Download - Lap OJT II Salman (25082014)
-
LAPORAN KEGIATAN ON THE JOB TRAINING TAHAP II
ORIENTASI TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
11 Agustus s.d. 31 Oktober 2014
Nama : Salman Farisi
Pendidikan : Sarjana Teknik Sipil
SNVT PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II MALUKU UTARA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IX
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Jalan Ahmad Yani No. 41, Ternate, Maluku Utara
-
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu memberikan rahmat-Nya untuk
kita semua. Laporan Kegiatan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pekerjaan Umum Angkatan 2013
kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang menugaskan ke Satuan
Kerja di Satminkal masing-masing. Adapun Laporan Kegiatan ini berisikan uraian umum /
garis besar kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebagai CPNS selama kegiatan OJT di
SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara, Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional IX. Secara khusus ucapan terima kasih diberikan kepada pihak-pihak yang
berhubungan langsung selama kegiatan OJT Tahap II ini:
1. Pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Bapak Zadrach Ayal selaku Kepala Subbagian Tata Usaha BPJN IX, yang telah mengarahkan untuk OJT Tahap II di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara;
3. Bapak Ir Akhmad Sudarma, MT selaku Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara, yang telah memberikan tempat tinggal dan tanggung jawab selama berada di sini;
4. Bapak Ir M Djufri Masud MM selaku Asisten Pelaksanaan, yang menjadi mentor selama OJT Tahap II dan mengarahkan selama di Ternate.
5. Rekan-rekan pegawai di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara, yang turut memberikan pengarahan, masukan, dan berbagi pengalaman;
6. Rekan-rekan CPNS angkatan 2013, yang bersama-sama selama berkegiatan OJT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Orang tua yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, dan motivasi. 8. serta semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu.
Semoga Laporan Kegiatan ini dapat dipergunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksudkan di atas, dan dapat berguna sebagai masukan terhadap kegiatan
OJT tahap berikutnya.
Jakarta, 25 Oktober 2014
Salman Farisi, ST
19881205 201402 1 001
-
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................................... 2
DAFTAR ISI ........................................................................................................................ 3
BAB I ................................................................................................................................... 4
A. Latar Belakang ........................................................................................................ 4
B. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 4
C. Sasaran ................................................................................................................... 4
D. Manfaat................................................................................................................... 5
BAB II .................................................................................................................................. 6
A. Pengenalan SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara ............... 6
1. Lokasi Kantor ......................................................................................................... 6
2. Suasana Kantor ....................................................................................................... 7
3. Struktur Organisasi ................................................................................................. 8
4. Lingkup Pekerjaan .................................................................................................. 9
5. Kegiatan Rutin di Kantor ...................................................................................... 21
B. Kegiatan CPNS di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara ... 22
1. Bagian Pelaksanaan dan Pengawasan .................................................................... 22
C. Pengamatan Mengenai SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara
28
BAB III ............................................................................................................................... 29
A. Kesimpulan ........................................................................................................... 29
B. Saran ..................................................................................................................... 29
-
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Melalui amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN), Kementerian Pekerjaan Umum akan memasuki wilayah Pegawai Negeri Sipil
yang professional, prima dalam melayani, dan berkualitas. Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) di lingkungan Kemeterian Pekerjaan Umum akan menjalami masa
pembinaan untuk membangun karakter kepribadian yang unggul dan bertangung
jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang, melalui On The Job
Training (OJT) sesuai penempatan Satminkal masing-masing.
Pada OJT ini para CPNS diharapkan mengenal lebih dalam lagi dan memahami tugas
pokok dan fungsi organisasi-organisasi tersebut, bahkan ikut terlibat dalam kegiatan
rutinnya, sekaligus dapat mengimplementasikan etika dan moral yang telah diperoleh
sebelumnya, serta berinteraksi langsung dengan para pejabat struktural tiap-tiap unit
kerja dan para pegawai di dalamnya. Dengan demikian para CPNS dapat memperoleh
manfaat dan pengalaman bekerja sebelum mulai memangku tugas pokok dan fungsi
masing-masing ketika berstatus PNS di penempatan definitif masing-masing.
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan OJT Tahap II ini dimaksudkan untuk melanjutkan rangkaian pembinaan dan
orientasi tugas CPNS 2013. Adapun kegiatan ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Memperkenalkan lebih detail pekerjaan di lapangan, khususnya di Satuan
Kerja yang berada di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
2. Memperkenalkan dan mengikutsertakan peserta dalam kegiatan rutin dari
Satuan Kerja tersebut.
3. Mengenalkan proyek-proyek fisik konstruksi Kementerian PU secara langsung
dari aspek perencanaan, pembangunan, maupun pengawasan.
4. Memberikan pengalaman bekerja kepada peserta sebelum berstatus PNS.
C. Sasaran Adapun sasaran dari kegiatan OJT Tahap II ini adalah Calon Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Pekerjaan Umum Formasi Tahun 2013 yang telah melewati masa
-
pembinaan terpusat pada orientasi awal, diklat prajabatan, diklat budaya kerja, dan
OJT Tahap I. Terselenggaranya OJT Tahap II secara optimal dan program mentoring
berlangsung dengan baik
D. Manfaat Kegiatan OJT ini diharapkan memberikan manfaat-manfaat berikut:
1. Peserta siap untuk ditempatkan di unit kerja mana saja karena telah memahami
tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, serta telah memiliki
pengalaman dasar dalam bekerja di unit-unit kerja tersebut.
2. Unit-unit kerja yang ditempati dapat memperoleh bantuan dengan
mengkaryakan peserta selama pelaksanaan OJT Tahap II ini.
-
BAB II ISI
A. Pengenalan SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara Pada Senin tanggal 11 Agustus 2014, CPNS yang melaksanakan OJT Tahap II
menghadap kepada Kepala Subbagian Tata Usaha BPJN IX, Bapak Zadrach Ayal
untuk penempatan OJT Tahap II di wilayah BPJN IX. Oleh Bapak Zadrach diarahkan
untuk melaksanakan OJT Tahap II dibawah bimbingan SNVT Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah II Maluku Utara, yang dikepalai oleh Bapak Ir Akhmad Sudarma
MT selaku Kasatker. Selama di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Maluku Utara CPNS dibimbing oleh Asisten Pelaksanaan, Bapak Ir M Djufri Masud,
MM.
1. Lokasi Kantor
Kantor SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara berada di
Jalan Ahmad Yani No. 41, Ternate, Maluku Utara. Koordinat dari kantor SNVT
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara ini adalah 0.782867 LU;
127.386326 BT. Lokasi kantor SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Maluku Utara berseberangan dengan Kantor PLN Kota Ternate, dan berada di
dekat Pelabuhan Besar Ahmad Yani.
Gambar 1. Peta Lokasi Kantor SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara
Kantor SNVT PJN Wil II Maluku Utara
-
2. Suasana Kantor
Fasilitas kantor ini cukup memadai, terdapat lapangan olahraga yang dapat
digunakan untuk futsal, tenis, maupun voli. Kemudian terdapat musholla serta
kamar mandi untuk digunakan sehari-hari oleh pegawai. Untuk menunjang
keamanan di kantor disediakan dua orang satpam setiap shift-nya, dibagi menjadi
shift pagi dan shift malam. Kantor SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Maluku Utara ini menjadi satu dengan kantor Perencanaan dan Pengawasan Jalan
Nasional (P2JN) Maluku Utara dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Ternate. Selain itu terdapat pula warung yang menyediakan makanan ringan dan
minuman panas maupun dingin.
Gambar 2. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara
-
Setiap bagian-bagian di kantor ini dipisahkan oleh partisi semi permanen,
kemudian setiap asisten satuan kerja memiliki ruangan tersendiri yang berada di
luar gedung utama. Awalnya gedung baru ini merupakan garasi yang kemudian
digantikan fungsinya menjadi ruangan kerja untuk Asisten Satker dan tempat
tinggal bagi Kasatker yang kemudian menjadi tempat tinggal kami CPNS.
Gambar 3. Tampilan dalam Ruang Kerja Umum dan Ruang Kerja Asisten serta
Kamar yang CPNS Tinggali
3. Struktur Organisasi
SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara berada dibawah
binaan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku, Maluku Utara yang
berkantor di Ambon, Maluku. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Maluku Utara membawahi 3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu PPK Pulau
Halmahera 3, PPK Pulau Halmahera 4, dan PPK Pelaksanaan Pulau Ternate,
Tidore dan Kep Sula. Dalam menjalankan tugasnya, Kasatker dibantu oleh empat
orang asisten yaitu Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan, Asisten Program,
Rencana dan Administrasi Teknik, Asisten Pengelolaan BMN dan Asisten
Keuangan Umum dan Pelaporan. Selain itu Kasatker juga dibantu oleh Pejabat
yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran (PPSPM) dan Bendahara
Pengeluaran untuk urusan non teknis.
-
4. Lingkup Pekerjaan
a. Tugas dan Fungsi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku
Utara
Tugas dari SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara
adalah melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan
preservasi jalan nasional, penerapan sistem manajemen mutu dan
pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan bahan dan
peralatan jalan dan jembatan pada wilayah kerja masing-masing.
Fungsi dari SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara,
antara lain:
1. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program
pembangunan jaringan jalan
2. Penyusunan rencana dan program, studi kelayakan dan rencana
teknis/desain/pengembangan jaringan jalan dan jembatan termasuk
persetujuan justifikasi/pertimbangan teknis
3. Pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan
jaringan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan dan
penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi
4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenag
selaku Unil Layanan Pengadaan (ULP)
5. Pelaksanaan audit keselamatan jalan
6. Pelaksanaan analisa menganai dampak lingkungan
7. Pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan
8. Pengendalian dan pelaksanaan analisa harga satuan pekerjaan jalan dan
jembatan
9. Pengendalian fungsi dan manfaat jalan nasional
10. Pengendalian dan pelaksanaan tanah jalan nasional
11. Pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah
jalan nasional
12. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana yang
berdampak pada jalan
13. Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi,
kabupaten, kota dan desa
14. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu
-
15. Pelaksanaan pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan
bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu
konstruksi
16. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi
barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah
17. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi
dengan instansi terkait
b. Tugas dari Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku
Utara
Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai
Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan
melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik Barang
Milik Negara, mengurus sertifikat tanah, serta bertanggungjawab kepada
Pelaksana Program, dengan rincian tugas sebagai berikut:
1. Menetapkan Pejabat Pengadaan.
2. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
3. Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (dalam
hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).
4. Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran serta tertib
pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang
dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku.
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
pengadaan Barang/Jasa.
6. Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
(Aanwjzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila
diperlukan.
7. Melakukan pengawasan agara pelaksanaan kegiatan dan pengadaan
barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam
DIPA.
8. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
9. Menetapakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
10. Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak.
-
11. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA.
12. Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan
apabila diperlukan.
13. Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan rencana
kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
14. Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan
dan dituangkan dalam DIPA.
15. Memberi pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satker
dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian
keluaran/output.
16. Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker sesuai kebutuhan yang
selanjutnya ditetapkan oleh atasan langsungnya.
17. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja
yang tertuang dalam DIPA.
18. Pengendalian Penanggulangan Bencana yang berdampak pada jalan.
19. Pelaksanaan sistem penerapan manajemen mutu.
20. Menyusun penetapan kinerja dan LAKIP.
21. Menetapkan Tim pendukung bila diperlukan.
22. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan preservasi.
23. Pengkonsolidasian kegitana penanganan jalan yang diusulkan oleh Sub
Manajemen Ruas.
24. Penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan penanganan jalan/program
kepada Balai.
25. Pengkoordinasian perencanaan teknis dengan Kepala Satker.
26. Pelaksanaan/proses rekruitmen tenaga penilik jalan dan tenaga lain
yang dibutuhkan.
27. Pelaporan secara berkala kepada Kepala Balai.
28. Memverifikasi hasil survei kondisi jalan dan jembatan.
29. Membantu memberikan rekomendasi teknis atas pemanfaatan ruang.
30. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhdap pengendalian
Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU yang dilakukan oleh
PPK dan melaporkan setiap bulan kepada atasan langsung Kasatker.
31. Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
-
32. Menandatangani Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-
UP) dan selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat yang Melakukan
Pengujian dan Penandatanganan SPM.
33. Bertanggungjawab atas semua penerimaan/pengeluaran anggaran
Satker yang membebani APBN.
34. Bertanggungjawab atas kebenaran materi setiap Surat Keputusan/Surat
Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang
timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (dalam merangkap sbagai PPK)
35. Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian
keluran/output.
36. Bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran Melalui Atasan
Langsung/pelaksana program.
37. Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran
dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
38. Menyusun DIPA.
39. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana.
40. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan
dengan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
41. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang
berada dalam penguasaannya kepada PA.
42. Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses
penyelesian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
43. Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian kontrak
pengadaaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai
dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana
yang telah ditetapkan.
44. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan
laporan keuangan.
45. Menyetujui pengajuan SPP dari PPK.
46. Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang
Milik/Kekayaan Negara Satker.
-
47. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan BMN dan LKP sesuai
Standar Akuntansi Pemerintah.
48. Mengajukan rencana kebutuhan BMN kepada Pengguna Barang.
49. Menggunakan BMN untuk penyelenggaraan TUPOKSI.
50. Mengamankan BMN.
51. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian BMN.
52. Menggunaka permohonan penetapan status untuk penguasaan dan
penggunaan BMN kepada pengguna barang.
53. Mengajukan usul pemindahtanganan.
54. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak digunakan kepada
Pengguna Barang.
55. Memberikan persetujuan terhadap Rekonsiliasi Internal.
56. Menandatangani Rekonsiliasi eksternal dengan KPPN.
57. Menetapkan SK untuk petugas gudang.
58. Menyelenggarakan administrasi penghapusan barang milik negara.
59. Menyelenggarakan administrasi penetapan status pengguanan barang
milik negara.
60. Menyelenggarakan administrasi pemindahtanganan barang milik
Negara.
61. Menyelenggarakan administrasi pemanfaatan barang milik negara.
62. Menyampaikan laporan Barang Persediaan Semesteran dan Tahunan
kepada Ditjen Bina Marga.
63. Menggunakan barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor.
64. Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada
dalam penguasaannya.
65. Mengajukan usul penghapusan barang persediaan yang rusak, susut,
kadaluarsa dan hilang.
66. Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar
menukar berupa tanah dan bangunan yang masih dipergunakan.
67. Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan
modal pemerintah pusat/daerah atau hibah yang dari awal.
68. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah
dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR.
-
69. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
negara selain tanah dan bangunan.
70. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik negara untuk lingkungan
kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang.
71. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan
penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN.
72. Mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk
penguasaan dan penggunaan barang milik negara.
73. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengendalian
Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU yang dilakukan oleh
PPK.
74. Menyusun analisa, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut
terhadap laporan kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja
konstruksi yang diterima dari PPK untuk diteruskan kepada atasan
langsung.
75. Memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang
PU dalam organisasi pengguna jasa pada DIPA Satker.
76. Memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang
PU oleh penyedia jasa dalam pembuatan RAB kegiatan konstruksi
untuk dialokasikan dalam DIPA Satker sudah merupakan satu kesatuan
dengan biaya pelaksanaan konstruksi yang diperhitungkan dalam
analisa harga satuan pada setiap jenis pekerjaan yang mengandung
resiko.
c. Tugas dari Pelaksana Teknik/Asiten Pelaksanaan dan Pengawasan
Pelaksana Teknik/Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan bertugas untuk
membantu pelaksanaan tugas-tugas dari Kepala Satuan Kerja Non Vertikal
Tertentu, dengan rincian tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan penerimaan dan penyetoran
PNBP ke Kas Negara.
2. Melakukan pengawasan terhadap pembukuan penerimaan dan
penyetoran PNBP.
3. Meyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA dan
menyampaikan kepada Kasatker selaku Atasan Langsung-nya.
-
4. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi
pelaksanaan kegiatan yang meliputi: data pelaksanaan fisik, data
rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja, permasalahan dan
tindaklanjut dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan
secara periodik sesuai kemampuan.
6. Membantu Kasatker dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan
pengendalian sistem pelaksanaan dalam penerapan sistem manajemen
mutu lingkup kegiatan Balai.
7. Membantu Kasatker dalam mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai
DIPA.
d. Tugas dari Pelaksana Teknik/Asisten Program, Rencana dan Administrasi
Teknik
Pelaksana Teknik/Asisten Program, Rencana dan Administrasi Teknik
bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas dari Kepala SAtuan Kerja
Non Vertikal Tertentu, dengan rincian tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan
anggaran belanja pegawai.
2. Membantu pelaksanaan audit keselamatan jalan.
3. Membantu pelaksanaan uji laik fungsi jalan.
4. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana
Kegiatan.
5. Membantu Kasatker dalam penyusunan RMP, monitoring evaluasi
terhadap Rencana Operasional Kegiatan (ROK), sesuai DIPA yang
telah ditetapkan.
6. Membantu Kasatker dalam penyusunan usulan Rencana Kegiatan
Satker tahunan yang merupakan bagian dari RKA-KL untuk tahun
berikutnya.
7. Membantu Kasatker dalam pelaksanaan tugas pengawasan
penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan
barang/jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan
softcopy.
8. Melakukan pencatatan dan menginventarisasi BMN yang berada dalam
penguasaannya.
-
9. Menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna
semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan.
10. Membantu mengamankan, menatausahakan barang persediaan secara
manual atau terkomputerisasi dan melakukan inventarisasi fisik
(stockopname) atas barang persediaan.
11. Membantu mengelola SAI dalam hal ini petugas SIMAK BMN dalam
membuat laporan BMN semesteran dan tahunan yang dikelola secara
terkomputerisasi.
12. Melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan asset tetap.
13. Melakukan pembuatan, penyimpanan dan pemutakhiran leger jalan
nasional (termasuk jembatan) yang berada penguasaan KPB.
e. Tugas dari Pelaksana Administrasi/Asisten Pengelolaan Barang Milik Negara
Pelaksana Administrasi/Asisten Pengelolaan Barang Milik Negara bertugas
untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas dari Kepala Satuan Kerja Non
Vertikal Tertentu, dengan rincian tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengurusan sertifikasi tanah untuk jalan nasional dan tanah
lainnya.
2. Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy
kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam bentuk
hardcopy kepada Unit Pengelola BMN di masing-masing Unit Kerja
Eselon I.
3. Membuat dan memutakhirkan leger jalan.
4. Membantu pembuatan sertifikasi lahan.
5. Membantu Kasatker dalam mengkoordinir kegiatan pelapuran
UAKPA, UAKPB, dan e-Monitoring.
6. Membantu Kasatker dalam pengiriman dokumen laporan hasil
pekerjaan dalam bentuk softcopy pada kepada Sekretaris Jenderal
melalui PUSDATA dan dalam bentuk hardcopy kepada Unit Pengelola
BMN di masing-masing Unit Kerja Eselon I.
7. Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan
Kondisi Barang (LKB) Satker sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi
(SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
-
8. Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK)
untuk penyusunan neraca secara tepat waktu.
9. Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran Wilayah (UAKPA-W) beserta Arsip Data
Komputer (ADK).
10. Menyusun Laporan BMN dan menyampaikan kepada Pengguna
Barang.
f. Tugas dari Penelaah Data Keuangan/Asisten Keuangan dan Pelaporan
Penelaah Data Keuangan/Asisten Keuangan dan Pelaporan, dengan rincian
sebagai berikut:
1. Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen
Pengadaan Barang/Jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan
Barang/Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk Hardcopy dan
Softcopy.
2. Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara
yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Menyiapkan bahan-bahan untuk menjawab pengaduan masyarakat,
permohonan informasi public, dan urusan hukum lainnya.
4. Membantu Kasatker dalam Tugas Penyampaian Laporan Keuangan
dan laporan lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
5. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satker
sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan
Menteri Keuangan.
6. Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah (UAKPPA-W).
7. Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Eselon I (UAKPPA-E1) beserta Arsip Data
Komputer (ADK) secara tepat waktu.
8. Menyampaikan dan Mendokumentasikan data dan informasi
pelaksanaan kegiatan yang meliputi: Rekaman DIPA dan POK yang
telah disahkan, Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
-
9. Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring
setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim backup data
melalui e-Monitoring online.
10. Melakukan Pemutakhiran aplikasi e-Monitoring offline.
11. Membantu Kasatker dalam menjalankan pelaksanaan Tugas dan
Tanggung jawab Kasatker, dalam hal ini pemeriksaaan kelengkapan
dokumen sesuai perintah Kasatker.
12. Membuat dan mendokumentasikan risalah rapat koordinasi, membuat
format usulan agenda rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, serta
laporan penyerapan dana bulanan Satker.
13. Membantu Kasatker dalam pemeriksaan dan penelitian terhadap
penyampaian laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Membantu Kasatker dalam pemeriksaan dan penelitian semua
penerimaan/pengeluaran anggaran Satker yang membebani APBN.
15. Membantu Kasatker dalam pemeriksaan dan penelitian terhadap
realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang telah
ditetapkan.
g. Tugas dari Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran diberi tugas dan
kewenangan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) dan menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu, dengan
rincian tugas sebagai berikut:
1. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
2. Membantu bendahara dalam hal melakukan konfirmasi, melalui
penyediaan bukti objektif berkaitan dengan transaksi keuangan yang
dilaksanakan oleh Satker pada Buku Kas Umum (BKU), Buku
Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran.
3. Membantu bendahara dalam hal pemeriksaan rincian Jumlah
Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta dokumen-dokumen
pendukung lainnya.
4. Dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggungjawab kepada bendahara
pengeluaran Satker.
-
5. Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM:
Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung, menolak dan
mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan, membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah
disediakan, menerbitkan SPM, menyimpan dan menjaga keutuhan dan
seluruh dokumen hak tagih, melaporkan pelaksanaan pengujian dan
perintah pembayaran kepada KPA; melaksanakan Tugas dan
Wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan
perintah pembayaran.
6. Dalam menerbitkan SPM, PPSPM melakukan hal-hal: mencatat Pagu,
realisasi belanja, sisa Pagu, dan UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada
kartu pengawasan DIPA, menandatangani SPM, memasukan PIN
PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM.
7. Pengujian terhadap SPP, beserta dokumen pendukung yang dilakukan
oleh PPSPM kelengkapan dokumen pendukung SPP; kesesuaian
penandatanganan SPP dengan spesimen penandatangan PPK,
kebenaran pengisian format SPP; kesesuaian kode BAS pada SPP
dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker. Kebenaran
formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/
kelengkapan pembayaran Belanja Pegawai; kebenaran formal
dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan atau kelengkapan
sehubungan dengan Barang/Jasa; kebenaran pihak yang berhak
menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/
kontrak/surat keputusan; kebenaran perhitungan tagihan serta
kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih.
Kepastian telah dipenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara
oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; kesesuaian
prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/
kontrak.
8. Pengujian kode BAS termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan
kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya.
9. PPSPM bertanggungjawab kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan
administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi
dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang
-
dilakukannya; dan ketapatan jangka waktu penerbitan dan
penyampaian SPM kepada KPPN.
h. Tugas dari Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola Uang
Persediaan Satuan Kerja Non Vertikal Tertenty dan bertanggungjawab kepada
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu, dengan rincian sebagai berikut:
1. Bendahara.Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas
uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya uang/surat
berharga yang berasa dari UP dan pembayaran LS melalui Bendahara
Pengeluaran; dan uang/surat berharga yang berasal dari UP, dan bukan
berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN.
2. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang atau
surat berharga dalam pengelolaannya.
3. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.
4. Monalk perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayarkan.
5. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari
pembayaran yang dilakukannya.
6. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari
pembayaran yang dilakukannya.
7. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
8. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala
KPPN selaku kuasa BUN.
9. Menerima dan menyimpan UP.
10. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya
bersumber dari UP
11. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan
perintah PPK.
12. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayarkan.
13. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang
dilakukannya atas kewajiban kepada negara.
14. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke
kas negara.
-
15. Menatausahakan transaksi UP.
16. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP.
5. Kegiatan Rutin di Kantor
Hal-hal yang biasa dilakukan di kantor SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah II Maluku Utara meyerupai kantor-kantor pemerintahan pada umumnya.
Hal yang selalu rutin dilaksanakan adalah apel setiap pagi dan sore, dan olahraga
di pagi hari setiap hari Jumat. Apel akan dipimpin oleh Kasatker apabila beliau
sedang ada di tempat dan digantikan oleh asistennya apabila sedang berhalangan.
Untuk olahraga, hal yang biasa dilakukan ialah senam pagi dengan dipimpin oleh
instruktur.
Gambar 4. Suasana Pelaksanaan Apel dan Senam
-
B. Kegiatan CPNS di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara Selama menjalankan OJT Tahap II di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Maluku Utara, CPNS berada dibawah bimbingan Asisten Pelaksanaan SNVT
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara, Bapak Ir M Djufri Masud,
MM.
1. Bagian Pelaksanaan dan Pengawasan
SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara membawahi tiga
PPK yaitu PPK Pulau Halmahera 3, PPK Pulau Halmahera 4, dan PPK
Pelaksanaan Pulau Ternate, Tidore dan Kep Sula.
Berikut adalah ruas-ruas yang ditangani masing-masing PPK:
008 Boso - Sp Dodinga 2.030 Km016 Sp Dodinga - Bobaneigo 2.946 Km017 Bobaneigo - Ekor (SNR) 39.348 Km018 Ekor - Subaim (SNR) 63.445 Km019 Subaim - Buli (SNR) 51.467 Km
159.236 Km
009 Sp Dodinga - Sofifi 35.663 Km010 Sofifi - Akelamo 22.465 Km011 Akelamo - Payahe 49.862 Km012 Payahe - Weda 23.487 Km
131.477 Km
026 Keliling Pulau Ternate 29.404 Km026.11 Jl Bandara Babullah 0.750 Km026.12 Jl Pemuda 2.898 Km026.13 Jl Sultan Khairun 0.720 Km026.14 Jl Merdeka 0.480 Km026.15 Jl A. Mononutu 0.700 Km026.16 Jl Jend A Yani 0.490 Km026.17 Jl Hasan Esa 0.875 Km026.18 Jl Mangga Dua 0.923 Km026.19 Jl Bastiong 0.985 Km026.1A Jl Dermaga Ferry Bastiong 0.220 Km026.1B Jl Bastiong - Jambula 7.012 Km025 Babang - Labuha 18.320 Km027 Keliling Pulau Tidore (SNR) 45.145 Km
108.922 Km399.635 KmTOTAL SATKER WIL II MALUT
Total
PPK Pulau Halmahera 3
PPK Pulau Halmahera 4
PPK Pelaksanaan Pulau Ternate, Tidore dan Kep SulaTotal
Total
-
Tabel 1 Progres Paket Pekerjaan SNVT PJN Wil II Maluku Utara (Per 22 September 2014)
Gambaran Umum Proyek
Nama Paket : Penggantian Jembatan Ake Rum Tua
Nomor Kontrak : HK.02.03/BL.IX/498679/PPK-II/MU/2014/08
Tanggal Kontrak : 05 Mei 2014
Nilai Kontrak : Rp 8.347.840.000,00
Penyedia Jasa : PT Jatiluhur Gemilang
Lokasi : Kota Tidore Kepulauan
Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender
Sumber Dana : APBN 2014
Koordinat : 00o 44 17.9 N, 127o 23 13.1 E
8 08 Program Penyelenggaraan Jalan2 2409 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional3 001 Pemeliharaan Rutin Jalan 29.79 Km4 1.00 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN RUAS BOSO-SIDANGOLI-SP.DODINGA- 10.47 KM 959,175 41.74 80.00 65.00 70.00 (23.26) 10.00 5 2.00 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN RUAS SP. DODINGA - SOFIFI - WEDA 15.05 KM 978,339 69.22 78.45 65.00 70.00 4.22 8.45 6 3.00 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN RUAS BABANG - LABUHA 4.27 KM 277,463 89.81 89.90 65.00 80.00 24.81 9.90 7 002 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1629.7 M8 4.00 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN RUAS JALAN BOSO-SIDANGOLI- 262.5 M 236,250 91.48 81.00 65.00 70.00 26.48 11.00 9 5.00 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN SP.DODINGA - SOFIFI - WEDA 1226.5 M 1,103,805 78.04 79.11 65.00 70.00 13.04 9.11
10 6.00 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN RUAS BABANG - LABUHA 140.8 M 126,720 84.17 85.00 65.00 80.00 19.17 5.00 11 003 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan 3.6 Km13 7.1 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KELILING PULAU TERNATE 3.6 KM 7,878,000 61.34 100.00 100.00 100.00 (38.66) 0.00 15 005 Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan 38.3 Km18 11.1 PENINGKATAN STRUKTUR JALAN EKOR - SUBAIM 5.8 KM 14,526,800 76.25 78.20 65.58 74.54 10.67 3.66 21 13.1 REKONSTRUKSI JALAN SOFIFI - AKELAMO 0.6 KM 7,740,500 95.00 100.00 100.00 100.00 (5.00) 0.00 24 15.1 PENINGKATAN STRUKTUR JALAN WEDA - MAFA 5.2 KM 15,496,800 95.00 100.00 87.09 98.01 7.91 1.99 27 17.1 PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SAKETA - MATUTING 13 KM 48,323,250 61.50 82.21 78.44 85.43 (16.94) (3.22)30 9.1 PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SIDANGOLI - JAILOLO 13.7 KM 23,256,800 82.61 99.20 91.36 99.60 (8.75) (0.40)31 006 Penggantian Jembatan 349.6 M33 19.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE TEWE 51 M 16,551,800 53.70 78.00 90.17 90.56 (36.47) (12.56)36 21.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE KUSU III 15 M 4,858,300 51.12 85.56 87.65 95.87 (36.53) (10.31)39 23.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE WARINGIN I 10 M 3,233,300 82.16 98.67 100.00 100.00 (17.84) (1.33)42 25.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE KOLI 10 M 3,233,300 84.15 99.70 100.00 100.00 (15.85) (0.30)45 27.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE KOLI BALE 50 M 16,726,800 32.75 60.61 83.04 93.56 (50.29) (32.95)48 29.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE YEHU 15 M 4,858,300 74.03 97.00 100.00 100.00 (25.97) (3.00)51 31.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE GUMI 24 M 7,780,500 73.85 92.34 98.71 94.65 (24.86) (2.31)54 33.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE KAYASA (TAHAP II) 8 M 1,985,950 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 57 35.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE TOBATU (TAHAP II) 8 M 1,985,950 95.00 100.00 100.00 100.00 (5.00) 0.00 60 37.1 PENGGANTIAN JEMBATAN WAI LOKO (TAHAP II) 8 M 2,085,950 95.00 100.00 100.00 100.00 (5.00) 0.00 63 39.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE GORONGBULO 7 M 1,735,950 71.57 100.00 100.00 100.00 (28.43) 0.00 66 41.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE SIONA 30 M 10,161,800 79.12 92.53 90.16 95.60 (11.04) (3.07)69 43.1 PENGGANTIAN JEMBATAN FANAHA DAN JEMBATAN FANAHA 1 30 M 9,486,500 31.32 70.00 78.92 84.23 (47.60) (14.23)72 45.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE YEHU 1, JBT AKE YEHU 2 DAN JBT. AKE YEHU 4 42 M 12,489,800 44.25 66.88 75.98 70.87 (31.73) (3.99)75 47.1 PENGGANTIAN JEMBATAN WAI WAYAMIGA II, JBT. WAI BABANG II DAN JBT. 16.6 M 4,375,480 95.00 100.00 100.00 100.00 (5.00) 0.00 78 49.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE RUM TUA 25 M 8,560,500 54.03 65.32 81.31 85.70 (27.28) (20.38)80 008 Pembangunan Jembatan Baru 113 M82 51.1 PEMBANGUNAN JEMBATAN AKE UNI-UNI 2 40 M 13,238,800 57.99 80.00 82.91 82.87 (24.92) (2.87)85 53.1 PEMBANGUNAN JEMBATAN AKE TONIKU (TAHAP II) 23 M 6,980,500 74.00 100.00 100.00 100.00 (26.00) 0.00 88 55.1 PEMBANGUNAN JEMBATAN AKE PLUAN 50 M 16,899,300 60.05 69.00 77.25 73.24 (17.20) (4.24)90 009 Pelebaran Jalan 42.16 Km92 57.1 PELEBARAN JALAN BULI - SUBAIM 3.33 KM 9,980,500 65.00 79.50 77.96 82.50 (12.96) (3.00)95 59.1 PELEBARAN JALAN SOFIFI - AKELAMO 3.79 KM 10,386,800 59.55 100.00 100.00 100.00 (40.45) 0.00 98 61.1 PELEBARAN JALAN PAYAHE - AKELAMO (KM.60 ) 2.69 KM 7,365,312 95.00 100.00 100.00 100.00 (5.00) 0.00
101 65.1 PELEBARAN JALAN PAYAHE - WEDA 4.31 KM 13,476,800 89.88 100.00 100.00 100.00 (10.12) 0.00 104 67.1 Pelebaran Jalan Akelamo - Payahe 2 9.8 KM 29,561,800 51.30 95.06 100.00 100.00 (48.70) (4.94)107 69.1 PELEBARAN JALAN AKELAMO - PAYAHE 10.91 KM 29,973,250 88.01 98.92 100.00 100.00 (11.99) (1.08)110 71.1 PELEBARAN JALAN BABANG - LABUHA 1.55 KM 4,637,300 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 113 73.1 PELEBARAN JALAN KELILING PULAU TERNATE 2.2 KM 6,580,500 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 116 75.1 PELEBARAN JALAN KELL. PULAU TIDORE 3.58 KM 10,701,800 72.98 99.00 100.00 100.00 (27.02) (1.00)
390,796,744 68.77 87.99 88.35 91.82 (20.07) (4.03)Total
No Kode Program/Kegiatan/Output/Paket/Sub Paket Target
Pagu
Kuantitas
Satuan
Paket
Progres Rencana Deviasi(Rp Ribu) (%) (%) (%)
Keu Fisik Keu FisikKeu Fisik
-
Pada Senin, 18 Agustus 2014, Kasatker mengajak CPNS untuk mengecek progres
Paket Penggantian Jembatan Ake Rum Tua di Kota Tidore Kepulauan dan
kemudian ditunjuk untuk menjadi pengawas proyek tersebut. Progress masih
mandek karena terkendala masalah kerusakan alat dan lokasi yang terpencil.
Kondisi saat pertama datang baru terpasang 2 tiang pancang dari total 54 tiang
pancang.
Gambar 5. Proses Pemancangan dan Tiang Pancang yang Digunakan
Proyek ini mengalami keterlambatan akibat kerusakan alat dan kecepatan
pekerjaan rendah . Untuk mempercepat maka diperlukan pengawasan rutin untuk
memberikan rasa urgensi yang diharapkan membuat pekerja bekerja lebih cepat.
Kemudian untuk mengejar keterlambatan maka diadakan syukuran pemotongan
kambing yang dinikmati bersama warga sekitar yang juga berfungsi sebagai
sarana mendekatkan pekerja dengan masyarakat yang ada disekitarnya.
Diharapkan kedekatan ini akan memberikan izin untuk melaksanakan proyek
hingga malam untuk mengejar keterlambatan, walau seharusnya berakhir pada
pukul 18.00.
-
Gambar 6. Pelaksanaan Syukuran di Proyek
Pada Rabu, 20 Agustus 2014, dicek kembali progress Paket Penggantian Jembatan
Ake Rum Tua di Kota Tidore Kepulauan. Progres masih mandek karena
terkendala masalah kerusakan alat dan pekerja di lapangan kurang mahir. Kondisi
saat ini sudah terpasang 8 tiang pancang dari total 54 tiang pancang.
Gambar 7. Proses Pemancangan dan Penyambungan Tiang Pancang
Pada 8 September 2014, pekerjaan sudah sampai abutment untuk arah pelabuhan
dan pembuatan pile cap untuk arah PLN. Pekerjaan ini sedang berlangsung pada
tahap pemasangan perancah untuk kedua pekerjaan.
-
Gambar 8. Pemasangan Tulangan untuk Abutment dan Pembuatan Pile cap di Sisi Lain
Pada 16 September 2014, Abutment di sisi pelabuhan sudah selesai dicor dan pile cap
di sisi PLN sudah selesai dicor. Abutment di sisi PLN akan segera disusun
pembesiannya dan pemasangan perancah dapat dilaksanakan.
Gambar 9. Abutment dan Pembuatan Pile cap di Kedua Sisi Sudah Selesai
Pada 2 Oktober 2014, progres proyek sudah mencapai pembesian untuk pekerjaan
girder. Pembesian sudah berjalan 80%, hanya ada beberapa yang belum selesai.
-
Gambar 10. Progres Pekerjaan Pembesian Pekerjaan Girder
-
C. Pengamatan Mengenai SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara
Selama berada di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara ada
beberapa hal yang menonjol dalam pengamatan. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah II Maluku Utara dikepalai oleh Bapak Ir Akhmad Sudarma, MT selaku
Kasatker. Selama masa kepemimpinan beliau mengalami beberapa perubahan yang
cukup signifikan, mulai dari penataan ruang kerja dan peningkatan disiplin. Setelah
kedatangan beliau, ruang kerja dirubah tata letaknya dan membuat bangunan baru
yang dijadikan ruangan untuk para asisten. Kemudian dengan mewajibkan apel setiap
pagi untuk seluruh pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin. Selain itu
diterapkan sistem seragam untuk setiap harinya untuk memberikan identitas kepada
para pegawai. Untuk mempererat kekeluargaan diadakan kumpul karyawan di
kediaman Kasatker yang diadakan beberapa bulan sekali.
Adapun SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara mengalami
kesulitan dalam hal Sumber Daya Alam dan geografis. Maluku Utara yang terdiri dari
pulau-pulau kecil dan satu pulau besar (Pulau Halmahera). Hal ini membuat sumber
daya alam sulit mencapai lokasi-lokasi pekerjaan. Dalam beberapa hal seperti material
harus didatangkan dari Pulau Sulawesi karena material yang sesuai standar di provinsi
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan di provinsi ini. Letak geografis
yang berada di timur Indonesia dan jauh dari kota-kota besar membuat harga-harga
material dan peralatan menjadi lebih besar. Dan apabila ada kekurangan material
diperlukan waktu yang cukup lama karena perjalanan menggunakan kapal laut
membutuhkan waktu yang lebih lama.
-
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Dari pelaksanaan kegiatan OJT Tahap II ini dapat disimpulkan hal-hal terkait tugas
dan fungsi yang sudah dijalankan selama 2,5 bulan:
1. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara dikepalai oleh
Bapak Ir Akhmad Sudarma, MT selaku Kasatker.
2. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara menerima
program OJT Tahap II ini dengan sangat baik. CPNS disediakan tempat
tinggal dan makan untuk setiap harinya.
3. Pelaksanaan mentoring berjalan dengan baik, dibawah bimbingan Bapak Ir M
Djufri Masud MM selaku Asisten Pelaksanaan.
4. Selama masa kepemimpinan Ir H Akhmad Sudarma, MT telah terjadi
beberapa perubahan yang cukup signifikan, mulai dari penataan ruang kerja
dan peningkatan disiplin.
5. Adapun SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara
mengalami kesulitan dalam hal Sumber Daya Alam dan geografis. Maluku
Utara yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan satu pulau besar (Pulau
Halmahera). Hal ini membuat sumber daya alam sulit mencapai lokasi-lokasi
pekerjaan.
6. Kendala faktor internal yang ada umum terjadi di lingkungan kantor
pemerintahan, yaitu disiplin yang kurang baik. Disiplin dapat ditingkatkan
dengan ketegasan pemimpin dan program yang baik.
B. Saran Saran yang diberikan adalah:
1. Program OJT Tahap II kurang tersampaikan ke tingkat Satker, koordinasi
diperlukan untuk memperbaiki hal ini.
2. Kelanjutan program setelah OJT Tahap II sebaiknya diperjelas agar CPNS
dapat menjelaskan dengan baik.
KATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB I A. Latar BelakangB. Maksud dan TujuanC. SasaranD. Manfaat
BAB IIA. Pengenalan SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara1. Lokasi Kantor2. Suasana Kantor3. Struktur Organisasi4. Lingkup Pekerjaan5. Kegiatan Rutin di Kantor
B. Kegiatan CPNS di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara1. Bagian Pelaksanaan dan Pengawasan
C. Pengamatan Mengenai SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara
BAB IIIA. KesimpulanB. Saran