Korupsi Pemilu Legislatif 2014
“Pemantauan Atas Politik Uang,
Politisasi Birokrasi dan Penggunaan Sumber Daya Negara
Dalam Pemilu 2014”
INDONESIA CORRUPTION WATCH
Makna Pemilu
Dari sisi rakyat, pemilu adalah mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada mereka yang hendak memegang kekuasaan di pemerintahan.
Dari sisi elit, pemilu adalah mekenisme pergantian pemegang kekuasaan, secara periodik dan tertib.
Pemilu juga bisa diartikan sebagai mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka, dan beradab.
Secara normatif, pemilu diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
Problem Integritas Pemilu
Maraknya Praktek Politik
Transaksional Negatif
(Politik uang)
Dana Kampanye Haram
sebagai Modal Politik
Penggunaan Fasilitas
Negara dan Daerah sebagai
Instrumen Pemenangan
Latar Belakang
Merupakan bagian penting partisipasi masyarakat untuk
memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan
pemilu
Menjaga kontestasi persaingan yang jujur, adil dan
berintegritas
Melakukan pemantauan secara langsung proses dan tahapan
pemilu atas potensi-potensi praktek politik uang dan
penyalahgunaan fasilitas dan jabatan pemerintah
Melakukan upaya hukum pemilu dengan melakukan pelaporan
atas semua bentuk pelanggaran politik uang dan
penyalahgunaan fasilitas dan jabatan pemerintah yang
ditemukan kepada Bawaslu/ Panwaslu
Durasi dan Metode
• Pemantauan dilakukan sejak
• ICW membentuk jaringan pemantauan di 15 Provinsi dengan jumlah
pemantau sebannyak 15 orang setiap daerahnya.
• Pemantauan dilakukan metode:
a. Jaringan pemantauan di 15 provinsi melakukan pemantauan
lansung di lapangan saat kampanye kandidat
b. Jaringan pemantauan membentuk posko pemantauan untuk
menerima informasi dari masyarakat
• Tabulasi pemantauan dilakukan melalui entri data pemantauan di
website www.politikuang.net
16 Maret 2014 9 April 2014
Daerah Pemantauan dan Jaringan
Pemantauan Aceh Mata Aceh
Riau Fitra Riau
Sumatera Utara Sahdar Sumatera Utara
Sumatera Barat LBH Sumatera Barat
Bengkulu Kabahill Bengkulu
Banten Mata Banten
Jawa Barat G2W Jawa Barat
Jawa Tengah KP2KKN Jawa Tengah
Jawa Timur MCW Jawa Timur
NTB Fitra NTB
NTT Bengkel Appek NTT
Kalimantan Barat Gemawan Kalimantan Barat
Sulawesi Selatan Yasmib Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara Puspaham Sulawesi Tenggara
DKI Jakarta UPC Jakarta
Mekanisme Pemantauan
Mekanisme
Pemantauan
Mekanisme
Pemantauan
Tabulasi data melalui
www.politikuang.net
Pelatihan Nasional dan
daerah
Pemantauan di 15 Provinsi Selama
Masa Kampanye, Masa Tenang dan hari
“H” Pencoblosan
Pelaporan kepada
Bawaslu/ Panwaslu
4 Fokus Isu Pemantauan
Pengertian Politik uang
• Definis politik uang hanya ada di Indonesia (Edward
Aspinal)
• Karakteristik politik uang menurut Daniel Bumke
1. Vote Buying : merupakan pertukaran barang, jasa, atau
uang dengan suara dalam pemilihan umum
2. Vote Broker : orang yang mewakili kandidat/partai untuk
membeli suara
3. Korupsi Politik : segala bentuk suap kepada politisi
dalam rangka mendapatkan kebijakan yang
menguntungkan atau keuntungan lainnya.
Larangan Kampanye
Pasal 86 Ayat 1 UU No 8 tahun 2012
Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu
dilarang:
…
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan;
J. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada
peserta KampanyePemilu
Hasil Pemantauan
Temuan Berdasarkan Wilayah
0
5
10
15
20
25
30
35
40
36
31 31 30
29
23
17 16
15 13
9 9 9 8
5
313 Temuan Selama Masa
Kampanye- Masa Tenang dan Hari
“H” Pencoblosan
104
128
27
54 Pemberian Uang 104
Pemberian Barang 128
Pemberian Jasa 27
Penggunaan Sumberdaya
Negara 54
Pemberian Uang Berdasarkan
Nominal
24 kasus
28
kasus
23
Kasus
2 kasus 15 kasus
0/Tidak diketahui 15
5.000 - 25.000 24
26.000 - 50.000 28
51.000 - 100.000 23
151.000 - 200.000 2
Di atas 200.000 12
Di Daerah BANTEN banyak ditemukan pemberian dengan nominal Rp
5.000 sampai dengan Rp.25.000
Kategori Pemberian Barang
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
5049
29
13 15
10 6 6
4 4 3 4 1
• Pakaian di atas bukan pakaian dalam bentuk atribut kampanye.
•Sejumlah kandidat memberikan lebih dari satu jenis barang
Kategori Pemberian Jasa
25%
32%
36%
7%
Hiburan/Pertunjukan 7
Layanan Kesehatan 9
Janji Uang/ barang 10
Lain-lain 2
Penggunaan Sumberdaya
Negara (state resources)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Kendaraan DinasPolitisasi BirokrasiSarana PendidikanRumah IbadahProgram PemerintahGedung PemerintahAlat PeragaKegiatan Dinas
20
10
7 6 6 6
5
2
•Politisasi birokrasi dilakukan oleh keluarga kandidat yang sedang menduduki jabatan
strategis dengan menggunakan pengaruhnya (trading in influence) terhadap birokrat.
•Program pemerintah masih sering dijadikan sebagai modal politik. Misal pembagian
kendaraan dinas pada saat kampanye dan instruksi untuk memilih kandidat tertentu
Berdasarkan Latar Belakang Partai
0
10
20
30
40
50
60
2
9 11
13 13 15
21 23 24 25 25
30
57
Aktor Pelaku
020406080
100120140160180
170
107
24 12 6 3 2 1
Temuan ini menunjukkan bahwa kandidat masih menjadi pelaku utama
pembagian uang dan barang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dominasi logistik
masih dikuasai oleh kandidat sendiri.
Pelaku Berdasarkan Tingkat
Pencalonan
DPRD Kab/
Kota 126
DPR RI
76
DPRD
Provisi 67
DPD DRI 8
Praktek Pelanggaran pemilu mayoritas terjadi di pencalonan tingkat Kab/Kota.
Hal ini disebabkan karena wilayah yang sempit dan persaingan kandidat yang
kuat
Aktor Penerima
0
50
100
150
200
250
1 1 4 2 3 3 6 9 10 13 15 15
227
Politik Uang dari Pemilu
62
113
150
313
Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014
Sumber : ICW 2014. Diolah dari data pemantauan 199,2004,2009 dan 2014
Kesimpulan
• Praktek politik uang masih massif terjadi dalam pemilu legislatif
tahun 2014 dengan modus pemberian secara prabayar dan pasca
bayar.
• Praktek curang dalam pemilu tertinggi terjadi di pencalonan tingkat
kabupaten/kota. Hal ini disebabkan bahwa persaingan di wilayah
yang sempit dan kandidat yang banyak mendorong maraknya politik
uang.
• Penggunaan kendaraan dinas sering dilakukan secara terselubung
dengan cara mengganti nomor polisi mobil dinas tersebut saat
kampanye
• Ditemukan sejumlah kasus politisasi birokrasi oleh keluarga/kerabat
kandidat yang sedang menduduki jabatan publik
• State resource sering dijadikan kandidat incumbent sebagai modal
politik
Statistik www.politikuang.net
L/O/G/O
www.themegallery.com
Terimakasih w w w . a n t i k o r u p s i . o r g