, modulkalibrasi, Balis, Bapeten, Pengawasan Alkes e-watch
• PMK Tentang ASPAK•Penyusunan Master Plan/Business Proses Enterprise ASPAK•Modul Informasi data Vendor Alkes•Update Standar Acuan Labkes dan Klinik
• Pengembangan Enterprise ASPAK, Menjadi AplikasiBidang SPA di KementerianKesehatan•Upgrading Infrastruktur•PenyempurnaanNomenklatur SPA•Update Standar AcuanApotek, Optik dan FasyankesLainnya•Interoperability denganAplikasi e-katalog dan SABMN
ERP, ASPAK terkoneksi kesemua data di bidangkesehatan, menyimpan, mengelola, memberikan informasiyang diperlukan untukperencanaan, kebijakan dibidang SPA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 30
23
KENDALA
• MASIH BANYAK RS/PKM YANG BELUM MELAKUKAN UPDATE DATA ASPAK
• AKSES INTERNET• KETERSEDIAAN DATA MANUAL DI
RS/PKM• SDM PENGELOLA ASPAK, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA STATUS• BANYAK APLIKASI YANG DIGUNAKAN
SATKER BERANEKA RAGAM
UPAYA
MENGEMBANGKAN ASPAK VERSI OFFLINE
INVENTARISASI ULANG KONDISI EXISTING SPA
IN PROGRES PERATURAN/SK MENTERI TENTANG ASPAK
MENDORONG INTEROPERABILITY DENGAN APLIKASI LAIN
PENYEMPURNAAN ASPAK SECERA TERUS MENERUS AGAR LEBIH MUDAH, EFEKTIF DAN INFORMATIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 31
B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
Tahun 2016 merupakan tahun kedua untuk periode pelaksanaan target RPJMN
2015-2019, belum semua target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara
maksimal. Dalam merumuskan indikator kinerja utama sering mengalami
kesulitan, sehingga IKU pada umumnya hanya menetapkan ukuran-ukuran kinerja
yang bersifat keluaran (output). Dengan IKU yang bersifat keluaran (output)
tersebut, akan mengakibatkan indikator tingkatan dibawahnya yaitu indikator
kinerja sasaran juga bersifat keluaran (output). Untuk itu pimpinan pada saat
memulai program kerja 2015-2019 mulai merumuskan indikator kinerja yang
bersifat hasil (outcome)
Perumusan indikator kinerja utama dilakukan dengan melakukan identifikasi
ukuran-ukuran kinerja kemudian memilih dari beberapa ukuran kinerja tersebut
dijadikan sebagai ukuran keberhasilan yang utama atau Indikator Kinerja Utama.
Indikator kinerja utama harus merupakan suatu ukuran kinerja yang menyeluruh,
terkait dengan misi, sasaran dan tujuan; mempunyai kemampuan untuk
mengukur (measurable) yang berorientasi pada hasil (outcome). Ukuran kinerja
utama yang menyeluruh pada umumnya akan lebih tepat dirumuskan dengan
pendekatan balanced Scorecard, yaitu ukuran kinerja yang memiliki perspektif
kepuasan pelanggan, kinerja finansial, kinerja manajemen internal dan kinerja
pertumbuhan dan pembelajaran.
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai indikator kinerja yang telah
dimasukan kedalam RPJMN, Renstra, RKP dan Renaksi.
C. SUMBER DAYA
1. Sumber Daya Manusia
Jumlah PNS yang ada di Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
berjumlah 61 orang dibantu dengan tenaga honorer sebanyak 6 orang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 32
Table 1 . Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan golongan
Satuan Organisasi
I
II
III
IV
JUMLAH
Direktur Fasyankes 0 0 0 1 1
Subbag Tata Usaha 0 1 14 3 18
Subdit Fasyankes Primer
0 0 12 3 15
Subdit Fasyankes Rujukan
0 2 8 2 12
Subdit Fasyankes Lainnya
0 4 10 1 15
Jumlah 0 7 44 10 61
Diagram 1 . Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Usia
11.60%
36.23%
27.53%
24.63%
Usia 21-30
Usia 31-40
Usia 41-50
Usia 51>
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 33
Diagram 2 . Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenjang Pendidikan
Grafik 1 . Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenjang jabatan
1.40% 0
23.18%
13.04%
31.88%
30.43%Pendidikan SD
Pendidikan SMP
Pendidikan SMA
Pendidikan D.III
Pendidikan S1
Pendidikan S2
0
5
10
15
20
25
30
31
6
28
21
10
6
2 1 2 1 1
6
Series1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 34
2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
BMN INTRAKOMPTABLE
Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 268.954.316.7148.2212.740 Penambahan : Rp. 311.032.000 Pengurangan : Rp. 814.975.100 Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. 268.450.373.614 BMN EKSTRAKOMPTABEL Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 274.592.810 Penambahan : Rp. 0 Pengurangan : RP. 0 Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 274.592.157 BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 269.228.909.524 8 Penambahan : Rp. 311.032.000 Pengurangan : RP. 814.975.100 Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. 268.724.966.424 BMN ASET TAK BERWUJUD Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 3,232.308.800 Penambahan : Rp. 47.960.000 Pengurangan : RP. 0 Posisi Akhir (31 Desember 2016) : Rp. 3.280.268.800
Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2016 adalah :
Sebesar Rp. 187.988.953.451 (seratus delapan puluh tujuh milyar Sembilan ratus
delapan puluh delapan juta Sembilan ratus limapuluh tiga ribu empat ratus limapuluh
satu rupiah ) dengan angka penyusutan sebesar Rp. 229.024.318.152 ( duaratus
duapuluh Sembilan milyar dua puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus
lima puluh dua rupiah) rincian terlampir.
3. Sumber Daya Anggaran
Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki alokasi anggaran DIPA Tahun 2016
terdiri :
Anggaran Tupoksi : Rp. 12.632.354.000,-
Anggaran Refocusing dan APBNP : Rp. 147.553.766.000,-
Jumlah seluruhnya : RP. 160.186.120.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 35
REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN (REVISI) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
T.A. 2016
NO NAMA KEGIATAN BENTUK KEGIATAN/ BELANJA
Alokasi Realisasi
A Subdit Fasyankes Primer 2.303.361.000 2.289.849.450
1 Penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Fasyankes
081.001.012
166.678.000 164.877.300
2 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengendalian mutu(QS) SPA di Puskesmas
081.001.017
200.326.000 200.325.850
3 Penyusunan Pedoman Teknis SPA di Kilinik
081.001.019
172.325.000 172.324.350
4 Penyusunan Draf Permenkes Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK )
081.001.023
143.220.000 143.217.100
5 Workshop Persiapan Pemenuhan SPA melalui Anggaran DAK Fasyankes
082.001.014
567.774.000 567.575.600
6 Rakontek Pengelolaan SPA di Puskesmas
082.001.016
545.578.000 545.577.400
7 Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Sarana Fasyankes
082.002.052
507.460.000 495.951.850
B Subdit Fasyankes Rujukan 2.806.468.000 2.747.314.450
1 Penyusunan Panduan Penilaian Bangunan, Prasarana dan Alat kesehatan pada Fasyankes
081.001.013 197.858.000 190.513.000
2 Penyusunan Pedoman Monitoring dan evaluasi Pembangunan/pengadan bangunan baru
081.001.014 174.626.000 171.869.400
3 Pedoman Pengelolaan Fasyankes yang hemat energi dan ramah lingkungan
081.001.020 165.452.000 162.907.300
4 Penyusunan Draft Permenkes Tata Udara Fasyankes
081.001.021 145.077.000 141.758.750
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 36
5 Penyusunan Draft Permenkes Sistem Elektrikal Fasyankes
081.001.025 165.753.000 163.930.800
6 Lokakarya Penanggulangan Bangunan yang diduga mangkrak
082.001.012 282.137.000 282.134.800
7 Workshop persiapan pemenuhan SPA melalui anggaran DAK RS Rujukan
082.001.013 966.155.000 966.155.400
8
Rakontek Pemeliharaan SPA di Fasyankes
082.001.015 0 0
9 Rapat Koordinasi Perizinan Limbah di Fasyankes
082.001.051 201.950.000 192.639.000
10 Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Prasaarana Fasyankes
082.002.053 507.460.000 475.406.000
C Subdit fasyankes lainnya 1.598.957.000 1.597.701.400
1 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan pemeliharaan Fasilitas kesehatan
081.001.016 193.921.000 198.381.250
2 Penyusunan Rancangan kebijakan Pengujian Bangunan dan prasarana Fasyankes
081.001.022 155.083.000 152.060.000
3 Penyusunan Roadmap Pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan
081.001.026 930.000 930.000
4 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan BPFK/Institusi penguji Fasyankes
081.001.030 109.205.000 109.102.150
5 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan SPA di Laboratorium Kesehatan
081.001.052 0 0
6 Rakontek Pemeliharaan SPA di Fasyankes
082.001.017 339.983.000 339.936.500
7 Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Peralatan kesehatan di Fasyankes
082.0021.054 799.880.000 797.291.500
D Subbag Tata Usaha 1.587.384.000 971.834.100
Dukungan manajemen
1 Inventarisasi kekayanan Negara Proses hibah (efisiensi)
024.001.011 0
0
2 Pengadaan Konsultasi Rencana Aksi Direktorat (efisiensi)
024.001.012 0 0
3 Renovasi Ruang Direktorat 024.001.013 29.200.000 29.000.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 37
4 Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program
024.001.014 65.195.000 65.194.800
5 Rapat konsultasi teknis 024.001.052 87.000.000 43.107.000
Sistim Informasi manajemen 024.002
6 Sewa Hosting Server ASPAK 024.002.013 49.973.000 49.973.000
7 Sewa jasa Online HPCS 024.002.014 55.000.000 51.440.000
8 Pengembangan Sistem Informasi ASPAK
024.002.052 49.940.000 49.900.000
9 Bimtek dan Supervisi/Sosialisasi NSPK Faskes
10 Pendampingan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di Fasyankes
083.001.013 368.750.000 322.547.800
11 Pendampingan pengelolaan SPA di Fasyankes (efisiensi)
083.001.014 0 0
SDM yang ditingkatkan kemampuan teknisnya
12 Peningkatan Kemampuan SDM 084.001.012 216.020.000 124.384,900
13 Kapasiti Building Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
084.001.013 735.991.000 735.115.500
14 Peningkatan Kemampuan dan sertifikasi SDM (efisiensi)
084.001.014 0 0
Pemantauan dan evaluasi terpadu faskes
15 Persiapan Pemantauan dan evaluasi dana
085.001.012 3.294.000 3.294.000
16 Monev dana DAK (efisiensi) 085.001.012
17 Monev Kondisi existing Faskes 085.001.012 76.400.000 75.777.900
18 Monev KKHI 085.001.012 295.412.000 295.406.791
Perencanaan dan anggaran
19 Penyusunan RKAKL 2017 086.001.014 160.080.000 113.852.650
20 Laporan akuntabilitas kinerja 2015 086.001.014 64.209.000 63.907.250
11 Konsultasi Perencanaan Program nggaran, SAI, SIMK BMN, REVIU ITJEN
086.001.014 562.412.000 477.566.300
12 Laporan Keuangan, Kegiatan Direktorat
086.001.015 135.935.000 134.656.050
Oprasional perkantoran 994.001.011
13 Belanja Honor Pengelola Anggaran
484.780.000 402.300.000
14 Belanja Bahan Perkantoran 529.211.000 373.745.600
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 38
15 Retensi Arsip 994.001.012 51.325.000 35.025.600
16 Tata Persuratan 994.001.012 51.048.000 30.234.700
17 Belanja Perjalanan Dinas 994,001.013 345.280.000 294.408.300
18 Pencetakan dan pengiriman buku pedoman (efisiensi)
0 0
19 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
994.002.011 372.500.000 313.442.000
DANA APBNP DAN REVOCUSING 147.553.766.000 141.548.493.060
1 Pengadaan kendaraan pusling darat roda 2 dan ambulanc dalam rangka peningkatan akses rujukan
2051.031.054 11.366.500.000 9.131.715.800
2 Pengadaan kendaraan pusling darat roda 2 dan ambulanc dalam rangka mendukung aspirasi masyarakat
2051.032.052 53.803.492.000 51.225.544.400
3 Pengadaan tempat tidur pasien elektrik RS Akademik Univ Hasanudin
2051.033.052 2.231.499.000 2.197.610.760
4 Pengadaan operating microscope mata di RS
2051.032.053 76.805.541.000 76.525.853.100
5 Pengadaan tempat tidur pasien RSUP dr. Wahidin, Makassar
2051.032.054 3.346.734.000 2.467.769.000
TOTAL CAPAIAN 160.186.120.000 153.400.137.301
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 39
BAB IV.
PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas
pokok dan fungsi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2016. merupakan
sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja baik yang terkait langsung
maupun tidak langsung dalam kurun waktu tahun 2016 dan sebagai sumber informasi
untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah
dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2016 untuk mencapai visi, misi,
tujuan, dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan
2015-2019.
Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi ,
penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan
program dan kegiatan serta berbagai kebijakan. Hasil pencapaian pelaksanaan program
pembangunan bidang kesehatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan
selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya. Keberhasilan
yang telah dicapai tahun 2016 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-
kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan
rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan
mengedepankan profesionalisme di lingkungan Direktorat Fasilitas Pelayanan
Kesehatan khususnya dan Kementerian Kesehatan umumnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 41
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 42
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 43
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016 Page 44