1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Terbentuknya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara
berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 (yang selanjutnya
dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Morowali Utara).
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi
bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras
dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi
daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat,
termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja
pemerintah daerah.
Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014, Laporan Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Morowali Utara disampaikan kepada Bupati Morowali Utara melalui Bagian Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selambat-lambatnya Akhir
bulan Januari 2018.
Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran
bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan
dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
2
1.2 Stuktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara
Adapun Struktur Organisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:
I. Kepala Dinas
II. Sekretariat, membawahkan;
a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
III. Bidang Pelatihan, Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan;
a. Seksi Pelatihan Pembinaan Lembaga Kerja
b. Seksi Pelayanan Antar Kerja Penerbitan Izin LPTKS
c. Seksi Informasi Pasar Kerja.
IV. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan;
a. Seksi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja;
b. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Industrial;
c. Seksi Pengelolaan dan Penetapan Pengupahan.
V. Bidang Transmigrasi, membawahkan;
a. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
b. Seksi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran
Penduduk;
c. Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi.
VI. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
VII. Kelompok Jabatan Fungsional.
3
BAB Ii
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2018 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
sesuai dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan Tenaga Kerja daerah yang memadai.
2. Penyediaan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
3. Mapping pengembangan BLK / KLK sebagai pusat pembentukan keterampilan tenaga
kerja.
4. Penyediaan jasa pelatihan yang berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat.
5. Perencanaan latihan sesuai kebutuhan pasar kerja dan pasar ekonomi global.
6. Pemberdayaan lembaga ketenagakerjaan dan asosiasi propesi.
7. Pemberdayaan lembaga hubungan industrial dan perangkatnya.
8. Perencanaan pusat hyperkes (K3).
9. Penyusunan rencana layanan terpadu penyelesaian kasus PHK / PHI.
10. Penyusunan rencana teknis unit permukiman transmigrasi.
2.2. Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2017–2021, mempunyai Visi
”Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sejahtera dan beriman
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional”.
Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :
1. Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Profesional.
2. Meningkatkan Infrastruktur Daerah dan Daya Dukung Lingkungan Secara
Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Melalui Iklim Usaha yang kondusif.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kesehatan.
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Yang Inklusif.
6. Mewujudkan Kerukunan dan Harmonisasi Keagamaan.
7. Mengentaskan Kemiskinan dari Pinggiran.
4
Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara
sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021,
tentunya perlu didukung oleh setiap OPD sesuai dengan bidang urusannya, begitu pula
dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan guna guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan
yang dilaksanakan yaitu:
1. Menyediakan tenaga kerja yang kompoten,produktif berdaya saing yang sesuai
dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru.
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan
lapangan kerja.
3. Menciptakan hubungan nasional yang harmonis manfaatnya peran kelembagaan
hubungan industrial.
4. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri dan profesional.
5. Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak.
6. Pengembangan masyarkat transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan misi Bupati Mengentaskan
Kemiskinan dari pinggiran.
1.3. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.3.1 Visi
Dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan yang
ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan
pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interprestasi serta
komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
maka perlu ditetapkan Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali
Utara.
Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara merupakan
gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang
disusun dengan memperhatikan visi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021.
5
Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumber
daya alam maupun potensi sumber daya manusia termasuk potensi sosial budaya dan
sinergitas diantara berbagai sumber daya serta partisipasi aktif seluruh stakeholders maka
Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021
dirumuskan sebagai berikut :
“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif,
Kompetitif, Mandiri dan Sejahtera”
2.3.2. MISI
Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dan masyarakat
transmigrasi.
2. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan tenaga
kerja.
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
4. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan.
5. Membangun kawasan serta memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi.
6. Mengembangkan kapasitas masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.
2.4. Tujuan Dan Sasaran
1. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.
2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesimabungan sejalan dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 sebanyak 10
sasaran strategis.
6
Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima)
tahunan sebagai berikut :
Tabel. 1
Tujuan dan Sasaran
No.
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan Layanan administrasi yang
tepat waktu
SKPD mencapai sasaran kinerjanya
secara terukur dalam administrasi yang tertib dan lancar
2. Meningkatkan kenyamanan aparatur
pemerintah
Seluruh Aparatur Pemerintah
3. Meningkatan Disiplin Aparatur Seluruh Aparatur Pemerintah
4. Meningkatkan kualitas sumber daya
aparatur
Terlaksananya bimbingan teknis
penerapan Perundang-Undangan
5. Transmigran yang mendapat fasilitas
berupa lahan di lokasi transmigrasi dan
mendapat informasi tentang
ketransmigrasian
Masyarakat Umum dan Transmigrasi
6. Mewujudkan Keseimbangan antara
Kesempatan Kerja dan Pencari Kerja
Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga
Kerja
7. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan
Pelayanan Prima Disnakertrans
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja & Pelayanan Prima Berbasis Reformasi
Birokrasi
8. Terbukanya Kesempatan Kerja atau
Lowongan Kerja Melalui Sistem Padat
Karya Produktif
Masyarakat/ Calon TKI
9. Pemerataan Pembangunan dan
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur
di Daerah Tertinggal
Pengentasan Desa-desa Tertinggal/ Sangat Tertinggal
10. Meningkatkan Tenaga Kerja yang
Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi
Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga
Kerja
2.5. Indikator Kinerja Utama.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2016-2021 .
Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :
7
Tabel. 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Formulasi IKU
1 SKPD mencapai sasaran kinerjanya secara terukur dalam administrasi yang tertib dan lancar
Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia/jumlah administrasi dan
peralatan yang ditargetkan X 100 %
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia/jumlah administrasi dan
peralatan yang ditargetkan X 100 %
Tingkat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Yang Terlaksana
Jumlah Konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan/Jumlah Konsultasi dan Koordinasi yang ditargetkan X 100
2 Seluruh Aparatur Pemerintah Tersedianya Gedung Kantor untuk
digunakan Jumlah sarana yang berkualitas /
jumlah saran yang ada x 100
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor (Unit)
Jumlah Kendaraan yang tersedia / Jumlah Aparatur X 100
Tersedianya Mebeleur Kantor Jumlah Mebeleur yang tersedia /
Jumlah Aparatur X 100
3 Seluruh Aparatur Pemerintah Jumlah Pakaian Khusus yang tersedia
Jumlah Pakaian yang tersedia / Jumlah Aparatur X 100
4 Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan
Meningkatnya Kwalitas Sumber Daya Manusia Aparatur
Jumlah Aparatur yang berkualitas/Jumlah Aparatur X 100%
5 Masyarakat Umum dan Transmigrasi Persentase Tersedianya Kawasan
Pemukiman Transmigrasi
Jumlah kawasan permukiman yang disediakan / jumlah kawasan permukiman yang ada x 100
6 Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Tersedianya Informasi Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja
Jumlah Informasi Pasar Kerja yang tersedia / jumlah pencari kerja X 100%
Persentase pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja
Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja / jumlah pencari kerja X 100%
Tersedianya data tenaga kerja daerah Jumlah database tenaga kerja daerah /
Jumlah angkatan kerja X 100%
8
7 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja & Pelayanan Prima Berbasis Reformasi Birokrasi
Meningkatnya perlindungan terhadap hukum dan Jamsostek
Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan / jumlah kasus
ketenagakerjaan yang terjadi x 100
Terlaksananya Peraturan Ketenagakerjaan
Jumlah perusahaan yang mengikuti K3 / Jumlah perusahaan yang wajib
mengikuti K3 x 100
Peningkatan penanganan kasus ketenagakerjaan
Jumlah pekerja yang mengikuti K3 / Jumlah pekerja yang wajib mengikuti
K3 x 100
Peningkatan Kesejahteraan/ Upah Kerja
Jumlah pekerja masih aktif / Jumlah pekerja yang resign x 100
8 Masyarakat/ Calon TKI Persentase Padat Karya Pemberdayaa
Ekonomi Produktif
Jumlah kelompok ekonomi produktif dibina / jumlah kelompok ekonomi
produktif x 100
9 Pengentasan Desa-desa Tertinggal/ Sangat Tertinggal
Pemerataan Pembangunan dan Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal
Jumlah infrastruktur yang dibangun / daerah tertinggal X 100%
10 Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Meningkatnya keterampilan bagi tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan / Calon
Tenaga Kerja X 100%
Meningkatnya keterampilan bagi tenaga kerja berbasis teknologi
Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
teknologi / Calon Tenaga Kerja X 100%
2.6. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta
janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan
kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Morowali Utara Tahun 2018 menetapkan 10 (Sepuluh) sasaran dan 20 (Dua Puluh)
indikator yang ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali Utara.
Adapun sasaran utama dan Indikator Kinerja yang diharapkan terwujudnya pada
tahun 2018 dapat dilihat pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :
9
Tabel. 3
PENETAPAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1 SKPD mencapai sasaran kinerjanya secara terukur dalam administrasi yang tertib dan lancar
Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
100%
Tingkat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Yang Terlaksana
100%
2 Seluruh Aparatur Pemerintah Tersedianya Gedung Kantor untuk digunakan 100%
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor (Unit)
5
Tersedianya Mebeleur Kantor 100%
3 Seluruh Aparatur Pemerintah Jumlah Pakaian Khusus yang tersedia 100%
4 Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan
Meningkatnya Kwalitas Sumber Daya Manusia Aparatur
100%
5 Masyarakat Umum dan Transmigrasi Persentase Tersedianya Kawasan Pemukiman Transmigrasi
100%
6 Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Tersedianya Informasi Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja
100%
Persentase pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja
100%
Tersedianya data tenaga kerja daerah 100%
7 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja & Pelayanan Prima Berbasis Reformasi Birokrasi
Meningkatnya perlindungan terhadap hukum dan Jamsostek
100%
Terlaksananya Peraturan Ketenagakerjaan 100%
Peningkatan penanganan kasus ketenagakerjaan 100%
Peningkatan Kesejahteraan/ Upah Kerja 100%
8 Masyarakat/ Calon TKI Persentase Padat Karya Pemberdayaa Ekonomi Produktif
100%
10
9 Pengentasan Desa-desa Tertinggal/ Sangat Tertinggal Pemerataan Pembangunan dan Meningkatnya
Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal 90%
10 Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Meningkatnya keterampilan bagi tenaga kerja 100%
Meningkatnya keterampilan bagi tenaga kerja berbasis teknologi
100%
11
BAB Iii
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Morowali Utara
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi
untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran
adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran,
hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu
pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang
langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan
pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.
Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali
Utara mengalami pergeseran Program dan Kegiatan, sehingga berpengaruh pada
pengukuran Indikator Kinerja. Adapun Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 dapat
menunjukan hasil sebagai berikut :
a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja
Tahun 2018.
Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2018
digambarkan dalam tabel berikut :
12
Tabel. 4
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018
No Sasaran Indikator Kinerja
Utama Target
Realisasi Target
Capaian
(%) Formulasi IKU
1 SKPD mencapai sasaran kinerjanya secara terukur dalam administrasi yang tertib dan lancar
Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100%
Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia/jumlah administrasi dan peralatan yang
ditargetkan X 100 %
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
100% 99% 99%
Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia/jumlah administrasi dan peralatan yang
ditargetkan X 100 %
Tingkat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Yang Terlaksana
100% 98% 98%
Jumlah Konsultasi dan koordinasi yang
dilaksanakan/Jumlah Konsultasi dan
Koordinasi yang ditargetkan X 100
2 Seluruh Aparatur Pemerintah
Tersedianya Gedung Kantor untuk digunakan
100% 100% 100% Jumlah sarana yang berkualitas / jumlah saran yang ada x 100
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor (Unit)
5 8 8 Jumlah Kendaraan yang
tersedia / Jumlah Aparatur X 100
Tersedianya Mebeleur Kantor
100% 100% 100% Jumlah Mebeleur yang
tersedia / Jumlah Aparatur X 100
3 Seluruh Aparatur Pemerintah
Jumlah Pakaian Khusus yang tersedia
100% 100% 100% Jumlah Pakaian yang
tersedia / Jumlah Aparatur X 100
4 Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan
Meningkatnya Kwalitas Sumber Daya Manusia Aparatur
100% 100% 100% Jumlah Aparatur yang
berkualitas/Jumlah Aparatur X 100%
5 Masyarakat Umum dan Transmigrasi
Persentase Tersedianya Kawasan Pemukiman Transmigrasi
100% 99% 99%
Jumlah kawasan permukiman yang
disediakan / jumlah kawasan permukiman
yang ada x 100
13
6 Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Tersedianya Informasi Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja
100% 82% 82%
Jumlah Informasi Pasar Kerja yang tersedia /
jumlah pencari kerja X 100%
Persentase pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja
100% 81% 81%
Jumlah pencari kerja yang memperoleh
informasi kesempatan kerja / jumlah pencari
kerja X 100%
Tersedianya data tenaga kerja daerah
100% 94% 94% Jumlah database tenaga
kerja daerah / Jumlah angkatan kerja X 100%
7 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja & Pelayanan Prima Berbasis Reformasi Birokrasi
Meningkatnya perlindungan terhadap hukum dan Jamsostek
100% 95% 95%
Jumlah kasus perselisihan yang
diselesaikan / jumlah kasus ketenagakerjaan
yang terjadi x 100
Terlaksananya Peraturan Ketenagakerjaan
100% 88% 88%
Jumlah perusahaan yang mengikuti K3 / Jumlah perusahaan yang wajib
mengikuti K3 x 100
Peningkatan penanganan kasus ketenagakerjaan
100% 96% 96%
Jumlah pekerja yang mengikuti K3 / Jumlah
pekerja yang wajib mengikuti K3 x 100
Peningkatan Kesejahteraan/ Upah Kerja
100% 96% 96% Jumlah pekerja masih aktif / Jumlah pekerja
yang resign x 100
8 Masyarakat/ Calon TKI Persentase Padat
Karya Pemberdayaa Ekonomi Produktif
100% 99% 99%
Jumlah kelompok ekonomi produktif
dibina / jumlah kelompok ekonomi
produktif x 100
9 Pengentasan Desa-desa Tertinggal/ Sangat Tertinggal
Pemerataan Pembangunan dan Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal
90% 97% 97% Jumlah infrastruktur
yang dibangun / daerah tertinggal X 100%
10 Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Meningkatnya keterampilan bagi tenaga kerja
100% 100% 100%
Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan
pelatihan / Calon Tenaga Kerja X 100%
Meningkatnya keterampilan bagi tenaga kerja berbasis teknologi
100% 99% 99%
Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
teknologi / Calon Tenaga Kerja X 100%
14
Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan
sebagai berikut :
Tabel. 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No
Tingkat Capaian
Kriteria Penilan Realisasi
Kinerja
1 91≤ Sangat Baik
2 76≤90 Tinggi
3 66≤75 Sedang
4 51≤65 Rendah
5 ≤50 Sangat Rendah
Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.
Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara
Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017-2021. Jumlah sasaran yang
ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi adalah sebanyak 10 (sepuluh) sasaran. Pada tahun 2018 ditetapkan 10
sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2018.
Dari 10 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja sasaran tersebut,
pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :
Tabel. 6
Pencapaian Kinerja Sasaran
No Predikat Jumlah Indikator Kinerja Sasaran
Keterangan
1 91≤ 17 Sangat Baik
2 76≤90 3 Tinggi
3 66≤75 Sedang
4 51≤65 Rendah
5 ≤50 Sangat Rendah
JUMLAH 20
15
Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai
dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :
Tabel. 7
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Morowali Utara Tahun 2018
No Sasaran Indikator Kinerja
Utama Target
Realisasi Target
Capaian Kinerja
(%) 91≥ 76≥90 66≥75 51≥65 ≤50
1 SKPD mencapai sasaran kinerjanya secara terukur dalam administrasi yang tertib dan lancar
Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% √
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
100% 99% 99% √
Tingkat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Yang Terlaksana
100% 98% 98% √
CAPAIAN RATA-RATA 99,00%
2 Seluruh Aparatur Pemerintah
Tersedianya Gedung Kantor untuk digunakan
100% 100% 100% √
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor (Unit)
5 8 8 √
Tersedianya Mebeleur Kantor
100% 100% 100% √
CAPAIAN RATA-RATA 100,00%
3 Seluruh Aparatur Pemerintah
Jumlah Pakaian Khusus yang tersedia
100% 100% 100% √
CAPAIAN RATA-RATA 100,00%
4 Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan
Meningkatnya Kwalitas Sumber Daya Manusia Aparatur
100% 100% 100% √
CAPAIAN RATA-RATA 100,00%
5 Masyarakat Umum dan Transmigrasi
Persentase Tersedianya Kawasan Pemukiman Transmigrasi
100% 99% 99% √
CAPAIAN RATA-RATA 99,00%
16
6 Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Tersedianya Informasi Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja
100% 82% 82% √
Persentase pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja
100% 81% 81% √
Tersedianya data tenaga kerja daerah
100% 94% 94% √
CAPAIAN RATA-RATA 85,66%
7 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja & Pelayanan Prima Berbasis Reformasi Birokrasi
Meningkatnya perlindungan terhadap hukum dan Jamsostek
100% 95% 95% √
Terlaksananya Peraturan Ketenagakerjaan
100% 88% 88% √
Peningkatan penanganan kasus ketenagakerjaan
100% 96% 96% √
Peningkatan Kesejahteraan/ Upah Kerja
100% 96% 96% √
CAPAIAN RATA-RATA 93,75%
8 Masyarakat/ Calon TKI
Persentase Padat Karya Pemberdayaa Ekonomi Produktif
100% 99% 99% √
CAPAIAN RATA-RATA 99,00%
9 Pengentasan Desa-desa Tertinggal/ Sangat Tertinggal
Pemerataan Pembangunan dan Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal
90% 97% 97% √
CAPAIAN RATA-RATA 97,00%
10 Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Meningkatnya keterampilan bagi tenaga kerja
100% 100% 100% √
Meningkatnya keterampilan bagi tenaga kerja berbasis teknologi
100% 99% 99%
√
CAPAIAN RATA-RATA 99,50%
17
Gambaran pencapaian kinerja dari 10 (sepuluh) sasaran tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Sasaran Kesatu mencapai sasaran kinerjanya secara terukur dalam
administrasi yang tertib dan lancar pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Sasaran kesatu mencapai sasaran kinerjanya secara terukur dalam administrasi yang
tertib dan lancar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. dapat dilihat dari
indikator yaitu; Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia, Tingkat Koordinasi Ke Dalam dan
Keluar Daerah Yang Terlaksana, pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-
rata 99,00% dengan predikat Sangat Baik.
2. Sasaran Kedua Seluruh Aparatur Pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Sasaran kedua Seluruh Aparatur Pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dapat dilihat dari indikator yaitu; Tersedianya Gedung Kantor untuk
digunakan, Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor, Tersedianya Mebeleur
Kantor pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat
Sangat Baik.
3. Sasaran Ketiga Seluruh Aparatur Pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Sasaran ketiga Seluruh Aparatur Pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dapat dilihat dari indikator, yaitu; Jumlah Pakaian Khusus yang tersedia
pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat Sangat
Baik.
4. Sasaran Keempat Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-
Undangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sasaran keempat Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu; Meningkatnya Kwalitas Sumber
Daya Manusia Aparatur, pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100%
dengan predika Sangat Baik.
5. Sasaran Kelima Masyarakat Umum dan Transmigrasi.
Sasaran kelima Masyarakat Umum dan Transmigrasi dapat dilihat dari indikator yaitu;
Persentase Tersedianya Kawasan Pemukiman Transmigrasi, pada tahun 2018, dengan
pencapaian kinerja rata-rata 99% dengan predikat Sangat Baik.
18
6. Sasaran Keenam Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja.
Sasaran keenam Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja, dapat dilihat dari 3
indikator yaitu; Tersedianya Informasi Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja, Persentase
pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja, Tersedianya data tenaga
kerja daerah, pada tahun 2018 dengan pencapaian kinerja rata-rata 85,66% dengan
predikat Tinggi.
7. Sasaran Ketujuh Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja & Pelayanan Prima
Berbasis Reformasi Birokrasi
Sasaran ketujuh Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja & Pelayanan Prima Berbasis
Reformasi Birokrasi dapat dilihat dari 4 indikator yaitu; Meningkatnya perlindungan
terhadap hukum dan Jamsostek, Terlaksananya Peraturan Ketenagakerjaan,
Peningkatan penanganan kasus ketenagakerjaan, dan Peningkatan Kesejahteraan/
Upah Kerja pada tahun 2018 dengan pencapaian kinerja rata-rata 93,75% dengan
predikat Sangat Baik.
8. Sasaran Kedelapan Masyarakat/ Calon TKI
Sasaran kedelapan Masyarakat/ Calon TKI dapat dilihat dari indikator yaitu;
Persentase Padat Karya Pemberdayaa Ekonomi Produktif pada tahun 2018 dengan
pencapaian kinerja rata-rata 99% dengan predikat Sangat Baik.
9. Sasaran Kesembilan Pengentasan Desa-desa Tertinggal/ Sangat Tertinggal
Sasaran kesembilan Pengentasan Desa-desa Tertinggal/ Sangat Tertinggal dapat
dilihat dari indikator yaitu; Pemerataan Pembangunan dan Meningkatnya
Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal pada tahun 2018 dengan pencapaian
kinerja rata-rata 97% dengan predikat Sangat Baik.
10. Sasaran Kesepuluh Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Sasaran kesepuluh Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja dapat dilihat dari 2
indikator yaitu; Meningkatnya keterampilan bagi tenaga kerja, Meningkatnya
keterampilan bagi tenaga kerja berbasis teknologi pada tahun 2018 dengan
pencapaian kinerja rata-rata 99,5% dengan predikat Sangat Baik.
19
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2017 - 2018.
Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 sampai dengan
tahun 2018, menunjukkan adanya perbedaan yang sangat mendasar dimana pada tahun
2017 penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya menuangkan 8
sasaran dan 13 indikator kinerja program. Sementara pada Tahun 2018 format
penyusunan LAKIP sesuai petunjuk dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mengalami
perubahan sehingga pada tahun 2018 susunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi menuangkan 10 sasaran dan 20 indikator kinerja kegiatan. Rincian
perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 sampai dengan tahun
2018 diuraikan sebagai berikut:
Tabel. 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2017-2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja yang tercantum di
perjanjian kinerja
Target 2017
Realisasi Target Kinerja Tahun 2017
Capaian Target Kinerja Tahun 2017
Sasaran Indikator Kinerja
Utama Target 2018
Realisasi Target 2018
Capaian Target 2018
SKPD mencapai sasaran kinerjanya secara terukur dalam administrasi yang tertib dan lancar
Persentase lancarnya administrasi perkantoran
100% 90% 90,00
SKPD mencapai sasaran kinerjanya secara terukur dalam administrasi yang tertib dan lancar
Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100%
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
100% 99% 99%
Seluruh Aparatur Pemerintah
Peresentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana efektif dan efisien
100% 100% 100,00
Tingkat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Yang Terlaksana
100% 98% 98%
Aparatur Pemerintah
Meningkatnya Kesadaran dan Kedisiplinan Aparatur
100% 100% 100,00 Seluruh Aparatur Pemerintah
Tersedianya Gedung Kantor untuk digunakan
100% 100% 100%
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor (Unit)
5 8 8
Seluruh Aparatur Pemerintah memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
100% 100% 100,00 Tersedianya Mebeleur Kantor
100% 100% 100%
20
Masyarakat Umum dan Transmigrasi
Persentase Tersedianya Kawasan Pemukiman Transmigrasi
100% 100% 100,00 Seluruh Aparatur Pemerintah
Jumlah Pakaian Khusus yang tersedia
100% 100% 100%
Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
- Pencari kerja yang ditempatkan
100% 100% 100,00
Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan
Meningkatnya Kwalitas Sumber Daya Manusia Aparatur
100% 100% 100%
- Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
100% 100% 100,00
Terwujudnya akuntabilitas kinerja & pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi
- Persentase jumlah kasus hub. Industrial yang diselesaikan
100% 100% 100,00 Masyarakat Umum dan Transmigrasi
Persentase Tersedianya Kawasan Pemukiman Transmigrasi
100% 99% 99%
- Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti Jamsostek
100% 100% 100,00
- Persentase jumlah buruh/ pekerja yang mengikuti Jamsostek
100% 100% 100,00 Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Tersedianya Informasi Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja
100% 82% 82%
- Persentase peningkatan kesejahteraan/ upah kerja
100% 100% 100,00
Persentase pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja
100% 81% 81%
Tersedianya data tenaga kerja daerah
100% 94% 94%
Masyarakat/ Calon TKI
- Persentase Padat Karya Pemberdayaa Ekonomi Produktif
100% 100% 100,00
- Persentase Kesempatan Kerja yang tersedia
100% 100% 100,00
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja & Pelayanan Prima Berbasis Reformasi Birokrasi
Meningkatnya perlindungan terhadap hukum dan Jamsostek
100% 95% 95%
Terlaksananya Peraturan Ketenagakerjaan
100% 88% 88%
Peningkatan penanganan kasus ketenagakerjaan
100% 96% 96%
Peningkatan Kesejahteraan/ Upah Kerja
100% 96% 96%
Masyarakat/ Calon TKI
Persentase Padat Karya Pemberdayaa
100% 99% 99%
21
Ekonomi Produktif
Pengentasan Desa-desa Tertinggal/ Sangat Tertinggal
Pemerataan Pembangunan dan Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal
90% 97% 97%
Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Meningkatnya keterampilan bagi tenaga kerja
100% 100% 100%
Meningkatnya keterampilan bagi tenaga kerja berbasis teknologi
100% 99% 99%
Gambaran realisasi dan pencapaian kinerja pada tahun 2017 sampai dengan tahun
2018 dimana pada tahun 2017 terdapat 8 sasaran dan 13 indikator kinerja program
sedangkan pada tahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) sasaran dan 20 indikator kinerja
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Mencapai sasaran kinerjanya secara terukur dalam administrasi yang tertib
dan lancar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dari tabel diatas pada sasaran Mencapai sasaran kinerjanya secara terukur dalam
administrasi yang tertib dan lancar dapat dengan tiga indikator yaitu; Peningkatan
Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang tersedia, Tingkat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Yang
Terlaksana, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada
tabel di atas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja hanya menuangkan satu
indikator kinerja program yaitu persentase lancarnya administrasi perkantoran
tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 90%. Sedangkan pada tahun
2018 indikator kinerja yang dituangkan dalam LAKIP adalah tiga indikator kinerja
kegiatan antara lain: Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
tercatat 100% dengan capaian 100%, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang tersedia tercatat 100% dengan capaian 99%, Tingkat Koordinasi Ke Dalam dan
Keluar Daerah Yang Terlaksana tercatat 100% dengan capaian 98%, sehingga untuk
membandingkan kinerja tahun ini dengan tahun lalu tidak dapat dibandingkan
karena terdapat perbedaan indikator.
2. Seluruh Aparatur Pemerintah
Dari tabel diatas pada sasaran Seluruh Aparatur Pemerintah dapat dilihat dengan
indikator yaitu; Tersedianya Gedung Kantor untuk digunakan, Tersedianya
Kendaraan Dinas Operasional Kantor, Tersedianya Mebeleur Kantor, Jumlah Pakaian
22
Khusus yang tersedia, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat
dilihat pada tabel di atas pada Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja hanya
menuangkan indikator kinerja program yaitu Peresentase peningkatan kualitas
sarana dan prasarana efektif dan efisien tercatat sebesar 100% dengan capaian
kinerjanya 100%, Meningkatnya Kesadaran dan Kedisiplinan Aparatur tercatat
sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100% Sedangkan pada tahun 2018
indikator kinerja yang dituangkan dalam LAKIP adalah empat indikator kinerja
kegiatan antara lain: Tersedianya Gedung Kantor untuk digunakan tercatat 100%
dengan capaian 100%, Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor tercatat 5
Unit dengan capaian 8 Unit, Tersedianya Mebeleur Kantor tercatat 100% dengan
capaian 100%, Jumlah Pakaian Khusus yang tersedia tercatat 100% dengan capaian
100% sehingga untuk membandingkan kinerja tahun ini dengan tahun lalu tidak
dapat dibandingkan karena terdapat perbedaan indikator.
3. Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan
Dari tabel diatas pada sasaran Terlaksananya bimbingan teknis penerapan
Perundang-Undangan dengan indikator yaitu; Meningkatnya Kualitas Sumber Daya
Manusia Aparatur, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat
pada tabel di atas, Tahun 2017 realisasi kinerja pada indikator penerapan
Perundang-Undangan tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%
pula pada indikator ini realisasi dan capaian kinerja sesuai target yang direncanakan.
Pada tahun 2018 realisasi kinerja pada indikator penerapan Perundang-Undangan
tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% pula. Kegiatan ini
dilaksanakan sesuai apa yang diharapkan.
4. Masyarakat Umum dan Transmigrasi
Dari tabel diatas pada sasaran Masyarakat Umum dan Transmigrasi dengan indikator
yaitu; Persentase Tersedianya Kawasan Pemukiman Transmigrasi realisasi dan
capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas, Tahun 2017
realisasi kinerja pada indikator Persentase Tersedianya Kawasan Pemukiman
Transmigrasi yang tercatat 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% pada
indikator ini realisasi dan capaian kinerja sesuai target yang direncanakan pada
tahun 2017. Pada tahun 2018 realisasi kinerja pada indikator Persentase
Tersedianya Kawasan Pemukiman Transmigrasi yang ditindak lanjuti tercatat
sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 99% pada indikator ini realisasi dan
capaian kinerja sesuai target yang direncanakan pada tahun 2018.
23
5. Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Dari tabel diatas pada sasaran Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator yaitu; Tersedianya Informasi Pasar
Kerja dan Kesempatan Kerja, Persentase pencari kerja yang memperoleh informasi
kesempatan kerja, Tersedianya data tenaga kerja daerah realisasi dan capaian
kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas, pada Tahun 2017
realisasi dan capaian kinerja hanya menuangkan indikator kinerja program yaitu
Pencari kerja yang ditempatkan tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya
100%, Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan tercatat
sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100% Sedangkan pada tahun 2018
indikator kinerja yang dituangkan dalam LAKIP adalah tiga indikator kinerja kegiatan
antara lain: Tersedianya Informasi Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja tercatat 100%
dengan capaian 82%, Persentase pencari kerja yang memperoleh informasi
kesempatan kerja tercatat 100% Unit dengan capaian 81%, Tersedianya data
tenaga kerja daerah tercatat 100% dengan capaian 94%, sehingga untuk
membandingkan kinerja tahun ini dengan tahun lalu tidak dapat dibandingkan
karena terdapat perbedaan indikator.
6. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja & Pelayanan Prima Berbasis Reformasi
Birokrasi.
Dari tabel diatas pada sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja & Pelayanan Prima
Berbasis Reformasi Birokrasi dengan indikator yaitu; Meningkatnya perlindungan
terhadap hukum dan Jamsostek, Terlaksananya Peraturan Ketenagakerjaan,
Peningkatan penanganan kasus ketenagakerjaan, Peningkatan Kesejahteraan/ Upah
Kerja, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel
di atas. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai apa yang diharapkan.
7. Masyarakat/ Calon TKI
Dari tabel diatas pada sasaran Masyarakat/ Calon TKI dapat dilihat dari indikator
yaitu; Persentase Padat Karya Pemberdayaa Ekonomi Produktif, realisasi dan
capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Kegiatan ini
dilaksanakan sesuai apa yang diharapkan.
8. Pengentasan Desa-desa Tertinggal/ Sangat Tertinggal
Dari table di atas pada sasaran Pengentasan Desa-desa Tertinggal/ Sangat
Tertinggal dapat dilihat dari indikator yaitu; Pemerataan Pembangunan dan
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal. Tahun 2017
program dan indikator tersebut tidak terlaksana, sedangkan pada tahun 2018
24
program dan indikator terlaksana, tercatat 90% dengan capaian kinerja 97%.
9. Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Dari table di atas pada sasaran Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja dapat dilihat
dari 2 indikator yaitu; Meningkatnya keterampilan bagi tenaga kerja, Meningkatnya
keterampilan bagi tenaga kerja berbasis teknologi. Tahun 2017 program dan
indikator tersebut tidak terlaksana, sedangkan pada tahun 2018 program dan
indikator terlaksana, tercatat 100% dengan capaian kinerja 100%.
3.2. Akuntabilitas Keuangan
Dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali
Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2017-2021 diupayakan pada
program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan
publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut
dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang
diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.
Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan
yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan
pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan
kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah
daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan
prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta
efektifitas.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan
publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan
proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan
memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode Tahun 2018 memaparkan
capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang keuangan, yaitu
membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah
ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang
telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk
dipertanggungjawabkan.
25
Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun
Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 9
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2018
No Sasaran Indikator
Pengukuran Kinerja
Program
Anggaran
Target Realisasi Target
Capaian (%)
Target Realisasi
Target
Persentase
(%)
Realisasi
Anggaran
1 SKPD mencapai sasaran kinerjanya secara terukur dalam administrasi yang tertib dan lancar
Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100%
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
305.281.581 294.880.689 96,59%
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
100% 99% 99% 339.055.056 338.833.635 99,93%
Tingkat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Yang Terlaksana
100% 98% 98% 464.552.889 456.842.974 98,34%
2 Seluruh Aparatur Pemerintah
Tersedianya Gedung Kantor untuk digunakan
100% 100% 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
326.500.000 325.617.000 99,73%
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor (Unit)
5 8 8 140.000.000 139.537.500 99,67%
Tersedianya Mebeleur Kantor
100% 100% 100% 100.400.000 100.400.000 100%
3 Seluruh Aparatur Pemerintah
Jumlah Pakaian Khusus yang tersedia
100% 100% 100%
Program peningkatan
disiplin aparatur 44.817.500 44.817.500 100%
4 Terlaksananya bimbingan teknis penerapan Perundang-Undangan
Meningkatnya Kwalitas Sumber Daya Manusia Aparatur
100% 100% 100%
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
60.557.000 60.557.000 100%
26
5 Masyarakat Umum dan Transmigrasi
Persentase Tersedianya Kawasan Pemukiman Transmigrasi
100% 99% 99%
Program pengembangan
wilayah transmigrasi
903.537.765 898.318.364 99,42%
6 Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Tersedianya Informasi Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja
100% 82% 82%
Program Peningkatan Kesempatan 74.029.466 72.405.000 97,81%
Persentase pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja
100% 81% 81% 60.384.945 58.974.050 97,66%
Tersedianya data tenaga kerja daerah
100% 94% 94% 63.090.000 57.955.000 91,86%
7 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja & Pelayanan Prima Berbasis Reformasi Birokrasi
Meningkatnya perlindungan terhadap hukum dan Jamsostek
100% 95% 95%
Program Perlindungan
dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
66.550.000 66.308.250 99,64%
Terlaksananya Peraturan Ketenagakerjaan
100% 88% 88% 60.900.000 58.476.900 96,02%
Peningkatan penanganan kasus ketenagakerjaan
100% 96% 96% 55.550.000 53.370.000 96,08%
Peningkatan Kesejahteraan/ Upah Kerja
100% 96% 96% 120.785.798 119.337.100 98,80%
8 Masyarakat/ Calon TKI
Persentase Padat Karya Pemberdayaa Ekonomi Produktif
100% 99% 99%
Program Penempatan
dan Perluasan Kesempatan
Kerja
746.760.000 744.555.3000 99,70%
9 Pengentasan Desa-desa Tertinggal/ Sangat Tertinggal
Pemerataan Pembangunan dan Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal
90% 97% 97%
Program Pembangunan
Daerah Tertinggal dan
Daerah Tertentu 2.459.022.000 2.348.813.659 95,52%
10 Para Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja
Meningkatnya keterampilan bagi tenaga kerja
100% 100% 100%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
185.200.000 185.200.000 100%
Meningkatnya keterampilan bagi tenaga kerja berbasis teknologi
100% 99% 99% 83.050.000 82.380.000 99,19%
27
BAB IV P E N U T U P
4.1. Kesimpulan
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah
diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan
pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah.
Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah
sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam
Renstra 2017-2021, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi
anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena dari 10 sasaran
yang terdiri dari 20 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, rata-rata memiliki nilai
diatas 91 keatas sehingga memenuhi kriteria sangat baik.
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja
Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan
capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk
peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :
1) Mengoptimalkan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mencapai target
kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan
peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan
misi Pemerintah Daerah.
Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan
yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di
sempurnakan pada masa yang akan datang.
28
Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati
tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten
Morowali Utara.
Kolonodale, 29 Januari 2019 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Morowali Utara
Drs. JAMALUDDIN SUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630825 198603 1 017