Download - (LAKIP) Tahun 2010
NOMOR : LAP - 067/D4/2011TANGGAL : 14 FEBRUARI 2011
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DAERAH Jl. Pramuka No.33 – Jakarta Timur 13120
Telepon 021-8584863 Faxsimile 021-85910302
Halaman i
ejak bergulirnya reformasi di Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
telah direspon oleh pemerintah dengan terus dilakukannya
penyempurnaan kebijakan di bidang keuangan negara dan manajemen
pemerintahan. Berbagai perangkat aturan hukum telah dan terus digulirkan seiring
dengan perubahan tersebut. Diawali dengan paket undang-undang tentang
keuangan negara, yang kemudian diikuti peraturan perundangan tentang reformasi
pemerintahan daerah dan keuangan daerah, serta berbagai peraturan
pelaksanaannya, diharapkan akan mampu membawa bangsa dan negara ke arah
yang lebih baik.
Keberhasilan reformasi manajemen keuangan negara dan manajemen
pemerintahan tersebut di atas, baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan
instansi menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas seluruh kegiatan di
instansinya masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
sampai dengan pertanggungjawabannya, secara tertib, terkendali, efisien dan efektif.
Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa
penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya
secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal,
mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Sejalan dengan kebutuhan tersebut dan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai
sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh, maka pada tanggal
28 Agustus 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Unsur Sistem
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DAERAH Jl. Pramuka No.33 – Jakarta Timur 13120
Telepon 021-8584863 Faxsimile 021-85910302
Halaman ii
Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini,
mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di
lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,
serta pemantauan pengendalian intern.
BPKP sebagai auditor intern pemerintah yang juga sebagai pembina
penyelenggaraan SPIP sebagaimana disebutkan dalam pasal 59 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, mempunyai tugas untuk mengawal dan
mewarnai perkembangan manajemen sektor publik dan manajemen keuangan
negara melalui pengawasan intern. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian
dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi sebagai alat untuk menilai
independensi atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup
pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi
sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat.
Dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi
penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan,
bimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat
pengawasan intern pemerintah, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah tidak hanya melakukan kegiatan audit tetapi juga kegiatan
evaluasi, monitoring, reviu, sosialisasi, asistensi,dan kegiatan lainnya sebagai bagian
dari fungsi pengawasan seutuhnya.
Beberapa peran aktif Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan
Daerah terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, khususnya di bidang
Manajemen Keuangan Negara dan Manajemen Sektor Publik antara lain adalah
pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA),
penyusunan Petunjuk Fasilitasi Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah,
Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah, Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pedoman Asistensi Pemanfaatan Anggaran
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DAERAH Jl. Pramuka No.33 – Jakarta Timur 13120
Telepon 021-8584863 Faxsimile 021-85910302
Halaman iii
dan Asistensi Menjalankan Peraturan Terkait dengan Pemanfaatan Anggaran,
Pedoman Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penguatan
Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD), Pedoman
Evaluasi atas Proses Penyusunan dan Penetapan APBD, dan beberapa kajian di
bidang pengelolaan keuangan daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini menginformasikan secara rinci
semua upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah
ditetapkan, berdasarkan pada sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan
sarana prasarana yang dimiliki secara transparan. Dengan harapan, laporan ini akan
dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.
Semoga upaya yang telah dan akan terus dilakukan, mendapat rahmat dan
hidayahNya.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DAERAH Jl. Pramuka No.33 – Jakarta Timur 13120
Telepon 021-8584863 Faxsimile 021-85910302
Halaman iv
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif
iv
v
Bab I Pendahuluan A. Data Umum Organisasi B. Struktur Organisasi C. Sistematika Penyajian
1 1 2 4
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
A. Rencana Stratejik 2010 - 2014 1. Pernyataan Visi 2. Pernyataan Misi 3. Tujuan dan Strategi 4. Program Tahun 2010-2014
B. Rencana Kinerja Tahun 2010
6 6 6
10 11 12 15
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Program Utama B. Capaian Kinerja Program Pendukung C. Akuntabilitas Keuangan D. Sumber Daya Manusia
27
27 71 79 83
Bab IV Penutup 85
Lampiran
1. Pengukuran Pencapaian Program Tahun 2010 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2010
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DAERAH Jl. Pramuka No.33 – Jakarta Timur 13120
Telepon 021-8584863 Faxsimile 021-85910302
Halaman v
elaporan akuntabilitas kinerja tahun 2010 dimaksudkan untuk
menginformasikan capaian kinerja dalam tahun 2010 yang dikaitkan
dengan pencapaian tujuan dan program Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Capaian kinerja tersebut menggunakan tolok ukur pada penetapan kinerja
tahun 2010. Penetapan kinerja tahun 2010 disusun dengan memperhatikan
pembaharuan manajemen sektor publik dan manajemen keuangan negara, sehingga
tujuan dan program yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan yang ada.
Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2010, terdapat satu program utama dan satu
program pendukung, yang sebagian besar telah dilaksanakan. Capaian indikator
kinerja program utama Deputi IV dapat dilihat dalam tabel berikut:
Capaian Program Utama
PROGRAM PERSENTASE
CAPAIAN URAIAN INDIKATOR HASIL TARGET REALISASI
Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
1. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
50% 63,79% 127,58%
2. Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
50% 57,78% 115,56%
3. Persentase masukan yang direspon Presiden
75% 100% 133,33%
4. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
75% 76,34% 101,79%
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DAERAH Jl. Pramuka No.33 – Jakarta Timur 13120
Telepon 021-8584863 Faxsimile 021-85910302
Halaman vi
PROGRAM PERSENTASE
CAPAIAN URAIAN INDIKATOR HASIL TARGET REALISASI
5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
100% 100% 100%
6. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
50 IPD 48 IPD 96%
Rata-rata Capaian Outcome 112,38%
Dari seluruh indikator hasil tersebut di atas, dapat diketahui bahwa seluruh
target tahun 2010 telah tercapai.
Selain hal tersebut di atas, perlu kami tambahkan informasi bahwa terdapat
kinerja/hasil kegiatan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan
Daerah yang didukung Perwakilan BPKP yang belum tercantum sebagai capaian
kinerja, yaitu:
No Kinerja 2009 2010
1. Jumlah pemda yang telah mengimplementasikan program aplikasi SIMDA
223 Pemda 273 Pemda
2. Jumlah MOU antara BPKP dengan Pemda 322 Pemda 442 Pemda
3. Jumlah Perkada tentang SPIP 22 Pemda 285 Pemda
4. Penghematan atas hasil pengawasan N/A Rp248,8 M
US$5.000
5. Penerimaan Negara dari hasil pengawasan N/A Rp31,30 M
US$1.080
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DAERAH Jl. Pramuka No.33 – Jakarta Timur 13120
Telepon 021-8584863 Faxsimile 021-85910302
Halaman vii
Selain capaian kinerja program utama di atas, juga terdapat capaian kinerja
program pendukung yang indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
1. Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi.
2. Persentase jumlah pegawai yang kompeten dan profesional di setiap bidang
kompetensi yang dibutuhkan.
3. Persepsi kepuasan atas layanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi.
4. Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai
prosedur.
5. Tingkat opini auditor eksternal terhadap laporan keuangan BPKP.
6. Persepsi publik yang positif terhadap BPKP.
7. Persepsi auditor intern pemerintah yang kompeten.
8. Persentase tingkat penerapan PFA.
9. Tingkat kepuasan penerima layanan.
10. Indeks efektifitas pengelolaan aset.
Pencapaian indikator kinerja program pendukung tersebut menjadi tanggung
jawab unit kerja lainnya di lingkungan BPKP. Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah selama tahun 2010 melaksanakan sub-sub
kegiatan yang sifatnya hanya mendukung capaian indikator kinerja tersebut. Kinerja
kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar dapat dicapai dengan baik.
Program utama dan program pendukung tersebut dilaksanakan dengan
menggunakan dana sebesar Rp9.587.223.742,00 atau 90,21% dari anggaran yang
disediakan DIPA Nomor : 0001.0/089-01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009
sebesar Rp10.627.279.550,00. Sisa dana Belanja Barang sebesar
Rp1.040.055.808,00 tidak direalisasikan karena secara umum kegiatan yang
tertuang dalam RKT sudah dilaksanakan.
Disamping itu, beberapa indikator lain yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan
program-program Deputi IV antara lain:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DAERAH Jl. Pramuka No.33 – Jakarta Timur 13120
Telepon 021-8584863 Faxsimile 021-85910302
Halaman viii
• Dari 15 pemda yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang diaudit BPK,
diantaranya termasuk 13 pemda yang diasistensi oleh BPKP.
• Dari 320 pemda yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang diaudit BPK,
diantaranya termasuk 229 Pemda yang diasistensi oleh BPKP.
• Pemda yang paling awal menyelesaikan dan menyampaikan Perda APBD Tahun
2010 adalah Pemda yang diasistensi oleh BPKP dengan menggunakan Aplikasi
SIMDA.
Kegiatan-kegiatan penting lainnya yang telah dilakukan oleh Deputi IV antara
lain sebagai berikut:
• Berpartisipasi aktif dalam Ikatan Akuntan Indonesia.
• Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah kepada Pimpinan Daerah Tingkat
Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
• Pembicara /narasumber dalam Rakorwas Departemen/LPND.
• Pembicara/narasumber mengenai pengawasan keuangan daerah pada
pertemuan Forum Asosiasi Pemerintah Daerah.
• Pembicara/narasumber pada berbagai seminar mengenai penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
1
AAA... DDDaaatttaaa UUUmmmuuummm OOOrrrgggaaannniiisssaaasssiii
eputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagai
salah satu unit dari BPKP, dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden RI
Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2005, serta keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
Non Departemen.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP No. KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang
pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah.
Selanjutnya berdasarkan pasal 155 Surat Keputusan Kepala BPKP tersebut di atas
ditetapkan bahwa untuk melaksanakan tugas dimaksud, Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi, sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan penyusunan rencana pengawasan di
bidang penyelenggaraan keuangan daerah;
2. Penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis
pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah terhadap kegiatan
pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
Bab
1 PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
2
3. Pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan
barang milik/kekayaan pemerintah daerah, serta penyelenggaraan tugas
pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah di bidang
penyelenggaraan keuangan daerah atas permintaan daerah;
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan
daerah;
5. Evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan
keuangan daerah;
6. Analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil dari butir 4 diatas di lingkungan
BPKP dan APIP lainnya.
BB.. SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii
Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah membawahi beberapa direktorat sebagai berikut:
1. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I
2. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II
3. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III
Wilayah I meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan, wilayah II meliputi wilayah
Jawa dan Bali, serta wilayah III meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan
Papua.
Tugas direktorat adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan
penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan
dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan daerah, dan penyelenggaraan
tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas wilayah, pemantauan tindak
lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi, dan penyusunan
laporan hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah.
Fungsi direktorat-direktorat adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
3
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang
penyelenggaraan keuangan daerah;
2. Penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis
pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah terhadap kegiatan
pengawasan BPKP dan APIP lainnya;
3. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap
anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurusan barang milik/kekayaan
daerah, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau
lintas wilayah di bidang penyelenggaraan keuangan daerah;
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan
daerah;
5. Evaluasi kegiatan pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah;
6. Analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil dari butir 4 di atas di lingkungan
BPKP dan APIP lainnya.
Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Perbantuan IV yang merupakan perbantuan dari Biro Umum dengan tugas
mengkoordinasi kegiatan Tata Usaha Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
4
Struktur organisasi di atas dapat digambarkan dalam bagan berikut;
STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI PENGAWASAN BIDANG
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
CCC... SSSiiisssttteeemmmaaatttiiikkkaaa PPPeeennnyyyaaajjjiiiaaannn Laporan akuntabilitas ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:
Ringkasan Eksekutif Mengemukakan tujuan dan program yang telah ditetapkan
dalam rencana stratejik dan sejauh mana Deputi Pengawasan
Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah mencapai
tujuan dan program tersebut, serta kendala-kendala yang
dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-
langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala
DITWAS PKD WIL. I
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG
PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DAERAH
KELOMPOK PFA KELOMPOK PFA
DITWAS PKD WIL. II DITWAS PKD WIL. III
KASUBDIT WIL.I.2
KASUBDIT WIL.II.1
KASUBDIT WIL.II.2
KELOMPOK PFA
KASUBDIT WIL.III.1
KASUBDIT WIL.III.2
KASUBDIT WIL.I.1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
5
tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala
yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
Bab I Pendahuluan yang memuat hal-hal umum tentang Deputi
Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah serta
uraian singkat mandat yang dibebankan kepada Deputi
Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Bab II Perencanaan dan perjanjian kerja yang memuat uraian singkat
mengenai rencana stratejik dan rencana kinerja.
Uraian singkat rencana stratejik menggambarkan visi, misi,
tujuan, serta kebijakan dan program Deputi.
Uraian singkat rencana kinerja menggambarkan rencana kinerja
pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-
kegiatan dalam rangka mencapai target program pada tahun
tersebut serta pencapaian indikator keberhasilannya.
Bab III Akuntabilitas kinerja yang memuat uraian hasil pengukuran
kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, serta
akuntabilitas keuangan termasuk di dalamnya uraian secara
sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif
yang akan diambil.
Bab IV Penutup yang mengemukakan tinjauan secara umum tentang
keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama
yang berkaitan dengan kinerja Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta strategi pemecahan
masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 6
erencanaan dan perjanjian kinerja dimulai dari penetapan rencana
strategis (renstra) Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah yang merupakan suatu proses yang meliputi
serangkaian rencana dan program mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak
agar dapat di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Agar Renstra Deputi IV dapat menjadi acuan kinerja bagi seluruh pegawainya, maka
dalam penyusunan renstra tersebut telah diupayakan untuk mengikutsertakan
seluruh pegawainya untuk berpartisipasi menentukan apa yang akan dicapai oleh
organisasi dimasa depan.
Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka renstra tersebut
dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran
yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan
untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja
apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran
yang bersangkutan.
Rencana strategis (Renstra) Deputi IV Tahun 2010 – 2014 masih dalam bentuk draf
yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.
AAA... RRReeennncccaaannnaaa SSStttrrraaattteeejjjiiikkk 222000111000---222000111444 1. Pernyataan Visi
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru
sesuai PP No. 60 Tahun 2008, BPKP cq Deputi Pengawasan Bidang
Bab
2 PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 7
Penyelenggaraan Keuangan Daerah menegaskan jati dirinya sebagai Auditor
Presiden. Konsekuensinya, BPKP cq Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah dituntut untuk dapat memberikan informasi
yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu
memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi
BPKP cq Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Akuntabilitas keuangan daerah
yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai Deputi Pengawasan
Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang merepresentasikan manfaat
yang dapat diberikan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan
Daerah kepada stakeholdersnya. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan
dalam pernyataan Visi Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan
Daerah sebagai berikut:
Dalam pernyataan visi tersebut di atas terdapat kata-kata kunci sebagai
berikut :
a. Auditor Presiden
Frasa Auditor Presiden dipilih untuk menunjukkan artikulasi dan kesan yang
kuat bahwa Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab
langsung kepada Presiden melalui Kepala BPKP, dan memiliki kompetensi
yang mumpuni dan dipercaya oleh Presiden untuk membantu dalam
menjalankan fungsi pengawasan. Sebagai Auditor Presiden, Deputi
VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 8
Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah merupakan mata
dan telinga Presiden yang melihat dan mendengar secara langsung fakta,
data maupun informasi dan segera merespon melalui suatu sistem
peringatan dini yang memberikan manfaat kepada Presiden. Oleh karena itu,
lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah adalah hal-hal yang bersifat strategis,
makro, lintas sektoral dan berskala nasional. Kegiatan pengawasan
difokuskan kepada pengawasan keuangan negara yang menyentuh rakyat
banyak, terutama yang pro growth, pro job dan pro poor.
Visi Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
sebagai Auditor Presiden merupakan visi yang strategis dalam rangka
meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance
terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu pemerintah daerah.
Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan
pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak
diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip
independensi.
b. Responsif
Responsif berarti cepat memberikan respon (tanggapan), dan bereaksi
secara tepat dan simpatik kepada seseorang atau suatu peristiwa. Auditor
Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan
perannya, Auditor Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan
Daerah tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan
segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan.
c. Interaktif
Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif
merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang
bersifat reaktif dan proaktif. Dari reaktif yang berarti bereaksi setelah adanya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 9
suatu kejadian, kemudian berkembang menjadi proaktif yang
mengedepankan inisiatif untuk bertindak namun masih melihat dari sisi
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (satu sisi),
dan kini bersifat interaktif yang mengandung nuansa bahwa Deputi
Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
memperhatikan/mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders.
Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara Deputi Pengawasan
Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan stakeholders ataupun
pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh karena itu,
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah harus
membuka saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan
dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan perannya.
d. Terpercaya
Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat
melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan.
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah
menyatakan dalam visinya sebagai Auditor Presiden yang terpercaya, yang
berarti Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi
sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas,
bermanfaat dan sesuai dengan harapan shareholders.
e. Akuntabilitas Keuangan Negara
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan
secara periodik. Sedangkan keuangan negara sebagaimana dinyatakan
dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 10
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut.
f. Berkualitas
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri
yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa
pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan,
mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta
berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara.
2. Pernyataan Misi
Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang
harus dihadapi oleh segenap jajaran Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah baik di pusat maupun perwakilan. Sebagai
bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah empat misi Deputi Pengawasan
Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang menggambarkan hal-hal yang
seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi
akan lebih nyata terlihat pada misi.
Keempat misi Deputi IV yang pencapainnya diagendakan dalam tahun
2010 – 2014 adalah :
MISI
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang mendukung tata kepemerintahan yang baik.
2. Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
3. Meningkatkan sinergi pengawasan di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.
4. Memberikan layanan konsultatif sebagai dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pemerintah daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 11
Keempat misi tersebut pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan
perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada
manfaat dari keberadaan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah bagi stakeholders-nya dan kinerja-kinerja aspek pendukung
berupa inovasi dan kualitas proses kerja internal serta peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Dengan pendekatan ini, kedua
misi pertama merupakan misi yang terkait dengan perspektif stakeholders utama
(pemerintah daerah) . Misi ketiga merupakan misi pendukung bagi peningkatan
koordinasi dan penggalangan partisipasi stakeholders lainnya (misalnya
legislator, BPK, APIP lainnya) sedangkan misi keempat terkait dengan
perspektif-perspektif proses internal serta pertumbuhan dan pembelajaran.
3. Tujuan
Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi
yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima
tahun. Pada dasarnya tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif akan
tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang
akan datang dan mengarahkan perumusan strategi pencapaian tujuan dalam
rangka merealisasikan misi.
Dalam penetapan tujuan-tujuan strategis, Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengadopsi konsep Balanced Scorecard
(BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik organisasi
publik. yaitu memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi
Stakeholders dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi
Auditan/Pengguna Jasa. Tujuan utama Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah tercermin dalam tujuan-tujuan strategis
yang terdapat pada perspektif Manfaat bagi Stakeholder yaitu:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 12
Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan
mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan.
4. Program Tahun 2010-2014
Keberhasilan penerapan rencana strategis tergantung pada kemampuan
mengelola data kinerja. Kemampuan ini pada gilirannya akan sangat dipengaruhi
oleh kejelasan penanggung jawab pencapaian kinerja masing-masing program.
Oleh karena itu, setelah program-program utama dan pendukung diidentifikasi,
TUJUAN 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan daerah yang
mendukung tata kepemerintahan yang baik. 2. Tercapainya efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah daerah. 3. Meningkatnya sinergi pengawasan di lingkungan Instansi Pemerintah
Daerah. 4. Terpenuhinya layanan konsultatif sebagai dukungan pengambilan
keputusan yang andal bagi pemerintah daerah.
SASARAN
1. Peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah dan Peningkatan tata pemerintahan yang baik
2. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
3. Tercapainya sinergi pengawasan dengan APIP (Inspektorat Jenderal Depdagri, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota)
4. Terpenuhinya layanan konsultatif sebagai dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pemerintah daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 13
rencana strategis ini pun menetapkan lebih lanjut penanggung jawab masing-
masing program. Dengan demikian, aliran logika program dalam empat
perspektif berimbang dapat dikaitkan dengan setiap penanggung jawab masing-
masing. Kaitan ini tampak dalam tabel berikut:
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM No Uraian Program Penanggungjawab 1. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara/ Daerah dan Pembinaan SPIPDaerah Deputi IV
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN No Uraian Kegiatan Penanggungjawab 1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral Eselon II pada Deputi IV 2. Pengawasan atas kegiatan Kebendaharaan
Umum Negara Eselon II pada Deputi IV
3. Pengawasan atas penugasan Presiden Eselon II pada Deputi IV
4. Pengawasan atas permintaan stakeholders Eselon II pada Deputi IV, 5. Pengawasan penerimaan daerah Eselon II pada Deputi IV 6. Bimtek, pengembangan sistem pelaporan
keuangan daerah Eselon II pada Deputi IV
7. Pembinaan JFA Pusbin JFA 8. Penyusunan dan evaluasi rencana Biro Perencanaan 9. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi Biro Kepegawaian dan
Organisasi 10. Pengelolaan hukum dan kehumasan Biro Hukum dan Humas 11. Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi
pemerintah Biro Keuangan
12. Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana-BPKP
Biro Umum
13. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan
Biro Umum
Keberhasilan penerapan rencana strategis tergantung pada kemampuan
mengelola data kinerja. Kemampuan ini pada gilirannya akan sangat dipengaruhi
oleh kejelasan penanggung jawab pencapaian kinerja masing-masing program.
Oleh karena itu, setelah program-program utama dan pendukung diidentifikasi,
rencana strategis ini pun menetapkan lebih lanjut penanggung jawab masing-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 14
masing program. Dengan demikian, aliran logika program dalam empat
perspektif berimbang dapat dikaitkan dengan setiap penanggung jawab masing-
masing. Kaitan ini tampak dalam tabel berikut:
Distribusi indikator kinerja perspektif stakeholder dikaitkan dengan pilihan
strategi pengawasan preventif dan pengawasan represif disajikan pada tabel
berikut :
DISTRIBUSI INDIKATOR KINERJA PERSPEKTIF STAKEHOLDERS / AUDITAN
1. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan
pengambilan keputusan oleh stakeholders
2. Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan
keputusan Menkeu
3. Persentase masukan yang direspon Presiden/ Pimpinan Kementerian/
Lembaga
4. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan
bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
6. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan
Minimal/ Pelayanan Prima
Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi
penetapan dan indikator-indikator kegiatan-kegiatan penunjang. Logika
pengembangan indikator-indikator penunjang ini diletakkan pada suatu peta
strategi yang menggambarkan kaitan sebab-akibat yang menyeimbangkan
pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan
proses internal dengan aspek pemasaran yang akan meningkatkan penerimaan
(akseptansi) pihak eksternal atas peran dan fungsi BPKP cq Deputi Pengawasan
Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Seluruh indikator kinerja kegiatan-
kegiatan penunjang ini diletakkan pada perspektif pendekatan terhadap
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 15
pelanggan (pemasaran), peningkatan kualitas proses internal dan peningkatan
kapasitas kelembagaan.
BBB... RRReeennncccaaannnaaa KKKiiinnneeerrrjjjaaa TTTaaahhhuuunnn 222000111000 Pada tahun anggaran 2010 sasaran yang akan dicapai mencakup
pelaksanaan 82 kegiatan dalam satu program utama dan satu program pendukung
untuk mencapai empat tujuan stratejik. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan
berdasarkan revisi RKT tahun 2010.
Matrik berikut ini menjabarkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan
sesuai dengan program pada tahun 2010 serta indikator keberhasilan
pencapaiannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 16
RENCANA KINERJA TAHUN 2010 DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN
KEUANGAN DAERAH (dalam ribuan)
PROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) URAIAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengawasan terhadap pengembangan kawasan daerah strategis dan cepat tumbuh/kawasan pengembangan ekonomi terpadu
Input SDM OH 300 Dana Rp 54.900 Output Jumlah
Laporan laporan 1
evaluasi kerja sama antar daerah
Input SDM OH 215 Dana Rp 54.900 Output Jumlah
Laporan
laporan 1
Penyusunan Pedoman Asistensi Kerja Sama Antar Daerah
Input SDM OH 105 Dana Rp 38.800 Output Jumlah
Pedoman
Pedoman 1
kompilasi laporan analisis dan evaluasi keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN
Input SDM OH 31 Dana Rp 90.450 Output Jumlah
Laporan
laporan 1
Monitoring Pelaksanaan Audit DAK/DBH/DAU, kompilasi dan validasi audit dana perimbangan (DAK/DBH/DAU)
Input SDM OH 594 Dana Rp 224.573 Output Jumlah
Laporan
laporan 18
Pengembangan Pedoman Audit Dana Perimbangan (DAK/DBH/DAU)
Input SDM OH 215 Dana Rp 57.700 Output Jumlah
Pedoman
Pedoman 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 17
PROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) URAIAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 updating profil pemda Input SDM OH 231
Dana Rp 118.500 Output Jumlah
Laporan
laporan 3
Kompilasi Evaluasi atas Penyusunan dan Penetapan APBD tahun 2010
Input SDM OH 140 Dana Rp 43.280 Output Jumlah
Laporan
laporan 1
Penyusunan Database Akuntabilitas Keuangan Pemda
Input SDM OH 150 Dana Rp 88.740 Output Jumlah
Laporan
laporan 1
Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda
Input SDM OH 140 Dana Rp 38.850
Output Jumlah Laporan
laporan 1
Pengolahan Data Laporan bulanan Bidang APD
Input SDM OH 760 Dana Rp 146.568 Output Jumlah
Laporan
laporan 4
Monev Bidang APD pada Perwakilan BPKP
Input SDM OH 265 Dana Rp 50.760 Output Jumlah
Laporan laporan 12
Asistensi Implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA
Input SDM OH 775 Dana Rp - Output Jumlah
Laporan laporan 78
Melakukan Asistensi Pengelolaan Keuangan Negara pada Kementerian Dalam Negeri
Input SDM OH 150
Dana Rp - Output Jumlah
Laporan laporan 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 18
PROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) URAIAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 Evaluasi atas Pelayanan Perwakilan BPKP kepada Pemda
Input SDM OH 120 Dana Rp 113.260 Output Jumlah
Laporan
laporan 3
Memberikan bahan hasil pengawasan Deputi IV
Input SDM OH 50 Dana Rp 15.000 Output Jumlah
Laporan
laporan 2
Perekaman data dan kegiatan operasi TI
Input SDM OH 120 Dana Rp - Output Jumlah
Kegiatan Kegiatan 4
Reviu Proses PBJ oleh APIP Input SDM OH 190 Dana Rp 90.450 Output Jumlah
Laporan laporan 2
Kajian Current Issue Input SDM OH 328 Dana Rp 142.808 Output Jumlah Kajian Kajian 6
Kompilasi pemetaan dan penyelesaian TPB depdagri
Input SDM OH 90 Dana Rp 30.180 Output Jumlah
Laporan laporan 1
Evaluasi LPPD Input SDM OH 1.914 Dana Rp 405.402 Output Jumlah
Laporan laporan 34
Validasi Hasil Evaluasi LAKIP
Input SDM OH 1.826 Dana Rp 200.117 Output Jumlah
Laporan laporan 19
Penyusunan TOR Revitalisasi OTDA
Input SDM OH 56 Dana Rp 35.335 Output Jumlah
Laporan laporan 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 19
PROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) URAIAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 Survey dalam rangka Evaluasi terhadap mekanisme & realisasi penyusunan Peraturan Per Uuan di Tingkat Pusat (Termasuk Penyusunan Pedoman)
Input SDM OH 134 Dana Rp 31.910 Output Jumlah
Laporan laporan 1
Survey dalam rangka Evaluasi terhadap hubungan antar strata pemerintahan (Termasuk Penyusunan Pedoman)
Input SDM OH 134 Dana Rp 47.865 Output Jumlah
Laporan laporan 1
Survey dalam rangka Evaluasi terhadap Sumber Daya (Kapasitas fiskal minimum dan Kebijakan Sumber Daya) Pemerintah Daerah
Input SDM OH 134 Dana Rp 47.865 Output Jumlah
Laporan laporan 1
Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Evaluasi terhadap Sumber Daya Pemda
Input SDM OH 135 Dana Rp 31.910 Output Jumlah
Pedoman Pedoman 1
Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
Input SDM OH 135 Dana Rp 34.455 Output Jumlah
Pedoman Pedoman 1
Evaluasi percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah ( Inpres no.7 tahun 2008)
Input SDM OH 135 Dana Rp 50.954 Output Jumlah
Laporan laporan 1
Penyusunan TOR Evaluasi terhadap kondisi pengelolaan keuangan daerah dalam masa transisi RPJMN 2004-2009 ke 2009-2014
Input SDM OH 90 Dana Rp - Output Jumlah
Laporan laporan 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 20
PROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) URAIAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 Audit/Monitoring/Optimalisasi PAD
Input SDM OH 194 Dana Rp - Output Jumlah
Laporan laporan 1
Pengembangan Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemda
Input SDM OH 80 Dana Rp 38.880 Output Jumlah
Laporan laporan 1
Kompilasi Audit Kinerja Pelayanan Pemda
Input SDM OH 1.568 Dana Rp 104.710 Output Jumlah
Laporan laporan 32
Pengembangan SIMDA Input SDM OH 660 Dana Rp 348.789 Output Jumlah
Laporan laporan 1
Penyusunan Laporan Semesteran SPIP
Input SDM OH 185 Dana Rp 59.730 Output Jumlah
Laporan laporan 4
Penilaian Risiko Direktorat Input SDM OH 282 Dana Rp 89.910 Output Jumlah
Laporan laporan 3
Pengembangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Input SDM OH 230 Dana Rp 45.787 Output Jumlah
Pedoman Pedoman 1
Pengembangan Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah
Input SDM OH 340 Dana Rp 38.850 Output Jumlah
Pedoman Pedoman 1
Bimtek SPIP pada Kementerian Dalam Negeri
Input SDM OH 345 Dana Rp 29.135 Output Jumlah
Laporan laporan 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 21
PROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) URAIAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 Memberikan masukan atas Pedoman/Modul/Juknis Kegiatan Pengawasan
Input SDM OH 25 Dana Rp - Output Jumlah
Laporan laporan 2
Forum komunikasi Bidang APD
Input SDM OH 385 Dana Rp 276.550 Output Jumlah
Kegiatan Kegiatan 2
Penyusunan Renja Satgas Penyelenggaraan SPIP Deputi IV
Input SDM OH 70 Dana Rp - Output Jumlah
Laporan laporan 1
Supervisi/ Quality Assurance Bimtek SPIP pada Perwakilan BPKP
Input SDM OH 515 Dana Rp 203.772 Output Jumlah
Laporan laporan 18
Penyusunan Juknis SPIP Input SDM OH 310 Dana Rp 58.050 Output Jumlah
Laporan laporan 1
Penyusunan Laporan Sosialisasi SPIP pada Perwakilan
Input SDM OH 330 Dana Rp 33.840 Output Jumlah
Laporan laporan 17
Penyusunan Infrastruktur/ Kebijakan/ Unsur-unsur Penyelenggaraan SPIP
Input SDM OH 165 Dana Rp - Output Jumlah Laporan laporan 1
Pelaksanaan & Pengolahan Diagnostik Assesment
Input SDM OH 95 Dana Rp - Output Jumlah Laporan laporan 1
Evaluasi Penyelenggaraan SPIP
Input SDM OH 99 Dana Rp - Output Jumlah Laporan laporan 1
Kompilasi Laporan Supervisi Bimtek SPIP Pemda
Input SDM OH 190 Dana Rp 30.180 Output Jumlah Laporan laporan 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 22
PROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) URAIAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 Pengembangan Pedoman OPAD
Input SDM OH 170 Dana Rp 59.991 Output Jumlah
Pedoman
Pedoman 1
Sosialisasi Pedoman OPAD Input SDM OH 264 Dana Rp - Output Jumlah
Laporan
laporan 17
Penyusunan Laporan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Input SDM OH 398 Dana Rp 33.840 Output Jumlah
Laporan laporan 18
Pengembangan GLG Input SDM OH 195 Dana Rp 30.180 Output Jumlah
Laporan laporan 1
Pengembangan Pedoman EPPD
Input SDM OH 160 Dana Rp 38.880 Output Jumlah
Laporan laporan 2
sosialisasi SPIP pada perwakilan/pemda
Input SDM OH 160 Dana Rp - Output Jumlah
Laporan laporan 17
Forum Manajemen Data Input SDM OH - Dana Rp - Output Jumlah
Laporan laporan 1
Bimtek SPIP Pemda Input SDM OH - Dana Rp - Output Jumlah
Laporan laporan 2
TOTAL PKPT
OH 17.077 Rp 3.806.606
Output 354
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 23
PROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) URAIAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP
Mengikuti PKS/Sosialisasi/Seminar
Input SDM OH 350 Dana Rp - Output Jumlah
Laporan Kegiatan 25
Penyusunan Laporan PKS Input SDM OH 148 Dana Rp 21.600 Output Jumlah
Laporan laporan 12
Mengikuti Diklat Input SDM OH 85 Dana Rp - Output Jumlah
Kegiatan Kegiatan 4
Penyusunan Laporan Bulanan RKT dan GDN
Input SDM OH 600 Dana Rp 36.768 Output Jumlah
Laporan laporan 48
Penyusunan dan Revisi RKT Input SDM OH 70 Dana Rp 37.360 Output Jumlah
Laporan laporan 2
Penyusunan/Revisi TAPKIN Input SDM OH 112 Dana Rp 74.720 Output Jumlah
Laporan laporan 2
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja
Input SDM OH 220 Dana Rp 21.600 Output Jumlah
Laporan laporan 12
Penyusunan Laporan Budaya Kerja
Input SDM OH 77 Dana Rp 22.800 Output Jumlah
Laporan laporan 6
Forum Kehumasan dan website
Input SDM OH 8 Dana Rp 16.920 Output Jumlah
Kegiatan Kegiatan 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 24
PROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) URAIAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 Rapat Kerja BPKP Input SDM OH 20 Dana Rp 53.060 Output Jumlah
Kegiatan Kegiatan 2
Rapat Kerja Deputi Input SDM OH 20 Dana Rp 53.060 Output Jumlah
Kegiatan Kegiatan 2
Pembinaan Deputi ke Perwakilan
Input SDM OH 45 Dana Rp 81.855 Output Jumlah
Kegiatan Kegiatan 6
Penyusunan Jakwas dan Jatekwas Deputi Tahun 2011
Input SDM OH 42 Dana Rp 37.360 Output Jumlah
Laporan laporan 1
Penyusunan LAKIP Deputi Tahun 2010
Input SDM OH 180 Dana Rp 71.190 Output Jumlah
Laporan laporan 1
Penyelenggaraan kegiatan Budaya kerja
Input SDM OH 288 Dana Rp 72.289 Output Jumlah
Kegiatan Kegiatan 1
Forum Kepegawaian Input SDM OH 12 Dana Rp 16.920 Output Jumlah
Kegiatan Kegiatan 1
Penilaian Angka Kredit dan penerbitan PAK
Input SDM OH 76 Dana Rp 62.400 Output Jumlah
Laporan
laporan 2
Penyusunan RKAKL 2011 Input SDM OH 54 Dana Rp 38.270 Output Jumlah
Laporan
laporan 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 25
PROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) URAIAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 Penyusunan Laporan
Keuangan Input SDM OH 120
Dana Rp 69.480 Output Jumlah
Laporan laporan 12
Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan
Input SDM OH 54 Dana Rp 16.920 Output Jumlah
Kegiatan Kegiatan 1
Pembenahan Arsip Input SDM OH 60 Dana Rp 12.380 Output Jumlah
Laporan laporan 1
Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan
Input SDM OH 60 Dana Rp 15.620 Output Jumlah
Kegiatan Kegiatan 1
Proses kenaikan pangkat dan jabatan
Input SDM OH 44 Dana Rp 16.160 Output Jumlah
Kegiatan Kegiatan 2
Forum Arsiparis Input SDM OH 8 Dana Rp 16.920 Output Jumlah
Kegiatan Kegiatan 1
Pengadaan perlengkapan kantor (ATK,Barang cetak dll)
Input SDM OH 5 Dana Rp 35.000 Output Jumlah
Kegiatan Kegiatan 1
Total PKAU
OH 2.758 Rp 900.652 Output 148
Total PKPT DAN PKAU
OH 19.835 Rp 4.707.258 Output 502
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman 26
Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam tahun 2010 didukung dengan
pendanaan yang diperoleh dari DIPA Nomor : 0001.0/089-01.0/-/2010 tanggal
31 Desember 2009 dengan jumlah anggaran seluruhnya sebesar
Rp10.627.279.550,00. Jumlah tersebut termasuk anggaran untuk belanja pegawai
(gaji dan tunjangan).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
27
aporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban
kinerja Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
selama tahun 2010 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tanggal
31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Dalam Bab III ini akan disajikan akuntabilitas kinerja,
termasuk akuntabilitas keuangan.
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah melaksanakan dua
program kegiatan yaitu program utama dan program pendukung. Program utama
merupakan program yang sesuai dengan tujuan dan fungsi Deputi IV dalam
mendukung kinerja BPKP, sedangkan program pendukung merupakan program yang
dilaksanakan dalam mendukung kinerja unit lain di lingkungan BPKP yang bertujuan
untuk memperlancar pelaksanaan tugas, baik penyusunan anggaran, rencana kerja,
meningkatkan kapasitas pegawai, pengadaan sarana prasarana dan lain-lain.
AAA... CCCaaapppaaaiiiaaannn KKKiiinnneeerrrjjjaaa ppprrrooogggrrraaammm uuutttaaammmaaa
Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan
Daerah.
Bab
3 AKUNTABILITAS
KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
28
Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan
sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator input,
output, maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektivitas, dan kualitas
pencapaian program..
Pengukuran kinerja mencakup dua hal sebagai berikut:
11.. Kinerja program merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator
program. Pengukuran tingkat pencapaian program didasarkan pada data hasil
pengukuran kinerja kegiatan.
2. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing
kelompok indikator kinerja kegiatan.
Dalam Renstra BPKP Tahun 2010-2014, telah ditetapkan program serta
indikator program yang harus dilaksanakan oleh Deputi IV. Program utama Deputi
Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah adalah “Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Program utama
tersebut ditetapkan dan dilaksanakan oleh Deputi IV untuk mendukung keberhasilan
kinerja BPKP yang pencapaian indikator keberhasilan dilaksanakan oleh 25
Perwakilan BPKP. Untuk membantu pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP, Deputi IV,
yang berfungsi sebagai perencana dan pengendali, melaksanakan kegiatan
penyusunan pedoman-pedoman yang diperlukan Perwakilan BPKP, serta melakukan
sosialisasi ke Perwakilan BPKP.
Guna mewujudkan akuntabilitas keuangan negara dan terselenggaranya
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah. Deputi
Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah merencanakan untuk
melaksanakan secara bertahap program ini selama lima tahun dimulai tahun 2010.
Pentahapan ini diperlukan karena terwujudnya penyelenggaraan SPIP pada
pemerintah daerah tergantung pada beberapa faktor yaitu kesiapan sumber daya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
29
manusia, tersedianya sarana dan prasarana, serta tersedianya perangkat peraturan
perundang-undangan yang mendukung penerapan SPIP.
Kinerja program peningkatan pengawasan intern akuntabilitas keuangan
negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP diukur dengan 7 (tujuh) indikator
outcome Pencapaian kinerja program utama terhadap target yang direncanakan dalam tahun
2010 dapat dilihat pada tabel berikut :
Capaian Indikator Outcome atas Program Utama
PROGRAM PERSENTASE
CAPAIAN URAIAN INDIKATOR HASIL TARGET REALISASI
Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
1. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
50% 63,79% 127,58%
2. Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
50% 57,78% 115,56%
3. Persentase masukan yang direspon Presiden
75% 100% 133,33%
4. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
75% 76,34% 101,79%
5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
100% 100% 100%
6. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
50 IPD 48 IPD 96%
Rata-rata Capaian Program 112,38%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
30
Selain hal tersebut di atas, perlu kami tambahkan informasi bahwa terdapat kinerja/hasil
kegiatan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang
didukung Perwakilan BPKP yang belum tercantum sebagai capaian kinerja, yaitu:
No Kinerja 2009 2010
1. Jumlah pemda yang telah mengimplementasikan program aplikasi SIMDA
223 Pemda 273 Pemda
2. Jumlah MOU antara BPKP dengan Pemda 322 Pemda 442 Pemda
3. Jumlah Perkada tentang SPIP 22 Pemda 285 Pemda
4. Penghematan atas hasil pengawasan N/A Rp248,8 M
US$5.000
5. Penerimaan Negara dari hasil pengawasan N/A Rp31,30 M
US$1.080
Uraian masing-masing indikator outcome adalah sebagai berikut :
a. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh Stakeholders
Target indikator outcome “persentase hasil pengawasan lintas sektor yang
dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders” tahun 2010 adalah
sebesar 50 % yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan pengawasan
lintas sektor bidang keuangan daerah.
Realiasi persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan
pengambilan keputusan oleh stakeholders adalah sebesar 63,79%. Capaian ini
diperoleh dari persentase kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut atas
atensi (rekomendasi) yang disampaikan oleh BPKP kepada kepala daerah.
Dengan demikian, capaian kinerja outcome ini dalam tahun 2010 adalah sebesar
127,58%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
31
Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang bersifat lintas sektor yang
belum ada pencapaian outcomenya yaitu:
1) Pengawasan terhadap Pengembangan Kawasan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh/Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk evaluasi terhadap penerapan
kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Tujuan evaluasi
adalah untuk memberikan informasi awal kepada para pembuat keputusan,
berkaitan dengan permasalahan yang mungkin timbul dan memerlukan
harmonisasi antara Kebijakan KAPET, yang awalnya bersifat sentralistik,
dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
Kegiatan ini menghasilkan satu laporan atau 100% dari rencana sebanyak
satu laporan. Laporan tersebut baru terbit pada bulan Desember 2010.
Realisasi anggaran adalah Rp30.155.000,00 atau 55% dari anggaran yang
tersedia sebesar Rp54.900.000,00 dengan realisasi SDM adalah 56 OH
atau 19% dari yang direncanakan sebesar 300 OH.
2) Evaluasi Kerjasama Antar Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk evaluasi terbatas yang bertujuan
memberikan masukan kepada para pembuat keputusan berkaitan dengan:
a) Pemahaman konsep dan landasan kerjasama sebagai kebijakan
pemerintahan dalam kerangka hubungan antar strata pemerintahan
secara vertikal dan horizontal
b) Panduan implementasi kebijakan yang mungkin dapat dilakukan dalam
kerjasama antara daerah dalam kerangka pengembangan kawasan
(zona ekonomi)
Kegiatan evaluasi telah sepenuhnya dapat dilakukan dengan menghasilkan
satu laporan hasil evaluasi atau 100% dari rencana sebanyak satu laporan.
Kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Desember 2010. Realisasi
anggaran adalah Rp32.970.000,00 atau 60% dari anggaran yang tersedia
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
32
sebesar Rp54.900.000,00 dengan realisasi SDM adalah 110 OH atau 51%
dari yang direncanakan sebesar 215 OH.
3) Analisis dan Evaluasi atas Dukungan Pemerintah Daerah terhadap 11 Prioritas Pembangunan Pemerintah
Analisis dan evaluasi (anev) dilakukan pada 113 pemerintah daerah, terdiri
dari 31 pemerintah provinsi, 63 pemerintahan kabupaten, dan 19
pemerintah kota dengan hasil sebagai berikut:
a) Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD/Renstra) yang berlaku tahun 2010-2014 dan dokumen
perencanaan tahun 2010 (RKPD/Renja) seluruh pemerintah daerah
belum sepenuhnya mengacu pada 11 prioritas pembangunan
sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014.
b) Dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan pemerintah
daerah belum difungsikan sebagai bentuk komitmen tertulis terhadap
arah dan fokus pembangunan, dan capaian kinerja
c) Perumusan sasaran/program pembangunan yang dinyatakan dalam
dokumen perencanaan tahunan tidak konsisten dengan yang dinyatakan
dalam dokumen jangka menengahnya
d) Sasaran/program/kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen
perencanaan belum seluruhnya dilengkapi dengan target dan indikator
kinerja, baik yang bersifat jangka menengah, maupun tahunan
e) Lima urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah
belum didukung dengan program pembangunan oleh pemerintah daerah
yaitu pertanahan, statistik, perumahan, penataan ruang dan kearsipan,
serta keluarga berencana dan kesejahteraan sosial
f) Prioritas “Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik” adalah
substansi rumusan yang paling sedikit dinyatakan sebagai prioritas
dalam dokumen RPJMD, dan juga paling banyak tidak dinyatakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
33
sebagai prioritas pembangunan, serta paling sedikit mendapat dukungan
pemerintah daerah dalam bentuk adanya penetapan program
g) Penetapan tugas pokok, fungsi dan kewenangan organisasi perangkat
daerah belum secara utuh merangkum seluruh urusan wajib yang harus
diselenggarakan dan urusan pilihan yang ditetapkan untuk
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
h) Seluruh pemerintah daerah yang dianev belum dibangun dan
dikembangkan database kinerja, tidak secara konsisten ditetapkan
target kinerja dan indikator kinerja sehingga sulit untuk dilakukan
pengukuran atas hasil capaian kinerja yang diperoleh
i) Secara keseluruhan pemerintah daerah yang dianev belum melakukan
penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara berkala dan
berkelanjutan
Terhadap permasalahan tersebut di atas BPKP memberikan atensi kepada
Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan surat edaran, ditujukan kepada
seluruh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat
kabupaten/kota agar sebagai berikut:
a) Meriviu masing-masing dokumen perencanaan strategis, mengacu
kepada RPJMN 2010-2014. Selain itu perlu dipetegas pula agar pada
dokumen perencanaan pemerintah daerah ditetapkan target jangka
menengah, tahunan dan indikator kinerja outcome/input yang
diinginkan, penuangan sasaran/program selaras antara satu dokumen
perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya
b) Meriviu kembali seluruh penetapan kepala daerah tentang organisasi
perangkat daerah, antara lain dengan mengevaluasi tugas pokok,
fungsi dan kewenangan masing-masing perangkat kerja sehingga
diperoleh keyakinan bahwa seluruh urusan wajib yang harus
dilaksanakan dan urusan pilihan yang telah ditetapkan untuk
diselenggarakan pemerintah daerah telah seluruhnya dijelaskan dan
ditegaskan sesuai dengan struktur organisasi yang dibangun dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
34
memperhatikan organisasi kementerian/lembaga, dan tetap mengacu
pada PP 41 No 47 tahun 2007
c) Meminta seluruh pemerintah daerah agar menaati Keputusan Menteri
Negara PAN Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004,
tentang kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penyusunan
indeks kepuasan masyarakat, dilakukan secara berkala dan
berkelanjutan. Dengan demikian diketahui tingkat kinerja pelayanan
secara berkala sehingga dapat digunakan untuk penetapan kebijakan
guna peningkatan kualitas pelayanan publik
Analisis dan evaluasi atas dukungan pemerintah terhadap 11 prioritas
pembangunan pemerintah menghasilkan laporan kompilasi sebanyak satu
laporan atau 100% dari rencana sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran
adalah Rp90.673.000,00 atau 100,2% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp90.450.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 30 OH atau 97% dari
yang direncanakan sebanyak 31 OH.
b. Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Menteri Keuangan
Target indikator outcome ‘’Persentase hasil pengawasan kebendaharaan
umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri
Keuangan’’ pada tahun 2010 adalah sebesar 50% yang diharapkan dapat
dicapai melalui kegiatan kebendaharaan umum negara berupa kegiatan
audit/monitoring DAK dan DPDF-PPD.
Pada tahun 2010, realisasi persentase hasil pengawasan kebendaharaan
umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri
Keuangan mencapai 57,78%. Capaian ini diperoleh dari persentase rekomendasi
hasil pengawasan kebendaharaan umum negara oleh BPKP yang ditindaklanjuti
oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. Dengan demikian, capaian indikator
kinerja outcome ini dalam tahun 2010 sebesar 115,56%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
35
Pencapaian outcome tersebut, diperoleh dari kegiatan pengawasan BUN
berupa Audit/Monitoring DAK dan DPDF-PPD yang merupakan permintaan
Menteri Keuangan. Monitoring DAK dilakukan pada 170 Pemerintah Daerah dari
506 Pemerintah Daerah yang menerima DAK. Sementara dari 263 Pemerintah
Daerah yang menerima Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan
Pembangunan Daerah (DPDF-PPD), telah dilakukan monitoring terhadap 107
Pemerintah Daerah. Secara umum hasil dari monitoring adalah sebagai berikut :
1. Terdapat sisa DAK dan DPDF-PPD yang tidak dimanfaatkan dan tersimpan
di Kas Umum Daerah.
2. Terdapat pengajuan pencairan DAK dan DPDF-PPD yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
3. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dicairkan dengan prestasi
kerja (fisik)
4. Terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penggunaan DAK dan DPDF-PPD.
5. Terdapat sebagian kecil hasil kegiatan dari DAK dan DPDF-PPD yang belum
dimanfaatkan.
6. Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan dan pengelolaan DAK dan DPDF-
PPD pada sebagian besar pemerintah daerah tidak/belum dilakukan oleh
Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, dan Kementerian
PPN/Bappenas.
7. Ketaatan terhadap ketentuan dalam pelaksanaan pelaporan dan
pertanggungjawaban masih rendah.
Berdasarkan hasil tersebut, BPKP menyarankan kepada Menteri Keuangan hal-
hal sebagai berikut :
1) Menyusun peraturan berisi rancangan sistem yang memungkinkan Menteri
Keuangan melaksanakan fungsi verifikasi atas kebenaran laporan
penyerapan dana sebagai dasar pengajuan pencairan setiap tahapan.
2) Menyusun peraturan berisi rancangan sistem yang dapat memastikan bahwa
DAK dan DPDF-PPD seluruhnya telah dijabarkan dalam DPA, sehingga
dapat dihindari adanya sisa DAK dan DPDF-PPD yang tidak dapat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
36
dimanfaatkan pada akhir tahun atau digunakan untuk pembiayaan di luar
peruntukan DAK dan DPDF-PPD.
3) Memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah berupa :
(a) Penundaan, pemotongan atau pembatalan anggaran DAK dan DPDF-
PPD apabila Pemerintah Daerah tidak membuat laporan realisasi
penyerapan DAK dan DPDF-PPD tiap tahap sesuai dengan bukti
pengeluaran/realisasi pembayaran kepada SKPD/Pihak III yang
sebenarnya.
(b) Penundaan, pemotongan atau pembatalan anggaran DAK dan DPDF-
PPD apabila Pemerintah Daerah melakukan penyimpangan atas
penggunaan dana DAK dan DPDF-PPD
4) Mendorong Kementerian Teknis agar mempercepat penerbitan pedoman
teknis/petunjuk pelaksanaan masing-masing bidang DAK dan DPDF-PPD
pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan DAK dan DPDF-
PPD dapat diselesaikan dan dapat dimanfaatkan hasilnya pada tahun
anggaran berjalan.
5) Meminta kepada kementerian/lembaga teknis terkait untuk melakukan
pengendalian terhadap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Kegiatan audit DAK merupakan kegiatan monitoring DAK dan DPDF-PPD dan
telah menghasilan 25 laporan atau 139% dari rencana sebanyak 18 laporan.
Realisasi anggaran adalah Rp201.160.000,00 atau 90% dari anggaran yang
tersedia sebesar Rp224.573.000,00 dengan realisasi SDM adalah 490 OH atau
82% dari yang direncanakan sebesar 594 OH.
Dalam mendukung kegiatan monitoring DAK dan DPDF-PPD, telah dihasilkan
pedoman monitoring DAK dan DPDF-PPD sebanyak satu pedoman atau100%
dari rencana sebanyak satu pedoman. Realisasi anggaran adalah
Rp86.540.000,00 atau 150% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp57.700.000,00 dengan realisasi SDM adalah 345 OH atau 160% dari yang
direncanakan sebesar 215 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
37
c. Persentase masukan yang direspon Presiden
Target indikator outcome ‘’Persentase masukan yang direspon presiden’’
tahun 2010 adalah sebanyak 75% yang diharapkan dapat dicapai melalui
kegiatan penugasan presiden bidang keuangan daerah..
Pada tahun 2010, realisasi persentase masukan yang direspon presiden
adalah sebesar 100%. Capaian ini diperoleh dari tercapainya seluruh target atas
kegiatan terkait tindak lanjut Rapat Kerja Nasional III di Bogor. Dengan demikian,
capaian kinerja outcome ini dalam tahun 2010 adalah sebesar 133,33%.
Pencapaian outcome tersebut, diperoleh dari kegiatan terkait dengan Unit Kerja
Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dalam
Rapat Kerja Nasional III di Bogor tanggal 5-6 Agustus 2010, Presiden
menginstruksikan BPKP untuk melakukan asistensi kepada pemerintah daerah
dalam penggunaan anggaran daerah. Sebagai tindak lanjut atas instruksi
tersebut, telah dibuat rencana aksi kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan
Desember 2010 dengan uraian sebagai berikut :
1) Rencana Aksi & Ukuran Keberhasilan.
a) Rencana aksi dan ukuran keberhasilan yang harus dicapai oleh BPKP
secara keseluruhan meliputi :
(1) Merumuskan mekanisme asistensi kepada daerah dalam pemanfaatan
anggaran daerah dan menjalankan peraturan.
(2) Merumuskan mekanisme percepatan peningkatan kualitas
akuntabilitas keuangan negara/daerah.
Untuk melaksanakan rencana aksi nomor (1) telah ditetapkan tiga ukuran
keberhasilan yaitu :
(1) Pembentukan mekanisme asistensi kepada daerah dalam
pemanfaatan anggaran daerah,
(2) Pembentukan mekanisme asistensi kepada daerah dalam
menjalankan peraturan tentang pemanfaatan anggaran daerah,
(3) Pembentukan mekanisme asistensi kepada daerah tentang
perubahan ketentuan prosedur pengadaan barang/ jasa.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
38
Sedangkan ukuran keberhasilan untuk pelaksanaan rencana aksi nomor
(2) adalah terbitnya Inpres Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas
Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah.
b) Ukuran Keberhasilan dari seluruh rencana aksi tersebut, yang menjadi
target di bulan Desember 2010 meliputi :
Target 1 : Pelaksanaan asistensi pemanfaatan anggaran daerah di 25 provinsi
Target 2 : Pelaksanaan asistensi penerapan peraturan terkait pemanfaatan anggaran daerah di 25 provinsi
Target 3 : 1) Sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010 di 25 provinsi
2) Pelaksanaan asistensi persiapan pelaksanaan perubahan ketentuan pengadaan di 6 provinsi
2) Tindak Lanjut atas Rencana Aksi BPKP
Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKP sampai dengan posisi bulan
Desember 2010 atas rencana aksi sebagaimana dikemukakan pada butir b)
di atas adalah sebagai berikut:
a) Target 1, pelaksanaan asistensi pemanfaatan anggaran daerah telah
dilaksanakan pada 33 provinsi atau 132 % dari target sebanyak 25
provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : bimbingan teknis
implementasi penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah,
pendampingan penyusunan RAPBD, memfasilitasi penyusunan rencana
kinerja, dan pendampingan penerapan program aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
b) Target 2, pelaksanaan asistensi penerapan peraturan terkait
pemanfaatan anggaran daerah telah dilaksanakan pada 33 provinsi atau
132 % dari target sebanyak 25 provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan
meliputi : asistensi penerapan peraturan terkait pemanfaatan APBD,
asistensi penerapan Sistem Akuntansi Keungan Daerah (SAKD), dan
memberikan asistensi, help desk, dan bimbingan dalam penerapan
peraturan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
39
c) Target 3 :
(1) Sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010 telah dilaksanakan bersama-sama
dengan LKPP pada 33 provinsi atau 132 % dari target 25 provinsi.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan pemahaman tentang
perbedaan antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010 , agar
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dan efektif,
serta mempermudah dalam penyerapan anggaran dengan tetap
memperhatikan good governance. Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 mulai berlaku tanggal 1 Januari
2010.
(2) Pelaksanaan asistensi persiapan pelaksanaan perubahan ketentuan
pengadaan, telah dilaksanakan pada 9 provinsi atau 150 % dari target
6 provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : mendorong
terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),
memfasilitasi penyusunan organisasi ULP dan LPSE, serta
penyusunan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa .
Dengan demikian seluruh rencana aksi telah direalisasikan 100% dan
telah memenuhi target yang ditetapkan.
Dalam mendukung pecapaian target tersebut di atas, Deputi Pengawasan
Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah melakukan kegiatan sebagai
berikut :
1) Penyusunan Modul Asistensi Pemanfaatan Anggaran
Kegiatan penyusunan tersebut telah menghasilkan satu modul dengan
realisasi anggaran sebesar Rp26.240.000,00 serta realisasi SDM sebanyak
70 OH.
2) Penyusunan Pedoman Asistensi Menjalankan Peraturan Terkait
Pemanfaatan Anggaran Tahap I
Kegiatan penyusunan pedoman ini telah menghasilan satu pedoman dengan
realisasi anggaran sebesar Rp10.950.000,00 serta realisasi SDM sebanyak
18 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
40
3) Perumusan Tugas Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan
Daerah Dalam Mendukung Pemantauan UKP4
Kegiatan Perumusan tersebut telah menghasilkan dua laporan dan realisasi
anggaran sebesar Rp11.540.000,00 serta realisasi SDM sebanyak 60 OH.
4) Mapping Kegiatan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan
Daerah Dalam Rangka Sinergi Dengan UKP4
Kegiatan mapping tersebut telah menghasilan dua laporan dengan realisasi
anggaran adalah Rp8.725.000,00 serta realisasi SDM sebanyak 38 OH.
5) Penyusunan Bahan Retreat Dengan Tema Penyusunan APBN dan APBD
yang Sehat
Kegiatan penyusunan tersebut telah menghasilan satu laporan dengan
realisasi anggaran adalah Rp2.320.000,00 serta realisasi SDM sebanyak 10
OH.
6) Sosialisasi Direktif Presiden dan Perpres No. 54 Tahun 2010
Kegiatan Sosialisasi tersebut telah menghasilan satu laporan dengan
realisasi anggaran sebesar Rp7.609.000,00 serta realisasi SDM sebanyak 3
OH.
d. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Target indikator outcome ‘’Persentase IPD yang laporan keuangannya
memperoleh opini minimal WDP’’ tahun 2010 adalah sebanyak 75%, diharapkan
dapat dicapai melalui kegiatan bimtek/asistensi penyusunan LKPD.
Pada tahun 2010, persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini
minimal WDP telah mencapai 76,34%. Capaian ini diperoleh dari persentase
pemda yang diasistensi BPKP yang opini laporan keuangannya minimal WDP
dari BPK. Opini BPK diperoleh berdasarkan hasil audit BPK atas laporan
keuangan pemerintah daerah tahun 2009. Dengan demikian, capaian kinerja
outcome ini dalam tahun 2010 adalah sebesar 101,79%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
41
Keberhasilan ini diperoleh melalui kegiatan sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis
oleh Perwakilan BPKP dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1) Asistensi APBD mulai dari penetapan KAU dan PPAS sampai dengan
penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD.
2) Asistensi SAKD yang meliputi penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),
Kebijakan Akuntansi, Sistem dan Prosedur Akuntansi, Inventarisasi aset
daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah,
Sosialisasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lainnya.
3) Asistensi SIMDA yang dimulai dari implementasi program aplikasi SIMDA,
baik itu SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, maupun SIMDA Gaji; sistem dan
prosedur (sisdur) program aplikasi SIMDA; sampai dengan penatausahaan
keuangan daerah dengan menggunakan program aplikasi tersebut baik untuk
keperluan penganggaran, penyusunan RKA, DPA, dan lain-lain; serta bimtek
kepada pengelola keuangan daerah misalnya bendahara dan pejabat
penatausahaan keuangan (PPK)
4) Asistensi SAKIP yang meliputi Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra
SKPD, Renja SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK),
Standar Pelayanan Minimal (SPM), LAKIP, LPPD, dan Lainnya
5) Asistensi Lainnya yang meliputi asistensi reviu laporan keuangan pemda,
asistensi reviu PBJ, Sosialisasi dan asistensi OPAD.
Selama tahun 2010, Perwakilan BPKP telah melakukan asistensi/bimtek
APBD/SAKD/SIMDA/SAKIP terhadap 453 pemerintah daerah (pemda) atau
86,45% dari 524 pemda yang ada dengan materi asistensi meliputi Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), Sistem Infomasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan materi lainnya seperti
asistensi reviu atas laporan keuangan pemda, asistensi pengadaan barang/jasa,
dan lain-lain.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
42
Dari 524 pemda tersebut masih terdapat 71 pemda yang belum diasistensi
dengan berbagai alasan antara lain sebagai berikut :
- Pemerintah daerah tidak menganggarkan kegiatan asistensi/bimtek.
- Kegiatan asistensi/bimtek telah dilakukan oleh pihak lain selain BPKP
- Pemerintah daerah belum memberi perhatian terhadap tanggung jawab yang
melekat.
Frekuensi asistensi/bimtek yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP selama
tahun 2010 adalah sebanyak 2.057 kali pada 453 pemda, dengan rincian per
materi asistensi sebagai sebagai berikut:
No Materi Asistensi Frekuensi (Kali)
Persentase Frekuensi (%)
1 APBD 72 3,50 2 SAKD 650 31,60 3 SIMDA 582 28,29 4 SAKIP 432 21,00 5 Lainnya 321 15,61 Jumlah 2.057 100,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
43
Rincian jumlah pemda yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP per materi
asistensi, dibandingkan dengan jumlah pemda yang diasistensi dan jumlah
pemda yang ada, adalah sebagai berikut:
No Materi Asistensi
Jumlah Pemda yang
diasistensi
Persentase terhadap seluruh Pemda yang
diasistensi (453 pemda)
(%)
Persentase terhadap seluruh
Pemda (524 pemda)
(%)
1 APBD 56 12,36 10,68
2 SAKD 316 69,75 60,30 3 SIMDA 225 49,66 42,93 4 SAKIP 228 50,33 50,33 5 Lainnya 228 50,33 43,51
Asistensi APBD relatif kecil karena kegiatan penyusunan APBD secara umum
telah dilakukan oleh pemda secara mandiri.
Selain kegiatan sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis oleh Perwakilan BPKP,
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah juga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
44
melaksanakan kegiatan sosialisasi/ asistensi/bimbingan teknis SIMDA Versi 2.1
langsung ke pemerintah daerah atas permintaan Perwakilan BPKP. Kegiatan
yang dilaksanakan sehubungan dengan aplikasi SIMDA Versi 2.1 tersebut
adalah sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis SIMDA pada 225 pemerintah
daerah.
Untuk kegiatan asistensi, implementasi dan bimbingan teknik SIMDA Versi 2.1
ke 225 pemerintah daerah, seluruh biaya asistensi meggunakan dana dari
pemerintah daerah yang bekerja sama dengan BPKP dalam rangka penerapan
Program Aplikasi SIMDA. Jumlah realisasi anggaran pemerintah daerah untuk
Tim Satgas SIMDA Pusat sebesar Rp. 996.872.000,00 dengan realisasi SDM
adalah 1.424 OH.
Selain itu Deputi IV juga melakukan sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis
penyusunan laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri dengan realisasi
SDM sebanyak 360 OH
Disamping itu, beberapa indikator lain yang menunjukkan keberhasilan
pelaksanaan program-program Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah antara lain:
1) Dari 15 pemda yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang di audit BPK,
di antaranya termasuk 13 Pemda yang diasistensi oleh BPKP.
2) Dari 320 pemda yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang diaudit BPK,
diantaranya termasuk 229 pemda yang diasistensi oleh BPKP
3) Pemda yang paling awal menyelesaikan dan menyampaikan Perda APBD
Tahun 2009 adalah Pemda yang diasistensi oleh BPKP dengan
menggunakan Aplikasi SIMDA.
Dalam mendukung pecapaian outcome di atas, Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
45
1) Updating Profil Pemda Profil pemda dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai
pemerintah daerah secara komprehensif khususnya dikaitkan dengan
akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Profil pemda setiap periodik
dilakukan pemutahiran (updating) agar informasi yang disajikan dapat
menggambarkan kondisi sebenarnya. Dari informasi tersebut diharapkan
dapat diperoleh perbaikan ke depan dalam meningkatankan akuntabilitas
keuangan pemda. Kegiatan Updating Profil Pemda telah menghasilkan tiga
laporan profil pemda atau 100% dari rencana sebanyak tiga laporan.
Realisasi anggaran adalah Rp66.468.000,00 atau 56% dari anggaran yang
tersedia sebesar Rp118.500.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 153 OH
atau 66% dari yang direncanakan sebanyak 231 OH.
2) Evalusasi atas Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2010. Evaluasi atas proses penyusunan dan penetapan APBD tahun anggaran
2010 terhadap 119 pemerintah daerah (8 provinsi, 96 kabupaten, 15 kota)
dengan hasil bahwa penyebab utama keterlambatan penyusunan dan
penetapan APBD Tahun 2010 terjadi pada seluruh tahapannya. Penyebab
utama keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2010
terbesar terjadi pada tahap penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS
pemda yaitu sebanyak 98 pemda atau 82,35% dari pemda yang terlambat.
Keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2010 tersebut
disebabkan sebagai berikut:
(a) Kelalaian aparatur pemerintah daerah pada 102 pemda
(b) Kelalaian anggota dewan dalam penetapan KUA dan PPAS maupun
persetujuan bersama Raperda pada 66 pemda.
(c) Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas pada 18 pemda.
(d) Menunggu penetapan dana perimbangan (DAU/DAK/DBH) pada 14
pemda.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
46
(e) Pergantian pejabat bupati dan atau pejabat eselon II, III, IV pada 11
pemda.
(f) Kurangnya komitmen aparatur pemerintah daerah pada 10 pemda.
(g) Penataan ulang struktur kelembagaan pada 6 pemda
(h) Menunggu penetapan APBD tahun 2009 pada 6 pemda.
(i) Menunggu hasil musrenbang provinsi/nasional atau RKPD provinsi/RKP
nasional pada 3 pemda.
(j) Menunggu penetapan APBD Provinsi (dana bantuan keuangan) pada 2
pemda
(k) Adanya pemekaran wilayah pada 2 pemda, dan
(l) Penambahan jumlah SKPD baru; adanya proses hukum terhadap pejabat
daerah; dan kegiatan SKPD sangat banyak, masing-masing pada 1
pemda.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, telah diberikan saran-saran kepada
Menteri Dalam Negeri sebagai berikut :
(a) Meningkatkan pembinaan kepada pemerintah daerah
(provinsi/kabupaten/kota) dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan
daerah
(b) Meminta kepada gubernur/bupati/walikota untuk lebih mengoptimalkan
pelaksanaan proses penyusunan dan penetapan APBD secara tepat
waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan
koordinasinya dengan DPRD terkait.
(c) Menciptakan suatu sistem monitoring atas penyusunan APBD
provinsi/kabupaten/kota agar mutu dan ketepatan waktu penetapan APBD
lebih baik.
Kegiatan evaluasi atas proses penyusunan dan penetapan APBD Tahun
2010 oleh Deputi IV adalah kompilasi nasional atas laporan hasil evaluasi
yang dilaksanakan oleh perwakilan BPKP. Kompilasi hasil evaluasi atas
kegiatan ini telah menghasilkan output satu laporan hasil kompilasi atau
100% dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
47
untuk kegiatan ini adalah Rp47.863.000,00 atau 111% dari anggaran yang
tersedia sebesar Rp43.280.000,00 dengan realisasi SDM adalah 266 OH
atau 190% dari yang direncanakan sebesar 140 OH.
3) Database Akuntabilitas Pemerintah Daerah Untuk mendukung kegiatan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah,
Deputi IV telah melakukan penyusunan Database Akuntabilitas Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini telah menghasilkan output satu
laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi
anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp10.800.000,00 atau 12% dari anggaran
yang tersedia sebesar Rp88.740.000,00 dengan realisasi SDM adalah 140
OH atau 93% dari yang direncanakan sebanyak 150 OH.
4) Kompilasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan kompilasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh
Deputi IV berupa kompilasi nasional atas kompilasi LPKD provinsi yang
dilakukan oleh perwakilan BPKP. Kompilasi atas analisis LKPD ini telah
menghasilkan output satu laporan hasil kompilasi nasional atau 100% dari
target satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp
40.748.000,00 atau 105% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp
38.850.000,00 dengan realisasi SDM adalah 108 OH atau 77% dari yang
direncanakan sebanyak 140 OH
5) Pengolahan Data Laporan Bulanan Bidang APD Deputi IV sebagai perencana dan pengendalian (rendal) terhadap Bidang
Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) pada Perwakilan BPKP, melakukan
koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan bidang APD. Hasil kegiatan
bidang APD tersebut dirangkum menjadi database kinerja Deputi IV.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
48
Database ini diperlukan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan antara lain
sebagai berikut :
• Untuk mengetahui performance perwakilan BPKP berkaitan dengan
pengelolaan keuangan daerah
• Mengetahui kinerja Deputi IV, dan
• Sebagai salah satu sumber data penyusunan bahan laporan ke presiden.
Database ini dituangkan dalam bentuk laporan bulanan kegiatan APD yang
kemudian dikompilasi menjadi laporan triwulanan bidang APD.
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak empat laporan kompilasi triwulanan
atau 100% dari yang direncanakan sebanyak empat laporan. Realisasi
anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp257.810.000 atau 176% dari anggaran
yang tersedia sebesar Rp 146.568.000,00 dengan realisasi SDM adalah 777
OH atau 102% dari yang direncanakan sebanyak 760 OH.
6) Monev Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Keuangan Daerah Monev bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Perwakilan BPKP
dalam memasarkan produk-produk Deputi IV untuk membantu pemerintah
daerah di wilayahnya menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada Perwakilan BPKP
dengan output 18 laporan atau 100% dari yang ditargetkan sebanyak 18
laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp
15.825.000,00 atau 31% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp
50.760.000,00 dengan realisasi SDM adalah 166 OH atau 63% dari yang
direncanakan sebanyak 265 OH.
7) Asistensi Implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA Asistensi implementasi program aplikasi komputer SIMDA merupakan
kegiatan yang sifatnya permintaan dari pemerintah daerah yang bertujuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
49
untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah secara tepat
waktu.
Kegiatan asistensi telah menghasilkan output sebanyak 115 laporan atau
147% dari yang ditargetkan sebanyak 78 laporan. Anggaran untuk kegiatan
tersebut merupakan beban pemerintah daerah yang bersangkutan dengan
realisasi SDM adalah 1.424 OH atau 184% dari yang direncanakan sebesar
775 OH.
8) Asistensi Pengelolaan Keuangan Negara pada Kemendagri Asistensi tersebut merupakan kegiatan atas permintaan dari Kemendagri
dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemendagri.
Kegiatan asistensi ini telah menghasilkan output sebanyak satu laporan atau
100% dari yang ditargetkan sebanyak satu laporan. Anggaran untuk kegiatan
tersebut merupakan beban Kemendagri dengan realisasi SDM sebanyak 360
OH atau 240% dari yang direncanakan sebesar 150 OH.
9) Evaluasi atas Pelayanan Perwakilan BPKP kepada Pemda Dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan secara preventif dan
edukatif, salah satu bentuk yang dilakukan oleh BPKP adalah kegiatan
asistensi. Agar pelaksanaan kegiatan asistensi (khususnya yang terkait
dengan pengelolaan keuangan daerah) dapat berjalan dengan seragam,
transparan, dan akuntabel, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah telah mengeluarkan Prosedur Kegiatan Baku (Standard
Operating Procedure/SOP) Kerjasama Perwakilan BPKP dengan Pemerintah
Daerah melalui Surat Edaran Deputi Pengawasan Bidang Penyelanggaraan
Keuangan Daerah Nomor: SE-211/D4/03/2008 tanggal 28 Agustus 2008.
Untuk memastikan bahwa kegiatan asistensi yang dilakukan oleh Perwakilan
BPKP telah berjalan sesuai dengan SOP di atas, serta telah memberikan
hasil dan manfaat sebagaimana yang diharapkan, Deputi Pengawasan
Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah melakukan evaluasi atas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
50
pelayanan kerjasama asistensi Perwakilan BPKP kepada Pemerintah
Daerah. Melalui evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
perbaikan kualitas pelayanan kerjasama asistensi.
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak empat buah laporan atau 133% dari
yang direncanakan sebanyak tiga laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan
ini adalah Rp 41.644.000,00 atau 37% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp 113.260.000,00 dengan realisasi SDM adalah 52 OH atau 43% dari yang
direncanakan sebesar 120 OH.
10) Memberikan bahan hasil pengawasan Deputi IV Realisasi kegiatan ini berupa penyediaan data terkait kinerja deputi IV dalam
rangka penyusunan Laporan Presiden yang dikoordinir oleh Pusat Informasi
Pengawasan BPKP.
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 2 laporan (100%) dari yang
direncanakan sebanyak 2 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan tidak menggunakan
anggaran dengan realisasi SDM sebanyak 25 OH atau 50% dari 50 OH yang
direncanakan
11) Perekaman data dan kegiatan operasi TI Asistensi tersebut merupakan kegiatan atas perekaman data yang terkait
dengan kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA.
Kegiatan asistensi ini telah menghasilkan output sebanyak empat laporan
atau 100% dari yang ditargetkan sebanyak empat laporan dengan realisasi
SDM sebanyak 128 OH atau 107% dari yang direncanakan sebesar 100 OH.
12) Reviu proses PBJ oleh APIP Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak dua laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak dua laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp83.570.000,00 atau 92% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp90.450.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 190 OH atau 100% dari
yang direncanakan sebanyak 190 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
51
e. Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders
Target indikator outcome ‘’Persentase hasil pengawasan atas permintaan
stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders’’
tahun 2010 adalah sebanyak 100% yang diharapkan dapat dicapai melalui
kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder bidang keuangan daerah.
Pada tahun 2010, realisasi persentase hasil pengawasan atas permintaan
stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
adalah 100%. Realisasi ini diperoleh dari persentase hasil pengawasan oleh
BPKP yang dimanfaatkan oleh stakeholders. Dengan demikian, capaian kinerja
outcome ini dalam tahun 2010 adalah sebesar 100%.
Pencapaian outcome tersebut, diperoleh dari kegiatan pengawasan yang
bersifat permintaan stakeholder antara lain sebagai berikut:
1) Audit atas Pembelanjaan yang Berkaitan dengan Program Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Atas permintaan Menteri Dalam Negeri, BPKP melakukan audit atas
pembelanjaan yang berkaitan dengan program pengembangan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun anggaran 2003 – 2009
dan audit atas Teknologi Informasi pada Data Center (DC) dan Disaster
Recovery Center (DRC).
Audit pembelanjaan bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan
ekonomi (3-E) atas pembelanjaan yang dilaksanakan sejak 2003-2009; dan
menilai ketaatan pada ketentuan yang berlaku serta memberikan masukan
dalam rangka penyempurnaannya. Sementara audit atas teknologi informasi
bertujuan sebagai berikut:
Meyakinkan bahwa pengembangan SIAK didasarkan atas grand design
atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan telah memperoleh
pengesahan dari pejabat yang berwenang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
52
Meyakinkan bahwa pengorganisasian penanggungjawab dan pengelola
pengembangan SIAK telah menganut asas-asas umum yang berlaku
dalam TI dan sistem pengendalian intern yang memadai.
Meyakinkan bahwa proses pengadaan infrastruktur TI (perangkat keras,
perangkat lunak, dan perangkat pendukung lainnya) telah melalui proses
yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.
Meyakinkan bahwa pembangunan SIAK telah memanfaatkan dan
mengintegrasikan secara optimal hasil pembangunan sistem informasi
yang telah ada sebelumnya di pemerintah daerah
Meyakinkan bahwa tata kelola TI dalam penerapan SIAK telah diterapkan
secara efektif
Simpulan atas hasil audit tersebut di atas adalah sebagai berikut :
1. Grand design pengembangan SIAK masih lemah
2. Penerapan e-KTP belum sepenuhnya mengacu pada undang-undang
3. Pemilihan software database oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan belum dilakukan berdasarkan kajian kebijakan yang memadai
4. Pengelolaan data SIAK tersebar pada beberapa sub direktorat pada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan
5. Implementasi Aplikasi SIAK belum dapat menghindari duplikasi penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
6. Beberapa pemerintah provinsi/kabupaten/kota belum menggunakan Aplikasi SIAK sehingga struktur database kependudukan secara nasional menjadi berbeda-beda
7. Kompetensi administrator dan operator SIAK kurang memadai
8. Infrastruktur DC Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal
9. Infrastruktur DRC belum dimanfaatkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
53
10. Pembangunan dan pengelolaan DRC belum mengacu standar
11. Pengoperasian data di Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan belum didukung dengan contingency plan
12. Perangkat e-KTP yang diadakan kurang dimanfaatkan
13. Pada saat pemeriksaan berlangsung (Juni 2010), uji petik penerapan e-KTP yang berjalan di 6 kecamatan pada 6 kabupaten/kota tidak terhubungkan dengan jaringan server terpusat sebagai alat kendali
14. Stimulan perangkat teknologi informasi untuk menjalankan SIAK belum seluruhnya dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota/ kecamatan
Dari hasil audit ini, BPKP telah memberikan 14 jenis rekomendasi perbaikan
yang ditujukan kepada Direktur Jendral Administrasi Kependudukan
Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan audit tersebut telah menghasilkan dua laporan hasil audit dengan
realisasi SDM adalah 382 OH.
Disamping kegiatan tersebut, kegiatan lain terkait yang mendukung adalah
kegiatan audit dan bimtek pelaksanaan NIK dan e-KTP pada Dinas
Kependudukan dan Capil, kegiatan reviu RAB penerbitan NIK dan penerapan
KTP TA 2010 pada Ditjen Adminduk Kemendagri, serta kegiatan penyusunan
TOR reviu, audit dan pendampingan pengadaan barang dan jasa pada Ditjen
Adminduk pada Kemendagri. Kegiatan tersebut menghasilkan output
sebanyak 12 laporan dengan realisasi SDM sebanyak 406 OH. Realisasi
anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp347.845.600,00 atau 43,51% dari
anggaran yang tersedia sebesar Rp799,546.000,00. Anggaran tersebut
menggunakan droping dana dari Sekretariat Utama BPKP.
2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)
Dalam tahun 2010 telah dilakukan validasi atas evaluasi kinerja atas instansi
pemerintah terhadap 215 kabupaten/ kota sebagaimana disajikan dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
54
laporan No : LHE- 210 /D4/01/2010 tanggal 22 Oktober 2010. Pelaksanaan
evaluasi kami laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010.
Evaluasi dilakukan terhadap seluruh tahapan yang harus diterapkan dalam
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), meliputi komponen
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi
kinerja, serta pencapaian kinerja.
SAKIP sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1999 berdasarkan Inpres
Nomor 7 Tahun 1999. Hal ini diperkuat dengan terbitnya UU Nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanahkan adanya transparansi
kinerja dalam melaporkan prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna
Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.
Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan
perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan
mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) setiap kegiatan berikut
hasil (outcome) ataupun sasaran dari setiap program. Namun melihat hasil
penilaian evaluasi tersebut di atas menunjukkan bahwa perkembangan
SAKIP masih jauh dari yang diharapkan.
Secara keseluruhan, atas 215 kabupaten/kota yang dievaluasi tidak terdapat
kabupaten/ kota yang memperoleh kategori sangat memuaskan dan sangat baik. Kategori baik diperoleh satu kota atau 0,46%, kategori cukup baik
diperoleh dua kabupaten atau 0,93%. Selebihnya dengan kategori agak kurang diperoleh 95 kabupaten/kota atau 44,19%, dan dengan kategori
kurang diperoleh 117 kabupaten/kota atau 54,42%.
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 215 laporan atau 1.132% dari yang
direncanakan sebanyak 19 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp210.133.000,00 atau 105% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp200.117.000,00 dengan realisasi SDM adalah 1.606 OH atau 88 % dari
yang direncanakan sebesar 1.826 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
55
3) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Dalam tahun 2010 telah dilakukan validasi EKPPD atas hasil tim daerah di 33
provinsi sebanyak 439 kabupaten/kota serta melakukan evaluasi LPPD atas
33 pemerintah provinsi. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 34 laporan
atau 100% dari yang direncanakan sebanyak 34 laporan. Realisasi anggaran
adalah Rp398.589.000,00 atau 98% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp405.402.000,00 dengan realisasi SDM adalah 279 OH atau 15% dari yang
direncanakan sebesar 1.914 OH.
Disamping kegiatan di atas, kegiatan lain yang turut medukung pencapaian
outcome adalah:
1) Kajian Current Issues Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, Deputi
Pengawasan Bidang Penyelenggaraaan Keuangan Daerah BPKP melakukan
beberapa kajian di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah sebagai
berikut :
• Kajian terhadap UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
• Kajian atas hasil pemeriksaan BPK semester I dan II Tahun 2009
• Kajian Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya
• Telaah atas honor dan tambahan penghasilan bagi PNS di Kabupaten
Pangkajene Kepulauan
• Kajian Pengawalan terhadap Grand Design Revitalisasi Desentralisasi
dan Otonomi Daerah
• Kajian atas Dana Abadi pada Pemerintah Aceh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
56
Realisasi anggaran untuk kegiatan Kajian Current Issue adalah
Rp57.560.000,00 atau 40% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp142.808.000,00 dengan realisasi SDM adalah 330 OH atau 101% dari
yang direncanakan sebesar 328 OH.
2) Kompilasi pemetaan dan penyelesaian TPB Kemendagri Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk rekonsiliasi antara data dari Pusat
Informasi Pengawasan dengan data yang dimiliki oleh Deputi Pengawasan
Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah atas hasil pengawasan pada
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan BUMD. Dari hasil
rekonsiliasi dapat ditelusuri perbedaan saldo temuan yang belum
ditindaklanjuti dari kedua sumber data tersebut. Selain itu juga dilakukan
pemetaan terhadap temuan hasil pemeriksaan yang diklasifikasikan dalam
kelompok temuan yang valid dan temuan yang sudah tidak valid. Terhadap
temuan yang sudah tidak valid, direkomendasikan kepada Kepala Perwakilan
untuk memprosesnya menjadi temuan pemeriksaan yang tidak dapat
ditindaklanjuti (TPTD) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak satu laporan.
Realisasi anggaran adalah Rp22.900.000,00 atau 76% dari anggaran yang
tersedia sebesar Rp30.180.000,00 dengan realisasi SDM adalah 187 OH
atau 208% dari yang direncanakan sebesar 90 OH.
3) Penyusunan TOR Revitalisasi OTDA
Penyusunan TOR ini dilakukan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan
pembuatan kegiatan dan/atau instrumen yang diperlukan dalam rangka
Rencana Pengawalan Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada para pembuat
keputusan berkaitan dengan penyempurnaan kebijakan desentralisasi dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
57
otonomi daerah. Kegiatan tersebut telah dapat diselesaikan dengan
menghasilkan satu dokumen TOR atau 100% dari target satu dokumen.
Realisasi anggaran adalah Rp62.287.000,00 atau 176% dari anggaran yang
tersedia sebesar Rp35.335.000,00 dengan realisasi SDM adalah 82 OH atau
146% dari yang direncanakan sebesar 56 OH.
4) Kajian Dalam Rangka Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Kajian ini bersifat terbatas dan merupakan langkah awal dan sebagai bagian
dari kegiatan dalam rangka rencana pengawalan revitalisasi desentralisasi
dan otonomi daerah. Kajian dilaksanakan melalui beberapa kegiatan survei
dalam bentuk studi literatur, yaitu sebagai berikut:
(a) Survei dalam rangka evaluasi terhadap mekanisme dan realisasi
penyusunan Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Kegiatan ini
menghasilkan output satu laporan dengan realisasi anggaran sebesar
Rp42.380.000 atau 133% dari anggaran sebesar Rp31.910.000,00 serta
realisasi SDM sebesar 62 OH atau 46% dari yang direncanakan sebesar
134 OH.
(b) Survei dalam rangka evaluasi terhadap hubungan antar strata
pemerintahan. Kegiatan ini menghasilkan output satu laporan dengan
realisasi anggaran sebesar Rp43.878.000 atau 92% dari anggaran
sebesar Rp47.865.000,00 serta realisasi SDM sebesar 66 OH atau 49%
dari yang direncanakan sebesar 134 OH
(c) Survei dalam rangka evaluasi terhadap sumber daya pemerintah daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan kegiatan survei
di atas. Kegiatan ini menghasilkan output satu laporan dengan realisasi
anggaran sebesar Rp14.310.000 atau 30% dari anggaran sebesar
Rp47.865.000,00 serta realisasi SDM sebesar 25 OH atau 19% dari yang
direncanakan sebesar 134 OH.
Kajian terbatas ini telah dilaksanakan dengan hasil berupa satu dokumen
Laporan Kajian Awal Dalam Rangka Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
58
Daerah, dengan mengindikasikan berbagai permasalahan yang terkait
dengan kebijakan, hubungan antara strata pemerintahan (kelembagaan), dan
tata kerja pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dari hasil ini
disimpulkan perlunya melakukan evaluasi terhadap berbagai indikasi
permasalahan tersebut, dan untuk itu juga telah disusun 3 jenis pedoman
sebagai berikut:
(a) Petunjuk pelaksanaan evaluasi kebijakan dalam rangka revitalisasi
desentralisasi dan otonomi daerah.
(b) Petunjuk pelaksanaan evaluasi aransemen kelembagaan dalam rangka
revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah.
(c) Petunjuk pelaksanaan evaluasi tata kerja dalam rangka revitalisasi
desentralisasi dan otonomi daerah
5) Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Evaluasi terhadap Sumber Daya Pemda.
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam
proses pengumpulan data yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan
evaluasi tata kerja yang dilakukan oleh Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP dalam rangka revitalisasi
desentralisasi dan otonomi daerah. Ruang lingkup pengumpulan data yang
diatur dalam pedoman ini adalah pengelolaan sumber daya keuangan dan
sumber daya non keuangan pemda. Pengelolaan sumber daya keuangan
mencakup kriteria dan kondisi kecukupan fiskal minimum pemda. Sedangkan
pengelolaan sumber daya non keuangan meliputi pengelolaan aset dan
sumber daya manusia pemda. Kegiatan tersebut telah dapat diselesaikan
dengan menghasilkan satu pedoman atau 100% dari target satu pedoman.
Realisasi adalah Rp19.600.000,00 atau 61% dari anggaran yang tersedia
sebesar Rp31.910.000,00 dengan realisasi SDM adalah 30 OH atau 22%
dari yang direncanakan sebesar 135 OH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
59
6) Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyusunan pedoman ini masih berkaitan dengan penyiapan dukungan
untuk pelaksanaan evaluasi dalam rangka revitalisasi desentralisasi dan
otonomi daerah. Ruang lingkup dari pengumpulan data meliputi pelaksanaan
urusan wajib dan urusan pilihan, serta bagian dari urusan pemerintahan yang
dilaksanakan berdasarkan pengaturan tertentu, seperti urusan yang terkait
dengan penyerahan kewenangan dekonsentrasi, tugas perbantuan, dan lain-
lain. Kegiatan tersebut telah dapat diselesaikan dengan menghasilkan satu
pedoman atau 100% dari target satu pedoman.
Realisasi anggaran adalah Rp37.500.000,00 atau 109% dari anggaran yang
tersedia sebesar Rp34.455.000,00 dengan realisasi SDM adalah 65 OH atau
48% dari yang direncanakan sebesar 135 OH
7) Penyusunan TOR Evaluasi Terhadap Kondisi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Masa Transisi RPJMN 2004 - 2009 ke 2010 - 2014
Tujuan dari penyusunan TOR ini adalah memberikan kerangka acuan bagi
rencana pelaksanaan evaluasi terhadap kondisi pengelolaan keuangan
daerah dalam masa transisi RPJMN 2004 - 2009 ke 2010 – 2014, yang
diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2011. Pada TOR ini dijelaskan
tentang gambaran umum kegiatan, desain kegiatan yang terdiri dari metode,
pertanyaan, dan kriteria evaluasi, serta anggaran kegiatan. Kegiatan tersebut
telah dapat diselesaikan dengan menghasilkan satu dokumen TOR atau
100% dari target satu laporan. Realisasi anggaran adalah Rp32.425.000,00
dengan realisasi SDM adalah 55 OH atau 61% dari yang direncanakan
sebesar 90 OH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
60
8) Pengumpulan Data realisasi transfer DBH SDA Gas Bumi atas Sumur Suban 4 dari Tahun 2001 s.d 2007 yang diterima oleh Kab. Musi Banyuasin
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 1 laporan. Kegiatan ini
menggunakan SDM sebanyak 35 OH.
f. Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
Target indikator outcome ‘’Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai
Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima’’ yang ditetapkan untuk tahun 2010
adalah sebanyak 50 yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan
pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang keuangan daerah.
Pada tahun 2010, jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai standar
pelayanan minimal/pelayanan prima mencapai 48 IPD atau 96% dari target 50
IPD.
Pencapaian outcome tersebut tidak tercapai seluruhnya disebabkan
pemerintah daerah belum melaksanakan SPM sesuai dengan ketentuan.
Untuk mencapai target indikator program ”Jumlah IPD yang melaksanakan
pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima” Deputi IV
melaksanakan kegiatan dengan uraian sebagai berikut :
1) Pengembangan Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemda
Terhadap pedoman audit kinerja pelayanan yang telah ada dilakukan
pengembangan pedoman. Realisasi hasil kegiatan penyusunan
pengembangan pedoman mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan,
yaitu menghasilkan 1 pedoman audit kinerja pelayanan pemerintah daerah
untuk 6 bidang pelayanan, yaitu bidang pendidikan , kesehatan, koperasi
dan usaha kecil menengah, ketenagakerjaan, kependudukan dan catatan
sipil serta bidang pekerjaan umum. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
61
adalah Rp34.411.000,00 atau 89% dari dana yang disediakan
Rp38.880.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 56 OH atau 70% dari 80
OH yang disediakan
2) Kompilasi Audit Kinerja Pelayanan Pemda
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 6 laporan atau 19% dari yang
direncanakan sebanyak 32 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp177.720.000,00 atau 170% dari dana yang disediakan
Rp104.710.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 1.320 OH atau 84% dari
1.568 OH yang disediakan.
g. Persentase K/L dan Pemda yang telah Menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008
Target indikator outcome ‘’persentase K/L dan pemda yang telah
menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008’’ merupakan tanggungjawab
Deputi Bidang Perekonomian. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi IV
berupa laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang keuangan
daerah dalam menunjang outcome tersebut di atas.
Dalam mendukung pencapaian outcome, kegiatan pengawasan atas
pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang keuangan daerah
dilakukan melalui sosialisasi, diklat, dan bimbingan teknis SPIP pada pemda. Selama tahun 2010, Perwakilan BPKP telah melakukan Sosialisasi SPIP pada
417 pemda atau 79,58% dari 524 pemda yang ada, serta pelaksanaan Diklat
sebanyak 111 kali kegiatan dengan peserta yang mencakup 419 Pemda atau
79,96% dari 524 pemda yang ada. Bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP
kepada pemerintah daerah didahului dengan asistensi penyusunan PERKADA
SPIP dan pelaksanaan pemetaan SPIP (diagnostic assessment). Dari hasil
bimtek SPIP tersebut, Pemda yang telah menerbitkan Perkada SPIP adalah
sebanyak 285 Perkada atau 54% dari keseluruhan pemda yang ada, sehingga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
62
telah terjadi peningkatan 263 pemda dari 22 pemda yang menerbitkan perkada
dalam tahun 2010, sedangkan jumlah pemda yang telah melakukan pemetaan
SPIP sebanyak 50 pemerintah daerah pada masing-masing 3 SKPD.
Deputi Keuangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan di
Kementerian Dalam Negeri. Dalam tahun 2010, telah dilakukan pemetaan SPIP
pada 3 satker eselon I yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, Ditjen Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa, dan Setjen Kementerian
Dalam Negeri.
Bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP baru dilakukan pada Ditjen
Dukcapil pasca pemetaan SPIP tersebut.
Di samping kegiatan tersebut di atas, dalam mendukung pencapaian target indikator
program ”persentase K/L dan pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai
PP 60 Tahun 2008”, Deputi IV melaksanakan kegiatan dengan uraian sebagai
berikut :
1) Pengembangan SIMDA
Kegiatan pengembangan SIMDA yang dilakukan oleh satgas SIMDA pada
Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
a) Update/maintenance perubahan aturan penggajian pada aplikasi SIMDA
Gaji
b) Update/maintenance Aplikasi SIMDA Versi 2.1 sesuai Permendagri 55
Tahun 2008.
c) Update/maintenance manajemen aset pada aplikasi SIMDA BMD
d) Bimtek administrator SIMDA
e) Uji Coba SIMDA BMD Versi 2
Realisasi anggaran untuk kegiatan pengembangan SIMDA adalah
Rp287.717.000,00 atau 82% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp348.789.000,00 dengan realisasi SDM adalah 1.353 OH atau 205% dari
yang direncanakan sebesar 660 OH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
63
2) Penyusunan Laporan Semesteran SPIP
Laporan ini disusun sebagai media akuntabilitas Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah serta bahan pemantauan
dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Deputi Pengawasan
Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah tahun 2010. Informasi yang
disampaikan dalam laporan mencakup penyelenggaraan SPIP yang terdiri
dari tahap persiapan dan pelaksanaan di tingkat kedeputian. Tahap
persiapan terdiri dari pemberian pemahaman dan pemetaan, sedangkan
tahap pelaksaan meliputi kegiatan penilaian risiko, pembangunan
infrastruktur dan internalisasi/implementasi.
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 4 laporan atau 67% dari yang
direncanakan sebanyak 6 laporan.
Realisasi anggaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran SPIP
adalah Rp45.858.000,00 atau 77% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp59.730.000,00 dengan realisasi SDM adalah 78 OH atau 42% dari yang
direncanakan sebesar 185 OH.
3) Penilaian Risiko Direktorat
Kegiatan penilaian risiko yang dilakukan baru sebatas penyusunan prototype
profil risiko dan pelaksanaanya bersifat piloting (percontohan) pada Direktorat
Pengawasan PKD Wilayah II. Penyusunan prototype penilaian risiko ini
dilakukan terhadap kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Direktorat.
Meskipun masih dalam bentuk kerangka awal, hasil penilaian risiko ini telah
mencoba mengidentifikasi risiko atas pencapaian tujuan kegiatan dan
kemungkinan bentuk dampaknya. Diharapkan pada tahun 2011, proses
penilaian risiko ini dapat lebih disempurnakan dengan metode yang memadai
serta cakupan yang lebih luas pada seluruh direktorat yang ada pada Deputi
Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 3 laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak 3 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
64
Penilaian Risiko adalah Rp10.080.000,00 atau 11% dari anggaran yang
tersedia sebesar Rp89.910.000,00 dengan realisasi SDM adalah 25 OH atau
9% dari yang direncanakan sebesar 282 OH.
4) Pengembangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam rangka memenuhi tuntutan pertanggungjawaban keuangan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tahun
2010 Deputi IV telah menerbitkan draft Modul Pengelolaan Dana Bergulir
sebagai acuan bagi Perwakilan BPKP dalam membantu pemda menyajikan
perlakuan akuntansi dana bergulir dalam laporan keuangan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah draft Modul Dana Bergulir
atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu buah. Realisasi anggaran
adalah Rp43.065.000,00 atau 94% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp45.787.000,00 dengan realisasi SDM adalah 119 OH atau 52% dari yang
direncanakan sebesar 230 OH
5) Pengembangan Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah
Dengan terbit ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, maka
Deputi IV menyususun draft modul sistem akuntansi pemerintahan berbasis
akrual sebagai acuan bagi Perwakilan BPKP dalam melaksanakan asistensi
penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah draft pedoman atau 100 %
dari yang telah direncanakan sebanyak satu buah pedoman. Realisasi
anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp12.600.000,00 atau 32% dari anggaran
yang direncanakan sebesar Rp 38.850.000,00 dengan realisasi SDM adalah
210 OH atau 62% dari yang direncanakan sebesar 340 OH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
65
6) Bimtek SPIP pada Depdagri
Bimbingan teknis ini diikuti oleh pejabat dan staf pada Direktorat Jendral
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai
tindak lanjut dari pemetaan (diagnostic assessment) yang telah dilakukan
sebelumnya. Materi bimtek diarahkan pada upaya untuk meningkatkan
pemahaman peserta terhadap penyelenggaraan SPIP serta meyusun
rencana tindak pada area yang perlu diperbaiki. Secara khusus juga dibahas
rencana pembentukan satgas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jendral
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan atau 100 % dari
yang telah direncanakan sebanyak satu buah laporan. Realisasi anggaran
untuk kegiatan ini adalah Rp14.945.000,00 atau 51% dari anggaran yang
direncanakan sebesar Rp29.135.000,00 dengan realisasi SDM adalah 377
OH atau 109% dari yang direncanakan sebesar 345 OH.
7) Memberikan masukan atas pedoman/modul/juknis kegiatan pengawasan
Kegiatan ini merupakan memberi masukan atas pedoman audit kinerja sektor
publik dan TOR/revisi (kerja sama antara BPKP, LKPP, dan AusAID)
pengembangan pengadaan (layanan pengadaan secara elektronik). Realisasi
kegiatan ini adalah sebanyak dua buah laporan atau 100 % dari yang telah
direncanakan sebanyak dua buah laporan. Realisasi SDM adalah 42 OH atau
168% dari yang direncanakan sebesar 25 OH.
8) Forum Komunikasi Bidang APD
Forum komunikasi bidang APD diikuti oleh Kepala Bidang APD dari seluruh
Perwakilan BPKP. Forum ini bertujuan untuk mengkomunikasikan rencana
kegiatan Bidang APD serta berbagai pedoman yang disusun oleh Deputi IV
sebagai bentuk pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian. Di
dalam forum juga diagendakan penjaringan masukan dari Perwakilan BPKP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
66
serta pembahasan berbagai isu dan masalah penting yang dihadapi oleh
Perwakilan BPKP khususnya Bidang APD dalam menjalankan tugas-
tugasnya. Selama tahun 2010, telah dilaksanakan forum komunikasi bidang
APD sebanyak dua kali penyelenggaraan dan seluruh hasil forum telah
didokumentasikan dalam bentuk prosiding yang disebarluaskan ke
Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia
Realisasi anggaran untuk kegiatan forum komunikasi Bidang APD adalah
Rp281.475.000,00 atau 102% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp276.550.000,00 dengan realisasi SDM adalah 190 OH atau 49% dari yang
direncanakan sebesar 385 OH.
9) Penyusunan Renja Satgas Penyelenggaraan SPIP Deputi IV
Kegiatan ini merupakan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP
pada Deputi IV. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah dokumen
renja penyelenggaraan SPIP atau 100 % dari yang telah direncanakan
sebanyak satu buah dokumen. Realisasi anggaran adalah Rp12.400.000,00
dengan realisasi SDM adalah 45 OH atau 64% dari yang direncanakan
sebesar 70 OH.
10) Supervisi/Quality Assurance Bimtek SPIP pada Perwakilan BPKP
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 18 buah laporan atau 100 % dari yang
telah direncanakan sebanyak 18 buah laporan. Realisasi anggaran untuk
kegiatan Supervisi/Quality Assurance Bimtek SPIP pada Perwakilan BPKP
adalah Rp159.355.000,00 atau 78% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp203.772.000,00 dengan realisasi SDM adalah 364 OH atau 71% dari yang
direncanakan sebesar 515 OH.
11) Penyusunan Juknis SPIP
Penyusunan juknis terkait dengan SPIP yang dilakukan oleh Deputi IV pada
tahun 2010 ini adalah dalam bentuk Petunjuk Fasilitasi Penyelenggaraan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
67
SPIP pada Pemerintah Daerah. Petunjuk fasilitasi ini digunakan sebagai
acuan untuk melakukan berbagai kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh
Perwakilan BPKP dalam membantu penerapan SPIP pada pemerintah
daerah. Beberapa aspek yang diatur dalam petunjuk fasilitasi adalah sebagai
berikut:
a) Fasilitasi penyusunan Perkada Penyelenggaraan SPIP
b) Fasilitasi penyusunan Juklak Perkada Penyelenggaraan SPIP
c) Fasilitasi penerapan awal SPIP
d) Fasilitasi penyusunan rencana aksi Pemda
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan atau 100 % dari
yang telah direncanakan sebanyak satu buah laporan. Realisasi anggaran
adalah Rp79.138.000,00 atau 136% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp58.050.000,00 dengan realisasi SDM adalah 126 OH atau 41% dari yang
direncanakan sebesar 310 OH.
12) Penyusunan Infrastruktur/Kebijakan/Unsur-unsur Penyelenggaraan SPIP
Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjabarkan
pokok-pokok isi dan substansi dari infrastruktur serta kebijakan yang perlu
dibangun dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Deputi Pengawasan
Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai
kerangka awal untuk penyusunan infrastruktur dan kebijakan yang
sebenarnya. Penyusunan atau penyempurnaan infrastruktur dan kebijakan
pada dasarnya dapat merujuk pada hasil pemetaan dan penilaian risiko,
namun kerangka awal yang disusun saat ini hanya mengacu pada hasil
pemetaan (diagnostic assessment), mengingat penilaian risiko juga masih
dalam tahap awal pelaksanaannya.
Kegiatan ini menghasilkan satu laporan atau 100% dari yang telah
direncanakan sebanyak satu laporan dengan realisasi anggaran sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
68
Rp10.700.000 serta realisasi SDM sebesar 30 OH atau 18% dari yang
direncanakan sebesar 165 OH.
13) Pelaksanaan dan Pengolahan Diagnostik Assessment
Tujuan dari pelaksanaan diagnostic assessment ini adalah menyajikan hasil
pemetaan berupa gambaran kondisi penerapan SPIP, serta memberikan
saran perbaikan atas kelemahan yang ditemukan. Ruang lingkup pemetaan
mencakup aspek pemahaman konsepsi pengendalian intern dan penerapan
unsur-unsur SPIP yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko,
kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Metode
pengumpulan data yang dilakukan dalam pemetaan ini adalah dengan
kuesioner, reviu dokumen, wawancara dan observasi. Atas pengolahan data
yang diperoleh tersebut, telah dapat diidentifikasi area of improvement serta
saran-saran perbaikan yang perlu dilakukan.
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak lima buah laporan atau 500 % dari
yang telah direncanakan sebanyak satu buah laporan dengan realisasi SDM
adalah 782 OH atau 823% dari yang direncanakan sebesar 95 OH.
14) Evaluasi Penyelenggaraan SPIP
Tujuan evaluasi penyelenggaraan SPIP adalah untuk memastikan apakah
sistem pengendalian intern pada Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah berjalan sebagaimana yang
diharapkan, serta apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah
dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Evaluasi dilakukan terhadap
pelaksanaan rencana kinerja (renja) penyelenggaraan SPIP dan atas
pelaksanaan tindak lanjut dari pemetaan (diagnostic assessment). Dari hasil
evaluasi terhadap pelaksanaan renja disimpulkan bahwa penyelenggaraan
SPIP di lingkungan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan
Daerah telah terealisasi 100% sesuai dengan road map dalam Renja SPIP
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Sementara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
69
hasil evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemetaan menyimpulkan bahwa
belum seluruh area of improvement yang diidentifikasi ditindaklanjuti sesuai
dengan saran yang diberikan
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan atau 100 % dari
yang telah direncanakan sebanyak satu buah laporan. Realisasi anggaran
adalah Rp11.300.000,00 dengan realisasi SDM adalah 20 OH atau 20% dari
yang direncanakan sebesar 99 OH.
15) Kompilasi Laporan Supervisi Bimtek SPIP Pemerintah Daerah
Penyusunan kompilasi laporan supervisi Bimtek SPIP pada pemerintah
daerah menghasilkan informasi tentang frekuensi dan jumlah pemerintah
daerah yang telah diberikan bimbingan teknis. Sampai dengan bulan
Desember tahun 2010 diketahui bahwa telah dilaksanakan 300 kali
bimbingan teknis pada 224 Pemerintah Daerah..
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak tujuh buah laporan atau 43 % dari
yang telah direncanakan sebanyak 17 buah laporan. Realisasi anggaran
adalah Rp19.525.000,00 atau 65% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp30.840.000,00dengan realisasi SDM adalah 36 OH atau 19% dari yang
direncanakan sebesar 190 OH.
16) Penyusunan Laporan Sosialisasi SPIP pada Perwakilan
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 17 buah laporan atau 100% dari yang
telah direncanakan sebanyak 17 buah laporan. Realisasi anggaran adalah
Rp29.600.000,00 atau 87% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp33.840.000,00dengan realisasi SDM adalah 141 OH atau 43% dari yang
direncanakan sebesar 330 OH.
17) Pengembangan Pedoman Optimalisasi PAD
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah pedoman atau 100% dari
yang telah direncanakan sebanyak satu pedoman. Realisasi anggaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
70
adalah Rp33.085.000,00 atau 55% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp59.991.000,00 dengan realisasi SDM adalah 118 OH atau 69% dari yang
direncanakan sebesar 170 OH.
18) Penyusunan Laporan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam melaksanaan kegiatan bidang APD, Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menerbitkan pedoman terkait
pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan bagi Perwakilan BPKP dalam
melakukan asistensi ke pemda. Untuk itu, Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah melakukan diseminasi/sosialiasi
pedoman agar perwakilan BPKP dapat memahami pedoman yang telah
disusun tersebut yang dilaksanakan melalui forum APD karena tidak
tersedianya dana untuk melakukan sosialisasi ke masing-masing perwakilan.
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 2 Kali kegiatan tanpa menggunakan
anggaran. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak 18 buah laporan atau
100% dari yang telah direncanakan sebanyak 18 dengan realisasi SDM
adalah 43 OH atau 11% dari yang direncanakan sebesar 398 OH.
19) Pengembangan Pedoman EPPD
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak dua buah laporan atau 100% dari
yang telah direncanakan sebanyak dua buah laporan. Realisasi anggaran
adalah Rp37.550.000,00 atau 97% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp38.880.000,00 dengan realisasi SDM adalah 155 OH atau 97% dari yang
direncanakan sebesar 160 OH.
20) Sosialisasi Pedoman Optimalisasi PAD
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak tujuh buah laporan atau 100% dari
yang telah direncanakan sebanyak tujuh buah laporan dengan realisasi SDM
adalah 30 OH atau 125% dari yang direncanakan sebesar 24 OH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
71
21) Sosialisasi SPIP pada Perwakilan/Pemda
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak tujuh buah laporan atau 100% dari
yang telah direncanakan sebanyak tujuh buah laporan. Realisasi anggaran
adalah Rp4.588.000,00 dengan realisasi SDM adalah 2 OH.
22) Rapat Koordinasi/workshop Pedoman Pemetaan SPIP
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi
anggaran Rp5.963.000,00 dan realisasi SDM 29 OH.
23) Rapat Koordinasi/workshop Pedoman Pemetaan SPIP Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi
anggaran Rp5.963.000,00 dan realisasi SDM 29 OH.
24) Menghadiri MoU BPKP dengan Pemda Kegiatan ini merupakan acara penandatangan MoU antara BPKP dengan
pemda di lingkungan Provinsi Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Papua dan
Papua Barat. Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak tiga kegiatan dengan
realisasi anggaran Rp38.838.000,00 dan realisasi SDM 8 OH.
25) Rencana Konferensi Nasional APIP Tahun 2010 Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu kegiatan dengan realisasi
anggaran Rp6.900.000,00 dan realisasi SDM 8 OH.
26) Bimtek SPIP Pemda Kegiatan bimtek SPIP dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Realisasi kegiatan ini adalah
sebanyak dua buah laporan atau 100% dari yang telah direncanakan
sebanyak dua buah laporan dengan realisasi SDM 6 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
72
27) FGD Rancangan Struktur Organisasi BPKP dan Rancangan Pengembangan Keahlian Pejabat Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi
anggaran Rp525.000,00 dan realisasi SDM 4 OH.
28) Tabulasi Hasil Kuisioner Pemetaan SPIP Tabulasi hasil kuisioner pemetaan SPIP merupakan bagian dari kegiatan
diagnostic assessment yang dilakukan pada Kementerian Dalam Negeri.
Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi
anggaran Rp14.400.000,00 dan realisasi SDM 24 OH.
29) Penyusunan Memori Masa Jabatan Deputi Keuangan Daerah Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi
anggaran Rp13.975.000,00 dan realisasi SDM 28 OH
30) Pembinaan ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi
anggaran Rp11.401.000,00 dan realisasi SDM 2 OH
31) Forum Manajemen Data Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi
anggaran Rp5.450.000,00 dan realisasi SDM 5 OH.
32) Narasumber diskusi terbatas pengelolaan BMN/D Realisasi kegiatan ini adalah sebanyak satu buah laporan dengan realisasi
anggaran Rp3.581.000,00 dan realisasi SDM 2 OH.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
73
BBB... CCCaaapppaaaiiiaaannn KKKiiinnneeerrrjjjaaa PPPrrrooogggrrraaammm PPPeeennnddduuukkkuuunnnggg
Seperti disebutkan diatas bahwa ada satu program pendukung ditetapkan dan
dilaksanakan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
untuk mendukung kinerja unit kerja lainnya di lingkungan internal BPKP yang
bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas, baik penyusunan anggaran,
rencana kerja, meningkatkan kapasitas pegawai, pengadaan sarana prasarana dan
lain-lain.
Program pendukung Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
adalah “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP”. Capaian indikator pendukung menjadi tanggungjawab unit kerja lainnya di
lingkungan BPKP karena Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan
Daerah hanya melaksanakan sub-sub kegiatan yang mendukung capaian indikator
kinerja tersebut.
Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-
BPKP diukur dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :
1. Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi
2. Persentase jumlah pegawai yang kompeten dan profesional di setiap bidang
kompetensi yang dibutuhkan
3. Persepsi kepuasan atas layanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi
4. Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai
prosedur
5. Tingkat opini auditor eksternal terhadap laporan keuangan BPKP
6. Persepsi publik yang positif terhadap BPKP
7. Persepsi auditor intern pemerintah yang kompeten
8. Persentase tingkat penerapan JFA
9. Tingkat kepuasan penerima layanan
10. Indeks efektivitas pengelolaan aset
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
74
Kegiatan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam
mendukung indikator keberhasilan ini adalah sebagai berikut :
1. Persentase Jumlah Rencana Pengawasan yang Terealisasi
Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro
Perencanaan Pengawasan BPKP.
Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah :
a. Penyusunan/Revisi TAPKIN Deputi IV Tahun 2010
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak tiga laporan atau 75% dari yang
direncanakan sebanyak empat laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp21.470.000,00 atau 29% dari dana yang disediakan Rp74.720.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 48 OH atau 43% dari 112 OH yang
direncanakan.
b. Penyusunan Lapbul RKT
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 36 laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak 36 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp59.732.000,00 atau 162% dari dana yang disediakan Rp36.768.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 374 OH atau 62% dari 600 OH yang
direncanakan.
c. Penyusunan dan Revisi RKT Tahun 2010
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak dua laporan dari yang direncanakan
sebanyak dua laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah
Rp48.004.000,00 atau 128% dari dana yang disediakan Rp37.360.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 120 OH atau 171% dari 70 OH yang
direncanakan.
d. Penyusunan Jakwas dan Jatekwas Deputi Tahun 2011
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu buah laporan atau 100% dari
yang direncanakan sebanyak satu buah laporan. Realisasi anggaran untuk
kegiatan ini adalah Rp50.775.000,00 atau 136% dari dana yang disediakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
75
Rp37.360.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 97 OH atau 231% dari 42 OH
yang direncanakan.
e. Penyusunan LAKIP Deputi Tahun 2010
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu buah laporan atau 100% dari
yang direncanakan sebanyak satu buah laporan. Realisasi anggaran untuk
kegiatan ini adalah Rp59.582.000,00 atau 84% dari dana yang disediakan
Rp71.190.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 162 OH atau 90% dari 180
OH yang direncanakan.
f. Laporan Triwulanan Kinerja
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 12 laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak 12 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp33.631.000,00 atau 156% dari dana yang disediakan Rp21.600.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 174 OH atau 79% dari 220 OH yang
direncanakan.
g. Rapat Kerja BPKP
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak dua laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak dua laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp110.251.000,00 atau 208% dari dana yang disediakan
Rp53.060.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 139 OH atau 695% dari 20
OH yang direncanakan.
h. Rapat Kerja Deputi
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak dua laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak dua laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp21.117.000,00 atau 40% dari dana yang disediakan Rp53.060.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 2 OH atau 10% dari 20 OH yang direncanakan.
i. Pembinaan Deputi ke Perwakilan
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak enam laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak enam laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
76
adalah Rp73.136.000,00 atau 89% dari dana yang disediakan Rp81.855.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 2 OH atau 10% dari 20 OH yang direncanakan.
2. Persentase Jumlah Pegawai yang Kompeten dan Profesional di Setiap Bidang Kompetensi yang Dibutuhkan
Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro
Kepegawaian BPKP.
Kegiatan yang direncanakan Deputi IV untuk mendukung capaian indikator hasil
program ini adalah :
a. Proses kenaikan pangkat dan jabatan
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak dua laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak dua laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp17.222.000,00 atau 107% dari dana yang disediakan Rp16.160.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 41 OH atau 93% dari 44 OH yang direncanakan
b. Pelaksanaan PKS
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 21 laporan atau 84% dari yang
direncanakan sebanyak 25 laporan dengan realisasi SDM sebanyak 208 OH
atau 59% dari 350 OH yang direncanakan
c. Mengikuti Diklat
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak empat laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak empat laporan dengan realisasi SDM sebanyak 35 OH
atau 41% dari 85 OH yang direncanakan.
3. Persepsi Kepuasan Atas Pelayanan Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi
Keberhasilan
Pencapaian Indikator Program ini Menjadi Tanggung Jawab Biro Kepegawaian
BPKP. Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah :
a. Laporan Semesteran Budaya Kerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
77
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak enam laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak enam laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp24.501.000,00 atau 107% dari dana yang disediakan Rp22.800.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 70 OH atau 91% dari 77 OH yang
direncanakan.
b. Penyelenggaraan Kegiatan Budaya kerja
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp14.752.000,00 atau 20% dari dana yang disediakan Rp72.289.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 206 OH atau 72% dari 288 OH yang
direncanakan.
c. Forum Kepegawaian
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp15.176.000,00 atau 90% dari dana yang disediakan Rp16.920.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 16 OH atau 133% dari 12 OH yang
direncanakan.
4. Persepsi Kepuasan Pengguna Atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur
Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro
Keuangan BPKP.
Kegiatan yang direncanakan Deputi IV untuk mendukung capaian indikator hasil
program ini adalah penyusunan RKA-KL 2011. Kegiatan ini menghasilkan output
sebanyak satu laporan atau 100% dari yang direncanakan sebanyak satu laporan.
Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp78.239.000,00 atau 204% dari dana
yang disediakan Rp38.270.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 126 OH atau
233% dari 54 OH yang direncanakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
78
5. Tingkat Opini Auditor Eksternal terhadap Laporan Keuangan BPKP
Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro
Keuangan BPKP.
Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah :
a. Penyusunan Laporan Keuangan
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 12 laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak 12 laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp81.351.000,00 atau 117% dari dana yang disediakan Rp69.480.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 138 OH atau 115% dari 120 OH yang
direncanakan.
b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100% dari yang
direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp8.947.000,00 atau 53% dari dana yang disediakan Rp16.920.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 12 OH atau 22% dari 54 OH yang
direncanakan.
6. Persepsi Publik yang Positif Terhadap BPKP
Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro Hukum
dan Humas BPKP.
Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini
adalah Forum Kehumasan dan Website. Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak
satu laporan atau 100 % dari yang direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi
anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp13.221.000,00 atau 78% dari dana yang
disediakan Rp16.920.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 20 OH atau 250%
dari 8 OH yang direncanakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
79
7. Persentase Auditor Intern Pemerintah yang Kompeten
Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Pusat
Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP.
Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini
adalah Laporan Triwulanan PKS. Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 12
laporan atau 100 % dari yang direncanakan sebanyak 12 laporan. Realisasi
anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp23.780.000,00 atau 110% dari dana yang
disediakan Rp21.600.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 130 OH atau 88%
dari 148 OH yang direncanakan.
8. Persentase Tingkat Penerapan JFA
Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Pusat
pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP.
Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah
penilaian angka kredit dan penerbitan SK PAK. Kegiatan ini menghasilkan output
sebanyak dua laporan atau 100 % dari yang direncanakan sebanyak dua laporan.
Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp62.655.000,00 atau 100% dari dana
yang disediakan Rp62.400.000,00 dengan realisasi SDM sebanyak 121 OH atau
159% dari 76 OH yang direncanakan.
9. Tingkat Kepuasan Penerima Layanan
Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro Umum
BPKP.
Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah :
a. Pembenahan Arsip
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100 % dari yang
direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
80
adalah Rp19.450.000,00 atau 157% dari dana yang disediakan Rp12.380.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 68 OH atau 113% dari 60 OH yang
direncanakan.
b. Forum Arsiparis
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100 % dari yang
direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp8.887.000,00 atau 53% dari dana yang disediakan Rp16.920.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 18 OH atau 225% dari 8 OH yang
direncanakan.
10. Indeks Efektivitas Pengelolaan Aset
Keberhasilan pencapaian indikator program ini menjadi tanggung jawab Biro Umum
BPKP.
Kegiatan yang direncanakan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah untuk mendukung capaian indikator hasil program ini adalah :
a. Pengelolaan BMN dan barang persediaan
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100 % dari yang
direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp15.239.000,00 atau 98% dari dana yang disediakan Rp15.620.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 18 OH atau 30% dari 60 OH yang
direncanakan.
b. Pengadaan perlengkapan kantor (ATK, barang cetak dll)
Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak satu laporan atau 100 % dari yang
direncanakan sebanyak satu laporan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini
adalah Rp34.510.000,00 atau 99% dari dana yang disediakan Rp35.000.000,00
dengan realisasi SDM sebanyak 1 OH atau 20% dari 5 OH yang direncanakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
81
CCC... AAAkkkuuunnntttaaabbbiiillliiitttaaasss KKKeeeuuuaaannngggaaannn
Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan, Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam tahun 2010 didukung dengan pendanaan
yang diperoleh dari DIPA Nomor :001.1/089-01/-/2010 tanggal 31 Desember 2009
dengan jumlah anggaran sebesar Rp10.627.279.550,00. Anggaran ini terdiri dari:
• Murni anggaran Deputi IV (sesuai RKT) Rp 4.707.258.000,00
• Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan) Rp 4.131.679.650,00
• Tambahan (penggunaan dana sekretariat utama) Rp 1.788.341.900,00
Jumlah Rp 10.627.279.550,00
Rekapitulasi anggaran dan realisasi tahun 2010 adalah sebagai berikut:
URAIAN Belanja Barang (Rp)
Belanja Pegawai
(Rp) Jumlah
(Rp)
Anggaran
Realisasi penarikan dana
6.495.599.900,00
5.455.544.092,00
4.131.679.650,00
4.131.679.650,00
10.627.279.550,00
9.587.223.742,00
Sisa Dana per 31
Desember 2010
1.040.055.808,00 0,00 1.040.055.808,00
Sisa dana belanja barang sebesar Rp1.040.055.808,00 tidak direalisasikan karena
secara umum kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RKT sudah dilaksanakan.
Belanja pegawai tidak dianggarkan per kedeputian, namun dianggarkan secara
menyeluruh oleh Kantor Pusat BPKP. Dengan demikian realisasi anggaran belanja
pegawai diasumsikan sama dengan anggarannya.
Keseluruhan anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan mendukung
program utama dan kegiatan-kegiatan program penunjang yang dilaksanakan oleh
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
82
Kegiatan-kegiatan tersebut terinci sebagai berikut :
No. KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp) %
A DANA DEPUTI KEGIATAN PADA PROGRAM UTAMA
1 Audit Kinerja Pelayanan Pemda (Termasuk Validasi Audit Kinerja)
104.710.000,00 177.720.000,00 169,73
2 Pengembangan Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemda
38.880.000,00 34.411.000,00 88,51
3 Evaluasi LAKIP (Termasuk Validasi LAKIP) 109.667.000,00 107.907.473,00 98,40 4 Evaluasi LPPD (Termasuk Lap. Kompilasi) 405.399.000,00 408.389.172,00 100,74 5 Pengembangan Pedoman EKPPD 38.880.000,00 37.550.000,00 96,58
6 Reviu Proses PBJ oleh APIP 90.450.000,00 83.570.000,00 92,39 7 Profil Pemda (Meliputi 3 Wilayah) 118.500.000,00 68.787.500,00 58,05 8 Pedoman Asistensi Kerja Sama antar
Daerah 38.800.000,00 15.002.700,00 38,67
9 Kompilasi Laporan Anev RKP dan RKPD 90.450.000,00 90.672.600,00 100,25 10 Evaluasi Efektivitas Program (Rev Ev.
LAKIP) 90.450.000,00 97.206.600,00 107,47
11 Bimtek SPIP pada Depdagri 59.992.000,00 61.264.000,00 102,12 12 Optimalisasi Penerimaan Daerah 59.992.000,00 56.370.000,00 93,96 13 Pengembangan Pedoman Optimalisasi
Penerimaan Daerah 59.992.000,00 64.260.000,00 107,11
14 Sosialisasi Pedoman Optimalisasi Penerimaan Daerah
26.645.000,00 22.980.000,00 86,25
15 Audit Operasional atas Dana Perimbangan (DAK/DBH/DAU) meliputi 3 Wilayah)
224.573.000,00 222.525.712,00 99,09
16 Supervisi/QA Bimtek SPIP pada Perwakilan (3 Wilayah)
403.920.000,00 379.738.010,00 94,01
17 Pengembangan Pedoman Asistensi Pembentukan BLUD
59.992.000,00 71.975.000,00 119,97
18 Pengembangan Pedoman Audit Perimbanagn (DAK/DBH/DAU)
57.700.000,00 65.175.000,00 112,95
19 Penyusunan Juknis SPIP 58.050.000,00 60.288.000,00 103,86
20 Penyusunan Laporan Sosialisasi SPIP pada Perwakilan/Pemda
50.760.000,00 50.360.000,00 99,21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
83
No. KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp) %
21 Kompilasi Pemetaan dan Penyelesaian TPB Depdagri
30.180.000,00 26.500.000,00 87,81
22 Penyusunan Laporan Semesteran SPIP (3 Wilayah)
85.650.000,00 48.817.500,00 57,00
23 Penilaian Risiko Direktorat (3 Direktorat) 89.910.000,00 10.080.000,00 11,21 24 Bimtek SPIP Daerah 30.180.000,00 29.513.700,00 97,79 25 Pengawasan terhadap Pengembangan
Kawasan Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh/Kawasan Ekonomi Terpadu
54.900.000,00 30.155.000,00 54,93
26 Evaluasi Kerja Sama antar Daerah 54.900.000,00 76.848.700,00 139,98 27 Kompilasi Evaluasi Penyusunan APBD 43.280.000,00 36.862.500,00 85,17 28 Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja
Keuangan Pemda 38.850.000,00 30.947.500,00 79,66
29 Pengembangan Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah
38.850.000,00 28.850.000,00 74,26
30 Pengembangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
45.787.000,00 50.025.000,00 109,26
31 Penyusunan Database Akuntabilitas Pemda 88.740.000,00 96.460.000,00 108,70 32 Penyusunan Laporan Triwulan Bidang APD 146.568.000,00 143.550.000,00 97,94 33 Kajian Current Issue 60.000.000,00 65.525.000,00 109,21 34 Penyusunan Laporan Sosialisasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (3 Wilayah) 50.760.000,00 23.790.000,00 46,87
35 Pengembangan GLG 30.180.000,00 32.625.000,00 108,10 36 Evaluasi Kebijakan 53.970.000,00 51.942.000,00 96,24 37 Pengembangan SIMDA 348.789.000,00 305.681.350,00 87,64 38 Forum Komunikasi Bidang APD 276.550.000,00 281.475.000,00 101,78 Sub Total 3.755.846.000,00 3.545.801.017,00 94,41 KEGIATAN PADA PROGRAM
PENDUKUNG
1 Penilaian Angka Kredit dan Penerbitan PAK 62.400.000,00 62.655.000,00 100,41 2 Proses Kenaikan Pangkat Terpadu 16.160.000,00 17.222.500,00 106,57 3 Forum Komunikasi Kepegawaian 16.920.000,00 15.176.800,00 89,70 4 Forum Komunikasi Arsiparis 16.920.000,00 16.087.500,00 95,08 5 Forum Komunikasi Humas/Website 16.920.000,00 13.221.500,00 78,14 6 Pengembangan Budaya Kerja 72.289.000,00 14.752.200,00 20,41 7 Penyususunan Jakwas & Jetekwas Deputi
Tahun 2011 37.360.000,00 32.725.000,00 87,59
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
84
No. KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp) %
8 Revisi Tapkin Deputi 2010 37.360.000,00 38.817.500,00 103,90 9 Penyusunan Tapkin Deputi 2010 37.360.000,00 30.470.000,00 81,56 10 Penyusunan dan Revisi RKT 37.360.000,00 44.950.000,00 120,32 11 Penyusunan Laporan Bulanan RKT dan
GDN 36.768.000,00 36.470.000,00 99,19
12 Penyusunan Laporan Triwulan Kinerja dan PKS
43.200.000,00 40.480.000,00 93,70
13 Penyusunan Laporan Semesteran Buka 22.800.000,00 19.100.000,00 83,77 14 Penyusunan LAKIP Deputi 2010 71.190.000,00 59.580.000,00 83,69 15 Pembinaan Deputi ke Perwakilan 81.855.000,00 73.137.050,00 89,35 16 Rapat Kerja BPKP dan Rapat Kerja Deputi 106.120.000,00 113.268.700,00 106,74 17 Penyusunan RKA-KL 2011 38.270.000,00 37.375.000,00 97,66 18 Penyusunan. Laporan Keuangan 69.480.000,00 71.050.000,00 102,26 19 Rekonsilisasi Laporan Keuangan dengan
Biro Keuangan 16.920.000,00 16.147.500,00 95,43
20 Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan 15.620.000,00 15.237.500,00 97,55 21 Pembenahan Arsip 12.380.000,00 12.250.000,00 98,95 22 Kebutuhan Alat Tulis Kantor 35.000.000,00 34.510.025,00 98,60 23 Penyusunan Laporan Monev Kegiatan
Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Keuangan Daerah
50.760.000,00 0,00 0,00
Sub. Jumlah 951.412.000,00 814.683.775,00 85,63 TOTAL (A) 4.707.258.000,00 4.360.484.792,00 92,63
B DANA SEKRETARIAT UTAMA 1 Pengembangan SIMDA 280.000.000,00 279.871.600,00 99,95 2 Monitoring DAK 203.682.500,00 107.795.500,00 52,92 3 EKPPD 260.113.400,00 177.026.400,00 68,06 4 Adminduk Ditjen Kemendagri (Penerbitan
NIK dan e-KTP) 799.546.000,00 347.845.600,00 43,51
5 TPP-PBJ (Tim Pelaksanaan Harian Pengawasan PBJ)
245.000.000,00 182.520.200,00 74,50
TOTAL (B) 1.788.341.900,00 1.095.059.300,00 61,23
JUMLAH ( A + B ) 6.495.599.900,00 5.455.544.092,00 83,99
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
85
DDD... SSSuuummmbbbeeerrr DDDaaayyyaaa MMMaaannnuuusssiiiaaa
Sumber daya manusia Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan
Daerah per 31 Desember 2010 sebanyak 92 orang dapat diklasifikasikan berdasarkan
golongan, jabatan, dan pendidikan sebagai berikut :
1. Berdasarkan Golongan
No Uraian Posisi Awal (31 Des 2009)
Mutasi Tahun 2010 Posisi Akhir (31 Des 2010) Tambah Kurang
1 Golongan IV 24 7 10 21 2 Golongan III 59 15 11 63 3 Golongan II 11 0 3 8 4 Golongan I 0 0 0 0 JUMLAH 94 22 24 92
2. Berdasarkan Jabatan
No Uraian Posisi Awal (31 Des 2009)
Mutasi Tahun 2010 Posisi Akhir (31 Des 2010) Tambah Kurang
1 Eselon I 1 1 1 1 2 Eselon II 3 2 2 3 3 Eselon III 6 2 2 6 4 Eselon IV 1 0 0 1 5 PFA 62 12 14 60 6 Staf TU 21 5 5 21 JUMLAH 94 22 24 92
3. Berdasarkan Pendidikan
No Uraian Posisi Awal (31 Des 2009)
Mutasi Tahun 2010 Posisi Akhir (31 Des 2010) Tambah Kurang
1 S3 1 0 0 1
2 S2 9 5 4 10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
86
No Uraian Posisi Awal (31 Des 2009)
Mutasi Tahun 2010 Posisi Akhir (31 Des 2010) Tambah Kurang
3 S1 53 11 15 49
4 Sarmud/ D3 18 2 0 20
5 D1 0 0 0 0
6 SLTA 13 4 5 12
JUMLAH 94 22 24 92
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
87
engan dilaksanakannya satu program utama dan program pendukung
dalam tahun 2010 dapat dikatakan bahwa secara umum rencana kinerja
yang ditetapkan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah telah dapat dilaksanakan.
Target program tahun 2010 telah seluruhnya tercapai. Pencapaian ini terwujud
berkat peran serta dan komitmen yang kuat dari segenap jajaran pimpinan maupun staf
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah ditunjukkan
untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dalam melaksanakan seluruh program
dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Untuk masa yang akan datang, diperlukan peran penting Perwakilan BPKP di
daerah dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan pemerintah
provinsi, kabupaten, dan kota dalam membangun sistem pengendalian intern sesuai
dengan amanat dalam PP No. 60 Tahun 2008.
Berkaitan dengan hal tersebut, pedoman penerapan SPIP yang telah
dikembangkan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan pengembangan yang dilakukan oleh Tim
Satgas PP SPIP BPKP Pusat serta disesuaikan dengan kebutuhan penerapan pada
instansi pemerintah daerah.
Disamping itu, terdapat beberapa kegiatan yang masih perlu dilaksanakan dan
disempurnakan dalam tahun 2011, yaitu pengembangan SIMDA sesuai dengan
perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dapat memenuhi kebutuhan stakeholder. Hal ini bertujuan agar aplikasi SIMDA selain
Bab
4 PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010
Halaman
88
menghasilkan informasi keuangan, juga diharapkan dapat menghasilkan data kinerja
yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Aplikasi ini akan memerlukan penyempurnaan jika terdapat perubahan terhadap
peraturan yang berlaku.
Sebagai penutup, LAKIP 2010 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dan
sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan
kinerja yang lebih baik. Peningkatan komitmen, semangat kepemimpinan dan etos kerja
tetap harus dipertahankan terutama dalam rangka mendukung kebijakan pimpinan
BPKP mewujudkan peran BPKP sebagai auditor presiden yang responsif, interaktif, dan
terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/1 ‐ 12
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Persentase 50 63.79 127.58
Input SDM OH 300 56 19 Dana Rp 54,900 30,155 55
Output Jumlah Pedoman
laporan 1 1 100
Input SDM OH 215 110 51
Dana Rp 54,900 32,970 60 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 105 - ‐
Dana Rp 38,800 - ‐ Output Jumlah
Laporanlaporan 1 - ‐
Input SDM OH 31 30 97
Dana Rp 90,450 90,673 100 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
OH 651 196 30 Rp 239,050 153,798 64
output 4 3 75
Persentase 50 57.78 115.56 Input SDM OH 594 490 82 Dana Rp 224,573 201,160 90
Output Jumlah Laporan
laporan 18 25 139
Input SDM OH 215 345 160
Dana Rp 57,700 86,540 150 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
OH 809 835 82 Rp 282,273 287,700 102
output 19 26 #DIV/0!
Persentase 75 100 133.33 Input SDM OH - 70 #DIV/0!Dana Rp - 26,240 #DIV/0!
Output Jumlah Laporan
laporan - 1 #DIV/0!
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
PROGRAM
INDIKATOR HASIL
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETINDIKATOR SATUAN
RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
URAIAN
INDIKATOR
SATUAN
Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambil keputusan oleh stakeholders
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengawasan terhadap pengembangan kawasan daerah strategis dan cepat tumbuh/kawasan pengembangan ekonomi terpadu
evaluasi kerja sama antar daerah
Penyusunan Pedoman Asistensi Kerja Sama Antar Daerah
kompilasi laporan analisis dan evaluasi keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN
Subtotal
Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
Monitoring Pelaksanaan Audit DAK/DBH/DAU, kompilasi dan validasi audit dana perimbangan (DAK/DBH/DAU)
Pengembangan Pedoman Audit Dana Perimbangan (DAK/DBH/DAU)
Subtotal
Persentase masukan yang direspon Presiden Penyusunan modul asistensi
pemanfaatan anggaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/2 ‐ 12
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM
INDIKATOR HASIL
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETINDIKATOR SATUAN
RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
URAIAN
INDIKATOR
SATUAN
#DIV/0!Input SDM OH - 18 #DIV/0!
Dana Rp - 10,950 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
#DIV/0!Input SDM OH - 60 #DIV/0!
Dana Rp - 11,540 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 3 #DIV/0!
#DIV/0!Input SDM OH - 38 #DIV/0!
Dana Rp - 8,725 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 2 #DIV/0!
#DIV/0!Input SDM OH - 10 #DIV/0!
Dana Rp - 2,320 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
#DIV/0!Input SDM OH - 3 #DIV/0!
Dana Rp - 7,609 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
OH - 199 #DIV/0!Rp - 67,384 #DIV/0!
output - 9 #DIV/0!Persentase 75 76.34 101.79
updating profil pemda Input SDM OH 231 153 66 Dana Rp 118,500 66,468 56
Output Jumlah Laporan
laporan 3 3 100
Input SDM OH 140 266 190
Dana Rp 43,280 47,863 111 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 150 140 93
Dana Rp 88,740 10,800 12 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
- Input SDM OH 140 108 77
Dana Rp 38,850 40,748 105
Output Jumlah Laporan
laporan 1 1 100
Penyusunan pedoman asistensi menjalankan peraturan terkait pemanfaatan anggaran tahap I
Perumusan tugas Deputi 4 dalam mendukung pamantauan UKP4
Mapping kegiatan Deputi 4 dalam rangka sinergi dengan UKP4
Penyusunan bahan retreat dengan tema penyusunan APBN dan APBD yang sehat
Sosialisasi Direktif Presiden dan Perpres No.54 Tahun 2010
Subtotal
Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Kompilasi Evaluasi atas Penyusunan dan Penetapan APBD tahun 2010
Penyusunan Database Akuntabilitas Keuangan Pemda
Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/3 ‐ 12
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM
INDIKATOR HASIL
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETINDIKATOR SATUAN
RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
URAIAN
INDIKATOR
SATUAN
Input SDM OH 760 777 102
Dana Rp 146,568 257,810 176 Output Jumlah
Laporanlaporan 4 4 100
Input SDM OH 265 166 63
Dana Rp 50,760 15,825 31 Output Jumlah
Laporanlaporan 18 18 100
Input SDM OH 775 1,424 184
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 78 115 147
Input SDM OH 150 360 240
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
KajianKajian 1 1 100
Input SDM OH 120 52 43
Dana Rp 113,260 41,644 37 Output Jumlah
Laporanlaporan 3 4 133
Input SDM OH 50 25 50
Dana Rp 15,000 - ‐ Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH 120 128 107
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
LaporanKegiatan 4 4 100
Input SDM OH 190 190 100
Dana Rp 90,450 83,570 92 Output Jumlah
LaporanKegiatan 2 2 100
OH 3,091 3,789 123 Rp 705,408 564,727 80
output 118 156 132
Persentase 100 100 100 Input SDM OH 328 330 101 Dana Rp 142,808 57,560 40
Output Jumlah Laporan
laporan 6 6 100
Input SDM OH 90 187 208 Dana Rp 30,180 22,900 76
Output Jumlah Laporan
laporan 1 1 100
Pengolahan Data Laporan bulanan Bidang APD
Monev Bidang APD pada Perwakilan BPKP
Asistensi Implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA
Melakukan Asistensi Pengelolaan Keuangan Negara pada Kementerian Dalam Negeri
Evaluasi atas Pelayanan Perwakilan BPKP kepada Pemda
Memberikan bahan hasil pengawasan Deputi IV
Perekaman data dan kegiatan operasi TI
Reviu Proses PBJ oleh APIP
Subtotal
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Kajian Current Issue
Kompilasi pemetaan dan penyelesaian TPB depdagri
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/4 ‐ 12
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM
INDIKATOR HASIL
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETINDIKATOR SATUAN
RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
URAIAN
INDIKATOR
SATUAN
Input SDM OH 1,914 279 15
Dana Rp 405,402 398,589 98 Output Jumlah
Laporanlaporan 34 34 100
Input SDM OH 1,826 1,606 88
Dana Rp 200,117 210,133 105 Output Jumlah
Laporanlaporan 19 215 1,132
Input SDM OH 56 82 146
Dana Rp 35,335 62,287 176 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 134 62 46
Dana Rp 31,910 42,380 133 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 134 66 49
Dana Rp 47,865 43,878 92 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 134 25 19
Dana Rp 47,865 14,310 30 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 135 30 22
Dana Rp 31,910 19,600 61 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 135 65 48
Dana Rp 34,455 37,500 109 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 135 - ‐
Dana Rp 50,954 - ‐ Output Jumlah
Laporanlaporan 1 - ‐
Evaluasi LPPD
Validasi Hasil Evaluasi LAKIP
Penyusunan TOR Revitalisasi OTDA
Survey dalam rangka Evaluasi terhadap mekanisme & realisasi penyusunan Peraturan Per Uuan di Tingkat Pusat (Termasuk Penyusunan Pedoman)
Survey dalam rangka Evaluasi terhadap hubungan antar strata pemerintahan (Termasuk Penyusunan Pedoman)
Survey dalam rangka Evaluasi terhadap Sumber Daya (Kapasitas fiskal minimum dan Kebijakan Sumber Daya) Pemerintah Daerah
Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Evaluasi terhadap Sumber Daya Pemda
Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
Evaluasi percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah ( Inpres no.7 tahun 2008)
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/5 ‐ 12
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM
INDIKATOR HASIL
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETINDIKATOR SATUAN
RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
URAIAN
INDIKATOR
SATUAN
Input SDM OH 90 55 61
Dana Rp - 32,425 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH - 100 #DIV/0!
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 10 #DIV/0!
Input SDM OH - 104 #DIV/0!
Dana Rp - 42,589 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 202 #DIV/0!
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 287 #DIV/0!
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 95 #DIV/0!
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 35 #DIV/0!
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH 194 - ‐
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 1 - ‐
OH 5,305 3,610 68 Rp 1,058,801 984,151 93
Output 69 278 403
Penyusunan TOR Evaluasi terhadap kondisi pengelolaan keuangan daerah dalam masa transisi RPJMN 2004-2009 ke 2009-2014
Audit dan Bimtek pelaksanaan NIK dan e-KTP pada Dinas Kependudukan & Capil
Penyusunan TOR Reviu, Audit dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa pada Ditjen Adminduk Depdagri
Reviu RAB Penerbitan NIK dan Penerapan KTP TA 2010 pada Ditjen Adminduk Kementererian Dalam Negeri
Audit Pembelanjaan yang berkaitan dengan Program Pengembangan SIAK TA 2003 s.d 2009 pada Ditjen Adminduk, Kementerian Dalam Negeri
Audit TI pada Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC) pada Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri
Pengumpulan Data realisasi transfer DBH SDA Gas Bumi atas Sumur Suban 4 dari tahun 2001 s.d 2007 yang diterima oleh Kab Musi Banyuasin
Audit/Monitoring/Optimalisasi PAD
Subtotal
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/6 ‐ 12
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM
INDIKATOR HASIL
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETINDIKATOR SATUAN
RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
URAIAN
INDIKATOR
SATUAN
IPD 50 48 96 Input SDM OH 80 56 70
Dana Rp 38,880 34,411 89 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 1,568 1,320 84
Dana Rp 104,710 177,720 170 Output Jumlah
Laporanlaporan 32 6 19
OH 1,648 1,376 83 Rp 143,590 212,131 148
Output 33 7 21 Persentase
Input SDM OH 660 1,353 205 Dana Rp 348,789 287,717 82
Output Jumlah Laporan
laporan 1 1 100
Input SDM OH 185 78 42
Dana Rp 59,730 45,858 77 Output Jumlah
Laporanlaporan 6 4 67
Input SDM OH 282 25 9
Dana Rp 89,910 10,080 11 Output Jumlah
Laporanlaporan 3 3 100
Input SDM OH 230 119 52
Dana Rp 45,787 43,065 94 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 340 210 62
Dana Rp 38,850 12,600 32 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 345 377 109
Dana Rp 29,135 14,945 51 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH 25 42 168
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
Pengembangan Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemda
Kompilasi Audit Kinerja Pelayanan Pemda
Subtotal
Persentase K/L dan pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008
Pengembangan SIMDA
Penyusunan Laporan Semesteran SPIP
Penilaian Risiko Direktorat
Pengembangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengembangan Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah
Bimtek SPIP pada Kementerian Dalam Negeri
Memberikan masukan atas Pedoman/Modul/Juknis Kegiatan Pengawasan
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/7 ‐ 12
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM
INDIKATOR HASIL
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETINDIKATOR SATUAN
RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
URAIAN
INDIKATOR
SATUAN
Input SDM OH 385 190 49
Dana Rp 276,550 281,475 102 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH 70 45 64
Dana Rp - 12,400 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 515 364 71
Dana Rp 203,772 159,355 78 Output Jumlah
Laporanlaporan 18 18 100
Input SDM OH 310 126 41
Dana Rp 58,050 79,138 136 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 330 141 43
Dana Rp 33,840 29,600 87 Output Jumlah
Laporanlaporan 17 17 100
Input SDM OH 165 30 18
Dana Rp - 10,700 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 95 782 823
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 1 5 500
Input SDM OH 99 20 20
Dana Rp - 11,300 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 190 36 19
Dana Rp 30,180 19,525 65 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 170 118 69
Dana Rp 59,991 33,085 55 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 24 - ‐
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 7 - ‐
Forum komunikasi Bidang APD
Penyusunan Renja Satgas Penyelenggaraan SPIP Deputi IV
Supervisi/ Quality Assurance Bimtek SPIP pada Perwakilan BPKP
Penyusunan Juknis SPIP
Penyusunan Laporan Sosialisasi SPIP pada Perwakilan
Penyusunan Infrastruktur/ Kebijakan/ Unsur-unsur Penyelenggaraan SPIP
Pelaksanaan & Pengolahan Diagnostik Assesment
Evaluasi Penyelenggaraan SPIP
Kompilasi Laporan Supervisi Bimtek SPIP Pemda
Pengembangan Pedoman OPAD
Sosialisasi Pedoman OPAD
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/8 ‐ 12
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM
INDIKATOR HASIL
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETINDIKATOR SATUAN
RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
URAIAN
INDIKATOR
SATUAN
Input SDM OH 398 43 11
Dana Rp 33,840 - ‐ Output Jumlah
Laporanlaporan 18 18 100
Input SDM OH 195 - -
Dana Rp 30,180 - - Output Jumlah
Laporanlaporan 1 - -
Input SDM OH 160 155 97
Dana Rp 38,880 37,550 97 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH - 2 #DIV/0!
Dana Rp - 4,588 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 7 7 100
Input SDM OH - 5 #DIV/0!
Dana Rp - 5,450 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 29 #DIV/0!
Dana Rp - 5,963 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 2 #DIV/0!
Dana Rp - 3,581 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 4 #DIV/0!
Dana Rp - 8,102 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 8 #DIV/0!
Dana Rp - 6,900 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 6 #DIV/0!
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH - 4 #DIV/0!
Dana Rp - 525 #DIV/0!
Penyusunan Laporan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengembangan GLG
Pengembangan Pedoman EPPD
sosialisasi SPIP pada perwakilan/pemda
Forum Manajemen Data
Rapat koordinasi SPIP/workshop pedoman pemetaan SPIP
Narasumber diskusi terbatas pengelolaan BMN/D
Menghadiri MOU BPKP dengan Pemda Sumbar
Rencana Konferensi Nasional APIP Tahun 2010
Bimtek SPIP Pemda
FGD rancangan struktur organisasi BPKP dan Rancangan
b k hli j b
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/9 ‐ 12
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM
INDIKATOR HASIL
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETINDIKATOR SATUAN
RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
URAIAN
INDIKATOR
SATUAN
Output Jumlah Laporan
laporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 24 #DIV/0!
Dana Rp - 14,400 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 28 #DIV/0!
Dana Rp - 13,975 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 2 #DIV/0!
Dana Rp - 11,401 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 2 #DIV/0!
Dana Rp - 13,726 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 10 #DIV/0!
Dana Rp - 17,964 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
OH 5,173 4,380 85 Rp 1,377,484 1,194,967 87
output 97 102 105 OH 16,677 14,385 86 Rp 3,806,606 3,464,857 91
output 340 581 171
Input SDM OH 112 48 43 Dana Rp 74,720 21,470 29
Output Jumlah Laporan
laporan 4 3 75
Input SDM OH 600 374 62
Dana Rp 36,768 59,732 162 Output Jumlah
Laporanlaporan 36 36 100
Input SDM OH 70 120 171
Dana Rp 37,360 48,004 128 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH 42 97 231
Dana Rp 37,360 50,775 136 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
pengembangan keahlian pejaba
Tabulasi hasil kuesioner pemetaan SPIP
Penyusunan memori masa jabatan deputi PKD
Pembinaan ke perwakilan BPKP Prov Sulsel
Penandatanganan MoU dengan Gubernur Sulut
MoU peningkatan akuntabilitas keuangan pada prov Papua dan Papua Barat
Subtotal
TOTAL PKPT
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP
Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi Penyusunan/Revisi TAPKIN
Penyusunan Laporan Bulanan RKT dan GDN
Penyusunan dan Revisi RKT
Penyusunan Jakwas dan Jatekwas Deputi Tahun 2011
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/10 ‐ 12
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM
INDIKATOR HASIL
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETINDIKATOR SATUAN
RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
URAIAN
INDIKATOR
SATUAN
Input SDM OH 180 162 90
Dana Rp 71,190 59,582 84 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 220 174 79
Dana Rp 21,600 33,631 156 Output Jumlah
Laporanlaporan 12 12 100
Input SDM OH 20 139 695
Dana Rp 53,060 110,251 208 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH 20 2 10
Dana Rp 53,060 21,117 40 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH 45 29 64
Dana Rp 81,855 73,136 89 Output Jumlah
Laporanlaporan 6 6 100
OH 1,309 1,145 87 Rp 466,973 477,698 102
output 66 65 98
Input SDM OH 44 41 93 Dana Rp 16,160 17,222 107
Output Jumlah Laporan
laporan 2 2 100
Input SDM OH 350 208 59 Dana Rp - - #DIV/0!
Output Jumlah Laporan
Kegiatan 25 21 84
Input SDM OH 85 35 41
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 4 4 100
OH 479 284 Rp 16,160 17,222
output 31 27
Input SDM OH 77 70 91 Dana Rp 22,800 24,501 107
Output Jumlah Laporan
laporan 6 6 100
Penyusunan LAKIP Deputi Tahun 2010
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja
Rapat Kerja BPKP
Rapat Kerja Deputi
Pembinaan Deputi ke Perwakilan
Subtotal
Persentase jumlah pegawai yang kompeten dan prosfesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan
Proses kenaikan pangkat dan jabatan
Mengikuti PKS/Sosialisasi/Seminar
Mengikuti Diklat
Subtotal
Persepsi kepuasan atas pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi
Penyusunan Laporan Semesteran Budaya Kerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/11 ‐ 12
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM
INDIKATOR HASIL
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETINDIKATOR SATUAN
RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
URAIAN
INDIKATOR
SATUAN
Input SDM OH 288 206 72
Dana Rp 72,289 14,752 20 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 12 16 133
Dana Rp 16,920 15,176 90 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
OH 377 292 Rp 112,009 54,429
output 8 8
Input SDM OH 54 126 233 Dana Rp 38,270 78,239 204
Output Jumlah Laporan
laporan 1 1 100
OH 54 126 233 Rp 38,270 78,239 204
output 1 1 100
Input SDM OH 120 138 115 Dana Rp 69,480 81,351 117
Output Jumlah Laporan
laporan 12 12 100
Input SDM OH 54 12 22
Dana Rp 16,920 8,947 53 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
OH 174 150 86 Rp 86,400 90,298 105
output 13 13 100
Input SDM OH 8 20 250 Dana Rp 16,920 13,221 78
Output Jumlah Laporan
laporan 1 1 100
OH 8 20 250 Rp 16,920 13,221 78
output 1 1 100
Input SDM OH 148 130 88 Dana Rp 21,600 23,780 110
Output Jumlah Laporan
laporan 12 12 100
OH 148 130 88 Rp 21,600 23,780 110
output 12 12 100
Penyelenggaraan kegiatan Budaya kerja
Forum Kepegawaian
Subtotal
Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur
Penyusunan RKAKL 2011
Subtotal
Tingkat opini auditor eksternal terhadap laporan keuangan BPKP Penyusunan Laporan Keuangan
Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan
Subtotal
Persepsi publik yang positif terhadap BPKP Forum Kehumasan dan website
Subtotal
Persentase auditor intern pemerintah yang kompeten Penyusunan Laporan Triwulanan
PKS
Subtotal
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/12 ‐ 12
JENIS URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROGRAM
INDIKATOR HASIL
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETINDIKATOR SATUAN
RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)
URAIAN
INDIKATOR
SATUAN
Input SDM OH 76 121 159
Dana Rp 62,400 62,655 100 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
OH 76 121 159 Rp 62,400 62,655 100
output 2 2 100
Input SDM OH 60 68 113 Dana Rp 12,380 19,450 157
Output Jumlah Laporan
laporan 1 1 100
Input SDM OH 8 18 225
Dana Rp 16,920 8,887 53 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
OH 68 86 126 Rp 29,300 28,337 97
output 2 2 100
Input SDM OH 60 18 30 Dana Rp 15,620 15,239 98
Output Jumlah Laporan
laporan 1 1 100
Input SDM OH 5 1 20
Dana Rp 35,000 34,510 99 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
OH 65 19 29 Rp 50,620 49,749 98
output 2 2 100 OH 2,758 2,373 86 Rp 900,652 895,628 99
output 138 133 96 OH 19,435 16,758 86 Rp 4,707,258 4,360,485 93
output 478 714 149
Persentase tingkat penerapan JFAPenilaian Angka Kredit dan penerbitan PAK
Subtotal
Tingkat kepuasan penerima layananPembenahan Arsip
Total PKAU
Total PKPT DAN PKAU
Forum Arsiparis
Subtotal
Indeks efektivitas pengelolaan asetPengelolaan BMN dan Barang Persediaan
Pengadaan perlengkapan kantor (ATK,Barang cetak dll)
Subtotal
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/1 ‐ 13
JENIS URAIAN
1 7 8 9 10 11 12 13 14
Input SDM OH 300 56 19 Dana Rp 54,900 30,155 55
Output Jumlah Pedoman
laporan 1 1 100
Input SDM OH 215 110 51
Dana Rp 54,900 32,970 60 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 105 - ‐
Dana Rp 38,800 - ‐ Output Jumlah
Laporanlaporan 1 - ‐
Input SDM OH 31 30 97
Dana Rp 90,450 90,673 100 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 594 490 82
Dana Rp 224,573 201,160 90 Output Jumlah
Laporanlaporan 18 25 139
Input SDM OH 215 345 160
Dana Rp 57,700 86,540 150 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
#DIV/0!Input SDM OH - 70 #DIV/0!
Dana Rp - 26,240 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Pengembangan Pedoman Audit Dana Perimbangan (DAK/DBH/DAU)
Penyusunan modul asistensi pemanfaatan anggaran
Penyusunan Pedoman Asistensi Kerja Sama Antar Daerah
kompilasi laporan analisis dan evaluasi keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN
Monitoring Pelaksanaan Audit DAK/DBH/DAU, kompilasi dan validasi audit dana perimbangan (DAK/DBH/DAU)
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengawasan terhadap pengembangan kawasan daerah strategis dan cepat tumbuh/kawasan pengembangan ekonomi terpadu
evaluasi kerja sama antar daerah
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETURAIAN
INDIKATOR
SATUAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
PROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/2 ‐ 13
JENIS URAIAN
1 7 8 9 10 11 12 13 14
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETURAIAN
INDIKATOR
SATUANPROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
#DIV/0!Input SDM OH - 18 #DIV/0!
Dana Rp - 10,950 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
#DIV/0!Input SDM OH - 60 #DIV/0!
Dana Rp - 11,540 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 3 #DIV/0!
#DIV/0!Input SDM OH - 38 #DIV/0!
Dana Rp - 8,725 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 2 #DIV/0!
#DIV/0!Input SDM OH - 10 #DIV/0!
Dana Rp - 2,320 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
#DIV/0!Input SDM OH - 3 #DIV/0!
Dana Rp - 7,609 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
updating profil pemda Input SDM OH 231 153 66
Dana Rp 118,500 66,468 56 Output Jumlah
Laporanlaporan 3 3 100
Input SDM OH 140 266 190
Dana Rp 43,280 47,863 111 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 150 140 93
Dana Rp 88,740 10,800 12 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Kompilasi Evaluasi atas Penyusunan dan Penetapan APBD tahun 2010
Penyusunan Database Akuntabilitas Keuangan Pemda
Perumusan tugas Deputi 4 dalam mendukung pamantauan UKP4
Mapping kegiatan Deputi 4 dalam rangka sinergi dengan UKP4
Penyusunan bahan retreat dengan tema penyusunan APBN dan APBD yang sehat
Sosialisasi Direktif Presiden dan Perpres No.54 Tahun 2010
Penyusunan pedoman asistensi menjalankan peraturan terkait pemanfaatan anggaran tahap I
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/3 ‐ 13
JENIS URAIAN
1 7 8 9 10 11 12 13 14
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETURAIAN
INDIKATOR
SATUANPROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
- Input SDM OH 140 108 77
Dana Rp 38,850 40,748 105
Output Jumlah Laporan
laporan 1 1 100
Input SDM OH 760 777 102
Dana Rp 146,568 257,810 176 Output Jumlah
Laporanlaporan 4 4 100
Input SDM OH 265 166 63
Dana Rp 50,760 15,825 31 Output Jumlah
Laporanlaporan 18 18 100
Input SDM OH 775 1,424 184
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 78 115 147
Input SDM OH 150 360 240
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
KajianKajian 1 1 100
Input SDM OH 120 52 43
Dana Rp 113,260 41,644 37 Output Jumlah
Laporanlaporan 3 4 133
Input SDM OH 50 25 50
Dana Rp 15,000 - ‐ Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH 120 128 107
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
LaporanKegiatan 4 4 100
Input SDM OH 190 190 100
Dana Rp 90,450 83,570 92 Output Jumlah
LaporanKegiatan 2 2 100
Input SDM OH 328 330 101
Dana Rp 142,808 57,560 40
Perekaman data dan kegiatan operasi TI
Reviu Proses PBJ oleh APIP
Kajian Current Issue
Melakukan Asistensi Pengelolaan Keuangan Negara pada Kementerian Dalam Negeri
Evaluasi atas Pelayanan Perwakilan BPKP kepada Pemda
Memberikan bahan hasil pengawasan Deputi IV
Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda
Pengolahan Data Laporan bulanan Bidang APD
Monev Bidang APD pada Perwakilan BPKP
Asistensi Implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/4 ‐ 13
JENIS URAIAN
1 7 8 9 10 11 12 13 14
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETURAIAN
INDIKATOR
SATUANPROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Output Jumlah Laporan
laporan 6 6 100
Input SDM OH 90 187 208 Dana Rp 30,180 22,900 76
Output Jumlah Laporan
laporan 1 1 100
Input SDM OH 1,914 279 15
Dana Rp 405,402 398,589 98 Output Jumlah
Laporanlaporan 34 34 100
Input SDM OH 1,826 1,606 88
Dana Rp 200,117 210,133 105 Output Jumlah
Laporanlaporan 19 215 1,132
Input SDM OH 56 82 146
Dana Rp 35,335 62,287 176 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 134 62 46
Dana Rp 31,910 42,380 133 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 134 66 49
Dana Rp 47,865 43,878 92 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 134 25 19
Dana Rp 47,865 14,310 30 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Evaluasi LPPD
Validasi Hasil Evaluasi LAKIP
Penyusunan TOR Revitalisasi OTDA
Survey dalam rangka Evaluasi terhadap mekanisme & realisasi penyusunan Peraturan Per Uuan di Tingkat Pusat (Termasuk Penyusunan Pedoman)
Survey dalam rangka Evaluasi terhadap hubungan antar strata pemerintahan (Termasuk Penyusunan Pedoman)
Survey dalam rangka Evaluasi terhadap Sumber Daya (Kapasitas fiskal minimum dan Kebijakan Sumber Daya) Pemerintah Daerah
Kompilasi pemetaan dan penyelesaian TPB depdagri
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/5 ‐ 13
JENIS URAIAN
1 7 8 9 10 11 12 13 14
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETURAIAN
INDIKATOR
SATUANPROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Input SDM OH 135 30 22
Dana Rp 31,910 19,600 61 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 135 65 48
Dana Rp 34,455 37,500 109 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 135 - ‐
Dana Rp 50,954 - ‐ Output Jumlah
Laporanlaporan 1 - ‐
Input SDM OH 90 55 61
Dana Rp - 32,425 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH - 100 #DIV/0!
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 10 #DIV/0!
Input SDM OH - 104 #DIV/0!
Dana Rp - 42,589 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 202 #DIV/0!
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Reviu RAB Penerbitan NIK dan Penerapan KTP TA 2010 pada Ditjen Adminduk Kementererian Dalam Negeri
Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Evaluasi terhadap Sumber Daya Pemda
Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
Evaluasi percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah ( Inpres no.7 tahun 2008)
Penyusunan TOR Evaluasi terhadap kondisi pengelolaan keuangan daerah dalam masa transisi RPJMN 2004-2009 ke 2009-2014
Audit dan Bimtek pelaksanaan NIK dan e-KTP pada Dinas Kependudukan & Capil
Penyusunan TOR Reviu, Audit dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa pada Ditjen Adminduk Depdagri
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/6 ‐ 13
JENIS URAIAN
1 7 8 9 10 11 12 13 14
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETURAIAN
INDIKATOR
SATUANPROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Input SDM OH - 287 #DIV/0!
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 95 #DIV/0!
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 35 #DIV/0!
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH 194 - ‐
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 1 - ‐
Input SDM OH 80 56 70
Dana Rp 38,880 34,411 89 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 1,568 1,320 84
Dana Rp 104,710 177,720 170 Output Jumlah
Laporanlaporan 32 6 19
Input SDM OH 660 1,353 205
Dana Rp 348,789 287,717 82 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 185 78 42
Dana Rp 59,730 45,858 77 Output Jumlah
Laporanlaporan 6 4 67
Pengembangan SIMDA
Penyusunan Laporan Semesteran SPIP
Pengembangan Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemda
Kompilasi Audit Kinerja Pelayanan Pemda
Audit Pembelanjaan yang berkaitan dengan Program Pengembangan SIAK TA 2003 s.d 2009 pada Ditjen Adminduk, Kementerian Dalam Negeri
Audit TI pada Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC) pada Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri
Pengumpulan Data realisasi transfer DBH SDA Gas Bumi atas Sumur Suban 4 dari tahun 2001 s.d 2007 yang diterima oleh Kab Musi Banyuasin
Audit/Monitoring/Optimalisasi PAD
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/7 ‐ 13
JENIS URAIAN
1 7 8 9 10 11 12 13 14
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETURAIAN
INDIKATOR
SATUANPROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Input SDM OH 282 25 9
Dana Rp 89,910 10,080 11 Output Jumlah
Laporanlaporan 3 3 100
Input SDM OH 230 119 52
Dana Rp 45,787 43,065 94 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 340 210 62
Dana Rp 38,850 12,600 32 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 345 377 109
Dana Rp 29,135 14,945 51 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH 25 42 168
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH 385 190 49
Dana Rp 276,550 281,475 102 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH 70 45 64
Dana Rp - 12,400 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 515 364 71
Dana Rp 203,772 159,355 78 Output Jumlah
Laporanlaporan 18 18 100
Input SDM OH 310 126 41
Dana Rp 58,050 79,138 136 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 330 141 43
Supervisi/ Quality Assurance Bimtek SPIP pada Perwakilan BPKP
Penyusunan Juknis SPIP
Penyusunan Laporan Sosialisasi SPIP pada Perwakilan
Pengembangan Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah
Bimtek SPIP pada Kementerian Dalam Negeri
Memberikan masukan atas Pedoman/Modul/Juknis Kegiatan Pengawasan
Forum komunikasi Bidang APD
Penyusunan Renja Satgas Penyelenggaraan SPIP Deputi IV
Penilaian Risiko Direktorat
Pengembangan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/8 ‐ 13
JENIS URAIAN
1 7 8 9 10 11 12 13 14
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETURAIAN
INDIKATOR
SATUANPROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Dana Rp 33,840 29,600 87 Output Jumlah
Laporanlaporan 17 17 100
Input SDM OH 165 30 18
Dana Rp - 10,700 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 95 782 823
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 1 5 500
Input SDM OH 99 20 20
Dana Rp - 11,300 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 190 36 19
Dana Rp 30,180 19,525 65 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 170 118 69
Dana Rp 59,991 33,085 55 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 24 - ‐
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 7 - ‐
Input SDM OH 398 43 11
Dana Rp 33,840 - ‐ Output Jumlah
Laporanlaporan 18 18 100
Input SDM OH 195 - -
Dana Rp 30,180 - - Output Jumlah
Laporanlaporan 1 - -
Pengembangan GLG
Pelaksanaan & Pengolahan Diagnostik Assesment
Evaluasi Penyelenggaraan SPIP
Kompilasi Laporan Supervisi Bimtek SPIP Pemda
Pengembangan Pedoman OPAD
Sosialisasi Pedoman OPAD
Penyusunan Laporan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Infrastruktur/ Kebijakan/ Unsur-unsur Penyelenggaraan SPIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/9 ‐ 13
JENIS URAIAN
1 7 8 9 10 11 12 13 14
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETURAIAN
INDIKATOR
SATUANPROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Input SDM OH 160 155 97
Dana Rp 38,880 37,550 97 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH - 2 #DIV/0!
Dana Rp - 4,588 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 7 7 100
Input SDM OH - 5 #DIV/0!
Dana Rp - 5,450 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 29 #DIV/0!
Dana Rp - 5,963 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 2 #DIV/0!
Dana Rp - 3,581 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 4 #DIV/0!
Dana Rp - 8,102 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 8 #DIV/0!
Dana Rp - 6,900 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 6 #DIV/0!
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH - 4 #DIV/0!
Dana Rp - 525 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
FGD rancangan struktur organisasi BPKP dan Rancangan pengembangan keahlian pejabat
Forum Manajemen Data
Rapat koordinasi SPIP/workshop pedoman pemetaan SPIP
Narasumber diskusi terbatas pengelolaan BMN/D
Menghadiri MOU BPKP dengan Pemda Sumbar
Rencana Konferensi Nasional APIP Tahun 2010
Bimtek SPIP Pemda
Pengembangan Pedoman EPPD
sosialisasi SPIP pada perwakilan/pemda
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/10 ‐ 13
JENIS URAIAN
1 7 8 9 10 11 12 13 14
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETURAIAN
INDIKATOR
SATUANPROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Input SDM OH - 24 #DIV/0!
Dana Rp - 14,400 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 28 #DIV/0!
Dana Rp - 13,975 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 2 #DIV/0!
Dana Rp - 11,401 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 2 #DIV/0!
Dana Rp - 13,726 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
Input SDM OH - 10 #DIV/0!
Dana Rp - 17,964 #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan - 1 #DIV/0!
OH 16,677 14,385 86 Rp 3,806,606 3,464,857 91
output 340 581 171
Input SDM OH 112 48 43 Dana Rp 74,720 21,470 29
Output Jumlah Laporan
laporan 4 3 75
Input SDM OH 600 374 62
Dana Rp 36,768 59,732 162 Output Jumlah
Laporanlaporan 36 36 100
Input SDM OH 70 120 171
Dana Rp 37,360 48,004 128 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Penyusunan/Revisi TAPKINProgram Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP
Penandatanganan MoU dengan Gubernur Sulut
MoU peningkatan akuntabilitas keuangan pada prov Papua dan Papua Barat
TOTAL PKPT
Tabulasi hasil kuesioner pemetaan SPIP
Penyusunan memori masa jabatan deputi PKD
Pembinaan ke perwakilan BPKP Prov Sulsel
Penyusunan Laporan Bulanan RKT dan GDN
Penyusunan dan Revisi RKT
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/11 ‐ 13
JENIS URAIAN
1 7 8 9 10 11 12 13 14
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETURAIAN
INDIKATOR
SATUANPROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Input SDM OH 42 97 231
Dana Rp 37,360 50,775 136 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 180 162 90
Dana Rp 71,190 59,582 84 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 220 174 79
Dana Rp 21,600 33,631 156 Output Jumlah
Laporanlaporan 12 12 100
Input SDM OH 20 139 695
Dana Rp 53,060 110,251 208 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH 20 2 10
Dana Rp 53,060 21,117 40 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH 45 29 64
Dana Rp 81,855 73,136 89 Output Jumlah
Laporanlaporan 6 6 100
Input SDM OH 44 41 93
Dana Rp 16,160 17,222 107 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Input SDM OH 350 208 59 Dana Rp - - #DIV/0!
Output Jumlah Laporan
Kegiatan 25 21 84
Input SDM OH 85 35 41
Dana Rp - - #DIV/0!Output Jumlah
Laporanlaporan 4 4 100
Proses kenaikan pangkat dan jabatan
Mengikuti PKS/Sosialisasi/Seminar
Mengikuti Diklat
Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja
Penyusunan LAKIP Deputi Tahun 2010
Pembinaan Deputi ke Perwakilan
Penyusunan Jakwas dan Jatekwas Deputi Tahun 2011
Rapat Kerja BPKP
Rapat Kerja Deputi
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/12 ‐ 13
JENIS URAIAN
1 7 8 9 10 11 12 13 14
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETURAIAN
INDIKATOR
SATUANPROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Input SDM OH 77 70 91
Dana Rp 22,800 24,501 107 Output Jumlah
Laporanlaporan 6 6 100
Input SDM OH 288 206 72
Dana Rp 72,289 14,752 20 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 12 16 133
Dana Rp 16,920 15,176 90 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 54 126 233
Dana Rp 38,270 78,239 204 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 120 138 115
Dana Rp 69,480 81,351 117 Output Jumlah
Laporanlaporan 12 12 100
Input SDM OH 54 12 22
Dana Rp 16,920 8,947 53 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 8 20 250
Dana Rp 16,920 13,221 78 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 148 130 88
Dana Rp 21,600 23,780 110 Output Jumlah
Laporanlaporan 12 12 100
Input SDM OH 76 121 159
Dana Rp 62,400 62,655 100 Output Jumlah
Laporanlaporan 2 2 100
Penyusunan Laporan Triwulanan PKS
Penyusunan Laporan Semesteran Budaya Kerja
Penyelenggaraan kegiatan Budaya kerja
Penilaian Angka Kredit dan penerbitan PAK
Penyusunan RKAKL 2011
Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Biro Keuangan
Forum Kepegawaian
Penyusunan Laporan Keuangan
Forum Kehumasan dan website
Laporan Akuntabilitas Kinerja ‐ 2010Lampiran I/13 ‐ 13
JENIS URAIAN
1 7 8 9 10 11 12 13 14
REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETURAIAN
INDIKATOR
SATUANPROGRAM
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Input SDM OH 60 68 113
Dana Rp 12,380 19,450 157 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 8 18 225
Dana Rp 16,920 8,887 53 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 60 18 30
Dana Rp 15,620 15,239 98 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
Input SDM OH 5 1 20
Dana Rp 35,000 34,510 99 Output Jumlah
Laporanlaporan 1 1 100
OH 2,758 2,373 86 Rp 900,652 895,628 99
output 138 133 96 OH 19,435 16,758 86 Rp 4,707,258 4,360,485 93
output 478 714 149
Total PKAU
Total PKPT DAN PKAU
Pembenahan Arsip
Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan
Pengadaan perlengkapan kantor (ATK,Barang cetak dll)
Forum Arsiparis
© Tim Penyusun LAKIP Deputi Pengawasan BidangPenyelenggaraan Keuangan Daerah