KONSEP KEBIJAKAN NASIONAL
PEMBANGUNAN BIDANG
PERUMAHAN 2020-2024Disampaikan Oleh :
Dr. Dadang Rukmana
Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
OUTLINE
1. Program Sejuta Rumah
2. Tantangan InfrastrukturPerumahan
3. Kendala dan Upaya Yang Dilakukan
4. Konsep Kebijakan Pemerintah2020-2024 Bidang Perumahan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
1. Program sejuta Rumah (PSR)
Program Sejuta Rumah (PSR)merupakan kebijakan Pemerintah untukmewujudkan percepatan penyediaanhunian layak bagi masyarakat dalam
rangka mengatasi tantangan sektorperumahan pada periode 2015-2019
dicapai melalui
3 Strategi
• KPR FLPP• Selisih Bunga• Bantuan Uang Muka
• Perizinan• Harga Rumah MBR• Infrastruktur• Konstruksi, dsb
• Rusunawa• Rumah Khusus• Rumah Swadaya• Bantuan Stimulan PSU
Pembangunan Rumah oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
Pembangunan Rumah o/ Pengembang dg BantuanSubsidi dari Pemerintah
Pembangunan Rumah o/ Pengembang dg Memanfaatkan
Kemudahan Regulasi
Target 2019 : 1.250.000 Unit
Rumah
Total terbangun2015-2019 :
4.792.318 Unit
Pembangunan PSR 2015-2018
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT1. Program … (Lanjutan)
3.542.318 Unit
PUPR + Pemda + K/L Lainnya
972.522 Unit
Pengembang
1.376.970 Unit
CSR & Masyarakat
137.671 Unit
Non MBR (Pengembang & Masyarakat)
1.055.155 Unit
•234.500 Unit
•785.658 Unit
•1.015.500 Unit
•2.756.660 Unit
PB 2018
PB 2019
PK 2019
PK 2018
Periode 2015 - 2019
PB
3.772.160 Unit
PK 1.020.158
Unit
Total 4.792.318
Unit
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
PB = Pembangunan Rumah BaruPK = Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
RINCIAN Pembangunan PSR 2015-2019
1. Program … (Lanjutan)
Target Pembangunan Perumahan 2019
Rumah Susun
• 6.873 Unit
• 2.62 Triliun
Rumah Khusus
• 2.130 Unit
• 551,25 Milyar
Rumah Swadaya
• 206.500 Unit
• 4.28 Triliun
PSU Rumah Umum
• 13.000 Unit
• 123.8 Milyar
FLPP
• 68.858 Unit
• 7.1 Triliun
SSB
• 100.000 Unit
• 3.45 Triliun
SBUM
• 237.000 Unit
• 948 Milyar
BP2BT
• 14.000 Unit
• 448 Milyar
1. Bantuan Pembangunan Fisik (Sumber APBN) dengan total jumlah unit 215.503 dan total anggaran 7,57 Triliun.
2. Bantuan Pembiayaan (Sumber APBN) dengan total jumlah unit 419.858 dan total anggaran 11.51 Triliun.
1. Program … (Lanjutan)
2. Tantangan Infrastruktur Perumahan
Jumlah Backlog Yang Masih
Besar
(7,6 Juta Rumah& 2,38 jt RTLH)
Peningkatan KualitasPerumahan dan
Permukiman
KebutuhanPerumahan
GenerasiMillenials
(JumlahPenduduk 2019 :
±81 Juta Jiwa)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
Tantangan Nilai backlog rumah dan rumah tidak layak huni yang masihbesar
Data BPS 2015
•11,4 Jt Backlog Rumah
•3,4 Jt Backlog RTLH
PSR 2015 - 2019
•PB 3.772.160 Unit
•PK 1.020.158 Unit
Defisit Perumahan2020
•7,63 Jt BacklogRumah
•2,38 Jt Backlog RTLH
Rincian DefisitPerumahan 2020
•±6,63 Jt Backlog RumahMBR Non Fixed Income
•±1,1 Jt Backlog RumahMBR Fixed Income
• 2,38 Jt Backlog RTLH MBR Non Fixed Income
Nelayan
•Jumlah Penduduk 3 Juta Jiwa
•Yang Belum memilikirumah ± 300 ribu jiwa
PedagangKeliling
•Jumlah Penduduk 22 Juta Jiwa
•Yang Belum memilikirumah ± 2,3 juta jiwa
Peternak
•Jumlah Penduduk 14 Juta Jiwa
•Yang Belum memilikirumah ± 1,3 juta jiwa
Petani
•Jumlah Penduduk 28 Juta Jiwa
•Yang Belum memilikirumah ± 2,7 juta jiwa
POTENSI MBR NON FIXED INCOME
Sumber : BPS (2018), Olahan Prediksi 2019
2. Tantangan … (Lanjutan)
Generasi yang lahir pada
tahun 1980 hingga awal 2000
± 81
JutaJiwa
± 153 Juta jiwa
± 265 Juta Jiwa
Pertumbuhan populasi generasi millenials, mendorong meningkatknya kebutuhan akan perumahan yang layak huni berkualitas dan terjangkau di masa mendatang
Jumlah
Millenials
(2019)
Jumlah
Penduduk saat
ini (2019)
Jumlah
Millenials
(2020)
21%
Millenial Awalusia 20-24 tahun
dengan jumlah
13,2 juta jiwa
Desain Rumah
Susun Tipe 24
20,16%
Millenial
Berkembangusia
25-29 tahun
Dengan jumlah
12,96 juta jiwa
Desain Rumah Susun
Tipe 36
19,44%
Millenial Maju usia30-34 tahun
Dengan jumlah
12,24 juta jiwa
Desain Rumah
Susun Tipe 45
Sumber : BPS (2018), Olahan Prediksi 2019
2. Tantangan … (Lanjutan)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Tantangan Penyediaan Perumahan Millenials
3. Kendala dan Upaya Yang Dilakukan
Bank Tanah, Untuk pengendalian harga rumah,
Pemerintah mengupayakan pendirian bank tanah
Pendataan dan Verifikasi lahan potensial
telah dilakukan, contohnya:• Lahan aset eks. BPPN, Pemerintah dan Pemda Tanah wakaf (on progress)
• Tanah negara bekas tanah terlantar
Terbatasnya lahan
yang terjangkau
(murah)
Penyediaan lahan untukperumahan terjangkau di lokasistrategis/TOD, Implementasi awaldengan Sinergi BUMN (embrio TOD) berupa Rusunawa TerintegrasiTerminal/Stasiun.
Inventarisasi tanah potensial perumahan
Kendala Upaya yang dilakukan (solusi)
Mahalnya bahan
bangunan untuk
perumahan MBR
Riset dan litbang mengenai penggunaan teknologi baru (Precast, RISHA, dan RUSPIN)
Pengembangan teknologi material
Land Bank
3. Kendala … (Lanjutan)
KendalaUpaya yang dilakukan
(solusi)
Salah satu infrastruktur sosial yang dapatdikerjasamakan melalui skema KPBU yaitu infrastrukturperumahan rakyat (menurut Perpres No. 38/2015)
➢ Kredit Mikro➢ BP2BT dan Tapera (Alternatif Keringanan FLPP,
SBUM dan SSB)➢ Kemitraan dan partisipasi masyarakat (CSR/CSV)
Terbatasnya
kemampuan
pemerintah, khususnya
dalam hal pendanaan
Mendorong kerjasama dan kemitraan (KPBU)
Rumitnya birokrasi,
khususnya dalam hal
perizinan pembangunan
perumahan Kemudahan perizinan bagi rumah MBR (kepastian waktu dan biaya)
• PP No. 64/2016 Ttg Pembangunan Perumahan MBR
• Inpres No. 3/2016 Ttg Penyederhanan PerizinanPembangunan Perumahan
• Permendagri No. 55/2017 Ttg Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah
• PP No. 5/2016 Ttg Izin Mendirikan Bangunan Gedung
• Perpres No. 91/2017 Ttg Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Mendorong skema pembiayaan kreatif, seperti
Inovasi Program Pembangunan Perumahan BerbasisKomunitas (P2BK)
Mengiatkan potensi besar penyediaan perumahan secarakeswadayaan masyakarat
KONSIDERAN ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 2020-2024
ISU STRATEGIS
12,1 juta ruta
(17,46%) belum
memiliki
hunian milik
sendiri (2017)
Perumahan dan permukiman
semakin jauh dari pusat kota
tanpa dukungan jaringan
infrastruktur dan tidak sesuai
dengan rencana tata ruang
(urban sprawl)
63,42% ruta menempati
hunian yang memenuhi
minimal satu aspek
ketidaklayakan dan sebagian
diantaranya menempati
permukiman kumuh (2017)
56,3% rumah
subsidi tidak
memenuhi
Pedoman Teknis
Izin Mendirikan
Bangunan
SASARAN/INDIKATOR
Terpenuhinya hunian layak untuk rumah tangga
Proporsi rumah tangga yang
menempati hunian layak (53%)
Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap
terutama yang berpenghasilan rendah terhadap
perumahan dan permukiman layak, aman, dan
terjangkau, melalui :
• Pembangunan baru
• Peningkatan kualitas
ARAH KEBIJAKAN
Sumber : Bappenas, 2018
Indikator :
4. Konsep Kebijakan Penyediaan Perumahan 2020-2024
13
KERANGKA DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN 2020-2024
RUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
TAHUN 2020-2024
EVALUASI CAPAIAN
TAHUN 2015-2019
2
3
5
4
100% smart living (hunian cerdas)
Management tools & function
Pergeseran target dan indikator nasional dari
backlog menjadi target SDGs, yaitu akses
terhadap rumah layak, aman, dan terjangkau
Gagasan dari 5 pilar perumahan rakyat
1
SS-4 Terpenuhinya kebutuhan perumahan
Visium PUPR 2030
Rancangan Peta Strategis
PUPR 2020-2024
Isu Strategis
Bidang Perumahan
Kebijakan
Nasional
ARAHAN RPJMN IV
TAHUN 2020-2025
SDGs GOAL 11
Gagasan
Inovasi
Kebijakan
“Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat
yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka
panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk
mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh”
“Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman,
terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh”
4. Konsep … (Lanjutan)
MelanjutkanProgram SejutaRumah
Penguatan Program Sejuta Rumah
InovasiKebijakanPenyediaanPerumahan
•Penyediaan lahan untuk perumahan terjangkau di lokasi strategis/TOD
•Mendorong kerjasama dan kemitraan (KPBU)
•Percepatan Pembentukan Bank Tanah
•Mendorong skema pembiayaan kreatif (BP2BT dan Tapera)
•Perluasan Fasilitasi Pembiayaan (Loan To Value) dan Penghapusan PPN
•Terus mengupayakan kemudahan perijinan
•Penentuan zona permukiman MBR di dalam RDTR
•Finalisasi revisi Kepmen Kimpraswil 403/KPTS/M/2002
•Review kebijakan penetapan harga rumah bersubsidi
•Pembangunan inklusif perumahan untuk dapat menggerakkan potensi besar kemampuan masyarakat MBR dalam hal penyediaan perumahan secara swadaya.
•Program Pembanguan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK).
•Menjangkau Non Fixed Income atau Non Bankable Community
•Melalui Perluasan : KPR Mikro, BSPS PB, dan Bantuan PSU Perumahan
4. Konsep … (Lanjutan)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
4. Konsep … (Lanjutan) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Memverifikasi
Komunitas, Memfasilitasi
MBR mencari lahan,
Menyesuaikan dengan
tata ruang dan
Membangun kerjasama
dengan pemiliknya
Mendampingi
pelaksanaan konstruksi
dan pengabdian
masyarakat
Memfasilitasi MBR untuk
memperoleh BSPS, KPR Mikro
dan Bantuan Stimulan PSU
Perumahan
MBR Non Fixed Income
PEMILIK LAHAN
PEMERINTAH
DAERAH
BANK
PAGUYUBAN
KOMUNITASPUPR
AKADEMISI
Menabung untuk
bermitra dengan
Lembaga Pembiayaan
Contoh Pembangunan Perumahan Berbasis
Komunitas (P2BK) di Kabupaten Kendal
Pemerintah Daerah dan Akademisi
Tahap I
Pelunasan Kavling Tanah, Pekerjaan
Pendahuluan dan Pekerjaan Tanah
Tahap II
Pekerjaan struktur Rumah
Tahap III
Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
Tahap IV
Pekerjaan Kusen dan Atap
Tahap V
Pekerjaan Instalasi Air bersih dan
Penyelesaian
Tahap VI
Pekerjaan Jalan dan Drainase
Perumahan
Kementerian PUPR
BSPS PUPR(PB 35 jt, PendampinganTFL)
PSU PUPRDisetujui
Hibah
DisetujuiHibah
MONEV
MONEV
KPR BTN MIKRO
DisetujuiPinjaman
❑ Sisa Pemanfaatan Dana
KPR BTN Mikro dan BSPS PB
Tahap 1 s/d IV.
❑ Atau Reformasi
Anggaran, Penambahan
Bantuan BSPS PB.
MONEV
70 %
30 %
50 %
50 %
Contoh Skema Pembiayaan Program Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK) di Kabupaten Kendal
4. Konsep … (Lanjutan)
4. Konsep … (Lanjutan)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
➢ Diperlukan edukasi kepada kaum Millenials terhadap program di atas, agar
golongan usia produktif dapat memahami pentingnya investasi sejak dini dan
saat TAPERA diluncurkan nanti, Millenials sudah siap untuk investasi rumah.
Instrument investasiyang mendorong
pembiayaanperumahan, antara
lain Reksa Dana, danEBA SP Ritel
Perumahan adalahaset yang dapat
diperjualbelikan di pasar modal
Diperlukan edukasidan mengenal produk
produk instrumentinvestasi di pasar
modal denganunderlying asset
perumahan
penyimpanan yang dilakukan oleh pesertasecara periodik dalamjangka waktu tertentuyang hanya dapatdimanfaatkan untukpembiayaanperumahan.
Tabungan PerumahanRakyat
Penjabaran Konsep Kebijakan Pembiayaan Jangka Panjang Perumahan Millenials1
4. Konsep … (Lanjutan)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
1. Diklasifikasikan dengan menyesuaikan tingkatan kelas ekonomi MBR yaitu MBR kelas bawah, menengah dan atas
2. Penyesuaian harga berdasarkan zona wilayah provinsi
3. untuk menciptakan iklim perekonomian yang kondusif bagi para pengembang & masyarakat
1. Penyusaian Luas Lahan Minimum untuk Rumah Subsidi
2. Penyesuaian desain rumah subsidi yang terjangkau dan memenuhi syarat teknis
3. Penyesuaian Persyaratan Standar Lingkungan Perumahan Permukiman
Menyikapi Karakteristik Millenials yang cenderung memilih hunian vertikal serta dekat dengan simpul transportasi, Sinergi BUMN antara PT. KAI dan PT. Perumnas bersama membangun rusunawa terintegrasi stasiun/terminal (embrio TOD).
Perluasan fasilitasi pembiayaan melalui Loan to Value, penghapusan PPN, & meningkatkan supply rumah dg pemberian kemudahan perizinan
Review Harga RumahBersubsidi
Revisi Kepmen
403/KPTS/M/2002
Rusunawa Terintegrasi
Stasiun/ TerminalKebijakan Alternatif
Noted : Review Harga Rumah Bersubsidi, dimaksudkan agar
generasi millenials yang penghasilannya tanggung yakni lebih tinggi daribatas maksimum gaji untuk membeli rumah bersubsidi, namun tidaksanggup untuk membeli rumah non subsidi dapat membeli rumahbersubsidi di masa mendatang.
2 3 4 5
MENDAYAGUNAKAN PEMBIAYAAN NON APBN/APBD
Skema KPBU dengan pengembalian investasi
melalui AP (Availability Payment)
PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI KPBU
BIDANG PERUMAHAN
Financing gap dalam penyediaan perumahan
membutuhkan strategi pendayagunaan sumber
pembiayaan alternatif dari stakeholder non-
pemerintah
KPBU PINA *)
PINA adalah
mekanisme
pembiayaan
proyek investasi
prioritasyang dananya
bersumber selain dari
Anggaran
Pemerintah yang
didorong dan difasilitasi
oleh Kementerian
PPN/Bappenas
KPBU adalah
Kerjasama antara
Pemerintah dan
Badan Usaha dalam
penyediaan layanan
infrastruktur untuk
kepentingan umum
berdasarkan perjanjian
kedua belah pihak
dengan
memperhatikan prinsip
pembagian risiko
(Perpres No. 38/2015)
Alternatif Skema Pembiayaan
1
Skema KPBU dengan pengembalian investasi
melalui VGF (Viability Gap Fund) dan
pengenaan tarif kepada pengguna2
Skema KPBU dengan pengembalian investasi
melalui dukungan regulasi (fiskal, penjaminan
pemerintah, kemudahan perizinan, dll)3
INFRASTRUKTUR PERUMAHAN RAKYAT
Rumah Susun Sewa yang
pemanfaatannya dilakukan
dengan cara sewa
Rumah Susun
KhususRumah Susun (milik)
Umum
*) PINA = Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran Pemerintah
Amanat UU 1/2011 Pasal 17 dan 18
4. Konsep … (Lanjutan)