-
JAKARTA, 27 OKTOBER 2020
1
Kompol Ema Rahmawati, S.I.K
https://2.bp.blogspot.com/-mokmd_iD0ro/WL7fqf0KtVI/AAAAAAAACFk/L74m6GPmAa0A6w9RlIOv8mjdXoW0CmIvACLcB/s1600/difabel.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-mokmd_iD0ro/WL7fqf0KtVI/AAAAAAAACFk/L74m6GPmAa0A6w9RlIOv8mjdXoW0CmIvACLcB/s1600/difabel.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-mokmd_iD0ro/WL7fqf0KtVI/AAAAAAAACFk/L74m6GPmAa0A6w9RlIOv8mjdXoW0CmIvACLcB/s1600/difabel.jpg
-
UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASAL 28;
UU NO.8 TH 1981 TTG KUHAP;
UU NO.39 TH 1999 TTG HAK ASASI MANUSIA;
UU NO.2 TH 2002 TTG POLRI;
UU NO.11 TH 2012 TTG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK;
UU NO. 8 TH 2016 TTG PENYANDANG DISABILITAS;
UU NO.17 TH 2016 TTG PENETAPAN PERPPU NO.1 TH 2016 TTG PERUBAHAN KEDUA UU NO.23 TAHUN 2003 TTG PERLIND. ANAK MENJADI UU;
PP NO.58 TH 2010 TTG PERUBAHAN ATAS PP NO. 27 TH 1983 TTG PP KUHAP;
PP NO. 39 TH 2020 TTGAKOMODASI YG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DLM PROSES PERADILAN;
PERKAP NO.10 TH 2007 TTG ORGN & TATA KERJA UPPA DI LINGK POLRI;
PERKAP NO.3 TH 2008 TTG PEMBENTUKAN RPK & TATA CARA RIKSA SAKSI & KORBAN TP;
PERKAP NO.8 TH 2009 TTG IMPLEMENTASI PRINSIP & STANDAR HAM DLM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI;
PERKAP NO.6 TAHUN 2019 TTG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA;
PERKABA NO.1 TAHUN 2012 TTG SOP PENANGANAN ABH DI LINGK BARESKRIM POLRI;
PERKABA NO.3 TAHUN 2012 TTG PELAKSANAAN PENYIDIKAN TP;
2
-
Parameter PS. 184
Hakekatnya :
PEMBUKTIAN
Pisau Analisis BUKTI
STRATEGI
TEHNIK
TAKTIK
SIASAT
• Observasi • Interview • Surveillance • Under Cover
• Panggil • Tangkap • Tahan • Sita
• Introgasi •Konfrontasi •Rekontruksi
RESUME
BAP
PENUHI : ASPEK LEGALITAS
RIKSA
TINDAK
LIDIK
P 21
PENUHI : ASPEK LEGITIMASI
PENYIDIKAN
TP CRIME
INVESTIGATION
• Ket Saksi
• Ket. Ahli
• Surat
• Petunjuk
• Ket. TSK.
MULAI DARI TP
• Status Quo
• Amankan TKP
(Potret-Skets)
• Cari, dapatkan,
kumpul,
BB
• Wawancara
Saksi-saksi
PEMBUKTIAN
Saksi
TKP
BB PLK
3
-
INTERVIEW
OBSERVASI
SURVEILANCE
UNDER COVER
PUL BAKET
TERPENUHI UNSUR
(PASAL 184 KUHAP)
1. Ket saksi
2. Ket Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Ket Terdakkwa
-
SETIAP ORANG YG MENGALAMI KETERBATASAN FISIK, INTELEKTUAL,
MENTAL, DAN/ATAU SENSORIK DLM JANGKA WAKTU LAMA YG DALAM
BERINTERAKSI DGN LINGKUNGAN DPT MENGALAMI HAMBATAN DAN
KESULITAN UTK BERPARTISIPASI SCR PENUH DAN EFEKTIF DGN WARGA
NEGARA LAINNYA BERDASARKAN KESAMAAN HAK.
PENYANDANG DISABILITAS FISIK (FUNGSI GERAK);
PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK (FUNGSI PANCA INDERA);
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (TINGKAT KECERDASAN RENDAH);
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (FUNGSI PIKIR, TETAPI JUGA EMOSI DAN PERILAKU);
GANDA ATAU MULTI (SEPERTI DISABILITAS RUNGU-WICARA, DISABILITAS BUTA-TULI, DAN LAIN SEBAGAINYA).
RAGAM DISABILITAS
PENGERTIAN
-
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 Th 2007
TENTANG ORGANISASI TATA LAKSANA
KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UPPA)
UNIT PPA adalah suatu unit di Kepolisian yang bertugas
menangani kasus–kasus yang terkait dengan perempuan dan
anak baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan.
6
-
KEDUDUKAN, PERAN DAN TUGAS UPPA
A. PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN HUKUM;
B. PENYELENGGARAAN PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA;
C. PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAN
KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.
a. TINGKAT MABES POLRI
UPPA berkedudukan di bawah Direktorat I / Tindak
Pidana Umum Bareskrim Polri;
b. TINGKAT POLDA
UPPA berkedudukan di bawah Sat Opsnal Dit
Reskrim / Dit Reskrimum Polda;
c. TINGKAT POLRES
UPPA berkedudukan dibawah Sat Reskrim Polres;
7 Perkap No. 10 thn 2007
PENERIMAAN LAPORAN/ PENGADUAN TTG TP
MEMBUAT LP
MEMBERI KONSELING
MENGIRIM KORBAN KE PPT/RS
PELAKS PENYIDIKAN PERKARA
MEMINTA VISUM
MEMBERI YAN KPD PELAPOR TTG POSISI KSS, HAK2, DAN KEWAJIBAN
MENJAMIN KERAHASIAAN INFO YG DIPEROLEH
MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KORBAN
MENYALURKAN KORBAN KE LBH/RUMAH AMAN
MENGADAKAN KOORD DAN KERMA DG LINTAS SEKTORAL
MEMBERITAHUKAN PERKEMBANGAN PENYIDIKAN
MEMBUAT LAPGIAT SESUAI PROSEDUR
-
SYARAT PERSONIL POLRI PRIA DAN POLWAN YG BERTUGAS DI UPPA
ANTARA LAIN :
a. MEMILIKI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN RESERSE;
b. MEMILIKI PENGALAMAN SEBAGAI PENYIDIK/PENYIDIK
PEMBANTU;
c. MEMILIKI KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS DI UPPA:
d. MEMILIKI PENGETAHUAN HUKUM, TERUTAMA YG BERKAITAN
DGN TINDAK PIDANA TPPO, PERLINDUNGAN ANAK, KDRT DAN
HAM;
e. BERPERILAKU RAMAH, SOPAN DAN SANTUN, SERTA MEMILIKI
KEPEDULIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK;
f. MEMILIKI CATATAN TUGAS YANG BAIK;
8
-
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 Th 2008 (22 Mei 2008)
TENTANG PEMBENTUKAN RPK DAN TATACARA
PEMERIKSAAN SAKSI &/ KORBAN TINDAK PIDANA
RPK ADALAH RUANGAN YG AMAN DAN NYAMAN UTK SAKSI DAN/ATAU
KORBAN TINDAK PIDANA TERMASUK TERSANGKA TINDAK PIDANA YG PATUT DIPERLAKUKAN ATAU PERLU PERLAKUAN
KHUSUS YANG PERKARANYA SEDANG DITANGANI POLRI .
9
-
VISI :
“MEMBERIKAN PELAYANAN, PERLINDUNGAN KEPADA PEREMPUAN DAN
ANAK YG MENJADI KORBAN KEJAHATAN DAN KEKERASAN DGN
PROFESIONAL PENUH EMPATI DAN PENEGAKAN HUKUM THD PARA
PELAKUNYA SECARA TEGAS TANPA PANDANG BULU.”
MISI :
1. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PEREMPUAN DAN ANAK YG
MENJADI KORBAN DAN ATAU SAKSI SUATU KEJAHATAN KEKERASAN
DGN PROFESIONAL DAN PENUH EMPATI;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA CEPAT DAN PROFESIONAL KEPADA
PEREMPUAN DAN ANAK YG MENJADI KORBAN SUATU
KEJAHATAN/KEKERASAN;
3. MENCIPTAKAN RASA AMAN DAN NYAMAN KPD PEREMPUAN DAN
ANAK YG MENJADI KORBAN KEJAHATAN/KEKERASAN;
4. MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN YG TERBAIK BAGI ANAK DGN
MEMPERLAKU-KAN ANAK SESUAI DGN PRINSIP - PRINSIP HAM;
5. MENINDAK DGN TEGAS PARA PELAKU KEJAHATAN/KEKERASAN DGN
KORBAN PEREMPUAN DAN ANAK SECARA PROFESIONAL,
PROPORSIONAL DAN PROSEDURAL SAMPAI TUNTAS. 10
-
1. TUJUAN PEMBENTUKAN RPK UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA PEREMPUAN DAN ANAK YANG
MENJADI SAKSI, KORBAN, DAN ATAU TERSANGKA YANG DITANGANI
UPPA;
2. RPK SELAIN SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI
SAKSI DAN ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG JUGA
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI
DAN ATAU KORBAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA
LAINNYA;
3. PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN JUGA BERMAKSUD UNTUK
MENGHINDARI TERJADINYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN
TINDAKAN YANG DAPAT MENIMBULKAN EFEK TRAUMA DAN
PENDERITAAN YANG LEBIH SERIUS BAGI PEREMPUAN DAN ANAK.
11
-
1. Prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban antara lain :
a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
b. Memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/ atau korban yang
memberikan keterangan;
c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
d. Meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban
untuk memberikan keterangan;
e. Mengajukan pertanyaan dengan cara bijak;
f. Tidak menghakimi saksi dan/atau korban;
g. Menyediakan penerjemah, apabila diperlukan;
h. Mendengarkan keterangan korban dgn aktif & pengertian;
i. Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya;
j. Menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan
kepastian hukum;
k. Memperlakukan saksi dan/atau korban dgn penuh empati.
2. Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipedomani oleh semua
petugas yang melaksanakan penanganan perkara terhadap perempuan dan anak
dalam wujud sikap, ucapan dan tindakan yang bertanggung jawab. 12
-
ASAS LEGALITAS
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
ASAS PERLINDUNGAN
ASAS KEKELUARGAAN
ASAS PEMBINAAN
ASAS KEADILAN
ASAS PELAYANAN
ASAS NESESITAS
Pasal 4 Perkap 3/2008
13
14
-
RUANG PEMERIKSAAN KHUSUS
Psl. 6 Perkap No. 3 Th. 2008
RUANG DIVERSI/RAPAT
UNIT PPA DENGAN FASILITAS RPK (RUANG PELAYANAN KHUSUS)
15
LOBBY RUANG KONSELING
TOILET DISABILITAS RUANG BERMAIN ANAK RUANG ISTIRAHAT
-
DATA UPPA DAN RPK
5.399 SATWIL (34 POLDA, 493
POLRES DAN 4.872 POLSEK)
528 UPPA (POLDA DAN
POLRES)
233 RPK
15 RPK SESUAI
STANDAR
AWAK UPPA = 3.204 PERS
KANIT POLWAN
= 213 PERS
ANGGT UPPA = 2.736 PERS
KANIT POLKI =
255 PERS
SDH DIKJUR/
DIKLAT = 1.209
PERS
BLM DIKJUR/
DIKLAT = 1.995
PERS
15
16
-
HAK UTK MENGAJUKAN LAP/PENGADUAN*
HAK UTK DIDENGAR KET SBLM SAKSI LAINNYA*
HAK UTK PERLIND. SEMENTARA SAAT PROSES SIDIK
HAK UTK MENGETAHUI PERKEMBANGAN KASUSNYA
HAK UTK DIDAMPINGI*
HAK UTK MENDPTKAN GANTI RUGI*
HAK UTK MENDPTKAN REHABILITASI KESEHATAN
HAK UTK MENDPTKAN REHABILITASI SOSIAL
HAK UTK MENDPTKAN REINTEGRASI SOSIAL
HAK UTK PEMULANGAN KE DAERAH ASAL
DLL
HAK-HAK KORBAN
16
17
-
HAL-HAL YG DIPERHATIKAN SAAT RIKSA
SAKSI DAN/ATAU KORBAN (Pasal 17 Perkap 3/2008):
PETUGAS TIDAK MEMAKAI PAKAIAN DINAS;
PAKAI BAHASA YG MUDAH DIMENGERTI, BILA PERLU DGN BANTUAN PENERJEMAH BAHASA;
PERTANYAAN DIAJUKAN DENGAN RAMAH DAN PENUH RASA EMPATI;
TIDAK MEMBERIKAN PERTANYAAN YG SENSITIF ATAU DPT MENYINGGUNG PERASAAN;
TIDAK MEMAKSAKAN PENGAKUAN ATAU KETERANGAN;
TIDAK MENYUDUTKAN/MENYALAHKAN/MENCEMOOH/MELECEHKAN;
TIDAK MEMBERIKAN PERTANYAAN YG DPT MENIMBULKAN KEKESALAN/ KEMARAHAN;
TIDAK BERTINDAK DISKRIMINATIF DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN/PEMERIKSAAN;
PETUGAS SENANTIASA MENUNJUKKAN SIKAP BERSAHABAT, MELINDUNGI, DAN MENGAYOMI;
PETUGAS MENDENGARKAN DGN SAKSAMA SEMUA KELUHAN, PENJELASAN, ARGUMENTASI, ASPIRASI, DAN HARAPAN UTK KELENGKAPAN HASIL LAPORAN POLISI YG BERGUNA BAGI PROSES SELANJUTNYA;
PETUGAS SENANTIASA MENARUH PERHATIAN TERHADAP SITUASI, KONDISI FISIK DAN KEJIWAAN TERPERIKSA.
17
-
PEMERIKSAAN THDP TERSANGKA
(Pasal 64 s.d 68 Perkap 14/2012)
Utk mendapatkan keterangan dari TSK ttg perbuatan pidana yang
dilakukan;
TSK wajib diberitahu dgn jelas dlm bahasa yg dimengerti;
Wajib menunjuk penasihat hukum;
Dilarang menggunakan kekerasan;
Menyiapkan penerjemah;
TSK tidak dpt memenuhi 2 kali panggilan dpt dilaks riksa di
tempat kediaman TSK;
TSK perempuan & anak diperlakukan scr khusus;
Dicatat dlm BA.
18
-
SDM
o PETUGAS KURANG MEMAHAMI PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS
BAIK SBG PELAKU/ KORBAN BERHADAPAN DG HUKUM (MISAL: HRS
KOORDINASI DG SIAPA);
o KOMPETENSI AWAK UPPA YANG MASIH KURANG;
o PERPINDAHAN/MUTASI ANGGOTA UNIT PPA YG TERLALU CEPAT.
SARPRAS
o BELUM TERSEDIANYA RPK PADA SELURUH UPPA ;
o SARANA PD RPK YG TLH ADA BLM MEMENUHI STANDAR SBGMN YG DIATUR
DLM PERKAP 3/2008.
ANGGARAN
o BLM OPTIMALNYA DUKUNGAN ANGGARAN LIDIK/SIDIK & PENJANGKAUAN
LAYANAN2 UTK TANGANI PERKARA (MISAL: AHLI).
KEBIJAKAN
o KEBIJAKAN YG MENGATUR PENYANDANG DISABILITAS SUDAH DIATUR
NAMUN HANYA SECARA TERSIRAT (BLM DIATUR SCR KHUSUS);
FAKTOR YG PENGARUHI DALAM PENANGANAN
PENYANDANG DISABILITAS
INTERNAL
19
20
-
o TERBATASNYA KETERSEDIAAN SDM PENGADA
LAYANAN UTK AHLI PENDAMPINGAN KHUSUS
PENYANDANG DISABILITAS;
o MASIH TERJADINYA REVIKTIMISASI KRN MEKANISME
PENANGANAN KASUS YANG TIDAK TERINTEGRASI;
o MASIH ADANYA HAMBATAN KOMUNIKASI PETUGAS DG
PENYANDANG DISABILITAS DLM RANGKA
MENDAPATKAN KETERANGAN;
o MINIMNYA SAKSI;
EKSTERNAL
21
-
MEMBENTUK 528 UPPA & 233 RPK DI JAJARAN POLDA, POLRES & BBRP POLSEK
DI SELURUH INDONESIA UNTUK MELAYANI PEREMPUAN DAN ANAK (TERMASUK
PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS);
MEREKRUT 7000 BRIGADIR POLWAN PD THN 2014 & 2100 PD THN 2015 YG AKAN
DITEMPATKAN UTK PELAYANAN THD PEREMPUAN & ANAK S.D. DI TK. POLSEK.
MEMBUAT KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YG MENGATUR PENANGANAN PERKARA
KORBAN KEKERASAN YG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS (Adanya MoU Polri
dgn HWDI);
MENINGKATKAN KEMAMPUAN KHUSUS KPD AWAK UPPA MELALUI
PELATIHAN/DIKJUR DLM RGK YAN & LIND THD PEREMPUAN DAN ANAK;
• Setiap tahun telah dilaksanakan Dikbangspes Polwan PPA (Pa dan Ba);
• Tahun 2019 Polri akan memberikan pelatihan khusus terhadap awak UPPA;
• Diselenggarakannya Diklat Terpadu SPPA dlm menangani ABH
MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN
ANAK;
Membangun 10 RPK sesuai SPM, th 2018 = 4 RPK, th 2019 = 3 RPK, th 2020 = 3
RPK sebagai Pilot Projek termasuk memperhatikan sarpras berkebutuhan khusus
UPAYA POLRI/UPPA DLM MELAYANI, MELINDUNGI DAN PENEGAKAN HUKUM
22
-
SOSIALISASI & EDUKASI SCR KONTINYU SBG UPAYA PERINGATAN DINI (EARLY WARNING)
OLEH SELURUH FUNGSI TEKNIS KEPOLISIAN TERKAIT PERLAKUAN “NON DISKRIMINASI”;
KOORDINASI & KERJASAMA DG PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT), LPSK. LBH, P2TP2A
(PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & ANAK), RPTC (RUMAH
PERLINDUNGAN TRADE CENTER), RPSW (RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL WANITA) DLM
PENANGANAN KORBAN PEREMPUAN DAN ANAK (KHUSUSNYA DGN PENYANDANG
DISABILITAS);
JALANKAN SISTEM PENGAWASAN PENYIDIKAN DR TK. BARESKRIM HINGGA
KEWILAYAHAN DLM SETIAP PROSES PENANGANAN KSS;
PEMBERIAN ASISTENSI / BACKUP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PENANGANAN KASUS
YG TERKAIT PENYANDANG DISABILITAS DI KEWILAYAHAN.
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DALAM BENTUK PENYELIDIKAN &
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DG KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DG BERBAGAI MODUS
OPERANDINYA. 23
-
POLRI/UPPA TLH BERUPAYA UTK DPT MEMBERIKAN PELAYANAN,
PERLINDUNGAN & PENGAYOMAN KPD PENYANDANG DISABILITAS (BAIK SBG
KORBAN MAUPUN PELAKU TINDAK PIDANA) DGN MENYIAPKAN ANTARA LAIN
SDM YANG KOMPETIBEL & HUMANIS, SARANA PRASARANA BERUPA UPPA DGN
RPKnya.
TLH DIBUAT MoU ANTARA POLRI DGN HWDI DLM RANGKA MENINGKATKAN
PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Mou TGL 14 OKT 2019) DAN SAAT
INI SDG DISUSUN SPK BERKAITAN DGN PENEGAKKAN HKM;
POLRI BELUM MEMILIKI REGULASI INTERNAL YANG KHUSUS MENGATUR
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS, NAMUN POLRI SUDAH MEMILIKI
REGULASI INTERNAL YG MENGHARUSKAN SETIAP ANGGOTA POLRI WAJIB
MEMPERLAKUKAN SEMUA ORANG YANG BERHADAPAN DGN HUKUM SCR NON
DISKRIMINASI & PERLAKUAN YG SAMA DIMUKA HKM.
DGN SEGALA KETERBATASAN SDM, SARANA DAN PRASARANA, MAKA
POLRI/UPPA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN
PENYANDANG DISABILITAS BEKERJA SAMA DENGAN JEJARING BAIK DARI
PEMERINTAH MAUPUN NON PEMERINTAH.
KESIMPULAN
23
-
24
https://2.bp.blogspot.com/-mokmd_iD0ro/WL7fqf0KtVI/AAAAAAAACFk/L74m6GPmAa0A6w9RlIOv8mjdXoW0CmIvACLcB/s1600/difabel.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-mokmd_iD0ro/WL7fqf0KtVI/AAAAAAAACFk/L74m6GPmAa0A6w9RlIOv8mjdXoW0CmIvACLcB/s1600/difabel.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-mokmd_iD0ro/WL7fqf0KtVI/AAAAAAAACFk/L74m6GPmAa0A6w9RlIOv8mjdXoW0CmIvACLcB/s1600/difabel.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-mokmd_iD0ro/WL7fqf0KtVI/AAAAAAAACFk/L74m6GPmAa0A6w9RlIOv8mjdXoW0CmIvACLcB/s1600/difabel.jpg